TEXTILENews Tahun II Nomor 7 Minggu ke-2 Maret 2011
Perkembangan Lebih Lanjut Kasus Safeguard Turki Perkembangan lebih lanjut dari dikeluarkannya permohonan pemberlakuan safeguard atas import produk Woven Fabric dan Apparel telah sampai pada tahan hearing. Sesuai ketentuan yang tertera dalam Artikel 3.1 Perjanjian WTO untuk Safeguard, bahwa setiap pihak yang mengajukan safeguard wajib melakukan public hearing Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pada hari ini dan besok waktu Turki (7 – 8 Maret 2011), pemerintah Turki menyelenggarakan public hearing atas permintaan pengenaan safeguard atas produk impor kain tenun dan apparel yang masuk ke Turki. Public hearing bertujuan untuk mendengarkan berbagai masukan dan pendapat dari berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari pihak eksportir, importir, produsen dalam negeri, retailer, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kasus tersebut. Indonesia sebagai eksportir, juga menyatakan berkepentingan atas kasus safeguard ini. Dengan demikian, Indonesia yang diwakili oleh Asosiasi pertekstilan Indonesia serta pemerintah (dalam hal ini Kementrian Perdagangan) juga hadir dan akan menyampaikan pandangan Indonesia terhadap kasus tersebut. Dalam pandangan yang akan disampaikan Indonesia tetap berpegang pada pendapat bahwa Permohonan Safeguard atas impor produk woven fabric dan apparel yang diajukan Chamber of Commerce Turki memiliki banyak sekali kelemahan apabila ditinjau dari segi hukum sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian WTO untuk penerapan Safeguard. Disamping itu Indonesia berpendapat permohonan safeguard yang diajukan tidak pada tempatnya dan justru akan merugikan industry di dalam negeri Turki sendiri. Hal ini karena Turki merupakan pemasok utama apparel untuk pasar Uni Eropa. Sementara itu,
kapasitas industry di dalam negeri Turki sendiri sebenarnya belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan pasar Uni Eropa, selama ini Turki memperolehnya melalui impor dari Negara ketiga. Rencana pengenaan safeguard sebagaimana yang sedang diajukan oleh Chamber of Commerce Turki membuat pembeli di Uni Eropa. Beberapa eksportir apparel dari India menyatakan bahwa mereka mulai dihubungi oleh importer-importir Uni Eropa yang bersiapsiap untuk mengalihkan order apparel dari Turki ke India, apabila Turki jadi untuk mengenakan safeguard untuk impor produk kain dan apparel-nya. Disamping itu, klaim bahwa industri dalam negeri Turki merugi juga kurang dapat dibuktikan, mengingat tingkat keuntungan yang diperoleh industri dalam negeri Turki tahun 2010 juga meningkat. Sementara itu dari sisi hukum, sebagaimana pernah dimuat di dalam TextileNews edisi sebelumnya, ada cukup banyak artikel di dalam perjanjian safeguard yang dilanggar oleh Otoritas Turki di dalam petisi yang diajukannya. Secara keseluruhan, pihak Indonesia, baik API maupun pemerintah berpendapat bahwa pernomohan safeguard atas impor produk Woven fabric dan apparel yang dijaukan oleh Otoritas Tukri adalah menyalahi aturan pengenaan safeguard itu sendiri, juga akan memberikan dampak negatrif terhadap industry dalam negeri Turki sendiri.
TEXTILENews diterbitkan oleh: Badan Pengurus Nasional – Asosiasi Pertekstilan Indonesia Adhi Graha lt. 16, Jl. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 Telp. 021 – 5272171; Fax. 021 – 5272166 Email:
[email protected]
1
Join API Delegates!
50%off
for Get Symposium Attendance
Schedule
Tuesday, 22 March 2011 0900 – 1630 0900 – 1200 1300 – 1630 1330 – 1700
Symposium: Medical & Healthcare Application Symposium: Sustainability in the Textile Value Chain Symposium: Geosynthetic Applications for Infrastructure Tour: Advance Canvas (limited availability)
Wednesday, 23 March 2011 0900 – 1130 0900 – 1130 1130 – 1315 1430 – 1700
Symposium: E‐textiles and Smart Fabrics Symposium: Geosynthetic Materials for Environment Applications Keynote Luncheon Symposium: Technical Nonwoven Applications
Thursday, 24 March 2011 0900 – 1200 0900 – 1200
Symposium: Protective Clothing Symposium: Architectural Shade and Structure
Friday, 25 March 2011 0900 – 1200
Symposium: Automotive Materials
Exhibition (Free of Charge) 23 – 25 March 2011 Call: 021 – 521721
2
Training Assessor dalam Program ASEAN Common Competency Program (ACCP) Program ACCP yang dirintis AFTEX, telah melangkah ke tahap lebih lanjut, dengan diberikannya 9 (Sembilan) sertifikat Assessor kepada 9 orang peserta pelatihan assessor dari Indonesia, Thailand, Kamboja, Vietnam dan Laos. Training yang diselenggarakan di Kuala Lumpur tersebut bertujuan untuk menyeragamkan kemampuan assessor. Sebelumnya, dalam setiap penyelenggaraan uji kompetensi ACCP, setiap Negara AFTEX setempat bekerjasama dengan LSP di Negara masing-masing. Hal tersebut terpaksa dilakukan mengingat AFTEX sendiri belum memiliki assessor bersertifikat sesuai standar ACCP.
Sebagaimana diketahui bahwa posisi Merchandiser adalah posisi yang sangat penting dalam perusahaan. Dengan alasan tersebut, ACCP menyetujui bahwa posisi merchandiser perlu memiliki kompetensi dan diseragamkan kompetensinya di tingkat ASEAN. Setelah berhasil melaksanakan pilot proyek untuk dua jenis kompetensi yaitu Kompetensi Operator Jahit (Sewing Machine Operator) dan Mekanik Mesin Jahit (Sewing Machine Mechanics), maka Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga akan melaksanakan Uji Kompetensi untuk jenisjenis keahlian lainnya. Jenis keahlian ketiga yang akan dilakukan Uji kompetensi ini adalah Apparel Merchandiser. Menurut rencana Uji Kompetensi Merchandiser pertama akan dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu di Jakarta dan di Bali. Menurut rencana pelaksanaan di Jakarta akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sedangkan pelaksanaan di Bali menurut rencana adalah pada awal bulan April 2011. Setiap perusahaan garment yang menghendaki agar Merchandiser yang dimilikinya diakui keahliannya pada tingkat ASEAN, diperkenankan untuk mengikuti Uji Kompetensi yang akan dilakukan tersebut. Syarat untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah Merchandiser yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dengan dibuktikan oleh surat referensi dari perusahaan tempat bekerja
Para peserta pelatihan Assessor ACCP berfoto bersama dengan Trainer, Ismail bin Abu Hasim (MATAC) usai penyerahan sertifikat Dengan dianugerahkannya sertifikat assessor bagi peserta pelatihan batch I berarti bahwa kini ACCP memiliki 9 orang assessor bersertifikat sesuai standar ACCP. Dalam rangkaian kegiatan ACCP tersebut, Indonesia akan kembali menyelenggarakan Uji Kompetensi tingkat ASEAN pada akhir minggu ini. Uji Kompetensi yang akan dilakukan tersebut adalah untuk posisi Apparel Merchandiser.
3
4
LINTAS BERITA
Pakistan - Raw cotton hits record high of Rs14,000 Raw cotton rose by Rs1,000 to strike a record high of Rs14,000 per maund on Thursday after the Pakistan Cotton Ginners Association (PCGA) showed a significant fall in the country’s crop output in its fortnightly report and sharp rise in commodity prices in the international market, dealers said. Rajanpur ginners sold 400 bales of cotton at the highest price of Rs14,000 per maund on two-month credit, surpassing the previous record high of Rs13,000 per maund on February 4. “A fall of around 1.15 million bales in the PCGA’s report and rise in the international market have pushed domestic cotton up and made another record high,” said Shakeel Ahmed, a cotton analyst. At the International Commodity Exchange (ICE), raw cotton for March and May contracts skyrocketed by 8.58 cents and 7 cents to $2.04 and $2.00 per pound due to rising demand for ginned cotton from importing countries. Spot rates of the Karachi Cotton Association (KCA) remained unchanged at Rs12,000 per maund and Rs12,860 per 40kg for average-quality lint. A small number of deals of seedcotton (Phutti) were made in the range of Rs4,500 and Rs5,800 per 40kg in Punjab and Sindh. Moreover, the country’s cotton sales stood at 2,400 bales of raw cotton (170kg each), including 400 bales each from Rajanpur, Kabirwala, Mongi Bangla, Garh Mahraja, Rohri and Salehpat. Source: The News, Pakistan
India - Hosiery manufacturers to go on strike Hosiery manufacturers across the country have decided to stop work on Friday, as part of the nationwide agitation against the move to impose 10 per cent excise duty on readymade garments in the Union Budget. "We want the government to withdraw the excise duty on readymade garments. It is a tough time for us, because of 150 per cent inflation in raw cotton fibre, 100 per cent in cotton yarn and 50 per cent in readymade garments. Hence, we are going for a nationwide strike on Friday and if the demands are not met, will go for an indefinite shut down," said Sreemoy Banerjee,
Secretary of Federation of Hosiery Manufacturers’ Association (Fohma). The groups include Fohma, Bengal Hosiery Manufacturers Association, Bengal Readymade Garment Manufacturers & Traders Welfare Association, Chamber of Textile Trade & Industry, Eastern India Garment Manufacturers & Exporters Federation, West Bengal Garment Manufacturers & Dealers Association and West Bengal Hosiery Association, along with seven other national groups of garment makers. Source: Sify.com
India - Punjab textile units to go on strike today Punjab’s estimated R25,000 crore textile industry will go on a day-long strike on Friday against the proposal to impose 10% excise duty on branded readymade garments and textiles. The strike call is against the proposal to convert voluntary excise duty on readymade garments into mandatory 10% duty. After this, the optional scheme for payment of excise duty on readymade garments would no longer be available. The excise duty is being imposed on such goods without Cenvat credit facility. The shut down in Punjab is on the call given by the All India federation of readymade garments association. It is not only the textile industry that is upset over imposition of excise duty, the sports goods industry of Jalandhar which accounts for 90% of country’s sports goods too is up in arms against imposition of duty on sports goods. The duty has been imposed on 130 items and Jalandhar which has over 400 units manufacturing sports goods is opposing the move. Vinod K Thapar, President knitwear club told FE that “the bandh call was against the Center’s move to convert the optional excise duty regime for readymade garments into a mandatory requirement at a uniform 10% rate for branded garments”. He said that the industry wants a complete role back of the move or else it would be forced to go on an indefinite strike. Thapar said that textile units are already hit hard due to increase in cotton yarn prices that have gone up from R45,000 a tonne to R60,000 a tonne in less than two months. Knitwear club is one of the biggest umbrella organisations of over 1000 hosiery and textile units in Punjab. Source: Financial Express
5
