Tingkat Kementerian dan Eselon I

Tingkat Kementerian dan Eselon I

Manual Perhitungan

1

Presentase Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Terimplementasi

IKU KEMENTERIAN

Definisi

: Implementasi program-program koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perekonomian dengan K/L yang menghasilkan Rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang Perekonomian yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh Kemenko Bidang Perekonomian. (Batasan RPP : DPR, Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Implementasi Program Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan perekonomian = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan peraturan perundang-undangan baru bidang perekonomian X100%

Target 2015 : 100% (54 Rancangan Peraturan Baru)

n

r t

: Maximize

Sumber Data

: Kedeputian, Biro HPH

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -

Definisi

en te

m

2

IKU KEMENTERIAN

Presentase Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Terimplementasi

ke

Manual Perhitungan

ria

Sifat Data IKU

: Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian K/L yang telah ditetapkan, menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada. (Batasan RPP : DPR, Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dibidang perekonomian.

r t

X100%

Target 2015 : 100% (9 Rancangan Perubahan Peraturan)

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data


Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -

Manual Perhitungan

3

Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian

IKU KEMENTERIAN

Definisi

Mengukur upaya penataan kebijakan teknis kementerian dalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Upaya penataan tersebut melalui peraturan atau keputusan : Menteri Teknis didalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian sebagai tindak lanjut rekomendasi kebijakan perekonomian (deregulasi).

Satuan

: Indeks (1 – 4) Nilai Kinerja Manajemen/Tata Kelola diperoleh dari realisasi peraturan/keputusan kementerian teknis dibagi dengan target peraturan/keputusan kementerian teknis dikali seratus

Nilai Kinerja = r/t x 100

n

Klasifikasi Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian : : 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau)

ria

Teknik Menghitung

en te

65≤n<85 = 3 : Baik (Hijau) 45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah) n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)

m

Target 2015 : 4 (141 Peraturan/Keputusan Kementerian Teknis)

Sumber Data

: Maximize

ke

Sifat Data IKU


Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

Batasan Peraturan/Keputusan yang dikeluarkan : Kementerian Teknis di bawah Koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian

Manual Perhitungan

1

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan

IKU Deputi I

Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan dengan Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Satuan

:

%

Teknik Menghitung

:

Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan = realisasi dibandingkan target Realisasi X 100 % Target

Sifat Data IKU

:

Maksimisasi

Sumber Data

:

Keasdepan Fiskal, Keasdepan Moneter dan Neraca Pembayaran, Keasdepan Ekonomi Daerah & Sektor Riil, Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Keasdepan BUMN

Periode Data IKU

:

Semesteran

Keterangan Lain

:

-

Definisi

2

n ut ia

Manual Perhitungan

I

:

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan : Implementasi pengendalian di bidang ekonomi makro dan kebijakan di bidang fungsi ekonomi makro dan keuangan

ed ep

Definisi

keuangan oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan

IKU Deputi I

:

%

Teknik Menghitung

:

Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan = realisasi dibandingkan target Realisasi X 100 % Target

Sifat Data IKU

:

Maksimisasi

Sumber Data

:

Keasdepan Fiskal, Keasdepan Moneter dan Neraca Pembayaran, Keasdepan Ekonomi Daerah & Sektor Riil, Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Keasdepan BUMN

Periode Data IKU

:

Semesteran

Keterangan Lain

:

-

K

Satuan

Manual Perhitungan

Periode Data IKU

3

Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit : Semesteran Usaha Rakyat/KUR

Keterangan Lain IKU Deputi I

:

-

Definisi

:

Implementasi Penyaluran Pagu Kredit Berpenjaminan KUR

Satuan

:

%

Teknik Menghitung

:

Realisasi Penyaluran dibagi Pagu Penyaluran X 100% Pagu

:

Maximize

Sumber Data

:

Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Periode Data IKU

:

Semesteran

Keterangan Lain

:

-

K

ed ep

ut ia

n

I

Sifat Data IKU

Manual Perhitungan IKU Deputi II

1

Presentase Hasil Rekomendasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pangan dan Pertanian yang diselesaikan

: Diselesaikan rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian dengan K/L telah dibahas substansi dan draft rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang Pangan dan Pertanian yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Diselesaikan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian = jumlah rekomendasi dan sinkronisasi yang diselesaikan (realisasi) dibandingkan dengan target dan atau rekomendasi dan sinkronisasi yang dihasilkan (target), rancangan peraturan perundang-undangan baru bidang pangan dan pertanian. Target 2015 : 18 rancangan peraturan, dihasilkan 22 rancangan peraturan, dan diselesaikan 19 rancangan peraturan. R X100% Target 2015 : 106% (19 Rancangan Peraturan Baru) T

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

ed ep

ut ia

n

II

Definisi

: Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian : Semesteran

K

Periode Data IKU Keterangan Lain

: Analisis capaian meliputi : kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan dapat diterbitkan


2

Presentase Kebijakan Bidang Pangan dan Pertanian Yang Terimplementasi

: Implementasi kebijakan fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang pangan dan pertanian oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Implementasi kebijakan pengendalian pangan dan pertanian = jumlah rekomendasi pengendalian yang terimplementasikan (realisasi) dibandingkan dengan target dan atau rekomendasi pengedalian yang dihasilkan (target), rancangan perubahan peraturan perundangundangan yang ada dibidang pangan dan pertanian. r X100% Target 2015 : 100% (5 Rancangan Perubahan Peraturan) t

Sifat Data IKU

: Maximize

ed ep

Sumber Data

ut ia

n

II

Definisi

: Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

Periode Data IKU

: Analisis capaian meliputi : kondisi pelaksanaan peraturan yang ada, hasil dan manfaat bila terjadi perubahan peraturan.

K

Keterangan Lain

: Semesteran


Persentase Partisipasi Stakehlders dalam Kebijakan Pangan dan Pertanian

3

Satuan

: %

II

Definisi

Mengukur budaya organisasi berbasis kinerja dan : kompetensi, dan tata kelola keuangan, serta partisipasi stakeholders dalam kebijakan pangan dan pertanian

ed ep

ut ia

n

Gabungan nilai tata kelola keuangan (realisasi), Laporan Kinerja, dan partisipasi stakeholder dalam kebijakan pangan dan pertanian, Bobot Nilai : a) Realisasi Keuangan (bobot 30%) b) Laporan Kinerja ( bobot 30%) c) Partisipasi Stakeholder kebijakan pangan dan pertanian (bobot 40 %) Persentase Tingkat Kinerja = (aX30%)+(bX30%)+(cX40%)

Teknik Menghitung

:

K

Persentase Tingkat Kinerja : 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik 65≤n<85 = 3 : Baik 45≤n<65 = 2 : Kurang n<45 = 1 : Sangat Kurang Target 2015 : 90%

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -

Manual Perhitungan IKU Deputi III

1

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup

: Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup dengan K/L yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang Perekonomian yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan peraturan perundang-undangan baru bidang perekonomian r X100% Target 2015 : 100% (5 Rancangan Peraturan Baru) t

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: Analisis capaian meliputi : kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.

n

ut ia

ed ep

Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasi

K

Manual Perhitungan IKU Deputi III

III

Definisi

2

Definisi

: Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dibidang perekonomian. r X100% Target 2015 : 100% (3 Rancangan Perubahan t Peraturan)

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Periode Data IKU : Semesteran Manual pemahaman pemangku terhadap kebijakan Keterangan : Analisis capaian meliputi :kepentingan kondisi pelaksanaan peraturan baru EITI PerhitunganLain Persentase yang ada, hasil dan manfaat bila terjadi perubahan peraturan. IKU Deputi III

3

Definisi

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI dihitung berdasarkan nilai skor yang : dilakukan secara rata-rata pada saat dilakukannya sosialisasi standar baru EITI (Standar EITI 2013) kepada para pemangku kepentingan di bidang industri ekstraktif

Satuan

: Indeks (1 – 5)

ed ep

Teknik Menghitung

ut ia

n

III

Target tingkat pemahaman para pemangku kepentingan adalah dengan nilai tingkat pemahaman 4. Penilaian tingkat pemahaman dari para peserta dihitung dari pengisian kuesioner setelah dilakukan sosialisasi EITI, dengan pemberian skor:  Sangat Paham dengan skor 5  Paham dengan skor 4  Cukup Paham dengan skor 3  Tidak Paham dengan skor 2  Sangat Tidak Paham dengan skor 1 : Adapun cara perhitungan dan pemberian warna NKO untuk indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Indeks Capaian = Realisasi Target

x 100%

K

Target 2015 : 4

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

:

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Manual Perhitungan IKU Deputi IV

1

Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan

Definisi

: Diselesaikan rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Menko Bidang Perekonomian melalui pembahasan dalam rapat koordinasi tingkat menteri, penetapan peraturan atau keputusan Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, atau ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Diselesaikan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan = jumlah rekomendasi dan sinkronisasi yang diselesaikan (realisasi) dibandingkan dengan target dan atau rekomendasi dan sinkronisasi yang dihasilkan (target). x 100 Target 2015 : 85% (10 Rekomendasi kebijakan)

Kedeputian IV

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

:


2

Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan

Definisi

: Implementasi kebijakan fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi, penyusunan rancangan peraturan, atau ditindaklanjuti oleh K/L.

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Pengendalian kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan = jumlah rekomendasi pengendalian yang terimplementasikan (realisasi) dibandingkan dengan target rekomendasi pengendalian. R X100% Target 2015 : 85% (10 laporan pengendalian kebijakan) T

Kedeputian IV

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -


3

Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015.

Definisi

Diselesaikan rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan : terkait daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh dan KUKM dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015.

Satuan

: %

Teknik Menghitung

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh dan KUKM dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 = jumlah rekomendasi kebijakan terkait peningkatan daya saing : SDM, ketenagakerjaan/buruh dan KUKM dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 yang diselesaikan dibandingkan target. R X100% Target 2015 : 85% (1 rekomendasi kebijakan) T

Kedeputian IV

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

:

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM


4

Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/ buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara negara ASEAN.

Definisi

Diselesaikan rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan terkait sertifikasi SDM, ketenagakerjaan/buruh, KUKM serta : produk ekonomi kreatif dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015.

Satuan

: %

Teknik Menghitung

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi SDM, ketenagakerjaan/buruh, KUKM serta produk ekonomi kreatif dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 = jumlah rekomendasi kebijakan terkait : sertifikasi SDM, ketenagakerjaan/buruh, KUKM serta produk ekonomi kreatif dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 yang diselesaikan dibandingkan target. R X100% Target 2015 : 85% (1 rekomendasi kebijakan) T

Kedeputian IV

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

:

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN DAN INDUSTRI Manual Perhitungan Presentase Rancangan/rumusan peraturan Bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan IKU Deputi V

1 : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Satuan

: %

Tehnik Menghitung

: Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan peraturan perundang-undangan baru dibidang perniagaan dan industri realisasi x 100% target

ut ia

n

V

Definisi

K

ed ep

Target 2016 : 5 Rancangan Peraturan Baru Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10% 3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15% 4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Kementerian/Lembaga/Stakeholder

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

Analisis capaian meliputi : : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.

Manual Perhitungan Presentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasikan

IKU Deputi V

2 : Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri

Satuan

: %

Tehnik Menghitung

: Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri

ut ia

n

V

Definisi

realisasi target

x 100%

K

ed ep

Target 2016 : 5 Rancangan Perubahan Peraturan Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10% 3. Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15% 4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data


Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.

Manual Perhitungan

IKU Deputi V

Presentase Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasikan

3 : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Satuan

: %

Tehnik Menghitung

: Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing dibidang perniagaan dan industri realisasi x 100% target

K

ed ep

ut ia

n

V

Definisi

Target 2016 : 2 Usulan Rancangan Peraturan Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil kajian/FGD/Workshop dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil kajian/FGD/Workshop dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10% 3. Rekomendasi kebijakan dari hasil kajian/FGD/Workshop dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15% 4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data


Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.

Manual Perhitungan IKU Deputi VI

1

Indeks Efektifitas Koordinasi dan Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan

: Indikator Pembebanan tingkat efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah terdiri dari tujuh kegiatan yang terdiri dari Sumber Daya Air, Telematika dan Utilitas, Transportasi Multi Moda, Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI, dan KPPIP.

Satuan

: Indeks

Teknik Menghitung

: Nilai Indeks Koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi didasarkan pada jumlah keseluruhan nilai efektifitas persentase unit kegiatan

n

: Asdep Sumber Daya Air, Asdep Telematika dan Utilitas, Asdep Transportasi Multi Moda, Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI dan KPPIP

K

Sumber Data

Kriteria Sangat Baik Baik Kurang Baik Kurang

: Maximize

ed ep

Sifat Data IKU

Nilai ∑ 85 =< n =< 100 65 =< n < 85 45 =< n < 65 n < 45

ut ia

Indeks 4 3 2 1

V

I

Definisi Indikator Kinerja

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -


2

Persentase rekomendasi Kebijakan yang di Implementasikan

Satuan

: %

Teknik Menghitung

:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

Asdep Sumber Daya Air, Asdep Telematika dan Utilitas, Asdep Transportasi Multi Moda, Asdep Penataan Ruang : dan Kawasan Strategis Ekonomi, Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI, dan KPPIP

Keterangan Lain

V

ed ep

ut ia

n

Gabungan atau penjumlahan capaian masing-masing bidang

: Tahunan

K

Periode Data IKU

I

Definisi Indikator Kinerja

Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang di implementasikan merupakan akumulasi dari pencapaian Indikator di tujuh kegiatan yang dilaksanakan masing-masing unit kerja dengan bobot: (i) Kegiatan : Infrastruktur Sumber Daya Air; (ii) Kegiatan Telematika dan Utilitas; (iii) Kegiatan Sistem Transportasi Multi Moda; (iv) Kegiatan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi; (v) Kegiatan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur; (vi) Kegiatan KP3EI; dan (vii) Kegiatan KPPIP.

: -


3

Pengembangan kawasan strategis ekonomi baru diluar Pulau Jawa

Terwujudnya jumlah kawasan strategis ekonomi baru yang diusulkan (KEK, Kawasan Industri) di luar Pulau Jawa

Definisi

:

Satuan

: Nilai

Teknik Menghitung

:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -

4

ut ia

ed ep

Manual Perhitungan

n

V

I

Jumlah kawasan yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis ekonomi baru

Penetapan Proyek Infrastruktur Prioritas yang diusulkan

K

IKU Deputi VI

Jumlah penetapan proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan oleh KPPIP

Definisi

:

Satuan

: Jumlah

Teknik Menghitung

: Jumlah proyek inf prioritas nasional yang ditetapkan KPPIP

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: KPPIP

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -

Manual Perhitungan ` IKU Deputi VII

Persentase Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terimplementasikan

1 : Mengukur hasil kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang disetujui/ditandatangani dalam pertemuan/perundingan internasional yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: % terimplementasikan = Jumlah kesepakatan yang dilaksanakan (L) dibagi jumlah kesepakatan yang disetujui (S) dalam pertemuan/perundingan internasional dikalikan 100%. Formula:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Asdep KSE Asia; Amerika dan Pasifik; Eropa, Afrika dan Timur Tengah; Regional & Sub Regional; Multilateral & Pembiayaan

Periode Data IKU

: Semesteran

IKU Deputi VII

: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan untuk peningkatan daya saing nasional dalam rangka menghadapi MEA

K

Definisi

2

Persentase rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA

ed ep

Manual Perhitungan

ut ia

n

V

II

Definisi

Komitmen Indonesia dalam MEA : pemenuhan janji (tindakan/kegiatan) Indonesia dalam integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Jumlah rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA (R) dibagi jumlah komitmen Indonesia dalam MEA (K) dikalikan 100%. Formula: R/K x 100 %

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

Periode Data IKU

: Semesteran

Manual Perhitungan

IKU Deputi VII

Persentase Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Ditindaklanjuti

3

Definisi

Mengukur kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang telah disetujui/ditandatangani dalam pertemuan/perundingan : internasional dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dengan stakeholder terkait

Satuan

: % % ditindaklanjuti = jumlah kesepakatan yang ditindaklanjuti (R) dibagi jumlah kesepakatan yang diselesaikan (T) dikalikan 100%. : Formula:

V

II

Teknik Menghitung

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

:

Periode Data IKU

: Semesteran

4

n

ut ia

Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti

K

IKU Deputi VII

ed ep

Manual Perhitungan

Asdep KSE Asia; Amerika dan Pasifik; Eropa, Afrika dan Timur Tengah; Regional & Sub Regional; Multilateral & Pembiayaan

Definisi

Mengukur jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi : terhadap hasil kerjasama ekonomi internasional yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait

Satuan

: %

Teknik Menghitung

Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerjasama ekonomi internasional yang dilaksanakan (R) dibagi jumlah monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerjasama : ekonomi internasional yang ditargetkan (T) dikalikan 100%. Formula:

Sifat Data IKU

: Maximize


Sumber Data

:

Periode Data IKU

: Semesteran

Manual Periode Data IKU Perhitungan

5

Keterangan Lain

:Persentase Semesteran Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Internasional : -

IKU Deputi VII

II

Mengukur indikator tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional yang dipaparkan  Hasil kuisioner yang dibagikan kepada peserta sosialiasi terhadap : pemahaman materi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional  Data kualitatif dengan skala likert: Kurang paham (1), cukup paham (2), paham (3), sangat paham (4)

Teknik Menghitung

Jumlah peserta sosialiasi yang memahami (P) materi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional dibagi dengan jumlah peserta seluruhnya (T) dikalikan 100% Formula:

Sifat Data IKU

K

:

ut ia

: %

ed ep

Satuan

n

V

Definisi

Sumber Data

:

Periode Data IKU

: Semesteran

: Maximize

6


Manual Perhitungan

1

Persentase Kepatuhan Terhadap Ketentuan Di Bidang Perencanaan Anggaran, Keuangan, Perlengkapan Dan Kepegawaian

IKU Setmenko

Definisi

: Pemenuhan dokumen sebagaimana yang diminta oleh ketentuan-ketentuan bidang Perencanaan, Keuangan, Perlengkapan/Organisasi, dan Kepegawaian

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: % Kepatuhan = Rata-rata gabungan nilai Realisasi per Target dokumen dari masing-masing bidang r/t (Perencanaan) +r/t (keuangan) + r/t (pengelolaan BMN) + r/t (Kepegawaian) X100% 4

: Maximize

Sumber Data

: Biro Perencanaan dan Biro Umum

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -

Manual Perhitungan

2

en ko

Sifat Data IKU

Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan

: Mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan adalah dengan melihat hasil survei yang termasuk dalam Komponen Hasil PMPRB:

Se

Definisi

tm

IKU Setmenko



Survei internal pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap kapasitas organisasi, termasuk didalamnya unsur pelayanan. (Nilai Indeks 1-5)  Survei Eksternal kepada Kementerian/Lembaga (K/L) adalah melihat nilai kualitas pelayanan publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (Nilai Indeks 1-4)

Satuan

: Indeks

Teknik Menghitung

: Rata-rata penjumlahan Nilai Konversi Indeks Survei Internal dan Eksternal (KSinternal + KSeksternal)/2 Konversi Indeks Survei (KS): Internal Eksternal 1 = 20 1 = 25 2 = 40 2 = 50 3 = 60 3 = 75 4 = 80 4 = 100 5 = 100

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Inspektorat

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -

Indeks 1 2 3 4 5

Nilai < 20 21-40 41-60 61-80 81-100

Kategori Kurang Sekali Kurang Cukup Baik Baik Sekali

Manual Perhitungan

3

Persentase Penggunaan Aplikasi Di Bidang Kesekretariatan

IKU Setmenko

Definisi

Menghitung Pemakaian Aplikasi Komputer dalam bidang Keuangan dan BMN ( bobot 20%), Perencanaan (bobot : 20%), Kepegawaian (bobot 20%), Persuratan (bobot 20%), SJDIH (bobot 20%)

Satuan

: %

Teknik Menghitung

:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Biro Perencanaan, Biro HPH, Biro Umum

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -

en ko tm

4

Kualifikasi Laporan Keuangan tetap “Wajar Tanpa Pengecualian

IKU Setmenko

Se

Manual Perhitungan

Gabungan atau penjumlahan capaian masing-masing bidang

Melihat tata kelola keuangan melalui hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian

Definisi

:

Satuan

: Nilai

Teknik Menghitung

:

Clusterisasi kualifikasi BPK menjadi angka atau nilai : WTP = 100, WTP-DPP=80 ,WDP =60, TW=40, TMP=20 Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Biro Umum

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -

Manual Perhitungan

5

Persentase Sumber Daya Manusia Yang Memenuhi Standar Kompetansi

IKU Setmenko

Definisi

Jumlah Pegawai yang telah dilakukan asesmen dan : memenuhi kriteria standar kompetensi pada Kemenko Bidang Perekonomian

Satuan

: %

Teknik Menghitung

:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Biro Umum

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -

en ko tm

6

Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Untuk Seluruh Pegawai

IKU Setmenko

Se

Manual Perhitungan

∑ Pegawai memenuhi Kriteria Standar Kompetensi X 100% Jumlah Seluruh Pegawai

Membandingkan antara realisasi jumlah pengadaan sarana prasarana dan rencana pengadaan sarana parasaran

Definisi

:

Satuan

: %

Teknik Menghitung

:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Biro Umum

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -

Realisasi pengadaan Sarpras X 100% Target Pengadaan Sarpras

Tingkat Kementerian dan Eselon I

Recommend Documents