TIM PENYUSUN ATURAN BIDANG KERJASAMA SEKOLAH PASCASARJANA UGM

Aturan Kerjasama

TIM PENYUSUN ATURAN BIDANG KERJASAMA SEKOLAH PASCASARJANA UGM Ketua

: Prof. Dr. Hartono, DEA., DESS

Wakil Ketua

: Prof. Ir. Suryo Purwono, MA.Sc., Ph.D

Sekretaris

: Dr. Ir. Dina Ruslanjari, M.Si

Anggota

: Lisdiyani, SH., M.Pd Siti Wiratmi, SE., MPA Siti Rochani, SE Sapto Suwono, BA Pudji Widodo, M.Kom Ana Anggraini, M.Hum Siti Nur Hidayah, MA

Tata letak dan Desain cover

: Pudji Widodo, M.Kom

1

Sekolah Pascasarjana

ATURAN BIDANG KERJASAMA SEKOLAH PASCASARJANA UGM Daftar Isi: Pengantar I. Pengertian Kerjasama ................................................. II. Landasan Kerjasama ................................................... III. Jenis Kerjasama ............................................................ III.1. Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi ..... III.2. Kerjasama di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi ........................................................................... IV. Jalur Kerjasama............................................................ IV.1. Jalur Sekolah Pascasarjana ................................ IV.2. Jalur Non-Sekolah Pascasarjana ....................... V. Tata Tertib Kerjasama ................................................. V.1. Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Jalur Sekolah Pascasarjana.................... V.1.1. Peraturan Umum dan Penugasan ........... V.2. Kerjasama di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Jalur Sekolah Pascasarjana ....... V.2.1. Peraturan Umum ...................................... V.2.2. Penugasan .................................................. V.2.2.1. Pengaturan Keterlibatan Program Studi ............................. V.2.2.2. Penugasan kepada Prodi ........... V.2.2.3. Pengaturan Keterlibatan Dosen Sekolah Pascasarjana yang sedang mengikuti tugas belajar V.2.3. Azas Pengelolaan ...................................... V.3. Kerjasama di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Jalur Non-Sekolah Pascasarjana.......................................................... VI. Pengelolaan Dana Kerjasama .................................... VII. Sistem Kerjasama ........................................................ 2

4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13

13 14

14 15 15

Aturan Kerjasama

Pengantar Perguruan Tinggi merupakan suatu institusi yang tugas dan kegiatannya tidak terbatas pada kegiatan belajar mengajar yang pelaksanaannya dalam bentuk kuliah dan pembimbingan mahasiswa, tetapi juga meliputi kegiatan lain sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Seluruh almamater di perguruan tinggi diharapkan dapat menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan benar sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya. Adapun kegiatan dalam Tridharma Perguruan Tinggi meliputi: 1. Pendidikan dan pengajaran 2. Penelitian 3. Pengabdian kepada masyarakat Pada pelaksanaannya, masing-masing bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi diselenggarakan sesuai dengan kegiatannya di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Pendidikan pada umumnya diselenggarakan secara reguler di program/minat studi dalam lingkup Sekolah Pascasarjana. Penugasan diberikan oleh atasan yaitu Direktur Sekolah Pascasarjana melalui Kaprodi maupun dilakukan melalui rapat Sekolah Pascasarjana dalam rangka pembagian tugas mengajar di Sekolah Pascasarjana. Untuk penugasan kuliah di luar Sekolah Pascasarjana, pada umumnya dilakukan dengan penugasan yang diberikan oleh Sekolah Pascasarjana atas permintaan langsung dari prodi lain ke salah satu dosen,

3


kemudian dilaporkan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana. Penelitian dapat dilakukan secara reguler dengan membimbing mahasiswa yang mengambil beban penelitian, baik tingkat S2 maupun S3. Disamping itu untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mendapatkan pembiayaan penelitian, dosen dapat mengajukan proposal yang ditawarkan melalui Sekolah Pascasarjana, misalnya dana Penelitian Hibah Bersaing, Riset Unggulan Terpadu, Kolaborasi Riset Nasional/Internasional, Penerbitan Jurnal Ilmiah Hasil Penelitian, dan Seminar Hasil Penelitian. Pada pelaksanannya, penelitian yang dibiayai dengan dana tersebut dapat dikerjakan oleh mahasiswa dalam rangka tugas penelitiannya atau dikerjakan oleh dosen atau tim, tergantung kepada aturan pemberi dana. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara individu maupun kelompok. Pengabdian ini melibatkan masyarakat baik masyarakat institusi maupun masyarakat secara perseorangan. Pengabdian pada pelaksanaannya dijalankan atas dasar penugasan dari Sekolah Pascasarjana / Prodi ataupun karena permintaan dari masyarakat luar. Permintaan dari masyarakat luar umumnya dilakukan dengan suatu program kerjasama yang melibatkan Prodi maupun Sekolah Pascasarjana. Pengabdian ini lebih bersifat komersial sehingga perlu dibuat suatu aturan kerjasama yang dapat mengatur kegiatan tersebut, agar dapat terjadi pemerataan, baik dari sisi kegiatan, pendapatan maupun peningkatan kemampuan. 4

Aturan Kerjasama

Agar aturan yang telah disepakati dapat dipahami dan dipatuhi oleh seluruh anggota di Sekolah Pascasarjana, perlu dibuat beberapa definisi ataupun pengertian yang telah dirumuskan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh anggota di Sekolah Pascasarjana. I. Pengertian Kerjasama Definisi kerjasama dalam peraturan ini adalah: “Segala macam kegiatan yang dilakukan oleh prodi ataupun Sekolah Pascasarjana yang berhubungan dengan pihak di luar Sekolah Pascasarjana, dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.” Pengertian kerjasama di sini menyangkut segala kegiatan, tidak tergantung jenis pekerjaan maupun pelaksanaannya serta siapa yang menjalankan yaitu secara kelompok maupun perseorangan. Kegiatan ini dapat berupa bantuan konsultasi, memberi kuliah, memberi pelatihan ataupun membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak luar. Pelaksanaan dari kegiatan kerjasama ini dapat berasal dari penugasan Sekolah Pascasarjana atau atas permintaan secara perseorangan langsung kepada yang bersangkutan melalui ijin ke Sekolah Pascasarjana ataupun secara hubungan pribadi. II. Landasan Kerjasama Agar kegiatan kerjasama ini dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan saling menguntungkan bagi pelaksana yaitu masing-masing pelaksana maupun Sekolah Pascasarjana sebagai institusi, demikian pula 5


pihak luar diharapkan juga puas terhadap hasil kerjasama ini. Oleh sebab itu perlu dibuat suatu landasan yang mendasari kegiatan kerjasama ini yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kegiatan kerjasama sebagai realisasi dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Pascasarjana sebagai institusi perguruan tinggi dan dosen sebagai anggota almamater berkewajiban menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut. 2. Kegiatan kerjasama diharapkan dapat meningkatkan kualitas individu dosen ataupun dalam kelompok pelaksana kegiatan. Selama menjalankan kegiatan diharapkan dosen dapat menerapkan kemampuan yang dimiliki dan menerapkan dalam kegiatan di lapangan. Disamping itu dalam kegiatan kerjasama ini diharapkan dosen dapat meningkatkan juga kualitas atau pengetahuan manajerial terutama dalam kerjasama yang dilakukan secara kelompok. 3. Kegiatan kerjasama diharapkan dapat dijalankan oleh dosen dan staf kependidikan secara profesional. Dalam hal ini pihak Sekolah Pascasarjana/Prodi harus dapat menyeimbangkan antara beban tugas dari masing-masing dosen dan kemampuan dalam bidang yang ditangani. 4. Aturan pelaksanaan kerjasama di Lingkungan Universitas Gadjah Mada telah diatur dalam SK Rektor nomor 391/P/SK/HT/2009 tanggal 17 6

Aturan Kerjasama

September 2009 tentang pedoman kerjasama institusional Universitas Gadjah Mada Landasan di atas harus disosialisasikan oleh Sekolah Pascasarjana kepada Prodi dan dosen agar dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. III. Jenis Kerjasama Menurut orientasinya, kerjasama di Sekolah Pascasarjana dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: III.1. Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi Kegiatan kerjasama yang dikategorikan dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang secara keseluruhan didasarkan pada riset untuk solusi problema bangsa dan tidak memberikan keuntungan secara finansial. Bentuk kegiatan yang dimaksudkan adalah: 1. Penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik, termasuk penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan, dan kebudayaan. 2. Penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu. 3. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini pelaksana kemungkinan memperoleh uang lelah sesuai ketentuan tarif UGM. Bentuk kegiatan ini agak sulit didefinisikan secara riil, mengingat kegiatan ini sering juga dilakukan dengan suatu kontrak kerjasama maupun secara perseorangan. Meskipun demikian, dalam peraturan 7


yang disepakati ini diharapkan seluruh dosen dan staf kependidikan sebagai anggota almamater Sekolah Pascasarjana menyadari adanya kriteria ini. III.2. Kerjasama di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi Kegiatan kerjasama yang dikategorikan dalam kerjasama di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan secara finansial. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan dengan suatu kontrak yang menyebutkan nilai dari kegiatan tersebut. Pada kegiatan ini, pelaksana akan memperoleh honorarium yang sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab dari kegiatan tersebut. Kegiatan dapat berupa konsultasi secara individu tanpa melibatkan suatu kelompok maupun institusi secara langsung. Pengertian secara langsung artinya Sekolah Pascasarjana sebagai pihak institusi menandatangani suatu kontrak dan pelaksanaan kerjasama oleh tim atau perseorangan. Bentuk kerjasama di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas: 1. Penyelenggaraan kerjasama di bidang perencanaan, perencanaan teknis, dan pengawasan pembangunan. 2. Penyelenggaraan kerjasama di bidang monitoring dan evaluasi program. 3. Penyelenggaraan kerjasama di bidang manajemen. 4. Penyelenggaraan kerjasama di bidang sarana dan prasarana

8

Aturan Kerjasama

5. Bentuk kerjasama lain yang belum tertuang dalam kerjasama ini. IV. Jalur Kerjasama Menurut jalur yang ditempuh, kerjasama dibedakan menjadi 2 yaitu: IV.1. Jalur Sekolah Pascasarjana Jalur Sekolah Pascasarjana adalah jika Institusi atau masyarakat yang akan memanfaatkan kegiatan kerjasama ini mengajukan permohonan atau pemberitahuan kepada Sekolah Pascasarjana. Selanjutnya pihak Sekolah Pascasarjana akan menugaskan kepada seseorang atau tim untuk melaksanakan kegiatan kerjasama. Penunjukan sebagai pelaksana dapat dilakukan melalui kesepakatan yang diperoleh dalam rapat Sekolah Pascasarjana maupun secara langsung oleh Pimpinan Sekolah Pascasarjana. IV.2. Jalur Non- Sekolah Pascasarjana Jalur Non-Sekolah Pascasarjana dapat terjadi bila masyarakat atau institusi di luar Sekolah Pascasarjana memanfaatkan kegiatan kerjasama dengan menghubungi dosen/staf kependidikan. Pelaksana kerjasama harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan Sekolah Pascasarjana dan kontrak kerjasamanya harus diketahui oleh Direktur Sekolah Pascasarjana. Penugasan pelaksana dapat dilakukan oleh ketua program studi dengan tembusan kepada pimpinan Sekolah Pascasarjana. 9


V. Tata Tertib Kerjasama Agar pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak luar dapat berjalan baik, perlu disepakati tatatertib dalam melaksanakan kerjasama. Apabila penugasan dilaksanakan oleh Ketua Prodi yang bersangkutan, Pimpinan Sekolah Pascarjana diberi surat tembusannya. V.1. Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Jalur Sekolah Pascasarjana: A. Kegiatan Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana, diantaranya meliputi: 1. Kepanitiaan 2. Kuliah lapangan 3. Pengabdian pada Masyarakat 4. Penugasan Khusus oleh Sekolah Pascasarjana untuk pekerjaan yang bersifat insidental, misalnya: Penyiapan Program Studi baru, kegiatan promosi, tracer study, penjaringan aspirasi, studi kelayakan kerjasama. B. Kegiatan Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh perseorangan/prodi, antara lain: 1. Penelitian untuk pengabdian pada Masyarakat 2. Memberi kuliah di luar Sekolah Pascasarjana kepada institusi-institusi lain yang secara struktural di bawah Universitas Gadjah Mada.

10

Aturan Kerjasama

V.1.1. Peraturan Umum dan Penugasan A. Kegiatan Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana 1. Dalam penentuan dan pembentukan tim Kerjasama, meliputi penunjukkan ketua tim dan anggota-anggotanya, harus mempertimbangkan beban pekerjaan yang diberikan oleh Sekolah Pascasarjana kepada staf yang ditunjuk. 2. Sekolah Pascasarjana wajib mengeluarkan surat penugasan resmi kepada tim yang ditunjuk. 3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana wajib membantu dalam hal tim tersebut memerlukan bantuan fasilitas laboratorium atau fasilitas unit lain di Sekolah Pascasarjana, dengan sepengetahuan Kepala Laboratorium atau Pimpinan Unit tersebut. 4. Kegiatan kerjasama dilakukan sepenuhnya oleh tim yang ditunjuk, dengan monitoring dari Sekolah Pascasarjana. 5. Pelaksanaan pekerjaan diatur secara mandiri oleh tim yang berangkutan, sejauh tidak mengganggu tugas utamanya. 6. Tim secara periodik memberikan laporan kemajuan pekerjaannya kepada pimpinan Sekolah Pascasarjana. 11


7. Tim berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaannya secara tertulis pada akhir masa pekerjaannya kepada Pimpinan Sekolah Pascasarjana. B. Kegiatan Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh perseorangan/program studi 1. Sekolah Pascasarjana berhak menarik biaya maintenance dari kegiatan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Staf yang terlibat bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan fasilitas Sekolah Pascasarjana yang digunakan akibat pelaksanaan kegiatan tersebut.

V.2. Kerjasama di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Jalur Sekolah Pascasarjana V.2.1. Peraturan Umum 1. Kegiatan kerjasama di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui jalur Sekolah Pascasarjana adalah setiap kegiatan kerjasama yang secara legalformal maupun administratif diselenggarakan melalui dan disetujui oleh Pimpinan Sekolah Pascasarjana. 2. Sekolah Pascasarjana berhak mendapatkan kompensasi kelembagaan atas kegiatan kerjasama di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi ini. Bentuk 12

Aturan Kerjasama

dan besarnya kompensasi kelembagaan seperti tercantum pada lampiran. 3. Penggunaan fasilitas laboratorium atau unit yang setara di Sekolah Pascasarjana untuk kegiatan kerjasama harus dengan sepengetahuan Kepala Laboratorium atau Pimpinan Unit tersebut. 4. Laboratorium atau unit yang setara di Sekolah Pascasarjana berhak mendapatkan kompensasi kelembagaan, apabila dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan kerjasama. Besarnya kompensasi kelembagaan tercantum dalam lampiran. 5. Apabila kegiatan kerjasama dilaksanakan melalui prodi, maka prodi tersebut berhak mendapatkan prioritas untuk dilibatkan dalam tim kerjasama yang terbentuk. Apabila prodi tersebut menolak atau tidak bersedia untuk terlibat dalam tim, maka prodi tersebut berhak mendapatkan kompensasi kelembagaan yang besarnya tercantum pada lampiran. V.2.2 Penugasan Aturan yang digunakan untuk memberikan penugasan: V.2.2.1 Pengaturan Keterlibatan Program Studi 1. Program Studi terdiri atas ketua prodi, sekretaris prodi, dan staf administrasi akademik dan administrasi keuangan.

13


2. Program Studi berhak mendapatkan kompensasi kelembagaan dari setiap kegiatan kerjasama yang dilakukan bersama pihak Sekolah Pascasarjana. Besarnya kompensasi tergantung dari jenis, volume pekerjaan, dan besarnya kontrak. Nilai kompensasi tercantum dalam lampiran. Pengelola Prodi berhak menjadi ketua tim kegiatan kerjasama. V.2.2.2. Penugasan kepada Prodi 1. Dalam penentuan dan pembentukan tim kerjasama, harus mempertimbangkan beban pekerjaan yang ditugaskan oleh Sekolah Pascasarjana dan profesionalisme dari prodi yang ditunjuk. Dalam hal ini, beban pekerjaan dari seluruh prodi, baik yang ditugaskan oleh Sekolah Pascasarjana maupun oleh suatu lembaga yang secara struktural berada di bawah UGM, harus diinformasikan secara terbuka kepada seluruh prodi. 2. Penunjukan tim dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Pascasarjana dan diinformasikan secara terbuka kepada seluruh prodi Sekolah Pascasarjana.

14

Aturan Kerjasama

3. Sekolah Pascasarjana wajib memberikan surat penugasan resmi kepada tim yang ditunjuk. 4. Dalam hal mitra mempunyai preferensi terhadap salah seorang dosen sebagai penanggung jawab atau ketua tim, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan prioritas untuk menjadi penanggung jawab atau ketua tim, sejauh prodi tersebut mengijinkan dengan mempertimbangkan beban pekerjaan yang diberikan oleh Sekolah Pascasarjana. V.2.2.3. Pengaturan Keterlibatan Dosen Sekolah Pascasarjana yang sedang mengikuti tugas belajar 1. Dosen yang sedang mengikuti tugas belajar tidak diperbolehkan manjadi ketua tim kerjasama kecuali penelitian yang sejalan dengan topik disertasinya. 2. Dosen yang sedang mengikuti tugas belajar boleh terlibat sebagai anggota tim pada maksimum dua kegiatan kerjasama pada waktu yang bersamaan. Perkecualian akan diberikan berdasarkan pertimbangan khusus oleh pimpinan Sekolah Pascasarjana. 15


V.2.3. Azas Pengelolaan 1. Kegiatan kerjasama sepenuhnya dilakukan oleh tim yang ditunjuk, dengan monitoring dari Pimpinan Sekolah Pascasarjana. 2. Pelaksanaan kerjasama diatur secara mandiri oleh tim yang bersangkutan, sejauh tidak melanggar aturan umum pelaksanaan kerjasama yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana. 3. Tim secara periodik memberikan laporan kemajuan pekerjaannya kepada pimpinan Sekolah Pascasarjana. 4. Tim berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaannya secara tertulis pada akhir masa pekerjaannya kepada Pimpinan Sekolah Pascasarjana. V.3. Kerjasama di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Jalur Perseorangan/Progam Studi 1. Kegiatan kerjasama di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui jalur perseorangan/program studi adalah setiap kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh perseorangan/program studi dengan pihak luar dengan sepengetahuan Sekolah Pascasarjana. 2. Sekolah Pascasarjana berhak menarik kompensasi kelembagaan dari setiap kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh perseorangan/program studi. Besarnya kompensasi seperti tercantum dalam lampiran.

16

Aturan Kerjasama

3. Dalam hal kerjasama tersebut, langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan fasilitas Sekolah Pascasarjana, maka Sekolah Pascasarjana berhak menarik biaya kompensasi. Bentuk dan besarnya kompensasi akan diatur tersendiri. 4. Perseorangan/Program Studi yang terlibat bertanggung jawab sepenuhnya atas terjadinya kerusakan fasilitas Sekolah Pascasarjana yang digunakan akibat pelaksanaan kegiatan tersebut. 5. Pemberian ijin oleh Pimpinan Sekolah Pascasarjana berdasarkan pertimbangan sejauh tidak mengganggu tugas utama. VI. Pengelolaan Dana Kerjasama 1. Seluruh dana kerjasama baik Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi harus melalui rekening Rektor UGM atau Direktur Sekolah Pascasarjana. 2. Setelah dikurangi biaya kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku, dana tersebut dialokasikan ke pelaksana pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran. VII. Sistem Kerjasama 1. Kerjasama dikelola secara jelas oleh perseorangan/prodi dan memiliki kompetensi dari prodi terkait, serta melibatkan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana sebesar 51%. 2. Proposal kerjasama yang diajukan dilampiri materi/silabus (untuk kerjasama 17


kursus/pelatihan), staf pengajar/narasumber, peserta, dan anggaran. 3. Ada surat pernyataan pertanggungjawaban/komitmen dari pembawa pekerjaan sebelum kerjasama dimulai.

Yogyakarta, 11 Januari 2011 Direktur

Prof. Dr. Hartono, DEA., DESS

18

Aturan Kerjasama

Lampiran a. Kontribusi Biaya Proyek terhadap Institusi/Lembaga/Personil yang terkait. Jenis pekerjaan

Pihak Terkait Pembawa pekerjaan UGM

Di Luar Tri Dharma Perguruan Tinggi Jasa Lab. Pelatihan Penelitian ProyekProyek/Ko nsultasi dan Jasa lainnya 2,5-5% 2,5-5% 2,5-5% 2,5-5%


10%+50% SHU

10%+50%S HU

Program Studi

50% Hasil

7% + 50%SHU

Sisa

Langsung mengikuti aturan UGM 10%

Langsung mengikuti aturan UGM 10%+50% SHU

1,5%

7% + 50%SHU

Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengabdi Pelatihan Penelitia Proyekan n proyek/k onsultasi dan jasa lainnya 2,5-5% 2,5-5% 2,5-5% 2,5-5%

Sesuai dengan biaya riil Sesuai dengan



Sesuai dengan

19


Laboratorium/ Unit yang setara Pelaksanaan

Usaha (SHU) Biaya lab

biaya riil riil

Biaya lab

riil

Biaya lab

riil

Biaya lab

biaya riil

biaya riil

riil

Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai dengan dengan dengan dengan biaya riil biaya riil biaya riil biaya riil Sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (riil)/ sesuai ketentuan yang berlaku di UGM/ pembagian SHU

Catatan: 1. Prosentase dihitung berdasarkan nilai kontrak pekerjaan setelah dikurangi pajak. Kompensasi untuk pembawa pekerjaan dengan nilai kontrak diatas 5 milyar, sebesar 2,5%. Sebaliknya nilai kontrak kurang dari 5 milyar maksimum 5%. 2. Untuk kesejahteraan karyawan, alokasi SHU SPs dibagi dengan Korpagama SPs. 3. Institusional fee adalah kontribusi biaya penyelenggaraan kegiatan yang berupa sarana dan prasarana.

20

biaya riil

Aturan Kerjasama

b.

Hasil keputusan rapat Sekolah Pascasarjana tanggal 11 Januari 2011 Rincian pelaksanaan pekerjaan adalah: 1. Honorarium pelaksana maksimal sebesar 30%. 2. Biaya lainnya menyesuaikan keperluan riil. 3. Honorarium Kepengelolaan/manajemen Sekolah Pascasarjana maksimal sebesar 3% (diambilkan dari biaya operasional). Sisa dari biaya operasional, diserahkan ke Sekolah Pascasarjana sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) dan bonus ke pelaksana yang besarnya disepakati bersama pimpinan dan pelaksana.

Yogyakarta, 11 januari 2011 Direktur

Prof. Dr. Hartono, DEA., DESS

21

TIM PENYUSUN ATURAN BIDANG KERJASAMA SEKOLAH PASCASARJANA UGM

Recommend Documents