Tilep Anggaran. Ada Tangan-tangan Gelap PANTAU. PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendapat laporan

istimewa

PANTAU

Ada ‘Tangan-tangan Gelap’ Tilep Anggaran PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendapat laporan adanya ‘tangantangan gelap’ yang melakukan korupsi anggaran. Ini adalah kejahatan serius. 34

34 - 39 pantau.indd 34

MARET 2011

“

Saya menunggu laporan dan aduan. Bagi yang merasa dirugikan atau menjadi korban pemotongan anggaran, sampaikan langsung ke kantor saya. Namun, jangan fitnah, karena kita akan mengecek kebenarannya. Jika fitnah, juru fitnah akan mendapatkan ganjaran,” kata Presiden yang juga didampingi Wapres Boediono ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2011 di Gedung Bidakara, Jakarta, baru-baru ini. Acara ini diselenggarakan Oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai upay­a menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012. Kali ini mengambil tema Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyak. Beberapa menteri, di antaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Mendagri Gamawan Fauzi, serta seluruh kepala daerah turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Warta BPK

5/23/2011 10:52:42 PM

Presiden menyatakan anggaran pemerintah pusat dan daerah adalah instrumen penyelenggaraan negara yang penting. Perencanaan dan penyusunan anggaran yang baik akan menentukan kesuksesan pembangunan nasional. Dia menginstruksikan anggaran digunakan dengan baik dan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan itu, Presiden meminta agar para pejabat tak melakukan pemborosan atau bahkan korupsi anggaran ketika mengelola program daerah. Pemerintah pusat, ujarnya,   telah menjalin kerja sama dengan BPK untuk memastikan anggaran yang digunakan pengelola anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan akuntabel. Presiden tidak ingin uang yang diperoleh susah payah malah disalahgunakan. Penyalahgunaan ang­­garan ini akan melukai hati rakyat.  “Maka itu, saya ingin betul mengurangi tanda tangan surat pemeriksaan bagi pejabat pemerintah yang harus berhadapan dengan hukum manakala terjadi penyimpangan peng­­gunaan anggaran ne­ gara,” katanya. Presiden SBY mengingatkan untuk menyukseskan pembangunan 2012 diperlukan rencana yang baik, tepat, dan kredibel. “Khusus bagi ujung tombak pelaksanaan pemba­ngunan di daerahdaerah, kepemimpinan dan manajemen saudara-saudara, para kepala daerah, akan sangat menentukan,” ujar SBY.

Pemangkasan Anggaran

Kaitannya dengan anggaran, Pre­ siden lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/ 2011 yang diterbitkan 15 Maret 2011 menginstruksikan Warta BPK

34 - 39 pantau.indd 35

seluruh lembaga pemerintah dan nonpeme­rintah untuk melakukan penghematan dan pemangkasan anggaran.  SBY menilai selama ini banyak alokasi anggaran dalam APBN dan APBD yang dinilai boros dan tidak tepat sasaran. Untuk itu, Presiden menginstruksikan penghematan anggaran

minimal 10% pada 2011 di seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. “Sekarang sudah tercatat bisa dihemat anggaran sebanyak Rp16,8 triliun. Nanti akan kita bahas bersama DPR untuk penggunaan yang lebih tepat. Misalnya untuk infrastruktur dan menambah anggaran program kemiskinan,” katanya dalam jumpa pers

di Istana Merdeka, beberapa waktu lalu. Penghematan sebesar Rp16,8 triliun ini, kata Presiden, juga bisa dijadikan dana cadangan bilamana terjadi gejolak harga minyak dan harga pangan ditingkat dunia. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya lonjakan kenaikan harga dan energi. Presiden SBY juga me­ merintahkan dilakukan penghematan secara kon­krit. Seperti biayabiaya yang dinilai tidak efektif misalnya perjalanan dinas, pe­ nyelenggaraan seminar ataupun penggunaan ho­tel-hotel mewah se­ bagai tempat pertemuan. “Langkah penghematan lain juga dengan membatasi pengadaan kendaraan-kendaraan dinas, pembangunan ge­­ dung, kantor dan rumahrumah dinas ba­ik di pusat maupun di daerah. Kalau tidak memiliki urgensi, maka tidak perlu ditambah gedunggedung di pusat dan di daerah,’’ katanya Untuk APBN 2012, bersama dengan DPR, pemerintah akan ber­ upaya melakukan pe­ngu­­rangan atau pemangkasan signifikan biaya-biaya administrasi yang dirasa tidak penting. Sementara itu, pos untuk belanja modal akan ditingkatkan. Harapannya pertumbuhan ekonomi akan lebih riil terwujud. ‘’Untuk APBN 2011 yang sudah berjalan, nanti akan ada APBN perubahan. Untuk APBN 2012 yang sedang dirancang, termasuk pemda, akan jauh lebih efesien dan optimal dalam penggunaan anggaran negara,’’ kata SBY. dr MARET 2011

35

5/23/2011 10:52:42 PM

istimewa

PANTAU

Busyro Muqoddas, Ketua KPK

KPK Temukan Indikasi Korupsi di Sepakbola Nasional Merebaknya aroma korupsi yang menyeruak dari pembinaan persepakbolaan nasional ternyata bukan isapan jempol belaka. KPK menemukan tiga indikasi korupsi  dari 10 temuan hasil kajian pengelolaan bantuan sosial (bansos) APBD.

S

ebagaimana diungkapkan Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam pemaparannya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/4), dari 10 hasil temuan itu, tiga di antaranya bisa dikategorikan indikasi korupsinya sangat kuat. Namun demikian, masih harus dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikannya. Menurut Busyro, dalam melakukan penelaahan ini Tim Pengkaji KPK membagi temuan itu dalam dua aspek

36

34 - 39 pantau.indd 36

MARET 2011

utama. Pertama, menyangkut regulasi sebanyak tiga temuan. Kedua, yang berkaitan dengan tatalaksana ada tujuh temuan. “Tiga temuan yang berindikasikan korupsi masuk dalam dua aspek itu,” ujarnya. Dia menjelaskan kajian ini merupakan bagian dari kewenangan KPK dalam UU KPK Tahun 2002 yang didasarkan atas jumlah belanja sosial yang besar pada 2007-2010 mencapai Rp300,94 triliun. Jumlah itu terdiri

atas Rp48,46 triliun di tingkat daerah dan Rp252,48 triliun di tingkat pusat. Pihaknya, selama 2010 menerima 98 aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan bansos ini. Bahkan, hingga Maret 2011, KPK telah mengkaji penyalahgunaan bansos dan me­nemukan empat perkara sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap) dan satu lagi masih proses penyidikan. Atas temuan ini, sebagai tindak lanjut kajian kebijakan pengelolaan belanja bansos di pemda, Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan Kementerian Dalam Negeri dan pemda diharapkan  bisa segera membuat action plan atas saran perbaikan dan menyampaikan action plan tersebut ke KPK sebelum 4 Mei 2011. “Belanja sosial adalah bagian dari keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Untuk itu, penyalurannya harus dilakukan selektif, dengan menetapkan kriteria ketat, transparan dan akuntabel,” katanya. Dia mengungkapkan tiga temuan berindikasikan korupsi itu dikarenakan dilanggarnya asas umum pengelolaan keuangan daerah pada pengelolaan dana APBD bagi klub sepakbola, adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan serta dilanggarnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah dari APBD. Sementara itu, di hadapan 15 orang perwakilan daerah dari 33 provinsi , yang dihadiri juga oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga serta Menteri Dalam Negeri, M.Jasin meminta agar Menteri Dalam Negeri segera menerbitkan peraturan baru untuk menerapkan langkah ini. Namun, para pengelola sepakbola di daerah yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan belum siap jika peraturan itu diterapkan. Sebagaimana diungkapkan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, yang menaungi klub sepakbola Sriwijaya FC, meminta agar mereka diberi waktu untuk mencari Warta BPK

5/23/2011 10:52:43 PM

Infrastruktur terlantar

Kapten Aliansi Suporter Indonesia Jundan Hidayat menegaskan pihaknya mensinyalir adanya dugaan korupsi serta pemborosan dana APBD untuk pengelolaan klub-klub sepakbola itu. “Ada dugaan korupsi pemborosan dana APBD untuk pengelolaan klub sepakbola seharusnya klub sepakbola mencari dana sendiri,” kata Jundan di Kantor KPK. Dugaan praktik suap dan korupsi di dunia persepakbolaan, tambahnya, telah berimbas pada telantarnya infrastruktur sarana olahraga. Hal itu menyebakan banyaknya pemain muda yang berpotensi namun tak tersalurWarta BPK

34 - 39 pantau.indd 37

istimewa

dana alternatif. Selama ini, hampir semua klub sepakbola profesional di bawah nau­ ngan PSSI masih bergantung pada APBD. Ini dimungkinkan oleh keberadaan surat edaran Mendagri No. 426/2010 yang memungkinkan dana APBD digunakan membiayai klub profesional. Penggunaan Bantuan Sosial untuk membiayai Tim sepak bola sebenarnya memang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri karena bantuan sosial pada hakekatnya dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada masyarakat untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemberian bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus / tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya. Dari 15 klub Liga Super Indonesia, misalnya, baru empat yang bebas dari dana rakyat itu, yakni Arema, Persib Bandung, Pelita Jaya, dan Semen Padang. Klub lainnya mendapat dana antara Rp5 miliar dan Rp25 miliar setiap satu musim pertandingan. Sebelumnya , sekelompok pemuda yang tergabung dalam i Jambore Perubahan Sepak Bola Indonesia menuntut KPK segera menindaklanjuti dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disalur­ kkan ke klub sepakbola tersebut.

kan. “Walaupun ada dana APBD bukan untuk infrastruktur dan pemain muda. Gaji pemain asing selangit harus di audit karena uang APBD adalah uang rakyat,” tambahnya. Menurut Jundan, APBD untuk satu klub sepakbola dinilai sangat besar dan mendesak KPK untuk turun tangan. APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya dalam hal perencanaan anggaran untuk bantuan kepada Tim sepakbola dapat dianggarkan apa bila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib yang harus dipenuhi secara proposional. Koordinator ICW Danang Widoyoko juga berharap KPK segera turun tangan. “KPK harus koordinasi untuk penegakan hukum dan membersihkan korupsi terutama suap menyuap, sehingga klub bisa profesional,” kata Danang Widoyoko saat diskusi di Kantor ICW. Dia mencontohkan dalam studi yang dilakukan ICW terhadap Persatuan Sepakbola Indonesia Semarang (PSIS), dana yang dianggarkan mencapai Rp14 miliar. “Dana tersebut lebih besar dari anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp607 juta dan program pendidikan anak usia dini sebesar Rp1,4 miliar,” paparnya. Dari sisi prestasi, saat dana dikucurkan pada 2006 itu, PSIS menjadi juara dua di liga Indonesia. Namun, ironisnya

saat tidak mendapat dana pada tahun berikutnya, mereka langsung terdegradasi. ICW mengeluarkan data atas dugaan korupsi APBN dan APBD di tubuh PSSI serta sejumlah klub Liga Super Indonesia (LSI). ICW menduga dana yang dikorupsi setiap tahunnya mencapai Rp720 miliar. Angka itu dihitung dari dana yang disinyalir telah dikorupsi pengurus PSSI dan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi domisili klub sepak bola yang bernaung di bawah kompetisi PSSI. Sekadar informasi, terdapat sekitar 30 klub Divisi Utama dan 18 klub LSI yang bermain dalam kompetisi yang digelar PSSI setiap tahunnya. “Total kerugian Rp720 miliar,” ujar peneliti muda ICW Apung Widadi kepada wartawan di Gedung KPK. Apung mengatakan data dugaan korupsi PSSI itu sudah diserahkan ke KPK. “Untuk wilayah Semarang diperkirakan ada kerugian negara selama 2004 hingga 2009 sebesar Rp2,5 miliar,” ungkapnya. Modus yang digunakan dalam korupsi PSSI beragam dan selalu berganti setiap tahunnya. Saat didesak untuk membuka data korupsi yang dilakukan PSSI di daerah lainnya, Apung enggan mengungkapnya. Dia mengaku ICW akan terlebih dahulu melakukan studi kasus sebelum mengungkap data-data itu ke publik. “Kita akan lakukan studi kasus dugaan korupsi PSSI di 10 daerah lainnya,” ungkapnya. bd MARET 2011

37

5/23/2011 10:52:43 PM

PANTAU

Penegakan Peraturan Pegawai

S

ebuah Bagian Integral Dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan kini telah berlangsung selama 4 (empat) tahun, sejak ditetapkan pertama kali pada tahun 2007. Berbagai tahapan yang penting dalam inisiasi program ini telah rampung dilaksanakan. Mengingat pegawai (baca: sumber daya manusia) merupakan aset utama dalam organisasi, termasuk Kementerian Keuangan, perbaikan ki­ nerja pegawai merupakan elemen penting dalam berjalannya reformasi birokrasi. Khusus membicarakan tahun 2010, penegakan peraturan pegawai tetap dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini merupakan bukti nyata keseriusan pelaksanaan seluruh aspek reformasi birokrasi yang sedang berjalan. Pe­ningkatan jumlah pengenaan sanksi juga menunjukkan bahwa reformasi yang berlangsung, harus diakui tidak bisa secara seragam diikuti oleh segenap elemen Kementerian. Ke depannya, hal ini harus menjadi sebuah pelajaran untuk terus berbenah dan berbuat lebih baik lagi. Sebelum berbicara lebih jauh, penting untuk memahami jenis-jenis pengenaan sanksi yang diberikan kepada pegawai, sebab serta dampaknya terhadap pegawai. Peringatan dikenakan terhadap pegawai akibat melakukan pelanggaran atas Keputusan Menteri Keuangan mengenai penegakan disi­ plin kerja seperti diatur dalam KMK-15/KMK.01/UP.6/1985 tanggal 7 Januari 1985. Berdasarkan peraturan dimaksud, sanksi peringatan diberikan kepada pegawai yang melanggar disiplin kerja seperti: terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Bagi pegawai dimaksud diberi sanksi peri­ ngatan secara bertingkat mulai dari Peringatan Pertama, Peringatan Kedua, hingga Peringatan Ketiga. Selain itu, pegawai dimaksud juga hanya berhak atas remunerasi sebesar 75%, 50,% serta 25%. Hukuman dikenakan terhadap pegawai yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta perubahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pelanggaran dimaksud antara lain berupa pelanggaran integritas, penyalahgunaan wewenang, serta tidak melaksanakan tugas dengan baik. Terhadap pegawai yang dikenakan sanksi akibat pelanggaran integritas berupa hukuman ringan, sedang, serta berat, pegawai dimaksud hanya berhak atas remunerasi berturut-turut sebesar 25%, 10%, serta 5% atau 0%.

38

34 - 39 pantau.indd 38

MARET 2011

Pemberhentian Sementara adalah pemberian sanksi karena yang bersangkutan ditahan oleh pihak berwajib karena didakwa melakukan suatu pekanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1966. Terhadap pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara pembayaran remunerasinya sebesar 0% selama pemberhentian sementara. Perlu diketahui, berdasarkan PMK-86/PMK.01/2010 tanggal 21 April 2010 Tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keua­ ngan, terjadi perubahan pembayaran remunerasi bagi pegawai yang sedang menjalani pengenaan sanksi akibat pelanggaran peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2011. Review Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perbaikan ki­ nerja pegawai merupakan elemen penting dalam pelaksanaan reformasi, itu merupakan fakta. Namun demikian, perbaikan organisasi tentu harus dilakukan secara komprehensif, sehingga mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pegawai untuk mencapai kinerja optimal. Tahun-tahun awal sebagai proses inisiasi dari program reformasi birokrasi, berbagai perbaikan organisasi telah dilakukan, seperti penyempurnaan standar operasi dan prosedur, pemberian remunerasi yang memadai, termasuk sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Ketika secara organisasional Kementerian Keuangan su-

Warta BPK

5/23/2011 10:52:43 PM

dah berbenah, maka penegakan peraturan bagi pegawai layak untuk dilaksanakan secara utuh. Diharapkan, outputnya adalah kinerja Kementerian serta pelayanan publik yang lebih baik lagi. Tabel 2 dan tabel 3 memberikan gambaran pelaksanaan penegakan peraturan kepegawaian di Kementerian Keuangan sejak tahun 2006 s.d. 2010. Banyaknya jumlah pegawai yang menerima sanksi di satu sisi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi –termasuk penegakan peraturan- dijalankan dengan sungguhsungguh. Meskipun demikian, di lain sisi, banyaknya penge­ naan sanksi menunjukkan bahwa masih adanya perilaku pegawai yang belum sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang sedang berlangsung. Apabila dirunut secara kronologis, terlihat adanya lonjakan yang signifikan dalam periode 3 (tiga)tahun terakhir. Hal ini diakibatkan pene­ gakan peraturan pegawai –sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi- telah dijalankan secara utuh, beserta elemen-elemen pendukung lainnya. Elemen pendukung yang dimaksud misalnya, pemantauan kehadiran pegawai secara elektronis, yang bagi sebagian pegawai, hal ini merupakan sebuah terapi kejut, sehingga pegawai yang belum terbiasa dengan tingkat disiplin yang tinggi relatif terbatabata dalam mengikuti perkembangan ini. Bagi pegawai yang masih memerlukan peningkatan disiplin, pengenaan sanksi peringatan diharapkan mampu memberikan pe­ ngendalian korektif, sekaligus preventif, sehingga mampu mencegah pelanggaran kedisiplinan serupa. Tabel 4 dan tabel 5 menyajikan data pengenaan sanksi hukuman disiplin berat bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan selama reformasi birokrasi s.d. sejauh ini. Data di atas menunjukkan kecenderungan yang sama dengan penge­naan sanksi secara umum. Terlihat bahwa selama peri-

Warta BPK

34 - 39 pantau.indd 39

ode tahun 2006 s.d. 2010, pengenaan sanksi hukuman berat di lingkungan Kementerian Keuangan relatif mengalami peningkatan. Namun demikian, secara persentase, pengenaan sanksi hukuman berat dibanding keseluruhan pengenaan sanksi mengalami penurunan, yaitu secara berturut-turut sebesar 25%, 26%, 19%, 17% dan 11%. Hal ini merupakan salah satu implikasi dari perbaikan sistem dan prosedur yang diberlakukan melalui reformasi birokrasi, sehingga semakin mampu dalam mencegah serta mempersempit ruang gerak pelanggaran bagi pegawai Kementerian Keuangan. Reformasi birokrasi bukan kegiatan yang diharapkan selesai dalam tempo singkat. Perubahan pola pikir, budaya dan karakter tentu memerlukan waktu. Berbagai strategi yang diterapkan, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, diharapkan mampu menjadi katalis bagi perbaikan birokrasi Kementerian Keuangan yang lebih berdaya guna, bersih, disiplin dan tentunya mampu menjaga inte­gritas. Data-data dan informasi sebagaimana disebutkan di atas memberikan gambaran tentang apa yang dicapai dan bagaimana upaya yang telah dikerahkan sejauh ini, demi tercapainya kualitas birokrasi yang lebih bersih disiplin dan berintegritas dan layanan publik yang lebih baik lagi. MARET 2011

39

5/23/2011 10:52:44 PM

GALLERY FOTO >> foto-foto: rianto prawoto

Pimpinan BPK RI menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Budiono bersama beberapa menteri di Istana Kepresidenan pada 11 April 2011 dalam rangka penyerahan IHPS semester II 2010.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyerahkan IHPS semester II 2010 kepada Ketua DPR RI Marzuki Ali pada 5 April 2011 di Gedung DPR/MPR.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Plh. Anggota VII BPK Ali Masykur Musa, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, dan Auditor Utama AKN VII Ilya Avianti bersama Pimpinan Direksi 27 Perusahaan BUMN setelah Penandatanganan MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sebagai sarana dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada 12 April 2011 di Auditorium BPK.

Pelantikan Dr. Bambang Pamungkas, MBA, Ak sebagai Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Daerah pada 25 April 2011 di Auditorium BPK.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota V BPK Sapto Amal Damandari dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan saat melakukan pengarahan kepada para kepala perwakilan BPK dalam acara perumusan pedoman pemeriksaan LKPD pada 20 April 2011.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Plh. Anggota VII BPK Ali Masykur Musa, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, dan Auditor Utama AKN VII Ilya Avianti bersama Pimpinan Direksi 10 Perusahaan BUMN setelah Penandatanganan MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sebagai sarana dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada 7 April 2011 di Auditorium BPK.

40

APRIL 2011

40 - 41 galeri foto.indd 40

Warta BPK

5/23/2011 11:06:29 PM

Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki, Auditor Utama AKN II Syafri Adnan Baharudin, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi dan stafnya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan bi.

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan menghadiri konferensi dua tahunan Australasian Council of Auditor General (ACAG) dan Australasian Council of Public Account Committee (ACPAC) ke-11 di Perth, Australia Barat pada 26-30 April 2011.

Ketua BPK Hadi Poernomo, mantan Ketua BPK Anwar Nasution, Anggota III BPK Hasan Bisri, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Ny. Abdullah Zainie saat peluncuran SIPUSPA BPK RI dan Launching buku mantan Wakil Ketua BPK (almarhum) Abdullah Zainie pada 4 April 2011.

Ketua BPK Hadi Poernomo bersama dengan pimpinan lembaga negara di MPR.

Kepala Biro Humas dan Kerjasama International BPK Bahctiar Arif dan Ratih Dewi Puspita, Kepala Bagian Media BPK, dalam press lunch IHPS II pada 4 April 2011.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) di Gedung Umar Wirahadikusumah, Jakarta.Tujuan kunjungan ini adalah untuk mempelajari penerapan Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) dalam pemeriksaan keuangan di BPK pada 11 April 2011

Warta BPK

40 - 41 galeri foto.indd 41

APRIL 2011

41

5/23/2011 11:06:54 PM

KOLOM

Konflik Kepentingan Kepengurusan Sepakbola Oleh : Gunarwanto, Plt. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan BPK

S

istimewa

epakbola adalah olahraga paling populer di dunia. Tidak terkecuali di Indonesia. Klub sepakbola bertebaran di mana-mana. Mulai dari yang amatir di kampung-kampung, sampai yang profesional yang bermain di kompetisi liga Indonesia. Sepakbola di Indonesia sudah berkembang tidak sekadar sebagai kegiatan olahraga, akan tetapi sudah menjadi industri yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Selain itu, sepakbola juga diyakini bisa menaikkan gengsi (prestige) suatu daerah. Oleh karena itu, tidak mengherankan saat ini hampir semua pemerintah daerah (pemda) mempunyai klub sepakbola yang berkompetisi di liga Indonesia. Beberapa klub itu didukung oleh pemain asing dengan bayaran sangat tinggi. Imbasnya, anggaran yang diperlukan juga sangat besar. Begitu istimewanya keberadaan klub sepakbola bagi suatu daerah sehingga pengurusnya juga didominasi oleh para pejabat pemda. Mereka biasanya melibatkan bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, se­ kretaris daerah, pejabat pe­ ngelola keuangan (kepala dinas), atau pimpinan DPRD. Sebagai contoh, Ketua Umum Persikota dijabat oleh Wahidin Halim yang juga Wali Kota Tangerang. Sementara itu, tetangga dekatnya, Persita dikomandani oleh Ismet Iskandar

42

42 - 43 KOLOM.indd 42

MARET 2011

sebagai ketua umum yang saat ini juga menjadi Bupati Tangerang. Demikian pula, Ketua Umum Persema dipegang oleh Peni Suparto yang juga Wali Kota Malang. Dari Jawa Barat, kesebelasan Maung Bandung, Persib, diketuai oleh Dada Rosada yang menjabat sebagai Wali Kota Ban­ dung. Deretan para kepala daerah yang menjadi ketua klub sepakbola di daerah masih panjang jika disebutkan satu persatu. Keterlibatan para pejabat pemda itu diyakini menjadi jaminan untuk memberikan kemudahan penyediaan fasilitas dan dana untuk pengurusan sepakbola. Para pejabat tersebut mempunyai akses langsung dalam penyediaan fasilitas dan dana, termasuk dalam pencairanmya. Namun demikian, rangkap jabatan itu sa­ ngat rawan terjadi konflik kepentingan. Tidak dapat dipungkiri, sampai saat ini pendanaan klub sepakbola masih bergantung dari kas pemda. Sebut saja pada 2010, dari informasi berbagai media massa, Persema Malang memperoleh kucuran dana APBD sebesar Rp18 miliar, Persela Lamongan sebesar Rp11,5 miliar, Persija Jakarta Rp40 miliar, PSPS Pekanbaru mendapat Rp7,5 miliar, dan masih banyak lagi hal sama di daerah lain. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada awal 2011, masih ada sekitar 90% klub-klub sepakbola di Indonesia yang masih mengandalkan APBD. Potensi konflik kepentingan dapat terjadi dalam proses pengalokasian anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan. Di satu sisi, sebagai bupati, wali kota, sekretaris daerah, kepala dinas, atau pimpinan DPRD, mereka dapat memberikan kemudahan penyediaan dana dan sarana Warta BPK

5/23/2011 11:09:58 PM

dengan membantu pengalokasian anggaran dalam pembahasan APBD, termasuk proses pencairannya. Di sisi lain, sebagai ketua klub sepakbola, mereka harus mempertanggung­­ja­ wab­­kan seluruh penggunaan dana yang berasal dari APBD kepada pemda. Dengan posisi rangkap jabatan seperti itu, seorang ketua klub sepakbola yang juga kepala daerah atau pejabat pemda yang lain, akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana klub yang berasal dari APBD kepada dirinya sendiri. Dengan pro­ ses demikian, dapat timbul ketidakobjektifan dalam menilai kecukupan dan keabsahan bukti pertanggungja­ wabannya. Akibatnya, sulit dihindari potensi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dananya. Indikasi ke arah itu bisa dibaca dari hasil peme­ riksaan BPK. Di beberapa daerah, BPK menemukan penggunaan dana untuk klub sepakbola yang bukti pertanggungjawabannya tidak lengkap dan diragukan keabsahannya. Artinya, ada potensi sebagian di antaranya digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya atau bersifat fiktif. Pemeriksaan lebih dalam atas temuan BPK itu dapat membuktikan apakah ada indikasi penyalahgunaan dana/korupsi sebagai akibat konflik kepentingan dalam pengelolaan dan Warta BPK

42 - 43 KOLOM.indd 43

pertanggungjawabannya. Melihat fak­ta tersebut, sangatlah bijaksana meninjau kembali tradisi seorang pejabat daerah menjadi pengurus klub sepakbola. Terlalu sayang jika mereka harus terjebak dalam lubang konflik kepentingan yang bisa merugikan masyarakat dan negara.

Perlu dilarang?

Memang, hingga saat ini belum ada ketentuan yang melarang seorang pejabat publik menjabat sebagai ke­ tua klub olahraga. Namun, ada baik­ nya semangat yang ada pada Pasal 40 UU Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) dijadikan rujukan. Pasal 40 UU SKN mengatur larangan bagi pejabat publik menjadi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Sebagai lembaga yang melakukan pembinaan terhadap olahraga di Indonesia, KONI menerima alokasi pendanaan dari APBN. Jika Ketua KONI dipegang oleh seorang pejabat publik, maka potensi terjadi konflik kepen­tingan sangat besar sehingga akan mengganggu proses pertanggungjawa­ban penggunaan dananya. Jika mengambil semangat aturan tersebut yang bermaksud menghindarkan pe­luang terjadinya KKN, sebaiknya ke­tua klub sepakbola daerah tidak perlu dijabat oleh seorang pejabat publik. Sampai saat ini, sebagian besar

klub masih sangat bergantung kepada kucuran dana dari pemda. Tanpa dana dari kas daerah boleh dikatakan klub tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, sangat rentan terjadi konflik kepentingan jika ketuanya seorang kepala daerah atau pejabat publik yang lain. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum kalau pos anggaran belanja bantuan sosial/hibah, yang menjadi sumber pendanaan sepakbola di daerah, merupakan pos yang rawan disalahgunakan. Sebagai kepala daerah, tanpa harus menjadi ketua klub, sebenarnya tetap dapat mendukung dan membina persepakbolaan di daerahnya Akan lebih bijaksana jika ke depan pemerintah secara tegas melarang penggunaan APBD untuk membiayai klub-klub sepakbola profesional. Larangan ini akan memberikan manfaat untuk menghilangkan ketidakadilan, di mana angggaran untuk klub sepakbola bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan anggaran untuk urusan wajib pemda dan pembinaan olah raga yang lain. Selain itu, juga menghindarkan kepala daerah dan pejabat publik yang lain terjebak dalam lubang konflik kepentingan dan korupsi. Perlu diingat, sudah terlalu banyak pejabat publik yang terjerat kasus korupsi karena terjebak konflik kepentingan. Apakah hal ini tidak cukup menjadi pelajaran? MARET 2011

43

5/23/2011 11:09:58 PM

ROAD TO WTP

Pemerintah Kota Tangerang

Opini WTP, Sasaran Antara yang Strategis

P

Bagi Pemerintah Kota Tangerang yang dipimpin H. Wahidin Halim dan H. Arief R. Firmansyah, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan sasaran antara yang strategis untuk menggapai tujuan akhir yakni membangun pemerintahan yang transparan dan accountable. Dengan opini WTP dari BPK ini Pemkot Tangerang berharap adanya trust dari masyarakat bahwa apa yang dilkukan Pemkot Tangerang semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tangerang . Berikut wawancara dengan Wakil Wali Kota Tangerang H Arief R. Firmansyah disela-sela persiapan peresmian Sistem Pengawasan Daerah yang akan dilakukan Menpan di Kecamatan Pinang, belum lama ini. 44

APRIL 2011

44 - 46 ROAD TO WTP.indd 44

ada 2006, laporan keuangan Peme­rintah Kota Tangerang masih mendapat opini WDP. Namun, pada 2007, 2008, 2009 mendapat opini WTP. Pembenahan apa saja yang dilakukan saat itu? Modal utama kami adalah komitmen dari pimpinan tertinggi, yakni wali kota, hingga ke staf paling bawah. Sebagai penyelenggara pemerintahan kami dituntut untuk bertang­ gung jawab dan membangun sistem peme­ rintahan yang capable dan transparan. Mulai 2005 kita terus menerus memperbaiki sistem pengawasan pengelolaan keuangan. Langkah berikutnya, kita membuat sistem untuk mengantisipasi terjadinya temuan atau penyalahgunaan aturan. Oleh karena itu, ti­ dak hanya dari inspektorat yang digerakkan, akan tetapi dari seluruh komponen diwajib­ kan mensosialisikan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Kita ambil contoh tentang perubahan dari Kepres No.80 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kepres No.54 . De­ ngan adanya perbaikan ini, seluruh pejabat di Pemkot Tangerang diwajibkan oleh Wali Kota Tangerang, H. Wahidin Halim untuk tes sertifikasi Keppres No. 54 tersebut. Itu artinya seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Tangerang harus tahu dan pahan betul aturanaturan pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, opini WTP dari BPK se­ benarnya hanya sasaran antara. Target tera­ khirnya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, accountable di mata masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Tangerang sendiri. Kalau hitungan waktu, berapa lama itu diperlukan? Kalau bicara waktu, ya terus-terusan . So­ sialisasi dan pemahaman itu harus kita laku­ kan berulang-ulang sampai mereka mema­ hami dan bisa mengimplementasikan dalam sikap dan perilakunya. Jadi, setiap ada bimbi­ Warta BPK

5/23/2011 11:17:24 PM

ngan teknis, saat apel, evaluasi rutin, bahkan saat ada acara-acara terten­ tupun selalu kami menyisipkan dan mengingatkan agar komitmen kita un­ tuk membangun pemerintanan yang bersih , accountable dan transparan itu terus melekat. Sebenarnya, kalau kita dalami, pelaksanaan pemerintah daerah ini sudah ada jalur yang selalu mengait­ kannya dengan aturan-aturan. Hanya saja, terkadang ada peraturan baru atau perubahan tertentu. Hal inilah yang harus terus di sosialisasikan se­ hingga kalau ada pejabat yang meng­ hadapi keragu-raguan, segera mena­ nyakan ke Inspektorat. Biasanya Inspektorat kemudian melakukan koordinasi dengan BPK, BPKP, Kejaksaan dan lembaga terkait lainnya sehingga tidak terjadi multi­ tafsir terkait peraturan yang menim­ bulkan keraguan tadi. Hal ini penting karena kamipun menginginkan hasil pembangunan yang baik, tepat sasa­ ran dan aman khususnya bagi aparat kita. Dari kerja keras itu, apa yang di­ lakukan Pemkot Tangerang telah di­ jadikan contoh bagi kabupaten /kota yang mengadakan studi banding atau belajar ke sini. Tahun lalu, tercatat 300 kabupaten /kota yang melaku­ kan studi banding ke Tangerang. Jadi, pentingnya melaksanakan tata keua­ ngan yang baik ini selalu kita sosiali­ sasikan dan kita tanamkan bagi para pejabat Pemkot Tangerang dan para jajarannya. Apakah ada kaitannya langsung dengan opini WTP dari BPK? Bagi Pemkot Tangerang, opini WTP adalah sasaran antara yang penting dan strategis. Namun, tar­ get terakhirnya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, transpa­ ran, accountable di mata masyara­ kat. Sebagai pelayan masyarakat dan pengemban amanat rakyat, kami harus mampu melaksanakan pen­ gelolaan keuangan daerah sebaikbaiknya . Dengan adanya opini WTP yang diberikan BPK, masyarakatpun akan percaya dan menilai pemerin­ Warta BPK

44 - 46 ROAD TO WTP.indd 45

tahan Pemkot Tangerang ini credible. De­ngan demikian, apapun yang kita lakukan akan mendapat dukungan dari masyarakat karena apa yang kita lalukan itu semata-mata untuk mensejahterakan mereka. Tidak mengherankan bila dalam Pilkada 2008, suara Wahidin Halid mencapi hampir 90%. Hasil ini meru­ pakan refleksi dari akuntabitas, kapa­ bilitas, dan kredibilitas yang akan dijaga dan diteruskan oleh pajabatpejabat Pemkot Tangerang. Disamping mendapaatkan opini WTP dari BPK apa masih ada catatan-catatan? Masih. Catatan-catatan itu umum­ nya terkait masalah administrasi. Meskipun catatan itu terus menurun dibandingkan dengan tahun sebelum­

tafsir dalam pencatatan. Hal ini ter­ jadi karena adanya latar belakang disiplin pendidikan yang berbeda. Guna meminimalisir ini pemda dan pemkot membuat sistem yang kita sebut Sistem Perencanaan Keuangan Daerah. Dengan adanya sistem ini pelaksana tinggal masuk-masukin ke aplikasi yang terintegrasi (link) ke inspektorat sebagai leading centre di bidang pengawasan kita dan ke BPK. Benarkah Pemkot Tangerang selalu memulai audit internal secara per item? Persis. Jadi sejak awal kita sudah komit untuk menjalankan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) secara profesional. Peraturan yang jumlah­ nya banyak harus kita laksanakan, kadang-kadang overlapping. Untuk

nya , PR harus segera diselesaikan. Karena itu, kita juga tidak henti-henti­ nya melakukan konsultasi dengan pi­ hak-pihak lain. Bahkan, dalam rangka mengikis adanya penafiran yang ber­ beda-beda yang sering muncul seba­ gai catatan itu, kami telah memba­ngun pusat konsultasi. Leading centre-nya Inspektorat. Kenapa? Hingga sekarang ter­ kadang memang masih ada multi­

menghindarinya , sejak awal kami memantau, melakukan koordinasi, mengaudit, dan mengumumkan . Jadi jangan sampai menumpuk dan ran­ cu sehingga nantinya akan menjadi temuan-temuan. Pengawasan ini kami lakukan secara berjenjang mulai dari staf, kemudian Kasi, Kabid dan sete­ rusnya. Pengawasan yang terintegrasi ini lininya ada di bawah Inspektorat. Jadi harus kompak dan semangatnya . APRIL 2011

45

5/23/2011 11:17:24 PM

ROAD TO WTP “Tidak ada dusta di antara kita”. Rasa tanggung jawab inilah yang akan kami dorong terus karena se­ mangat wali kota Tangerang dalam melaksanakan reformasi birokrasi ini adalah “membangun transparansi publik yang akuntable”. Ini harga mati. Pemkot Tangerang yakin pem­ bangunan bisa berjalan dengan baik kalau ada trust dari masyarakat. Ma­ syarakat adalah stakeholder yang tak terpisahkan dengan pemerintah. Bagaimana Pemkot Tangerang menghadapi rencana penerapan eaudit dari BPK? Sebenarnya sejak tahun kemarin, sejak Kepala Perwakilan BPK Pak

oleh pemerintah kota di bawah kepe­ mimpinan Wahidin Halid. Jadi kami justru berharap program Pemerintah Kota Tangerang nantinya tidak ha­ nya berkembang secara parsial, tetapi komprenhensif sehingga semua bisa ter –link oleh e-audit. Sebagai contoh, Pemkot Tangerang saat ini menjadi satu-satunya kota di Provinsi Banten yang LPSE nya sudah dilakukan melalui online. Jadi semua pengadaan barang, jasa, konsultan dilakukan dengan layanan secara elektronik. Kita mengimplementasi­ kan masalah ini hanya dalam waktu bebe­rapa bulan. Februari launching, Mei beberapa paket mulai kita lelang

Nyoman, kita sudah menyampaikan bahwa sejak 2010, kami sudah mem­ persiapkan SIPPKD (Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah). Waktu itu kita sudah memin­ ta agar hal ini bisa diakses oleh BPK selaku auditor independen. Dengan demikian bila ada temuan-temuan, su­ dah sejak awal bisa diarahkan. Jadi Pemkot Tangerang jus­ tru senang dan menunggu imple­ mentasi e-audit karena semangat transparansi yang terus didorong

secara terbuka melalui online. Ren­ cananya pada 2011 semua penga­daan barang kita lelangkan secara online. Apa masih ada kendala masalah e-audit yang akan diterapkan BPK? Begini, sebenarnya e-audit yang kita sepakati dengan BPK itu ma­ sih dalam tahap awal. Dalam tahap awal ini, e-audit yang bisa dilak­ sanakan masih terbatas pada aset dan pendapatan yang kita link ke sana. Yang lainnya, belum bisa karena kami sedang mempersiapkan memba­ngun

46

APRIL 2011

44 - 46 ROAD TO WTP.indd 46

Sistem Peren­canaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ke depan kalau semuanya sudah terintegrasi, kita ingin­nya semuanya link ke BPK. Mu­ lai perencanaan sampai pertanggung­ jawaban dengan sistem online. Contohnya begini. Sekarang ini kita sedang membuat jaringan Sistem Pengawesan Daerah berbasis Egover­nment menggunakan wireless. Jadi semua kecamatan kota Tangerang akan kita lengkapi dengan sistem ini sehingga semua kecamatan sistem reportnya secara online. Jadi temuantemuan itu bisa sesegera mungkin diatasi dan dikontrol karena semua itu melibatkan pihak ketiga. Bahkan, dalam hal ini kita juga akan minta sin­ ergi dari BPK untuk ikut mengawasi pembangunan yang dilakukan Pem­ kot Tangerang, tidak perlu menunggu proyek selesai. Bagaimana SDM berbasis TI yang dimiliki Pemkot Tangerang? Kita melaksanakan pengemba­ ngan TI sebagai pendukung E-gover­ nment di Pemkot Tangerang itu sifatnya kontinu improvement. Ber­ kesinambungan untuk kita bangun bersama. Tenaga sarjana TI kita un­ tuk bidang infokom baru sekitar 25 orang. Untuk keseluruhan memang kita masih membutuhkan dukungandukungan SDM yang mumpuni. Se­ mentara itu, untuk saat ini kita meng­ atasinya dengan membuat aplikasi yang sifatnya menyeluruh dan kom­ prehensif. Sekalipun SDM masih terbatas, sudah banyak pelayanan publik Pem­ kot Tengarang yang dilakukan secara online. Nah, yang akan kami resmikan besok di Kecamatan Pinang, adalah pelayanan publik secara desentra­ lisasi. Jadi ada beberapa pelayanan publik yang dulu harus diselesaikan di wali kota, sekarang cukup di ke­ camatan karena kita telah membuat jaringan online dari kantor wali kota ke kecamatan-kecamatan Tangerang. Jadi, bukan pelayanan satu atap, te­ tapi pelayanan satu kota. Atapnya ba­ nyak, tetapi terintegrasi melalui jari­ ngan ke wali kota. bd/tri Warta BPK

5/23/2011 11:17:27 PM

BPK DAERAH

BPK Perwakilan Provinsi Papua

Hambatan Tak Surutkan Tugas

Hambatan dalam menjalankan tugas pemeriksaan banyak terdapat di sini. Mulai dari kondisi alam sampai pola pikir para pimpinan daerah. Namun, hal itu tak menyurutkan BPK Provinsi Papua untuk menjalankan tugasnya.

P

rovinsi Papua dikenal seba­ gai wilayah yang sebagian besar hanya bisa diakses melalui jalur transportasi udara. Ini tak lain disebabkan masih ba­nyaknya pegunungan dan hutan belantara. Tak heran di provinsi ini terdapat 433 lapangan terbang. De­ ngan kata lain, transportasi udara menjadi sarana vital untuk meng­ hubungkan satu daerah dengan dae­ rah lain. Selain itu, moda angkutan laut juga kerap digunakan. Kondisi demografi masyarakat Papua masih banyak tinggal di peda­ laman, berkelompok dengan ma­ sing-masing suku. Bahkan, masih ada Warta BPK

47 - 52 bpk daerah.indd 47

Haedar, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua

suku primitif dijumpai di provinsi ini, terutama di pedalaman. Pendidikan

formal tentu sulit untuk mencapai daerah-daerah itu. Belum lagi masalah infrastruktur. Dengan kondisi daerah yang terpen­ car-pencar dan di pedalaman tentu minim sarana dan prasarana. Hanya beberapa daerah yang bisa dikatakan representatif seperti di Jayapura, ibu kota provinsi pulau paling timur di Tanah Air itu. Kekurangan dan keterbatasan ini diakui Kepala BPK Provinsi Papua Haedar. Dia menganggap situasi itu sebagai tantangan dalam menjalan­ kan tugas. Alhasil, sejauh ini masih bisa diantisipasi sebaik mungkin. “Pada umumnya transportasi melalui udara. Hanya ada beberapa kabupaten yang bisa dijangkau lewat darat seperti Kota Jayapura, Kabupa­ ten Jaya­pura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi. Sisanya melewati udara dan laut,” paparnya belum lama ini. Bahkan, lanjutnya, ada daerah yang tidak bisa dicapai dengan satu penerbangan tetapi sampai tiga kali. “Ada juga lewat udara dua kali kemu­ dian dilanjutkan dengan perjalanan darat. Inilah kondisinya. Sampai se­ jauh ini, kendala-kendala itu masih bisa kita kami atasi. Kecuali kalau misalnya di suatu daerah terjadi keru­ suhan atau perang antarsuku.,” jelas Haedar. Hal senada disampaikan Kepala Sub Auditorat Papua 3 BPK Provinsi Papua Nur Budi Setiawan. Faktor alam dan infrastruktur yang kurang mendukung menjadi hambatan yang sudah lumrah. “Di daerah tertentu listrik tidak ada, telepon tidak ada. Kita benarbenar prihatin. Makanya, kita kema­ rin sepakat dengan teman-teman. Kita patungan untuk investasi, satu saja telepon satelit, untuk modal kita ke tempat-tempat itu. Belum nanti kalau di lapangan, kita ke daerah-daerah, menggunakan perahu atau speed boat karena rawa-rawa. Bahkan, kita sam­ pai terdampar selama 8 jam, tidak ada air,” ungkap Nur Budi. Dalam hal pendekatan dengan APRIL 2011

47

5/23/2011 11:25:33 PM

BPK DAERAH pejabat di Papua, berbeda dengan daerah lainnya. “Kalau kita agak keras, mereka justru tidak akan muncul lagi sampai pemeriksaan berakhir sehing­ ga menghambat untuk mendapat­ kan dokumen yang diperlukan. Jadi, pendekatan yang kita lakukan dengan cara diangkat-angkat dulu (disanjungsanjung).

Tak ada toleransi

Meski begitu, Haedar tidak mem­ berikan toleransi dalam prosedur pemeriksaan terkait hambatan geo­ grafis dan lainnya, Hanya saja ada keterbatasan dalam hal jangkauan wilayah pemeriksaan. Namun, prose­ dur pemeriksaan tetap dilakukan. “Prosedur pemeriksaan dalam kondisi apapun tetap harus kita laku­ kan. Mendingan kita tidak jalankan kalau menyalahi prosedur. Misalnya, katakanlah pemeriksaan fisik. Ketika tim kita melakukan pemeriksaan fisik, harus didampingi siapa. Itu harus kita penuhi. Harus didampingi oleh audi­ tee-nya. Kalau punya konsultan, ya ha­ rus didampingi konsultannya. Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” papar Haedar. Nur Budi menambahkan tidak ada penambahan atau pengurangan ter­ kait dengan prosedur tugas pemerik­ saan. Hanya saja diakuinya bahwa ada prosedur alternatif yang dilakukan. Namun, itu masih dalam koridor stan­ dar pemeriksaan. Dia mencontohkan pengiriman bantuan atau hibah. Pencapaian ke distrik-distrik di wilayah tertentu di Papua, mungkin dari 30 distrik, paling hanya lima atau 10 distrik yang bisa dijangkau. Itu yang bisa lewat jalur darat atau lewat jalur laut atau sungai, selebihnya harus lewat udara. “Dari kabupaten ke kecamatan ha­ rus lewat pesawat semua. Atau, jalan mungkin tiga sampai tujuh kali. Nah, itu sampel kita yang bisa dikonfirmasi lewat jalur darat dan laut atau su­ngai tadi, bisa kita datangkan. Namun, misal­nya kita hanya menguji kelengka­ pan administrasinya. Katakanlah 70%, tetapi ternyata yang di sini hanya 40%,

48

APRIL 2011

47 - 52 bpk daerah.indd 48

berarti yang selebihnya ini kita di ad­ ministrasinya. Kita tidak paksakan un­ tuk pergi ke sana, karena kita memang tidak dibekali pendanaan yang cukup,” ungkap Nur Budi. Masalah biaya pemeriksaan, tahun ini ada standar biaya pemeriksaan. Berdasarkan standar itu, tetap tak bisa menjangkau daerah secara kese­ luruhan. Pasalnya, untuk menjangkau suatu distrik di suatu daerah, butuh biaya sekitar Rp30 juta untuk me­ nyewa pesawat terbang. Itupun tidak semua penerbangan umum komer­ sial melalui distrik-distrik. Sementara jalur transportasi laut maupun darat juga tidak ada. Menunggu jadwal penerbangan dan waiting list sudah menjadi kese­ harian para pemeriksa dalam men­ jalankan tugasnya. Selain karena cuaca

Nur Budi Setiawan

yang tidak menentu juga keterbatasan pesawat dan banyaknya penumpang yang mengantri. Penerbangan tidak bisa kompromi hanya karena ada pemeriksa BPK. “Kondisi di sini itu sering hanya untuk bisa mencapai satu kabupaten memerlukan waktu lebih dari 3 hari. Contohnya, kami mau ke Kabupaten Mappi atau Asmat. Kita harus ke Me­ rauke terlebih dahulu. Selanjutnya, dari Merauke ke kabupaten yang ber­ sangkutan, bisa nunggu sehari, 2-3 hari.” Mengenai pemekaran daerah, banyak dilakukan pemda tingkat II di Provinsi Papua. Tentunya, dengan penambahan ini berarti jumlah entitas yang diperiksa bertambah. Otomatis, jumlah laporan keuangan yang harus diperiksa BPK bertambah. “Pada 2009, entitas yang kita periksa sebanyak 26. Untuk LKPD ta­ hun lalu menjadi 28 entitas. Dan un­ tuk tahun ini menjadi 30. Jadi,masih ada dua entitas yang belum kita perik­ sa karena pemekarannya pada 2011 ini, yaitu Kabupaten Intan Jaya dan Deiyai,” ucap Haedar. Jumlah entitas yang cukup banyak tersebut, ternyata tak terlalu mem­ pengaruhi sumber daya manusia pemeriksa BPK. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum serempak dalam menyerahkan Laporan Keua­ ngan Pemerintah Daerah (LKPD). Hanya beberapa pemda yang on time dalam menyampaikan LKPD. Menurut Haedar, jika penyerahan LKPD dilaku­ kan serentak, kemungkinan untuk penambahan tenaga pemeriksa bisa terjadi. and

Data BPK Provinsi Papua

Secara keseluruhan, jumlah auditee di Papua mencapai 30 entitas, yaitu: pemerintah provinsi, satu pemerintah kota, dan 28 kabupaten. Selain itu, ada dua BUMD yaitu Bank Pembangunan Daerah Papua dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Total jumlah SDM BPK Provinsi Papua sekitar 145 pegawai. Sebanyak 69 tenaga pemeriksa muda dari keseluruhan 78 pemeriksa BPK. Sisanya, peja­ bat struktural sebanyak 15 pegawai dan 35 pegawai pada staf penunjang dan pendukung. Warta BPK

5/23/2011 11:25:34 PM

S

uatu hari pada Agustus 2009. Empat pesawat penumpang komersial Trigana Air je­ nis ATR terparkir di Bandara Wamena. Mungkin tak mau terbang melihat langit di kejauhan mendung kelam. Jadwal penerbangan WamenaJayapura, sekitar pukul 12.00 WIT pun tertunda. Waktu berlalu. Apa mau dikata, penumpang sudah menunggu. Bisnis tetap bisnis. Akhirnya sebuah pesawat Trigana urung diparkir lama. Setelah sore datang, sekitar pukul 14.30 WIT, penerbangan akan dilakukan. Para penumpang yang sekitar 30-an orang pun masuk ke dalam pesawat. Pesawat akhirnya take off. Sang pi­ lot tentu tak ingin menantang maraba­ haya. Dia mencoba mengarahkan pesawat ke tempat langit yang lebih cerah. Sayangnya, langit mendung seperti ada dimana-mana. Pesawat sudah melayang di udara. Langit cerah tak ada. Hanya kabut putih tipis terlihat di kaca jendela. Guncangan kecil mulai terasa. Lama kelamaan, kabut putih tebal yang datang. Pesawat mulai berguncang keras. Di Papua, hal itu sudah biasa. Tak lama kemudian, percikan hu­ jan rintik menerpa jendela pesawat. Menyambut suasana kelam yang mu­ lai mendekat. Masuklah pesawat di sebuah kawasan yang gelap, layak­ nya malam. Tak ada lagi hujan rin­ tik, yang ada percikan deras disertai petir berkilat, memancar berulang. Mencekam. Orang-orang di dalam pesawat mulai dilanda kepanikan. Mereka merasakan pesawat mendongak ke atas lalu kembali turun ke bawah. Ber­ ulang kali. Sepertinya pesawat hendak melawan badai, tetapi kadang tak kua­ sa menahannya. Berulang kali ingin naik ke atas, tetapi dipaksa turun oleh angin yang berhembus kencang. Sam­ pai pada suatu waktu, pesawat tak lagi mendongak ke atas, malahan menukik ke bawah. Momen ini mungkin membuat orang-orang di pesawat terkesiap. Sa­ dar, antara hidup dan kematian hanya dipisah garis tipis. Seperti mimpi bu­ Warta BPK

47 - 52 bpk daerah.indd 49

Penggalan Kisah Pemeriksa di Tanah Papua

Suasana Bandara di Wamena

ruk menjadi kenyataan. Layaknya be­ rada di pintu gerbang ajal yang mulai terbuka lebar. Orang-orang mungkin baru mengingat Tuhan setelah sekian lama terlupa. Teriakan kepanikan ber­ campur desisan doa terdengar jelas di kabin. Rupanya alam masih bermurah hati. Suasana kelam nan mencekam tiba-tiba sontak berubah drastis. Pe­ sawat mampu keluar dari badai. Kini langit cerah membentang. Akhirnya pesawat berhasil mendarat di Ban­ dara Sentani Jayapura. Semua orang di dalam pesawat sumringah. Mereka masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup di dunia. Namun, peristiwa ini akan menjadi memori yang tak terlupakan. Dan, mungkin saja, ini bukan yang terakhir walau

berharap menjadi pengalaman yang terakhir. Dari sekitar 30 penumpang pe­ sawat itu, terdapat Yahya Hutagaol, pemeriksa BPK dari Sub Auditorat Papua III BPK Provinsi Papua. Dia ber­ sama tiga rekan kerja. Sebelum mele­ wati peristiwa mencekam tersebut, di Wamena ibu kota Kabupaten Jayawi­ jaya, Yahya bersama rekan-rekan satu tim tengah melakukan pemeriksaan LKPD Kabupaten Jayawijaya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, dia bersama ketiga rekannya bergegas kembali ke Jayapura, hingga mengala­ mi peristiwa tersebut.

Badai di laut

Melewati badai di tanah Papua, saat menjalankan tugas juga dialami APRIL 2011

49

5/23/2011 11:25:35 PM

BPK DAERAH

Di Papua kerap terjadi cuaca buruk yang membahayakan penerbangan

oleh pemeriksa dari Sub Auditorat Pa­ pua I, Dadan Sundayana. Tidak di uda­ ra, tetapi di perairan laut. Saat menuju Serui, ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen, dari wilayah pemeriksaannya di Botawa, ibu kota Kabupaten Waro­ pen. Suatu waktu pada November 2009, Dadan selaku ketua tim pemeriksa LKPD Kabupaten Waropen, memutus­ kan untuk menemui pengendali tek­ nis yang tengah berada di Serui untuk melaporkan hasil pemeriksaan timnya dan menerima supervisi. Awalnya pengendali teknis yang akan pergi ke Botawa. Namun, meng­ ingat cuaca di perairan laut menuju Botawa tidak bersahabat, sehingga alat transportasi laut dari Serui ke Botawa tidak ada yang berani berop­ erasi. Akhir­nya Dadan yang pergi ke Serui. Pasalnya, dia ditunggu pengendali teknis dan waktunya mendesak. Mau tak mau dia harus memberanikan diri. Ternyata tak mudah. Alat transportasi laut dari Botawa juga enggan melaut. Sementara transportasi udara rute Botawa-Serui juga tidak ada. Di sisi lain, pegawai Pemda Waropen yang di­ upayakan untuk ikut serta juga enggan menemaninya. “Mereka [pegawai pemda] bingung juga, akhirnya saya memberanikan diri. Dan, kebetulan saya paksa satu orang untuk ikut, akhirnya dia mau ikut,” kenang Dadan sambil tertawa. Akhirnya, menjelang siang, sekitar pukul 11.00 WIT, bersama dengan tiga pegawai dari Pemda Waropen, Dadan

50

APRIL 2011

47 - 52 bpk daerah.indd 50

Dadan berada di Dermaga Waropen

pergi menuju Serui. Oleh karena speedboat tidak ada yang berani me­ laut, mereka menyewa perahu tempel yang biasa digunakan penduduk se­ tempat untuk mencari ikan. Ini baru pertama kalinya ia menumpang pera­ hu tempel. Awalnya gelombang terasa tenang. Namun, semakin jauh, gelombak mu­ lai meninggi. Tak mau kalah dengan laut, hujan pun datang dari langit yang mendung. Juru kemudi perahu tempel berupaya menghindari cuaca buruk dengan menjauhi jalur laut menuju Se­ rui dengan arah zig-zag. Bukannya bertambah baik, gelom­ bang laut justru semakin tinggi. Hanya sekitar 2 meter memang tinggi gelom­ bang, tetapi jika melihat ukuran fisik perahu tempel yang kecil, tentu bisa dibayangkan betapa kecilnya perahu itu diombang-ambing laut yang luas. Sampai-sampai tempat duduk di pera­ hu terlonjak-lonjak. Dadan mulai berpikiran untuk kembali ke Botawa. Tidak melanjut­ kan lagi perjalanan lautnya. Namun, tiga pegawai Pemda yang menemani memberi tahu, bahwa bagi para pelaut di sini, pantang untuk kembali sebe­ lum mencapai tujuan. “Saya mulai berubah pikiran un­ tuk balik kembali, mengingat kondisi cuaca dirasa tidak memungkinkan. Namun, teman-teman dari pemda mengatakan bahwa ada mitos di sana, bahwa motoris (juru mudi perahu tempel), kalau mereka sudah jalan, nggak mau kembali. Sebesar apapun ombaknya, dia tak akan pernah kem­

bali,” ceritanya. Dia pun mengikuti saran dari ko­ lega. Gelombang laut yang tinggi tetap dihadapi. Jika biasanya orang yang pertama kali naik perahu pusing dan mabuk laut, tetapi Dadan tak meng­ alaminya. “Kalau mabuk nggak. Lebih banyak paniknya, jadi mabuknya lupa,” ucapnya berseloroh. Apa yang dialami pemeriksa BPK di Papua bukan hanya soal tantangan alam yang kurang bersahabat, tetapi juga infrastruktur penunjang yang kurang memadai. Seperti halnya yang dialami Andu Wendy dari Sub Audi­to­­­ rat Papua II. Saat ia melakukan peme­ riksaan Laporan Keuangan kabupaten pemekaran Kabupaten Memberamo Tengah. Pemeriksaan itu dilakukan dalam rentang 1-25 November 2010. Meme­ riksa tiga tahun anggaran yaitu 2008, 2009, dan 2010. Karena daerah peme­ karan baru, Pemda Kabupaten Mem­ beramo Tengah belum memiliki lapo­ ran keuangan, sehingga yang diperiksa anggaran belanjanya. Andu bersama empat rekan satu tim akhirnya berangkat dengan meng­ gunakan pesawat carteran. Sebelum keberangkatannya, hambatan sudah menghadang. Pesawat carteran ogah menuju Kobakma, ibu kota Kabupaten Memberamo Tengah. Alasannya ma­ suk akal. Lapangan udara berumput di Kobakma masih banyak berlubang dan belum diperbaiki. Hal ini membuat Bupati Membera­ mo Tengah turun tangan. Dia meminta kepada pesawat carteran tersebut un­

Warta BPK

5/23/2011 11:25:37 PM

Andu bersama rekan kerjanya berada di rumah adat

tuk membawa Andu dan empat rekan­ nya. Atas permintaan Bupati, akhirnya pesawat pun mau berangkat. Sesampainya di Kobakma dengan selamat, tim pemeriksa BPK melapor­ kan kedatangannya. Barak pegawai yang biasa digunakan untuk tamu pemda pun dikosongkan sebagai pos­ ko Andu dan rekan-rekannya selama menjalankan tugas. Jarak posko ke kantor bupati seki­ tar 1,5 km. Dan untuk pulang-pergi dari posko ke kantor bupati mereka menempuhnya dengan berjalan kaki. Jalan yang ada di sana tidak terbuat dari aspal, tetapi masih tanah. Bisa dibayangkan kalau hujan datang, tak banyak jenis kendaraan yang bisa me­ lewatinya. Stamina memang benar-benar harus dijaga, mengingat pekerjaan memeriksa bukan hanya pikiran yang digunakan, tetapi juga fisik. Jika tidak dijaga, malaria akan mudah menye­ rang. Tak heran jika dengan kondisi apapun mereka tak hanya rajin beker­ ja tetapi juga rajin makan. Persedian makanan yang dibawa dari Jayapura untuk seminggu habis hanya dalam 3-4 hari saja. Jika su­ dah habis, mereka mengkonsumsi makanan hasil bumi yang tersedia di Memberamo Tengah. Sayangnya, makanan yang tersedia di daerah ini juga tidak banyak. Paling banter sayur yang disebut sayur lilin dengan telur ayam. Selain itu, harus didatangkan dari Jayapura. Selama menjalankan tugas di sana, seperti camping di Gunung. Warta BPK

47 - 52 bpk daerah.indd 51

Andu bersama tim berada di kantor Bupati Memberamo Tengah

Makan, masak sendiri, dengan kom­ por minyak milik Pemda. Listrik hanya menggunakan genset dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Jika kehabisan bahan bakar listrik mati. “Pernah suatu ketika mati lam­ pu seharian. Ya semampunya kita bekerja, jadi, waktu itu sudah sore, kita habis genset. Malamnya kita mau kerja, secukupnya batere laptop, setelah itu dengan bantuan senter yang kami bawa, besoknya, alhamdu­ lillah, helikopter datang bawa bensin lagi, untuk ngisi genset. Jadi, sangat terganggu pemeriksaan kita di situ. Kalau manual nggak bisa, sebab data di sini semua (laptop),” ungkap Andu. Ketersediaan air bersih kendala lainnya. Pernah selama dua hari Andu dan rekan-rekan setim tidak mandi karena kehabisan air bersih. Sumber air di Memberamo tengah berasal dari bendungan yang terletak di atas pegunungan. Dari bendungan tersebut kemu­ dian dialirkan ke saluran penampu­ ngan (reservoir). Kemudian dari situ dialirkan ke bak penampungan. Dari bak penampungan inilah air didistri­ busikan ke rumah-rumah atau barakbarak pegawai, yang salah satunya menjadi posko yang ditempati Andu dan rekan-rekan satu tim. Masalah­ nya, aliran air dari bendungan kerap dialihkan oleh masyarakat setempat ke area mereka. Hal inilah, kadang yang membuat berhentinya distribusi air ke posko mereka. Tak banyak daerah di Papua yang baik dalam hal komunikasi jarak jauh.

Hal ini juga terjadi di Memberamo Tengah. Jika di Kobakma sendiri ma­ sih bisa berkomunikasi karena di sana terdapat tower telekomunikasi. Namun, jika sudah di pinggiran kota, sinyal pun sulit dicari. Otomatis ko­ munikasi jarak jauh tak berfungsi. Tak hanya itu, dalam menjalankan tugas, macam konfirmasi ke masyara­ kat terkait dengan bantuan peme­ rintah dan sejenisnya, hambatan ko­ munikasi biasa terjadi. Masyarakat di Memberamo Tengah misalnya, mereka kurang menguasai baca tulis. Kerap pemeriksa BPK harus meng­ ajarkannya terlebih dahulu untuk dimin­tai konfirmasinya. “Ya kan kalau kita konfirmasi itu kan biasanya ada tulisan pernyataan, itu masyarakatnya masih ada yang harus kita dikte dulu, bagaimana cara nulisnya, huruf per huruf. Mereka kuasai huruf per huruf. Tapi, kalau kita bilang makan, harus dieja dulu,” ucap Andu. Jarak antara satu distrik (istilah kecamatan di Papua) juga sangat jauh antara satu dengan yang lainnya. Di Memberamo Tengah, terdapat lima distrik: Distrik Kobakma, Ilugwa, Kelila, Eragayam, Taria. Di Kobakma sendiri hanya terdapat satu distrik, yaitu distrik Kobakma itu sendiri. Sementara distrik Ilugwa, Kelila dan Eragayam, harus melalui Wamena sebelum bisa menuju ke tiga distrik tersebut. Sementara Distrik Taria ha­ rus melalui Jayapura. Itupun dengan mencarter pesawat untuk menuju ke sana.Dan, biayanya bukan main ma­ APRIL 2011

51

5/23/2011 11:25:39 PM

BPK DAERAH halnya, sekitar 30 juta.

Ancaman buaya Asmat Apa yang dialami Andu, sedikit banyak juga dialami Yahya ketika men­ jalankan tugasnya di Kabupaten As­ mat. Sudah dua kali Yahya melakukan pemeriksaan ke Kabupaten Asmat. Pada Oktober 2009 untuk pemerik­ saan belanja daerah dan November 2010 untuk pemeriksaan dana otono­ mi khusus (otsus). Struktur tanah di Kabupaten As­ mat sebagian besar rawa. Akses trans­ portasi utamanaya sungai. Sehingga daerah berpenduduk di sana diba­ngun di atas rawa. Tak heran jika daerah di sana seperti daerah panggung kayu, mengambil istilah rumah panggung. Alat transportasi yang umum digu­ nakan adalah motor listrik, sepeda dan speedboat atau perahu. Jika ingin mencari mobil di sana, maka itu masih dalam mimpi. Untuk mencapai ke Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, dari Jayapura ke Timika terlebih dahulu. Kemudian baru dilanjutkan ke Agats dengan pesawat kecil yang kapasitas penum­ pangnya sekitar enam orang. Sampai di Bandara, untuk menuju ke kota Agats, dilalui dengan menggunakan perahu atau speedboat selama kira-kira 15 menit perjalanan. Landasan pesawat di bandara di Agats sendiri unik. Tersusun dari baja sehingga disebut dengan tikar baja. Di ujung landasan terdapat sungai besar. Bisa dibayangkan, jika hujan datang, kemungkinan pesawat tergelincir juga besar. Jika sampai rem blong, pesawat bisa kecebur di sungai yang masih ban­ yak buaya buas. Untuk penyediaan air bersih di sana, masih bertumpu pada air hujan. Jika 3-4 hari atau sampai seminggu tidak ada hujan. Maka, tak akan bisa mandi. Walau Yahya dan timnya meng­ inap di hotel milik Pemda Kabupaten Asmat. Dia dan timnya selalu mem­ bawa tisu basah jika bertugas ke sana. Mengenai kondisi infrastruktur di sana, Yahya berkisah, ”Baru-baru ini, di sana baru buat jalan komposit, semacam jalan cor. Dan, itu jalannya

52

APRIL 2011

47 - 52 bpk daerah.indd 52

nggak panjang. Di sana rumah ber­ dempet-dempetan semua. Listrik di sana jam 6 sore ke atas nyala. Selama pagi itu masing-masing mengandalkan genset. Kami kerjanya di kantor bu­ pati, masih ada listrik. Sore nanti, kalau kita sudah selesai pulang. Nanti jam 6 sore baru ada lagi. Air pakai air hujan. Transportasi darat pakai skuter listrik. Ke sana kemari, kalau antar­distrik, se­ cara umum bisa dijangkau, semuanya sampai ke sudut-sudut distrik, karena keunggulannya semua di sana dijang­ kau dengan sungai”. Bisa dibilang, sungai di Kabupaten Asmat memang menjadi sarana trans­ portasi utama. Namun, sungai di sana banyak terdapat buaya. Mengenai yang satu ini Yahya pernah mengalaminya ketika melakukan pemeriksaan fisik di Distrik Suator, yang jauh dari Agats. Perjalanan menuju ke dan kembali dari Distrik Suator memakan waktu sekitar 5 jam (PP). Melalui jalur sungai. Suatu waktu, sekitar pukul 18.00 WIT, sehabis melakukan pemeriksaan fisik di Distrik Suator, Yahya dan timnya pulang ke Agats. Dengan me­ngendarai speedboat, mereka mening­galkan Suator. Hari memang beranjak senja. Malam akan datang, gelap menjelang. Sumber penerangan yang digu­ nakan waktu itu hanya cahaya bulan purnama. Tidak ada lampu, tidak ada senter. Sepanjang perjalanan ternyata tidak hanya bulan purnama saja yang bercahaya. Di tepian sungai dan di sekitar sungai, terdapat kelap-kelip ca­ haya lain. Banyak cahaya-cahaya kecil. Menurut pengemudi speedboat itulah mata buaya. “Buayanya suka makan orang. Na­ mun, sepanjang kita di atas perahu, ya aman,” ucap Yahya. Apa yang dikisahkan Yahya, Dadan, dan Andu hanya penggalan-pengga­ lan kecil saja. Masih banyak lainnya yang bisa membentuk memori kolek­ tif pemeriksa BPK yang bertugas di Papua. Terasa kelu mendengarnya. Namun, itu sudah menjadi bagian tu­ gas mereka. Bukan hanya menjalan­kan pekerjaan sebagai pegawai BPK, tetapi sebagai warga negara, mereka men­ jalankan tugas negara. and

Suasana perkampungan di Kabupaten Asmat

Yahya (tengah) bersama rekan kerjanya akan berangkat ke Agats Kabupaten Asmat

Sungai menjadi sarana vital transportasi di Kabupaten Asmat

Buaya banyak terdapat di sungai-sungai Papua Warta BPK

5/23/2011 11:25:41 PM

istimewa

TEMPO DOELOE

Museum BPK

Perintah Rahasia Pindahkan kantor BPK dari Magelang ke Yogya Sekalipun pada 1 Januari 1947, secara resmi Pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan dibentuknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan tetapi pada awal pembentukan belum bisa bekerja secara maksimal.

K

einginan pemerintah Be­ landa masuk kembali ke Indonesia, membuat situasi negara semakin genting. Menghadapi situasi yang tidak me­ nentu tersebut, dan untuk menye­la­ matkan BPK yang menjadi salah satu aksentuasi keberadaan Pemerintah Indonesia, para perintispun terpaksa harus kucing-kucingan dengan Be­ Warta BPK

53 - 55 TEMPO DULU.indd 53

landa. Walhasil, kantor BPK harus berpindah-pindah, hingga akhirnya terpaksa “boyongan” dari Magelang ke Yogyakarta. Agresi Belanda pertama ini tak pelak menimbulkan reaksi yang he­ bat dari dunia. Pada 30 Juli 1947, pemerin­tah India dan Australia me­ ng­­ajukan permintaan resmi agar ma­ salah Indonesia segera dimasukkan

dalam agenda pembicaraan Dewan Keamanan Perserikataan Bangsa Bangsa (PBB). Permintaan diterima dan PBB ke­ mudian memerintahkan pertikaian antara kedua belah pihak dihentikan. Selanjutnya, untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Be­ landa, dibentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri atas Australia, Bel­ gia dan Amerika Serikat. Sebagai tindak lanjut, sampai dengan Desember 1948, KTN telah memprakarsai beberapa perundi­ ngan. Namun, perundingan tersebut selalu mengalami kegagalan karena sulitnya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kian hari suasananya menjadi bertambah genting. Dari pihak be­ landa semakin jelas terlihat, bahwa mere­ka tidak mau mengakui kebe­ radaan RI. Bahkan, mereka merasa cukup mempunyai alasan untuk me­ nyerang dan menghapuskan republik ini, yang dianggap tidak pernah ada. APRIL 2011

53

5/23/2011 11:36:06 PM

TEMPO DOELOE Akibat tindakan Belanda itu, BPK yang baru lahir tidak bisa menjalan­ kan fungsi dan kewenangannya se­ cara maksimal. Padahal, berdasarkan peraturan perundangan, BPK wajib menyelenggarakan tiga fungsi yaitu fungsi operasi, fungsi rekomendasi, dan fungsi yudikatif. Fungsi operasi adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yaitu menguji dan menilai tentang pengeluaran anggaran nega­ ra, serta memberikan pendapatnya atas perhitungan anggaran negara (PAN). Cara pemeriksaan ini dilaku­ kan baik dengan pemeriksaan doku­ men (buril) atau dengan pemerik­ saan setempat. Fungsi rekomendasi ialah mem­ beri saran atau pertimbangan kepa­ da pemerintah bilamana dipandang perlu untuk kepentingan negara atau jika terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan pengurangan atau penghematan pengeluaran angga­ ran dan penyederhanaan penguru­ san keuangan . Fungsi yudikatif yakni melaku­ kan peradilan komtable (bendaha­ rawan) dengan meneliti, memeriksa dan mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tuntutan perbendaharaan. Se­ lain itu, BPK memberikan pertimba­ ngan terhadap proses tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, sesuai dengan UUD 1945, BPK berkewajiban untuk memberitahukan hasil pemeriksaan­ nya kepada DPR. Jadi tiap tahun, se­ lambat-lambatnya 1 April, BPK harus mengirim­kan laporan lengkap tentang pekerjaan tahun lalu. Semua penye­ lewengan dan penyimpangan dari per­ aturan yang ada dilaporkan oleh BPK untuk kepentingan pengurusan ke­ua­­ ngan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK diberi wewenang untuk melaku­ kan pemeriksaan di tempat ada uang dan barang milik negara. BPK dapat meminta keterangan, mengadakan pemeriksaan keuangan dan barang,

54

APRIL 2011

53 - 55 TEMPO DULU.indd 54

memeriksa buku, perhitungan, dan pertanggungjawaban dalam melak­ sanakan tugasnya . Usaha Belanda untuk menyerbu Ibu Kota RI itu semakin lama makin mendekati kenyataan. Untuk meng­ antisipasi dan menyelamatkan kan­ tor BPK yang baru diangkatlah R.

Soerasno sebagai Ketua BPK. Dia segera memberikan petunjuk dalam surat yang bersifat rahasia pada 24 Juni 1947. Dalam surat tersebut, antara lain ditetapkan bahwa jika kota Magelang diancam oleh musuh, dua orang pega­ wai BPK yaitu R. Kasirman dan R. Harjono Soerojo diperintahkan un­ tuk menyingkir ke kota lain dan ber­ gabung dengan aparat pemerintah pusat. Di samping itu, diberikan juga pe­ tunjuk untuk menyelamatkan barangbarang inventaris termasuk surat– surat rahasia. Adapun kantor yang ada dan terpaksa di tinggalkan, di­ percayakan pada tiga orang pegawai yaitu Saiboen, Soebardjo, dan Bandji. Mereka ini bertanggungjawab atas keselamatan pegawai dan keluargan­ ya yang tetap tinggal di kota dan juga terhadap barang-barang yang diting­ galkan. Akhirnya, ketika Belanda benar-

benar melakukan Agresi Militer I pada Juli 1947, Kantor BPK dipin­ dahkan ke Kantor Karesidenan, ke­ mudian di pindahkan lagi ke Gedung Klooster Magelang. Akhirnya pindah ke Yogyakarta. Di Ibu Kota RI ini, pada pertenga­ han 1947 telah dibentuk Kantor Ca­ bang BPK yang berkantor di Gedung Nilmy (sekarang kantor PT Bank Negara Indonesia ). Pembentukan kantor cabang ini, diikuti dengan pemindahan sebagian dari Kantor BPK di Magelang ke Yogyakarta, yang dilakukan sejak September 1947. Selain itu, beberapa kemen­ terian dan kantor lain telah berada di Yogyakarta. Sehubungan dengan itu kedudukan Kantor BPK pun ke­ mudian dipindahkan ke Yogyakarta berdasarkan penetapan pemerin­ tah No. 6/1948 tanggal 6 Novem­ ber 1948. Adapun, kantor BPK Magelang kemudian dijadikan kan­ tor cabang. Dengan adanya dua kantor BPK ini kemudian ditetapkan pemba­ gian tugas antara kantor pusat dan kantor cabang. Kantor Pusat di Yogyakarta me­ ngurus kepegawaian pada umumnya dan melakukan pemeriksaan setem­ pat di bawah pimpinan R. Kasirman. Laporan hasil pemeriksaan setempat pada umumnya dikirimkan langsung kepada seksi keuangan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Kantor cabang di Magelang melakukan verifikasi dan mengada­ kan surat-menyurat mengenai per­ tanggungjawaban, surat perintah membayar uang dan lain-lain, serta memberikan bahan-bahan untuk keperluan pemeriksaan setempat ke­ pada Kantor Pusat di Yogyakarta. Dengan demikian masing-masing kantor mempunyai tugas dan kewa­ jiban yang saling mengisi dan saling melengkapi. Pada saat itu, pegawai Kantor Pusat berjumlah 42 orang, dan Kantor Cabang sebanyak 74 orang. bd Warta BPK

5/23/2011 11:36:11 PM

Warta BPK

53 - 55 TEMPO DULU.indd 55

APRIL 2011

55

5/23/2011 11:36:12 PM