1 2 I I PERUMUSANPERATURANDAERAHNOMOR4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR (Studl Pembentukan Badan Pertamanan da...
PERUMUSANPERATURANDAERAHNOMOR4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR (Studl Pembentukan Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota Kabupaten Ogan lllr)
TES IS Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Salns (M.SI.) pada Program Studi Maglster Administrasi Publlk Program Pascasarjana Universitas Sriwljaya
Oleh
EKA AGUSTINA FITRIYANTI NIM 20082011044
PROGRAMPASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
AGUSTUS 2009
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Tesis
Pe umusan
Pcratora»
Daerah
Nomor
4
Tahun 2008 Tenlang Pembemukan Organisas1
Lembaga - eknis Daerah Kabupaten Ogan llir (Studi
Pembentukan
Badan
Pertamanan
dan
Kebersihan Kola Kabupalen Ogan lf1r)
Narna Mahasiswa NIM
Eka Agustina Fitnyanti : 20082011044
Program Studi
Magister Administrasi Publik
Bi::lang Kajian Utama
Kebijakan Publik
Menyetujui,
Pembimbing Pe1ama,
"emtimbing Kedua.
/, Dr. Kgs. M. S
ri, M.Si.
Ors.
tot Budlarto, MS
Ketua Program Studi
Direktur Program Pascasarjana
Mag1ster Administr13si Publik,
Universnas Snwqaya,
. Kgs. M. Sob1 ·, M.Si. NIP 131918218
Prof.Dr.dr.H.M.T.Kamaluddin, ~
NIF4~1to'{S92
Tanggal Lulus. Agustus 2009
M.Sc, Sp.Fk.
HALAMAN PERNYATAAN
Saya yang oertanda tangan d1 bawah 1ni: Nam
a
: Eka Agustina Fitriyant1
Ternpat dan Tanggal Lahir
. Palembang,
Program Studi
: Magister Administrasi Publik
NIM
. :.:!0082011044
12 Aguslus 1980
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ·
1 Seluruh data,
info[masi,
pembahasan dan kesimpulan kecuali
yang
pengamatan
disebutkan penelit1an.
interpretasi
serta
pernyataan
dalam
yano disajikan dalam karya ilmiah ini, sumbernya
pengolahan,
adalah
merupakan
hasil
serta pernikiran saya dengan
pengarahan dari Pembimbing yong ditetapkan. 2. Karya urmah yang saya tulis iru adalah asli dan belum pernah diaj11kan untuk mendapat gelor akadernik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan t1ngg1 lainnya
Dsmikian Pernyataan inl dlbuat dengan sebenar-benarnya
dan apabita di
kemudian hari ditemukan adanya bukll ket1dakbenaran dalam Pernyataan tersebut di alas, rnaka saya bersedia menerima sanksl akademis
berupa
pernbatalan gelar yang saya peroleh melatui penpajuan karya ilmiRh ini
Palembang.
AgustlJs 2009
Yang Membuat Pernyataan ·
Eka Agusti Fitriyanti NIM 20082011044
Motto:
''Menjadi Orang Ponting itu Ba1k1 Neman Men1adi Orang Bwk Jeut: Leb1h Penting"
Tesis ini kupersembahkan kepada : 1 Agus Dian/a, SE, pendampingku yang seialu seue menemam oen memberikan pengertian selama menempuh pendidikan 2. Kedua orang tueku, yang selalu memberi kasih sayang dan pengorbanan tak terhingga untuk keberhasilananak-anaknya 3. Seudere-seuaereku, Yuni, Chandra, dan Lia etes dukungan dan doanya selama ini
doe-
4. Sahabal-sahabal ierbaikku, sebagas sumber inspirasi dan motivesi untuk mencan kemajuan dalam pend1d1kanoen pekerjaan.
IV
RIWAYAT HIDUP
Eka Agustina Fitriyanti, nama Penuhs yang d1lah1rkan d1 Palembang. pada tanggal 12 Agustus 1980, Penulis merupakan anak pertama den pasangan suami isteri Umiyati dan Kgs. Nangtjik Riwayat pendidikan Penulis diawali di SDN 539 Palembang, kemudian dilanjutkan di SMPN 2 Palembang. Setelah menamatkan pendidikan SMP, atas nasenat kedua orang tua Penulls memilih untuk melanjutkan pendidikan di sekolah kejuruan, yaitu di SMKN 3 Palembang. menyelesaikan berbekal
ini
Keputusan pendidikan
penqetahuan
diambil
dengan
pertimbangan
setelah
SMK, Penulis dapat langsung bekerja dengan
dan keterarupilan
yang
didapatkan
d1 sekolah
kejuruan. Tahun 1998, penulis rnenyelesaikan pendidikan di SMK dan dua bulan
kemudian,
Penulis
memperoleh
kesempatan
bekerja
sebagai
Tenaga
Adminlsfrasr pada PT Elgastrindo Abadi. Ketika bekerja disindah Penulis mengikuti
sAlf!ks1 psnerimaan CPNS
di Kabupaten
Ogan Komering llir,
Kayuagung pada tahun 1999 Penulis omvatakan lulus dan pada tahun 2000 mendapat
kesempatan
untuk
mengabdi
sebagai
pelayan masyarakat
di Pemerintah Kabupaten Ogan llir Latar belakang ayah yang lldak menamatkan pendidikan STM dan lbu yang tidak menamatkan pendidikan SMP membuat Penulis termotivasi untuk memberikan contoh yang baik kepada keliga adiknya. Yuni, Chandra, dan Lia. Sehingga pada tahun 2001, Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Palembang, dan dapat menyelesaikannya oada tahun 20Ut>
Pada tahun yang sarna, Penulis diberikan jodoh oien
Allah S\/'.fT dan menikah dengan Agus Dianto, SE. Semenjak wilayah
Kabupaten
Ogan Kornering llir mengalami
pemekaran
dengan Kabupaten Ogan llir. rnaka pada tahun 2007 Penuhs
memutuskan untuk pindah tempat tugas dan pada saat ini, Penulis tercatat sebagai PNS di Badan Kepeqawaian dan Diktat Daerah Kabupaten Ogan llir. lndralaya.
v
ABSTRACT Demand of Governmental Regulation Nunber 41 Year 2007 about Organization of Area Peripheral cause the Govemnent oi Ogan llir Regency considered to implement it immediately, for example through forming of Local Regulation of Ogan lhr Regency Number 4 Year 2008 about Organizat onal Forming of Local Technical Institute. One of organizations i'1 this Local Regula! on rs The Gardening and Town Hygiene Board of Ogan llir Regency, one of service local organization previously called Service Orqanuanon of Urban Planning, Gardening and Town Hygiene In this thesis W111 sn.oieo about organizational formulation of Gardening and Town Hygiene Board and afterward, determine the model that usec i1 its formulation. After knowmg the model, 1t can be found the weakness and strength of the node! to formulate the alternative model as recommendation/result of research The research method rs oualnauve by using descriptive qualitative design to elaborate formulation of The Gardening and Town Hygiene Board. rechnique of collecting of data by interview and collecting data which come from the archives anc documentation at Drvrslon of Law and Legislation in Secretanat of Local Govemmem of Ogan llir Regency and Secretariat of Local Partiement. Gardenirg and Town Hygiene Foundation formed caused of existence result or governor racilitat1on. tater by D1v1sion or Law and Legislation, organization which from lhe beginning in farm of a service organization proposed to become a foundation and agreed in Local Parliament plenary meeting. The research result discovered an overlapping of organizationaI function between The Gardening and .,.own Hyg ene Foundation with Service Organization of Public WO(k Create Masterpiece resulted by the lack of carefulness or correctness of policy makers. While existence of Urban Planning Area at organization formation which rs disagree wrtn Governmental Regulation Number 41 Vear 2007, discovered lack of knowledge ot policy makers in comprehending p011cy items. System Model applied In organizational 'ormulahon of Gardening and Town Hygiene Foundat on This model rs compatible to apply 1n policy formulation that require solution swiftly, but have to be supported by the storey of correctness and knowledge of policy makers.
II
ABSTRAK Adanya tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orqanisasi Perangkat Daerah menyebabkan Pemerintah Kabupaten Ogan llir meman:lang perlu untuk segera menqrmplerrentaslkannya. antara lain melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Salah satu orqanisasi yang ada dalam Perda ini adatsh Sadan Pertamanan can Kebersil1an Kola Kabupaten Ogan llir. yang sebelumnya merupakan salah satu orqarusasi Dinas Daerah, yaitu Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kota. Tesis ini akan mernoanas tentang perumusan organisasi Sadan Pertamanan can Kebersihan Kota, aan setelah itu menentukan model yang digunakan datam perumusannya. Setelah merqetahui model yang digunakan, rnska akan dican kelemahan dan kekuatan model tersebut untuk rnerumusxan model alternatif sebagai rekomendasi/hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitat1f dengan menggunakan desain :leskriptif kualitatif untuk memaparkan perumusan Sadan Pertamanan can Kebersihan Kota. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumentasi pada Bagian Hukum dan Perundangundangan Setda Kabupaten Ogan llir dan Sekretariat DPRD. Sadan Pertamanan dan Kebersihan Kota terhentuk akibat adanya hasil fasilitas gubernur, yang kemudian oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, organisasi yang semula berbentuk dinas ini diusulkan menjadi badan dan disetujui catarn rapat paripurna DPRD. Model Sistem oiterapkan dalam perumusan organisasi Sadan Pertamanan dan Kebersihan Kota. Mo\,1"11 ini mernanq cocok diterapkan pada perumusan kebijakan yang membutuhkan penyelesaian dengan cepat, na mun urtuk nu harus didukung dengan tingkat ketelitian da n oengetahuan para perumus kebqakan.
\ II
KAT A PENGANT AR
Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahrnat dan karuniaNya,
dan terinng oula shalawat dan satam xepaoa Nab1 Besar
Muhammad SAW. keluarga clan para sahabatnya seh1ngga Penulis dapat menyelesaikan
penvusunan tesis yang bP.r1udu
"Perumusan
Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah
Pertamanan
Kabupaten
dan
melaksanakan
Ogan
Kebersihan
pendid1kan
llir
(Studi
Kota)"
pada
Pembentukan
sebaga1
Program
Pasca
tugas
Badan
akmr
Sarjana
datarn
Magister
Adrrurustrast Pubhk Universitas Snwijaya, Palembang. Rasa terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya Penulis persemhahkan kepada kedua orang tua tercinta yang telah melimpahkan kasih sayang tulus dan membenkan pengort>anan yang sangat besat dalarn mengusahakan
pendidikan anak-anaknya seh1ngga Penuhs dapat
menjadi
seperli sekarang mi Begitu pula kepada Bapak Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si, selaku
Ketua
Pemb1mbing
Program
Studt
MAP
Universitas
Sriwijaya
sekaligus
I. Penuhs mengucapkan banyak tertma kasih atas segala
bantuan yang telah diberikan selama menempuh pencknkan,
baik yang
d1berikan selama kegiatan perkuhahan maupun caiam penyusunan tests lru Selama
menempuh
pendidikan,
memberikan banluan sehingga
beg1tu banyak pihak
yang telah
Penuhs ospat menyelesaikannya
dengan waklu yang tclah ducotckan
sesuai
Untuk nu, Penul s sangat berterima
kasih kepada 1. Kepala Pusbindiklatren Bappenas. yang lelah memberi xesernoatan untuk melanjutkan pendidikan di Program Pasca Sarjana Magister Acrntntstrasl Publik Universitas Sriwijaya. Palembang:
2. Bupati Ogan llir, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan
Tugas
Belajar pada Program BeCJ::>i::>wCJ Bappenas,
3 Bpk, Ors, Galo! Budiarto, MS, selaku Pembimbing II yang lelah bersedia meluangkan
waktu untuk memberikan
bimbingan
selama penyusunan
tesis mi:
4 Seluruh Dasen dan Staf Program Studi MAP Universltas Sriwijaya yang telan memberikan bantuan selama Penulis melaksanakan
pendidikan;
5 Kepala BKD Kabupaten Ogan iur, atas izin yang dibenkan kepaoa Penults
sehmqqa dapat mcncmpuh pendidikan pada program ini;
6 Semua Responden, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten
Ogan llir yang telah membenkan
mengumpulkan
fasilitasi
selama Penulis
data di tapangan,
7, Teman-temanku
satu angkatan, terimakasih
untuk semuanya,
sernoga
dapat menjadi aparatur yang baik di masa yang akan datang;
8. Semua pihak ye:mg tidak dapat disebutkan
satu persatu yang telah
membantu da.am penyusunan tests ini. Penulis menyadari, tests ini masih jauh earl kesempurnaan
Untuk itu,
segala saran dan kritik yang ditujukan demi perbaikan di masa depan akan Penulls terima dengan tangan terbuka. Akhirnya,
semoga Tesis ini dapat memberikan
manfaat yang baik
kepada semua pembaca dan penggunanya. Aamiin yaa rabbat aalamiln,
Palembang,
Agustus 2009
Pemrlis
EkCJ Aqustina Fitriyanti
IX
DAFTAR ISi Ha la man HA LAMAN JUOUL
.
LEMBAR PENGESAHAN .. .. . LEMBAR PERNYATAAN .. .. MOTTO.......... .. RIWAYAT HIDUP ·······-········ . ABSTRACT ABSTRAK .. . KATA PENGANTAR .. . DAFTAR ISi .. .. . . .. . DAFTAR TABEL DAFT AR GAMBAR .. . DAFTAR MATRIK
2 1.
. ..
.
2 1 1 Kebijakan Publik
xiii xiv 1 .
1 16 16
..
. .
17 .
..
.
. .. ..
.. 2.1.3. Perurrusan Perda Nomor 4 Tahun 2008 2.1 4 Model Perumusan Kebijakan Pcneliban yang Relevan Kerangka Pemikiran . .
BAB Ill. METODE PENELITIAN 3.1. Objek Penelilian . .. . 3.2. Metode Penelihan 3.2.1. Desain Penehtian 3.3. Fokus Penelitian . 3.3.1. Oefinisi Konsep 3.3.2. Definisi Operasional 3.4. Data............. . 3.4.1. Jems dan Sumber Data . 3.4.2. Telmik Pengumpulan Data.............. . .. .. 3.4.3. Teknik Ana~sis Data... . 3.4.4. lnforman 3.4.5. Uji Keabsahan Data... •
'\
iv v vi vii viii x XII
. ..
t.anoasan "eon
ii
"'
2 1 2 Perumusan Keb11akan Publ·k 2.2. 2.3.
.
111
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakarig Masa'ah 1 2 Rumusan Masalah 1.3. Tujuan Penehtian .. .. . 1.4 Manfaat Peneunan . .. .. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
1
.•. ..
18 18 .. . 18
21 28
. .
.. .
32 43 44
47 47 .'17 .48 48
49
.
50 52 52 53 55 58 59
BAB IV. OBJEK PENELITIAN
41 4.2. 4.3. 4.4.
62
Sadan Pertamanan dan Kebersihan Kola Kabupaten Ogan llir Rencana Strategis dan Kebijakan Urrum Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota Kabupaten Ogan 111r . . Struktur Organisasi Badan Pertamanan dan Kebersihan Kola Kabupaten Ogan llir Uraian Tugas Badan Pertamanan dan Kebersihan Kola Kabupaten Ogan lllr
62
65 68
70
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 82 5.1 Perumusan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi l embaga Tekn1s Daerah Kabupaten Ogan llir (Pembentukan Sadan Pertamanan dan Kebersihan Kola Kabupaten Ogan llir) . .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. 82 5 1 1 Perumusan Masalah (Defining Problem) 84 5 1.2. Agenda Kebi1akan . 91 5 1.3 Perrilihan Altematif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah 103 5.1.4 Penetapan Kebijakan 111 5.2. Model yang D1gunakan daiam Perumusan Organisasi Baden Pertamanan dan Kebersihan Kola serta Kekuatan den Kelemahannya . 113 5.2.1. Model yang Digunakari .................... 113 5.2.2. Kekuatan dan Kelemahan Model yang Oigunakan . 118 BAB VI. PENUTUP 6.1 Kesimpulan .. •.. •. . .. 6.2. Saran................................ • DAFT AR PUST AKA LAMPIRA~J
~·
•
127 127 129
DAFTAR TABEL
Ha la man TABEL 1. Perbandingan antara PP 8/2003 dengan PP 41!2007 Terhadap Orqanisast Pemenntah Kabupaten/Kota
6
TABEL 2. Perbandingan Jumlah Organisasi Peranqkat Daerah dan Jumlah Jabatan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya PP Nomor 41 Tahun 2007
9
TABEL 3. Susunan Organisasi Sadan Pertamanan dan Kebersihan Kota dan Oinas PU Cipta Karya Kabupaten Ogan llir
11
rABEL
51
4 Oefinis1 Operasional
T ABEL 5 Jumlah PNS Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota Berdasarkan Tingkat Pendid1kan
64
TABEL 6 Jumlah PNS Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota Berdasarkan PangkaVGolongan dan Eselon
65
TABEL 7 Jadwal Rapa! Panpuma IX Pembahasan 9 (Sembilan) Raperda Kabupaten Ogan llir
94
DAFTAR GAMBAR
Ha la man Garnbar 1 Proses Perumusan Kebijakan di Indonesia
29
Garnbar 2. Medel lnkremental
40
Garnbar 3. Medel Sistem Easton
42
Gambar 4. Kerangka Pemikiran
46
Gambar 5 Struktur Organisasi Sadan Pertamaran dan Kebersihan Kela Kabupaten Ogan lilr
69
Gambar 6. Mooe Kolaboratif Perumusan Kebi1akan
124
\Ill
DAFTAR MATRJK Ha la man Matrik 1
Perbandingan Keadaan di 81dar.g Kebersihan dan Penertiban Bangunan Sebelum dan Sesudah Dibentuknya Badan Pertamanan dan Kebersihan Kola
Matrik 2 Perubahan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kola Matrik 3
Matrik 4
9
106
Model Yang Digunakan dalam Tahapan Perumusan Organlsasi Badan Pertamanan
113
Kecerdasan ln!elektual Perumus Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat temadap Nilai Kebijakan
122
~·
BABI PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. dimana daerah dibenkan keleluasaan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan.
kepentingan masyarakat, can sumber dayanya
untu~ dipergunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku. Sejalan dengan otonomi daerah, Kepala Daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan yang lebih baik, dengan menitikberatkan peningkatan yang diperlukan dalam
kualitas penyelenggaraan
pemerintahan
memberikan pelayanan yang optimal kepada
rnasyarakat. Adanya otonoml daerah juga memberikan
kemudahan kepada
daeran datarn membuat peraturan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisl
daerahnya masing-masing,
diantaranya melalui
pembentukan
Peraturan Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan pemerlntah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk olen
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dengan
persetujuan bersama Kepala Daerah (Bab I Pasal 1 ayat (7) Undang-
Undang
Nomor
10
Tahun
Perundang-Undangan).
200"
tentang
Penyusunan
Pembentukan
Peraturan
Peraturan Daerah yang terencana
dan sesuai dengan ke):)utuhan diharapkan dapat memfasilitasi
semangat
reformasi birokrasi di daerah. Menurut Supriyono ordinasi
cari
desentralisasi masyarakat
(2002:10),
Pemerintah
Pemerintah
Pusat
(devolusi)
memiliki
di daerahnya
untuk
yang hak
Oaerah merupakan sub
karena dan
penerapan
kewajiban
atas
mengatur rumah tangganya
asas nama sendiri.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan hendaknya kualitas peraturan
mempunyai
pelayanan kebijakar
komitmen
pemerintah
dalam mengupayakan
daerah.
Pe'11erintah
yang diantaranya melalui
peningkatan
perlu
menyusun
pembentukar
perangkat
tata taksana yang dapat rnernberikan pelayanan publlk secara sister-iatis
can terpadu, yang diarahkan pada usana penetapan prosedur pelayanan yang mudah sehingga capat rnemberikan pelayanar yang efektif can merata kepada masyarakat. Usaha
untuk meningkalkan pelayanan publik salah satunya
dilak.ukan melalui
penataan kelembagaan yang diwujudkan dengan
pembentukanorcarusasi perangkat daerah. Kepala Oaerah pertu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oten pernerintanan daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Oaerah, rnaka pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tanun 2007 tentang Organisasi Perangkal Daerah
untuk mengatur pembentukan orqanisasi perangkal daerah di seluruh wilayah tanah air, dimana pada Pasal 128 ayat (') Urdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 d1sebutkan bahwa susunan can pengendalian organisasf peranqkat daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. PP Nomor 41 Tahun 2007 merupakan pedoman dalam penyusunan dan pengendalian organisasi perangkal daerah yang akan membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang
dilaksanakan
oleh
pemenntah
daerah.
Oleh
karena
itu,
pembentukan perangkat daerah di Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan tuntutan Peraturan Pemerintah tersebut t:erdasarkan kriteria penilaian variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD PP Nomor 41 Tahun 2007 merupakan penyempumaan dari PP Nornor 8 Tahun 2003 tentang Pedornan Organisasi Perangkat Daerah PP ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pengelolaan daerah, dimana jumlah besaran orqanisasi diatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui birokrasi yang jelas, dengan prosedur yang pendek dan adanya pembagian iugas yang jelas, serta meningkatkan efisiensi pemerimah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 perangkat daeran terdiri dari : a. Sekretariat Daerah b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tahun 2007,
c. Dinas Daerah d. Lembaga Teknis Daerah e
Kecamatan dan Kelurahan. Adapun pokok-pokok perubahan yang teqadi pada PP 41 Tahun
2007
terhadap
pcnyesuaian
orqaresasi
di
pemerintah
daerah
Kabupaten/Kota dapat di6hat pada label pert>andingan antara PP Nomor 8 Tahun 2003 dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 sebagai berikut Tabet 1 Perbandingan antara PP 8/2003 dengan PP 41/2007 Terhadap Organisasi Pemerintah KabupatenlKota
-PP Nomor
8 fcihun 2003 -- Jumlah dinas daerah rnaksrma] 1 14, sedangkan jumlah lembaga te~nis daerah maks1mat 8 - Pejabat Ese1on Ill a di Oinas oan I Lembaga Teknis Daerah terdm dari Sekretaris/Kabag Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Sub Dinas
__ __
_
__
J I
PP Nom0r41 TahUO 2oorPenentuan JUmlah besaran organisosi pemenntah daerah disesuaikan berdasar1
Surnber: PP 812003 dan PP 4112007 yang diolah Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 memberikan
batas
waktu 1 (satu) tahun kepada pemerintah daerah untuk segera meruban besaran
orqarusasi perangkat
terkan:lung
di dalamnya.
daerah sesuai
I
_J
__Bid~
dengan maksud
yang
Peraturan Pemerintah ini d1berlakukan
paoa
bulan Juh 2007, dengan demikian daerah diberikan kesempatan
untuk
merombak crganisasi perangkat daerahnya selambat-lambalnya
pada
bulan Juli 2008. Untuk itu, maka pada bu1an Januari 2008 pemerintah Kabupaten Ogan llir mengeluarkan 3 (tiga) kebijakan yang berbentuk Peraturan
Daerah.
yang
dijadikan
caiarn
pedoman
pembentukan
organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ogan lllr. Melalui penerbitan ketiga Peraturan
Daer ah tersebut
diharapkan
dapat
melakukan
penyempumaan
Kabupaten Ogan Iii r
Pemerintah
menyelenggarakan
urusan
organisasi
dan
pemerintahan tata
kerja
dengan perangkat
daerahnya Kebijakan-kebijakan
yang dikeluarl
sejalan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dimaksud adalah sebagai berikut 1.
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pernbentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekrelariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan llir
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nornor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan llir 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan OrganisaSi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan llir
secara umurn. penentuan jumlah atau besaran organisasi perangkat oaeran
Kabupaten
Ogan
llir didasarken
pada
hasil
penghitungan
sebagaimana yang ditetapkan pada PP Nomor 41 Tahun 2007, yaitu berdasarkan
jumlah
penduduk,
luas
wilayah
dan
jumlah
APBD.
Berdasarkan data. jumlah penduduk Kabupaten Ogan llir pada tahun 2007 adalah sebanyak 372.431 11wa Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, untuk jumtan penduduk Kabupaten Ogan hr memperoleh skor 24. Luas
wilayah sebesar 2.666.07 km~ menyebabkan Kabupaten Ogan llir dalam hal luas wilayah mendapatkan sk0< 21
sedangkan 1umtah APBD
Kabupaten
tahun
Ogan
llir
rata-rata
per
adalah
di
atas
400 m1lyar rupiah, dengan dem1k1an untuk jurntah APBD Kabupaten Ogan llir mendapatkan skor 15 Total penilaian untuk Kabupaten Ogan llir aoalah 60. Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 41 Tahun 2007 berbunyi "Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 sampai dengan 70, terdiri dan (a) sekretaoat daerah, terdiri dan pal ng banyak t..ga asisten; (b) sekretariat OPRD; (C) dinas daerah paling banyak lima betas (d) lembaga teknls daerah paling oanyak sepuluh (e) kecamatan; (f) kelurahan'. Berdasarkan ha! tersebul. maka pemenntah Kabupaten Ogan llir menetapkan Peratutan Oaerah tentang oesaran orqanisasr perangllat daerah dengan pola maksimal yaitu sesuai dengan jumlah dao batasanbatasan ya1g d1sebutkan dalam pasal 21 PP Namer 41 Tahun 2007 dimaksud. Adapun
perbandingan
jumlah
organisas1
perangkat
daerah
Kabupaten Ogan llir can jumlah jabatan pada saat sebeturn can sesudah diberlakukannya PP 4112007 dapat dilihat pada label di bawah ini ·
7
Tabel2 Perbandingan Jumlah Organisasi Perangkat Daerah dan Jumlah Jabatan Sebelum dan Sesudah Oibertakukannya PP Nomor 41 Tahun 2007 Uraian Sekretariat Oaerah . Asisten Bagi an Sub Bagian Sekretariat DPRD Bagi an Sub Bagian
• 1
Oinas Daerah Bagian/Sel
la"'"'
Sub Bidang
Sebelum
Sesudah
3 8
3 11
23
33
4 8
4 12
14 14
15 15
29
LS
52
58
104
126
4 4
7 2
i
1
5 15
8 26
16 36
56 26 ~
340 Jumlah Sumber : Bagian Hukum Setda Kab Ogan llir, 2009
446
Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara operasonat jumlah organisasi perangkat daerah Kabupaten Ogan llir dan jumtan jabatan sejak diber1akukannya PP Nomor 41 Tahun 2007 mengalami penambahan. Hal 1111 secara signifikan jug;; menambah beban APBD dalam menyediakan biaya untuk pemberian tunjangan jabatan.
Salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 4
rarun
2008 aoatan
saoan
Pertamanan dan Kebersihan
Kota Pembemukan Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota Kabupalen Ogan llir diharsokan dapat membartu Bupab dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan,
pertamanan
dan
khususnya
kebersihan
berkenaan
kola
Melalui
dengan
masatan
pembentukan
Badan
Pertamanan dan Kebersihan Kola Kabupaten Ogan iur, maka segala urusan yang menyangkut masalah pertamanan dan xeberslnan kota akan dikelola organisasi ini. Pembentukan organisasi Badan Pertamanan dan Kebersihan Kola dipandang perlu agar pemerintah dapat mengatasi masalah publik yang antara lain berupa teroptanya kola yang teranir. bersih, kenyamanan dan keindahan kola di Kabupaten Ogan llir dapat diwuiudkan. Sejak orqarusasi ini berdiri, berbaqai upaya dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Ogan llir yang senat dan bersih. khususnya dalam menghadapi
masalah
sampan yang ada di pasar, di jalan. di komptek pertokoan perkantoran dan perumahan, serta di sekolah-sekolah. Selain masalah kebersinan. fokus pembenlukan Badan Pertamanan dan Kebersihan Kola adalah di bidang pertamanan dan tata kola. Upaya pemeliharaan Universilas
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di komptek Sriwijaya,
tndrataya
merupakan Pemeliharaan
salah
satu
ditakukan
upaya
pemeliharaan
Hulan
Kola
dengan
rnembersinkan
lokasi
RTH dari gangguan rumpul secara berkala
<)
Sedangkan setelah
pernbuatan
ter!aksananya
Taman
Kota d1rencanakan
pembangunan
akan terealisasi
gedung oerkantoran
Kabupaten
Ogan llir yang baru. Matrik di bawah nu merupakan perbanomqan
keadaan di bidang
kebersihan dan penertiban banqunan sebelum dan sesudah terbentuknya Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota: Matrik 1 Perbandingan Keadaan di Bidang Kebersihan dan Penertiban Bangunan Sebelum dan Sesudah Dibentuknya Sadan Pertamanan dan Kebersihan Kota ~
Uraian
Sebelum
Penyediaan Container Sampah Pasar
5
11
Penyediaan Bak Sampah Permanen ukuran 2x 2 m
15
29 25
Penyediaan Kotal< Sampah lzin Mendirikan Bangunan
I
Sesudah
Sumber:
402
422 Jumlah Bacan Pertamanan dan Kebersihan Kota, 2009
866 931
_j
Dilihat dari matrik di atas, maka dapat ditarik kes1mpulan oahwa masalah kebersihan yang rnerupakan rnasalah publik mencaoat pernauan yang cukup besar di Kabupaten Ogan llir Hal im dapat dJl1hat dan adanya peningkatan jumlah pengadaan container untuk menampung
sampan-
sampah di pasar. adanya bak-bak sampah pe:manen yang dibuat di komplek perkantoran, perurnahan dan pasar. can adanya kutak sampah yang antara lain diletakkan di pertokoan (ruko) dan di S
111
Meningkainya
penerbitan
IMB merupakan hasil kerja
Sadan
Pertamanan dan Kebersihan Kota di bidang tata kota. Adanya sub bidang penzman pada susunan organisasi di bawah Bidang Tata Kola diharapkan dapat menertibkan bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Ogan llir. Pendirian bangunan diupayakan tidak menyimoang dari Rencana Tata Ruang Kota yang telan crtetapkan, Dengan melihat jumlah lzin Mendirikan Sangunan {IMS) yang d1terb1tkan. maka dapat ditarik kesimpulan adanya penertiban yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan Pada awal pembemukannya,
organisasi ini sempat mendapat
peringatan dari Komisi Ill DPRD Kabupaten Ogan llir terkait dengan adanya pelayanan perizinan yang diberikan melalui penerbitan lzin Mendirikan Bangunan (IMS).
Komisi Ill DPRD Kabupaten Ogan llir
melarang Sadan Pertamanan dan Kebersihan Kola mengeluarkan IMS karena pelayanan perizinan semestinya diberikan oleh dinas daerah. Hal itu diketahui setelah Komisi Ill DPRD melakukan konsultasi dengan Bagian
Otonomi
Oaerah
Provins!
Sumalera
Selatan
(www.infokito.wordpresscom). Penerbilan IMB dilakukan oleh Sadan Pertamanan dan Kebersihan Kola didasarkan pada adanya Sub Bidang Perizinan pada struktur organisasinya dan adanya fungsi pelayanan perizinan bangunan yang diberikan melalui Perda Nomor 4 Tahun 7008. Namun ternyata terdapat kesamaan fungsi antara f!adan Pertamanan dan Kebersihan Kata dengan
11
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya yang d1bemuk melalui Perda Nomor 3
Tahun 2008. Fungsi pelayanan perizinan bangunan dan jasa konstruksi serta konsuttasi yang ada pada Dmas PU Crpta Karya (Pasal 36 Perda No.3/2008), temyala 1uga dim11lk1 oteh Badan Pertamanan dan Kebersihan Kola yang memiliki fungsi pelayanan perizman bangunan (Pasal 33 Perda No.4/2008), dan pada salah satu SINklur organisasinya terdapal Sub Bidang Perencanaan, Pengawasan Konstruksi dan Arsiteklur. Tabel di bawah im akan memband1ngkan susunan organisasi Badan Pertamanan dan Kebersihan Kola dengan Dinas PU Cipla Karya : TabelS 3usunan Organisasi Sadan Pertamanan dan Kebersihan Kota can Dinas PU Clpta Karya Kabupaten Ogan llir Dlnas PU Clpta Karya Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota ___ r<e~1a 1. Kepala 1 Sekretanal t 2. Sekretariat a. Subbag. Kepegawaian a. Subbag. Kcpegawaran b. Subbag Keuangan b.Subbag.Keuangan __ __,,c Subbag. Umu_m __ _ _..-'-c.Subbag Um"'"um_..__ Brdang Tata Bangunan 3. Bidang Pertamanan a. Subbid Pertamanan dan a. Seks1 Pembangunan b Seks1 Pemellharaan Bangunan Lampu Jalan b. Subbid. Penataan B1dang Air sers h 4. Bidang Kebersihan Kola eksi Air Bersih Per'ilolaan a, Subbid. Kebersihan ekSt Air Bersih Pedesaan b. Subbid Operasional No
ng Tata Ruang. Ungl
seringkali merupakan keb;jakan yang semu. Oleh karena itu,
adanya keterlibatan masyarakal dalam perumusan kebijakan dan adanya usaha pemcrintah untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian di bidang kebijakan diharapkan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam kebijakan Adanya fenomena-fenonenta tersebut d1 atas inilah yang kemudian membuat Penu.is tertarik untuk mengetahui perumusan kebijakan tentang pembentukan Kabupaten
organisasi Ogan
llir
Badan seh;ngga
Pertamanan dan menghasilkan
Kebersihan
susunan
Kola
organisasi
sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.
Sebaqarnana dinyatakan
oleh trfan lslamy
(2003:25).
dalam
merumuskan suatu kebijakan, apalaqi kebijakan negara, bukanlah suatu proses yang mudah. Hal ini disebabkan karena tardapa; banyak faktor atau
kekuatan-kekuatan
yang
berpenqaruh
terhadap
pembuatan
kebijaksanaan tersebut. Pada akhimya, perumusan kebijakan merupakan
I(,
tahap yang sangat penting dalam menentukan kebijakan yang akan diambtl. Berdasarkan uraian di alas, maka penelitian ini ingin mernbahas tentang perumusan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Orqanisasi Lembaga Teknis Oaerah Kabupaten Ogan llir. khususnya tentang Pembentukan Organisasi Badan Pertamanan dan Kebersihan Kola Kabupaten Ogan llir. 1.2. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang di alas. maka permasalahan yang dtrumuskan dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimana perumusan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang
Pembentukan
Organ1sasi
Lembaga
Teknis
Daerah
Kabupaten Ogan llir, khususnya tentang Pembentukan Organisasi Sadan Penamanan dan Kebersihan Kota Kabupaten Ogan llir? b. Model perumusan aca yang digunakan catam perumusan organisasi fladan Pertamanan dan Keberslhan Kota Kabupaten Ogan llir serta apa kelemahan dan kekuatan model tersebut? 1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelltian ini aualan .
1. Untuk mengetahui perumusan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Orqanisasi Lembaga Teknis Oaerah Kabupaten Ogan
llir,
khususnya
te11tang Pernbentukan Organisasl
Pertamanan dan Kebersihan Kata Kabupaten Ogan llir.
Badan
17
2. Untuk
mengetahui
model
yang
digunakan
dalarn
perumusan
orqarvsasr Sadan Pertamanan dan Kebersihan Kata Kabupaten Ogan llir serta kelemahan dan kekuatan model tersebul 1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang d1'1arapkan dari penelitian ini adalah .
1. Secara teoritis. hasil penehtian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam mengembangkan konsep atau tcori tentang kebijakan publik, knususnva yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, yang selanjutnya
dapat dajadikan
referensi
untuk
penelit an-penelitian
lainnya. 2. Secara praktis, penelitian ini merupakan sumbangan penukiran oan bahan informasi dalam membenkan beroagai bahan masukan yang dapat digunakan para pembuat kebijakan untuk memaham1 masalah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan publik.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori 2.1.1 Kebijakan Publik lstilah kebijakan publilc berasal dari oua kata. ya1tu kebijakan dan public. lstilah kebija~an disepadankan dengan kata bahasa lnggris "poltcY' yang dibedakan dari kata "wisdom· yang beraru kebiiaksanaan kearifan.
Beberapa
ilmuwan
di
Indonesia
menggunakan
atau istilah
keb11aksanaan sebagai gant1 policy Kebijakan pubhk berasal oan xata •public policy". Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho (2006:23), kebijakan publik adalah.
a projected program of goals. values. and practices (suatu proyeksi program dari tu,uan-luJ1.1an. nila1-nila1 can dan prakt1k-praktik). Thomas R. Dye dalam Bud1 Wmamo (2002 18) mendefinisikan
"Public policy is whatever governments choose to do or not
10
do"
(Kebijakan publik adalah apapun yang dipdih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). R1::im Nugroho (2006:23) membuat karakteristrk keb11akan pubhk sebagai berikut · Pertama, kebqakan pubhk adatan keb!jakan yang dibuat oleh administrator negara atau administrator pubhk Kedua, publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupa1 bersama atau keh1duoan publik, bukan kehidupan orang seorans atau go!ongan Ketiga, dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang oroeroten masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang d1hasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya adalah snateqi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, mernasuki rnasyarakal pada masa transrsi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan
19
Amara
Raksasataya
kebijakan
menjadi
diarahk.an
untuk
dalam
kebijaksanaan. mencapai
lslamy
{2002·17)
yaitu sebagai
suatu
tujuan.
kebijaksanaan
mernuat 3 {tiga) elemen,
1.
ldentifikasi
dari tujuan yang ingin dicapai.
2.
Taktik atau strategi dari bert>agai langkah
memakai
rstilah
taktik dan strategi
Olen
karena
yang
itu,
suatu
yaitu
untuk mencapai
tujuan yang
diinginkan. 3.
Penyediaan
berbagai
input untuk memungkinkan
pelaksanaan
secara
rnaka dapat ditarik kesimpulan
bahwa
nyata dari taktik atau strategi. Melihat kebijakan
publik
ditujukan negara
mengurusi
atau pemenntah
kepenlingan
di atas.
merupakan
untuk
menetapkan
atau
pendapat
berbagai
tmdakan
masatan-masalan mempunyai
kebuakan
urnurn atau publik.
pemerintah
negara
salah
atau
publik.
kewenangan yang
pernerinlah Oengan
dalam
bertujuan
demikian,
mengatur
untuk
berbentu!<
Peraturan
dan
melindungi
KebiJakan publik yang dikeluar!
satunya
yang
negara
Perundang-
undangan. Pasal Pembentukan
7
Uncfang-Undang
Nomor
Peraturan Perundang-Undangan
dan hierarki Peraturan
Perundano-Undangan
1.
Undang-Undang
Dasar Negara Republik
2.
Undanq-UndanqzPerafuran
3.
Peraturan
Pemen ntah
Pemerintah
10
tahun
2004
menyebutkan
tentang
bahwa jerus
sebagai berikut : Indonesia Tahun 1945 Pengganti
Undang-Undang
20
4. Peraturan Presiden 5 Peraturan Daerah Peraturan Daerah, meliputi 1. Peraturan Daerah Propinsi, yang dbuat o!eh DPRD Propinsi bersama
dengan Gubemur 2. Peraturan
Daerah
KabupatenJKota, yang dibuat
oleh
DPRD
oleh
Badan
Kabupaten/Kota bersarna dengan Bupati/Waltl
DesaJPeraturan yang
setingkat. dibuat
Permusyawar-dtan Desa {dulu Bad
maka dapat d1simpulkan bahwa Petaturan Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan pubhk yang dikcluartan pernerinteh, Secara sedernena, Nugroho (2006:31) mengelompokkan kebijakan pubtik menjadi tiga, yaitu: 1
Kebijakan pubtik yang bersifat makro atau urnum, atau mendasar, ya1tu kelima peraturan yang tersebu1 dalarn Undang-Undang Nornor 10
Tahun 2004 2. Keb1)<1kan publik yang bersifat messo atau menengah. atau penjetas
pelaksanaan Kebijakan ini dapat bert>entuk Peraturan Menten, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gullerm.r, dan Peraturan Walikota atau Bupatl. Kebiiakannya dapat pula belbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar-menten, gubemur, bupatl atau wahl
L
Zl
3. Kebijakan publtk yang bersifat mikro atau kebiJakan yang mengatur petaksanaan
atau
implementasi
kebiJSkan di atasnya.
Bentuk
kebijakannya adalah peraturan yang d1keluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, glbemur, bupati atau walikota.
2.1.2. Perumusan Kebijakan Publik Perumusan kebijakan merupakan sebuah proses yang kompleks karena melibatkan banyak tahapan maupun variabel-variabel yang harus dikaji. Keb1jakan publik merupakan euatu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menenlukan dan saling membentuk. Kebijakan publik tidak terlepas dari kegiatan-kegialan yang melibatkan aktor-aktor yang akan bermain dalam perumusan keb1Jakan Menurut beberapa ahli, dalam memanami perumusan kebiJakan kita pet1u memahami aktor-aktor yang t6'1ibat atau pemeran serta
(part1sipants) da1am proses pembuatan kebljakan tersebut
Seperti
cllkemuKakan oleh Charles Undbtom dalam Budi Winamo (2002:63) mengutarakan
bahwa
untuk
memahami
siapa
sebenamya
yang
merumuskan kebijakan, tebih dahulu harus d1pahami sifat-sifat semua pemeran serta (partisipants). bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling bemubungan serta saling mengawas1 Dan
berbaga1 jenis
pemeran
serta
ini, Charles
Lindblom
mengemukakan bahwa mereka mempunyai peran khusus yang meliput1 :
t• !
22
warganegara basa, pemimpm °"1SllisaSI, anggota DPR, pemimpin badan legisla!if. aktivis partai, pemimpin part.ai, hal(lm, pegawai negeri sipil, ahli teknil(, dan manajer dunia usaha Pembahasan perumusan
mengenai
siapa
saja
yang
ter1ibal
dalam
kebijakan dapat diihat dalam tullsan James Anderson,
Charles Lsnelblom, maupun James Lester dan Joseph Stewart, Jr. dalam
Bud1 Winamo (2002:84) disebutkan bahwa aktor-aktor yang teriibat dalam proses perumusan kebijakan dapat (jbagi ke dalam dua kelompok atau pemeran serta. yaitu : 1. Pemeran serta resmi, meliputi agen-agen pemerintah (birokraa), presiden (ek~ku1if}, legislatif dan yudikafif.
2. Pemeran serta tidak resm, meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai pohtik dan warga negara in
metupakan inti dari kebiJakan publik.
karena dan sinilah akan dirumuskan batas-batas kebijakan itu senein Tidak semua isu yang
dianggap masalah bagi masyarakat perlu
dipecahllan oleh pemerintah sebagai pembuat kobijakan, yang akan memasukkannya ke dalam agenda pemerinlah yang kemudian diprnses
menjadi sebuah kebiiakan setelah melalui berbagai tahapan. Menurut Senyadi (20re:1), perumusan kebijakan publik d1awali dengan identifilvlsi terhadap problematika yang muncul di ranah publik, dimana
pihak-pihak
tertentu
yang
berpekenlingan
icemudian
mengupayakan permasetanan terset>ut clikemukakan ke hadapan publik
23
sehmgga diketahui dan dlsadari bahwa parsoalan yang muncul terkait dengan kepen\ingan publik (public issves). Ketika semakin banyak yang menaruh pematian (concemed), mal
kepentingan
