TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMBUAT KETERANGAN HAK WARIS BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA
I MADE UNGGUL PRIBADI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMBUAT KETERANGAN HAK WARIS BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA
I MADE UNGGUL PRIBADI NIM. 1292462023
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMBUAT KETERANGAN HAK WARIS BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA
Tesis untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
I MADE UNGGUL PRIBADI NIM. 1292462023
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
iii iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 2 NOPEMBER 2015
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Drs., SH., MH. NIP. 19551126 198511 1 001
J.S. Wibisono, SH., M.Kn. NIP. -
Mengetahui :
Ketua Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr.DesakPutuDewiKasih,SH.,M.Hum. NIP. 19640402 198911 2 001
Prof.Dr.dr.A.A.RakaSudewi., Sp.S(K) NIP. 19590215 198510 2 001
iv
TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 2 Nopember 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 3845/UN14.4/HK/2015 Tanggal : 2 November 2015
Ketua Anggota
: Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Drs., SH., MH : 1. J.S. Wibisono, SH., M.Kn 2. Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH., MH. 3. Dr. I Made Udiana, SH., MH. 4. Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH.
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Nama
: I MADE UNGGUL PRIBADI
NIM
: 1292462023
Program Studi
: Magister Kenotariatan
Judul Tesis
: Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pembuat Keterangan Hak Waris Bagi WNI Keturunan Tionghoa
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 23 Oktober 2015 Yang membuat pernyataan
(I Made Unggul Pribadi)
vii
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah
“PERLINDUNGAN
HUKUM
BAGI
NOTARIS
PEMBUAT
KETERANGAN HAK WARIS BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA.” Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulisan tesis ini pun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing dan berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Drs., SH., MH. sebagai pembimbing pertama penulis dan terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak J.S. Wibisono, SH., M.Kn sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan dukungan, semangat, bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan tesis ini. Kepada panitia penguji tesis Dr. Ni Ketut Sri Utari SH., MH sebagai Penguji I, Dr. I Made Udiana SH., MH sebagai Penguji II, dan Dr. I Wayan Wiryawan SH., MH sebagai Penguji III yang telah memberikan ide, bimbingan, dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD., KEMD. Rektor Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas
ii vii
Udayana. Terimakasih juga ditujukan kepada Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, dan kepada Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Terimakasih juga penulis tujukan kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu kepada penulis, Bapak/Ibu Staf Administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan secara tidak langsung dalam proses administrasi akademik selama masa perkuliahan. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada keluarga yang berada di Denpasar, Bali, Paman I Made Wardana beserta isterinya Ni Made Dani yang telah membantu dan memberikan tempat tinggal selama penulis berada di Denpasar, Ibu Penulis Ni Made Simpreg dan Bapak I Ketut Wartha Almarhum beserta Bapak mertua I Made Darpa Almarhum dan Ibu mertua NI Nyoman Darpini Almarhumah yang memberikan dukungan doa dan inspirasi sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan. Tidak lupa juga penulis ucapkan iii viii
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Adik-adik ipar tercinta I Made Cahyadi dan Ni Nyoman Aswidi yang telah banyak membantu keluarga penulis selama mengikuti perkuliahan. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman dan sahabat Luh Gde Soeryaningsih SH. M.Kn., I Wayan Adi Sumiartha SH., M.Kn., I Gde Wiguna SH., serta teman-teman seperjuangan Angkatan V atas saran, dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada isteri tercinta Ni Wayan Astrining Ratna S.Kep., dan anak-anak tersayang Ni Putu Parawidya Putri Pribadi, Ni Made Widyatari Putri Pribadi dan Ni Nyoman Adinda Putri Pribadi atas segala Doa, kasih sayang yang tak terhingga, kesabaran, semangat dan dukungan yang sepenuhnya selama perkuliahan dan selama penulisan tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmatNya kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian tesis ini. Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan dalam bidang Kenotariatan, serta berguna bagi masyarakat.
Denpasar, 23 Oktober 2015
Penulis
iv ix
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMBUAT KETERANGAN HAK WARIS BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA
Notaris adalah pejabat umum dibidang hukum perdata yang tentunya perlu diawasi dan diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Dalam pembuatan surat keterangan waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak ada ketentuan yang secara tegas mengaturnya, demikian juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat surat keterangan waris diwajibkan meningkatkan ketelitian, kehati-hatian, agar tercipta keadilan, tanpa adanya diskriminasi sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif beranjak dari adanya kekaburan norma dalam perlindungan hukum bagi Notaris pembuat surat keterangan waris. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Dalam menganalisa bahan hukum dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi Notaris pembuat surat keterangan waris bagi warga negara Indonesia keturunanTionghoa hanya tersirat pada Pasal 66 ayat (1) hal ini terkait dengan penerapannya yaitu dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan. Kewenangan dalam membuat surat keterangan waris berdasarkan kewenangan yang begitu luas dalam Pasal 15 ayat (3) UndangUndang Jabatan Notaris.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kewenangan, Notaris.
vx
ABSTRACT LEGAL PROTECTION FOR MAKERS NOTARY STATEMENT INHERITANCE RIGHTS FOR CITISENS OF INDONESIA DESCENT TIONGHOA
Notary is a public official in the field of civil law which would need to be supervised and given legal pratection in their profession. In the manufacture of heir statement for Indonesian citizens of Chinese descent there is no provision that explicitly set, likewise in the Book of the law of civil law an the law office of a notary. Notary in their duty to make a statement heir obliged improve accuracy, prudence, in orden to create justice, without discrimination thus providing legal certainty and legal protection for the parties concemed. This type of research used in this study is a normative legal research moved from blurring the norm in the legal protection for makers notary certificate of inherintance. Legal material collection techiques used is the study of literature or studies document. In analyzing the legal materials is a descriptive, interpretative, evaluative and argumentative. From the results of this study indicate that the efforts of legal protection for makers notary certificate of inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent is only implicit in Article 66 paragraph (1) it is associated with the application that in approving or rejecting the request of investigators, prosecutors and judge who want to call a notary in the judical process. Authority in creating a certificate of inheritance by the authority so broad in Article 15 paragraph (3) the law office of Notary.
Keywords : Legas Protection, Authority, Notary.
vixi
RINGKASAN Tesis ini menganalisa mengenai Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pembuat Keterangan Hak Waris Bagi WNI Keturunan Tionghoa. Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah adanya keragu-raguan dikalangan Notaris untuk membuat surat keterangan waris bagi WNI keturunan Tionghoa yang disebabkan karena tidak adanya peraturan yang tegas mengatur kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Notaris dan perlindungan hukum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan perundangundangan lainnya sehingga terjadi kekaburan norma. Selama ini surat keterangan waris bagi WNI keturunan Tionghoa dibuat berdasarkan pada kebiasaan para Notaris sebelumnya (kebiasaan yang berasal dari Notaris Belanda yang pernah praktek di Indonesia) yang kemudian di ikuti oleh Notaris berikutnya sampai saat ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pada sub bab ini juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan metode penelitian. Bab II, menguraikan tentang Teori dan Konsep-Konsep Perlindungan Hukum Bagi Notaris. Teori dan konsep ini dijabarkan menjadi 4 (empat) sub bab. Pertama membahas mengenai teori dan konsep kepastian hukum. Kedua membahas mengenai teori dan konsep tentang kewenangan Notaris. Ketiga membahas mengenai teori dan konsep perlindungan hukum. Keempat membahas mengenai teori dan konsep kekuatan isi surat keterangan waris di Indonesia. Bab III, menguraikan pembahasan terhadap rumusan permasalahan pertama mengenai kewenangan Notaris dalam mengeluarkan keterangan hak waris dalam bentuk in originali yang diuraikan dalam 4 (empat) sub bab. Pertama menguraikan tentang wewenang Notaris dalam membuat surat keterangan hak waris dalam bentuk in originali. Kedua menguraikan tentang eksistensi surat keterangan hak waris. Ketiga menguraikan tentang proses pembuatan dan kekuatan surat keterangan hak waris. Keempat menguraikan tentang tanggung jawab Notaris dan konsekuensi yuridis dari surat keterangan hak waris in originali. Bab IV, menguraikan pembahasan terhadap rumusan permasalahan kedua mengenai upaya perlindungan hukum bagi Notaris yang mengeluarkan keterangan hak waris yang diuraikan dalam 3 (tiga) sub bab. Pertama menguraikan tentang hakekat perlindungan hukum. Kedua menguraikan tentang keterangan hak waris dalam rangka mencapai kepastian hukum. Ketiga menguraikan tentang perlindungan hukum bagi Notaris yang mengeluarkan keterangan hak waris. Bab V, merupakan bab penutup yang menguraikan mengenai simpulan dan saran. Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah kewenangan notaris dalam mengeluarkan keterangan hak waris dalam bentuk in originali tidak diatur secara khusus dalam UUJN. Yang dijadikan sebagai pedoman adalah Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang terdapat pada Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor Dpt/12/63/12/69 Tahun 1969 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala viixii
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Pada hakekatnya upaya perlindungan hukum hanya tersirat dalam Pasal 66 ayat (1) karena terkait penerapannya dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan. Saran yang dapat diberikan adalah diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam hal pembuatan surat keterangan hak waris dengan tidak didasarkan pada penggolongan penduduk. Perlindungan hukum bagi Notaris tentunya dapat segera diterbitkan oleh Pemerintah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan hukum kepada Notaris.
viii xiii
DAFTAR ISI SAMPUL DEPAN SAMPUL DALAM ..................................................................................
i
PERSYARATAN GELAR . ..................................................................... ii LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................... iii PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.. ..................................................... iv UCAPAN TERIMA KASIH . ..................................................................
v
ABSTRAK . .............................................................................................. viii ABSTRACT . ........................................................................................... ix RINGKASAN . .........................................................................................
x
DAFTAR ISI ............................................................................................ xii BAB I PENDAHULUAN .........................................................................
1
1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................
1
1.2. Rumusan Masalah .....................................................................
12
1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................
12
1.3.1 Tujuan Umum ..................................................................
12
1.3.2 Tujuan Khusus .................................................................
12
1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................
13
1.4.1 Manfaat Teoritis...............................................................
13
1.4.2 Manfaat Praktis ................................................................
13
1.5 Landasan Teoritis dan Kerangka Pemikiran ................................
13
1.5.1 Landasan Teoritis..............................................................
13
1.5.1.1 Teori Kepastian Hukum........................................
14
ix xiv
1.5.1.2 Teori Kewenangan ...............................................
17
1.5.1.3 Teori Hukum Pembuktian.......................................
19
1.5.1.4 Teori Hukum Waris ..............................................
21
1.5.1.5 Konsep Perlindungan Hukum ...............................
25
1.5.1.6 Keterangan Hak Waris .........................................
27
1.5.2 Kerangka Pemikiran.........................................................
29
1.6 Metode Penelitian ......................................................................
30
1.6.1 Jenis Penelitian ..............................................................
30
1.6.2 Jenis Pendekatan ............................................................
31
1.6.3 Sumber Bahan Hukum ....................................................
32
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..............................
33
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .......................................
34
BAB II TEORI DAN KONSEP-KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS .........................................................
36
2.1 Kepastian Hukum ..................................................................
36
2.2 Tentang Kewenangan Notaris ................................................
41
2.3 Perlindungan Hukum ............................................................
53
2.4 Kekuatan Isi Surat Keterangan Waris di Indonesia.................
60
BAB III KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENGELUARKAN KETERANGAN HAK WARIS DALAM BENTUK IN ORIGINALI ..............................................................................
65
3.1 Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris .......................................................................................
65
3.2 Eksistensi Keterangan Hak Waris ..........................................
80
3.3 Proses Pembuatan Dan Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Hak Waris ............................................................
87
x xv
3.3.1 Proses Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris ............
87
3.3.2 Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris .............................................
91
3.4 Tanggung Jawab Notaris Dan Konsekuensi Yuridis Dari Surat Keterangan Hak Waris In Originali .............................
98
3.4.1 Tanggung Jawab Notaris ..............................................
98
3.4.2 Konsekuensi Yuridis Dari Surat Keterangan Hak Waris In Originali .........................................................
103
BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENGELUARKAN KETERANGAN HAK WARIS ..
107
4.1 Hakekat Perlindungan Hukum ................................................
107
4.2 Keterangan Hak Waris Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum ...................................................................................
119
4.3 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Mengeluarkan Keterangan Hak Waris ...........................................................
130
BAB V PENUTUP ...................................................................................
143
5.1 Simpulan ..................................................................................
143
5.2 Saran ........................................................................................
144
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................
145
xi xvi xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran ..............................................................
1 xvii
30
1
