IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH. (Studi Kasus di SMP Negeri di Kecamatan Kayuagung)

Akhmad Muftizar Anera Heldanewa

IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH (Studi Kasus di SMP Negeri di Kecamatan Kayuagung) AKHMAD MUFTIZAR ANERA HELDANEWA

Abstract The headmaster is only one teacher on the basis of competence given the additional task of managing the educational unit sebagimana regulated in the Minister of National Education No. 28 of 2010 on the Assignment of Teachers For School / Madrasah. Thus a school principal is no longer as certain echelon structural officer. Research implementation Permendiknas Number 28 Year 2010 regarding the assignment as Principal Teacher in District Kayuagung Ogan Ilir Histories aims to describe the implementation process and describe the factors that become barriers. Research on the implementation done by perpedoman on the theory put forward by the Meter and Horn and uses descriptive qualitative method. The results showed that the implementation of the Ministerial Regulation No. 28 of 2010 has done Histories Ogan Ilir Government through the Department of Education to run the recruitment and selection of the principal calaon. Constraints in the implementation Permendiknas No. 28 of 2010 is the lack of young teachers and achievers, so kepalas schools in District Kayuagung Histories Ogan Ilir still dominated by senior teachers with an average age approaching retirement.

Keywords: Implementation, Principal Candidates


PENDAHULUAN Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 1 bahwa ”Pemerintah mengusahakan dan menyeleggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sekolah merupakan organisasi sosial yang menyediakan layanan pembelajaran bagi masyarakat. Sekolah sebagai tempat terbaik untuk belajar yang bertujuan untuk menciptakan manusia seutuhnya dengan mengembangkan kemampuan verbal, non verbal, intelektual, spritual, kepribadian dan sosial dalam membentuk watak peserta didik. Pelaksanaan proses pendidikan di sekolah akan kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Guru adalah tenaga pendidik profesional, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal. Guru merupakan salah satu komponen sistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran di dalam proses pendidikan secara luas khususnya dalam pendidikan persekolahan (Suyanto dan Hisyam, 2000:27). Dalam tatanan sebuah sekolah terdapat struktur organisasi yang dimana kepala sekolah menjadi pemimpin suatu sekolah. Kepala sekolah merupakan komponen pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam tingkat satuan pendidikan tertentu. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar bahwa ”Kepala sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah mengamanatkan perlunya penataan kembali sistem rekrutmen dan pembinaan karir kepala sekolah/madrasah agar diperoleh kepala sekolah/madrasah yang kredibel dan berkompeten. Karena itu semua pihak yang terkait, terutama pemerintah daerah dalam hal rekrutmen kepala sekolah/madrasah harus memiliki komitmen yang sama dalam melaksanakan Permendiknas tersebut. Dengan demikian dalam sistem rekrutmen kepala sekolah/madrasah diperlukan adanya komitmen yang sama pada tataran kebijakan di level Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh indonesia. Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orangorang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang akan diangkat menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-


persyaratan tertentu seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, pangkat dan integritas. Oleh sebab itu kepala sekolah pada hakikatnya adalah pejabat formal, sebab pengangkatannya melalui sebuah proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Pengangkatan kepala sekolah harus didasarkan atas prosedur dan peraturanperaturan yang berlaku dirancang dan ditentukan oleh suatu unit yang bertanggungjawab dalam bidang sumber daya manusia. Dalam hal ini perlu ada kerjasama pula dengan unit-unit yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah. Sebagai seorang pejabat formal, kepala sekolah mempunyai tugas tanggungjawab terhadap atasan, terhadap sesama rekan kepala sekolah atau lingkungan terkait dan kepada bawahan. Sebagaimana Wahjosumidjo (2006:84) mengungkapkan adanya tiga macam peranan kepala sekaolah sebagai pemimpin yaitu: 1) Peranan hubungan antar perseorangan (interpersonal roles). 2) Peranan imformasional (informasional roles). 3) Sebagai pengambil keputusan (desicional roles). Rumusan Masalah Dari identifikasi masalah di atas, selanjutnya peneliti merumuskan pada permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir? 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir? REFERENSI Pengertian Rekrutmen Rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Tujuan utama rekrutmen adalah menemukan pelamar-plamar berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dngan biaya yang paling sedikit. Proses rekrutmen, perlu diselaraskan rencana kegiatan yang diinginkan dan juga kebutuhan khusus yang ditentukan oleh organisasi. Mathis (2001:237) menyatakan bahwa rekrutmen adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam


organisasi. Rekrutmen pegawai merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja. Rekrutmen pegawai bertujuan menyediakan pegawai yang cukup agar manajer dapat memilih pegawai yang memenuhi kualifikasi tertentu. Dalam pedoman pelaksanaan Permendikas Nomor 28 Tahun 2010 dinyatakan bahwa rekrutmen bertujuan untuk memilih guru-guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen meliputi 1) pengusulan calon oleh kepala sekolah dan/atau pengawas, 2) seleksi administratif, dan 3) seleksi akademik. Seleksi administratif dan akademik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Kantor wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau instansi lain terkait yang berwenang. Proses Rekrutmen Proses rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari, dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Program rekrutmen yang baik perlu melayani banyak tujuan yang kaang kala bertentangan. Rekrutmen yang efektif memerlukan tersedianya informasi yang akurat dan berkesinambungan mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dalam organisasi. Aktivitas rekrutmen akan menyisihkan pelamar yang kurang tepat. Aktivitas rekrutmen dapat membangun opini publik yang menguntungkan dengan cara mempengaruhi sikap para pelamar sedemikian rupa terlepas mereka diangkat atau tidak. Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan, untuk itu terdapat dua sumber sumber tenaga kerja yakni sumber dari luar (eksternal) organisasi atau dari dalam (internal) organisasi. Menurut Hasibuan (2008:44) metode rekrutmen terdiri dari metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya diinformasikan kepada para karyawan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya, lamaran yang masuk sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik sulit. Sedangkan metode terbuka adalah ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa cetak maupun elektronik, agar tesebar luas ke masyarakat. Degan metode terbuka diharapkan banyak masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang qualified lebih besar. Pedoman pelaksanaan Permendikas Nomor 28 Tahun 2010 menyatakan bahwa pengusulan guru sebagai calon kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui langkah-langkah berikut:


1) 2) 3) 4)

Pengumuman. Identifikasi guru potensial. Penyiapan berkas usulan. Pengajuan usulan calon kepala sekolah. Penentuan dan identifikasi guru potensial dapat diusulkan Kepada Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota oleh kepala sekolah/madrasah atau bersamasama dengan pengawas sekolah/madrasah. Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan, penyusunan makalah kepemimpinan, serta penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian potensi kepemimpinan adalah suatu proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kemampuan, kekuatan atau daya kepemimpinan yang dimiliki oleh calon kepala sekolah/madrasah yang memungkinkan untuk dikembangkan. Penyusunan makalah kepemimpinan dimaksudkan untuk menilai pemahaman/wawasan guru tentang kepemimpinan, khususnya kepemimpinan dalam konteks pendidikan. Selain itu juga untuk memilih dan memilah calon kepala sekolah/madrasah yang memiliki kerangka berpikir yang konseptual dan akademik untuk menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Kepala Sekolah Pengertian Kepala Sekolah Kepala sekolah menurut Wahjosumidjo (2006:83) adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Menurut Rahman (2006:106) kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan kepala sekolah (struktural) di sekolah. Kepala sekolah harus memiliki visi dan misi, serta strategi manajemen pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada mutu. Strategi ini dikenal dengan manajemen mutu terpadu. Strategi ini merupakan usaha sistematis dan terkoordinasi untuk secara terus menerus memperbaiki kualitas layanan, sehingga fokusnya diarahkan ke pelanggan dalam hal ini peserta didik, orang tua peserta didik, pemakai lulusan, guru, karyawan, pemerintah dan masyarakat. Lebih lanjut Mulyasa (2007:216) menyatakan bahwa sedikitnya terdapat 5 (lima) sifat layanan yang harus diwujudkan oleh kepala sekolah agar pelanggan puas, yakni layanan sesuai dengan yang dijanjikan (reliability), mampu menjamin kualitas pembelajaran (assurance),


iklim sekolah yang kondusif (tangible), memberikan perhatian penuh kepada peserta didik (emphaty), cepat tanggap terhadap kebutuhan peserta didik (responsiveness). Kedudukan Kepala Sekolah dalam Struktur Organisasi Sekolah Kepala sekolah adalah pimpinan (leader) tertinggi di sekolah. Mulyasa (2007:115) menjelaskan bahwa kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisa dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi. Pada sekolah yang menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakan, dan menselaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas agar mampu mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Menurut Widasuari (2013:279) kedudukan kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah merupakan posisi sentral dan strategis dalam memainkan perannya untuk membentuk individu dan kelompok tercapainya tujuan yang ditetapkan. Tugas Pokok Kepala Sekolah Secara khusus tugas-tugas kepala sekolah dalam fungsinya sebagai administrator pendidikan yang meliputi: 1) Bidang administrasi personalia 2) Bidang administrasi keuangan 3) Bidang administrasi pendidikan 4) Bidang administrasi kurikulum 5) Bidang administrasi kesiswaan 6) Bidang hubungan sekolah dengan masyarakat Fungsi Kepala Sekolah Mulyasa (2007:98) menyatakan bahwa kepala sekolah harus mampu berperan sebagai leader, innovator, dan motivator di sekolahnya. Dengan demikian dalam paradigma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator.


Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Dalam rangka pemenataan dan mereformasi kepemimpinan pendidikan di sekolah, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan regulasi baru yaitu Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Beberapa catatan penting dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 antara lain 1) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah yaitu memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal (Pasal 2 Ayat 3 point b). 2) Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah (Pasal 3 Ayat 1). 3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan (Pasal 7 Ayat 2). 4) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas yang bersangkutan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 4 Ayat 2). 5) Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah. (Pasal 9 Ayat 1). 6) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan (Pasal 9 Ayat 3). 7) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun (Pasal 12 Ayat 1). 8) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah (Pasal 12 Ayat 2). 9) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas (Pasal 12 Ayat 3). Teori George C. Edwards III Menurut George C. Edwards III ada 4 (empat) variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (communications), sumber daya (resources), sikap


(dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Variabel tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sugiyono (2010:15) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sumber Data Penelitian 1) Data primer merupakan data relevan sesuai fokus penelitian yang didapat dari sumber utama. Data primer diperoleh langsung dari informan yang berkaitan dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah SMP Negeri di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2) Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi dan observasi terkait dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah SMP Negeri di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa: 1. Observasi Menurut Sugiyono (2010:203) teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan bila responden tidak terlalu besar. 2. Wawancara Menurut Sugiyono (2010:73) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Sedangkan wawancara menurut Arikunto (2010:198) adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.


3. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2010:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik Analisisa Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengelola, menyajikan dan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Teknik analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengelola data yang telah terkumpul dan diklarifikasikan desuai dengan tujuan penelitian. Menurut Arikunto (2010:250) metode analisis deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa calon kepala sekolah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini penting karena kepala sekolah sebagai pemimpin dalam organisasi sekolah merupakan tauladan bagi warga sekolah dan sudah seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menjalankan kewajiban sebagai umat beragama dengan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualifikasi Akademik Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa calon kepala sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi. Tingkat pendidikan kepala sekolah SMP Negeri di Kayuagung telah sesuai dengan kualifikasi akademik calon kepala sekolah yang diatur Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Adapun tabulasi kualifikasi akademik kepala sekolah SMP Negeri di Kayuagung sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1 berikut.


Tabel 1. Tingkat Pendidikan Kepala Sekolah SMP Negeri di Kayuagung Tingkat No Nama Tugas Pendidikan 1 Maryadi, S.Pd, Msi SMP Negeri 1 S2 2 3 4

Ning Ayu, S.Pd Dra. Woro Kusdarini Rosmiati, S.Pd

SMP Negeri 2 SMP Negeri 3 SMP Negeri 4

S1 S1 S1

5 Dewi Aryani, S.Pd, Msi SMP Negeri 5 6 Saleh Rebandi, S.Pd SMP Negeri 6 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten OKI (2014)

S2 S1

Usia Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa calon kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah. Batasan usia seorang guru PNS untuk pensiun adalah 60 (enam puluh tahun). Dengan demikian cukup beralasan bila batasan usia bagi calon kepala sekolah adalah 56 (lima puluh enam) tahun, artinya guru yang bersangkutan masih memiliki waktu 4 (empat) tahun saat menjabat sebagai kepala sekolah. Sebagaimana diamanatkan Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah bahwa (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun; (2) Masa tugas kepala sekolah/ madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja; dan (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila a)telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau b)memiliki prestasi yang istimewa. Pengangkatan kepala sekolah SMP Negeri di Kayuagung telah sesuai dengan batasan usia calon kepala sekolah yang diatur Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Adapun tabulasi usia kepala sekolah SMP Negeri di Kayuagung sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2 berikut.


Tabel 2. Usia Kepala Sekolah SMP Negeri di Kayuagung No

Nama

Tugas

Usia

1

Maryadi, S.Pd, Msi

SMP Negeri 1

48

2

Ning Ayu, S.Pd

SMP Negeri 2

52

3

Dra. Woro Kusdarini

SMP Negeri 3

55

4

Rosmiati, S.Pd

SMP Negeri 4

56

5

Dewi Aryani, S.Pd, Msi

SMP Negeri 5

55

6 Saleh Rebandi, S.Pd SMP Negeri 6 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten OKI (2014)

48

Kesahatan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa calon kepala sekolah harus sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwa untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala sekolah, maka calon kepala sekolah harus memiliki kesehatan secara jasmani maupun rohani. Keterangan sehat jasmani dan rohani bagi setiap calon kepala sekolah dapat berasal dari puskesmas maupun rumah sakit ditandatangani oleh dokter yang berwenang. Kedisiplinan Kedisiplinan merupakan suatu sikap seseorang yang ditunjukkan dengan menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, dan menjalankannya sesuai tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa calon kepala sekolah tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedisiplinan guru sebagai tenaga pendidik merupakan salah satu bagian dari ciri profesionalisme. Hal ini berkaitan dengan kehadiran, kepatuhan pada aturan, produktifitas dan semangat guru dalam melaksanakan tugas. Dengan kedisiplinan yang tinggi, kepala sekolah akan menjadi contoh bagi guru dan siswa sehingga seluruh warga sekolah dapat menjalankan tugas dan perannya masing-masing secara sempurna.


Memiliki Sertifikat Pendidik Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ditenegaskan bahwa calon kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik. Kepala sekolah SMP Negeri di Kayuagung telah memiliki sertifikasi pendidik sebagaimana yang disyaratkan bagi calon kepala sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Pengalaman Mengajar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa calon kepala sekolah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanakkanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB. Adapun tabulasi pengalaman mengajar kepala sekolah SMP Negeri di Kayuagung sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3 berikut. Tabel 3. Pengalaman Mengajar Kepala Sekolah SMP Negeri di Kayuagung No

Nama

Tugas

Masa Kerja

1

Maryadi, S.Pd, Msi

SMP Negeri 1

17 tahun

2

Ning Ayu, S.Pd

SMP Negeri 2

30 tahun

3

Dra. Woro Kusdarini

SMP Negeri 3

28 tahun

4

Rosmiati, S.Pd

SMP Negeri 4

28 tahun

5


SMP Negeri 5

28 tahun

6

Saleh Rebandi, S.Pd

SMP Negeri 6

17 tahun

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten OKI (2014) Golongan dan Kepangkatan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa calon kepala sekolah memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing.


Adapun tabulasi kepangkatan dan golongan ruang kepala sekolah SMP Negeri di Kayuagung sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5.4 berikut. Tabel 4. Kepangkatan Kepala Sekolah SMP Negeri di Kayuagung No

Nama

Tugas

Pangkat/Golongan

1

Maryadi, S.Pd, Msi

SMP Negeri 1

Pembina IV/a

2

Ning Ayu, S.Pd

SMP Negeri 2

Pembina IV/a

3

Dra. Woro Kusdarini

SMP Negeri 3

Pembina IV/a

4

Rosmiati, S.Pd

SMP Negeri 4

Pembina IV/a

5


SMP Negeri 5

Pembina IV/a

6

Saleh Rebandi, S.Pd

SMP Negeri 6

Pembina IV/a

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten OKI (2014) Penilaian Prestasi Pegawai Prestasi kerja pegawai ialah hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat meningkatkan status pegawai yang bersangkutan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa calon kepala sekolah memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir. Penilaian Kinerja Guru Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa calon kepala sekolah memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hasil penilaian kinerja guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. Penilaian kinerja guru merupakan acuan bagi sekolah dalam menetapkan pengembangan karir


dan promosi guru. Bagi guru, penilaian kinerja guru merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan sebagai sarana untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya. Faktor-Faktor Implementasi Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 Ukuran dan Tujuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 mengarah pada kualitas guru yang akan menduduki jabatan kepala sekolah. Hal ini dapat dilihat dari proses penyiapan kepala sekolah, proses pengangkatan dan penilaian kinerja kepala sekolah dengan menekankan pada kemampuan melaksanakan tugas dalam bidang kepemimpinan pembelajaran, kewirausahaan, supervisi akademik, manajemen berbasis sekolah, pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Untuk mengatur tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah perlu adanya upaya peningkatan standar dan mutu pendidikan dalam rangka mengahadapi tantangan global. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah di antaranya menguraikan syaratsyarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Salah satu tahapan itu menyebutkan bahwa guru harus mengikuti program penyiapan calon kepala sekolah yang meliputi rekrutmen, seleksi dan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Pada tahap rekrutmen, Dinas Pendidikan memproyeksikan kebutuhan kepala sekolah dua tahun mendatang. Tahap selanjutnya mengumumkan kepada seluruh kepala sekolah agar menyampaikan dan mendorong guru yang berpotensi (SDM terbaik yang dimiliki) untuk mengikuti program penyiapan calon kepala sekolah. Rekrutmen dan seleksi bagi guru untuk dapat menjadi calon kepala sekolah, yaitu 1) proses pendaftaran dan penyerahan berkas, 2) tes portofolio, dan 3) tes tertulis. Secara rinci, proses rekrutmen dan seleksi dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Rekrutmen dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Panitia seleksi membuka pendaftaran calon kepala sekolah lengkap dengan persyaratan administrasi, dan menyerahkan instrumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian kepada calon yang mendaftar untuk diisi dan diserahkan kembali ke panitia. Calon yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi selanjutnya mengikuti seleksi akademik. Pelaksanaan seleksi akademik ini di dilakukan oleh assesor. Dalam seleksi akademik, penilaian meliputi rekomendasi kepala sekolah, rekomendasi pengawas sekolah, kinerja guru, potensi kepemimpinan, dan makalah kepemimpinan. Calon yang tidak lulus dalam seleksi administrasi dan seleksi akademik apabila masih berminat menjadi kepala sekolah harus mengikuti rekrutmen dari awal lagi.


Sumber Daya Faktor sumber daya, khususnya yang berkait dengan SDM, baik di tingkat LPTK maupun Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten tidak mengalami masalah dari sisi kuantitas dan kualitas pelaksana. Ketersediaan SDM yang memadai dalam menjalankan kebijakan rekrutmen dan seleksi calon kepala sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Faktor sumber daya finansial yang berkaitan dengan penganggaran, khususnya yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ternyata Dinas Pendidikan setempat tidak mendapat support anggaran dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kebijakan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat tidak memberikan penjelasan di awal berkait dengan mekanisme anggaran keperluan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon kepala sekolah di tingkat daerah. Masalah ketersediaan anggaran yang tidak jelas ini hanya terjadi pada waktu awal pelaksanaannya saja, tetapi setelah mendapat kejelasan mekanisme dan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai pelaksanaan operasional rekrutmen dan seleksi calon kepala sekolah untuk selanjutnya faktor anggaran tidak terjadi masalah. Sedangkan faktor sumber daya fasilitas sarana prasarana tidak mengalami kendala, dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah memiliki infrastruktur fasilitas sarana prasarana yang memadai. Dengan adanya sarana prasarana pendukung pelaksanaan program, diantaranya seperti fasilitas komputer, IT, dan gudang penyimpanan dokumen maka pelaksanaan operasional rekrutmen dan seleksi calon kepala sekolah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Organisasi Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan dilakukan rekrutmen kepala sekolah dengan memberikan kesempatan bagi guru yang memenuhi persyaratan untuk melamar sebagai calon kepala sekolah. Penyiapan calon kepala sekolah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (komisi yang membidangi pendidikan), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan segala kewenangannya dapat menyelenggarakan program penyiapan calon kepala sekolah mulai tahap rekrutmen, seleksi administratif, seleksi akademik, dan pelaksanaan diklat calon kepala sekolah. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah di antaranya menguraikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Salah satu tahapan itu menyebutkan bahwa guru harus mengikuti


program penyiapan calon kepala sekolah yang meliputi rekrutmen, seleksi dan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Pendidikan telah menjalankan rekrutmen dan seleksi calaon kepala sekolah dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. 2) Rekrutmen guru sebagai kepala sekolah merupakan salah satu kegiatan dalam menajemen kepegawaian sekolah yang dilakukan untuk mengisi formasi jabatan kepala sekolah. Seleksi calon kepala sekolah dilakukan untuk mengisi kebutuhan yang tersedia dalam rangka menjamin terselenggaranya proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efesien di sekolah. 3) Rekrutmen calon Kepala Sekolah dilakukan secara terbuka dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua guru yang memenuhi kualifikasi. Saran 1) Rekan guru diharapkan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik sekaligus menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kepemimpinan dan organisasi, sehingga dapat memenuhi kriteria sebagai calon kepala sekolah. 2) Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah hendaknya lebih aktif dalam memberikan informasi kepada guru, khususnya untuk meningkatkan kompetensi dan penilaian kinerja guru, sehingga guru memiliki kualifikasi yang cukup dalam perekrutan dan seleksi calon kepala sekolah. 3) Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir hendaknya dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah secara sempurna, sehingga calon kepala sekolah benar-benar guru dengan kualifikasi yang baik.


DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan. 2011. Permendikas Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Jakarta: Kemendiknas. Danim, Sudarwan dan Chairil. 2010. Profesi Kependidikan. Bandung: Alfabeta. Dharma, Agus. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdiknas. Hasibuan, Malayu, SP. 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi revisi, Cetakan ketujuh, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta Islamy, M Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. Petunjuk Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah/madrasah. Mathis, Robert L dan John H Jackson. 2001. Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia). Jakarta: Salemba Empat. Mulyasa. 2007. Menjadi Kepala Sekolah Professional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Rahman. 2005. Peran Strategis Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Jatinangor: Alqa Print. Riduwan. 2009. Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH. (Studi Kasus di SMP Negeri di Kecamatan Kayuagung)

Recommend Documents