TIM DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KARYA BARU KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG. Yose Fina Andini. Yose Fina Andini

Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

KOORDINASI ANTAR TIM DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KARYA BARU KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG Yose Fina Andini Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Karya Baru Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan bahwa terdapat pembangunan yang dibiayai dari alokasi dana desa yang terbengkalai atau tidak selesai pada tahun pembangunan tersebut dianggarkan. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu mulai dari penelitian kepustakaan yang meliputi pengumpulan teori-teori untuk dijadikan landasan dalam penelitian, serta penelitian lapangan yang berupa pengumpulan data secara langsung di lapangan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Tripathi dan Reddy tentang syarat-syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu kesempatan awal, kontinuitas, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi uyang efektif, serta kepemimpinan yang supervisi dan efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara keseluruhan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Karya Baru telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang ditemui, antara lain terdapat orang-orang tertentu dalam pelaksanaan alokasi dana desa yang tidak melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, kepemimpinan kepala desa yang kurang memberikan arahan serta motivasi, serta minimnya insentif. Kata Kunci : Koordinasi, Alokasi Dana Desa, Efektifitas

Abstract This essay aims to identify and analize the effectiveness of coordination among teams in the execution of funds allocation for village in Karya Baru Village Marau District in Ketapang Regency. The title is choosen baseissues that there are some developments that haven’t finished by the year of funds allocation. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. This study was conducted through the steps of research such as literature research which includes collecting and obtaining the theories used as a foundation in research and field research in the form of obtaining data directly. Theory that used to analyze is from Tripathi and Reddy about some conditions to achieve efective coordination, such as first chance, continuity, formulation of authority and responsibility, efective communication, and efective leadership. The conclusion of this study is coordination in execution of funds allocation for village in Karya Baru Village has gone on well overall, but there are several obstacles, such as certain people who are not incapable of implementing their competence and responsibility, leadership of village headman which lack of giving guidelines and motivations, and a lack of incentive. Keywords : Coordination, Funds Allocation For Village, Effectiveness

Yose Fina Andini Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

1


memang ada yang telah berhasil dibangun,

A. PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Penelitian

misalnya pembangunan kantor desa yang

Konsekuensi dari adanya desentralisasi

dianggarkan pada tahun 2011, yaitu pada tabel

kewenangan terhadap pelaksanaan otonomi

1.2 menunjukkan bahwa biayanya sejumlah Rp

desa adalah tersedianya dana yang cukup,

30.000.000,00, serta pembangunan jembatan di

dengan kata lain disertai dengan desentralisasi

Dusun Batang Belian dengan anggaran sebesar

fiskal.

Rp

Desentralisasi

fiskal

di

daerah

18.390.000,00.

Kemudian

ada

pula

mengakibatkan adanya dana perimbangan

pembangunan yang dilaksanakan pada tahun

keuangan antara kabupaten dan desa yang

2012, yaitu pembangunan poskamling dan

lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana

tugu dengan masing-masing anggaran sebesar

Desa (ADD).

Rp 6.500.000,00 dan Rp 6.000.000,00.

Di Desa Karya Baru, penggunaan alokasi

Tidak konsistennya hasil pembangunan

dana desa sebagai dana bantuan dari kabupaten

menunjukkan

dimulai pada tahun 2006. Dalam pelaksanaan

tindakan

bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Karya

pelaksanaan alokasi dana desa. fenomena

Baru terdapat permasalahan, yaitu data yang

tersebut seperti pelaksanaan alokasi dana desa

ada menunjukkan adanya dana yang disalurkan

yang dilakukan sendiri oleh Kepala Desa

untuk

jalan,

bersama Sekretaris Desa tanpa berkoordinasi

jembatan, balai dusun, kantor desa, serta

dengan BPD dan masyarakat. Selain itu,

gedung posyandu. Namun, fakta di lapangan

Pemerintah Desa yang tidak berkomunikasi

menunjukkan

bahwa

yang

dengan LPM selaku tim pelaksana kegiatan

dilaksanakan

memang

tidak

dapat

pembangunan

fisik,

seperti

pembangunan ada,

tetapi

fenomena

dalam

pula

tidak

pencapaian

menyebabkan

searahnya

tujuan

dari

terhambatnya

semuanya berjalan dengan efektif, hal ini dapat

pembangunan. Adanya keselarasan tindakan

dilihat pada data yang tercantum dalam

dalam pelaksanaan alokasi dana desa sangat

lampiran, dalam tabel 1.3 pada kolom belanja

berhubungan dengan koordinasi yang terjadi di

langsung yang menyebutkan bahwa akan

dalam organisasi atau tim yang mengelola

dilakukan pembangunan gedung posyandu dan

alokasi dana desa. Oleh karena itu, berpijak

balai dusun dengan anggaran sejumlah Rp

pada data, fakta, serta fenomena yang ada,

11.526.000,00 dan Rp 34.160.000,00. Hasil

maka peneliti menulis skripsi ini dengan judul

dari pembangunan tersebut dapat dilihat pada

“Koordinasi Antar Tim Dalam Pelaksanaan

foto-foto di lapangan pada lampiran yang

Alokasi Dana Desa Di Desa Karya Baru

menunjukkan bahwa pembangunan gedung

Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang”.

posyandu

dengan

balai

dusun

tersebut

terbengkalai.

2.

Rumusan Permasalahan Bertitik tolak dari latar belakang di atas

Namun, di sisi lain pembangunan yang

maka rumusan permasalahan yang digunakan

telah direncanakan di dalam peraturan desa

adalah: Belum efektifnya koordinasi antar tim


2


dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karya

3.

Baru Kecamatan Marau Kabupaten

menurut

Suwarno

Handayaningrat (dalam Moekijat, 1994:6),

Ketapang.

koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-

Tujuan Penelitian

bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

4.

Selanjutnya,

daripada

bagian-bagian

selesai

pada

mengetahui bagaimana efektifitas koordinasi

waktunya,

yang dilakukan antar tim dalam pelaksanaan

memberikan sumbangan usaha-usaha secara

alokasi dana desa di Desa Karya Baru

maksimal,

Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.

keseluruhan.

Manfaat Penelitian a.

b.

sehingga

itu

agar

masing-masing dapat

diperoleh

hasil

secara

Menurut Drs. Soewarno Handayaningrat

Manfaat Teoritis

(dalam Moekijat, 1994:32) ada 2 (dua) jenis

Secara teoritis hasil penelitian ini adalah

koordinasi,

untuk menguji teori dan diharapkan dapat

koordinasi ekstern. Koordinasi intern terdiri

menjadi

atas: koordinasi vertikal, koordinasi horisontal,

bahan

kajian

pengembangan

ilmu

khususnya

bidang

pengetahuan

koordinasi

intern

dan

dan koordinasi diagonal.

manajemen

1) Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural,

pemerintahan, serta dapat menjadi dasar

di mana antara yang mengkoordinasikan

untuk melakukan penelitian secara lebih

dengan yang dikoordinasikan secara struktural

mendalam.

terdapat hubungan hierarkis. Hal ini dapat

Manfaat Praktis

juga dikatakan koordinasi yang bersifat

Secara

di

terhadap

yaitu

praktis

hasil

penelitian

ini

diharapkan dapat dijadikan rekomendasi dan bahan masukan bagi pengambil

hierarkis, karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando. 2) Koordinasi

horisontal,

yaitu

koordinasi

keputusan di setiap tingkat pemerintahan,

fungsional, di mana kedudukan antara yang

khususnya

dengan

mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan

koordinasi dalam pelaksanaan alokasi

mempunyai kedudukan setingkat eselonnya.

dana desa.

Menurut tugas dan fungsinya keduanya

yang

berkaitan

mempunyai kaitan satu dengan yang lain B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI 1.

Kerangka Teori

sehingga perlu dilakukan koordinasi. 3) Koordinasi

diagonal,

yaitu

koordinasi

Menurut James A.F. Stoner dan Charles

fungsional, di mana yang mengkoordinasikan

Wankel (dalam Moekijat, 1994:3) koordinasi

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi

adalah proses menyatupadukan tujuan-tujuan

tingkat

dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian-

dikoordinasikan, tetapi satu dengan lainnya

bagian atau bidang-bidang fungsional) suatu

tidak berada pada satu garis komando.

organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi secara efisien.


eselonnya

dibandingkan

yang

Menurut Tripathy dan Reddy (dalam Moekijat, 1994:39) ada 9 (sembilan) syarat

3


untuk mencapai koordinasi yang efektif,

pekerjaan

yakni:

berhubungan dan dapat ditempatkan di

1) Hubungan Langsung

dan

fungsi

yang

erat

bawah beban seorang pejabat pimpinan

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai

apabila

melalui hubungan pribadi langsung di

pengambilan tindakan yang diperlukan

antara orang-orang yang bertanggung

untuk koordinasi.

jawab.

Melalui

hubungan

pribadi

hal

ini

akan

mempermudah

7) Perumusan Wewenang dan Tanggung

langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan,

Jawab yang Jelas

pandangan-pandangan dapat dibicarakan

Wewenang

dan apabila terjadi kesalahpahaman, maka

mengurangi

akan dapat dijelaskan jauh lebih baik

pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi

ketimbang melalui metode apapun lainnya.

juga membantu mereka dalam pelaksanaan

2) Kesempatan Awal

yang

jelasa

pertentangan

tidak

hanya

di

antara

pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah

8) Komunikasi yang Efektif

dalam tingkat-tingkat awal perencanaan

Melalui komunikasi yang efektif tindakan-

dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya,

tindakan

sambil mempersiapkan rencana itu sendiri

pekerjaan

harus ada konsultasi bersama

tujuan perusahaan dapat dihindarkan dan

3) Kontinuitas

atau yang

pelaksanaan-pelaksanaan bertentangan

dengan

kegiatan-kegiatan keseluruhan staf dapat

Koordinasi merupakan suatu proses yang

diarahkan secara harmonis menuju ke

kontinu dan harus berlangsung pada semua

pelaksanaan tujuan perusahaan yang telah

waktu mulai dari tahap perencanaan

ditentukan.

4) Dinamisme

9) Kepemimpinan dan Supervisi yang Efektif

Koordinasi harus secara terus-menerus

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi

diubah mengingat perubahan-perubahan

oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi.

lingkungan baik intern maupun ekstern.

Kepemimpinan yang efektif menjamin

Dengan kata lain koordinasi itu jangan

koordinasi kegiatan orang-orang, baik

kaku.

pada tingkat perencanaan maupun pada

5) Tujuan yang Jelas Tujuan

yang

tingkat jelas

penting

pelaksanaan.

Pemimpin

yang

untuk

efektif membuat kepercayaan terhadap

memperoleh koordinasi yang efektif dalam

orang-orang bawahan dan memelihara

suatu organisasi. Suatu tujuan yang jelas

semangat kerja mereka.

dan diberitahukan secara efektif kepada

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD

kepala-kepala bagian dimaksudkan untuk

kabupaten/kota

menghasilkan keselarasan tindakan.

bagian dana perimbangan keuangan pusat

6) Organisasi yang Sederhana

dan

daerah

yang

yang

bersumber

diterima

dari

oleh

Struktur yang sederhana memudahkan

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit

koordinasi

10%

yang

efektif.

Pelaksanaan


(sepuluh

persen).

Nurcholis

4


(2011:89) mengungkapkan bahwa tujuan Alokasi Dana Desa adalah: 1) Menanggulangi

partisipatif

ini

menunjukan bahwa demokratisasi dan

kemiskinan

dan

mengurangi kesenjangan; 2) Meningkatkan

Perencanaan

transparansi

dijunjung

tinggi

dalam

pengelolaan ADD. Demokratisasi, yaitu

perencanaan

dan

dengan

melibatkan

tokoh-tokoh

penganggaran pembangunan di tingkat

masyarakat, ketua RT dan RW dalam

desa dan pemberdayaan masyarakat;

perencanaan pembangunan yang dibiayai

3) Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur perdesaan;

dari pertanggungjawaban ADD dengan

4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, rangka

sosial

ADD. Sedangkan transparansi tercermin

budaya

mewujudkan

dalam

peningkatan

sosial;

menginformasikan pertanggungjawaban

ketenteraman

dan

ketertiban masyarakat; 6) Meningkatkan masyarakat

pada

dalam

rangka

desa

kepada

menunjang

efektifitas

pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat

pelayanan

ADD

masyarakat. Untuk

5) Meningkatkan

laporan

Kabupaten

dengan

keputusan

yang Bupati

ditetapkan dan

Tim

Pendamping Tingkat Kecamatan yang

pengembangan kegiatan sosial dan

ditetapkan

ekonomi masyarakat;

Sedangkan sebagai pelaksana di tingkat

7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). keuangan

dibentuk

keputusan

Tim

Camat.

Pengawas

Pembangunan yang ditetapkan dengan

8) Meningkatkan pendapatan desa dan

Bantuan

desa

dengan

keputusan Kepala Desa. Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Tingkat kabupaten terdiri dari:

kepada

desa

1) Bupati sebagai Pembina;

selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa

2) Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;

(ADD) merupakan salah satu sumber

3) Kepala BPM, Pemdes, P dan K sebagai

pendapatan

desa

dan

penggunaan

terintegrasi dalam APBDesa. Oleh karena

penanggungjawab; 4) Kabid Pemdes dan PLD/K sebagai

itu perencanaan program dan kegiatannya

ketua;

disusun dalam Musyawarah Perencanaan

5) Kasubbid

dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

sekretaris;

Tapem,

PAD

sebagai

sebagai forum pembahasan usulan rencana

6) Kepala BAPPEDA sebagai anggota;

kegiatan pembangunan di tingkat desa

7) Kepala

dengan berpedoman pada prinsip-prinsip P3MD

(Perencanaan

Partisipatif

Pembangunan Masyarakat Desa).


Bagian

Keuangan

sebagai

Hukum

sebagai

anggota; 8) Kepala

Bagian

anggota;

5


9) Kasubbid

Pengembangan

dan

Lembaga Desa sebagai anggota;

3) Kepala Seksi sebagai anggota. Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

10) Staf Bidang Pemdes dan PLD sebagai anggota.

adalah: 1) Melaksanakan sosialisasi secara luas

Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

pada desa akan kebijakan, data dan

adalah:

informasi tentang ADD;

1) Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya; 2) Menentukan diterima

ADD

desa

yang

berdasarkan

rumusan yang telah ditetapkan; 3) Melakukan

dan

mengkoordinasikan

Musrenbangdes

besarnya

oleh

2) Membina

sosialisasi

dalam

wilayah

data

serta

kecamatan; 3) Mengumpulkan

mengintervensi rencana penggunaan

secara

luas

ADD untuk dicek silang dengan

kepada desa dan kecamatan tentang

APBDesa yang sudah ditetapkan agar

kebijakan, data, dan informasi tentang

tidak

ADD;

pembiayaan;

4) Memberikan

bimbingan

terjadi

4) Membantu

tumpang

Tinm

tindih

Pengawas

teknis/orientasi kepada Tim Pengawas

Pembangunan Desa dalam menyusun

Pembangunan

rencana

Desa

tentang

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa; 5) Melakukan masalah

teknis

penggunaan

ADD

beserta kelengkapannya; 5) Melakukan

pemeriksaan

fasilitasi

pemecahan

(verifikasi)

berdasarkan

pengaduan

pemantauan/pengendalian

pekerjaan dan terhadap

masyarakat serta pihak lainnya dan

proses kegiatan yang dibiayai dengan

mengkoordinasikan

ADD;

dengan

inspektorat; 6) Melakukan

6) Merekomendasikan usulan pencairan kegiatan

pembinaan,

ADD dari desa yang telah memenuhi

monitoring, dan evaluasi pelaksanaan

persyaratan

ADD bersama denga Tim Pendamping

kepada Bupati cq. Kepala BPM,

Tingkat

Pemdes, P dan KB;

Kecamatan

dalam

setiap

proses tahapan kegiatan;

7) Memfasilitasi

7) Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan

ADD

kepada

Bupati

dan

menyampaikannya

upaya

pemecahan

masalah dalam pelaksanaan ADD; 8) Menyusun

rekapitulasi

laporan

sebagai bahan untuk penyusunan dan

perkembangan pelaksanaan kegiatan

pengambilan kebijakan selanjutnya.

ADD.

Susunan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri atas tiga orang, yakni: 1) Camat sebagai ketua; 2) Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;


Susunan

keanggotaan

Tim

Pengawas

Pembangunan Desa, antara lain: 1) Kepala

Desa

sebagai

penanggungjawab;

6


2) Sekretaris Desa seabagai ketua;

4) Wakil Ketua II LPM sebagai anggota;

3) Kepala Urusan Pembangunan sebagai

5) Ketua

sekeretaris;

Perekonomian,

4) Salah satu kepala urusan sebagai

Lingkungan

anggota;

Tim Pengawas

Koperasi

Hidup

LPM

dan sebagai

Kegiatan

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan adalah: ADD

1) Melaksanakan kegiatan fisik;

adalah:

2) Mempertanggungkawabkan

1) Menyusun rencana penggunaan ADD

pelaksanaan

dengan mengacu hasil Musrenbangdes tahun

Pembangunan,

anggota.

5) Dua orang BPD sebagai anggota. Tugas

Seksi

sebelumnya

sebagai

bahan

penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

kegiatan

kepada

Tim

Pengawas Pembangunan Desa. 2.

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

deskriptif

kualitatif

yang

bertujuan

untuk

2) Melakukan monitoring dan evaluasi

menggambarkan keadaan objek penelitian dengan

terhadap pelaksanaan pembangunan

melakukan analisis. Lokus penelitian adalah Desa

desa yang dilaksanakan oleh Tim

Karya Baru yang terletak di Kecamatan Marau

Pelaksana Kegiatan.

Kabupaten Ketapang. Objek penelitiannya adalah

3) Meminta

keterangan

Tim

koordinasi antar tim dalam pelaksanaan alokasi

apabila

dana desa di Desa Karya Baru Kecamatan Marau

pelaksanaan realisasi fisik di lapangan

Kabupaten Ketapang. Adapun yang menjadi subjek

tidak sesuai dengan program kegiatan

penelitian adalah Kepala Bidang Pemerintahan

yang telah disusun di dalam APBDesa.

Desa dan PLD/K, Camat Marau, Kepala Desa

Pelaksana

kepada

Kegiatan

4) Melaporkan

perkembangan

Karya Baru, Bendahara Desa, Kepala Urusan

pelaksanaan kegiatan ADD secara

Pembangunan Masyarakat Desa, Ketua BPD,

periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat

Ketua LPM, dan tokoh masyarakat. Oleh karena

Kabupaten melalui Tim Pendamping

jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, maka

Tingkat Kecamatan.

yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti

Dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik,

sendiri. Teknik pengumpulan data melalui tiga

dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang

cara, yaitu teknik wawancara, observasi, dan

berada di bawah dan bertanggungjawab

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan

kepada Tim Pengawas Pembangunan Desa.

adalah model Miles dan Huberman dengan

Tim Pelaksanan Kegiatan ditetapkan dengan

prosedur antara lain: reduksi data, display data, dan

Keputusan Kepala Desa.

kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, teknik

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan terdiri atas:

keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data dengan jenis triangulasi sumber dan teknik.

1) Ketua LPM sebagai ketua;

Triangulasi

2) Sekretaris LPM sebagai sekretaris;

mewawancarai subjek penelitian yang berbeda-

3) Bendahara LPM sebagai bendahara;

beda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan


sumber

dilakukan

dengan

7


dengan tiga teknik, yaitu teknik wawancara,

langsung menyalurkan dana tersebut untuk

observasi, dan dokumentasi.

melaksanakan

kegiatan-kegiatan

yang

telah tercantum dalam perdes. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan atau sedang

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.

Koordinasi Antar Tim Dalam Pelaksanaan

berlangsung,

Alokasi Dana Desa Di Desa Karya Baru

memasuki tri-wulan selanjutnya, maka

Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.

proses perencanaan dengan mengadakan

a.

Pelaksanaan alokasi dana desa di Desa

musyawarah

Karya Baru telah melakukan kesempatan

kemudian berkonsultasi ke kecamatan

awal dengan berkoordinasi bersama semua

untuk memperoleh rekomendasi, hingga

pihak

tahap

proses permohonan pencairan ADD akan

perencanaan, yaitu BPD, LPM, perangkat

berulang kembali, begitu pula untuk tahap

desa,

selanjutnya.

yang

Kepala

Masyarakat. mereka

b.

terlibat

pada

Dusun,

Pada

tahap

berkumpul

di

dan

Tokoh

perencanaan Balai

Dusun

c.

Terdapat

jika

untuk

waktunya

membuat

telah

perdes,

beberapa permasalahan yang

menyangkut perumusan wewenang dan

Pesanggaran, karena Dusun Pesanggaran

tanggung

belum memiliki balai dusun, maka mereka

alokasi dana desa di Desa Karya Baru,

menggunakan

salah

kantor

desa.

Program-

jawab

satunya

dalam

pelaksanaan

adalah

kurangnya

program yang menjadi hasil musyawarah

pengawasan dari pihak kecamatan yang

akan dilaksanakan bergilir bagi setiap

berupa memverifikasi rancangan peraturan

dusun.

desa dan laporan pertanggungjawaban di

Adanya

kontinuitas

dapat

dalam pelaksanaan alokasi dana desa.

dilihat dari tahap-tahap dalam pelaksanaan

Kurangnya pengawasan ini karena pihak

ADD, mulai dari tahap perencanaan,

yang melaksanakan ADD dari desa, baik

kepala desa bersama perangkat desa, BPD,

itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun

LPM,

Bendahara

dan

koordinasi

masyarakat

melakukan

Desa

tidak

menjalankan

musyawarah untuk menentukan program

wewenang dan tanggung jawabnya dengan

apa saja yang menjadi prioritas, setelah

baik. Hal ini terlihat ketika pada tahap

program tersebut telah berbentuk perdes,

verifikasi yang harus dilakukan terhadap

kepala desa akan mengkoordinasikannya

rancangan peraturan desa dan laporan

dengan

pertanggungjawaban

Camat

untuk

memperoleh

oleh

pihak

rekomendasi dalam rangka pencairan dana

kecamatan, pihak desa tidak berkonsultasi

ADD, setelah mendapatkan rekomendasi

ke kecamatan secara langsung melainkan

maka kepala desa akan bertemu langsung

hanya melalui handphone, yaitu dengan

dengan pihak Pemdes di Kabupaten

menelepon camat, sehingga setelah itu

Ketapang untuk mengajukan permohonan

mereka bisa langsung datang kepada pihak

pencairan dana. Setelah disetujui dan

kabupaten untuk pencairan dana tanpa

ADD telah cair, maka kepala desa akan

verifikasi dari pihak kecamatan. Oleh


8


karena

itu,

ketika

memverifikasi maupun masih

kembali,

laporan terdapat

kabupaten

baik

LPM tidak mengerti mengenai ADD dan

perdes

pada tahap perencanaan beliau merasa

pertanggungjawaban

tidak pernah diundang. Beliau mengatakan

banyak

kekurangan-

bahwa pemerintah desa tidak pernah

kekurangan, seperti tidak menyertakan

membicarakan

dokumen yang berupa foto-foto yang

penunjukannya sebagai sekretaris LPM.

menunjukkan kemajuan program-program

Beliau baru mengetahui ketika ia dipanggil

yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan

untuk menandatangani dokumen saat ada

kurangnya pemahaman akan wewenang

pemeriksaan. Di samping itu, ketika beliau

dan

memutuskan

tanggungjawab,

melaksanakan

sehingga

tugas-tugasnya

dalam

kepadanya

untuk

mengenai

menghentikan

mereka

pekerjaannya, pihak desa seolah tidak

untuk

peduli dan tidak memberikan arahan lebih

melakukannya dengan benar dan sesuai

lanjut, sehingga bangunan yang setengah

prosedur.

jadi itu menjadi terbengkalai dan tidak

Komunikasi dalam pelaksanaan alokasi

terselesaikan.

dana desa di Desa Karya Baru jika dilihat

undangan

dari awal perencanaan memang telah

menghadiri

sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu

ADD mungkin dikarenakan Ketua LPM,

dengan

antar

yaitu Bapak Mensiran telah diundang

pemerintah desa dengan lembaga-lembaga

untuk menghadiri musyawarah tersebut.

kemasyarakatan desa, dan masyarakat.

Akan tetapi, peneliti tidak bisa melakukan

Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya

wawancara terhadap beliau karena beliau

terjadi permasalahan tidak rampungnya

telah meninggal dunia. Permasalahan yang

pembangunan, seperti pembangunan balai

diungkapkan

dusun dan gedung posyandu. Ketika

kurangnya komunikasi antara Pemerintah

proses

Desa Karya Baru dengan LPM. Tidak

tidak

d.

pihak

memiliki

kesadaran

musyawarah

pelaksanaan

berjalan,

anggota

bersama

pembangunan LPM

Mengenai

bagi

tidak adanya

Bapak

Te’Is

musyawarah

di

atas

untuk

perencanaan

menunjukkan

yang

efektifnya komunikasi dalam pelaksanaan

mengerjakannya hanya satu orang yang

ADD juga terlihat ketika pemerintah desa

kemudian dia memutuskan untuk berhenti

harus berkonsultasi untuk mendapatkan

mengerjakan

rekomendasi

dan

pembangunan gedung posyandu karena

rancangan

perdes

merasa tidak mendapatkan perhatian dari

pertanggungjawaban

pemerintah desa. Bapak Te’Is selaku

kecamatan.

pembangunan,

yaitu

sekretaris LPM memutuskan untuk tidak

e.

Kepemimpinan

verifikasi

Kepala

terhadap

dan

laporan

dari

pihak

Desa

dalam

melanjutkan pekerjaannya karena merasa

pelaksanaan alokasi dana desa di Desa

tidak

Karya Baru jika dinilai dari hubungan

mendapatkan

upah

atas

pekerjaannya. Berdasarkan observasi dan

pribadi

wawancara, Bapak Te’Is selaku anggota

dikoordinirnya dinilai sudah cukup baik


dengan

orang-orang

yang

9


karena

mereka

tinggal

di

dalam

pembuatan profil desa baru berjalan dan

lingkungan yang sama dan masih terdapat

belum selesai, sehingga data yang diperoleh

hubungan saudara dan kekerabatan di

peneliti hanya berupa gambaran umum yang

antara mereka, sehingga kepala desa bisa

tidak begitu detail.

lebih mudah mempengaruhi orang-orang

3.

Apresiasi

yang dikoordinirnya. Akan tetapi, dengan

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan

adanya hubungan yang dekat di antara

terima kasih kepada Kepala Desa Karya Baru

Kepala Desa dengan orang-orang yang

beserta

dikoordinirnya,

ketidaktegasan

masyarakat Desa Karya Baru, Camat Marau,

dalam pemberian instruksi dan peringatan

serta Kepala Bidang Pemdes dan PLD/K

sehingga terjadi beberapa pembangunan

Kabupaten Ketapang yang telah mengizinkan

yang terbengkalai. Hal ini disebabkan oleh

peneliti untuk melakukan penelitian di tempat

kepala desa yang hanya memberikan

tersebut

instruksi seperlunya saja sesuai dengan

memberikan bantuan kepada peneliti sehingga

rencana kegiatan, dan kurang memberikan

penelitian ini dapat terselesaikan.

muncul

perangkatnya,

dan

BPD,

kemudian

LPM,

telah

dan

banyak

dorongan untuk memotivasi bawahannya. Selain itu, minimnya insentif juga menjadi

DAFTAR PUSTAKA

kendala dalam pelaksanaan alokasi dana

Dharma, Agus. 2003. Manajemen Supervisi: Petunjuk Praktis Bagi Para Supervisor. Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada.

desa. 2.

Keterbatasan Studi Adapun keterbatasan penelitian yang dialami peneliti selama melakukan penelitian adalah Sekretaris Desa yang menjadi salah satu informan penting sedang dalam kondisi sakit sehingga

tidak

memungkinkan

untuk

Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. Kartono,

Kartini. 2011. Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

melakukan wawancara bersama beliau; para informan dari tim pelaksana di Desa Karya Baru sebagian besar memiliki kegiatan yang homogen dan dilakukan pada waktu yang

Lembaga Administrasi Negara. 2008. Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV: Koordinasi dan Hubungan Kerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

bersamaan, yaitu dari pagi hingga sore mereka bekerja di perusahaan tambang, sehingga

Moekijat. 1994. Koordinasi: Suatu Tinjauan Teoritis. Bandung: Mandar Maju.

peneliti harus pandai-pandai membagi waktu untuk melakukan wawancara dengan para informan tersebut karena waktu luang yang mereka miliki berada pada waktu yang sama, yaitu sore hingga malam; dan terdapat kesulitan dalam pengumpulan data, khususnya mengenai

profil

desa

karena

Muluk, Khairul M.R. 2007. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia. Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.

proses


10


Sugandha, Dann. 1988. Koordinasi: Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta: Intermedia. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Usman,

Husaini. 2006. Manajemen: Teori, Praktik,, dan Riset Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widjaja, A.W. 1993. Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa. Jakarta: Rajawali Press. Winardi. 2000. Asas-Asas Manajemen. Bandung: Mandar Maju.

Literatur Perundang-Undangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.


11

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UMVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DA}.I ILMU POLITIK

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan

A |x1i p6afianak, Kotak Pos 78124

[Iomepage : htQ://jurnalmatrasiswa.fi sip.untan.ac.id

Email :[email protected]

.

LEMBAR PERI\IYATAAI\I PERSETUJUAI\I TINGGAII/PUBLIKASI KARYA ILMIAH IINTTIK JT'RNAL EL.EKTROI\TIK MAIIASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpurq yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Namalengkap N[\lI / Periode lulus

:YOSEFINAAI{DINI :Er';20090,2512013

Fakultas/Jurusan :FISIP IILIvILIADMIMSTRASI EmailaddresyHP : [email protected]/082157238753 demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syard a&ninistrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Taqiungpur4 Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-hlusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

K(X}RDINASI AI\TTAR TIM DALAM PELAKSANAA}I ALOKASI DANA DESA DI DESA I(ARYA BANU KECAMATAN IUARAU KABTIPATEN KETAPAI\TG beserta perangkat yang diperlukan

(bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini,

Peagelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk p,urgkaian data (database), mendistribusikannyq dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media

I-r f

lain:

fulhext content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untrih kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penuli#pencipta dan atau penerbityang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pe*ge!*la bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalarn karya saya ini.

jurnal,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Mengetahui/disetujui

,l yn

Dibuatdi Pada

Tanggal

: Pontianak

: 5 Februari 2014

rl

Uarl U (YOSE FrNA ANTDTM)

segala

TIM DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KARYA BARU KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG. Yose Fina Andini. Yose Fina Andini

Recommend Documents