Tim Seleksi Independen

BERITA

w w w. k o m n a s p e r e m p u a n . o r . i d

KOMNAS PEREMPUAN EDITORIAL

Edisi 14 SEPTEMBER 2014

Mengawal Transisi Ruang Publik yang Merdeka dan Hakiki

T

Dok. Komnas Perempuan

yang akan dipentaskan im Seleksi Independen pada bulan Desember 2014 Komnas Perempuan mendatang. Ananda Sukarlan telah memfasilitasi akan mementaskan opera berlangsungnya uji yang terinspirasi dari cerpen publik dan wawancara kepada dengan judul yang sama bakal calon Komisi Paripurna karya Seno Gumira Ajidarma. Komnas Perempuan Periode 2015Karya ini menggambarkan 2019. Tim Independen ini terdiri salah satu penggalan kisah dari: Hermien Y Kleden, Makarim saat kerusuhan Mei ‘98. Wibisono, Sjamsiah Achmad, Konferensi pers untuk Sulistyowati Irianto, Uchikowati. kegiatan telah dilakukan di Sebanyak 45 orang bakal calon Uji Publik Bakal Calon Komisi Paripurna Komnas Perempuan 2015-2019 Hotel Four Season Jakarta komisioner telah turut serta dalam (15/09/2014) sedangkan pre-launching kegiatan akan uji publik dan wawancara tertutup pada waktu yang telah menampilkan cuplikan-cuplikan pementasan opera ditentukan (13-14/ 08/2014). Ke-45 bakal calon komisioner CLARA (25/09/2014). tersebut terdiri pelbagai latar belakang termasuk 5 incumbent, 3 badan pekerja, dan lainnya adalah mereka yang telah melewati Newsletter Komnas Perempuan edisi 14 ini mewartakan seleksi tahap sebelumnya yakni uji berkas administrasi dan karya kerja-kerja Komnas Perempuan yang dilakukan sampai tulis mengenai visi, misi dan kerja-kerja yang akan dilakukannya September 2014. Redaksi berharap, newsletter edisi 14 untuk penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. dapat melengkapi berbagai informasi yang telah tersedia Nantinya, Komisioner Komnas Perempuan yang terpilih akan di media website dan jejaring sosial yang dimiliki Komnas diumumkan pada bulan Oktober 2014. Perempuan. Sebutlah, Komnas Perempuan mengeluarkan Selain itu, ada perkembangan dan kemajuan pasca memorialisasi siaran pers “Menyikapi Peraturan Pemerintah No. 61 peletakan batu pertama di Makam Massal Korban Tragedi Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi: Prioritaskan Mei ’98 TPU Pondok Ranggon yang telah dilakukan oleh Jaminan Perlindungan Hukum untuk Pemulihan Komnas Perempuan bersama Pemerintah Provinsi DKI Perempuan Korban Kekerasan” (03/ 09/2014). Komnas Jakarta (18/05/2014). Minggu awal September, melalui Dinas Perempuan juga mengeluarkan Siaran Pers “Dukungan Perhubungan DKI Jakarta, telah menambahkan petunjuk dan Catatan Komnas Perempuan terhadap Pembenahan lokasi tambahan untuk Makam Massal Korban Tragedi Mei Sistem Perlindungan Pekerja Migran” (12/09/2014) ’98 di 2 titik menuju TPU Pondok Ranggon. Ini merupakan termasuk siaran pers Memperingati 69 Tahun penambahan dari yang sebelumnya. Petunjuk Makam Massal Kemerdekaan Indonesia dan Hari Konstitusi 18 Agustus Tragedi Mei ’98 ini juga telah dimasukan ke dalam Peta “Batalkan Kebijakan Diskriminatif dan Rawat Integritas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hukum Nasional Untuk Wujudkan Kemerdekaan Hakiki Komnas Perempuan dan Indonesia untuk Kemanusiaan (Ika) Warga Negara” (20/08/2014) bersama dengan Yayasan Musik Sastra Indonesia, Hotel Four Semoga newsletter ini semakin menyelami khasanah Season Jakarta, dan beberapa media partners turut mendukung pembaca untuk melawan lupa dan upaya penghapusan kegiatan “Persembahan Ananda untuk Perempuan Indonesia”. kekerasan terhadap perempuan. n Kegiatan ini merupakan upaya penggalangan bagi Pundi Perempuan dengan melakukan pementasan opera CLARA Arkian, Selamat membaca! www.komnasperempuan.or.id 2014 EDISI 14 Berita Komnas Perempuan

| 1

AKTIVITAS Kampanye Global PSVI Kedubes Inggris dan Komnas Perempuan

K

Para pelukis yang terdiri dari pengajar, dosen dan mahasiswa memberikan sapuan kuasnya pada kanvas setelah menyaksikan film dokomenter yang bertema penghapusan kekerasan terhadap


edutaan Besar Inggris melakukan serangkaian acara Preventing Sexual Violence Intiative (PSVI). Acara ini merupakan rangkaian dari pertemuan global yang berlangsung selama 3 hari (10-13/06/2014) di London dengan pembahasan tema kekerasan seksual dalam konflik. Kegiatan ini merupakan acara global untuk mengkampanyekan “End Sexual Violence in Conflict” bersama Angelina Jolie sebagai ambassador internasionalnya. Terkait dengan kegiatan yang dilakukan di Indonesia maka Kedubes Inggris bekerjasama dengan Komnas Perempuan. Kegiatan yang dilakukan dengan pemutaran film dokumenter, pembacaan ulang kesaksian korban dari dokumentasi Komnas Perempuan dan pembuatan lukisan dari beberapa pelukis yang telah diundang (11/06/2014).

Kampanye Global “End Sexual Violence in Conflict” di Komnas Perempuan

perempuan. Inilah yang menjadi kegiatan utama dari kampanye “End Sexual Violence in Conflict” yang dilakukan di Komnas Perempuan. Setelah 20 menit waktu diberikan untuk melukis selesai, semua lukisan dengan beragam ukuran dibentangkan dan didominasi warna merah, menyiratkan Indonesia akan terus melawan untuk mengakhiri kekerasan seksual. Info lebih lengkap mengenai kampanye global ini dapat dilihat melalui link http://preventsexualviolenceinconflict. tumblr.com/.n (Elwi Gito)

DAFTAR ISI

Penanggung Jawab:

Editorial

1

Aktivitas

2, 4, 6, 9

Fokus Utama

3

Pendapat Pakar

5

Info Hukum

7

Pantau

8

Profil

10

Resensi

11

Glosarium

12

Terobosan Kebijakan

12

2

| Berita Komnas Perempuan

Sub Komisi Partisipasi Masyarakat: Andy Yentriyani, Arimbi Heroepoetri, Neng Dara Affiah Redaktur Pelaksana: Chrismanto Purba Kontributor: Desti Murdijana, Elwi Gito, Indah Sulastry, Sri Nurherwati Alamat Redaksi: Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310, Telp. (021) 3903963, Fax. (021) 3903922, www.komnasperempuan.or.id @KomnasPerempuan Komnas Perempuan-Group Silakan kirim masukan dan kritik Anda ke: [email protected] EDISI 14 2014 www.komnasperempuan.or.id

FOKUS UTAMA Uji Publik Bakal Calon Komisi Paripurna Komnas Perempuan Periode 2015-2019 Oleh Chrismanto Purba Redaksi Komnas Perempuan

T

Tim Independen bertanggung jawab atas seluruh proses penyelenggaraan pemilihan seturut tahapan yang ditetapkan oleh Sidang Komisi Paripurna. Yakni, mulai dari konsultasi perumusan kriteria calon, pengumuman pertama yang membuka proses pemilihan, seleksi calon, sampai keterlibatan Tim Independen sebagai saksi pengambilan suara dalam Sidang Komisi Paripurna dan melakukan pengumuman anggota Komisi Paripurna terpilih kepada publik. Tim Independen untuk pemilihan bakal calon komisi paripurna Komnas Perempuan Periode 2015-2019 adalah: Hermien Y Kleden (unsur media), Makarim Wibisono unsur birokrat), Sjamsiah Achmad (unsur NGO), Sulistyowati Irianto (unsur akedemisi), Uchikowati (unsur korban). Dalam proses seleksi pemilihan anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan Periode 2015-2019 yang telah difasilitasi oleh Tim Independen maka terdapat 45 orang bakal calon komisioner yang akan melewati proses seleksi selanjutnya. Ke-45 bakal calon komisioner ini telah melewati seleksi tahap I yaitu berkas administrasi dan karya tulis mengenai visi, misi dan kerja-kerja yang diusulkan dalam penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. 45 bakal calon yang terpilih untuk komisi paripurna terdiri dari 5 incumbent, 3 badan pekerja, dan lainnya. Berikut serangkaian acara dari tahapan proses tersebut: 1). Pada tanggal 12 Agustus 2014, pihak Pimpinan Komnas Perempuan telah mengundang bakal calon komisioner agar mendapatkan penjelasan yang lebih terinci mengenai kerja-kerja dan mekanisme internal yang ada di Komnas Perempuan; 2). Pada tanggal 13 Agustus 2014, telah terlaksana Uji Publik kepada 45 calon komisioner. Pada tahap ini, Tim Independen memfasilitasi penyelenggaraan dialog publik dengan para calon Anggota


ahun 2014 adalah tahun terakhir masa jabatan anggota Komisi Paripurna periode 2010– 2014. Sesuai ketentuan pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Komnas Perempuan, salah satu tugas Komisi Paripurna periode berjalan adalah mempersiapkan pemilihan anggota Komisi Paripurna periode berikutnya. Anggaran Rumah Tangga menyebutkan pemilihan anggota Komisi Paripurna dilakukan oleh Sidang Komisi Paripurna dengan membentuk Tim Independen. Tim Independen memfasilitasi penyelenggaraan uji publik para calon Anggota Komisi Paripurna 2015-2019.

Komisi Paripurna, termasuk calon incumbent. Selain mengundang para pemangku kepentingan Komnas Perempuan, dialog ini juga diikuti secara aktif oleh anggota Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komnas Perempuan; 3). Pada tanggal 14 Agustus 2014, telah dilakukan wawancara tertutup oleh Tim Seleksi Independen kepada semua calon anggota komisioner. Terkait dengan Uji Publik, Tim Seleksi Independen juga memberikan acuan yang berbeda kepada para bakal calon anggota komioner untuk menyampaikan presentasinya: 1). Bagi calon yang umum, diharapkan dapat menyampaikan alasannya menjadi anggota komisi paripurna, apa saja kontribusi yang diberikan dan bagaimana mengimplementasikan kontribusi kepada Komnas Perempuan; 2) Bagi incumbent diharapkan menyampaikan alasannya mengapa ingin meneruskan sebagai anggota paripurna, apa yang telah dicapai sebelumnya, apa kendala yang dirasakan selama ini dan bagaimana mengimplementasikan peran-peran strategis yang akan dilakukan pada periode kedua; 3).Bagi Badan Pekerja, diharapkan memaparkan alasan menjadi anggota komisi paripurna Komnas Perempuan, apa yang dicapai dan apa kendala selama menjadi Badan Pekerja dan bagaimana nantinya mengimplementasikan kontribusi yang akan diberikan kepada Komnas Perempuan. Komisioner Komnas Perempuan yang terpilih akan menjalankan Visi dan Misi Komnas Perempuan. Selain itu, menjalankan butir-butir misi yang diemban oleh Komnas Perempuan, yakni: (1) Meningkatkan

www.komnasperempuan.or.id 2014 EDISI 14 Berita Komnas Perempuan

| 3

terhadap perempuan (4)Mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan oleh lembaga-lembaga negara serta masyarakat, sebagai upaya pemenuhan hak perempuan khususnya korban kekerasan (5) Memelopori dan mendorong kajiankajian yang mendukung terpenuhinya mandat Komnas Perempuan (6) Memperkuat jaringan dan solidaritas antar komunitas korban, pejuang hak-hak asasi manusia khususnya di tingkat lokal, nasional dan internasional (7) Menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM yang independen, demokratis, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan responsif untuk pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan. n

upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam berbagai dimensi termasuk hak ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri (2) Meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia (3) Mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau yurisdiksi yang sejenis, untuk pemenuhan tanggung jawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan

AKTIVITAS Kunjungan Sisters in Islam ke Komnas Perempuan


Sisters in Islam di Komnas Perempuan

K

omnas Perempuan menerima kunjungan Sisters in Islam dari Malaysia (20/06/2014). Sisters in Islam selama ini giat mempromosikan pemahaman prinsipprinsip Islam mengenai keadilan, kebebasan dan kesetaraan. Kehadiran mereka disambut oleh Andy Yentriyani (Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat) dan Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komnas Perempuan). Diskusi mengalir kepada beberapa topik di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan, UU PKDRT dan sebagainya. Terkait dengan Undang-Undang Perkawinan yang selalu dikaitkan dengan aktivitas poligami, Andy Yentriyanti mengatakan,”Di dalam

4


hukum kriminal kami menyatakan ada yang namanya kejahatan perkawinan. Hal ini kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan kami. Asas perkawinan adalah monogami tapi orang-orang dengan agama tertentu membolehkan praktik beristri lebih dari satu dengan syarat dan prosedur yang benar. Dengan tujuan untuk melindungi kaum yang lemah yaitu perempuan itu sendiri.” Mengenai Undang-Undang Perkawinan, Komnas Perempuan sendiri masih terus mendiskusikannya. Yuniyanti Chuzaifah menitipkan pesan mengenai kasus perempuan migran Indonesia,”Mengadvokasi isu migran cukuplah sulit karena melindungi perempuan yang berada di luar jangkauan kita. Untuk itu, Komnas Perempuan pernah bekerjasama dengan Arab Saudi dan lainnya. Saya berharap dengan teman-teman Sisters in Islam dari yang hadir ini berasal dari ulama, CSO, akademisi untuk bersama-sama melihat persoalan bersama ini tidak hanya karena sebagai warga negara melainkan persoalan humanity. Sehingga bagaimana kita bisa memulai bersama sebuah perlindungan community based protection kepada perempuan migran.” Kerjasama yang melampaui batas-batas negara melainkan berdasarkan sisters in solidarity.n (Chrismanto Purba)

EDISI 14 2014 www.komnasperempuan.or.id

PENDAPAT PAKAR Ahmad Junaidi:

“Bahkan dari sedikitnya jurnalis perempuan itu, mungkin tidak semuanya memiliki perspektif perempuan”

kali ini melakukan korespondensi dengan Ahmad Junaidi, beliau seorang praktisi dan perintis media untuk keberagaman. Beliau pernah menulis buku: “Porno! Feminisme, Seksualitas, dan Pornografi di Media”. Buku dengan Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komnas Perempuan) yang memberikan kata pengantarnya. Berikut kutipan wawancaranya… Sebesar apa ruang yang telah disediakan media kepada perempuan? Dan seperti apa dampaknya bagi perempuan? Dok. Pribadi

P

erempuan belum menjadi subyek di industri media. Hal ini terlihat dengan pemberitaan terhadap perempuan yang bias gender. Selain itu masih banyak pemberitaan media yang tidak menunjukan simpati terhadap perempuan korban. Bahkan, terkesan turut menyalahkan korban. Kajian yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sepanjang tahun 2012 juga menyatakan bahwa tema seksualitas perempuan lebih banyak menyita perhatian. Dari 110 pelanggaran yang ditindak KPI, hampir dua pertiganya atau 70 diantaranya melibatkan isu seksualitas, mayoritas kasus melibatkan jenis kelamin perempuan. Pada satu sisi, industrialisasi media memungkinkan perempuan menjadi korban eksploitasi. Di sisi lain, perempuan juga memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan hati nuraninya. Menjadi sebuah dilema. Oleh karenanya, Redaksi Komnas Perempuan

Tidak banyak media mainstream (utama) yang menyediakan ruang khusus untuk perempuan dan membahas isu-isu perempuan. Pernah ada koran yang menyediakan halaman khusus untuk perempuan itu pun tidak bertahan lama. Kalau ada halaman khusus perempuan tentu akan bagus untuk perempuan, terutama dalam pembahasan topiktopik pendidikan, kesehatan reproduksi, kesehatan dan lain-lain. Menurut anda, bagaimana situasi yang ideal untuk menciptakan ruang yang setara bagi perempuan? Terutama untuk di Indonesia? Meski belum ada penelitian terbaru, saya kira situasi sekarang masih belum berubah, yakni dari sisi kuantitas, jumlah jurnalis perempuan lebih sedikit daripada jurnalis laki-laki, ini terjadi di dunia, juga Indonesia. Bahkan dari sedikitnya jurnalis perempuan itu, mungkin tidak semuanya memiliki perspektif perempuan. Perspektif yang bias, ditambah suasana kerja di media yang juga bias menghasilkan produk-produk berita yang bias dan tidak memiliki perspektif gender equality.


| 5

memberi masukan, koreksi, untuk menjaga media agar tidak menghasilkan pemberitaan yang bias, yang merugikan perempuan. Masyarakat, perempuan dan laki-laki, baik sendiri maupun kelompok disarankan memberikan respon, misalnya dengan menulis surat pembaca, apabila menemukan pemberitaan yang merugikan perempuan. Apabila semua protes dan surat pembaca itu tidak diindahkan, perempuan dan kelompok perempuan bisa mengadukan media ke Dewan Pers.n

Perlu terus dilakukan pendidikan dan training yang menekankan pentingnya perspektif gender equality tidak hanya pada jurnalis perempuan, tetapi terutama kepada jurnalis laki-laki. Bagaimana partisipasi publik dapat mendorong media agar pemberitaan mengenai perempuan menjadi lebih baik? Publik harus didorong untuk melek media, sadar pentingnya media. Publik dianjurkan untuk aktif

AKTIVITAS Peluncuran Laporan Penelitian Perempuan Tanpa Otonomi: Wajah Ideologi Dominan dalam Sinetron Ramadhan “Hanya Tuhan Yang Tahu” (Trans TV). Terdapat tiga orang penanggap yakni Husein Muhammad (Komisioner Komnas Perempuan), Rumadi (Komisioner Komisi Informasi Publik) dan Idy Muzayyad (Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia). Dok. Komnas Perempuan

Peluncuran Laporan Penelitian Remotivi dan Komnas Perempuan

K

omnas Perempuan dan Remotivi melakukan peluncuran laporan penelitian “Perempuan Tanpa Otonomi: Wajah Ideologi Dominan dalam Sinetron Ramadhan”(16/07/2014). Dengan mengenali bentuk pencitraan dominan, landasan pikir dan implikasinya diharapkan penelitian ini menjadi bagian dari upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk meneropong konstruksi pencitraan perempuan dalam sinetron Ramadhan terutama 3 buah sinetron selama bulan Ramadhan. Ketiga sinetron Ramadhan yang dipilih sebagai pengamatan adalah “Anak-Anak Manusia” (RCTI), “Para Pencari Tuhan” (SCTV),

6


Roy Thaniago (Remotivi) mengatakan dari ketiga sinetron tersebut terdapat pemosisian perempuan yang bukan dianggap sebagai pengambil keputusan dan bahkan mengembangkan sebuah adegan stereotype kepada perempuan. Simpulan dari penelitiannya adalah, “Keluarga dijadikan strategi bertutur karena dalam keluarga ada otoritas, yaitu bapak sebagai kepala keluarga. Adanya otoritas maka dialog dianggap tidak perlu.” Penelitian Remotivi menyatakan sinetron “Para Pencari Tuhan” tidak baik dalam mencerminkan perempuan namun mendapatkan award karena belum tersedianya alat ukur dengan basis perspektif perempuan. Komnas Perempuan pun berharap dapat melakukan kerjasama dengan KPI untuk mengembangkan indikator perspektif perempuan dan keadilan gender untuk merumuskan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) berikutnya. Minimal dapat menjadi alat ukur apakah sebuah tayangan baik dan ramah dalam mencitrakan perempuan.n (Chrismanto Purba)


INFO HUKUM Pemidanaan dan Penelantaran Rumah Tangga menurut UU PKDRT Oleh Sri Nurherwati Ketua Sub Komisi Pemulihan

M

enjelang Satu Dasawarsa UU PKDRT penting kita melakukan evaluasi sejauhmana UU PKDRT melindungi perempuan dan anak dalam wilayah domestik. Berdasarkan pengaduan korban, kriminalisasi terhadap mereka meningkat bahkan menghilangkan keadilan korban. Catatan Tahunan Komnas Perempuan mendokumentasikan 60% korban KDRT mengalami kriminalisasi, 10% diantaranya melalui UU PKDRT. Pelaporan dilakukan karena suami mengalami luka, dengan tujuan mengkondisikan agar istri mencabut gugatan cerai atau karena, suami terbunuh saat melakukan kekerasan terhadap istri bahkan dalam rangka membungkam agar istri tidak bicara/ mengadu telah mengalami KDRT. Pelaporan suami dilakukan atas upaya istri mempertahankan/ memperjuangkan hak sebagai istri untuk keluar dari kekerasan suami. Seluruh peristiwa tersebut merupakan satu fakta hukum. Namun, proses hukum seringkali dipisahkan menjadi berbagai macam fakta hukum.1

Filosofi Dasar Pengaturan Penelantaran Rumah Tangga Pandangan proses hukum yang menempatkan perempuan korban kekerasan (istri) dalam kriminalisasi perempuan korban hingga duduk sebagai terdakwa menurut UUD 1945, Pancasila dan CEDAW adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. UU No. 23 Tahun 2004 dilahirkan sebagai bentuk pembaharuan hukum yang melindungi kelompok rentan (perempuan dan anak) di wilayah domestik. Filosofi UU PKDRT semestinya menjadi pegangan kita dalam menggunakan dan mengimplementasikan UU PKDRT. Visi dan mandat UU PKDRT adalah mengimplementasikan CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1984) untuk melindungi perempuan korban dan anak, Pasal 1 Ayat (3) UU PKDRT menegaskan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pemberlakuan UU PKDRT memang mencakup suami, istri, anak dan setiap orang yang ada dalam rumah tangga namun ruh implementasinya mengacu 1 Catatan Pendampingan Korban sebagai Tersangka, 2009, Sri Nurherwati

pada ketimpangan relasi antara pelaku dengan korban. Ketimpangan relasi yang menempatkan posisi yakni suami lebih berkuasa sehingga ketika istri melawan maka suami tidak dapat dikatakan sebagai korban KDRT. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus perempuan korban KDRT yang dikriminalkan, penelantaran rumah tangga menjadi potensi tinggi kriminalisasi korban KDRT. Penting bagi kita bersama memahami cara membaca dan mengimplementasikan UU ini untuk menciptakan keadilan. Pengaturan penelantaran rumah tangga berdasarkan UU PKDRT Pasal 9 Ayat (1): ”Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu”.2 Dengan demikian UU PKDRT dilahirkan untuk menjawab persoalan KDRT yang dialami perempuan dan anak.n 2 Beberapa ulasan dari UU PKDRT Pasal 9, Ayat (1): (a) Frasa Penelantaran bermakna melalaikan kewajiban dalam lingkup rumah tangga, artinya melalaikan kewajiban suami, istri, anak dan terhadap orang yang ada di dalam rumah tangga; (b) Menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban suami, istri, anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (c) Atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yang harus dipenuhinya; (d) Berdasarkan ulasan tersebut maka sasaran pemidanaan Pasal 9 Ayat (1) jo 49: Tindakan penelantaran rumah tangga yang dimaksudkan karena menelantarkan dalam lingkup rumah tangga dan ada persetujuan atau perjanjian yang mewajibkan memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban Kepala Keluarga yakni suami. Hal tersebut berdasar pada Pasal 34 Angka (1) UU Perkawinan dan Pasal 80 Angka (2): ”Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara UU Perkawinan menyebutkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga, demikian pula Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban istri berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan Hukum Islam dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya. Berbakti dan mengatur keperluan rumah tangga bukan tindakan yang memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan. Namun sebagai perbuatan subordinat dari tindakan memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan; (e) Pengaturan pasal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak mengingat dalam fakta tingginya kasus penelantaran rumah tangga yang dialami istri/ anak akibat suami sebagai kepala keluarga tidak menjalankan kewajibannya.


| 7

PANTAU Pemulihan Dalam Makna Luas Perempuan Korban Kekerasan di Seram Bagian Barat Oleh Indah Sulastry Divisi Pengembangan Sistem Pemulihan


PDML Komnas Perempuan di Seram Bagian Barat

T

ahun 2011 Komnas Perempuan bersama kelompok perempuan di Ambon kembali memikirkan sebuah langkah bersama untuk merespon kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat di Maluku. Sebagai wilayah pasca konflik, pembangunan Maluku hari ini tidak terlepas dari dampak konflik yang berlangsung selama beberapa tahun. Respon dilakukan dengan mengintegrasikan konsep Pemulihan dalam Makna Luas (PDML) yang telah disusun Komnas Perempuan bersama jaringan sejak tahun 2007, sebagai pembelajaran dari kebutuhan pemulihan perempuan korban kekerasan dari berbagai kasus di Indonesia. PDML adalah konsep besar pemulihan perempuan korban yang terintegrasi dan mengharuskan peran maksimal dari beberapa elemen terkait (Korban, Pendamping, Komunitas dan Negara). Hasil konsultasi Komnas Perempuan dengan organisasi perempuan di Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat (selanjutnya dibaca: SBB) dipilih sebagai daerah uji coba konsep PDML ini. Alasan pemilihan wilayah ini karena SBB merupakan daerah pemekaran tahun 2004 yang juga mengalami konflik dan sedang menata daerahnya dimana kasus kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari tahun ke tahun. Disamping itu, alasan lainnya adalah tingginya inisiatif masyarakat untuk mendukung korban dengan modalitas yang mereka miliki, seperti organisasi agama dan adat. Harapannya, hasil kajian dari uji coba ini dapat menjadi materi bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerahnya.

8


Setelah beberapa kali melakukan dialog dengan melibatkan pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum serta berbagai unsur masyarakat termasuk korban tentang kondisi korban, situasi layanan dan ketersediaan perangkat kebijakan, maka pada tanggal 25-27 Juni 2014, Komnas Perempuan berdialog dengan Pemda Provinsi Maluku dan menyampaikan perkembangan uji coba konsep PDML di SBB. Respon pemerintah Provinsi sangat antusias dan menegaskan bahwa hasil kajian uji coba tersebut harus menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan di Maluku, seperti yang disampaikan Ali Sella, Asisten II Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku. Selain bertemu dengan Pemprov Maluku, Komnas Perempuan juga melakukan konsultasi dengan Pemda SBB dan masyarakat mengenai perkembangan laporan akhir yang disusun bersama dan rencananya akan disampaikan ke publik pada akhir tahun 2014. Sejumlah masukan diperoleh dari pertemuan ini, diantaranya penajaman analisis kaitannya kekerasan terhadap perempuan dan situasi pasca konflik serta rumusan rekomendasi yang dianggap strategis dan implementatif. Dari keseluruhan proses yang telah terbangun, dengan melihat kebutuhan masyarakat terkait pentingnya pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur persoalan-persoalan diatas. Kebutuhan ini “diamini” tidak hanya oleh masyarakat dan korban, namun juga didukung oleh eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, seluruh materi hasil kajian akan menjadi landasan dalam menyusun kerangka dan isi kebijakan tersebut. Kedepannya, keterlibatan aktif dari berbagai elemen baik pemerintah maupun masyarakat akan sangat dibutuhkan untuk mempercepat langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mempercepat penyusunan kebijakan tersebut. Pembelajaran yang baik dari seluruh proses ini adalah kelompok masyarakat yang didampingi aktif oleh Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak/ LAPPAN (organisasi pendamping korban) membentuk posko penanganan perempuan dan anak korban kekerasan pada tingkat desa dan dusun di Kecamatan Kairatu (salah satu kecamatan di Kabupaten SBB). Saat ini posko yang telah terbentuk terdapat di 7 dusun, dan 8 desa. Guna mengkoordinasikan seluruh posko-posko ini, pemerintah


kecamatan membentuk 1 posko di tingkat kecamatan dan “dikuatkan” dengan Surat Keputusan Camat. Pada tanggal 27 Juni 2014, dihadiri Komnas Perempuan, maka Camat Kairatu meresmikan dan melantik pengurus posko-posko tersebut. Pembentukan posko ini merupakan bagian dari inisiatif baru dari masyarakat untuk mendukung pemulihan diri korban dan komunitasnya yang sempat terpuruk akibat konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Posko yang di inisiasi oleh masyarakat ini terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan ibu rumah tangga. “Setelah sekian lama berkomunikasi, sekarang kita punya ‘rumah’ dimana perempuan bisa mengadu dan mendapat perlindungan,”

ujar Sri Nurherwati, selaku Komisioner Komnas Perempuan, saat memberikan sambutannya. Nurherwati pun berharap agar posko ini bisa menjadi pusat koordinasi dan komunikasi antar desa di kepulauan Seram, serta dapat mencegah berulangnya konflik. Kedepannya, Komnas Perempuan bersama gerakan perempuan di Maluku akan terus melakukan upaya penegakan Hak Asasi Perempuan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Maluku dan Indonesia pada umumnya.n

AKTIVITAS Satu Dasawarsa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

T

Siaran Pers Komnas Perempuan ”Satu Dasawarsa UU PKDRT: “Perempuan Korban Belum Mendapat Perlindungan Komprehensif ” telah memuat fakta penting: “Fakta kejadian kekerasan di dalam rumah tangga, sesungguhnya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan. Beberapa yang diidentifikasi sebagai penyebab antara lain; respon aparat penegak hukum yang justru menempatkan korban sebagai pihak yang harus menyediakan alat bukti, menghadirkan saksi. APH juga seringkali menawarkan “jasa” mediasi penyelesaian kasus atau kesulitan korban untuk menghadirkan pendamping”. Reviktimisasi perempuan korban KDRT, dari korban menjadi pelaku, adalah topik yang hangat didiskusikan. Data pemantauan Komnas Perempuan, tahun 2013


anggal 22 September 2014, genap satu dasawarsa disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Komnas Perempuan melakukan konferensi pers untuk melihat sejauh mana undang-undang ini memberikan perlindungan perempuan di rumah tangga dan bagaimana pemerintah mengupayakan agar perempuan korban dapat mendapatkan akses keadilan? Hadir dalam konferensi pers tersebut, komisioner Komnas Perempuan, Ninik Rahayu, Agustinus Supriyanto dan Desti Murdijana (24/09/2014)

Konferensi Pers Satu Dasawarsa UU PKDRT

terdapat 11 kasus perempuan korban yang dikriminalkan, dari 11 kasus tersebut 7 korban dikriminalkan dengan menggunakan UU PKDRT. Menurut Desti Murdijana,“Kalau kejadian (reviktimisasi) ini sebenarnya dilakukan orang-orang yang paham hukum ini ada celahnya, dan bisa mengkriminalkan korban. Jadi refleksi kami: Benarkah UU PKDRT yang seharusnya memberikan lingkup perlindungan pada perempuan dan anak, pada lingkup yang paling kecil di rumah tangga sudah memberikan perlindungan itu? Kalau pada faktanya dengan undang undang yang sama justru bisa menjerat istri sebagai korban menjadi pelaku.” n(Chrismanto Purba)


| 9

PROFIL

Oleh Desti Murdijana Wakil Ketua Komnas Perempuan

D

i awal tahun 2000, saya pertama kali memfasilitasi training Gender dan HAM bagi para calon dan suster muda di Seminari San Dominggo Hokeng. Saya yang muslim mengajar para suster adalah pengalaman yang luar biasa bagi, lebih luar biasa training tidak hanya sekali dan tidak hanya di satu biara. Suster Esto-lah inisiatornya, bersama dengannya menyusun materi training dan memfasilitasi proses. Menurutnya, para suster harus memiliki pemahaman yang baik tentang Gender dan HAM. Akhirnya, keluar masuk biara menjadi hal biasa bagi saya, karena selama kurun waktu 2001–2002 tidak lebih 10 kali pelatihan kami lakukan. Maumere

Perkenalan saya dengan Sr Estochia dimulai di tahun 1999, kala itu saya mendapat tugas dari lembaga untuk mengadakan pemetaan untuk melihat kelompok masyarakat apa saja yang bekerja untuk isu perempuan di Maumere. Di suatu sore, para aktivis perempuan dari berbagai kalangan di Maumere berkumpul, salah satunya adalah Suster Esto. Saya masih ingat, suster datang dengan sandal jepit dan selembar kertas serta pensil naik angkutan kota (bemo). Kesan saya, suster satu ini cuek banget … suaranya yang lantang, hampir mendominasi diskusi kami sore itu, bukan karena dia ingin selalu bicara, tetapi pengalamannya baik dengan korban maupun pengungsi misalnya membuat dia bisa bercerita banyak. Waktu itu Suster Esto, baru saja kembali mengantarkan bantuan untuk pengungsi di Timor Timur, dan dengan segala daya upayanya dia berhasil melalui hadangan para milisi untuk bisa bertemu dengan para pengungsi.1 Pertemuan itu diakhiri dengan ajakan suster untuk datang dan menginap di biaranya, saya sempat bertanya “Boleh ya suster, orang luar ikut tinggal di biara?”, Suster Esto menjawab, 1 Catatan: Di pertengahan 1999, Presiden B.J Habibie memutuskan untuk diadakannya referendum bagi masyarakat Timor Timur. Kelompok pro integrasi diantaranya para milisi mencoba untuk menumbangkan gerakan pro kemerdekaan dengan segala cara kekerasan, banyak rumah dibakar dan dihancurkan sehingga banyak harus mengungsi. 10


“Biara saya terbuka untuk para pekerja kemanusiaan dan korban” Pengungsi Timor Timur Bekerja mendukung pengungsi Timor Timur inilah yang mempertautkan saya dengan beliau lebih jauh. Ketika hasil referendum membawa rakyat Timor Timur mendapatkan kemerdekaannya, kekerasan dan konflik semakin berlanjut. Puluhan ribu orang mengungsi ke Timor Barat, di antaranya para pekerja HAM dan keluarganya. Mereka inilah yang menjadi incaran para milisi. Kantor saya waktu itu – Yayasan Pikul- menyiapkan program evakuasi khusus untuk menyelamatkan para aktivis. Sebagian dievakuasi ke Jakarta, sebagian dikirim ke tempat yang cukup aman. Kemudian saya menghubungi Suster Esto untuk mengirim sebagian pengungsi yakni para aktivis HAM ke Maumere. Rupanya, Suster Esto dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) juga sudah bersiap. Pengalaman yang tidak terlupakan adalah setelah saya mengantar 100 orang untuk berangkat ke Maumere melalui pelabuhan Ferry Bolok Kupang, suster menelpon bahwa sudah ada milisi di hotel dimana 100 pengungsi akan tinggal selama di Maumere. Jantung rasanya copot, dan hingga esok harinya saya tidak tidur karena sangat khawatir dengan keselamatan para pengungsi. Rupanya para milisi bisa diusir oleh polisi dari hotel atas desakan para pastor dan suster, tapi beberapa minggu berikutnya mereka masih datang melakukan teror. Sejak itulah, Suster Esto mulai banyak dilibatkan dalam kegiatan jaringan perempuan di NTT, waktu itu tergabung dalam Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur (JKPIT). Dukungan Suster Esto untuk para koban semakin sistematis melalui Divisi Perempuan TRUK-F, hingga beberapa tahun yang lalu mereka mendirikan sebuah shelter (rumah aman) bagi perempuan korban kekerasan. Untuk banyak kerja kerasnya, Suster Esto pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Propinsi NTT. Saya hanya bisa berdoa, agar Suster Estochia tetap diberikan kesehatan sehingga dapat terus berkarya, karena baginya itulah PANGGILAN yang sesungguh-sungguhnya.n



Sr. Estochia: “Memenuhi Panggilan untuk Bekerja bagi Perempuan Korban”

RESENSI Resensi Buku: Politik, Gender, & Ruang Publik, Narasi Kritik Pemikiran Jurgen Habermas Oleh Elwi Gito Staff Kampanye Divisi Partisipasi Masyarakat

M

embaca buku ini memaksa kita untuk berpikir kembali apa itu ruang publik, siapa yang mendominasi ruang publik dan apakah ruang publik yang dideskripsikan oleh Jurgen Habermas sudah terealisasi?

informasi lewat kotak televisi. Kotak televisi digambarkan oleh Dewi sebagai kotak-kotak paling nestapa yang mengalami modus-modus eksploitasinya.

Dewi Candraningrum dengan kerangka teori feminisnya mengkritik konsep Habermas tersebut. Bagi Dewi, Habermas adalah seorang filsuf yang buta gender. Habermas lupa memikirkan tentang yang liyan di ruang publik. Ruang publik tidak menyediakan keadilan dan kesetaraan yang sama bagi perempuan, dan kelompok gender ketiga untuk ikut berpartisipasi aktif dalam ruang publik tersebut. Narasi kritik tersebut ditulis dengan begitu lugas, tanpa keragu-raguan. Diksi yang dipakai mencerminkan pemikiran Dewi Candraningrum yang selalu curiga atas ketidakadilan yang terjadi yang mungkin saja tidak banyak disadari oleh publik. Dewi mengajukan begitu banyak pertanyaan pada konsep ruang publik ala Habermas ini. Ia lebih lanjut, menarik konsep Habermas dari Prancis ke Indonesia dengan mencontohkan tentang Hik-Hik dan Omah-Omah Wedangan di Solo. Di sisi lain, Dewi Candraningrum juga mengkritisi tidak adanya budaya membaca yang kuat di dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat nir-literasi semakin membuat konsep ruang publik Habermas terasa utopis! Masyarakat Indonesia terbiasa mencari


Jurgen Habermas di tahun 1962 mengajukan konsep Strukturwandel der Offentlichkeit yang menekankan bahwa negara demokrasi yang sehat dipengaruhi oleh ruang publik yang sehat. Ruang Publik oleh Habermas didefinisikan sebagai berkumpulnya orang-orang untuk berdiskusi berdasarkan rasionalitas. Mula-mula, ruang publik muncul ketika orang-orang borjuis berdiskusi tentang sastra, politik di kedai-kedai kopi di Prancis.

“Keruntuhan ruang publik biasanya dimanipulasi oleh dogma, teror, bias, yang merekatkan Negara dan manusia sipil secara semu dan dipenuhi dengan muslihat. Tatkala Negara terlalu mengangkangi sipil, maka ruang publik menjadi terciderai” (Hal 15)

Yang menarik juga dari buku ini adalah fakta bahwa kita tidak hanya akan membaca pemikiran Dewi Candraningrum seorang. Buku ini juga menyajikan 3 tulisan lagi dari 3 penulis yang berbeda, yang masing-masing berangkat dari pemikirannya sendirisendiri dalam melihat ruang publik ala Habermas ini. Angelika Riyandari, misalnya, Ia menitikberatkan tulisannya pada majalah wanita. Angelika mengkritisi majalah wanita yang isinya lebih banyak tentang peran-peran domestik seorang perempuan. Konsep masyarakat literasi yang mengharuskan masyarakatnya memiliki budaya membaca yang kuat sebagai pra syarat dari ruang publik yang sehat akan semakin sulit terwujud bila majalah wanita yang segmentasi utamanya adalah wanita tidak menyajikan isu-isu kritis. Secara umum, buku ini mengajak kita untuk selalu mencurigai ketidakadilan-ketidakadilan yang dialami oleh yang liyan yang sering kali tersamar. Walau pada akhirnya, Dewi Candraningrum juga mungkin lupa mencurigai tentang motif pengajuan konsep ruang publik ala Habermas ini. Jangan-jangan Habermas tidak sedang lagi menggambarkan realita, tetapi ingin menggambarkan tentang cita-cita. Para penulis juga pada akhirnya tidak memasukkan unsur entitas sebagai yang liyan. Penulis membatasi diri pada unsur gender untuk menggambarkan yang liyan. Akhir kata, selamat membaca, menelaah, dan berpikir apa itu ruang publik? Sudahkah kita menjadi aktor utama di ruang publik, atau kita adalah yang liyan? n


| 11

Pundi Perempuan

GLOSARIUM

Luas (PDML)

Jadilah Sahabat Pundi Perempuan Pemulihan Dalam Maknalihan perempuan

mu adalah konsep besar pe dan mengharuskan asi egr int ter g korban yan berapa elemen terkait peran maksimal dari be Komunitas dan (Korban, Pendamping, rempuan korban Negara). Pemulihan pe dimaknai secara luas, kekerasan harus dapat g dilakukan secara tidak saja intervensi yan psikososial, tetapi medis, hukum maupun dimana perempuan juga penciptaan situasi t kembali berdaya korban kekerasan dapa mpu mengambil secara utuh, sehingga ma lam hidupnya keputusan-keputusan da lankan perannya di dan bisa kembali menja i perempuan dan tengah masyarakat sebaga ak saja menuntut warga. Tindakan ini tid Pundi Perempuan adalah wadah dana solidaritas u pemikul tanggung keseriusan negara selak dari publik untuk perempuan korban kekerasan. nghendaki adanya Dana diperuntukkan bagi pendampingan jawab, namun juga me atan dari masyarakat korban dan rumah aman, dukungan pemulihan dukungan dan keterlib Perempuan mencoba perempuan korban dan keluarganya, dan dan keluarga. Komnas as antara negara dan dukungan akses untuk kesehatan perempuan menjembatani sinergisit embangkan sistem pembela HAM. Program ini dimulai pada tahun masyarakat dalam meng 2003 kerjasama Komnas Perempuan dan Indonesia eluruh dan bermakna pemulihan yang meny untuk Kemanusiaan (YSIK/IKA). Hingga saat ini rban kekerasan luas bagi perempuan ko Pundi Perempuan telah memberikan dukungan agai sumber).n (Dirangkum dari berb kepada 3 perempuan pembela HAM, 3 organisasi korban dan 52 organisasi penyedia layanan bagi korban perempuan, yang tersebar di 18 propinsi di Indonesia. Jadilah Sahabat Pundi Perempuan dan mendukung dengan cara: 1. Berpartisipasi dalam kegiatan publik Pundi Perempuan 2. Membeli alat kampanye Pundi Perempuan berupa, payung, kaos atau mug 3. Menyumbang secara tunai melalui kegiatan publik Pundi Perempuan atau dengan mentransfer ke rekening Pundi Perempuan atas nama Yayasan Sosial Indonesia Untuk Kemanusiaan:

a. Bank Niaga Cabang Jatinegara – Jakarta Timur No. Rek: 025-01-00098-00-3 A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan b. Bank. BCA Cab. Matraman No. Rek. 3423059008, A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan c. Bank Mandiri Cab. Salemba Raya No. Rek. 1230005290004, A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan Informasi lebih lanjut silakan hubungi: • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) • Indonesia Untuk Kemanusiaan (IKA)

Jl. Cikini Raya No. 43 Jakarta Pusat 10330 Telp. +62 21 3152726 • Fax. +62 21 31937315 Email: [email protected], Twitter: sahabatysik website: www.ysik.org Sahabat Ysik

12


The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau dikenal dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Sejarah mencatat pada 18 Desember 1979, PBB menyetujui hadirnya rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui. Hadirnya konvensi ini merupakan inisiatif dari UN Commission on the Status of Women yang dibentuk tahun 1947 oleh PBB. Indonesia sendiri telah meratifikasinya melalui UU No. 7 tahun 1984. CEDAW adalah instrumen hukum yang dapat memberikan definisi jelas tentang diskriminasi terhadap perempuan, mengupayakan persamaan dan menjelaskan pentingnya Hak Asasi Perempuan. Sebagai instrumen hukum mengikat, kemajuan dan tantangan yang dihadapi negara dalam mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan secara berkala dikaji oleh Komite CEDAW dengan melibatkan elemen negara, masyarakat sipil dan institusi nasional HAM. Kajian periodik berikutnya untuk Indonesia akan dilakukan di tahun 2016 (Dirangkum dari berbagai sumber).n

TEROBOSAN KEBIJAKAN Instruksi Presiden Repu blik Indonesia Nomor 5 Ta hun 2014 tentang Gerakan Nasio nal Anti Kejahatan Seksual terha dap Anak.

Instruksi Presiden ini be rupaya untuk mengambil langk ahlangkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewena ngan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegr asi dalam rangka melakukan pencegahan dan pembera ntasan kejahatan seksual terhada p anak melalui Gerakan Na sional Kejahatan Seksual terha dap Anak (GN-AKSA) dengan me libatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Di dalam Inp res ini juga disebutkan bahw a pembiayaan pelaksanaan GNAKSA dibebankan kepa da Anggaran Pendapatan da n Belanja Negara masing-m asing kementerian/ lembaga da n Anggaran Pendapatan da n Belanja Daerah serta sum ber lain yang tidak mengikat. n


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. PP No 61 tahun 2014 juga memuat sebuah pasal yang terkait dengan aborsi sebagai jalan paling terakhir yang dapat diambil apabila seorang perempuan tersebut mengalami kedaruratan medis yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu atau janin, termasuk penyakit genetik atau kecacatan yang menyulitkan bayi itu hidup di luar kandungan dan apabila kehamilan disebabkan oleh perkosaan. Komnas Perempuan dalam siaran persnya berpendapat bahwa pengaturan lebih terperinci mengenai pengecualian atas larangan aborsi dalam kasus perkosaan adalah terobosan penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Aturan ini telah dilengkapi dengan prasyarat yang cukup rinci untuk menghindari penyalahgunaan. Terobosan lain adalah penegasan tanggungjawab memberikan dukungan bagi pemulihan korban. Jika korban melanjutkan kehamilannya maka ia dapat memperoleh pendampingan selama masa kehamilan. Juga, jika anak hasil dari perkosaan itu tidak dapat diasuh oleh korban maupun keluarga maka dapat menjadi anak asuh atau dipelihara oleh negara sesuai aturan perundang-undangan. n

Tim Seleksi Independen

Recommend Documents