TEXTILENews Tahun I Nomor 5 Minggu gg ke-3 Nopember p 2010
Wajib Label Bahasa Indonesia Telah Diberlakukan Pemerintah melalui Kementrian Perdagangan memutuskan untuk mempercepat pemberlakukan wajib label bahasa Indonesia untuk produk-produk yang beredar di pasar dalam negeri. Pertauran yang semula akan mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2011 dipercepat pemberlakukannya menjadi tanggal 1 September 2010. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan g g Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencatuman Label pada Barang. Permendag 22/2010 mengatur bahwa pemberlakukan wajib label Bahasa Indonesia dipercepat dengan masa peralihan yang diperpanjang, sebagai berikut:
rumahtangga; kertas; korek api; pakaian jadi; mainan anak; perangkat makan; pupuk; tinta cetak; dan cat. Peraturan ini tidak mengenal diskriminasi, yaitu peraturan berlaku untuk semua jenis produk yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia baik berasal dari impor maupun baang produksi dalam negeri. Untuk produk impor, label berbahasa Indonesia harus sudah tercantum sejak barang tersebut dimuat ke atas kapal. Untuk produk pakaian jadi, informasi-informasi yang harus terdapat di dalam label sekurang-kurangnya meliputi: (1) (2) (3) (4)
Semula (Permendag 62/2009)
Menjadi (Permendag 22/2010)
Untuk Produk yang belum beredar
1 Januari 2011
1 September 2010
Untuk Produk yang sudah d h beredar
1 Januari 2012
1 Maret 2012
Ketentuan wajib label bahasa Indonesia tersebut berlaku untuk semua jenis barang yang akan diperjualbelikan di wilayah Indonesia, meliputi: (1) (2) (3) (4)
Barang-barang Barang barang elektronika keperluan rumah tangga; telekomunikasi; dan informatika Barang-barang sarana bahan bangunan Barang-barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya) Barang-barang lainnya.
Termasuk dalam kategori barang-barang lainnya, yaitu: sepatu dan barang dari kulit; deterjen; pemberantas hama; jam; alat listrik
(5) (6) (7)
Nama atau merek barang Jenis bahan atau komposisi Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri (dicantumkan di dalam kemasan) Nama dan alamat importir untuk barang impor (dicantumkan di dalam kemasan) Ukuran Label pemeliharaan (care label) Negara pembuat (made in)
Untuk memenuhi aturan ini, semua pelaku usaha (produsen/importir) wajib menyerahkan contoh label dalam Bahasa Indonesia kepada p Direktur Pengawasan g Barang Beredar dan Jasa untuk diterbitkan Surat Keterangan Pencantuman Label Bahasa Indonesia. Surat Keterangan tersebut akan menjadi dokumen pabean untuk barang impor, dan menjadi dokumen yang menerangkan produsen telah memenuhi ketentuan Permen ini untuk produk dalam negeri. Sanksi, berupa sanksi administratif hingga pencabutan SIUP dapat diberlakukan bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan ini.
TEXTILENews diterbitkan oleh: Badan Pengurus Nasional – d i l Asosiasi Pertekstilan Indonesia i i k il d i Adhi Graha lt. 16, Jl. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 Telp. 021‐5272171; Fax. 021‐5272166; Email:
[email protected]
1
API Peduli Bencana Sumbangan g dari anggota gg API untuk korban bencana alam Mentawai dan Merapi
GENAP (Gerakan Nasional Penerapan) SNI Seperti kita ketahui bersama bahwa CAFTA telah dilaksanakan sejak tahun 2010 ini, dalam pelaksanaannya tak pelak menimbulkan dampak negative yang berimbas pada industry di tanah air. Terdapat 11 sektor industry yang terkena dampak paling besar dalam penerepan CAFTA ini yaitu industry Baja, industry Alas kaki, industry Petrokimia Hulu, industry Bahan baku plastik dan produk plastic, industry makanan dan minuman, industry petanian, industry mainan anak, industry mesin dan perkakas, industry aluminium, industry Elektronik dan kelistrikan serta industry TPT. Untuk meningkatkan daya saing khususnya dengan China maka Indonesia harus memiliki karakter yang dituangkan dalam SNI produk, dan produk TPT harus memiliki karakter tersendiri. BSN merekomendasikan dan mempertimbangkan beberapa hal yang dinilai perlu menjadi perhatian dan acuan panitia teknis TPT dalam mengembangkan SNI yang akan diberlakukan, rekomendasi tsb ialah: 1.
2. 3. 4 4. 5. 6.
Label ukuran, dipasaran masih ditemukan berbagai macam pelabelan ukuran produk tekstil sehingga dicari metode yang sesuai. Pelarangan adanya zat yang bersifat haram, misalnya bahan yang berasal dari babi. Anti bakteri dan anti jamur sebagai kriteria dalam SNI. P d k Produknya h harus sesuaii dengan d ecolabel. l b l Label/penandaan dalam bahasa Indonesia. Pemberlakuan Registration Number (RN).
Sejauh ini sektor TPT memiliki 266 SNI, di dalam SNI tersebut yang terkait dengan CAFTA yaitu 62 SNI sedangkan yang tidak terkait dengan CAFTA terdapat 204 SNI. Dimana untuk sektor TPT ini tidak ada regulasi yang menetapkan berlakunya SNI wajib. API yang mewakili industry tekstil sejauh ini aktif dalam penentuan berbagai SNI untuk sektor TPT, TPT selain itu juga turut aktif dalam GENAP SNI (Gerakan Nasional Penerapan SNI). Ade Sudrajat selaku Ketua Umum API, dalam kesempatannya menjadi pembicara dalam Workshop GENAP SNI, di Balai Kartini pada 10 November lalu menyampaikan bahwa agar dalam penerapan SNI lebih efektif perlu diperhatikan kemampuan dan kesiapan industry serta ketersediaan Lab. Uji yang sejauh ini jauh daripada siap. Menurutnya industry upstream seperti pembuatan serat sudah siap melaksanakan SNI, sedangkan midstream dan downstream seperti produsen kain dan garmen belum semuanya siap untuk melaksanakan SNI oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan mulai dari pengenalan SNI hingga bagaimana cara memperoleh p sertifkasi SNI. Terkait dengan penerapan SNI disektor TPT, pemerintah melalui GENAP SNI yang dikoordinasi BSN member insentif kepada industry TPT berupa pendampingan dan bimbingan untuk membangun pengetahuan dan kemampuan (capacity building) dalam menerapkan SNI. Insentif ini dikemas dalam bentuk workshop menyangkut SNI ISO 9001 : 2008, 2008 SNI 08-0336-2005/Amd 08 0336 2005/A d 1 : 2010 dan Permendag No. 22/M-DAG/PER/5 2010, yang akan diselenggarakan di 3 kota yaitu Bandung, Semarang dan Denpasar.
3
4
5
