PRAKATA Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan YME atas kekuatan dan keberkatan yang diberikan sehingga kami dapat menyusun laporan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia (PPSKI) yang dilangsungkan pada tanggal 06-08 Februari 2015 di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Munas PPSKI merupakan penyegaran organisasi melalui forum sidang kedaulatan tertinggi yang menentukan arah kebijakan organisasi PPSKI dalam menjalankan kinerjanya sebagai mitra pemerintah untuk ikut membangun dunia peternakan di Indonesia khususnya sapi dan kerbau. Dengan demikian Munas dihadiri oleh beberapa perwakilan pengurus DPP maupun perwakilan DPD cabang seluruh Indonesia, pengurus Cabang menjadi sangat penting dan penentu dimana seluruh keputusan Munas wajib dihormati. Begitu penting Munas, pelaksanaan dan hasil-hasilnya harus disebarluaskan ke seluruh anggota melalui dewan pengurus pusat maupun cabang PPSKI yang tersebar di seluruh Indonesia dan harus dilakukan sesegera mungkin sehingga hasil Munas tersebut dapat segera tersosialisasikan dengan baik. Laporan ini dimulai dengan penyampaian risalah Munas dan diikuti dengan penyampaian (1) Kegiatan pra-Munas (2) Sambutan-sambutan pada acara pembukaan Munas (3) Kegiatan munas yang diawali dengan pembahasan dan penetapan tata tertib, dan perubahan agenda AD/ART dan diikuti penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua Umum DPP-PPSKI periode 2009-2014; pembahasan dan penetapan beberapa keputusan Munas (4) Sambutan Ketua Umum DPP-PPSKI 2009-2014; (5) Laporan keuangan; (6) Penutup; dan (7) berbagai lampiran yang dianggap penting. Diharapkan hasil Munas ini dapat menjadi acuan kebijakan DPP-PPSKI Periode 2015-2020 maupun pengurus cabang di seluruh Indonesia. Atas selesainya laporan ini, kami selaku panitia Munas VIII PPSKI menyampaikan terima kasih kepada DPP-PPSKI 2009-
i
2014 serta panitia pengarah maupun panitia pelaksana atas kekompakan dan dedikasinya. Kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu berkontribusi disampaikan pula terima kasih. Komentar, saran dan kritik terhadap substansi dalam laporan ini sangat diharapkan.
Tim Penyusun: Panitia OC Munas VIII PPSKI Ali Usman, Andrian Lutfiady, Anisa Nurul Baiti, dan Attin Syahnurotin.
ii
DAFTAR ISI PRAKATA ...................................................................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................................................
iii
PENGANTAR MUNAS VIII PPSKI ..............................................................................
1
1. PEMBUKAAN MUNAS ...........................................................................................
4
Sambutan Ketua Panitia, Sambutan Ketua Umum DPP-PPSKI dan Sambutan Dirjen PKH Kementan RI 2. SARASEHAN .........................................................................................................
5
Apfindo, GKSI, dan Tim Pembahas 3. PERSIDANGAN DAN HASIL MUNAS ....................................................................
19
Pengesahan Tata Tertib Munas VIII PPSKI....................................................
19
Tata Tertib Munas VIII PPSKI ........................................................................
20
Pengesahan Agenda Munas VIII PPSKI.........................................................
25
Agenda Munas VIII PPSKI..............................................................................
26
Pemilihan Majelis Ketua Munas VIII PPSKI ....................................................
28
Pengesahan AD/ART .....................................................................................
29
Penyempurnaan AD/ART ...............................................................................
30
Laporan Pertanggungjawaban DPP-PPSKI 2009-2014..................................
50
Garis Besar Program Kerja.............................................................................
61
Resolusi Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Tahun 2015 ..........................
66
LAMPIRAN
iii
PENGANTAR MUNAS VIII PPSKI Indonesia merupakan Negara agraris-maritim dunia, sudah saatnya bangkit untuk menjadi Negara berdaulat dalam bidang pangan protein hewani asal ternak. PPSKI merupakan organisai profesi bidang peternakan sapi dan kerbau sangat penting keberadaannya dalam mendukung dan merealisaikan cita-cita pemerintahan. Munas ke-VIII PPSKI tahun 2015 merupakan ajang penyegaran organisasi lima tahunan akan menampung berbagai kendala dan masalah serta pemecahan pembangunan peternakan sapi dan kerbau di negeri ini. PPSKI secara agresif sebagai mitra kerja pemerintah khususnya Kementerian Pertanian/ Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
akan mengevaluasi kinerja dan
menyusun program kerjanya dalam kerangka meningkatkan produksi dan kesejahteraan peternak rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut, PPSKI sebagai mitra kerja pemerintah akan berupaya mendukung penuh program kedaulatan pangan untuk menjadikan produksi peternak rakyat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia yang beranggotakan para peternak dan stakeholder di seluruh Indonesia baik yang bekerja di sektor swasta ataupun publik, merasa terpanggil dan sangat peduli dengan upaya pemikiran dan pengembangan peternakan untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi masa depan pengembangan peternakan di Indonesia. Munas VIII PPSKI yang merupakan agenda rutin lima tahunan dan telah diselenggarakan pada tanggal 06-08 Februari 2015 di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
ini merupakan manifestasi eksistensi PPSKI sebagai sebuah organisasi profesi
sekaligus merupakan wadah pertemuan anggota untuk melakukan silaturahmi dan evaluasi kinerja organisasi serta untuk menjadikan ajang curah gagasan dan pemikiran bersama sebagai wujud sumbangsih PPSKI pada pengembangan peternakan Indonesia yang lebih berdaya saing dimasa depan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Munas PPSKI VIII ini mengangkat tema ”KESIAPAN PETERNAK SAPI DAN KERBAU DALAM MENGHADAPI MEA”
1
TUJUAN DAN MANFAAT 1. Melaksanakan amanat yang tersurat sesuai dengan AD/ART PPSKI dan Munas PPSKI sebelumnya (Munas sebelumnya di Solo Jawa Tengah) 2. Melaksanakan penyempurnaan AD/ART PPSKI 2015-2020 3. Pemilihan Pengurus PPSKI periode 2015-2020 4. Menghimpun dan merekomendasikan konsep-konsep pengembangan peternakan Indonesia masa depan yang lebih berdaya saing. 5. Menyediakan forum silaturahmi bagi anggota PPSKI dari seluruh Indonesia. PESERTA MUNAS VIII PPSKI Munas diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat PPSKI, Dewan Pimpinan Daerah PPSKI, Dewan Kehormatan PPSKI dan anggota PPSKI seluruh Indonesia. KEPANITIAAN Untuk mencapai kegiatan ini, adapun sistem kepantiaan yaitu panitia pengarah dan panitia penyelenggara, berdasarkan SK Nomor:ISTIMEWA/SK-KETUM DPP PPSKI/XII/2014 tanggal 1 Januari tentang Munas PPSKI, dibentuk panitia dan penyelenggara MUNAS dengan susunan sebagai berikut:
Susunan Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara Munas PPSKI VIII tahun 2015 Penasehat : 1. Ir. Teguh Boediyana, MSc. 2. Dr. Ir. Rachmat setiadi, MS 3. Prof. Dr. Kusumo Dwiyanto
2
PANITIA PENGARAH (Steering Comite) KETUA
: Dr., Ir. Rochadi Tawaf., MS
SEKRETARIS
: Roby Agustiar
ANGGOTA
: Lian Kusnadi : Andrian Lutfiady
PANITIA PELAKSANA (Organizing Committee) KETUA
: P. Abrianto WW
WAKIL KETUA
: Deiwan Rahwanandi
SEKRETARIS
: Anisa Nurul Baiti
WAKIL SEKRETARIS
: Attin Syahnurotin
BENDAHARA
: Pratiwi Dewi Maharani
BIDANG ACARA & PERSIDANGAN
: Ali Usman Ferry Faisal
BIDANG LOGISTIK & KONSUMSI
: Bakti Kusuma Nugraha Ahmad Hifzhan Hanif Acep Cahyono Muhammad Kiki Kurnia
BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
: Jeppy Ibrahim : Enggalovely Awliya Fadilah
3
PEMBUKAAN MUNAS Ketua Organizing Comite Munas PPSKI VIII Toni Abriyanto melaporkan rangkaian acara munas VIII PPSKI, yang dilanjutkan oleh sambutan ketua Umum DPP PPSKI periode 2009-2015 Ir. Teguh Boediyana MSc, dengan mengucapkan Bismillah Munas VIII PPSKI dibuka disertai keynotes speech
oleh Dirjen PKH Kementrian Pertanian RI. Selepas
pembukaan acara dilanjutkan dengan sarasehan peternak sapi dan kerbau Indonesia. Topik yang diangkat adalah : Eksisting Kondisi Peternakan Rakyat, Tantangan dan Peluang di Pasar MEA”. Narasumber diantaranya adalah 1. Direktur Eksekutif APFINDO (Ir. Joni Liano) 2. Ketua Umum GKSI (Drs. Dedi Setiadi) dan Pembahas 1. DPD PPSKI Jawa Tengah: Dr. Ir. Bambang WEB 2. DPD PPSKI Sulawesi Selatan/Pengurus DPP PPSKI: Prof. Dr. Jasmal A. Syamsu 3. DPP PPSKI: Dr. Ir. Rachmat Setiadi dan dimoderatori oleh Prof. Dr. Kusumo Diwyanto (Penasihat PPSKI). Sedangkan pada acara Sidang Pleno Munas VIII PPSKI dilakukan : 1. Pembahasan tata tertib dan agenda Munas VIII PPSKI 2. Pemilihan Majelis Ketua 3. Penyerahan SC ke Majelis Ketua 4. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPSKI 2009-2014 5. Pandangan umum seluruh DPD PPSKI 6. Penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban Kepada Majelis Ketua 7. Pembahasan AD-ART 8. Penyusunan program kerja dan masukan untuk pemerintah 9. Pemilihan Ketua Umum dan Pengurus PPSKI 2015-2020 10. Penetapan dan Pelantikan Ketua Umum dan Pengurus PPSKI 2015-2020 dan 11. Penutupan Munas PPSKI VIII. Sedangkan untuk Study Tour dilaksanakan kedua tempat yaitu : 1. Balai Inseminasi Buatan Lembang 2. UPTD Sapi Perah Cikole. Demikian isi laporan yang dsampaikan oleh ketua OC. Dalam sambutan Ketua umum PPSKI Ir. Teguh Boediyana MSc mengatakan bahwa pelaksanaan Munas di Bandung pada tahun ini memiliki nilai historis karena PPSKI lahir di Bandung dan sebagian besar tokoh pendirinya berasal dari Bandung. Berbagai pemikiran tokoh-tokoh tersebut mampu merangkul stakeholder peternakan di seluruh Indonesia dan menghasilkan banyak program yang sangat memuaskan. Oleh sebab itu, perkembangan sapi potong di Indonesia mengalami kemajuan pesat dengan munculnya 30 perusahaan penggemukan skala besar. Untuk sapi perah, kini Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI)
4
yang juga merupakan mitra kerja PPSKI telah memiliki 3 Industri Pengolahan, meskipun angka import susu masih terus meningkat yang disebabkan meningkatnya konsumsi susu terutama di perkotaan. Persaingan pasar MEA hanya bisa dihadapi dengan efisiensi, dan kita harus mendorong peternak menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang riil, dari peternak backyard menjadi peternak komersial dengan memanfaatkan potensi yang ada. Setelah pembukaan berlangsung, dilanjutkan dengan acara sarasehan dengan tema “Eksisting Kondisi Peternakan Rakyat, Tantangan dan Peluang di Pasar MEA” telah menghadirkan beberapa nara sumber (Apfindo dan GKSI) dan beberapa pembahas yang mewakili unsur akademisi, pelaku/praktisi, dan pengamat yang di moderator oleh Prof. Kusuma Dwiyanto,PhD sebagai dewan pakar PPSKI. Munas VIII PPSKI 2015 ini, di selenggarakan di Aula Dinas Peternakan Jawa Barat yang dihadiri oleh pengurus pusat, 17 DPD Provinsi Indonesia, Stakeholder, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Peternakan dan Undangan. Munas tahun ini mengangkat tema "Kesiapan Peternak Sapi dan Kerbau dalam menghadapi MEA" karena pada tahun ini MEA akan dimulai di akhir 2015. Munas PPSKI yang di buka oleh Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA. Dalam sambutannya mengharapkan agar PPSKI dapat membangun dirinya, menjadi partner yang efektif bagi pemerintah dan bahu membahu membangun peternakan Indonesia sesuai posisinya masing-masing, agar peternakan Indonesia siap mengahadapi MEA dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
5
SARASEHAN Dalam materinya Direktur Apfindo mengatakan Ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dengan didorong kekuatan regional melalui perdagangan bebas, hal ini memberikan peluang dan tantangan, namun diakui Indonesia memiliki banyak potensi untuk mencapainya, tetapi harus diakui banyak kendala, tantangan dan masalah yang membuat resiko tidak tercapai sangat tinggi. Salah satunya adalah rendahnya daya saing dan produktivitas subsektor peternakan. Konsumsi daging sapi per kapita penduduk Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 1,43% per tahun. Pada tahun 2014 konsumsi daging sapi 2,36 Kg/kapita/tahun dan diperkirakan pada tahun 2024 konsumsi daging sapi sekitar 4 Kg/kapita/tahun. Sedangkan GKSI sendiri mempunyai kendala dan tantangannya yaitu produki susu domestik cenderung turun akibat peternak mengalami penurunan, kualitas susu masih rendah, harga susu, ketersediaan lahan, ketersediaan bibit. Namun harapan besar adalah Kebutuhan susu nasional kini sekitar 10.000 ton per hari, dari jumlah ini sekitar 1.800 ton (18%) dipenuhi produksi lokal dan selebihnya impor. Tidak kalah penting adalah mengenai kebijakan lahan oleh pemerintah untuk ketersediaan hijauan sebagai makanan pokok ternak sapi perah. Disinilah stakeholder, unsur perguruan tiggi, undangan dan Utamanya adalah Dewan Pengurus Daerah atau DPD PPSKI berperan aktif dalam menyampaikan aspirasinya dan harapan besar demi kemajuan peternakan nasional. Salah satu aspirasi dari mereka adalah meningkatkan kualitas daya saing, pakan ternak sapi perah murah, distribusi ternak dan perbaikan infrastruktur, pemotongan hewan betina produktif, pemanfaatan pupuk organik, peningkatan populasi ternak lokal baik bidang kerbau maupun bidang sapi potong dsb. Hasil sarasehan dapat disimpulkan dari berbagai aspirasi dan pemikiran tantangan dan peluang di pasar MEA. Menurut Dr. Ir. Rachmat, MS. sebagai pembahas sarasehan mengatakan Kata kuncinya pada daya saing dalam menghadapi MEA ada tiga hal yaitu kualitas (mutu), harga (murah) dan pelayanan (mudah).
6
SARASEHAN Materi: APFINDO
7
8
9
10
11
12
Materi: GKSI
13
14
15
16
17
18
SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII PPSKI No : 01/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 Tentang : Peraturan Tata Tertib Munas VIII Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Panitia Pengarah Musyawarah Nasional VIII Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia MENIMBANG : Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Munas VIII PPSKI perlu ditetapkan pedoman yang dapat mengatur kelancaran pelaksanaan Munas yang diatur dalam suatu Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII. MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia. 2. SK Panitia Pengarah No : ISTIMEWA/ SK-KETUM-DPP PPSKI/XII/2014
MENETAPKAN PERTAMA KEDUA KETIGA
MEMUTUSKAN : : Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII PPSKI : Peraturan Tata Tertib Munas VIII PPSKI sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. : Peraturan Tata Tertib ini mengikat secara hukum, baik bagi PANITIA DAN PESERTA Munas VIII PPSKI : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Munas VIII PPSKI selesai dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Pada hari Tanggal Pukul
: Bandung : Sabtu : 7 Februari 2015 : 14.30 WIB
Panitia Pengarah KETUA
(Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS)
SEKRETARIS
(Lian Kusnadi, S.Pt)
19
Lampiran : SK Munas VIII PPSKI No : 01/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015
TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL VIII 2015 PERHIMPUNAN PETERNAK SAPI DAN KERBAU INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Musyawarah Nasional VIII Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) yang selanjutnya dalam Tata Tertib ini disebut MUNAS, merupakan Forum Musyawarah Anggota PPSKI sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPSKI serta peraturan organisasi yang berlaku. 2. Kedaulatan penuh berada pada MUNAS yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi sebagai pengejewantahan kekuasaan anggota. 3. Peserta MUNAS terdiri atas Utusan dan Peninjau, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini. 4. Pembacaan agenda sidang akan di pimpin oleh ketua Steering committee panitia MUNAS PPSKI 2015 BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 Munas mempunyai tugas dan wewenang untuk: 1. Membahas dan menetapkan tentang Laporan Pertanggung jawaban Pengurus DPP PPSKI masa bakti 2009-2014. 2. Memilih dan menetapkan ketua umum/Pengurus DPP PPSKI Masa Bakti 2015-2020. 3. Menetapkan Garis Besar Program Kerja pengurus DPP PPSKI Masa Bakti 2015-2020. 4. Menetapkan Keputusan lainnya yang dianggap perlu. BAB III WAKTU, TEMPAT DAN TEMA Pasal 3 Munas ini diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2015, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Jalan Ir. H. Djuanda No. 358 Bandung. Pasal 4 Tema Munas VIII PPSKI adalah : ”Kesiapan peternak sapi dan kerbau dalam menghadapi MEA” BAB IV PESERTA Pasal 5 Peserta Munas terdiri atas : 1. Utusan dari Pengurus DPP PPSKI Masa Bakti 2009-2014 2. Utusan dari Pengurus DPD PPSKI seluruh Indonesia
20
3. Peninjau, yaitu peserta lain terdiri dari Dewan kehormatan PPSKI, Dewan Penasehat PPSKI, Dewan Pakar PPSKI, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi, Koperasi, Peternak, Perguruan Tinggi dan lain-lain yang diundang oleh DPP PPSKI. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA Pasal 6
Utusan Munas berhak untuk : 1. Mengajukan pertanyaan, pernyataan, dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. 2. Memilih dan dipilih. Pasal 7 Peninjau Munas dengan seizin pimpinan sidang berhak untuk : 1. Berbicara 2. Mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Pasal 8 Peserta Munas berkewajiban untuk : 1. Hadir di ruang sidang paling lambat lima menit sebelum sidang dimulai. 2. Setiap kali meninggalkan ruang sidang, memohon izin kepada pimpinan sidang. 3. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan kaidah yang berlaku. 4. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Tata Tertib ini. Pasal 9 1. Apabila peserta melakukan perbuatan yang mengganggu kelancaran jalannya sidang, maka pimpinan sidang dapat mengingatkan untuk menghentikan perbuatannya. 2. Jika peringatan tersebut pada ayat 1 pasal 9 tidak diindahkan, maka pimpinan sidang berhak menyilahkan peserta yang bersangkutan untuk meninggalkan sidang. BAB VI BADAN KELENGKAPAN MUNAS Badan Kelengkapan Munas terdiri atas : 1. Pleno Munas 2. Majelis Ketua
Pasal 10
Pasal 11 1. Sidang pertama (pleno) Munas, dipimpin oleh panitia Pengarah dengan tugas : a. Mengesahkan Peraturan Tata Tertib Munas. b. Mengesahkan Susunan Acara Munas. c. Memilih Majelis Ketua. 2. Sidang Pleno berikutnya dipimpin oleh Majelis Ketua. 3. Unsur-unsur majelis Ketua terdiri atas : a. Pengurus DPP PPSKI Masa Bakti 2009-2014, satu orang. b. Perwakilan DPD tiga orang. c. Panitia Pengarah satu orang.
21
Pasal 12 1. Majelis Ketua, merupakan kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. 2. Setiap persidangan dipimpin oleh Ketua Sidang dan Sekretaris yang disepakati diantara Majelis Ketua. Pasal 13 Majelis Ketua bertugas : 1. Memimpin dan mengatur persidangan agar berjalan tertib, lancar dan berhasil. 2. Menyusun dan merumuskan hasil-hasil yang dicapai pada setiap materi persidangan. 1. Sidang pleno bersifat terbuka. 2. Rapat Majelis Ketua bersifat tertutup.
Pasal 14
Pasal 15 Pada setiap persidangan dibuatkan risalah rapat secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Sidang. BAB VII SUSUNAN ACARA MUNAS VIII PPSKI Pasal 16 Adapun susunan acara Munas adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Saresehan Peternak Sapi dan Kerbau 3. Sidang Pleno Munas. a. Pembahasan tata tertib dan agenda Munas VIII PPSKI. b. Pemilihan Majelis Ketua. c. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPSKI 2009-2014. d. Pembahasan AD-ART. e. Penyusunan program kerja dan masukan pemerintah. f. Pemilihan Ketua Umum dan Pengurus PPSKI 2015-2020. g. Penetapan Ketua Umum dan Pengurus PPSKI 2015-2020. h. Pelantikan Ketua Umum DPP PPSKI 2015-2020 4. Penutupan Munas PPSKI VIII. 5. Study Tour BAB VIII TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS 1. 2. 3. 4.
Pasal 17 Pemilihan ketua umum dan Pengurus DPP PPSKI masa bakti 2015-2020 dapat dilakukan dengan cara aklamasi. Apabila dengan cara aklamasi tidak tercapai, pemilihan ketua umum dilakukan melalui penetapan formatur. Formatur berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari perwakilan DPD 3 (tiga) orang, DPP masa bakti 2009-2014 1 (satu) orang dan Panitia Pengarah 1 (satu) orang Ketua Formatur terpilih bertugas menyusun pengurus DPP PPSKI masa bakti 2015-2020.
22
Pasal 18 Pemilihan ketua umum DPP PPSKI dan Pengurus DPP PPSKI dilakukan dalam sidang pleno. Pasal 19 Kepada setiap calon ketua umum DPP PPSKI masa bakti 2015-2020 yang diusulkan terlebih dahulu diminta kesediaannya secara lisan. Pasal 20 Majelis Ketua mengumumkan calon formatur/ketua umum DPP PPSKI Masa Bakti 2015-2020 untuk disahkan dan dilantik oleh Munas. BAB IX QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 21 1. Munas PPSKI dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. 2. Apabila hal tersebut pada ayat 1, pasal ini tidak tercapai, sahnya Munas ditetapkan oleh Pengurus Masa Bakti 2009-2014 atas saran dari peserta Munas yang hadir. Pasal 22 1. Sidang Pleno Munas dinyatakan sah apabila diikuti minimal 2/3 dari jumlah utusan yang hadir. 2. Dalam hal pemilihan ketua umum DPP PPSKI/Formatur, Sidang Pleno Munas sekurang-kurangnya diikuti oleh 2/3 dari jumlah utusan yang hadir. Pasal 23 1. Apabila hal yang dimaksud pada pasal 21, tidak tercapai maka rapat ditunda sampai paling banyak dua kali dengan selang waktu 15 menit. 2. Apabila setelah dua kali masa penundaan, hal tersebut pada ayat (1) dan (2) belum tercapai, maka sidang dianggap memenuhi quorum dan dapat mengambil keputusan. 3. Setiap utusan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan bebas untuk mengemukakan pendapat tanpa tekanan dari pihak manapun. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pasal 24 Dalam pengambilan keputusan pada Sidang Pleno masing-masing utusan DPD memiliki satu hak suara dan Pengurus DPP lama dua hak suara Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila yang dimaksud pada pasal 23 ayat 2 tidak tercapai, maka keputusan bisa dilakukan dengan mekanisme lobi. Apabila yang dimaksud pada pasal 23 ayat 3 tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (voting). Apabila pemungutan suara berimbang, maka pemungutan suara diulang sekali lagi. Apabila hasil ulangan pemungutan suara tetap berimbang setelah dilakukan pengulangan, maka usul persoalan tersebut diserahkan kepada Majelis Ketua untuk diambil keputusannya.
Pasal 25 1. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan perhitungan suara secara langsung. 2. Peserta yang meninggalkan ruang sidang dinyatakan hilang hak suaranya.
23
BAB X SANKSI 1. 2. 3.
Pasal 26 Peserta Munas yang melanggar tata tertib akan dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam ayat 2. Bentuk sanksi yang akan diberikan adalah : a. Kehilangan hak bicara dan hak suara b. Dikeluarkan dari Munas Sanksi dijatuhkan oleh Majelis Ketua dan harus mendapat persetujuan dari peserta Munas. BAB XI PENUTUP
Pasal 27 Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Tata Tertib ini akan ditetapkan oleh Majelis Ketua atas saran-saran dari sidang. Pasal 28 Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Munas PPSKI dianggap selesai. Ditetapkan di Pada Hari PadaTanggal Pada Pukul
: Bandung : Sabtu : 7 Februari 2015 : 14.30 WIB
Panitia Pengarah KETUA
(Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS)
SEKRETARIS
(Lian Kusnadi, S.Pt)
24
SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII PPSKI No : 02/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 Tentang : Susunan Acara Musyawarah Nasional VIII Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Panitia Pengarah Musyawarah Nasional VIII Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia MENIMBANG : Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Munas VIII PPSKI perlu ditetapkan susunan acara yang dapat menunjang suksesnya acara ini . MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia. 2. SK Panitia Pengarah No : ISTIMEWA/ SK-KETUM-DPP PPSKI/XII/2014 3. SK Tata Tertib Munas VIII : 01/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015
MENETAPKAN PERTAMA KEDUA KETIGA
MEMUTUSKAN : : Susunan Acara Musyawarah Nasional VIII PPSKI : Susunan Acara Munas VIII PPSKI sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. : Susunan acara ini mengikat secara hukum, baik bagi PANITIA DAN PESERTA Munas VIII PPSKI . : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Munas VIII PPSKI selesai dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali Ditetapkan di Pada hari Tanggal Pukul
: Bandung : Sabtu : 7 Februari 2015 : 14.40 WIB
Panitia Pengarah KETUA
SEKRETARIS
(Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS)
(Lian Kusnadi, S.Pt)
25
Lampiran: SK MUNAS VIII PPSKI No : 02/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 AGENDA SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL VIII PERHIMPUNAN PETERNAK SAPI DAN KERBAU INDONESIA 2015 No. 1.
2.
3.
4. 5.
Agenda Sidang
Pembukaan - Pembacaan Ayat Suci Al-qur‟an - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Laporan Panitia Organizing Committee - Sambutan Ketua Umum PPSKI 2009 - 2014 - Pembukaan disertai keynotes speech Dirjen PKH Saresehan Peternak Sapi dan Kerbau - Narasumber - Direktur Eksekutif APFINDO (Ir. Joni Liano) - Ketua Umum GKSI (Drs. Dedi Setiadi) - Pembahas - DPD PPSKI Jawa Tengah: Dr. Ir. Bambang WEB - DPD PPSKI Sulawesi Selatan: Prof. Dr. Jasmal A. Samsu - DPP PPSKI: Dr. Ir. Rachmat Setiadi - Moderator: Prof. Dr. Kusumo Diwyanto (Penasihat PPSKI) Sidang Pleno Munas. a. Pembahasan tata tertib dan agenda Munas VIII PPSKI. b. Pemilihan Majelis Ketua. c. Penyerahan SC ke Majelis Ketua. d. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPSKI 2009-2014. e. Pandangan umum seluruh DPD PPSKI. f. Penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban Kepada Majelis Ketua. g. Pembahasan AD-ART. h. Penyusunan program kerja dan masukan pemerintah. i. Pemilihan Ketua Umum dan Pengurus PPSKI 20152020. j. Penetapan dan Pelantikan Ketua Umum dan Pengurus PPSKI 2015-2020. Penutupan Munas PPSKI VIII. Study Tour. - Balai Inseminasi Buatan Lembang - UPTD Sapi Perah Cikole
Waktu 09.00-09.30
Penanggung Jawab
- Ketua OC - Ketua PPSKI 09.30-12.30 Prof. Dr. Kusumo Diwyanto
13.00selesai
- Steering Committee - Steering Committee - Ketua Umum PPSKI - Ketua Umum PPSKI - Perwakilan tiap DPD - Majelis Ketua
- Majelis Ketua 8 Februari 2015 pukul 09.00 selesai
26
JADWAL PLENO MUSYAWARAH NASIONAL VIII PERHIMPUNAN PETERNAK SAPI DAN KERBAU INDONESIA Bandung, 7 Februari 2015 No
Waktu
Acara
Pelaksan
1
14.30 - 15.00
PLENO 1 Pembahasn Tata Tertib Munas Pemilihan Majelis Ketua Munas Penyerahan Pimpinan Munas dari SC ke Majelis Ketua
2
15.00 – 16.00
PLENO II Laporan Pertanggungjawaban DPP PPSKI 2009 – 2014 Pemandangan Umum DPD terhadap Laporan Pertanggungjawaban PPSKI 2009 – 2014 Penyerahan Laporan Peertanggungjawaban DPP PPSKI 2009 -2014
Majelis Ketua
3
16.00 – 16.15
Istirahat Shalat
OC
4
16.15 - 18.00
PLENO III Pembahasan dan Penetapan AD ART Penyusunan dan Penetapan Garis Besar Program Kerja DPP PPSKI 2015 – 2020 Pemilihan Ketua Umum DPP PPSKI 2015 – 2020 Pelantikan Ketua Umum DPP PPSKI 2015 - 2020
Majelis Ketua
5
18.00 – 18.15
Penutupan
SC
SC
27
SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII PPSKI No : 03/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 Tentang : Majelis Ketua Musyawarah Nasional VIII Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Panitia Pengarah Musyawarah Nasional VIII Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia MENIMBANG : Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Munas VIII PPSKI perlu dibentuk Majelis Ketua. MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia. 2. SK Panitia Pengarah No : ISTIMEWA/ SK-KETUM-DPP PPSKI/XII/2014 3. SK Tata Tertib Munas VIII : 01/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 MENETAPKAN PERTAMA
KEDUA KETIGA KEEMPAT
MEMUTUSKAN : : Majelis Ketua Musyawarah Nasional VIII PPSKI : Majelis Ketua Munas VIII PPSKI yang terdiri atas : 1. Jasmal A Syamsu 2. Rochadi Tawaf 3. Edi Basri 4. Sugiat 5. Jundawi : Majelis Ketua Munas VIII sebagaimana yang tercantum dalam diktum pertama keputusan ini merupakan satu kesatuan yang pimpinan kolektif. : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan ditinjau kmbali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Munas PPSKI selesai dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Ditetapkan di : Bandung Pada hari : Sabtu Tanggal : 7 Februari 2015 Pukul : 14.55 WIB Panitia Pengarah KETUA
SEKRETARIS
(Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS)
(Lian Kusnadi, S.Pt)
28
SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII PPSKI No : 04/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 Tentang : Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPP PPSKI Masa Bakti 2015 - 2020 Majelis Ketua Musyawarah Nasional VIII Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia MENIMBANG : Bahwa dengan dilaksanakannya pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPSKI perlu dilakukan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPP PPSKI Masa Bakti 2015 – 2020. MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia 2. SK Tata Tertib Munas VIII : 01/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 3. SK Majelis Ketua No: 03/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 MEMPERHATIKAN : 1. Sidang-sidang dan pendapat selama Munas VIII PPSKI 2. Pandangan Umum dari masing-masing DPD PPSKI MEMUTUSKAN
:
MENETAPKAN : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPSKI Masa Bakti 2015 – 2020 PERTAMA KEDUA KETIGA
: Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPSKI Masa Bakti 2015 - 2020 : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Ditetapkan di : Bandung Pada hari : Sabtu Tanggal : 7 Februari 2015 Pukul : 16.40 WIB
29
Lampiran : SK Munas VIII PPSKI No : 04/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU INDONESIA MUKADIMAH Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya pembangunan peternakan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional. Para peternak menyadari bahwa, Indonesia mempunyai potensi besar di sub sektor peternakan yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan serta didayagunakan untuk kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan rakyat akan protein hewani. Bahwa untuk mencapai manfaat dan tujuan tersebut serta untuk kelangsungan peningkatan produksi peternakan perlu adanya kesatuan sikap dan pola pikir, sehingga organisasi ini dapat melaksanakan tugasnya lebih efektif dan efisien. Bahwa peternak yang sebagian besar tingggal
di perdesaan, taraf hidupnya perlu
ditingkatkan melalui suatu usahaternak yang tangguh, mandiri dan berdaya saing. Dalam artian pada system agribisnis peternakan, peternak harus mampu menjadi pemeran utamanya. Sehubungan dengan itu, diperlukan upaya yang
sungguh-sungguh dan dengan kerja keras serta penuh
pengabdian melalui pembinaan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya menuju peternak yang handal, tangguh dan mandiri. Kemudian dari pada itu, berdasarkan hasil pertemuan pada pekan diskusi antara peternak se Jawa Barat di Lembang-Bandung pada tanggal 7 April 1976, serta rapat koordinasi Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia di Bogor, bulan Agustus 1977 dan atas tuntutan, desakan para peternak teladan seluruh Indonesia di Tegal Gondo Surakarta pada bulan September 1978, serta sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan, kemajun dan didorong oleh cita-cita luhur, rasa tanggung jawab yang berpijak pada suatu Idealisme Perjuangan Organisasi, sebagai berikut : • Membentuk masyarakat peternak yang bertanggung jawab pada tujuan Pembangunan Nasional . • Membangun peternak yang berpengetahuan dinamis dan kreatif menjadi peternak yang tangguh, mandiri dan berdaya saing. • Membangun agribisnis peternakan Sapi dan Kerbau menuju terbentuknya system usaha yang berkelanjutan • Menciptakan agar peternak sapi dan kerbau mampu memegang peranan penting dalam sistem agribisnis peternakan.
30
Maka atas berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, para peternak sapi dan kerbau Indonesia menyatukan diri dalam suatu wadah organisasi kemasyarakatan yang bernama Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia ini dengan anggaran dasar sebagai berikut: BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Perhimpunan ini bernama PERHIMPUNAN PETERNAK SAPI DAN KERBAU INDONESIA, disingkat PPSKI, dalam bahasa Inggris disebut Indonesia Cattle and Buffalo Farmer‟s Association. Pasal 2 PPSKI yang semula bernama PPSI didirikan di Lembang – Bandung pada tanggal 7 April 1976 pukul 00.00 untuk waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Dewan Pimpinan Pusat PPSKI berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. BAB II ASAS, TUJUAN DAN USAHA Pasal 4 PPSKI berasaskan Pancasila Pasal 5 PPSKI bertujuan sebagai berikut : 1.
Turut aktif dalam kancah pembangunan nasional dan pembangunan sub sektor peternakan.
2.
Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan peternak dengan membina dan mengembangkan usaha peternakan kearah yang bermanfaat dan menguntungkan.
4.
Melindungi dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan para anggotanya.
5.
Membina dan memelihara hubungan yang efektif dan produktif dengan pemerintah secara timbal balik dan menguntungkan.
6.
Menghimpun segala dana dan daya serta memelihara rasa kegotong-royongan diantara para anggota.
7.
Memajukan segala jenis usaha yang berkaitan dengan peternakan dalam suasana usaha yang sehat dan menguntungkan.
31
Pasal 6 Untuk mencapai tujuan seperti tersebut dalam pasal 5, PPSKI melakukan usaha sebagai berikut: 1. Kegiatan yang sifatnya kedalam meliputi pembinaan organisasi dan anggotanya, antara lain mendidik, melatih, membimbing, mendorong, mengarahkan, dan mendampingi untuk tercapainya tujuan dan cita-cita organisasi. 2. Kegiatan yang sifatnya keluar adalah menciptakan iklim usaha peternakan yang baik untuk kesejahteraan anggotanya. 3. Mendorong dan memajukan usaha-usaha pengembangan peternakan dan industri serta pemasarannya untuk dapat mendirikan badan-badan usahanya sendiri. BAB III SIFAT DAN FUNGSI Pasal 7 PPSKI adalah organisasi kemasyarakatan dalam bentuk organisasi Profesi Fungsional serta tidak terikat suatu organisasi kekuatan sosial politik atau organisasi masa manapun. Pasal 8 1. Sebagai wadah perjuangan, persatuan, dan kesatuan peternak Indonesia yang berpijak pada suatu konsep perjuangan organisasi, yaitu Idealisme PPSKI. 2. Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan serta menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya. 3. Sebagai organisasi kemasyarakatan ikut berperan aktif dalam Pembangunan Nasional. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 9 1. Anggota PPSKI adalah warga negara Indonesia yang terdiri atas peternak, ilmuwan, tokoh masyarakat dan instansi terkait yang berminat serta menyetujui AD/ART PPSKI. 2. Status keanggotaan PPSKI adalah sebagai berikut : a. Anggota biasa. b. Anggota luar biasa c. Anggota kehormatan
32
3. Cara penerimaan, kedudukaan, status, hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 10 Keangotaan PPSKI berakhir apabila yang bersangkutan : 1. Mengundurkan diri. 2. Diberhentikan. 3. Meninggal dunia. BAB V STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN Pasal 11 1. Struktur Organisasi PPSKI secara vertikal terdiri dari :
Pengurus Pusat sebagai pengurus nasional merupakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Pengurus Daerah sebagai pengurus Provinsi merupakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Pengurus cabang sebagai pengurus daerah kabupaten/kota merupakan Dewan Pengurus Cabang (DPC)
Pengurus Anak Cabang sebagai pengurus daerah Kecamatan merupakan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC)
Pengurus Ranting sebagai pengurus daerah tingkat Desa merupakan pengurus Ranting
2. Pengurus pusat terdiri atas : Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, dan Ketua IV Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Bendahara dan Wakil Bendahara Departemen-departemen 3. Pengurus pusat terdiri atas pengurus harian dan pengurus pleno. 4. Ruang lingkup tugas dan kegiatan pengurus diatur lebih lanjut dalam ART. 5. Pengurus Daerah, Cabang, Anak Cabang, dan Ranting berpedoman pada struktur organisasi pusat dengan disesuaikan pada kondisi daerah masing-masing. Pasal 12 1. Pengurus PPSKI menurut kepentingan dan keperluannya dapat mengangkat :
Dewan Kehormatan
33
Dewan Pembina
Dewan Penasehat
Dewan Pakar
2. Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Dewan Kehormatan, Pembina, Penasehat dan Dewan pakar serta pemberian tanda penghargaan diatur dalam ART Pasal 13 Sebelum memangku jabatannya, Pengurus PPSKI diwajibkan untuk mengucapkan janji dihadapan sidang Paripurna Munas atau Munas Luar Biasa sebagai berikut : “Berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa saya berjanji dengan segala kertulusan hati, akan memenuhi kewajiban saya sebagai “Ketua Umum” PPSKI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPSKI dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.” Pasal 14 1. Pelantikan Ketua Umum PPSKI dilakukan di muka Sidang Paripurna Munas/Munaslub, oleh Anggota tertua pada peserta Munas/Munaslub dan didampingi oleh Ketua Munas atau Munas Luar Biasa. Sedangkan Pelantikan Pengurus Harian dan Pengurus Pleno PPSKI dilakukan oleh Ketua umum. 2. Adapun bunyi kata-kata pelantikan/ pengukuhan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga. 3. Pengurus dapat diberhentikan dari fungsi dan tanggung jawabnya apabila ternyata menyalahgunakan jabatan, melanggar idealisme, cita-cita perjuangan serta AD/ART PPSKI. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 15 1. Hak anggota :
Hak berbicara dan bersuara
Hak Memilih dan Dipilih
Hak membela diri
Hak memperoleh dan perlindungan
2. Penggunaan hak-hak diatur dalam AD/ART
34
Pasal 16 Kewajiban anggota biasa : 1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan organisasi. 2. Menjunjung tinggi nama organisasi Pasal 17 Kewajiban Anggota Luar Biasa/Kehormatan : 1. Menghdiri rapat-rapat maupun pertemuan-pertemuan PPSKI 2. Menyampaikan saran dan pendapat yang tidak mengikat Pasal 18 Kewajiban Anggota Luar Biasa/Kehormatan : 1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan organisasi. 2. Memberikan saran-saran bagi organisasi 3. Menjunjung tinggi nama organisasi BAB VII MASA JABATAN DAN PEMILIHAN PENGURUS Pasal 19 1. Masa jabatan Pengurus Pusat, Daerah, Cabang dan Anak Cabang dan ranting masing-masing selama 5 (lima) tahun, yang dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Nasional atau Munaslub, Musda atau Musda Luar Biasa, Muscab atau Muscab Luar Biasa, Musancab atau Musancab Luar Biasa dan rapat anggota. 2. Pengurus yang telah selesai masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan pada posisi yang sama. BAB VIII PENGGANTIAN PENGURUS Pasal 20 Pengurus dapat diganti apabila : 1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri 2. Diberhentikan 3. Meninggal Dunia 4. Habis Masa Jabatannya
35
Pasal 21 Pelaksanaan pemberhentian dan penggantian pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IX KEKUASAAN TERTINGGI Pasal 22 1. Kekuasaan/kedaulatan
tertinggi
dalam
organisasi
dipegang
oleh
Munas/Munaslub,
Musda/Musdalub, Muscab/Muscablub. 2. Tugas pokok Munas/ Munaslub, Musda/ Musdalub, Muscab/Muscablub adalah: a. Memilih dan menetapkan Pengurus DPP, DPD, DPC PPSKI b. Khusus untuk Munas/ Munaslub yaitu mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga c. Membahas dan menilai pertanggungjawaban DPP, DPD, DPC PPSKI. d. Menetapkan kebijaksanaan dan garis-garis besar program kerja DPP, DPD, DPC PPSKI. e. Lain-lain hal yang dianggap perlu. BAB X MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 23 1. Waktu penyelenggaraan musyawarah Nasional (Munas), Musda, Muscab, Musancab dilaksanakan sekali dalam lima tahun. 2. Munas Luar Biasa, Musda luar biasa, Muscab luar biasa, Musancab luar biasa, diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. 3. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Daerah (Mukerda), Musyawarah kerja cabang (Mukercab), Musyawarah kerja anak cabang (Mukerancab) dan Musyawarah kerja ranting (Mukeran) dilaksanakan minimal sekali dalam lima tahun. 4. Petemuan dan rapat-rapat lain yang diadakan oleh pengurus lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
36
BAB XI KEUANGAN Pasal 24 1. Keuangan PPSKI terdiri dari uang iuran, sumbangan, hibah yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat serta lain-lain kekayaan yang diperoleh atau hasil dari usaha Badan Usahanya yang dibentuk oleh PPSKI. 2. Ketentuan lain mengenai keuangan PPSKI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XII ATRIBUT ORGANISASI Pasal 25 1. Atribut organisasi terdiri dari panji/Lambang dan lagu PPSKI yang uraian penjelasannya diatur dalam ART. 2. Dalam setiap kegiatan PPSKI, atribut organisasi wajib digunakan oleh anggota PPSKI dan seluruh jajarannya. BAB XIII DOKTRIN DAN KODE ETIK Pasal 26 1. PPSKI memiliki Doktrin dan Kode Etik, yang penyusunannya diatur oleh DPP. 2. Seluruh anggota PPSKI wajib menghayati, mengerti, mengamalkan dan mematuhi Doktrin dan Kode Etik PPSKI. BAB XIV ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 27 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar. 3. Apabila ada ketentuan dalam ART yang bertentangan dengan Anggaran Dasar maka dengan sendirinya batal demi hukum.
37
BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 28 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional atau Munas Luar Biasa. BAB XVI PEMBUBARAN Pasal 29 Pembubaran DPP PPSKI dilakukan dalam Munas atau Munas luar biasa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 1. Dewan Pimpinan Pusat PPSKI dapat menentukan hal-hal yang tidak/belum diatur dalam Anggaran Dasar untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada Munas berikutnya. 2. Anggaran Dasar ini berlaku untuk semua jajaran organisasi PPSKI di seluruh Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Pada hari Tanggal Pukul
: Bandung : Sabtu : 7 Februari 2015 : 17.00 WIB
MAJELIS KETUA MUNAS VIII PPSKI
38
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU INDONESIA BAB I NAMA, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama organisasi perhimpunan ini dalam bahasa Inggris disebut Indonesia Cattle and Buffalo Farmer‟s Association disingkat ICBFA Pasal 2 Organisasi PPSKI yang semula bernama PPSI (Perhimpunan Peternak Sapi Indonesia) didirikan di PT. Baru Adjak Lembang Bandung Jawa barat pada tanggal 7 April 1976 pukul 00.00 kemudian melalui kongres I PPSI secara regional (Jawa Barat) pada tanggal 7-9 Juli 1976 dilaksanakan di Bandung. Secara nasional nama PPSI berubah menjadi PPSKI, pada Kongres Nasional I di Bogor yang pembukaannya dilakukan di Binagraha Jakarta pada tanggal 12-14 Februari 1979 Pasal 3 Dewan Pimpinan Pusat PPSKI berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, untuk berjalannya organisasi secara efektif dan efisien Sekretariat Jenderal DPP PPSKI dapat berkedudukan di kota lainnya. BAB II ASAS, TUJUAN DAN USAHA Pasal 4 PPSKI berasaskan Pancasila, yaitu azas yang digunakan untuk membangun dan pengembangkan peternakan sapi dan kerbau di Indoensia Pasal 5 Dalam rangka mencapai tujuan PPSKI maka kegiatannya usaha peternakan sapi kerbau: 1. Didorong untuk mencapai efisiensi dan efektivitas usaha dalam meningkatkan daya saing produksi dengan memanfaatkan potensi domestic, keunggulan komperatif dan kompetitif. 2. Meningkatkan kesejahteraan para peternak sapi dan kerbau melalui inovasi keterampilan teknologi dan pembinaan organisasi.
39
3. Menjaga potensi pasar domestic dari masuknya komoditi impor, dengan produk yang berdaya saing. BAB III SIFAT DAN FUNGSI Pasal 7 PPSKI adalah organisasi kemasyarakatan dalam bentuk organisasi Profesi Fungsional serta tidak terikat terhadap suatu organisasi kekuatan sosial politik atau organisasi massa manapun. PPSKI dengan idealismenya membangun dan mengembangkan peternakan sapi dan kerbau di Indonesia yang berpijak kepada aspirasi peternak. BAB IV KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN Pasal 8 Keanggotaaan PPSKI terdiri atas : 1. Anggota Biasa yaitu orang atau individu warga Negara Indonesia yang berkecimpung dan bergerak dalam bidang peternakan sapi dan kerbau sebagai peternak dan atau ilmuwan atau PNS Dinas yang mengelola peternakan atau mereka yang peduli terhadap peternakan sapi dan kerbau. 2. Anggota Luar Biasa yaitu warga Negara Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap bidang peternakan sapi dan kerbau yang diminta oleh pengurus PPSKI. 3. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang telah berjasa kepada organisasi PPSKI dan dikukuhkan oleh surat keputusan pengurus PPSKI. Pasal 9 Setiap peternak sapi dan kerbau pada dasarnya adalah anggota PPSKI, namun secara organisatoris diatur sebagai berikut : 1. Cara penerimaan anggota PPSKI disesuaikan dengan kondisi pengurus cabang. 2. Anggota biasa diterima oleh Pengurus Cabang setelah memenuhi persyaratan anggota pada pasal 8. 3. Anggota Luar Biasa diterima oleh Pengurus Cabang setelah memenuhi persyaratan penerimaan anggota dan disetujui oleh Pengurus Pusat.
40
4. Anggota kehormatan diterima atas usul Pengurus Cabang melalui Pengurus Pusat dan diangkat oleh kongres. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 10 1. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak : a) Menyatakan pendapat baik secara lisan, maupun tulisan dalam Kongres, dan rapat-rapat atau langsung kepada Pengurus Daerah maupun Pengurus Pusat. b) Memilih dan dipilih untuk jabatan organisasi. c) Ikut serta dalam kegiatan organisasi. d) Mendapatkan kesempatan dari PPSKI untuk mengembangkan diri 2. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak : a) Menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dalam Kongres, dan rapat-rapat atau langsung kepada Pengurus Daerah maupun Pengurus Pusat. b) Ikut serta dalam kegiatan organisasi. 3. Setiap anggota kehormatan mempunyai hak : a) Menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dalam Kongres dan rapat-rapat atau langsung kepada Pengurus Daerah maupun Pengurus Pusat. b) Ikut serta dalam kegiatan organisasi. 4. Anggota biasa mempunyai hak mendapat advokasi dalam menjalankan tugas. Pasal 11 1. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa wajib : a) Memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Organisasi dan mengikuti ketentuan-ketentuan lainnya yang diputuskan organisasi. b) Mengembangkan organisasi dan ikut serta menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. c) Membayar uang pangkal, uang iuran anggota atau sumbangan lainnya yang sudah ditetapkan organisasi. 2. Setiap Anggota kehormatan berkewajiban mendukung kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan AD/ART PPSKI.
41
Pasal 12 Keanggotaan PPSKI berakhir karena : 1. Yang bersangkutan meninggal dunia. 2. Atas permintaan sendiri kepada pengurus Daerah 3. Diberhentikan dengan keputusan Rapat Anggota Daerah dan yang bersangkutan berhak membela diri pada Pengurus Pusat dan berhak naik banding dalam Kongres. BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 13 1. Organisasi PPSKI tediri atas Organisasi Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting 2. Organisasi PPSKI Pusat beranggotakan Pengurus Daerah di wilayah Provinsi seluruh Indonesia. 3. Organisasi PPSKI Daerah beranggotakan Pengurus cabang di wilayah Kabupaten/kota 4. Organisasi PPSKI Cabang beranggotakan Pengurus Anak Cabang di wilayah Kecamatan 5. Organisasi PPSKI Anak Cabang beranggotakan Pengurus Ranting di wilayah Perdesaan Pasal 14 1. Masing-masing tingkatan organisasi dipimpin oleh Pengurus yang dipilih untuk jangka waktu lima tahun. 2. Pada tiap pergantian pengurus diberikan pertanggungjawaban oleh Pengurus yang habis masa jabatannya dan diadakan serah terima. 3. Apabila karena sesuatu hal ada jabatan yang lowong dalam kepengurusan sebelum habis masa jabatan, maka pengisian jabatan itu ditetapkan oleh pengurus dari Anggota pengurus yang ada dan dipertanggungjawabkan dalam kongres/ Musyawarah Daerah/Cabang. Pasal 15 1. Organisasi PPSKI di tingkat pusat dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP PPSKI 2. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Unsur pengurus lainnya. Apabila dipandang perlu DPP PPSKI dapat membentuk Koordinator Wilayah (Korwil), mengangkat Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, dewan penasehat dan Dewan Pakar. 3. DPP terdiri atas Pengurus harian (Ketua umum, sekretaris Jenderal, wakil sekretaris jenderal, Bendahara, wakil bendahara dan para ketua) dan Pengurus Pleno yaitu Pengurus harian dan
42
para kompartemen serta Dewan Kehormatan, Dewan Pemiba, dewan Penasehat dan dewan Pakar. 4. Dewan Kehormatan adalah individu yang telah berjasa terhadap organisasi PPSKI dan ditetapkan oleh DPP PPSKI 5. Dewan pembina adalah individu mantan Pengurus DPP PPSKI dan atau para tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembngan peternakan sapi dan kerbau di Indonesia yang di tetapkan oleh DPP PPSKI. 6. Dewan penasehat, kumpulan individu atas kapasitasnya bertugas memberikan saran dan masukan terhadap pengurus DPP PPSKI. 7. Dewan Pakar, adalah individu yang karena kepakarannya diperlukan dan diangkat oleh DPP PPSKI. Dewan ini bertugas memberikan masukan dan pertimbangan profesional sesuai dengan bidang ilmunya 8. DPP dipilih dan bertanggungjawab kepada Kongres. 9. Hak dan kewajiban pengurus DPP PPSKI: a) Bertindak ke dalam dan ke luar atas nama organisasi sesuai sengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang telah diputuskan Munas. b)
Bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
c) Melaksanakan GBHO yang telah ditetapkan oleh Munas. d) Memberikan pembinaan kepada Anggota, sesuai dengan sifat dan tujuan organisasi. e) Menyetujui dan mengesahkan berdirinya PPSKI daerah dan atau Pengurus Cabang sebelum di daerah tersebut terbentuk kepengurusan PPSKI. Pasal 16 1. Organisasi PPSKI di tingkat daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD). 2. Pengurus Daerah dipilih langsung oleh anggota dalam suatu Musyawarah Daerah, yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan pengurus lainnya. Apabila diperlukan, dapat membentuk Komisariat Daerah. 3. Susunan Pengurus Daerah yang terbentuk segera dilaporkan ke Pengurus Pusat untuk disahkan dan dilantik. 4. Hak dan kewajiban Pengurus DPD PPSKI : a) Bertindak ke dalam dan ke luar atas nama Organisasi, sesuai sengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas serta keputusan Musyawarah Daerah b) Bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
43
c) Melaksanakan Program Kerja Daerah. d) Bertanggungjawab kepada Musda di akhir masa kepengurusannya. BAB VII MUSYAWARAH NASIONAL DAN RAPAT-RAPAT Pasal 17 1. Munas diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Utusan Pengurus Daerah. 2. Munas/ Munaslub dinyatakan sah apabila dihadiri dua pertiga dari jumlah utusan yang berhak hadir atau ditentukan oleh DPP. 3. Hak suara dalam Munas/Munaslub diatur oleh tata tertib Munas/Munaslub. 4. Jumlah utusan tiap Daerah (DPD) untuk menghadiri Munas ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP). 5. Munas/Munaslub dipimpin oleh Majelis Ketua yang berasal dari DPP dan Utusan DPD. Jumlah dari Personalia Majelis Ketua ditetapkan dalam Tata Tertib Munas/Munaslub. 6. Munas/Munaslub bertugas : a. Menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menilai dan mengambil keputusan tentang Laporan Pertanggungjawaban DPP. c. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi. d. Menetapkan Formatur/ketua Umum DPP. e. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu. 7. Acara dan bahan-bahan Munas/Munaslub diputuskan oleh DPP setelah memperhatikan usulan dari DPD PPSKI dan telah disampaikan pada Pengurus DPD selambat-lambatnya dua minggu Sebelum Munas/Munaslub. Pasal 18 1. Munas Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan duapertiga dari jumlah DPD PPSKI. 2. Acara dan bahan-bahan Munas Luar Biasa sudah harus diterima oleh Pengurus DPD PPSKI paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Munas Luar Biasa dimulai. Pasal 19 1. Setiap Rapat Pengurus dan Rapat-rapat Anggota dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
44
2. Untuk setiap rapat harus dibuat risalah yang memuat keputusan rapat, acara rapat dan daftar hadir. Pasal 20 Persidangan/rapat dianggap sah untuk mengambil keputusan apabila jumlah yang hadir sekurangkurangnya setengah ditambah satu dari seluruh anggota persidangan. BAB VIII PEMBENTUKAN PPSKI DAERAH Pasal 21 1. Pembentukan DPD PPSKI dapat dilakukan atas inisiatif para tokoh Peternak sapi dan kerbau setempat. 2. Pembentukan awal DPD/DPC/DPAC/Ranting PPSKI dilakukan melalui persyaratan : a. Ada kesediaan tokoh peternak sapi dan kerbau Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota dan pengurus, kemudian mengajukan kepada Pengurus PPSKI baik di daerah maupun di Pusat b. Untuk tahap awal DPP PPSKI berwenang mengeluarkan keputusan atas pembentukan PPSKI di daerah. Selanjutnya pengesahan pengurus daerah dilakukan melalui prosedure Musyawarah di daerah. 3. DPD, DPC,DPAC, Ranting PPSKI memiliki hak otonomi tentang kepengurusan dan kegiatan di masing-masing tingkatan. 4. Kata-kata pelantikan pengurus PPSKI Daerah adalah sebagai berikut : Berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa saya…….jabatan….. ketua…. PPSKI untuk dan atas nama Pengurus PPSKI, pada hari ini….. tanggal …..bulan…..tahun sesuai dengan surat keputusan No……. saya melantik dan mengesahkan Pengurus ……..PPSKI ……… Periode tahun ……… dibawah pimpinan Sdr…………. sebagai ketua. Pelantikan ini merupakan dasar bagi kegiatan ……. PPSKI untuk membangun peternak sapi dan kerbau yang lebih sejahtera. Semoga Tuhan YME selalu melindungi dan merestui kegiatan pembangunan Peternakan sapi dan kerbau di Indonesia.
45
BAB IX USAHA Pasal 22 1. Dalam rangka meningkatkan usaha peternakan sapi dan kerbau, organisasi dapat mengadakan berbagai kegiatan yang akan memperoleh keuntungan bagi organisasi maupun anggotanya. 2. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan organisasi sesuai dengan tujuannya, dapat dibentuk Badan-badan Usaha yang berada di bawah pengawasan Pengurus DPP/DPD atau bekerjasama dengan organsai profesi lain. BAB X KEUANGAN Pasal 23 1. Setiap anggota Biasa dan Luar Biasa diwajibkan membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Organisasi yang jumlahnya ditetapkan oleh DPP PPSKI. 2. Selain Uang Pangkal dan Iuran, keuangan organisasi PPSKI diperoleh dari usaha-usaha lain yang sah dan bantuan yang tidak mengikat. 3. Untuk memeriksa keuangan organisasi bila diperlukan, DPP dapat membentuk Komisi Verifikasi yang anggotanya ditetapkan Munas. 4. Laporan Komisi Verifikasi akan dikirim ke DPD selambat-lambatnay 2 (dua) bulan setelah Munas berakhir. BAB XI ATRIBUT ORGANISASI Pasal 24 1. Atribut organisasi PPSKI terdiri atas Lambang, panji dan lagu 2. Lambang PPSKI dijelaskan sebagai berikut ; a. Gambar tameng segi lima melambangkan azas PPSKI adalah benteng pancasila b. Gambar rumput gajah yang hijau, melambangkan bahwa rumput yang hijau merupakan makanan utama ternak sapi dan kerbau sebagai hewan ruminansia. Lima helai daun rumput mencerminkan panca usaha ternak. c. Gambar sapi dan kerbau, menggambarkan kegiatan utama peternak sapi dan kerbau. d. Gambar sapi dilambangkan sebagai sapi bali dengan warna coklat dan kerbau dengan warna abu-abu.
46
3. Lagu-lagu dan atribut lainnya akan ditetapkan oleh DPP PPSKI BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 25 1. Pembubaran PPSKI dapat dilakukan dalam Munas Luar biasa yang diadakan khusus untuk itu, atas usul yang disampaikan oleh sekurang-kurang 75 % dari DPD dan DPC yang sah. 2. Semua keuangan organisasi setelah organisasi dibubarkan diserahkan kepada Komisi Verifikasi yang ditetapkan oleh Munas luar biasa untuk selanjutnya diserahkan kepada suatu Badan atau Lembaga Non-afiliasi dalam Rangka Pembangunan bidang peternakan sapi dan kerbau. 3. Keputusan mengenai Pembubaran Organisasi diumumkan lewat pers dan media lainnya. BAB XIII PENUTUP Pasal 26 1. Hal-hal yang belum tercakup dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan-keputusan Pengurus DPP PPSKI. 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku untuk semua jajaran organisasi PPSKI di seluruh Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Pada hari Tanggal Pukul
: Bandung : Sabtu : 7 Februari 2015 : 16.40 WIB
MAJELIS KETUA MUNAS VIII PPSKI
47
SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII PPSKI No : 05/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP PPSKI Masa Bakti 2009 – 2014 Majelis Ketua Musyawarah Nasional VIII Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia MENIMBANG : Bahwa dengan disusunnya Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPSKI 2009-2014 perlu ditetapkan Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP PPSKI Masa Bakti 2009-2014 MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia 2. SK Tata Tertib Munas VIII : 01/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 3. SK Majelis Ketua No: 03/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 MEMPERHATIKAN : 1. Sidang-sidang dan pendapat selama Munas VIII PPSKI 2. Pandangan Umum dari masing-masing DPD PPSKI MENETAPKAN PERTAMA KEDUA KETIGA
MEMUTUSKAN : : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP PPSKI Masa Bakti 2009 – 2014 : Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP PPSKI Masa Bakti 2009 – 2014 : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Pada hari Tanggal Pukul
: Bandung : Sabtu : 7 Februari 2015 : 17.00 WIB
48
Lampiran : SK Munas VIII PPSKI No : 05/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN PETERNAK SAPI DAN KERBAU INDONESIA PERIODE 2009 – 2014 __________________________________________________________________________ Saudara saudara Peserta Munas PPSKI yang saya hormati. Ass. Wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan LPJ , marilah kita tafakur sejenak berdo‟a untuk Almarhum Pak Ir. Nurendro Trikesowo , Ketua Umum DPP PPSKI periode 2005 –2009, dan Almarhum Bapak Ir. Hasan Basri, MS Ketua DPD PPSKI Propinsi DI Aceh Darussalam. Juga kepada Para pendiri, ketua dan pengurus PPSKI serta tokoh-tokoh yang berjasa dalam bidang peternakan sapi dan kerbau, yang telah mendahului kita. Kita mohonkan agar para tokoh PPSKI tersebut ditempatkan di sisi Allah SWT dan diterima semua amalannya. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang tersurat dalam Anggaran Dasar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, perkenankanlah dengan ini saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia masa bakti 2009 -2014 menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas amanat dan tugas yang saya dan teman teman Pengurus DPP PPSKI emban.
Seperti telah
Kepengurusan DPP PPSKI 2009-2014 merupakan
kita ketahui bersama,
hasil Munas PPSKI ke
VII yang
diselenggarakan di kota Solo pada tanggal 19-20 Mei 2009. Munas di Solo tersebut diwarnai dengan berbagai aktivitas antara lain Lomba Menggambar Anak-anak yang diikuti oleh lebih dari 700 peserta. Kegiatan dengan tema : Drink More Fresh Milk and Eat More Local Beef. Acara telah berjalan dengan sukses. Pada Acara Pembukaan Munas VII yang lalu di Solo Jawa Tengah, juga sesuatu yang pantas kita ingat karena dalam acara pembukaannya telah dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Bibit Waluyo dan walikota Solo waktu itu,
49
yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke- 7 Bapak Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian. Terwujudnya sistem agribisnis peternakan sapi dan kerbau rakyat yang tangguh, efisien, dan berdaya saing adalah visi PPSKI. Sedang misinya adalah meningkatkan kesejahteraan peternak, menjaga dan meningkatkan populasi, mengembangkan daya dukung wilayah secara terpadu, dan meningkatkan sumberdaya peternak khususnya dalam manajemen, pengolahan hasil ternak dan pemasaran. Selanjutnya dari visi dan misi tersebut dijabarkan dalam program kerja operasional. Saudara-saudara sekalian. Perkenankanlah kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Periode tahun 2009-2014 akan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban terhadap kegiatan yang telah kami laksanakan sebagai berikut : Hal pertama yang perlu dilaporkan adalah terkait dengan penataan organisasi: Konsolidasi organisasi adalah salah satu tugas yang diemban oleh DPP-PPSKI. Dalam mengemban tugas ini diakui bahwa Pengurus DPP masih kurang berhasil. Indikasi ketidak berhasilan tersebut, bila dilihat atas dasar perkembangan organisasi ini secara nasional, masih tetap stagnan, yaitu dari 33 Provinsi di negeri ini, baru 17 Propinsi yang telah ada Dewan Pimpinan Daerah. Demikian pula halnya dengan cabang-cabang organisasi di tingkat kabupaten/kota masih belum dapat tergarap dengan efektif. Satu hal yang tidak bisa dihindarkan oleh DPP PPSKI adalah keterbatasan dalam pendanaan sehingga konsolidasi organisasi ini, belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pemberdayaan Dewan Pimpinan Daerah yang ada juga belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sebagai akibatnya dan juga karena kurang aktifnya
para pengurus daerah (Dewan Pimpinan Daerah) berdampak terhadap masih
sedikitnya cabang-cabang yang dapat dibentuk. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan eksternal oragnisasi: Dalam kegiatan eksternal, kita bersyukur karena eksistensi PPSKI diakui oleh pemerintah ataupun lembaga non pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri. Keterlibatan DPP PPSKI di dalam berbagai event
50
nasional,regional maupun internasional adalah indikasinya bahwa eksistensi PPSKI masih diperhitungkan. Terkait dengan Program Swasembada Daging Sapi 2014
yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, PPSKI turut aktif melalui berbagai aktifitas yang dilaksanakan Pemerintah. Sejak dari awal DPP PPSKI telah memberikan komitmen untuk mendukung program swasembada daging sapi dan berkeyakinan bahwa program tersebut sudah dalam track yang benar. Hal tersebut tersurat dalam program kerja DPP PPSKI bahwa; Pencanangan “swa sembada daging perlu terus didengungkan dengan dukungan data dan fakta yang akurat”; untuk itu, Sumbangsih nyata PPSKI tertuang dalam berbagai saran, pemikiran, serta dukungan politis atas program tersebut. Secara nyata, DPP PPSKI telah memberikan masukan tertulis kepada pemerintah dengan judul “Sumbang Pikir Penyempurnaan Blue Print Program Swasembada Daging Sapi 2014” pada bulan Juni 2010 dan beberapa konsep pemikiran lainnya, yang disampaikan pada berbagai kesempatan. Secara cermat tentunya DPP PPSKI melakukan telaahan dan menyampaikan masukan tersebut kepada Pemerintah cq. Ditjen Peternakan maupun Kementrian perdagangan dengan tujuan agar program tersebut dapat lebih efektif dilaksanakan. Kegiatan lain yang perlu dilaporkan adalah peran aktif DPP PPSKI dalam mengajukan judicial review atas Undang-undang No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Seperti kita ketahui bahwa dalam UU No. 18/2009 tersebut khususnya di pasal 59 terdapat ketentuan bahwa produk segar ruminansia dapat dimasukkan dari unit usaha atau zona suatu negara. Dengan adanya ketentuan ini memberikan peluang bahwa daging atau produk hewan ruminansia dapat diimpor dari negara yang statusnya belum bebas dari Penyakit Hewan Menular Utama khususnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Sejak awal PPSKI konsisten
dan
akan terus berjuang keras agar kebijakan maximum security
harus
dipertahankan demi melindungi ternak ruminansia dari bahaya PMK. Mengacu dari hal tersebut, pimpinan PPSKI bersama dengan elemen bangsa lain yang memiliki komitmen besar untuk melindungi
ternak ruminansia dari PMK
mengajukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi di bulan Oktiober 2009. Pada bulan Agustus 2010 Alhamdulillah keluar keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan PPSKI dan elemen
51
pengaju lainnya, dan ketentuan tentang impor produk ruminansia berbasis zona dibatalkan dan kembali diterapkan impor berbasis negara. Perjuangan panjang ini adalah salah satu tonggak sejarah yang perlu dicatat dalam perjalanan PPSKI membela dan melindungi peternak sapi dan kerbau dari ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) maupun Penyakit Hewan Menular umum (PHMU), khususnya Penyakit Mulut dan Kuku yang masih bersifat penyakit Hewan eksotis, karena belum masuk ke Indonesia yang bisa mengancam peternakan sapi dan kerbau di negeri ini. Perjuangan untuk melindungi peternak sapi dan kerbau masih belum berakhir. Ternyata dipenghujung berakhirnya pemerintahan SBY, Presiden SBY menandatangani UU no. 41/2014 tentang Perubahan atas UU No. 18/2009 yang diusulkan kembali oleh DPR-RI, dan ternyata pada UU No. 41/2014 tersebut telah kembali memasukkan pasal yang sama dengan yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi di tahun 2010. Dalam UU yang baru tersebut dibuka peluang kembali impor daging ruminansia dari unit usaha atau zona suatu negara yang bebas PHMU. Terkait dengan hal ini telah dilayangkan surat ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan status pasal yang sebelumnya telah dibatalkan. Informasi yang diperoleh bahwa prosedur yang harus ditempuh adalah bahwa bagi yang merasa keberatan harus melakukan atau mengajukan judicial review.
Untuk itulah ke depan ini akan
dikonsiolidasi dengan elemen bangsa lain untuk kembali mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi seperti yang pernah kami lakukan di tahun 2010. Saudara-saudara peserta Munas yang terhormat. Indonesia adalah pasar yang sangat potensial untuk daging sapi dan susu. Data di tahun 2009 menunjukkan impor daging sapi (termasuk jeroan) mencapai 120 ribu ton dan sapi bakalan 765 ribu ekor. Di tahun 2014 impor daging juga diatas 100 ribu ton dan sapi bakalan sekitar 700 ribu ekor. DPP PPSKI secara aktif terus melakukan upaya agar impor tidak menyebabkan terjadinya distorsi yang merugikan pada harga dan iklim usaha ternak sapi lokal yang diproduksi oleh peternakan rakyat. Maka dari itu PPSKI ikut aktif memberikan masukan kepada Pemerintah agar melakukan penghitungan secara cermat berapa volume daging ataupun sapi bakalan yang dapat diimpor agar tidak menimbulkan implikasi negatif terhadap iklim usaha peternakan rakyat kita. Secara aktif pula PPSKI memantau melakukan
52
kajian dan uji petik distribusi daging sapi impor, untuk mencegah masuknya daging impor secara illegal yang diyakini dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan pasar dan merugikan peternak sapi rakyat. Untuk itu secara tegas PPSKI meminta dilakukannya reekspor atas dagiing sapi yang diimpor secara illegal. Secara resmi di tahun 2013, PPSKI diundang oleh Badan Karantina untuk menyaksikan re-ekspor daging sapi illegal di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Masih dalam kaitan upaya untuk melindungi kepentingan peternak rakyat, PPSKI melakukan demo di Kementerian Pertanian dan DPR RI dengan tuntutan penindakan atas marak dan masuknya daging impor yang illegal. Catatan penting lainnya adalah perjuangan PPSKI untuk membuka adanya impor daging/jeroan
impor yang
menggunakan sertifikat halal yang dipalsukan. Juga PPSKI membongkar masuknya secara ilegal Meat Bone Meal. Kesemuanya dimaksudkan sebagai upaya bentuk perlindungan PPSKI bagi para peternak sapi dan Kerbau di tanah air tercinta ini. Dalam menanggapi berbagai dinamika dan gejolak industri peternakan sapi potong dan perdagingan, PPSKI telah merintis terbentuknya Dewan Daging Sapi Nasional yang diketuai oleh Dr. Drh. Soehadji yang juga adalah Penasehat DPP PPSKI. Melalui lembaga ini diharapkan ada komunikasi yang lebih intensif bagi para pelaku atau pemangku kepentingan (stake holders ) untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada terkait dengan persapian dan perdagingan. Saudara-saudara sekalian. DPP PPSKI selama Periode 2009 – 2014 telah berhasil membina kerjasama yang baik dengan lembaga pemerintah, swasta, ataupun dengan lembaga legislative.
Tercatat
beberapa kali DPP PPSKI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI. Dalam forum tersebut PPSKI menyampaikan aspirasi peternak untuk dapat dijadikan sebagai keputusan politik. Hubungan kelembagaan juga dilakukan PPSKI dengan Kamar dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dengan kedutaan besar negara sahabat, dan berbagai kementerian. Kerjasama dengan organisasi dengan negara sahabat antara lain dengan Asosiasi Peternak Sapi dari Northern Teritory Australia dan organisasi usaha peternakan dari Kanada, New Zealand, RR China dsb. Berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah sering sekali meminta PPSKI sebagai nara sumber terutama
53
berkaitan dengan sapi dan kerbau. Berbagai kajian juga dilakukan oleh PPSKI bekerjasama dengan APFINDO dan Perguruan Tinggi. Demikian pula dengan mass media PPSKI juga membangun hubungan yang sangat erat karena disadari tanpa mass media akan sulit bagi PPSKI dapat mensosialisasikan apa yang menjadi perjuangan organisasi demi kepentingan membangun peternakan sapi dan kerbau sekaligus upaya untuk mensejahterakan peternak. Selain menjadi narasumber berbagai mass media cetak, PPSKI juga sering menjadi narasumber mass media TV. Media sosial juga telah digunakan sebagai wahana untuk mensosialisasikan perjuangan dan eksistensi PPSKI. Saudara saudara sekalian. Peternak sapi perah merupakan bagian yang menjadi subyek yang diperjuangkan oleh PPSKI. Di tahun 2008 telah dibentuk Dewan Persusuan Nasional (DPN) yang dibidani oleh Menteri Pertanian Dr. Ir. Anton Apriantono. Dalam lembaga tersebut PPSKI diwakili oleh Ketua Umum dan Sekjen dan selanjutnya menjadi Ketua Dewan Persusuan Nasional dan anggota. PPSKI secara signifikan mewarnai Dewan Persusuan Nasional . Perjuangan untuk peternak sapi perah dilakukan antara lain dengan melakukan RDPU dengan Komisi IV, membuat rilis ke mass media, sebagai nara sumber di berbagai event, dan juga melakukan pendekatan ke Menteri yang terkait seperti Menteri Pertanian, Perindustrian, Koperasi dan UKM, dan Perdagangan. Event besar yang dilakukan untuk memperjuangkan peternak sapi perah adalah PPSKI dan komponen DPN lainnya pada bulan April 2013 melakukan unjuk rasa ke Kementerian Koordinator Perekonomian. Dalam unjuk rasa ini DPN menyampaikan 8 tuntutan yang salah satu diantaranya adalah menuntut kenaikan harga susu segar yang dibeli oleh IPS. Alhamdulillah beberapa tuntutan dapat terwujud meskipun dengan perjuangan yang keras. Sedangkan tuntutan lain akan terus diperjuangkan. Masih terkait dengan perjuangan untuk peternak sapi perah, PPSKI secara aktif dan terus menerus memperjuangkan agar Program Susu Untuk Anak Sekolah berbasis Susu Segar dapat menjadi keputusan politik pemerintah.
Program ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi
untuk mengurangi
ketergantungan pemasaran susu ke IPS, dan di sisi lain adlah untuk meningkatkan kualiatas sumb erdaya manusia serta mencegah terjadinya lost generation.
54
Dalam partisipasi di Hari Susu Nusantara PPSKI ikut aktif dalam kontes sapi perah di Jawa Barat. Perlu pula kami laporkan pula, bahwa PPSKI telah dilibatkan dalam proram pengembangan peternakan sapi perah di kawasan asia pasifik oleh ILRI dan FAO yang berpusat di Bangkok. PPSKI diundang dalam peringatan dan simposium hari susu Dunia di Bangkok pada tahun 2013 yang lalu. Selain itu, setiap tahun dalam rangka Hari Susu Nusantara bersama kementrian pertanian dan GKSI serta para mahasiswa fakultas peternakan di beberapa perguruan tingi turut aktif mengkapanyekan konsumsi susu. Dalam rangka pengembangan peternakan sapi perah, beberapa kali PPSKI diundang oleh BPTU Baturaden berkenaan dengan “sapi holstein Indonesia” hasil progeny test. PPSKI mengusulkan dalam rangka meningkatkan produktivitas sapi perah didalam negeri dengan mengintroduksi pejantan FH progeny, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Asosiasi Holstein Indonesia, yang saat ini pada kondisi “mati suri”. Seperti yang telah PPSKI canangkan pada saat Seminar Holstein Internasional kerjasama PPSKI-US Holstein di Jatinangor tahun 1989 yang lalu. Kami yakin, jika saja PPSKI-GKSI dan IDHIA (Indonesia Dairy Herd Improvement Asosiasi) bergabung bersama dalam AHI (Asosiasi Holstein Indonesia) mengawal sapi-sapi FH progeny hasil BPTU Baturaden, tentu peternak akan lebih sejahtera. Hal lain yang perlu dilaporkan adalah berkaitan dengan Program Gerbang Patas (Gerakan Nasional Pengembangan Pakan Hijauan Ternak Berkualitas). Pemerintah cq. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan memberi kepercayaan kepada Ketua Umum PPSKI untuk memimpin Tim Khusus Gerbang Patas tersebut . Tim khusus yang terdiri berbagai komponen baik dari pemerintah dan swasta ditugasi untuk menggerakkan semua pihak terkait baik pemerintah dan non pemerintah dan juga masyarakat untuk menggalakkan penanaman hijauan pakan ternak berkualitas dalam arti memiliki kandungan protein kasar yang tinggi antara lain Indigovera. Program ini telah disusun dan nantinya akan dituntut peran serta PPSKI baik di pusat maupun daerah untuk berpartisipasi secara aktif dalam gerakan ini. Melalui program ini diharapkan akan lebih mensejahterakan para peternak dan mengurangi ketergantungan pada sumber protein kasar non hijauan yang harganya sangat tinggi dan sebagain berasal dari komoditas impor. Kami pun berkeyakinan, bahwa kedepan teknologi pakan akan merupakan sarana penting bagi pengembangan daya saing produk peternakan
55
kita. Oeh karenanya, beberapa kajian teknologi pakan yang selama ini banyak dilakukan oleh anggota PPSKI dapat dilanjutkan bersamaan dengan program Gerbang Patas ini. Saudara saudara sekalian. Masih banyak lagi peran aktif PPSKI selama lima tahun terakhir ini termasuk perjuangan untuk mencegah terjadinya pemotongan sapi betina produktif yang dianggap sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan dan berdampak pada masa depan peternakan sapi di tanah air. Namun dilain pihak disadari bahwa masih sangat banyak program yang belum dapat terealisir di tahun 2009-2014 selaras dengan perkembangan dan dinamika peternakan sapi dan kerbau di tanah air yang berkembang dengan cepat. Misalnya untuk pengembangan ternak kerbau, belum dapat tergarap dengan baik meskipun kita sadar bahwa potensi ternak kerbau di tanah air cukup prospektif. Kami baru melakukan pemberdayaan ternak kerbau pampangan di sumatera selatan bersama Dinas Peternakan Prov. Sumsel, DPD PPSKI Sumsel dan Ahli Kerbau Prof. Suhubdy dari Fapet Universitas Mataram. Selain itu, PPSKI turut berperan serta dalam menyusun Pengembangan Breeding Centre Kerbau Belang di Toraja. Namun Program ini masih belum diselesaikan, nantinya akan menjadi tugas bagi Pengurus baru untuk diteruskan dan dituntaskan. Khususnya untuk konsolidasi internal organisasi termasuk penataan ulang Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang PPSKI. Saudara saudara sekalian. Pada Kesempatan ini, kami juga akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan, yang secara garis besar kami sampaikan sebagai berikut : 1. Total Penerimaan selama 5 tahun
Rp. 353.486.583
2. Total Pengeluaran selama 5 tahun
Rp. 323.034.110
3. Saldo Bank
Rp. 30.452.473
Seluruh pembiayaan organisasi kita selama ini berasal dari para donatur/organisasi yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan kita, para stake holder yang bersimpati terhadap PPSKI serta juga berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama pemerintah. Kami
56
yakin bahwa dana yang kami terima adalah halal. Secara rinci kami lampirkan seluruh aktivitas dan laporan keuangan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari Laporan pertanggungjawaban ini Demikian Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia aPeriode 2009 – 2014, atas segala keterbatasan dan kekurangannya Kami sebagai ketua umum bertanggung jawab dan mohon maaf, dan kiranya LPJ ini dapat diterima dengan baik oleh sidang pleno Munas yang mulia ini. Bilahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum Warohmatulloh wabarokatuh Bandung, 7 Februari 2015. Ketua Umum,
Teguh Boediyana
57
SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII PPSKI No : 06/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 Tentang : Penetapan Program Kerja dan Masukan Pemerintah DPP PPSKI Masa Bakti 2015 - 2020 Majelis Ketua Musyawarah Nasional VIII Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia MENIMBANG : Bahwa dengan dilaksanakannya Penyusunan Program Kerja dan Masukan Pemerintah dalam acara Munas VIII PPSKI perlu diadakannya Penetapan Program Kerja dan Masukan Pemerintah DPP PPSKI Masa Bakti 2015 – 2020. MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia 2. SK Tata Tertib Munas VIII : 01/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 3. SK Majelis Ketua No: 03/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 MEMPERHATIKAN : 1. Sidang-sidang dan pendapat selama Munas VIII PPSKI 2. Pandangan Umum dari masing-masing DPD PPSKI MENETAPKAN
MEMUTUSKAN : : Penetapan Program Kerja dan Masukan Pemerintah DPP PPSKI Masa Bakti 2015 - 2020
PERTAMA
: Menetapkan Program Kerja PPSKI Masa Bakti 2015 – 2020
KEDUA
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Munas PPSKI selesai dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.
KETIGA
Ditetapkan di Pada hari Tanggal Pukul
: Bandung : Sabtu : 7 Februari 2015 : 17.30 WIB
58
Lampiran 1: SK Munas VIII PPSKI No 06/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015
GARIS BESAR PROGRAM KERJA LIMA TAHUN PERHIMPUNAN PETERNAK SAPI DAN KERBAU INDONESIA MASA BAKTI 2015-2020 PENDAHULUAN PPSKI merupakan oragnisasi yang berasal dari, untuk dan oleh peternak sehingga setiap gerak langkah perjuangannya harus selalu mencerminkan aspirasi para peternak sapi dan kerbau Indonesia. Dalam periode lima tahun kedepan, peran serta PPSKI perlu lebih ditingkatkan, terutama dalam upaya mengatasi keterbelakangan dan ketertinggalan inovasi terhadap teknologi dan permodalan yang hingga saat ini dicirikan dengan meningkatnya angka kemiskinan di perdesaan, juga dalam rangka menghadapi pasar bebas asean (MEA), Asia dan Dunia yang memungkinkan masuknya produk impor yang bisa menjaga kestabilan harga domestik produk peternakan dan dapat mengakibatkan melemahnya tingkat kesejahteraan peternak sapi dan kerbau di Indonesia, sehingga memerlukan persiapan yang matang dalam menghadapinya. Tujuannya adalah untuk dapat mempercepat proses pembangunan peternakan sapi dan kerbau menuju terwujudnya berperikehidupan yang mandiri, sejahtera adil berkemakmuran, serta makmur berkeadilan yang telah lama dicita-citakan oleh para peternak. Harapan tersebut diatas, perlu terancang terumuskan dalam bentuk Garis Besar Program Kerja Lima Tahun yang bersifat Nasional, sehingga mampu memberikan gerak irama pembangunan peternak sapi dan kerbau secara nasional. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh peternak terutama; memotivasi dan mengembangkan efisiensi usaha ternaknya dalam menghadapi pasar bebas Asean (ME), Asia dan Dunia dengan mewujudkan iklim usaha yang kondusif guna mendukung kegiatan tersebut. Antara lain, para peternak harus mampu melaksanakan kegiatan Agribisnis berbasis Sapi dan Kerbau dalam penyedia pangan unggulan secara efektif, efisien, sehat, aman dan berkelanjutan. DASAR KEGIATAN, VISI DAN MISI 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPSKI 2. Rumusan Musyawarah Nasional VIII PPSKI 6-8 Februari 2015 di Bandung
59
VISI : “Terwujudnya sistem agribisnis peternakan sapi dan kerbau rakyat yang mandiri, tangguh, efisen, berdaya saing dan berkelanjutan” MISI : 1. Mendorong efisiensi dan efektivitas usaha dalam meningkatkan daya saing produksi dengan memanfaatkan potensi domestic, keunggulan komperatif dan kompetitif. 2. Meningkatkan Keterampilan tata kelola peternakan sapi dan kerbau 3. Meningkatkan kesejahteraan para peternak sapi dan kerbau melalui inovasi keterampilan teknologi dan pembinaan organisasi. 4. Menjaga potensi pasar domestic dari masuknya komoditi impor, dengan produk yang berdaya saing. POLA UMUM PROGRAM KERJA LIMA TAHUN PPSKI I. Tujuan 1. Meningkatkan kesejahteraan peternak melalui upaya peningkatan pendapatan dari usaha ternak nya dengan inovasi teknologi dan permodalan yang kondusif. 2. Menjaga dan meningkatkan populasi dan mutu genetik sapi dan kerbau. 3. Mengembangkan jenis-jenis ternak potong silangan asli Indonesia serta menjaga kelestariannya dan mengembangkan ternak sapi dan kerbau perah. 4. Mengembangkan daya dukung wilayah secara terpadu dengan sektor lain, khususnya dalam meningkatkan jumlah dan mutu hijauan pakan. 5. Meningkatkan sumber daya peternak dalam kaitannya dengan manajemen pemeliharaan ternak, mengolah hasil ternak serta pemasaran. 6. Menjaga harga pasar produk sapi dan kerbau dari masuknya produk impor yang dapat mengganggu stabilitas harga domestik. II.
Program Kerja Operasional Program kerja ini hanya mencantumkan program-program pokok yang perlu dijabarkan dan dilaksanakan oleh PPSKI serta disesuaikan dengan situasi dan kondisinya pada setiap tahun kerja. a. Bidang Organisasi 1. Mengidentifikasi dan menyempurnakan struktur organisasi PPSKI 2. Mengadakan Rakernas.
60
3. Kerjasama dengan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang peternakan. 4. Mengadakan konsolidasi dan konsultasi dengan pemerintah. 5. Menginventarisir dan melakukan pendataan ulang keanggotaan PPSKI. 6. Memantapkan sistem administrasi organisasi. 7. Menyebarkan kartu anggota. 8. Mendaftarkan diri sebagai anggota asosiasi bangsa sapi Internasional. 9. Menciptakan sistem komunikasi yang efektif dan efisien antar kelompok peternak dengan pengurus PPSKI. 10. Memasyarakatkan PPSKI kepada peternak melalui berbagai media. b.
Bidang Sapi Perah 1. Pemberdayaan Asosiasi Holstein Indonesia. 2. Inovasi teknologi produksi pakan konsentrat dan pakan serat dalam penyediaan pakan sepanjang tahun. 3. Pemberdayaan proyek-proyek percontohan yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. 4. Membangun industri susu sekala sedang berbasis SSDN 5. Menjaga pasar susu di dalam negeri dengan cara melakukan inovasi teknologi bibit, pakan dan manajemen. 6. Berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha peternak sapi perah rakyat 7. Menjaga kemurnian bangsa sapi perah
c. Bidang Sapi Potong 1. Melindungi ternak asli Indonesia (sapi bali, Madura, aceh dll) terhadap pola breeding yang tidak terarah di perdesaan. 2. Menjaga pasar daging sapi domestic terhadap serangan impor daging dan jeroan ke dalam negeri. 3. Berusaha menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha peternakan sapi potong rakyat. 4. Mendorong pelaksanaan perbibitan yang dilaksanan oleh peternak rakyat, swasta dan perusahaan pemerintah (BUMN/BUMD) untuk menjaga dan menambah populasi ternak sapi dan kerbau unggul. 5. Mendorong terlaksananya “swa sembada daging” yang berkelanjutan dengan dukungan data dan fakta yang akurat. 6. Mendorong pembentukan lembaga penyelamatan betina produktif.
61
d. Bidang Kerbau 1. Meningkatkan populasi ternak kerbau 2. Melindungi dan meningkatkan produktifitas ternak kerbau asli Indonesia (kerbau kalang dan kerbau tator). 3. Menetapkan kawasan koservasi ternak kerbau di beberapa wilayah di Indonesia. e. Bidang Penelitian dan Pembangunan 1. Mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, seminar-seminar dalam upaya mengembangkan peternakan sapi dan kerbau Indonesia. 2. Turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat menunjang pengembangan peternakan di Indonesia. 3. Berusaha meningkatkan produksi susu/daging melalui penyuluhan intensifikasi usaha peternakan. 4. Secara aktif menyebarluaskan hasil-hasil penelitian yang relevan dari berbagai institusi. 5. Melakukan pengkajian terhadap berbagai masalah peternakan sapi dan kerbau Indonesia.
62
Lampiran 2 : SK Munas VIII PPSKI No 06/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015
RESOLUSI PETERNAK SAPI DAN KERBAU INDONESIA TAHUN 2015 Berdasar kepada eksisting kondisi, potensi yang dimiliki negeri ini dan dalam rangka membangun peternakan sapi dan kerbau nasional melalui ketahanan pangan, menuju kedaulatan pangan protein hewani; maka kami para peternak sapi dan kerbau Indonesia mengajukan resolusi sebagai berikut : BIDANG PETERNAKAN SAPI POTONG 1. Penyelamatan sapi betina produktif dilakukan secara konsisten. Dan sebagian SBP dari kawasan padat ternak dapat direlokasikan ke wilayah pengembangan di perkebunan kelapa sawit. Diperlukan instrument dan inisiatif untuk daerah, peternak dan pelaku usaha 2. Revitalisasi Village Breeding Centre, melalui pola klaster sapi potong di kawasankawasan prudusen sapi potong. Program pengembangan klaster ini dilakukan dengan kemitraan antara peternakan rakyat dengan perusahaan. Pelaksanaan IB dapat dibarengi dengan InKA untuk meningkatkan calving rate, dan dukungan pembangunan feed bank berbasis sumberdaya lokal 3. Mempercepat pengembangan sistem integrasi tanaman-ternak, terutama sawit-sapi dengan mendorong PTPN, swasta dan masyarakat : dengan memanfaatkan sapi lokal maupun bibit komersial dengan dukungan insentif bagi pelaku usaha. 4. Revitalisasi RPH berlandaskan „kesejahteraan ternak‟ menuju terciptanya rantai dingin dalam ketersediaan daging sapi nasional : dan secara bertahap menghentikan pemotongan ternak diluar RPH (kecuali untuk keperluan keagamaan/sosial budaya) 5. Memaksimalkan pemanfaatan biomasa yang berasal dari hasil utama maupun hasil samping pertanian/perkebunan, dan membatasi ekspor dengan kebijakan tariff dan non tariff
63
6. Pemberdayaan infrastruktur penunjang pembangunan peternakan seperti pasar hewan, karantina, transportasi darat dan laut, sistem logistik dan kebijakan pendukungnya. 7. Memproteksi kawasan bebas penyakit menular berbahaya dengan konsep maksimum sekuriti, dan mengusulkan untuk meninjau ulang UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan yang berkaitan dengan pasal-pasal yang rentan terhadap masuknya penyakit tersebut. 8. Perlu adanya penetapan data populasi ternak yang akuntabel, sehingga mampu memprediksi pembangunan peternakan sapi dan kerbau secara nasional. 9. Tidak perlu mendorong upaya yang berlebihan untuk meningkatkan konsumsi daging sapi, dan secara terus menerus mempromosikan konsumsi protein hewanio lainnya yang saat ini sudah mampu diproduksi di dalam negri BIDANG PETERNAKAN SAPI PERAH 1. Menurunya produksi susu sapi
nasional sebagai akibat depopulasi sapi perah
sebagai dampak dari mahalnya harga daging sapi. Untuk itu, perlu kebijakan perlindungan populasi melalui peningkatan harga jual susu segar ke Industri Pengolahan Susu, atau pun melalui pengembangan Industri Menengah Persusuan Nasional dan merealisasikan secara konsisten program minum susu segar bagi anak usia sekolah. 2. Dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan sapi perah rakyat, perlu dilakukan pemberdayaan penyebaran sapi-sapi pejantan FH progeny melalui pemberdayaan kelembagaan Asosiasi Holstein Indonesia yang mapan. 3. Pemerintah
memberikan dukungan
dan fasilitas peralatan guna percepatan
pengembangan peternakan sapi selama ini, nyatanya belum mampu memberikan percepatan peningkatan kesejahteraan peternak. Untuk itu, kiranya pemerintah dapat melakukan revitalisasi asosiasi dan koperasi peternak sapi perah rakyat untuk melakukan evaluasi terhadap inovasi teknologi pasca panen.
64
BIDANG PETERNAKAN KERBAU 1. Penurunan populasi ternak kerbau merupakan keniscahyaan, faktor utamanya disebabkan oleh tiadaan perhatian pemerintah terhadap upaya pengembangan ternak ini secara nasional. Oleh karenanya diperlukan upaya peningkatkan eksistensi kerbau asli indonesia yang tertera dalam rancangan program nasional maupun regional. 2. Peningkatan populasi kerbau lokal seperti kerbau di wilayah pampanganSumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumbawa, Sulawesi Selatan dan lainnya perlu diukung oleh teknologi dan dukungan dana yang memadai, serta melibatkan masyarakat dan dukung teknologi maupun kearifan tradisional.
65
SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII PPSKI No : 07/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 Tentang : Penetapan Ketua Umum PPSKI Masa Bakti 2015 - 2020 Majelis Ketua Musyawarah Nasional VIII Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia MENIMBANG : Bahwa dengan dilaksanakannya Pemilihan Ketua Umum PPSKI 2015 – 2020 perlu diadakannya Penetapan Ketua Umum PPSKI 2015 – 2020 MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia 2. SK Tata Tertib Munas VIII : 01/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 3. SK Majelis Ketua No: 03/SK/PPSKI/MUNAS-VIII/2015 MEMPERHATIKAN : 1. Sidang-sidang dan pendapat selama Munas VIII PPSKI 2. Pandangan Umum dari masing-masing DPD PPSKI MENETAPKAN
:
PERTAMA
:
KEDUA
:
KETIGA
:
MEMUTUSKAN : Saudara Teguh Boediyana sebagai Ketua Umum DPP PPSKI Masa Bakti 2015 – 2020 Ketua Umum ditugaskan untuk menyusun Pengurus Pleno selambatlambatnya 2 bulan dari Surat Keputusan ini ditandatangani. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Munas IX PPSKI dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Pada hari Tanggal Pukul
: Bandung : Sabtu : 7 Februari 2015 : 17.45 WIB
66
LAMPIRAN DAFTAR HADIR PESERTA SARASEHAN MUNAS VIII PPSKI 2015 Hari/Tanggal : Sabtu,7 Febuari 2015 Kantor Dinas Peternakan Prov. Jawa Barat, Jalan Ir. H. Djuanda 358 Bandung No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Nama A. Aman Aa Hakim J Aan K Abdullah Achi Achmad Wahyudin Ali Agus Andri A Arfat Arif Hidayat Ati R Bambang Uhed Beni Subagiyo Bustanul Arifin Dada Dani Kusworo Dedi Setiadi Deiwan R Devi Yuliananda Dian Purnomo Diki Rohani Doryadi Drh. H. Sunaryo Latief, Edy Basri Endang Eny Sulistiyo Firman H. Andi Makmur H. Hasan Basri H. Jonny H. Suherman H. Zulkarnain Ibrahim,SE, MM Hani Hanung Dhidhink A Hasan Hendri Hera Herdiana
Alamat DPD/DPP KPSP “Saluya” Kuningan Peternak Garut Selatan Disnak Jabar Disnak Prov. Jabar Disnak Jabar BPP- Cikole Peternak Cihurip Garut PB Ispi/ Dekan Fapet UB Disnak Jabar Makmur Food DisnakJabar Disnak BPP-Cikole FPP Undip DPD PPSKI NTT/ Puskud NTT DPD PPSKI Sumbar (padang) PPHP Kementan Ditjen PKH Benih Dan Perbibitan GKSI DPD PPSKI Jabar UMC Cirebon PT. Agro Jabar (BUMD Prov) Peternak, Lembang DPD PPSKI DIY DPD Kaltim DPD PPSKI Riau Disnak Jabar Kota Palu Ispi Bandung DPD PSKI Sultra DPD PPSKI DKI Jakarta DPD PPSKI Aceh KPGS Cikajang Garut DPD PPSKI Sumsel Disnak Jabar UM. Purworejo DPD PPSKI Sulawesi Tengah Dinas Peternakan Kota Bogor Disnak Kab. Bandung
67
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.
Heri R Hery HM. Husni Ir. Pipin W Ir. Taufik Garsadi Iwan Triswandi Iyan Ruliyansyah Jagung Sumarno Jan Alex Siwi Jasmal A. Syamsu Joni Liano Jundawi Kusuma Diwyanto Latifah Lin Indas M. Nur M. Ridho Mapan Mariakrova Mia. Mp Miftahudin Mimi Mita R Moch. Ismail. M Mubarok Nanang Purus Nina Nurhasan Petrusde Rozan Rachmat Setiadi Rahardian Ramdan Rasiah Rochadi Tawaf Rochayati Rudi K Rundradi Saepul Rahman Salam N. Aritonang Sembary Setiyo Sholehudin Sirajuddin Soeparwoto Stanly O. Lombagian Sugeng R.
Peternak Cirebon KUD Tanjung Sari DPD PPSKI DKI Jakarta DISNAK JABAR DPD PPSKI JABAR/DISNAK KUD Sinar Jaya Peternak Bayongbong KPSBUJabar Fapet Unpad DPP PPSKI/ DPD PPSKI Sulsel Apfindo DPD PPSKI Sul-sel DPP PPSKI ITB Disnak Prov. Jabar DPD PPSKI DKI Jakarta DPD PPSKI Riau KUD Tanjung Sari Unpad S3 Disnak Prov. Jabar BKB Lembang Disnak Jabar DisnakProv. Jabar Peternak Surabaya DPD PPSKI Lampung BP3HK Cikole DPD PPSKI Sulawesi Tengah Unpad S3 DPP PPSKI Peternak Jakarta DPD PPSKI Aceh DPP PPSKI Dinas Prov Jatim Soreang-Bandung BPPTD KUD Gemaripah (Sukabumi) Fapet Univ. Andalas Padang DPD PPSKIDIY BKB-Lembang DPD PPSKI Riau Pendiri PPSKI Sulawesi Utara Disnak Prov. Jabar
68
83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105 66 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.
Sugiyat Sukardi Sutipno Suyadi Syukun T. Abrianto Teguh Boediyana Tine N Tite Tya Wahyu Budiarja Wina Yudi Yudi Guntara Noor Yulianti Yulistine Yustini Elinda Yusuf Munawar Danastri Cintya D Andrian Luthfiady Anisa Nurul Baiti Ali Usman Genta Prima D Ahmad Hifzan Hanif Fitrah Iswana Attin syahnurotin JeppyIbrahim Ferry Faisal Mohammad Kiki Enggallovely Awliya Muhammad Rahmat Akbar Muhammad Rijal Regina Doni Mulyana Bakti Acep C Ayi K Desi W Rakai Gugus A
Peternak DPD PPSKI DIY DPD PPSKI Riau Dekan Fapet - UB Jakarta DPP PPSKI DPP PPSKI Disnak Prov. Jabar Majalah Swadaya Detik.com DPD PPSKI Sumbar Dinas Peternakan Kota Bogor PT Humpuss DPP PPSKI Bogor Pikiran Rakyat Disnak Jabar GKSI Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa
