BUPATIMOJOKERTO PERATURANBUPATI]TIOJOKERTO NOMORZATAHUN2012 TENTANG PENUGASAN GURUSEBAGAIKEPALASEKOLAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMOJOKERTO, Menimbang : bahwa berdasarkanketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 20A7 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,perlu mengaturpenugasanguru sebagai Kepala sekolah yang ditetapkandengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah KabupatendalamLingkungan PropinsiJawaTimurjunctoUndang-Undang Nomor2 Tahun 1965tentangPerubahanBatasWilayahKotaprajaSurabaya dan DaerahTingkatll Surabaya(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor2730'l; 2. Undang-Undang Nomor8 Tahun1974tentangPokok-pokok (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun Kepegawaian 1974 Nomor 55, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3041),sebagaimana telahdiubahdengan Undang-Undang Nomor43 Tahun 1999 (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusidan Nepotisme(Lernbaran NegaraRepublik fndonesiaTahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor3851); 4 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor4301; Republik Indonesia 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Niegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4437)sebagaimana telah diubahdenganUndang-Undang Nomor12Tahun2008;
-26. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentangGuru dan Dosen (LembaranNegaraRepublikndonesiaTahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor45); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran PembentukanPeraturanPerundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2A11 Nomor 82, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor
a38e); 8. Peraturan PemerintahNomor I Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PegawaiNegeriSipil(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4263); 9. Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasionalPendidikan(lembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 41, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomoraa96); 10. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsidan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4737); 11. PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5105); l2.PeraturanMenteriPendidikanNasionalNomor 13 Tahun 2007tentangStandarKepalaSekolah/Madrasah; 13.PeraturanMenteriNegaraPendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasiNomor 16 Tahun 2009 tentang JabatanFungsional GurudanAngkaKreditnya; l4.PeraturanMenteriPendidikanNasionalNomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; 15.PeraturanDaerah KabupatenMojokertoNomor 6 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraanPendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, TambahanLembaranDaerah KabupatenMojokertoTahun 2047Nomor7); TIEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENUGASAN GURUSEBAGAIKEPALASEKOLAH
3BAB I KETENTUAN UMUM PasalI DalamPeraturan Bupatiini,yangdimaksuddengan: 1. Daerah,adafahKabupaten Mojokerto, 2. PemerintahDaerah,adalahPemerintah KabupatenMojokerto. 3. Bupati,adalahBupatiMojokerto. 4. PejabatPembinaKepegawaian DaerahadalahBupatiMojokerto 5. DinasPendidikan adalahDinasPendidikan Kabupaten Mojokerto. 6. DewanPendidikan adalahDewanPendidikan KabupatenMojokerto. 7. KepalaDinasadalahKepalaDinasPendidikan KabupatenMojokerto. 8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang pendidikanpadajalur formal,non formaldan informalpada meyelenggarakan setiapjenjangdanjenispendidikan. yangdikelolaolehPemerintah 9. SekslahadalahSatuanPendidikan Kabupaten Mojokertoyang terdiridari TamanKanakKanak(TK),Taman KanakKanak Luar Biasa(TKLB),SekolahDasar(SD),SekolahDasarLuar Biasa(SDLB), SekolahMenengahPertama(SMP),SekolahMenengahPertamaLuar Biasa (SMPLB),SekofahMenengahAtas (SMA) SekolahMenengahAtas Luar Biasa (SMALB),SekolahMenengahKejuruan(SMK) SekolahMenengah KejuruanLuarBiasa(SMKLB). 10. Kepalasekolahadalahjabatantugastambahandari guru untukmemimpin satuanpendidikan/sekolah. 11. Guru adalahpendidikprofesional dengantugas utamamendidik,mengajar, pesertadidik membimbing, mengarahkan, melatih,menilai,dan mengevaluasi padapendidikan formal,pendidikan anakusiadinijalurpendidikan dasar,dan pendidikan menengah. 12. PengawasSekolahadalah pejabatfungsionalyang berkedudukansebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumfah sekolahtertentuyang ditunjuUditetapkan. 13. Pesertadidik adalahanggotamasyarakatyang berusahamengembangkan potensidiri melaluiprosespembelajaran yangtersediapadajalur,jenjangdan jenispendidikan tertentu. yangmengabdikan 14. Tenagakependidikan adalahanggotamasyarakat diri dan pendidikan.Pendidik diangkat untuk menunjangpenyelenggaraan adalah tenaga kependidikanyang berkualifikasisebagai guru, dosen, konselor, pamongbefajar,widyaiswara, tutor,instruktur, fasilitatordan sebutanlainyang sesuaidengankekhususannya sertaberpartisipasi dafammenyelenggarakan pendidikan.
415. KomiteSekolahadalahlembagamandiriyang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitassekolah,serta tokoh masyarakatyang peduli pendidikan. 16. PenilaianKinerjaadalahsuatuprosespenentuannilaikinerjaKepalaSekolah patokan-patokan denganmenggunakan tertentu. BAB II SYARAT-SYARAT GURUYANGDIBERITUGASTAMBAHAN SEBAGAIKEPALASEKOLAH Pasal2 (1) Guru dapat diberikantugas tambahansebagaiKepalasekolah apabila persyaratan khusus. memenuhi umumdan persyaratan (2) Persyaratan dimaksudpadaayat(1) meliputi: Umumsebagaimana a. Berimandan bertaqwakepadaTuhanYangMahaEsa; b. Mempunyai kualifikasi akademikpalingrendahsarjana(S1)ataudiploma perguruantinggiyang atau non kependidikan empat(D-lV)kependidikan terakreditasi; c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertamasebagaiKepalaSekolah; d. Sehat jasmani dan rokhani berdasarkansurat keterangandari dokter pemerintah; e. Tidak pernahdikenakanhukumandisiplintingkatsedangdan/atauberat sesuaidenganketentuanyangberlaku; t. Memilikisertifikatpendidik; g. Pengalaman mengajarsekurang-kurangnya 5 (lima)tahunmenurutjenis danjenjangsekolahmasing-masing kecualidi tamankanak-kanaUtaman kanak-kanakluar biasa memiliki pengalaman mengajar sekurangkurangnya 3 (tiga)tahundi TIVTKLB; h. Berkedudukan sebagaipegawaiNegeriSipifdan memilikigolonganruang serendah-rendahnya ||l/c; i. Memperolehnilai amat baik untuk unsur kesetiaandan nilai baik untuk unsurpenilaianlainnyasebagaiguru dalam DaftarPenilaianPekerjaan Pegawai(DP3)dalam2 (dua)tahunterakhir; j. Memperoleh nilaibaikuntukpenilaiankinerjasebagaigurudalam2 (dua) tahunterakhir; (3) Persyaratankhusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolahmeliputi: a. Berstatussebagaiguru pada jenis atau jenjang sekolahyang sesuai akan diberitugastambahan dengansekolahtempatyang bersangkutan sebagaiKepalaSekolah;
-5b. MemilikisertifikatKepalaSekolahpada jenis dan jenjangyang sesuai denganpengalamannya sebagaipendidikyang diterbitkan oleh lembaga yangditunjukolehDirekturJenderal. BAB III PENYIAPANCALONKEPALASEKOLAH Pasal3 (1) Penyiapancalon KepalaSekolahmeliputirekrutmenserta pendidikandan pelatihancalonKepalaSekolah. (2) Kepala Dinas menyiapkancalon Kepala Sekolahmelalui seleksi untuk proyeksi2 (dua)tahunyangakandatang. Pasal4 (1) Calon Kepala Sekolah direkrut dari guru yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksudpadaPasal2. (2) Calon KepalaSekolahTI(TKLB/SD/SDLB diusulkanKepalaSekolahdan Pengawas dengan mengetahuikepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan. (3) Calon Kepala Sekolah SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK diusulkan oleh KepalaSekolahdan Pengawasyangbersangkutan kepadaKepalaDinas. Pasal5 (1) Dinasdenganinstansiyang membidangikepegawaian melakukanseleksi administratifdanAkademik. (2) Seleksiadministratif dilakukanmelaluipenilaiankelengkapan dokumenyang dikeluarkanoleh pihak benrenang sebagai bukti bahwa calon Kepala Sekolahyang bersangkutan memenuhipersyaratanumum sebagaimana dimaksuddalamPasal2 ayat(2). (3) Seleksiakademikdilakukanmelaluipenilaianpenguasaanawal terhadap kompetensiKepalaSekolahdan penilaianpotensikepemimpinan dan/atau test psikologievaluatif. Pasal6 Guru yang telah lulus seleksicalon KepalaSekolahsebagaimanadimaksud dalam Pasal5 harusmengikutiprogrampendidikan dan pelatihandi lembaga terakreditasi. BAB IV PROSESPENGANGKATAN KEPALASEKOLAH Pasal7 (1) Pengangkatandilakukan melalui penilaian akseptabilitasoleh Tim PertimbanganPengangkatanKepala sekolah yang keanggotaannya melibatkan unsurPengawas Sekolahdan DewanPendidikan. (2) Tim Pertimbangan pengangkatanKepalaSekolahditetapkanoleh Pejabat PembinaKepegawaian Daerah.
-6(3) Pengangkatanguru yang mendapattugas tambahan sebagai Kepala Sekolahsesuai denganjenis atau jenjangsekolahyang bersangkutan sebagaimana dimaksuddalamPasal2 ayat(3). (4) Pengangkatanguru sebagaimanadimaksudpada ayat (3) ditetapkan denganKeputusan Bupati. BAB V MASATUGAS PasalI (1) KepalaSekolahdiberi1 (satu)kalimasatugasselama4(empat)tahun. (2) Masa tugas kepalasekolahsebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diperpanjang untuk1 (satu)kali masatugasapabilamemilikiprestasikerja penilaiankinerja. minimalbaikberdasarkan (3) Guruyangmelaksanakan tugastambahansebagaiKepalaSekolah2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskankembalimenjadiKepala Sekolahdi SekolahNegerilain yang memilikinilai akreditasilebih rendah darisekolahsebelumnya apabila: a. Telah melewatitenggangwaktu sekurang-kurangnya 1 (satu)kali masa tugas;atau b. Memilikiprestasiyangistimewa. (4) Prestasiyangistimewasebagaimana dimaksudpadaayat (3) hurufb adalah memiliki kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasionaL Pasal9 (1) Masa tugas guru yang diberi tugas tambahansebagaiKepala sekolah dihitungsejakpertamadiangkat. (2) Kepalasekolahyang dimutasikanke Sekolahlain sebelummasa tugasnya berakhir,menjalankan sisa masatugas sebagaiKepalaSekolah di tempat yangbarusampaidenganmasatugasnyaberakhir. (3) Kepalasekolahyang masa tugasnyaberakhir,tetap melaksanakantugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban prosespembelajaran melaksanakan atau bimbingandan konselingsesuai denganketentuan. BAB VI PENILAIANKINERJAKEPALASEKOLAH Pasal{0 (1) PenilaiankinerjaKepalasekolahdilakukansecaraberkalasetiaptahundan secarakumulatif4 (empat)tahun. (2) Penilaian kinerjatahunanKepalasekolahdilaksanakan Pengawas Sekolah. (3) Penilaiankinerja4 (empat)tahun Kepalasekolahdilaksanakan oleh atasan penilaiankinerjaolehTim Penilaiyang langsungdenganmempertimbangkan
-7 dan Komite TenagaKependidikan, terdiriataspengawasSekolah,Pendidik, bertugas. Sekolahdimanayangbersangkutan dimaksudpadaayat(1) meliputi: (4) penilaiankinerjasebagaimana a. Usaha pengembangansekolah selama menjabat sebagai Kepala Sekolah; 8 (delapan)standarnasional b. peningkatankualitassekolahberdasarkan yangbersangkutan; pendidikanselamadibawahkepemimpinan sebagaiKepalaSekolah. profesionalisme c. Usahapengembangan Pasal1{ sesuaipedomanpenilaian (1) penilaiankinerjaKepalaSekolahdilaksanakan kineriaKepalaSekolah. dalamtingkatanamatbaik,baik,cukup, (2) Hasilpenilaiankinerjadikategorikan sedangataukurang. pada akhir (3) penilaiankinerja tahunan dilaksanakanselambat-lambatnya tahuntakwim. bulanNoPember 3 selambat-lambatnya (4) penilaiankinerja4 (empat)tahunandilaksanakan sebagaiKepalaSekolahberakhir. (tiga)bulansebelummasapenugasan BAB VII TUGASGURU MUTASIDANPEilIBERHENTIAN SEBAGAIKEPALASEKOLAH Pasal12 masatugasdalam setelahmelaksanakan (1) Kepalasekolahdapatdimutasikan 2 (dua)tahun. 1 (satu)sekolahsekurang-kurangnya (Z) Ketentuansebagaimanadimaksudpada ayat (1) dapat diabaikanjika keadaan terpaksa yang disebabkanantara lain Kepala Sekolah yang lainnya. terkenamasalahatausebab-sebab bersangkutan (3) Mutasi Kepala sekolah ditetapkanoleh Peiabat Pembina Kepegawaian Daerah. Pasal13 karena: daripenugasan (1) Kepalasekolahdapatdiberhentikan sendiri; a. Permohonan berakhir; b. Masapenugasan guru; c. Telahmencapaibatasusiapensiunjabatanfungsional d. Diangkat Padajabatanlain; hukumandisiplinsedangdan/atauberat; e. Dikenakan f. Dinilai berkinerjakurang dalam melaksanakantugas dimaksud PadaPasal10; tetap; g. Berhalangan
sebagaimana
-8h. Tugasbelajarsekurang-kurangnya selama6 (enam)bulan; dan/atau i. Meninggal Dunia. (2) PemberhentianKepala sekolah sebagaimanadimaksudpada ayat (1) ditetapkan olehPejabatPembinaKepegawaian Daerah. Pasal14 Pejabat Pembina KepegawaianDaerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengankewenangannya penilaiankinerjadan masukandari tim berdasarkan pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masapenugasan KepalaSekofah. BAB VIII ATURANPERALIHAN Pasal15 (1) Kepalasekolahyangtelah menjalankan tugaslebihdari 8 (delapan)tahun dibebaskandari tugastambahansebagaiKepalasekolahkecualimemiliki prestasiyangistimewa sebagaimana dimaksud dalamPasal8 ayat(3) hurufb. (2) KepalaSekolahyang telah menjalankanmasa tugas lebih dari 4 (empat) tahundilakukanpenilaiankinerjadenganketentuan sebagaiberikut: a. Apabila dalam penilaiankinerja dinilai amat baik atau baik, dapat diperpanjang masa tugasnyasebagaiKepafaSekolahsampaidengan tahunke 8 (delapan). b. Dalamhal penilaiankinerjayang bersangkutan mempunyainilaicukup, sedang atau kurang baik, dibebaskandari tugas tambahansebagai KepalaSekolah. (3) KepalaSekolahyang masatugas4 (empat)tahunpertamabelumberakhir tetapmenjalankan tugassampaimasatugasnyaberakhir. (4) Persyaratan sertifikatKepalaSekolahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberlakukanselambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan iniditetapkan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasaf16 Peraturan Bupatiini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
-9Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkanpengundangan dalam Berita DaerahKabupaten PeraturanBupatiini denganpenempatannya Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal ts
N.tE\ 2_€ \L
BUPATI
MUST Diundangkan di Mojokerto pada tanggal
t s N^81 rclL
PIt. SEKRETARISDAERAHKABUPATENMOJOKERTO,
lr. MOGH.ARDIP. M Eng.Sc.ME PembinaTingkatI NtP.19650622 199m3I 008
TAHUN2012 NOMOR 33 BERITADAERAHKABUPATENMOJOKERTO
