TESIS
STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) TERKAIT PENGIKATAN JAMINAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
NI MADE DEVI JAYANTHI NIM. 1492461014
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
i
STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) TERKAIT PENGIKATAN JAMINAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
Tesis ini dibuat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
NI MADE DEVI JAYANTHI NIM. 1492461014
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
ii
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 28 APRIL 2016
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Prof. Dr. I Gst. Ngr. Wairocana,SH.,MH NIP. 19530401 198003 1 004
Dr. I Wayan Wiryawan, S.H.,M.H NIP. 19550306 198403 1 003
Mengetahui
Ketua Program Magister Kenotariatan
Direktur Program Pascasarjana
Program Pascasarjana
Universitas Udayana
Universitas Udayana
Dr. Desak Putu Dewi Kasih,SH.,M.Hum NIP. 19640402 198911 2 001
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) NIP. 19590215 198510 2 001
iii
KATA PENGANTAR
Om Swastyastu, Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Asung Kertha Wara Nugraha beliau penulis dapa menyelesaikan penulisan tesis ini guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Udayana. Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan pembimbing pertama dan Dr. I Wayan Wiryawan, S.H.,M.H selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S (K), dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H.,M.Hum, atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar, serta pegawai tata usaha
iv
di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana atas ilmu dan bantuan yang diberikan. Terima kasih tak terhingga penulis tujukkan kepada orangtua Bapak I Ketut Madra, S.H.,M.M dan Ibu Ni Made Mustari, serta saudara-saudara Drh I Wayan Yustisia Semarariana, Ni Nyoman Pramika Utami, dan Ni Luh Komang Ayu Maitri Jayanthi yang selalu memberikan doa, dukungan, dan cinta setiap hari. Teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Udayana Angkatan VII yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat persahabatan, semoga kita selalu mendapatkan jalan menuju kesuksesan lahir dan bhatin. Akhir kata, penulis berharap semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Semoga tesis yang masih dari jauh sempurna ini dapat memberikan konstribusi bagi ilmu pengetahuan di Indonesia.
Denpasar, 30 Maret 2016
Penulis
v
ABSTRAK Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang mempunyai karakteristik khusus. Kekhususan ini, terutama terkait kewajiban LPD terhadap desa pakraman yang bersifat fisik/sekala maupun nonfisik/niskala. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah memberikan pengecualian terhadap keberadaan LPD dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM). Posisi LPD dan lembaga keuangan sejenis, misalnya, Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Selatan, dianggap tidak termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro dan dibebaskan dari segala aturan yang mengikat Lembaga Keuangan Mikro serta dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. LPD hanya terdapat di Bali, untuk itu LPD hanya tunduk pada hukum adat yang di Bali. Pengecualian ini menimbulkan kekosongan hukum mengingat selama ini status dan kedudukan LPD hanya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Belum ada tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Bali didalam menyikapi Undang-Undang LKM dengan melakukan revisi Peraturan Daerah tersebut agar pengaturan dan tata kelola LPD disesuaikan dengan hukum adat. Namun demikian, Majelis Desa Pakraman Bali telah melaksanakan Paruman Agung Tanggal 8 Agustus 2014 yang menghasilkan Keputusan Paruman Agung III MDP Bali No. 007/SKPA III/MDP Bali/VIII/2014 tentang Pararem LPD Bali, sebagai upaya untuk mengamankan keberadaan LPD agar sesuai dengan amanat Undang-Undang LKM. Oleh sebab itu, untuk saat ini, karena belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai LPD termasuk dalam melakukan pengikatan jaminan dalam transaksi kredit, Notaris/PPAT masih mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum negara (misalnya ; untuk pengikatan jaminan berupa benda tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah serta untuk pengikatan jaminan berupa benda bergerak tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah status dan kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta (2) Bagaimanakah pengaturan hukum pengikatan jaminan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro? Dari uraian di atas maka dapat ditarik suatu isu hukum yang berkaitan dengan adanya kekosongan hukum berkaitan dengan status dan kedudukan hukum LPD terkait pengikatan jaminan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
vi
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa : (1) LPD dalam Pasal 39 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah dikecualikan dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro sehingga harus tunduk pada hukum adat. Pemerintah harus merevisi Peraturan Daerah yang selama ini mengatur LPD agar pengaturan dan tata kelola LPD disesuaikan dengan hukum adat. Keberadaan Peraturan Daerah sesungguhnya adalah dalam kaitan pengembanan fungsi pengakuan, pengayoman dan perlindungan negara terhadap LPD, bukan dalam pengertian intervensi atau pengaturan oleh negara. Hak legitimasi dan pengaturan LPD tetap berada di tangan desa pakraman sebagai lembaga yang otonom, sedangkan pemerintah hanya mengakui, mengayomi, melindungi, menginisiasi dan memfasilitasi ; (2) Selama belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai LPD termasuk dalam melakukan pengikatan jaminan dalam transaksi kredit, Notaris/PPAT masih dapat mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan berdasarkan hukum negara.
Kata kunci : Lembaga Keuangan, Hukum Adat, Badan Hukum, Pengikatan Jaminan
vii
ABSTRACT Village Credit Institutions (LPD) is a financial institution wholly owned by the desa Pakraman that have special characteristics. This specificity, mainly related to liabilities of LPDs to the desa pakraman physically / sekala as well as non-physically / niskala. This has led the government to make exceptions to the presence of LPD in Article 39 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2013 on Micro Finance Institutions (MFI Law). The position of LPDs and similar financial institutions, for example, Lumbung Pitih Nagari in South Sumatra, is considered to be included in microfinance institutions and exempted from all the rules that bind the Microfinance Institutions and otherwise are recognized by the customary law. LPDs are found only in Bali, therefore the LPDs only subject to the customary law in Bali.. These exceptions lead to a legal vacuum considering that the status and position of LPDs are only regulated in Bali Provincial Regulation Number 4 of 2012 on the Second Amendment of the Bali Provincial Regulation Number 8 of 2002 on the Village Credit Institutions. There has been no follow-up of the Bali Provincial Government in responding to the Law on MFIs by revising the Regional Regulation so that the governance and the arrangements of LPDs to be adapted to customary law. Therefore, for the moment, because there is no further regulation on the LPDs including in making binding guarantees in credit transactions, a Notary / PPAT still refers to the provisions of the legislation by state law (for example, for binding guarantee in the form of objects still refer to Law Number 4 of 1996 on Mortgage on Land along with the bodies relating to Land and for binding guarantee in the forms of movable goods consistently refer to Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Collateral. Under these conditions, the formulation of the research problems are: (1) What is the status and the legal position of Village Credit Institutions (LPDs) after the enactment of Law Number 1 Year 2013 on the Micro Finance Institutions and (2) How is the legal arrangements of binding guarantees on the Village Credit Institutions (LPDs) with the enactment of Law Number 1 of 2013 on the Microfinance Institutions? From the above description, it can be defined a legal issue relating to the existence of a legal vacuum with regard to the status and the legal position of LPDs binding guarantees in relation to the enactment of Law Number 1 Year 2013 on the Micro Finance Institutions. Discussion of the results showed that: (1) LPD in Article 39 paragraph (3) of Law Number 1 of 2013 on the Micro Finance Institutions has been excluded from the Law of Microfinance Institutions that LPDs should be subject to the customary law. The government should revise the Regional Regulations that has been regulating LPDs in order the management and governance of LPDs to be adjusted to the customary law. The Regional Regulation actual existence serves as a recognition function, legal basis and protection of the State on LPDs and not in terms of intervention or control by the State. The
viii
legitimate rights and LPDs’ management remain in the hands of the desa Pakraman as an autonomous institution, while the government only recognizes, nurtures, protects, initiates and facilitates them; (2) During the absence of further regulation on the LPDs including in making binding guarantees in credit transactions, the Notary / PPAT can still refer to the provisions of the legislation by the State law. Keywords: Financial Institutions, Customary Law, Legal Entities, Security/collateral Binding
ix
RINGKASAN Tesis ini menganalisis status dan kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam hal pengikatan jaminan kredit dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Bab I menguraikan latar belakang masalah bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang mempunyai karakteristik khusus. Kekhususan ini, terutama terkait kewajiban LPD terhadap desa pakraman yang bersifat fisik/sekala maupun non-fisik/niskala. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah memberikan pengecualian terhadap keberadaan LPD dalam Pasal 39 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM). Posisi LPD dan lembaga keuangan sejenis, misalnya, Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Selatan, dianggap tidak termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro dan dibebaskan dari segala aturan yang mengikat Lembaga Keuangan Mikro serta dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. LPD hanya terdapat di Bali, untuk itu LPD hanya tunduk pada hukum adat yang di Bali.Pengecualian ini menimbulkan kekosongan hukum mengingat selama ini status dan kedudukan LPD hanya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Belum ada tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Bali didalam menyikapi Undang-Undang LKM dengan melakukan revisi Peraturan Daerah tersebut agar pengaturan dan tata kelola LPD disesuaikan dengan hukum adat. Namun demikian, Majelis Desa Pakraman Bali telah melaksanakan Paruman Agung Tanggal 8 Agustus 2014 yang menghasilkan Keputusan Paruman Agung III MDP Bali No. 007/SK-PA III/MDP Bali/VIII/2014 tentang Pararem LPD Bali, sebagai upaya untuk mengamankan keberadaan LPD agar sesuai dengan amanat Undang-Undang LKM. Oleh sebab itu, untuk saat ini, karena belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai LPD termasuk dalam melakukan pengikatan jaminan dalam transaksi kredit, Notaris/PPAT masih mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum negara (misalnya ; untuk pengikatan jaminan berupa benda tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah serta untuk pengikatan jaminan berupa benda bergerak tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada
x
sub ini juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis, dan metode penelitian. Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman, Hukum Adat Bali, Lembaga Keuangan Mikro, dan Hukum Jaminan. Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah pertama mengenai status dan kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama membahas tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagai aset desa pakraman dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub-bab kedua membahas mengenai jawaban atas analisis status dan kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Bab IV merupakan hasil pembahasan rumusan masalah kedua yaitu mengenai pengaturan hukum pengikatan jaminan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai pengaturan hukum pengikatan jaminan yang dilakukan oleh LPD dalam transaksi kredit setelah berlakunya Undang-Undang LKM. LPD menggunakan hukum jaminan berdasarkan hukum negara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sub-bab kedua membahas tentang pentingnya keberadaan peradilan adat di Bali terkait dengan keberadaan LPD karena LPD yang berlandaskan falsafah adat Bali juga harus menerapkan sanksi adat Bali. Sanksi adat Bali sangat berbeda dengan sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Bab V merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa : (1) LPD dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah dikecualikan dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro sehingga harus tunduk pada hukum adat. Pemerintah harus merevisi Peraturan Daerah yang selama ini mengatur LPD agar pengaturan dan tata kelola LPD disesuaikan dengan hukum adat. Keberadaan Peraturan Daerah sesungguhnya adalah dalam kaitan pengembanan fungsi pengakuan, pengayoman dan perlindungan negara terhadap LPD, bukan dalam pengertian intervensi atau pengaturan oleh negara. Hak legitimasi dan pengaturan LPD tetap berada di tangan desa pakraman sebagai lembaga yang otonom, sedangkan pemerintah hanya mengakui, mengayomi, melindungi, menginisiasi dan memfasilitasi ; (2) Selama belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai LPD termasuk dalam melakukan pengikatan jaminan dalam transaksi kredit, Notaris/PPAT masih dapat mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum negara. Berdasarkan kesimpulan tersebut diperoleh saran sebagai berikut : (1) Benda bergerak maupun tidak bergerak yang akan dijadikan jaminan apabila diperlukan pengikatan barang jaminan dan perlu dicatatkan, maka seorang Notaris/PPAT yang berhak mencatatkan adalah seorang Notaris/PPAT yang memiliki kompetensi sebagai Notaris/PPAT LPD dengan rekomendasi dari Majelis Utama
xi
Desa Pakraman. (2) Apabila telah ada pengaturan tata kelola berdasarkan hukum adat yang memiliki kepastian hukum, maka seyogyanya segala bentuk transaksi kredit di LPD termasuk terkait pengikatan jaminan kredit sebaiknya mengikuti mekanisme yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertandatangan di bawah ini : Nama
: NI MADE DEVI JAYANTHI
NIM
: 1492461014
Program Studi : Kenotariatan Judul Tesis
: Status dan Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Terkait Pengikatan Jaminan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari karya ilmiah tesis ini terbukti plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Denpasar, 30 Maret 2016 Yang membuat pernyataan,
xii
NI MADE DEVI JAYANTHI DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM ................................................................ i HALAMAN PRASYARAT GELAR ......................................................... ii LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................... iii KATA PENGANTAR ................................................................................. iv ABSTRAK .................................................................................................... vi ABSTRACT ................................................................................................. viii RINGKASAN ............................................................................................... ix PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .......................................................... xi DAFTAR ISI ................................................................................................ xii
BAB I
PENDAHULUAN ......................................................................... 1
1.1
Latar Belakang Masalah ................................................................. 1
1.2
Rumusan Masalah .......................................................................... 11
1.3
Tujuan Penelitian ............................................................................ 12
1.4
Manfaat Penelitian .......................................................................... 12
1.5
Landasan Teoritis ........................................................................... 13
1.6
Metode Penelitian ........................................................................... 26
BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA, DESA PAKRAMAN, HUKUM ADAT BALI, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN HUKUM JAMINAN................... 32
xiii
2.1 Lembaga Perkreditan Desa .............................................................. 32 2.2 Desa Pakraman ................................................................................ 40 2.3 Hukum Adat Bali............................................................................. 44 2.4 Lembaga Keuangan Mikro .............................................................. 48 2.5 Hukum Jaminan............................................................................... 55
BAB III STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGA MIKRO……………………………… 65 3.1
Status Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai Aset Desa Pakraman dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia…………………………….............. 65
3.2 Status dan Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro..............................………..... 88
BAB IV PENGATURAN HUKUM PENGIKATAN JAMINAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ................................................................. 107 4.1
Pengaturan Hukum Pengikatan Jaminan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ............. 107
4.2
Peradilan Adat untuk Mengatasi Segala Sengketa Adat, Termasuk Sengketa LPD setelah Berlakunya Undang-Undang
xiv
LKM ............................................................................................... 132
BAB V PENUTUP ...................................................................................... 136 5.1 Kesimpulan...................................................................................... 136 5.2 Saran ............................................................................................... 137
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 138
xv
