TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRO PLUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARIAH SALATIGA SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRO PLUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARIAH SALATIGA

SKRIPSI Diajukan UntukMemenuhi Salah SatuSyarat guna Memperoleh Gelar Sarjana dalamHukum Islam

Oleh: Iva Ekowati NIM : 21412014

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2016

i

ii

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRO PLUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARIAH SALATIGA

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah SatuSyarat guna Memperoleh Gelar Sarjana dalamHukum Islam

Oleh: Iva Ekowati NIM : 21412014

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2016

iii

NOTA PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar Hal : Pengajuan Naskah Skripsi Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga Di Salatiga Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa: Nama

: Iva Ekowati

NIM

: 21412014

Judul

:TINJAUAN

HUKUM

ISLAM

TERHADAP

PELAKSANAAN ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRO

PLUS

DI

ASURANSI

JIWA

BERSAMA

BUMIPUTERA SYARIAH SALATIGA Dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga untuk diujikan dalam sidang munaqasyah. Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya. Wassalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salatiga, 26 September 2016 Pembimbing

Evi Ariyani, SH.,M.H. NIP. 197311172000032002

iv

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA FAKULTAS SYARI’AH Jl. Nakula Sadewa V no.9 Telp (0298) 3419400 Fax 323433 Salatiga 50722 Website: www.iainsalatiga.ac.id E-mail : [email protected]

PENGESAHAN Skripsi Berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRO PLUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARIAH SALATIGA Oleh: Iva Ekowati NIM: 214-12-014 Telah dipertahankan di depan sidang munaqosyah skripsi Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, dan telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam Dewan Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang Sekretaris Sidang

:Dr. Muh Irfan Helmy, M.A ………………… : Evi Ariyani, M.H

.............................

Penguji I

: Syukron Ma’mun, M.Si

Penguji II

: M. Yusuf Khummaini, M.H ............................

.............................

Salatiga, 26 September 2016 Dekan Fakultas Syari’ah

Dra. Siti Zumrotun, M.Ag. v

NIP. 19670115 199803 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Iva Ekowati

Nim

: 214-12-014

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari’ah

Fakultas

: Syari’ah

Judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRO PLUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARIAH SALATIGA

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Salatiga, 26 September 2016 Yang menyatakan

Iva Ekowati NIM. 214-12-014

vi

motto Sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses adalah sebuah pencapaian yang kita inginkan

Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil

Perbedaan bukan halangan untuk bersatu, namun dengan perbedaan akan tercipta pelangi yang indah

vii

PERSEMBAHAN

Skripsi inipenulispersembahkankepada : 1. Ayah ibutercinta yangselalumemberikan kasih sayang, doa dalam setiap sujudnya serta motivasikepada penulis. 2. Sahabat-sahabat ku tercinta (Masadah, Dwi Astuti, Ani Muslikhah, Dita Septikawati, Tri setyorini, Hafsari Ayu Wardani) yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi. 3. Almamater IAIN Salatiga dan Fakultas Syariah 4. Teman-teman tercinta S1HukumEkonomiSyariah 2012

viii

KATA PENGANTAR Rasa

syukur

yang

dalampenulissampaikankepada

Allah

SWT,

karenaberkatlimpahanrahmatNya skripsi inidapatterselesaikansesuaidengan yang diharapkan. ShalawatdansalamselalupenulispanjatkankehadiratNabi Muhammad yang telah membawa umat dari zaman kebodohan kezaman yang tahuakanilmu. SemogaselalumendapatkanSyafaatdaribeliaudiduniamaupundiakhiratnanti. Skripsi inidisusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 HukumEkonomiSyariah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRO PLUS

di

ASURANSI

JIWA

BERSAMA

BUMIPUTERA

SALATIGA”.Penulismenyadaribahwadalammenyelesaikan

SYARIAH skripsi

initidakdapatdiselesaikantanpaadanyabantuandariberbagaipihak.Olehkarenaitu, penulismengucapkanterimakasihkepada: 1. Rektor IAIN Salatiga Dr. Rahmat Hariyadi M.Pd 2. Dekan fakultas syariah Dra. Siti Zumrotun,. M.Ag 3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta pembimbing skripsi Evi Ariyani S.H,.M.H yang telah memberikan saran, pengarahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 4. Bapak ibu dosen fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.

ix

5. Sahaba-sahabat ku (Masadah, Dwi Astuti, ani Muslikhah, Dita Septikawati, Tri Setyorini, Hafsari Ayu wardani). 6. Teman-teman S1 HukumEkonomiSyariahangkatan 2012 Semoga Allah membalassemuaamalkebaikanmerekadenganbalasan yang lebih dari yang merekaberikankepadapenulis. Penulismenyadaribahwadalammenyusun skripsi inimasihjauhdari kata

sempurna.Semoga

skripsi

inidapatbermanfaatbagipenulissendiridanbagipembacapadaumumnya.

Salatiga, 26 September 2016

Penulis

x

ABSTRAK Ekowati, Iva, 2016. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan asuransi pendidikan Mitra Iqro Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga. Fakultas Syari’ah. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Evi ariyani., S.H., M.H Kata Kunci: Mitra Iqro Plus, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa melangsungkan kehidupannya secara individu. Dalam setiap kehidupan ada banyak hal yang tidak pasti yang mungkin saja dialami oleh siapapun. Saat ini bahaya, kerusakan dan kerugian hal nyata yang harus dihadapi oleh manusia terlepas dia mampu untuk menghadapi resiko atau tidak. Resiko menjadi masalah yang harus dihadapi oleh manusia sebagai individu tapi menjadi peluang usaha untuk perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya adalah mengambil alih resiko dari setiap kegiatan yang dilakukan manusia. Perusahaan asuraansi menawarkan berbagai macam produk misalnya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi pendidikan. Dengan perkembangan zaman maka sekarang banyak perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi syariah. sebagai contoh asuransi pendidikan mitra iqro plus di AJB Bumiputera syariah salatiga. Namun, pada kenyataannya produk syariah masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam, Bagaimana pelaksanaan asuransi pendidikan mitra iqro plus di AJB Bumiputera syariah salatiga, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelakasaan asuransi pendidikan mitra iqro plus di AJB Bumiputera syariah salatiga, untuk mengetahui pelaksanaan asuransi pendidikan mitra iqro plus di AJB Bumiputera syariah salatiga, untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan asuransi pendidikan mitra iqro plus di AJB Bumiputera salatiga. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Penulis akan bertindak sebagai pengumpul data dilapangan dengan menggunakan alat penelitian aktif dalam pengumpulan data dilapangan. Selain itu alat yang dijadikan untuk pengumpulan data bisa berupa dokumen-dokumen yang menunjang keabsahan hasil penelitian ini serta alat-alat bantu yang lain yang dapat mendukung terlaksananya penelitian, seperti kamera dan alat perekam. Dalam tinjauan hukum islam terhadap pelaksaan asuransi pendidikan mitra iqro plus ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa pelaksaan asuransi mitra iqro plus ini telah sesuai dengan hukum islam baik dari segi akad sampai pembayaran kalim, dan tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan asuransi mitra iqro ini membolehkan asuransi mitra iqro ini karena terbebas dari unsur gharar, maisir dan riba.

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................

i

LOGO BERGAMBAR ............................................................................

ii

JUDUL .....................................................................................................

iii

NOTA PEMBIMBING ............................................................................

iv

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................

v

HALAMAN MOTTO ..............................................................................

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ..............................................................

vii

KATA PENGANTAR

...........................................................................

ix

ABSTRAK ...............................................................................................

xi

DAFTAR ISI

xii

...........................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN

.........................................................................

xv

BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................................

1

B. Rumusan Masalah .........................................................................

5

C. Tujuan Penelitian

..........................................................................

5

D. Kegunaan Penelitian ......................................................................

6

E. Penegasan Istilah ............................................................................

6

F. Tinjauan Pustaka ...........................................................................

7

G. Metode Penelitian ...........................................................................

9

1.

Pendekatan dan Jenis Penelitian..............................................

9

2.

Kehadiran Peneliti.....................................................................

9

3.

Lokasi Penelitian......................................................................

9

4.

Sumber Data.............................................................................

9

5.

Teknik Pengumpulan Data.......................................................

10

6.

Analisa Data ............................................................................

11

7.

Tahap-tahap Penelitian............................................................

12

xii

H. Sistematikan Penulisan

.................................................................

12

Asuransi Konvensional .................................................................

14

BAB II: KERANGKA TEORI A.

B.

1.

Pengertian Asuransi Konvensional .........................................

14

2.

Dasar Hukum Asuransi............................................................

16

3.

Syarat sah Perjanjian Asuransi.................................................

17

4.

Prinsip Dasar Asuransi.............................................................

21

5.

Objek Asuransi........................................................................

24

6.

Macam-macam Asuransi Konvensional..................................

26

Asuransi Syariah ............................................................................

30

1.

Pengertian Asuransi Syariah....................................................

30

2.

Sejarah Asuransi Syariah ........................................................

33

3.

Landasan Hukum Asuransi Syariah.........................................

34

4.

Prinsip-prinsip Asuransi Syariah..............................................

38

5.

Jenis-jenis Asuransi Syariah....................................................

42

6.

Pendapat Ulama Tentang Asuransi Syariah............................

44

7.

Pandangan Islam Terhadap Asuransi Konvensional................

46

C. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional ..............

47

BAB III: HASIL PENELITIAN A.

B.

Gambaran Umum AJB Bumiputera ..............................................

49

1. Sejarah Berdirinya AJB Bumiputera .......................................

49

2. Kode Etik dan Prinsip Perusahaan ...........................................

50

3. Visi dan Misi AJB Bumiputera ...............................................

51

4. Struktur Organisasi AJB Bumiputera ......................................

53

5. Sistem Pemasaran AJB Bumiputera ........................................

53

Gambaran Umum Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus................

54

1. Pembayaran premi ...................................................................

55

2. Syarat Menjadi Peserta Asuransi AJB Bumiputera ..................

56

3. Perhitungan Manfaat Awal dan Saldo Nilai Tunai ...................

57

4. Peserta Asuransi Meninggal Sebelum Kontrak Berakhir .........

58

5. Akad Dalam Asuransi Mitra Iqro Plus ....................................

60

xiii

C.

6. Hak dan Kewajiban Peserta Asuransi ......................................

60

7. Penyelesaian Sengketa ............................................................

61

Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera Syariah Salatiga .............................................................................

61

1. Sistem Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus ...........................

61

2. Pengelolaan Dana Asuransi Mitra Iqro Plus ............................

62

3. Peserta Asuransi .......................................................................

63

4. Klaim .......................................................................................

64

BAB IV: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga A.

Analisa Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus........... 66

B.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Asuransi pendidikan Mitra Iqro Plus...........................................................................

70

BAB V: PENUTUP

C.

A.

Kesimpulan .................................................................................. 77

B.

Saran............................................................................................ 78 Penutup......................................................................................... 78

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

1.

Daftar Pertanyaan Dengan Pimpinan AJB Bumiputera Syariah Salatiga

2.

Daftar Pertanyaan Dengan Peserta Asuransi AJB Bumiputera Syariah Salatiga

3.

Daftar Riwayat Hidup

4.

Surat Nota Pembimbing

5.

Surat Izin Penelitian di AJB Bumiputera Syariah Salatiga

xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Manusia

merupakan

makhluk

sosial

yang

tidak

bisa

melangsungkan kehidupannya secara individu. Dalam setiap kehidupan ada banyak hal yang tidak pasti yang mungkin saja dialami oleh siapapun. Saat ini bahaya, kerusakan, dan kerugian adalah hal nyata yang harus dihadapi oleh manusia terlepas dia mampu untuk menghadapi resiko tersebut atau tidak. Sektor yang paling besar terjadinya resiko tersebut adalah sektor ekonomi. Untuk menghadapi resiko yang terjadi pada sektor ekonomi tentunya butuh dana dan kekuatan finansial yang sangat banyak dan tidak semua orang yang ada didunia ini dapat mengahadapi resiko tersebut secara cepat dan tiba-tiba, terutama orang Indonesia. Hal ini karena perekonomian serta pendapatan yang didapat oleh orang belum sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat banyak, sehingga ketika seseorang dituntut untuk menghadapi resiko tersebut secara tiba-tiba banyak yang tidak mampu menghadapinya. Resiko menjadi masalah yang harus dihadapi manusia sebagai individu. Akan tetapi menjadi peluang bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya adalah mengambil alih resiko dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh

16

karena itu

perusahaan asuransi menawarkan produk yang beragam misalnya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan menjadi solusi yang tepat untuk masa depan nasabah, oleh karena itu dengan asuransi pendidikan ini nasabah mendapatkan jaminan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Perusahaan asuransi bertujuan untuk mengalihkan resiko dan melindungi aset seseorang. Dengan adannya resiko itu maka peluang besar untuk perusahaan asuransi mengembangkan aksesnya.Salah satu produk yang banyak ditawarkan masyarakat adalah asuransi pendidikan. Bukan hanya asuransi pendidikan yang menjadi target utama di perusahaan asuransi, salah satunya

adalah

asuransi

jiwa

yang

memberikan

jasa

dalam

penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Namun masyarakat Indonesia masih banyak yang awam tentang asuransi, bahkan ada sebagian masyarakat yang mengangggap asuransi sama dengan perjudian, baik itu asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Unsur-unsur ketidakpastian atau untung-untungan, keseimbangan antara premi dan ganti rugi serta investasi dengan jalan riba itulah yang oleh ahli hukum Islam menjadikan alasan tidak dapat membenarkan perjanjian asuransi yang berlaku hinggga sekarang ditinjau dari hukum Islam(Sudarsono, 2003:99). Pandangan ulama yang menyatakan asuransi itu haram diantaranya adalah Sayyid Sabiq, Abdulloh al-Qalqili , Yusuf Qardhawi dan

17

Muhammad Bakhit al-Mutha. Menurut pandangan kelompok ulama ini asuransi diharamkan dikarenakan terdapat unsur perjudian(maisir), mengandung unsur ketidakpastian (gharar), mengandung unsur riba, asuransi mengandung unsur pemerasan yang bersifat menekan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya maka premi yang sudah dibayar akan hangus, premi-premi yang dibayarkan seringkali akan diputar dalam praktik riba, asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang yang bersifat tidak tunai (akad sharf), pada asuransi jiwa hidup matinya seseorang dijadikan objek bisnis, sama saja dengan +mendahulukan takdir Allah. (Anshori, 2007:10) Sedangkan ulama yang membolehkan praktik asuransi diantaranya adalah Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad

Yusuf

Musa,

Syekh

Muhammad

al-Madani,

Syekh

Muhammad Abu Zahrah dan Abdurrahman Isa. Argumentasi yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi menurut Fathurahman Djamil adalah tidak terdapat nash Al-Quran atau hadist yang melarang, dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, asuransi menguntungkan kedua belah pihak.Asuransi mengandung kepentinagn umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan, asuransi termasuk akad mudharabah, asuransi termasuk syirkah at-taawun, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong. (Ali, 2004:144)

18

Dengan adanya perbedaan pendapat asuransi maka masyarakat harus teliti dalam memilih produk asuransi. Asuransi yang banyak diminati oleh masyarakat diantaranya asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah salah satu solusi masyarakat untuk mendapatkan jaminan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Mengingat dari tahun ke tahun biaya pendidikan semakin tinggi. Oleh karena itu asuransi pendidikan merupakan salah satu solusi yang tepat dalam menangani financial dalam pendidikan. Produk syariah terutama asuransi syariah mempunyai daya tarik tersendiri, dikarenakan akad-akad yang ditawarkan dalam produk syariah sesuai dengan hukum Islam.Asuransi syariah menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan jaminan di berbagai produk asuransi misalnya salah satunya asuransi pendidikan. Pada dasarnya asuransi syariah menggunakan akad tabarru’ yang bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful. Kemudian dalam asuransi syariah harus bebas dari gharar, maisir dan riba. (Sudarsono, 2003:103) Akan tetapi, pada kenyataannya produk syariah masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam. Asuransi syariah pendidikan produk mitra iqro plus bagi hasil dari asuransi ini sudah di tentukan dari Bumiputera syariah yaitu nasabah 70% dan 30% untuk Bumiputera. Seharusnya bagi hasil ini ditentukan antara kedua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi.Hasil investasi (mudharabah) disebutkan

19

keuntungan bunga diatas deposito bank.Kemudian jika dikaitkan dengan asuransi syariah seharusnya dalam produk asuransi syariah harus bebas dari riba. Oleh karena itu, berawal dari permasalahan yang ada di masyarakat, peneliti yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM

TERHADAP

PELAKSANAAN

ASURANSI

PENDIDIKAN

MITRA IQRO PLUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARIAH SALATIGA.” B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera Syariah Salatiga? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera Syariah Salatiga? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi pendidikan Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera syariah Salatiga. 2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam mengenai Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera Syariah Salatiga. D. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut :

20

1. Secara teoritis dapat menambah khasanah pengetahuan hukum Islam mengenai asuransi pendidikansyariah.Serta menjadi rujukan penelitian selanjutnya. 2. Secara praktis diharapkan penelitian ini memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang asuransi syariah. Serta dapat dipergunakan sebagai referensi atau landasan hukum dalam pengambilan keputusan khususnya bagi seseorang yang ingin memilih produk asuransi supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. E. Penegasan Istilah Agar tidak menimbulkan masalah dalam pemahaman terhadap judul skripsi ini maka perlu kiranya penulis untuk menegaskan istilah tersebut : 1.

Hukum Islam Hukum Islam adalah seluruh ketentuan Allah yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist yang wajib ditaati oleh seorang muslim.

2. Asuransi Pendidikan Asuransi pendidikan merupakan suatu bentuk perorangan yang bermaksud untuk menyediakan dana pendidikan putra putrinya sampai pendidikan sarjana. (Sudarsono, 2003:118) 3. Mitra Iqro Plus Mitra iqro plus merupakan program asuransi dalam mata uang rupiah didasarkan pada prinsip syariah dan dirancang untuk

21

memberikan perlindungan dan membiayai pendidikan bagi anak-anak hingga akhir pendidikan mereka (www.bumiputera.com). F. Tinjauan Pustaka Penelitian mengenai asuransi syariah dan asuransi pendidikan ini telah banyak dilakukan. Skripsi yang ditulis oleh Nurmayasari, IAIN Antasari Banjarmasin, 2010 yang berjudul Produk Mitra Iqro (Asuransi Pendidikan Syariah)di AJB

Bumiputera

Syariah

Banjarmasin.

Dalam

skripsinya

ini

Nurmayasari, melakukan fokus penelitian pada beberapa hal, yaitu pemasaran pada produk mitra iqro yang sangat tergantung dari upaya structurnya untuk pencapaian dalam memperoleh nasabah dan laba. Penelitian ini berbeda denganpenelitian yang di teliti oleh penulis. Yang membedakannya adalah pada skripsi yang ditulis oleh Nurmayasari lebih berkonsentrasi kepada pemasarannya, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah lebih berkonsentrasi pada pelaksanaannya produk mitra iqro. Penelitian juga pernah dilakukan oleh Fitriyah Zulfiyati, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, yang berjudul pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap permintaan produk asuransi pendidikan di asuransi syariah asuransi jiwa bersama (AJB) Bumiputera 1912 kantor cabang Sidoarjo. Dari hasil pengujian dalam penelitian perhitungan koefisien determinasi, tingkat pendidikan dan pendapatan secara bersamasama berpengaruh hanya sebesar 37,5% terhadap asuransi pendidikan.

22

Sedangkan berdasarkan persamaan regresi ini maka bisa diperkirakan jumlah premi yang diminati berdasarkan jumlah skor dari jawaban kuisioner, hasil uji dari tabel coeffients menunujukkan sebesar 638166.890 artinya

semakin

meningkat

pendidikan semakin meningkat

pula

permintaan terhadap asuransi pendidikan. Skripsi ini berbeda dengan yang ditulis oleh penulis yang membedakannya adalah skripsi yang ditulis oleh Fitriyah Zulfiyati ini berkonsentrasi pada pengaruh tingkat pendidikan terhadap permintaan asuransi pendidikan. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis berkonsentrasi pada pelaksanaan serta tinjauan hukum Islam mengenai asuransi pendidikan mitra iqro plus. Tesis mengenai asuransi pendidikan yang ditulis oleh Siti Sholihah, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, yang berjudul “pelaksanaan asuransi takaful dana pendidikan/ fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta ”. Fokus penelitian dalam tesis ini adalah mengenai prosedur dan pelaksanaan asuransi serta membahas lebih mendalam

tentang oprasional asuransi yang berbasis Islami di PT

Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta. Skripsi yang ditulis oleh Siti Sholihah ini berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Letak perbedaanya ditempat yang dijadikan lokasi penelitian. G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Penulis bertindak sebagai pengumpul

23

data dilapangan dengan menggunakan alat penelitian aktif dalam pengumpulan data dilapangan. Selain itu alat yang dijadikan untuk pengumpulan data bisa berupa dokumen-dokumen yang menunjang keabsahan hasil penelitian ini serta alat-alat bantu yang lain yang dapat mendukung terlaksananya penelitian, seperti kamera dan alat perekam. 2. Kehadiran Peneliti Pada penelitian ini penulis hadir dan ikut serta dalam kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bumiputera Syariah Salatiga, serta pelatihan pelatihan danpencarian anggota baru di Asuransi Bumiputera Syariah Salatiga. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di AJBBumiputera Syariah Salatiga di jl.Diponegoro No.8 Salatiga. Penulis memilih AJB Bumiputera syariah Salatiga sebagai tempat penelitian, karena AJB Bumiputera memberikan keterangan mengenai produk asuransi secara detail. 4. Sumber Data a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan yang diperoleh dari lapangan yang menjadi objek penelitian (Munawaroh, 2012:82). 1) Informan Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2000:90). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah agen,

24

pegawai di AJB Bumiputera Syariah Salatiga, Direksi atau jajarannya, manajer, dan nasabah (peserta asuransi). 2) Dokumen Dalam hal penelitian ini dokumen yang digunakan adalah polis asuransi, buku pedoman yang dibuat oleh Bumiputera Syariah, surat surat penting yang digunakan untuk pemasaran. b. Data Sekunder Data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung data primer. Misalnya Fatwa DSN MUI, buku-buku atau hasil penelitian yang terkait dengan asuransi. 5. Teknik Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di tempat penelitian. Pada pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan beberapa teknik guna memperoleh data antara lain : a. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti dan dimungkinkan untuk memberi penelitian pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bumiputera Syariah Salatiga, baik dalam pelatihan pelatihan agen baru, training-training motivasi, prospek nasabah baru, perekrutan member baru pemasaran produk dan rutinitas kerja di Bumiputera Syariah Salatiga.

25

b. Indepth Interview (wawancara mendalam) karena penelitian yang digunakan menggunakan dasar penelitian, maka

pengumpulan

data dengan wawancara secara mendalam dianggap paling tepat karena dimungkinkan untuk mendapat informasi secara detail dari objek yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung terhadap informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya. Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan AJB Bumiputera syariah Salatiga dan peserta asuransi. 6. Analisis Data Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh dianalisa secara induktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan

yang

bersifat

umum

(munawaroh,2012:20).

Mengumpulkan informasi dari Nasabah, Agen, Manager, Direksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian akan membandingkan antara informan satu dengan informan yang lainnya mengenai kevalidan data. 7. Tahap-Tahap Penelitian Setelah menentukan tema yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian pendahuluan ke AJB Bumiputera Syariah Salatiga dengan bertanya kepada agen, nasabah, manager, dan direksi. Kemudian membuat proposal penelitian dilanjutkan dengan melakukan penelitian dan menyusun hasil penelitian tersebut.

26

H. Sistematika Penelitian Bab I : Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penegasan Istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II : Kajian Pustaka yang meliputi : pengertian asuransi konvensional, prinsip asuransi konvensional, dasar hukum asuransi konvensional, pengertian asuransi syariah, prinsip asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, objek asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan konvensional Bab III : Paparan data dan hasil penelitian meliputi : Gambaran umum AJB Bumiputera Syariah, Ganbaran Umum Tentang Asuransi Pendidikan Mitra iqro plus, pelaksanaan asuransi pendidikan syariah mitra iqro plus. Bab IV :Pembahasan meliputi: Analisis hukum Islam mengenai asuransi pendidikan mitra iqro plus di Bumiputera Syariah Salatiga. Bab V : Penutup ; Kesimpulan dan Saran.

27

BAB II KAJIAN TEORI

A. Asuransi Konvensional 1. Pengertian Asuransi Konvensional Asuransi berasal dari bahasa inggris insurance yang mempunyai arti jaminan. Asuransi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pergantian kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas (Ali, 2008: 1). Sedangkan menurut UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung

karena

kerugian,

kerusakan,

atau

kehilangan

keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tertanggung (Anshori, 2007: 3).

28

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 disebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi utnuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dalam sudut pandang ekonomi asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Sedangkan dalam sudut pandang hukum asuransi merupakan suatu kontrak risiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji membayar kegiatan yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sementara itu tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung sehingga tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil. (Amrin, 2006:7) Asuransi konvensional perjanjian atau akad dilandaskan oleh akad jual beli (akad tabaduli atau akad mu‟awadhah). Persyaratan akad jual beli tersebut adalah adanya penjual (perusahaan asuransi), adanya pembeli (peserta), barang yang diperjualbelikan

(objek

(Amrin,2006:36)

29

pertanggungan),

harga

(premi).

Dalam asuransi dapat diketahui

ada tiga unsur pokok

dalamasuransi yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Bahaya yang dipertanggungkan sifatnya tidak pasti terjadi.Premi pertanggungan pun tidak pasti sesuai dengan yang terteradalam polis.Jumlah uang santunan atau ganti rugisering atau bahkan pada umumnya jauh lebih besar daripada premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi. (Sudarsono, 2003:99) Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian ganti rugi antara tertanggung dan penanggung dengan pembayan sebuah premi yang akan diberikan ketika terjadi kejadian yang dianggap merugikan. 2. Dasar Hukum Asuransi a.

KUHD Pasal 246 Yang berbunyi “asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung

dengan

suatu

premi

utnuk

memberikan

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu”. b.

UU Nomor 2 Tahun 1992 pasal 1

30

Yang berbunyi asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan memerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. 3. Syarat Sah Perjanjian Asuransi Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut definisi yang konvensional perjanjian bukan hubungan hukum melainkan perbuatan hukum (Mertokusumo, 1996: 103-104). Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau penyesuaian kehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata sepakat perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan objek kontrak (Syahmin AK, 2006: 5) Perjanjian asuransi tunduk pada empat asas penting bagi sahnya suatu perjanjian yaitu: 31

a. Asas kebebasan berkontrak Asas ini diatur dalam pasal 1338 KUH perdata yang mengatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukan merupakan suatu kebebasan dalam membuat suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau belawanan dengan kesusilaan baik atau tidak ketertiban umum”. Para pihak dalam perjanjian asuransi, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dapat menutup asuransi sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan masing-masing pihak. b. Asas Konsensualisme Asas konsensualisme diatur dalam psal 1320 KUH Perdata ayat 2 yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat yang mengikatkan dirinya adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Sejumlah ahli berpendapat bahwa perjanjian terbentuk karena adanya

32

kehendak (consensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokonya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formal tetapi cukup melalui konsensus saja. c. Asas pacta sunt servanda Ketentuan pasal 1338 KUH ayat 1 Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai

undang-undangbagi

mereka

yng

membuatnya mengandung dua asas hukum bagi sahnya sebuah perjanjian yaitu kebebasan berkontrak asas pacta sunt

servanda.

Dalam

asas

ini

suatu

perjanjian

mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kontraktual. Serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi, oleh para pihak yang berlaku sebagai undang-undang. d. Asas Iktikad Baik Dalam pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Marian Daus Badrulzaman, melihat ayat 3

pasal 1338

KUH Perdata ini sebagai penyeimbang ayat 1 untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih lemah sehingga kedudukan para pihak menjadi seimbang. Faktor

33

penentuan bagi keabsahan atau keadilan pertukaran pada perjanjian adalah kesetaraan para pihak.(Hartono, 2001:57) Unsur

iktikad

baik

hanya

disyaratkan

dalam

hal

pelaksanaan kontrak dari suatu kontrak, bukan untuk pembuatan kontrak. Sebab unsur iktikad baik dalam hal perbuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur kausa yang legal dari pasal 1320 tersebut (Fuady, 2001: 81). Dalam praktek berdasarkan asas iktikad baik hakim memang

menggunakan

wewenang

untuk

mencampuri

isi

perjanjian, sehingga tampaknya iktikad baik bukan saja harus ada pada pelaksaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatangani perjanjian (Suharnoko, 2004: 4-5). Perjanjian yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak dan akan melahirkan prestasi bagi para pihak. Bentuk prestasi dalam perjanjian adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan dalam arti memberikan sesuatu, misalnya seorang pelukis membuat lukisan yang dipesan oleh seseorang. Sementara tidak berbuat sesuatu misalnya seorang pelukis tidak akan membuat lukisan yang sama dalam jumlah lebih dari satu. Ada kemungkinan suatu perjanjian tidak dapat

34

dilaksanakan karena keadaan memaksa dan wanprestasi. (Ariyani, 2012: 19) Menurut Prof Subekti, S.H wanprestasi ada empat macam bentuk yaitu: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. b. Melaksanakan

apa

yang

dijanjikan

tetapi

tidak

sebagaimana dijanjikan. c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti, 1979: 45) 4. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi (Ali, 2004:77) a. Insurable Interest (kepentingan yang dipertanggungkan) Secara sederhana Insurable Interest dapat dipahami orang itu akan menderita apabila peristiwa yang dipertanggungkan itu terjadi. b. Utmost Good Faith (kejujuran sempurna) Utmost Good Faith adalah bahwa kita berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala faktafakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. c. Indemnity (Indemnitas) Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak indemnity atau kontrak penggantian kerugian. 35

d. Subrogation (subrogasi) Prinsip ini diatur dalam pasal 248 KUH Dagang, yang berbunyi : “apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya

kepada

tertanggung,

maka

penanggung

akan

menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntu pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung” e. Contribution (Kontribusi) Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi.Namun, bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsi kontribusi, yang berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan. f. Proximate Cause (Kausa proksimal) Apabila yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebabsebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut.

36

Dengan kata lain apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Masalah potensial lain yang dihadapi perusahaan asuransi adalah adanya perilaku pilihan merugikan dan bahaya moral dari pelanggan atau calon pelanggan. Sebagai contoh bahaya moral dapat terjadi dalam bentuk penggunaan fasilitas kesehatan secara berlebihan karena adanya asuransi. (Mangani, 2009:41). 5. Objek Asuransi a.

Benda Asuransi Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi. Benda asuransi adalah benda yang memiliki nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, misalnya gedung pertokoan, rumah, kapan.

b.

Saat Kepentingan Harus Ada Dalam setiap asuransi harus ada kepentingan atas benda yang diasuransikan. Ketentuan pasal 250 KUHD selayaknya ditujukan kepada tertanggung sebagai suatu isyarat bahwa pada waktu mengadakan asuransi, tertanggung perlu menyatakan dengan tegas 37

dan jelas apa kepentingannya mengadakan asuransi itu. Dengan adanya kepentingan, sejumlah premi dapat dibayar sehingga asuransi berjalan.

c.

Jumlah yang di Asuransi Jumlah yang diasuransikan adalah jumlah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan jumlah maksimum ganti rugi yang wajib dibayar oleh penanggung dalam suatu asuransi kerugian. Dalam pasal 253 ayat 1 KUHD menyatakan bahwa asuransi yang melebihi jumlah nilai benda atau kepentingan yang sesunggguhnya hanya sah sampai jumlah nilai benda tersebut. Apabila jumlah yang diasuransikan lebih besar daripada nilai sesungguhnya, penanggung hanya bertanggung jawab membayar klaim ganti rugi sampai jumlah nilai benda sesungguhnya. Dalam pasal 253 ayat 2 KUHD menyatakan bahwa suatu benda tidak diasuransikan dengan nilai penuh, maka jika timbul kerugian, penanggung hanya diwajibkan memenuhi klaim ganti kerugian menurut perbandingan antara bagian yang diasuransikan dan bagian yang tidak diasuransikan.

d.

Nilai Benda Asuransi

38

Pencantuman nilai benda dalam polis yang diatur dalam pasal 256 KUHD yang mengatur tentang isi polis tidak terdapat butir ketentuan mengenai nilai benda asuransi, yang dicantumkan adalah butir mengenai benda yng diasuransikan. Pasal 273 KUHD mengatur tentang nilai benda asuransi yang dinyatakan dalam polis.

Berdasarkan

ketentuan

kedua

padal

tersebut

dapat

disimpulkan bahwa tidak ada keharusan pencatuman nilai benda asuransi pada waktu mengadakan asuransi. Nilai benda asuransi dinyatakan

atau

tidak

dalam

polis

tidak

menjadi

persoalan(Muhammad, 2011:87). 6. Macam-macamAsuransi Konvensional Pada dasarnya, tujuan asuransi adalah mengadakan persiapan untuk menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan hubungan manusia. Orang yang melakukannya berusaha keras menghindarkan mala petaka dari dirinya dengan cara mengalihkan kerugian yang mungkin menimpa keatas pundak orang lain yang bersedia, karena pertimbangan keuangan, mengambil resiko darinya, dan dalam hal asuransi jiwa, ia berusaha keras menanggung orang yang ia nafkahi dengan suatu persediaan tertentu anda amati, atau menyediakan sejumlah dana yang dapat memuaskan para krediturnya. Orang yang menanggung asuransi mengambil resiko-resiko demikian dengan menetapkan harga dan berdasarkan perhitungan yang jika diakukan dengan baik akan memberinya, setelah siap-siap menghadapi berbagai

39

kemungkinan, suatu keuntungan yang lumayan (Muslehuddin, 1999: 39). Asuransi disebut kontrak untung-untungan. Menurut Pollock, asuransi adalah janji bersyarat karena tergantung pada suatu kejadian yang tidakpasti. Kontrak-kontrak dalam asuransi mengikuti peraturan common law yang menyatakan bahwa kontrak lisan untuk mendapakan sejumlah uang adalah sah (Muslehuddin, 1999: 39). Asuransi diklasifikasikan berdasarkan kejadian yang tidak dikehendaki, yaitu asuransi jiwa (life insurance) dan asuransi umum non jiwa (property and casualty insurance)(Mangani, 2009:43). a. Asuransi Jiwa (life insurance) Asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan kepada ahli waris akibat kematian. Jika pemegang polis meninggal dunia perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran

dalam jumlah besar sekaligus

atau melalui

serangkaian pembayaran kepada ahli waris. Produk-produk asuransi jiwa meliputi asuransi kecacatan, anuitas, asuransi kesehatan, serta asuransi jiwa itu sendiri. Asuransi

kecacatan

(disability

insurance)

memberi

perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami kecacatan tubuh sehingga tidak bisa bekerja.

40

Anuitas (annuity) adalah produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Pada umunya, anuitas dijual kepada kelompok atau grup dalam bentuk program dana pensiun sehingga dapat menekan perilaku pilihan merugikan. Asuransi kesehatan memberi proteksi terhadap ongkos kesehatan yang semakin hari semakin mahal. Perusahaan asuransi mengatasi tingginya biaya kesehatan dengan cara hanya membiayai pengeluaran kesehatan yang besar, sedangkan biaya kesehatan lain dibiayai oleh perusahaan tempat kerja. Cara lain mengatasi biaya kesehatan yang tinggi adalah bekerja sama dengan penyedia jasa kesehatan Asuransi jiwa berjangka memberi manfaat kematian tetapi tidak ada peningkatan kas (tidak mengandung elemen investasi). Semakin tua umur tertanggung, maka semakin tinggi probabilitas kematiannya sehingga biaya polis premi semakin meningkat. Asuransi jiwa penuh adalah polis dengan dua ciri : yang pertama membayar dengan sejumlah nilai tertentu pada saat kematian

pihak

tertanggung

dan

yang

kedua

adalah

mengakumulasikan nilai tunai yang dapat dipinjam pemilik polis, maka ia akan menerima sejumlah nilai tertentu yang dapat digunakan untuk membeli anuitas. Asuransi jiwa universal member manfaat yang merupakan kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa penuh.

41

Dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh manfaat yang diberikan lebih besar karena sebagian premi digunakan untuk membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya digunakan untuk investasi yang tidak terkena pajak. b. Asuransi Umum (non jiwa) Asuransi non jiwa dapat terdiri dari harta benda/ properti (property insurance), asuransi kecelakaan (casualty insurance), atau asuransi harta benda dan kecelakaan (property and casualty insurance). Asuransi harta benda memberi perlindungan terhadap aliran pendapatan dari properti (rumah, mobil, toko, pabrik dan sebagainya) akibat kejadian seperti kecelakaan, kebakaran, pencurian, bencana alam, dan kejadian yang tidak dapat dihindarkan lainnya. Asuransi

tanggung

gugat

(liability

insurance)

memproteksi pihak tertanggung terhadap klaim pihak ketiga akibat produk cacat atau kecelakaan. Asuransi mobil dapat berupa asuransi asuransi harta benda yang memberikan penggantian bila mobil mengalami kerusakan, dan atau asuransi kecelakaan yang akan membayar klaim pihak ketiga bila kecelakan disebabkan oleh mobil pemegang polis.

42

B. Asuransi Syariah 1. Pengertian Asuransi Syariah Asuransi dalam bahasa arab dikenal dengan istilah atta‟min, penanggung disebut mu‟ammin ,penanggung disebut mu‟amman,

tertanggung

disebut

mu‟amman

lahu

atau

musta‟min.At-ta’min diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut (Widyaningsih, 2005:177). Dalam bahasa Inggris asuransi disebut Islamic insurance, Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling popular digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan yang paling banyak digunakan dibeberapa

negara termasuk Indonesia adalah Takaful. Istilah

takaful pertama kali digunakan oleh Dar Al mal Al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di geneva yang berdiri pada tahun 1983 (Dewi, 2006:136). Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili memdefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu at-ta‟min at-taawun dan at-ta‟minbi qist sabit. At-tamin at-taawun atau asuransi tolong menolong adalah: “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang

43

sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. At-ta‟min bi qist sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: “akad yang mawajibkan seorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan, ia diberi ganti rugi (Widyaningsih, 2005:177). Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem ta‟awun dan tadhamun yang bertujuan untuk menutupi

kerugian

peristiwa-peristiwa

atau

musibah

oleh

sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut (Widyaningsih, 2005:177). Sedangkan

dalam

fatwa

No.21/DSN-MUI/X/2001

menjelaskan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah (Dewi, 2005:171).

44

Dalam fatwa DSN-MUI No.21/X/2001 ini menyebutkan pedoman umum tentang asuransi syariah (Anshori,2007:25) a. Akad syariah (ta‟min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah b. Akad yang sesuai syariah harus terhindar dari unsur riba, gharar, maysir. c. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. d. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. e. Akad tabarru‟ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Premi asuransi syariah yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana tabungan dan tabarru‟. Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta yang akan diolah oleh perusahaan dengan alokasi bagi hasil. Tabungan dan hasil investasi yang diterima peserta akan dikembalikan kepada peserta ketika

45

peserta mengajukan klaim baik berupa klaim tunai maupun klaim manfaat (Amrin,2006:4). Jaminan/ risiko dalam asuransi syariah menggunakan konsep sharing of riskyaitu terjadinya proses saling menanggung antara satu peserta dan peserta lain yang dikenal dengan istilah ta‟awun (Amrin, 2006:12). Secara umum asuransi syariah adalah asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu AlQuran dan Hadist (Dewi, 2006: 136). 2. Sejarah Asuransi Syariah Pada zaman Rasululloh SAW asuransi syariah telah dikenal dengan sebutan Al-Aqila. Saat itu suku arab terdiri dari berbagai suku besar dan kecil. Sebagaimana kita diketahui Rasululloh adalah keturunan suku Quraisy. Menurut dictionary of Islam yang ditulis thomas patrick, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, sebagai kompensasi, keluarga terdekat si pembunuh akan membayar sejumlah uang darah atau diyat kepada pewaris qurban. Al-aql adalah denda sedangkan makna al-aqil adalah orang yang membayar denda. Beberapa sistem aqilah yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam piagam madinah yang merupakan konstitusi pertama 46

didunia setelah nabi hijrah ke madinah. Dalam pasal tiga konstitusi madinah, Rasululloh membuat ketentuan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika tawanan tertahan oleh musuh karena perang, pihak dari tawanan harus membayar tebusan pada musuh untuk membebaskannya (Salim, 2007: 1-2). 3. Landasan Hukum Asuransi Syariah a. Al-qur’an Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dalam Al-Quran diantaranya adalah : Penggalan QS. Al-maidah ayat 2

                    Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

QS. Al-Taghaabun ayat 11

                  

47

Artinya: tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. b. Sunnah Nabi SAW (Hadist) 1). Hadist tentang menghindari resiko

ِ ِِ ٍ َ‫َ ْن أَن‬ ‫صلَّى اللّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّم‬ َ ‫ قَ َال َر ُج ٌل يَ َار ُس ْو ُل اللّو‬: ‫س ابْ ِن َمالك َرض َي اللّوُ َعْن ُه َما قَ َال‬ )‫ اِ ْع َقلُ َها َوتَ َوّك ْل (رواه الرت مذى‬: ‫اَ ْع َقلَ َها اَْو اَتَ َوَّك ْل ؟ قَ َال‬ Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a bertanya kepada Rasulullah saw tentang untanya : apa (unta) ini akan saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT. Rasulullah bersabda “pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakal kepada Allah SWT”.(Widyaningsih,2005:193) 2). Hadist Tentang Aqilah Diriwayatkan oleh abu Hurairah r.a, dia berkata: “berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninngal tersebut mengadukan peristiwa

48

tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW, memutuskan ganti rugi terhadap pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)(Widyaningsih, 2005:191). Nabi Muhammad Saw memberi tuntunan kepada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakkal) kepada Allah SWT. Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola risiko itu dapat diminimalisir pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. (Widyaningsih, 2005: 193) c. Ijma Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal aqilah yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga

49

dari pihak laki-laki (ashabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenangwenang. Dalam hal ini kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut (Widyaningsih, 2005:195). d. Qiyas Qiyas

merupakan

metode

ijtihad

dengan

jalan

menyamakan hukum suatu hal yang tidak dapat ketentuannya didalam Al-quran dan Hadist dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-quran dan Hadist karena persamaan illat (penyebab atau alasannya). Dalam kitab fathul bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem aqilah diterima Rasulullah Saw, menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari aqilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi financial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar premi pada praktik asuransi syariah saat ini. Jadi jika dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat di qiyas kan dengan sistem aqilah yang telah diterima di masa Rasulullah. (Widyaningsih, 2005:195) 4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah (Dewi, 2006:146-149) Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta‟awun „ala al birr wa al taqwa (tolong menolonglah kamu dalam hal

50

kebajikan dan takwa). Pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip utama yaitu: a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa

tanggung

jawab

terhadap

sesama

merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis. Dengan prinsip ini maka asuransi takaful merealisir perintah Allah SWT dalam Al-Qu’ran dan Hadist Rasulullah Saw tentang kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga

memikirkan

kepentingan

orang

lain

atau

masyarakat. b. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful antara satu dengan 51

lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab yang diderita. c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Karnaen A. Perwatatmadja mengemukakan prinsipprinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yaitu prinsip menghindari unsure gharar, maisir dan riba. Sehingga ada empat prinsip dalam asuransi syariah. Adapun

peraturan

perundang

undangan

yang

telah

dikeluarkan pemerintah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu (Dewi, 2006:142) 1).

Keputusan Menteri Keuangan Replublik Indonesia nomor

426/KMK.06/2003

tentang

perijinan

dan

kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk

mendirikan

asuransi

syariah

sebagaimana

ketentuan pasal 3 yang menyebutkan bahwa “setiap

52

pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah…”. Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional. Serta pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. 2). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan

asuransi

dan

perusahaan

reasuransi.

Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. 3). Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor kep.4499/LK/2000

tentang

jenis,

penilaian

dan

perusahaan

asuransi

dan

pembatasan

investasi

perusahaan

reasuransi

dengan

Berdasarkan

peraturan

ini

jenis

sistem

syariah.

investasi

bagi

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:

53

a). Deposito dan sertifikat deposito syariah b). Sertifikat wadiah bank Indonesia c). Saham syariah yang tercatat di bursa efek d).Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek e). Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah f). Unit penyertaan reksadana syaraiah g).Penyertaan langsung syariah h). Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi i). Pembiayaan kepemilikan tanah dan /atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan) j). Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil) k). Pinjaman polis 5. Jenis Asuransi Syariah

54

Sebagaimana diatur dalam undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi syariah atau terdiri dari dua jenis: a. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), adalah bentuk asuransi syariah

yang

memberikan

perlindungan

dalam

menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.

Pengelolaan dana asuransi

syariah pada takaful keluarga terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pngelolaan dana tanpa unsur tabungan. Produk takaful keluarga meliputi: 1) Takaful berencana 2) Takaful pembiayaan 3) Takaful pendidikan 4) Takaful dana haji 5) Takaful kecelakaan siswa 6) Takaful kecelakaan diri 7) Takaful khairat keluarga b. Takaful umum (asuransi kerugian), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan financial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke

55

dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/tabarru‟ dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri (Dewi, 2006:152). Premi takaful akan dikelompokkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dinvestasikan ke dalam pembiayaanpembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi). Produk takaful umum meliputi: 1) Takaful kendaraan bermotor 2) Takaful kebakaran 3) Takaful kecelakaan diri 4) Takaful pengangkutan laut 5) Takaful rekayasa/engineering 6.

Pendapat Ulama Tentang Asuransi Syariah Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asuransi.Ada dua pendapat yaitu antara yang membolehkan asuransi dan mengharamkan asuransi. Ulama yang mengharamkan asuransi diantaranya Sayid sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi,

Mahdi

Hasan,

56

Mahmud

Ali.

Alasan

utama

pengaharaman asuransi menurut Masjfuk yaitu premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba. (Ali,2004:142) Sedangkan ulama yang membolehkan asuransi diwakili oleh beberapa ulama diantaranya Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Syekh Ahmad asy-Syarbashi. Adapun beberapa alasan yang mereka kemukakan sebagi berikut (Anshori, 2008:11) a. Tidak ada nash (Al-Quran dan Sunnah) yang secara tegas melarang kegiatan asuransi. b.

Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.

c. Saling menguntungkan kedua belah pihak. d.

Asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek produktif dan pembangunan. Atau dengan kata lain kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari pada mudharatnya.

e.

Asuransi dikelola berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil).

f.

Asuransi

termasuk kategori

koperasi

(syirkah

taawuniyah) g. Asuransi dianalogikan dengan dana pensiun taspen. 57

7.

Pandangan Islam Tentang Asuransi konvensional Ciri-ciri khas yang melekat pada asuransi konvensional, sehingga

menimbulkan

keberatan

Islam

terhadap

asuransi

konvensional adalah sebagai berikut: a. Asuransi konvensional adalah akad mulzim (perjanjian yang diwajibkan dilaksanakan) bagi kedua belah piha, pihak penanggung dan pihak tertanggung. Kewajiban tertanggung untuk membayar premi asuransi dan kewajiban penanggung membayar klaim asuransi jika terjadi evenement. b. Akad asuransi ini adalah akad muawadhah, yaitu akadyang didalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya. c. Akad asuransi adalah akad yang bersifat gharar, karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung

pada

waktu

melangsungkan

akad

tidak

mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang akan diterima. d. Akad asuransi ini adalah akad idzan (penundukan) terhadap pihak yang kuat yakni perusahaan asuransi karena ia lah yang menentukan syarat-syarat pertanggungan secara

58

sepihak sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi (Anshori, 2008:14). C. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional (Dewi,2006:152) Tabel 2.1 Perbedaan Asuransi Syariah dan asuransi konvensional No 1

Prinsip

Asuransi Konvensional

Asuransi Syariah

Akad

Jual Beli

Tolong menolong

2

Sumber Hukum

Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan berdasarkan hukum positif hukum alami

Bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dari Al-Quran, Hadist, Ijma, Qiyas

3

DPS (Dewan Tidak ada pengawas syariah)

4

Kepemilikan dana Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya

5

Pembayaran Klain

Dari rekening perusahaan

6

Keuntungan (profi)

Seluruhnya menjadi milik perusahaan

59

dana

Adanya dewan pengawas syariah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola Dari rekening tabarru’ (dana kebajikan) seluruh peseta yang sejak awal sudah di ikhlaskan oleh peserta untukkeperluan tolong menolong bila terjadi musibah Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah)

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum AJB Bumiputera Syariah Salatiga 1. Sejarah Berdirinya AJB Bumiputera AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Didirikan 103 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia, AJB Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam serta terknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi pendirian AJB Bumipuera 1912. AJB Bumiputera telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia dan hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di Indonesia.AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia, dan dibangun berdasarkan tiga pilar yaitu mutualisme, idealisme, dan profesionalisme. AJB Bumiputera telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam sertateknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai 60

tradisional yang melandasi pendirian AJB Bumiputera1912.

AJB

Bumiputera menyadari pentingnya hubungan personal antara nasabah dan penasehat finansial mereka, serta menyediakan akses yang mudah untuk mendapatkan solusi khusus untuk memenuhi semua kebutuhan asuransi nasabah. AJB Bumiputera 1912 dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan kelompok umur, serta menyediakan berbagai produk dan layanan yang setara dengan produk asuransi terbaik dunia. Namun, tetap menjaga keuntungannya di Indonesia bagi para pemegang polisnya. (www.Bumiputera.com) 2. Kode Etik dan prinsip Perusahaan a. Idealisme AJB Bumiputera 1912 bukan berdiri semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai alat finansial yang lahir dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia melalui bisnis asuransi jiwa. b. Mutualisme Sebagai

dasar

manajemen

perusahaan,

nilai

sosail

mutualisme dimanifestasikan melalui kerjasama, kemitraan dan sinergi. Antara pemegang polis dan sesama pemegang polis antara perusahaan dan pemegang polis, antara karyawan dan sesama karyawan dalam perusahaan dan antara karyawan dengan manajemen dalam perusahaan. 61

c. Profesionalisme Keunggulan dan kompetensi sumber daya manusia yang dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan dari waktu ke waktu, menjadikan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup, pengembangan organisasi dan pertumbuhan bisnis. 3. Visi dan Misi AJB Bumiputera a. Visi AJB Bumiputera 1912 adalah: AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh SDM (sumber daya manusia) profesional yang menjunjung tinggi niali-nilai idealisme serta mutualisme. b. Misi AJB Bumiputera 1912 adalah: 1) Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional

melalui

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

Indonesia. 2) Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatam produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada pemegang polis.

62

3) Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien. 4. Struktur Organisasi di AJB Bumiputera

5. Sistem pemasaran AJB Bumiputera Memberikan layanan secara umum, tidak hanya terfokus pada orang muslim saja. Namun asuransi syariah ini bersifat universal (semua orang boleh menjadi peserta dalam asuransi syariah). Asuransi syariah bumiputera ini membuat event dalam setiap acara, dengan tujuan supaya masyarakat lebih mengenal dan mengerti manfaat mengikuti asuransi khususnya asuransi syariah 63

B. Gambaran Umum Tentang Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus Produk mitra iqro plus ini didirikan karena masih banyak masyarakat yang anti asuransi. Serta melihat kebutuhan konsumen akan pentingnya serta kelangsungan dana pendidikan. Asuransi pendidikan mitra iqro plus merupakan program asuransi dalam mata uang rupiah didasarkan pada prinsip syariah yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan membiayai pendidikan bagi anakanak hingga akhir pendidikan anak tersebut. Dengan mengikuti asuransi pendidikan mitra iqro plus ini, peserta asuransi bukan hanya mempersiapkan dana pendidikan, tetapi juga melindungi anak-anak peserta asuransi tersebut jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi sewaktu-waktu. Asuransi mitra iqro plus ini juga memberikan kontribusi mendapatkan bagi hasi (mudharabah) serta mendapatkan perlindungan jiwa saat pembayaran kontribusi. Perjanjian polis berlaku sejak tanggal diterbitkannya polis serta kewajiban membayar premi pertama sudah dilunasi. Perubahan polis dapat dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari pemegang polis dengan ketentuan polis masih aktif. Perubahan polis dapat meliputi alamat, ahli waris yang ditunjuk, jumlah premi serta masa kontrak. Asuransi pendidikan mitra iqro plus ini berbeda dengan produk asuransi syariah yang lain. Sebagai contoh asuransi haji mitra mabrur plus dana dapat diambil sewaktu-waktu dengan ketentuan masih ada sisa

64

saldobegitu juga dengan asuransi jiwa mitra amanah. Sedangkan dalam asuransi pendidikan mitra iqro plus, dana tidak dapat diambil sewaktuwaktu. Karena dana hanya diberikan untuk jangka panjang yaitu untuk mempersiapkan dana pendidikan. 1. Pembayaran Premi Premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi dapat dilakukan secara sekaligus, enam bulan sekali, setahun sekali serta bulanan sesuai dengan perjanjian. Jika sampai pada akhir masa kontrak premi belum dibayar, maka peserta dapat melakukan salah satu pilihan sebagai berikut: a. Memperoleh nilai tunai polis dengan menyerahkan polis dan kuitansi

pembayaran

premi

terakhir,

dengan

demikian

perjanjian asuransi dinyatakan berakhir dan polis menjadi tidak berlaku. b. Membayar tunggakan premi (premi tabarru‟) dengan cara memperhitungkan nilai tunai. Sedangkan apabila premi tabungan peserta telah habis untuk membayar premi tabarru‟ maka secara otomatis perjanjian asuransi akan berakhir dan polis batal. Premi yang dibayarkan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali sebagai contoh dana yang dibayarkan Rp. 303.000. Untuk rincian pembayaran premi tersebut adalah untuk dana tabarru‟ yaitu sebesar Rp. 28.200, dana ujrah sebesar Rp. 15.000, 65

sedangkan dana yang masuk ke dalam investasi sebesar Rp. 256.800.Pembayaran premi tersebut biasaya ada agen yang datang ke tempat tinggal peserta asuransi setiap tiga bulan sekali. Namun, apabila peserta Asuransi tidak mampu membayar premi sedangkan orang tersebut (peserta asuransi) masih hidup dan masih ingin lanjut mengikuti asuransi maka peserta tersebut melanjutkan asuransinya dengan polis bebas premi. Untuk nominalnya sesuai dengan saldo yang ada, namun apabila suatu saat nanti mempunyai dana untuk membayar maka dapat melunasinya tanpa ada denda. Sedangkan dana tabarru‟ dan dana taawun tetap ada pengurangan. Dana dalam produk mitra iqro plus ini tidak dapat dipinjam, dikarenakan dana ini digunakan untuk kelangsungan

pendidikan.

Dalam

produk

mitra

iqro

ini

pembayaran premi dari mulai daftar menjadi peserta asuransi sampai anak mau masuk perguruan tinggi. Masa kontrak asuransi pendidikan mitra iqro ini adalah 18 tahun. 2. Persyaratan menjadi peserta asuransi AJB Bumiputera a. Usia calon peserta Asuransi minimal berusia 20 tahun atau sudah menikah b. Administrasi : 1). Surat permintaan pengajuan asuransi 2). Fotokopi KTP 3). Fotokopi KK

66

4). Premi pertama ditambah biaya segel polis (RP.25.000) dan materai (Rp.3.000 atau Rp.6000) 3. Perhitungan Manfaat Awal dan Saldo Nilai Tunai Bagi peserta asuransi apabila pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi, maka pihak yang ditunjuk (anak) akan menerima dana tahapan pendidikan sebagai berikut: Apabila anak yang diasuransikan usianya 1 sampai 3 tahun maka manfaat awal yang akan diperoleh pada saat anak umur 6 tahun (masuk sekolah dasar) sebesar 10%. Kemudian pada waktu anak berusia 12 tahun dana tahapan yang diberikan sebesar 15%. Pada waktu anak akan masuk ke sekolah menengah pertama maka dana tahapan yang diberikan sebesar 20%. Setelah itu apabila anak akan memasuki perguruan tinggi maka dana tahapan yang diperoleh adalah 30%, kemudian pada dana tahapan selanjutnya pada saat memasuki semester selanjutnya dana tahapan yang diperoleh adalah 25%. Kemudian di semester berikutnya besar dana tahapan yang diperoleh sebesar 33%, dan setelah itu dana tahapan yang diperoleh adalah 50% sehingga pada akhir masa kontrak akan mendapatkan dana sebesar 100%. Dapat diartikan bahwa saldo nilai tunai (SNT) hingga akhir masa kontrak adalah 100%. Sebagai contoh apabila premi dihitung per hari sebesar Rp.6000,00 jika dikalikan 12 bulan maka total premi satu satun 67

adalah Rp. 2.160.000. umur anak tersebut 1 tahun sedangkan masa asuransi (kontrak) selama17 tahun maka manfaat (total premi 17 tahun) Rp. 36.720.000. Dengan rincian dana tahapan yang diperoleh 10% (Rp.3.672.000) ketika anak tersebut masuk ke TK. Kemudian 10% (Rp.3.672.000) lagi diberikan ketika anak masuk ke sekolah dasar.setelah itu anak akan masuk ke sekolah menengah pertama dana tahapan yang diperoleh sebesar 20% (Rp.7.344.000), dan ketika akan masuk ke sekolah menengah atas dana tahapan yang diperoleh adalah 25% yaitu sebesar Rp.9.180.000. Kemudian masuk ke perguruan tinggi, di tahun pertama dana tahapan yang diperoleh

adalah

35%

manfaat

awal

di

tambah

dengan

Rp.12.852.000 maka total dana tahapan yang diberikan adalah RP. 36.720.000. 4. Peserta Asuransi Meninggal Sebelum Masa Kontrak selesai Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka pembayaran kontribusi dihentikan dan pihak yang ditunjuk (anak) akan menerima: a. Santunan kebajikan sebesar manfaat awal (masa asuransi

dikalikan

kontribusi,

perhitungan

masa

asuransi maksimal 12 tahun). Kontribusi tersebut dibayarkan selama masa asuransi atau sampai dengan pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa pembayaran kontribusi. Masa pembayaran kontribusi 68

tersebut minimal 3 tahun dan maksimal 17 tahun sesuai dengan umur anak (18 tahun-usia anak saat masuk asuransi). Kontribusi yang dibayarkan minimal triwulan sebesar Rp.600.000. b. Saldo dana investasi yang telah disetor. c. Bagi hasil keuntungan (mudharabah). d. Dana tahapan yang belum diperoleh diperoleh. Sebagai contoh dana tahapan yang diperoleh adalah apabila anak berusia 6 tahun dana yang dipreroleh sebesar 10%, kemudian ketika usia anak 12 tahun dana tahapan yang diperoleh adalah 15%. Sedangkan untuk usia 15 tahun dana tahapan yang diperoleh sebesar 20%. Kemudian untuk umur 18% dana tahapan yang didapat sebesar 30%. Sehingga dana tahapan diperoleh pada saat akhir masa kuliah sebesar 25%. 5. Akad dalam Asuransi Mitra Iqro Plus Bentuk akad dalam asuransi pendidikan mitra iqro plus ini menggunakan

akad

mudharabah.

Ketentuan

bagi

hasil

(mudharabah) antara pengelola (AJB Bumiputera syariah) dan peserta asuransi sebesar 70% untuk peserta asuransi sedangkan 30% untuk pengelola. Dengan rincian 30% tersebut untuk dana tabarru’( dana yang dihibahkan untuk santunan kebajikan, dana

69

tabarru ini biasanya di aplikasikan dalam bentuk santunan kepada peserta

asuransi

apabila

terjadi

musibah

misalnya

klaim

meninggal), dana taawun (tolong menolong) dan dana ujrah (digunakan untuk dana pengelolaan). 6. Hak dan kewajiban Peserta Asuransi a. Hak Setiap anggota Bumiputera 1912 yang polisnya aktif. Mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota BPA (badan perwakilan anggota) merupakan lembaga tertinggi di

AJB

bumiputera

yang

menentukan

pokok-pokok

kebijaksanaan AJB Bumiputera.Yang dapat dilpih menjadi anggota BPA hanya anggota Bumiputera yang polisnya aktif dan

sudah berjalan sekurang-kurangnya dua tahun serta

kontrak asuransinya belum berakhir dalam masa empat tahun berikutnya. b. Kewajiban peserta asuransi AJB Bumiputera adalah membayar premi menurut ketentuan yang tertuang dalam perjanjian polis. 7. Penyelesaian sengketa a. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuam-ketentuan dari polis, badan (perusahaan asuransi) dan yang berkepentingan sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

70

b. Apabila penyelesaian perselisihan telah diusahakan secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Menurut peraturan prosedur BASYARNAS yang keputusannya mengikat badan dan yang berkepentingan sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. C. Pelaksanaan Asuransi Mitra Iqro’ plus di AJB Bumiputera Syariah 1. Sistem asuransi pendidikan Mitra Iqro’ Plus Menurut bapak Sajuri S.E (pegawai di kantor AJB Bumiputera Syariah) .Sistem asuransi pendidikan mitra Iqro’ yaitu memberikan proteksi kepada anak, dengan cara biaya pendidikan anak sudah dipersiapkan. Mulai dari anak masuk sekolah sampai dengan anak tersebut masuk ke perguruan tinggi. Dana yang didapatkan bukan hanya dana asuransi saja. Namun, sudah ada proteksi (jaminan resiko), apabila orang tua (pemegang polis) meninggal maka biaya pendidikan anak tetap berjalan dengan lancar. Tahapan dana yang diberikan sesuai dengan jatuh tempo. Apabila anak umur 2 tahun menjadi peserta asuransi, maka manfaat awal yang diperoleh ketika umur 6 tahun masuk ke sekolah dasar anak tersebut akan menerima dana sebesar 10% begitupun dengan anak umur 12 tahun atau akan masuk ke sekolah menengah pertama dari manfaat awal. Maksud dari manfaat awal adalah jumlah dari setoran yang dibayarkan di kalikan 12 tahun (masa kontrak).

71

Menurut didik prosentase dana tahapan yang diberikan ini sudah sesuai. Dana tahapan sebesar 10% ini diberikan ketika masuk ke sekolah dasar. Sedangkan dana tahapan yang diberikan ketika masuk ke sekolah mnengah pertama nominal dana tahapan yang diberikan tidak sama dengan dana tahapan yang diberikan ketika masuk sekolah dasar. Menurut diah dana tahapan yang diberikan ketika masuk ke sekolah dasar kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama belum adil karena dana pendidikan untuk saat ini sangat mahal. Misalnya untuk masuk di sekolah dasar yang swasta dengan akreditasi yang bagus maka biaya untuk saat yang dibutuhkan sekitar delapan juta. Kemudian untuk masuk ke sekolah menengah pertama jauh lebih membutuhkan dana yang lebih banyak jika dibandingkan dengan biaya masuk ke sekolah dasar. 2. Pengelolaan Dana Asuransi Mitra Iqro’ Plus Dana dikelola secara menyeluruh oleh kantor pusat asuransi Bumiputera (Divisi Syariah) yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk: a. Mudharabah bank syariah mandiri b. Obligasi syariah mandiri c. Murabahah

72

Pengelolaan dana asuransi syariah ini menggunakan sistem keterbukaan. Dalam pengelolaan dana ini menggunakan prinsip mudharabah yaitu dengan pembagian 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. Dana 30% ini digunakan untuk dana tabarru‟ (dana

yang

dihibahkan

dan

dikumpulkan

untuk

santunan

kebajikan),tabarru tersebut dengan menggunakan prinsip taawun (saling tolong menolong yaitu saling menanggung kerugian antara peserta

asuransi)serta

dana

ujrah

(untuk

administrasi

serta

pengelolaan) 3. Peserta asuransi Untuk peserta asuransi mitra iqro plus ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seiring dengan perkembangan jaman maka masyarakat sudah banyak yang membutuhkan asuransi khususnya mitra iqro plus ini untuk menjamin kelangsungan pendidikan. Untuk peserta asuransi syariah saat ini sebanyak tiga ratus delapan puluh lima peserta asuransi. 4. Klaim Apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia maka proses pengajuannya klaim tersebut dengan cara mengajukan polis asli, foto copi KTP yang meninggal dan keluarga yang di tinggalkan, menyertakan KK (Kartu Keluarga), serta nomor rekening. Diajukan dikantor serta menandatangani blangko pengajuan klaim. Yang berhak menerima manfaat asuransi adalah: 73

a. Ahli waris yang ditunjuk b. Dalam hal yang ditunjuk juga meninggal dunia, yang berhak adalah ahli waris yang tertera didalam polis. c. Dalam hal ahli waris yang ditunjuk tidak ada maka akan ditentukan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dana dapat cair setelah satu bulan dan langsung ditransfer ke rekening ahli waris. Saudara didik rahmanto (peserta asuransi) mengatakan, apabila terjadi klaim meninggal maka dana klaim tidak bisa dicairkan semua. Ketika didik ini mengajukan klaim karena istri pemegang polis meninggal tidak bisa mengambil semua dana klaim, dana klaim didik ini sebesar empat belas juta rupiah dan didik ini hanya mengambil klaim sebesar sepuluh juta rupiah karena harus ada sisa saldo dalam rekening peserta asuransi. Sisa saldo tersebut harus tersisa dalam rekening supaya rekening tersebut tidak hangus.

74

BAB IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga

A. Analisis Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus Sebagaimana diketahui bahwa asuransi syariah mempunyai manfaat yaitu total premi yang dibayarkan sesuai dengan apa yang didapatkan. Premi yang dibayarkan menpunyai sifat yang tetap artinya setiap pembayaran premi tidak mengalami kenaikan (Anwar, 2007:42). Setiap premi yang dibayarkan akan dimasukkan ke dalam dua rekening yaitu: 1. Rekening tabungan Maksud dari rekening tabungan ini adalah rekening milik peserta untuk menampung seluruh tabungannya dan dana hasil bagi keuntungan yang menjadi hak milik peserta. Rekening tabungan ini dapat diambil oleh peserta jika perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau peserta meninggal dunia. 2. Rekening khusus Rekening ini merupakan rekening yang akan menampung seluruh dana tabarru’ (iuran kebajikan) yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong apabila ada peserta lain yang ditimpa musibah. Dana tabarru‟ ini akan dibayarkan

75

jika peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, dengan catatan da surplus dana (Anwar,2007:34). Dalam

menampung

dananya

AJB

Bumiputera

ini

telah

menampunng dananya dalam rekening tersendiri artinya rekening asuransi syariah ini tidak tercampur dengan asuransi konvensional. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya maka asuransi syariah harus berpedoman dengan prinsip asuransi syariah yang meliputi: 1. Sesama muslim harus saling bertanggung jawab. Artinya kehidupan diantara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dallam menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu kesulitan seorang muslim menjadi tanggung jawab sesama muslim. 2. Sesama muslim harus saling bekerja sama atau saling membantu. Oleh karena itu seorang muslim harus dihapkan mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan saudaranya. 3. Sesama muslim saling melindungi penderitaan satu sama lain. Hubungan sesama muslim diibaratkan suatu badan, apabila salah satu anggota badan terganggu atau kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakan. Maka saling tolongmenolong serta membantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat muslim (Sudarsono, 2003: 101). 76

Prinsip asuransi syariah tersebut telah diterapkan oleh AJB Bumiputera syariah. Sebagai contoh dalam penerapan prinsip taawun yang bertujuan saling menanggung kerugian atau musibah sesama peserta asuransi.

Dengan menggunakan dana tabarru‟ yang bertujuan untuk

santunan kebajikan sesama peserta asuransi. Berdasarkan hasil wawancara dari pegawai dan nasabah (peserta asuransi) asuransi bumiputera

dapat diperoleh keterangan bahwa

pelaksanaan asuransi pendidikan mitra iqro plus menggunakan akad mudharabah dengan ketentuan bagi hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola (perusahaan asuransi). Dengan ketentuan 30% untuk danatabarru‟ dan ujrah. Masa kontrak nasabah selama delapan belas tahun mulai kontrak tersebut sampai dengan peserta asuransi memasuki pendidikan perguruan timggi.Premi dibayarkan oleh peserta asuransi minimal setiap tiga bulan sekali sebesar tigaratus ribu rupiah. Untuk pengelolaan dana AJB bumiputera syariah ini dikelola oleh kantor pusar (divisi syariah) dan diawasi oleh DSN dan OJK. Dana dikelola dalam bentuk investasi yang berupa mudharabah bank syariah mandiri, obligasi syariah mandiri, murabahah. Dana tahapan yang diperoleh oleh peserta asuransi mulai dari masuk sekolah pertama sampai dengan masuk ke perguruan tinggi, prosentase dana berbeda-beda artinya ketika masuk ke sekolah dasar maka dana yang diberikan berbeda dengan dana tahapan yang diberikan ketika

77

masuk ke sekolah menengah pertama. Menurut diah susanti (peserta asuransi) dana tahapan yang diperoleh belum sesuai dengan keadaan jaman sekarang. Misalnya untuk sekarang ini dana pendidikan untuk masuk sekolah dasar yang sawasta dan memiliki akreditasi baik maka dana yang dibutuhkan sangat banyak. Sedangkan dana yang diberikan oleh perusahaan asuransi belum bisa menutup pembayar masuk sekolah. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 pasal 7 menyebutkan bahwa “klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian”. AJB Bumiputera syariah untuk pengajuan klaim sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut, untuk pengajuan klaim tersebut maka peserta asuransi harus mengikuti prosedur yang diatur oleh perusahaan. Klaim dapat diambil setelah satu bulan. Namun, saat pengambilan klaim dana klaim tidak dapat diambil semua dikarenakan harus ada sisa saldo dalam rekening, saldo dalam rekening tersebut minimal seratus ribu rupiah. Sisa saldo tersebut bertujuan agar rekening peserta asuransi tidak hangus. Tidak dapat dipungkiri bahwa asuransi ini masih belum banyak dipahami oleh masyarakat terutama masyarakat Indonesia. Terutama asuransi syariah yang menjadi salah satu produk dalam perusahaan asuransi.Bahkan seorang peserta asuransi kadang masih awam dengan asuransi yang diikuti. Peserta asuransi tersebut hanya paham berapa membayar premi serta dana tahapan yang diperoleh. Peserta asuransi tidak peduli dengan pengelolaan dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi. 78

Peserta asuransi tersebut beranggapan bahwa dengan mengikuti asuransi terutama asuransi pendidikan syariah mitra iqro plus ini, supaya ketika anak dari peserta asuransi ini masuk sekolah maka dana yang dibutuhkan sudah ada walaupun tidak semua dana yang diberikan oleh pihak asuransi belum dapat menutup semua dana yang dibutuhkan untuk memasuki dunia pendidikan.

Namun, secara terbuka peserta asuransi percaya dengan

perusahaan yang mengelola dana. B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera Salatiga Pada dasarnya semua jenis bisnis itu diperbolehkan sesuai dengan kaidah dasar bermuamalah “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Serta firman Allah QS Al baqarah ayat 275

      

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Serta sesuai dengan kaidah muamlah yaitu:

ِ ِ ‫احةُ َح ََّّت يَ ُد ُّل َدلِْي ُل َعلَى ََْت ِرْْيِْي َها‬ ْ َ‫ْاْل‬ َ َ‫ص ُل ِِف اْملَُعا َم ََلت اْلب‬ “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

79

AJB Bumiputera syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memenuhi pedoman dan aturan yang ada.Bahwa asuransi syariah dalam melaksanakan operasionalnya berpegang pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Gharar maksudnya suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan (Ali, 2004:137).Akad dalam asuransi pendidikan mitra iqro plus ini harus jelas dan tidak merugikan pihak lain. Misalnya akad yang digunakan oleh AJB Bumiputera syariah ini menggunakan akad mudharabah dengan prosentase bagi hasil yang jelas ditentukan dan disepakati dalam perjanjian asuransi (polis) yaitu 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. Maisir, artinya mendapatkan kegiatan bisnis yang bersifat untunguntungan artrinya salah satu pihak untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian (Ali, 2004:137).Dalam mekanisme pelaksanaan asuransi pendidikan mitra iqro plus keterbukaan merupakan akselerasi dan prinsip-prinsip syariah. Seharusnya ada keterbukaan antara peserta asuransi dan perusahaan asuran terutama dalam hal dana. Dalam aplikasinya di AJB Bumiputera syariah sistem keterbukaan dalam pengelolaan dananya, premi yang dibayarkan serta pembagian dana premi teebut antara peserta asuransi dan pengelola. Di produk asuransi pendidikan mitra iqro plus ini tidak menggunakan sistem untung-untungan artinya dalam pembagian hasil pun tidak ada yang dirugikan.

80

Riba artinya pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinpip muamalah (Ali, 2004:136), dalam asuransi pendidikan mitra iqro plus harus terhindar dari riba misalnya dalam pembayaran premi yaituu misalnya pembayaran premi sebesar RP. 303.000 premi tersebut dengan rincian untuk dana tabaaru’ sebesar Rp. 28.200, untuk dana ujrah Rp. 15.000 sedangkan untuk investasi sebesar Rp. 256.800 dan sisa Rp. 3000 digunakan untuk materai.Dengan rincian tersebut penulis berpendapat bahwa AJB Bumiputera ini terbesas dari unsur riba. Tabarru’, maksudnya asuransi pendidikan mitra iqro plus ini menggunakan sebagian prosentase premi yang dibayarkan untuk dana santunan kebajikan. Artinya danatabarru‟ merupakan dana yang dihibahkan dan dikumpulkan untuk santunan kebajikan. Santunan kebajikan tersebut berupa santunan kepada sesama peserta asuransi apabila mengalami musibah. Dalam fatwa DSN MUI bahwa asuransi itu sah apabila sesuai dengan ketentuan yaitu Asuransi syariah (ta‟min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. AJB Bumiputera syariah telah menerapkan prinsip tersebut dalam dana tabarru’ yang digunakan

81

untuk saling tolong menolong dan santunan kebajikan kepada sesama peserta asuransi. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk membayardana asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. AJB Bumiputera syariah dalam pembayaran premi telah disuaikan dengan perjanjian asuransi (polis) misalnya pembayaran premi setiap tiga bulan sekali sebesar RP.300.000. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad. (nawawi, 2012:306). Di AJB Bumiputera syariah ini klaim dapat diambil oleh peserta asuransi dengan mengikuti prosedur yang berlaku dan dapat dicairkan setelah satu bulan dan dana klaim tersebut tidak dapat diambil semua karena harus ada sisa saldo dalam rekening agar rekening tersebut tidak hangus. AJB Bumiputera syariah terutama dalam produk asuransi pendidikan mitra iqro plus ini dalam pengelolaannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Misalnya dalam kejelasan akadnya produk asuransi pendidikan mitra iqro plus ini menggunakan akad mudharabah dengan pembagian hasilnya adalah 70% untuk peserta asuransi serta 30% untuk pengelola. Dalam pengelolaan dananya AJB bumiputera syariah ini dikelola oleh divisi syariah kantor pusat. Dana tersebut dikelola dalam bentuk investasi yang berprinsip syariah. AJB Bumiputera syariah ini sangat

82

terbuka kepada peserta asuransi dalam hal pengelolaan dana maupun yang lainnya. Ada sebagian ulama yang masih kontroversi dengan asuransi syariah ini.Ada kelompok yang membolehkan asuransi dan ada sebagian ulama yang mengharamkan asuransi.Para ulama tersebut mempunyai dasar serta alasan yang sama-sama kuat atas pendapat mereka tentang asuransi. Namun, apabila dilihat dari keadaan jaman sekarang manusia bisa memilih

dan membedakan serta

mengetahui

tentang pentingnya

mengikuti atau menjadi peserta asuransi. Karena asuransi ini bukan dana untuk jangka pendek. Akan tetapi, asuransi ini digunakan untuk jangka panjang. Asuransi syariah bisa menjalankan produknya sesuai dengan prinsip syariah maka nasabah dari tahun ke tahun akan meningkat dengan baik. Di lihat dari keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Dalam melaksanakan produknya asuransi mitra iqro plus ini baik dari akadnya, pengelolaan dana serta kontrak yang diberikan. Peneliti berpendapat membolehkan asuransi ini dilaksanakan. Dikarenakan tujuan mengikuti asuransi ini mempersiapkan dana untuk jangka panjang serta memberikan pertolongan kepada sesama peserta asuransi menggunakan dana tabarru‟. Pelaksanaan asuransi pendidikan mitra iqro plus dalam praktiknya AJB Bumiputera syariah cabang Salatiga di pandang bersih dari unsur gharar, maisir dan riba. Karena dalam pelaksanaan asuransi pendidikan

83

syariah mitra iqro plus ini ada kesepakatan dalam perjanjian polis antara kedua belah pihak.Kedua belah pihak antara AJB Bumiputera syariah dengan peserta asuransi telah sepakat mengenai premi yang dibayarkan, jangka waktu, pengelolaan dana, mudharabah (bagi hasil) serta pengajuan klaim yang sesuai dengan prosedur. Kemudian selain alasan tersebut ada alasan yang lain dalam asuiransi pendidikan mitra iqro plus ini tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut ulama yang membolehkan asuransi dengan alasan karena tidak ada dalil atau nash yang mengharamkan asuransi. Alasan tersebut sesuai dengan kaidah bermuamalah yaitu segala bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Serta asuransi pendidikan syariah mitra iqro ini mempunyai pedoman yaitu dalam QS An-Nisa ayat 9

                Artinya: “

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Produk mitra iqro plus di AJB Bumiputera asuransi pendidikan syariah.

merupakan asuransi

Dengan tujuan memberikan proteksi

kepada peserta asuransi untuk mempersiapkan dana pendidikan berjangka panjang. Dalam pembayaran premi, peserta asuransi membayarkan premi minimal setiap tiga bulan sekali dengan jumlah premi minimal tiga ratus ribu rupiah. Bagi hasil (mudharabah) adalah 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. Untuk besar dana tahapan yang diperoleh peserta asuransi setiap memasuki jenjang pendidikan tidak disamakan, pendidikan yang ditempuh oleh peserta asuransi dalam perjanjian polis diharapkan lancar. Apabila peserta asuransi mengalami penundaan semester maka tidak ada dana tambahan. Dana klaim dapat di ambil dengan mengikuti prosedur dari AJB Bumiputera, untuk dana klaim ini tidak dapat diambil semua dikarenakan harus ada sisa saldo dalam rekening. Pihak yang berhak mengambil dana klaim adalah orang yang tertulis dalam polis (perjanjian asuransi). Sedangkan untuk pengelolaan dananya AJB Bumiputera syariah ini dikelola oleh kantor pusat divisi syariah, pengelolaan tersebut dengan bentuk investasi di bidang syariah.

85

2. Tinjauan hukum Islam, pelaksanaan asuransi pendidikan syariah mitra iqro plus di AJB Bumiputera Syariah Salatiga, tidak mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Karena pelaksanaan asuransi pendidikan syariah mitra iqro plus initelah memenuhi persyaratan diantaranya premi yang dibayarkan, jangka waktu (masa kontrak), akad yang digunakan adalah akad mudharabah (bagi hasil), pengelolaan dana, klaim yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Serta pengelolaan dananya yang tidak tercampur dengan asuransi konvensional, pengelolaan dana tersebut juga dikelola secara syariah. B. Saran 1. Untuk pemasaran produk asuransi syariah sebaiknya lebih digiatkan dalam pemasarannya. Dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui atau masih awan dengan asuransi terutama asuransi syariah. 2. Bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta asuransi sebaiknya memilih perusahaan asuransi yang bonafit serta menjalankan kegiatan asuransinya sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi. C. Penutup Dengan mengucap Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan serta hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

86

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar, serta memberikan arahan dan koreksinya dalam penulisan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.Akhirnya semoga karya ini ada bermanfaat dan menambah pengetahuan yang baru khususnya bagi penulis serta umumnya bagi pembaca.

Salatiga, 26 September 2016

Penulis

87

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ali, Hasan AM. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta :Prenada Media Amrin, Abdulloh. 2006. Asuransi Syariah. Jakarta: Elex Media komputindo Anshori, Abdul Ghofur. 2007. Asuransi Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press Anwar, khoiril. 2007. Asuransi Syariah Halal dan Maslahat. Solo: Tiga serangkai Aryani, evi. 2012. Hukum Perjanjian, Implementasi dalam Kontrak Karya. Salatiga : STAIN Salatiga press Dewi, Gemala, Dkk. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana 2006. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana Fachruddin, fuad moch.1993. Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi. Bandung: alma’arif. Fuady, munir. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti Hartono, Sri Rejeki. 2001. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika Mangani, ktut silvanita. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: erlangga Moleong, Lexy. 1999. Metodologi. Bandung:Pt.Remaja Rosada Karya. Muhammad, Abdulkadir.2011. Hukum Asuransi Indonesia.Bandung: Citra aditya Bakti Munawaroh. 2012. Panduan memahami metodologi penelitian. Malang: inti media

88

Nawawi, Ismail.2012. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Surabaya: Ghalia Indonesia Salim, abbas. 2007. Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: Raja Grafindo Persada Sudarsono,2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: prenada Media Syahmin AK. 2006. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Widyaningsih, Dkk. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: kencana B. Website www.bumiputera.com

89

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku Ali, Hasan AM. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta :Prenada Media Amrin, Abdulloh. 2006. Asuransi Syariah. Jakarta: Elex Media komputindo Anshori, Abdul Ghofur. 2007. Asuransi Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press Anwar, khoiril. 2007. Asuransi Syariah Halal dan Maslahat. Solo: Tiga serangkai Aryani, evi. 2012. Hukum Perjanjian, Implementasi dalam Kontrak Karya. Salatiga : STAIN Salatiga press Dewi, Gemala, Dkk. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana 2006. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana Fachruddin, fuad moch.1993. Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi. Bandung: alma’arif. Fuady, munir. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti Hartono, Sri Rejeki. 2001. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika Mangani, ktut silvanita. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: erlangga Moleong, Lexy. 1999. Metodologi. Bandung:Pt.Remaja Rosada Karya. Muhammad, Abdulkadir.2011. Hukum Asuransi Indonesia.Bandung: Citra aditya Bakti

Munawaroh. 2012. Panduan memahami metodologi penelitian. Malang: inti media Nawawi, Ismail.2012. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Surabaya: Ghalia Indonesia Salim, abbas. 2007. Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: Raja Grafindo Persada Sudarsono,2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: prenada Media Syahmin AK. 2006. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Widyaningsih, Dkk. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: kencana D. Website www.bumiputera.com

DAFTAR SKK Nama

: Iva Ekowati

Nim

: 214-12-014

Fakultas/Jurusan

: Syariah/HES

No

Nama Kegiatan

Tanggal

Keterangan

Nilai

1

OPAK “Progresifitas kaum 05-07 September Muda, kunci Perubahan 2012 Indonesia” (DEMA)

Peserta

3

2

OPAK “Membangun Pribadi 08-09 September Mahasiswa Melalui Analisa 2012 Sosial Ke –Syariah –An” (HMJ Syariah)

Peserta

3

3

Orientasi Dasar Keislaman (ODK) “Membangun Karakter Keislaman Bertaraf Internasional di Era Globalisasi Bahasa” (ODK)

10 September 2012

Peserta

2

4

Seminar Entrepreneurship Perkoperasian “Explore Your Entrepreneurship Talent” (MIPALA MITAPASA dan KSEI)

11 September 2012

Peserta

2

5

Achievement Motivation Training (AMT) “ Dengan AMT Membangun Karakter Raih Prestasi” (AMT)

12 September 2012

Peserta

2

6

Library User “Pendidikan Perpustakaan” Perpustakaan

13 September 2012

Peserta

2

Education Pemakai (UPTSTAIN

SALATIGA)

7

Seminar Nasional “Urgensi media dalam pergulatan politik” (LPM DINAMIKA)

29 September 2012

Peserta

6

8

Training Pembuatan Makalah (LDK)

13Oktober 2012

Peserta

2

9

Semalam Sehati “satu malam meningkatkan integritas mahasiswas yariah” (HMJ Syariah)

13-14Oktober 2012

Peserta

3

10

Dialog Publik dan Silaturahmi Nasional“ kemanakah arah kebijakan BBM? Mendorong subsidi BBM untuk rakyat (PMII)

17-18 November 2012`

Peserta

8

11

Seminar Nasional “Peran Lembaga Perbankan Syariah dengan Adanya Otoritas Jasa Keuangan (UUD no 21 Tahun 2011 Tentang OJK)” (HMJ Syariah)

29 November 2012

Peserta

8

12

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

17 Desember 2012

Peserta

2

13

Seminar Nasional “Sharia Economic festifal Indonesia will Grow and Shine with Sharia Ecomics” (KSEI)

04 juni 2013

Peserta

8

14

Mendalami

22 Juni 2013

Panitia

2

Koperasi

Mahasiswa sebagai Sarana Pembelajaran Management (KOPMA) 15

Seminar Nasionaldan Dialog Publik “Penyesuaian harga BBM bersubsidi” (HMJ Syariah)

27 Juni 2013

Peserta

8

16

What Do You Want a Be (KSEI)

21 September 2013

Peserta

2

17

Diklat Ekonomi Islam “ Be the generation of sharia economic” (KSEI)

19-20 oktober 2013

Peserta

3

18

Pelatihan Karya Tulis Ilmiah “Optimalisasi peran mahasiswa dalam menulis sejak dini untuk kemandirian sumber daya manusia yang professional” (KSEI)

14 Mei 2014

Peserta

3

19

Workshop and Entrepreneurship 22 Agustus 2014 “Menanamkan nilai-nilai jiwa kewirausahaan mahasiswa yang inovatif dan kreatif” (KSEI)

Pantitia

2

20

Tabligh Akbar “Membangun karakter mahasiswa Islamic entrepreneurship” (KSEI)

14Oktober 2014

Panitia

2

21

Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS) “Level Basic 1” (KSEI)

13 Oktober 2014

Panitia

2

22

Diklat Ekonomi Islam (DEI) 22-23 November “Menciptakan generasi yang 2013 berpegang teguh prinsip ekonomi syariah untuk kemajuan perekonomian Indonesia” (KSEI)

Panitia

3

23

Seminar Regional “Membangun kepemimpinan KSEI dalam akselerasi pembumian ajaran islam di bidang Ekonomi” (KSEI)

13 Desember 2014

Peserta

6

24

Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas mahasiwa dalam penelitian “Challenge Your Self, Inspire Than Change The Infiron Man” (KSEI)

10 Juni 2015

Panitia

3

25

Edukasi Literasi Keuangan Bersama OJK “Literasi Keuangan Syariah dan Kebijakan Mikro Prudensial dalam Stabilitas Ekonomi” (OJK dan KSEI)

12 Oktober 2015

Peserta

2

26

Seminar Nasional “Peran 13 Oktober 2015 Sistem Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Global dengn Mensinergikan Sektoril dan Sektor Keuangan” (KSEI)

Peserta

8

27

Seminar Nasional “Perbankan Syariah di Indonesia: Antara Teori dan Praktik” (HMJ Syariah)

04 November 2015

Peserta

8

28

Seminar Nasional “Khilafah; Tinjauan Akidah dan Syariah” (Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora dan Jemaat Ahmadiah Indonesia)

25 Mei 2016

Peserta

6

29

Kuliah Umum Fakultas Syariah IAIN Salatiga “Gerakan Revivalis Islam Modern dan Perkembangan Hukum di Indonesia” (Dekan Fakultas

02 Juni 2016

Peserta

2

Syariah) 30

Seminar Nasional “Pendidikan agama menjadi pelopor kebangkitan nasional di era modern” (HMJ PAI)

21 Mei 2016

Peserta

Jumlah

6

121

Salatiga, 12 Agustus 2016 Mengetahui

Dr. IlyyaMuchsin,S.Hi.,M.Si Nip. 19790930 200312 1001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Iva ekowati

Nim

: 214 12 014

Tempat, tanggal Lahir

: Temanggung, 16 Agustus 1992

Jenis Kelamin

: Perempuan

Alamat

: Jlegong Rt 02/ Rw 04, Blimbing, Kandangan, Temanggung

Riwayat Pendidikan

: 1. SD Negeri Blimbing 2. SMP Negeri 2 kandangan 3. SMK

Negeri

Magelang

1

Salam

Kabupaten

Daftar Pertanyaan di AJB Bumiputera Salatiga

1. Bagaimana sistem Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus? 2. Apa Akad yang digunakan dalam Asuransi Mitra iqro plus? 3. Bagaimana Pengelolaan Dana Asuransi Mitra Iqro Plus? 4. Berapa Premi yang Harus dibayarkan? 5. Bagaimana proses Apabila Terjadi Klaim? 6. Bagaimana Bila Terjadi Klaim Sebelum Masa Kontrak berakhir? 7. Berapa Prosentase Mudharabahnya? 8. Dana asuransi tersebut di Investasikan dalam Bentuk apa? 9. Berapa Masa Kontrak yang diberikan Kepada Nasabah?

Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Mengapa Memilih Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus? 2. Apa Keuntungannya Menjadi Peserta Asuransi pensisikan Mitra Iqro Plus? 3. Apakah Akad Mudharabah Sudah Sesuai dengan keinginan Peserta Asuransi? 4. Bagaimana Proses bila Mengajukan Klaim? 5. Berapa Besar Dana Tahapan yang diberikan?