TINJAUAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PIUTANG BANK

1

TINJAUAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PIUTANG BANK

TESIS

Oleh DADANG HERNAWAN 087011155/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

Universitas Sumatera Utara

2

TINJAUAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PIUTANG BANK

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh DADANG HERNAWAN 087011155/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011


3

Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: TINJAUAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PIUTANG BANK : Dadang Hernawan : 087011155 : Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Sunarmi, SH, MHum)

Pembimbing

(Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH,MS,CN)

Ketua Program Studi,

(Prof.Dr.Muhammad Yamin, SH,MS,CN)

Pembimbing

(Dr.T.Keizerina Devi A,SH,CN,M.Hum)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 13 Juli 2011


4

Telah diuji pada Tanggal : 13 Juli 2011

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Prof. Dr. Sunarmi, SH, MHum

Anggota

:

1. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 3. Dr. Utary Maharani Barus, SH, MHum 3. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn


5

ABSTRAK Perbankan adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan sangat penting didalam tatanan kehidupan masyarakat dibidang keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang Undang no. 10 tahun 1998, tugas utamanya adalah memobilisasi dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan melaksanakan jasa transaksi lalu lintas keuangan . Diantara tiga tugas utama tersebut, salah satu yang terpenting adalah masalah pemberian kredit. Dalam melaksanakan management perkreditan , bank dituntut untuk dapat memahami unsur-unsur kredit, seperti masalah kepercayaan, waktu, degree of risk dan prestasi, di samping itu dalam penyalurannya harus memahami prisip dasar kredit, yaitu meyakini potensi debitor berdasarkan character, capacity, capital, condition of economic dan collateral dengan tujuan penyaluran kredit dapat dilakukan dengan benar, dimana pada saat memberikan kredit bank harus menganut prinsip kehati-hatian atau azas prudential, mengingat kesalahan dalam proses ini menyebabkan resiko kredit. Proses kredit walaupun telah dilakukan dengan benar, kenyataannya bank tidak dapat terhindar dari adanya kredit macet, dimana penyelesaian masalah ini bisa dilakukan antara lain melalui hukum lembaga kepailitan. Lembaga ini selayaknya dilakukan oleh bank terutama dalam menyelesaikan kredit macet skala korporasi, dimana dalam pembiayaan pada segmen ini kedudukan bank seringkali lemah, terutama terkait dengan besarnya skala pembiayaan tapi di sisi lain penguasaan jaminan sangat lemah. Terhadap kondisi seperti ini lembaga kepailitan menjadi suatu pilihan yang strategic bagi perlindungan kepentingan bank sebagai kreditor. Lembaga kepailitan dapat menjadi sarana penagihan utang yang efektif karena secara prosedur lembaga kepailitan ini memiliki time frame yang lebih efisien, dan salah satu azasnya memberikan perlindungan yang baik bagi kedudukan kreditor.. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dari berbagai langkah hukum yang dapat di lakukan oleh bank dalam rangka menyelesaikan kredit macetnya, lembaga kepailitan bisa menjadi pilihan yang lebih efektif dan efisien terhadap fasilitas kredit untuk segmen korporasi Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisis tentang penggunaan lembaga kepailitan dalam penyelesaian piutang bank. Hasil penelitian pada praktek dasar hukum penggunaan lembaga kepailitan sebagai media penyelesaian piutang Bank adalah ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata disamping UU Kepailitan dan PKPU. Sedangkan klasifikasi piutang Bank yang efektif dilakukan penyelesaian melalui lembaga kepailitan adalah terhadap piutang yang berasal dari kredit korporasi.Faktor penyebab keenganan bank dalam pemanfaatan Lembaga kepailitan ini adalah masih kurangnya pemahaman terhadap lembaga kepailitan masih minimnya pengadilan niaga yang ada di seluruh Indonesia, juga disebabkan oleh adanya ketentuan tentang penyelesaian piutang negara bank BUMN melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Manfaat lembaga kepailitan sehingga dapat dijadikan alternatif penyelesaian piutang bank adalah terjaminnya rasa keadilan terhadap hak-hak para kreditor dan debitor yang pailit. Disarankan kepada debitor korporasi agar melaksanakan kewajibannya guna menghindari kerugian negara dan mengganggu stabilitas ekonomi.Kepada pihak perbankan sebagai kreditur agar dapat memanfaatkan lembaga kepailitan secara maksimal. Kepada instansi terkait agar dapat melaksanakan tugasnya secara professional dalam mengupayakan penggunaan lembaga kepailitan dalam penyelesaian piutang bank. Kepada pembuat undangundang agar dapat mengupayakan suatu bentuk ketentuan yuridis yang tidak berbenturan dengan ketentuan yang ada terhadap penggunaan lembaga kepailitan dalam penyelesaian piutang bank khususnya piutang bank dari kredit korporasi.

Kata Kunci : Lembaga Kepailitan, Piutang Bank


6

ABSTRACT Banking is a financial institution which has an important role in the social life which is related to finance as it is stipulated in Act Number 10, 1998. The main task of the Bank is to mobilize people's funds, to transfer the funds to the public in the form of loan and to establish thefinancial transaction, and the most important task of the Bank is toi loan. In establishing the credit management, the Bank is required to give understand anything about credit management, such as credibility, time, degree of risk, and performance. Besides that, In transferring the funds to the public, the Bank should know the basic principle of giving the loan, that is, it should be convinced about the debtors' potency which is based on character, capacity, capital, economic condition, and collateral in order that the loan will be given to the right debtors. In this case, the Bank should follow the prudential principle since any default will eventually cause credit risk Even (bough the process of giving the loan has been done properly, the Bank cannot avoid nonperforming loan. The problem is possible to be solved by legal process through the Bankruptcy institution. This type of institution should be implemented by the Bank, especially in handling the nonperforming loan of the corporation where the Bank; in this segment, is usually in the weak position Since the loan scale is big, the Bank is not able to control the collateral. When this occurs, the Bankruptcy institution Ls the only strategic option for the Bank as the creditor. The bankruptcy institution can act as the effective alternative creditor because it has more efficient time since one of its principles is to protect the real creditor. The aim of this research was to explain the role of the Bank, the problem of nonperforming loan, the solution of credit problems, the legal ground the bankruptcy institution as the alternative creditor in handling the Bank's loan problems, the classification of the Bank's loan which can utilize the Bankruptcy institution, and some Victors which make the Bank reluctant to utilize the Bankruptcy institution, and to give comprehensive understanding about the advantages of utilizing the bankruptcy institution in order that it could be used asahe alternative solution of the Bank's nonperforming loan. This research used descriptive analytic method with judicial normative broach which explained and analyzed the utilization of the Bankruptcy institution in idling the Bank's loan. The result of the research showed that the practice of legal ground of the utilization of the Bankruptcy institution was related to Article 1131 of Civil Code and Bankruptcy Act and PKPU, whereas the class cation of the Bank's loan which was effectively solved through the Bankruptcy institution was the loan which came from the corporation credit. Some factors which made the Bank reluctant to utilize the Bankruptcy institution were the lack of understanding about the advantages of utilizing the Bankruptcy institution, the lack of Commercial Courts throughout Indonesia, and the regulation about the settlement of the government's loan of BUM" banks through the Committee of the Government's Loan (PKPU. The advantage of utilizing the Bankruptcy institution in order that it could be used as the alternative solution of the Bank's loan was the guarantee that the creditors' rights were equal to the insolvent debtors' rights. It was recommended that the corporation debtors should pay off their debts in order to avoid the government's loss and harm economic stability, that the Bank as the creditor should utilize the Bankruptcy institution maximally, that any associated agencies should do their tasks professionally in order to utilize the Bankruptcy institution in handling the Bank's loam and that the lawmakers should attempt to provide a legal system which would not be in conflict with the regulations about the utilization of the Bankruptcy institution in handling the Bank's loan, especially in the Bank's loan of corporation credit. Keywords. Bankruptcy Institution, Bank's Loan


7

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PIUTANG BANK”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selesainya penulisan tesis ini banyak dibantu oleh pihak pihak yang tentunya tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, bantuan mana berupa dorongan moril maupun spirit, yang pada akhirnya dengan agak terlambat penulisan tesis ini dapat diselesaikan juga. Untuk itu maka ucapan terima kasih yang sebesar besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Sunarmi S.H, MHum, Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H., MS., CN , Ibu Dr. T. Keizerina Devi A., S.H., CN. M.Hum. selaku Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, pembinaan dan bimbingan dengan tulus ikhlas dalam rangka terciptanya penulisan tesis ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, arahan serta kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian akhir, yaitu kepada: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku ketua program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini. 4. Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum, selaku Sekretaris Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.


8

5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat selama Penulis mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di bangku kuliah. 6. Seluruh Staf/Pegawai di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan bantuan kepada Penulis selama menjalani pendidikan. 7. Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, khususnya angkatan Reguler Khusus tahun 2008 yang telah saling memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 8. Kedua orang tua, isteri anak dan seluruh keluarga penulis

yang senantiasa

memberikan dukungan moril, semangat doa dan inspirasi sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini Tulisan ini tentu saja jauh dari sempurna terkait keterbatasan dan wawasan pengetahuan penulis, namun setidak tidaknya, penulis harapkan tesis ini dapat menjadi satu referensi serta memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkannya. Akhirnya kepada seluruh pihak yang disebutkan diatas, penulis menyampaikan semoga atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amien Ya Rabbal ‘Alamin Medan, Juli 2011 Penulis,

Dadang Hernawan


9

RIWAYAT HIDUP I.

IDENTITAS PRIBADI Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir Status Alamat

: : : :

Dadang Hernawan Bandung, 27 Oktober 1957 Kawin Jl. Taman Polonia III No. 62 Medan

: : : : : :

H.Imam Sadely Enung Rochaety Heni Herlina Fikri Herdani Fahry Herlambang Fatirahma Hernandini

II. KELUARGA Nama Ayah Nama Ibu Nama Isteri Nama Anak

III. PENDIDIKAN SD Ampera Bandung SMP SMPN IV Bandung SMA SMAN VII Bandung S1 Universitas Parahyangan Bandung S2 Program Studi Magister Kenotariatan FH-USU

Lulus Tahun 1970 Lulus Tahun 1973 Lulus Tahun 1976 Lulus Tahun 1983 Lulus Tahun 2011


10

DAFTAR ISI

ABSTRAK ………................................................................................. ABSTRACT …….................................................................................... KATA PENGANTAR ……...................................................................... DAFTAR RIWAYAT HIDUP …………………………………………… DAFTAR ISI ………….………………………………………………… BAB I. PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar belakang …..................................................................

BAB

Halaman i ii iii v vi 1 1

B. Perumusan Masalah ..............................................................

12

C. Tujuan Penelitian ..................................................................

13

D. Manfaat Penelitian ….............................................................

13

E. Keaslian Penelitian ...............................................................

14

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ……………...........................

16

G. Metode Penelitian ..................................................................

28

II. PENYELESAIAN PIUTANG BANK MELALUI LEMBAGA KEPAILITAN ...........................................................................

33

A. Pengertian Kepailitan dan Para Pihak dalam Proses Kepailitan

33

B. Akibat Hukum Kepailitan ...................................................

45

C. Penggunaan Lembaga Kepailitan sebagai Media Penyelesaian Piutang Bank ........................................................................

49

D. Penyelesaian Piutang Bank Dengan Menggunakan Lembaga Kepailitan .............................................................

58

BAB III. ALASAN BANK BELUM OPTIMAL MENGGUNAKAN LEMBAGA KEPAILITAN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PIUTANG BANK ................................... A. Pengertian Perjanjian Kredit dan Kredit Korporasi…………

66 66

B. Kredit Macet Sebagai Piutang Bank dan Akibat Hukumnya

86

C. Metode Penyelesaian Piutang Bank Pada Umumnya.……..

96

D. Alasan Bank Belum Optimal Menggunakan Lembaga Kepailitan Dalam Penyelesaian Piutang Akibat Kredit Macet BAB IV. OPTIMALISASI LEMBAGA KEPAILITAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PIUTANG BANK ...............

104 116


11

A. Manfaat Penyelesaian Piutang Melalui Lembaga Kepailitan..

116

B. Penyelesaian Piutang Bank Kredit Korporasi Melalui Lembaga Kepailitan…………………………………………

120

C. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mendorong Penggunaan Lembaga Kepailitan dalam Penyelesaian Piutang Bank .......

126

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................

130

A. Kesimpulan ……....................................................................

130

B. Saran ……..............................................................................

131

DAFTAR PUSTAKA ……..........................................................................

134

LAMPIRAN


TINJAUAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PIUTANG BANK

Recommend Documents