Tinjauan Hukum Terhadap Barang Sitaan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2013. Fitriyanti Kilo NIM : 271 409 063 ABSTRAK Nama : Fitriyanti Kilo, NIM : 271 409 063, Tinjauan Hukum Terhadap Barang Sitaan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2013. Adapun Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah upaya penanggulangan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Normatif Empiris. Hukum Normatif Empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tinjauan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor adalah keberadaan status barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang merupakan sebagai tindakan perampasan berdasarkan perintah undang-undang. Adapun upaya hukum terhadap penanggulangan barang sitaan pencurian kendaraan bermotor, dimana keberadaan barang sitaan ini haruslah dijadikan sebagai barang bukti dalam melengkapi syarat hukum pembuktian. Serta dalam menangani masalah kondisi barang sitaan yang kurang baik, upaya penanggulangannya adalah dengan dilakukannya perawatan yang rutin terhadap barang sitaan tersebut Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Barang Sitaan, Pencurian, Kendaraan Bermotor. A. Pendahuluan. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.
Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat secara umum dan lebih khusus lagi di Gorontalo yaitu kejahatan pencurian atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum Kepolisian dalam menangani barang bukti sitaan hasil pencurian. Kasus kejahatan pencurian semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pencurian. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara atau daerah-daerah yang sedang berkembang. Perbuatan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturanperaturan pidana. Kejahatan pencurian merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan pencurian tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian dan masalah pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil) atau lebih dikenal tentang pencurian. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berasal dari hasil kejahatan. Pencurian kendaraan bermotor semakin marak di Kabupaten Gorontalo, disebabkan berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim terjadi di daerah-daerah berkembang, kejahatan pencurian kendaraan
bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kabupaten Gorontalo yang ditangani pihak polres Gorontalo saat ini mencapai 23 (0,23 %) kasus pencurian terhitung dari akhir tahun 2011hingga tahun 2012 yang disertai dengan penyitaan barang hasil curian oleh pihak kepolisian yang disebabkan oleh semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya. Fenomena masyarakat Gorontalo dapat diuraikan atau didekati dari berbagai sudut pandang. Dimana kejahatan merupakan termonologis dari apa yang ada dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Bagi mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib diproses dengan prosedur atau tata cara penyelesaian secara sah menurut hukum. Adanya pelanggaran atau kejahatan dalam penyalahgunaan barang sitaan pencurian kendaraan bermotor diancam dengan hukuman pidana serta denda, maka proses penanganan tindak pidana tersebut secara umum berlaku ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Barang sitaan terhadap pencurian kendaraan bermotor di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Barang sitaan pencurian kendaraan bermotor mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa barang sitaan tersebut seakan-akan berasal dari orang lain. Dampak positifnya adalah bahwa dengan cepatnya pertumbuhan iptek tersebut sudah tentu memberikan kemanfaatan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang selalu tumbuh berkembang dan berubah. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan cepatnya pertumbuhan iptek tersebut ternyata telah dibarengi dengan berkembangnya tindak kejahatan dalam berbagai jenis dan cara. Terkait dengan tindakan pencurian kendaraan bermotor yang beredar dimasyarakat gorontalo tanpa dokumen yang sah, pada prinsipnya pihak Polri atau dalam hal ini polres gorontalo (Limboto) tidak pernah mentolerir dan akan mengambil tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai bentuk reaksi sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor
ini, antara lain dengan
hukum pidana (penal), yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penaggulangan kejahatan pencurian pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya
perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare). B. Tinjauan Pustaka. Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus pencurian khususnya pencurian kenderaan bermotor seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti untuk menjerat para pelaku kejahatan pencurian guna melengkapi bukti - bukti dalam hal penyelidikan sehingga bisa dapat diajukan ke kejaksaan berdasarkan barang sitaan yang ada. Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.1 Olehnya beberapa pakar mendefinisikan barang sitaan tersebut, antara lain : Menurut Sunaryo dan Acen Dianawati, Penyitaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Butir 16 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian, dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan2. Dalam KUHP, penyitaan terhadap benda tidak terwujud adalah terobosan karena dalam Undang-undang sebelumnya, penyitaan terhadap benda tidak berwujud seperti piutang dan lain-lain tidak dimungkinkan. Jika tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Pasal 39 Ayat 1 benda-benda yang dapat disita sebagai berikut : 1.
Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian di duga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2.
Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya;
3.
1 2
Benda yang di pergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik;
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PengelolaanBarangSitaan.pdf.Akses : 01/06/2013 Sunaryo & Ajen, Dianawati, 2010. Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana, Visi Media. Jakarta. Hlm. 33
4.
Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan delik;
5.
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan. Menurut Madukismo, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan peradilan 3. Penyitaan tentunya haruslah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan berdasarkan undang-undang sehingga akan terjadi suatu kesadaran hukum bagi pelaku pencurian itu sendiri. Sehingga menurut Laden, Marpaung, Barang bukti yang dalam amar putusan memuat bahwa barang tersebut dikembalikan kepada orang tertentu, dikembalikan pada kesempatan pertama dengan membuat Berita Acara Pengambilan Benda Sitaan4. Demikian juga terhadap barang sitaan yang berdasarkan amar putusan, dimusnahkan maka diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Rampasan yang selanjutnya jaksa yang mengemban surat perintah tersebut membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan. Barang sitaan yang dirampas untuk Negara maka jaksa menguasakan barang tersebut kepada Kantor lelang Negara yang dalam waktu 3 (tiga) bulan, sudah melaksanakan pelelangan. Jika pelelangan belum juga terlaksana maka dapat diperpanjang untuk waktu 1 (satu) bulan lagi (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). C. Metode penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian Normatif Empiris. Menurut Abdulkadir Mohammad, Hukum Normatif Empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (Kodifikasi atau undang-undang)5. Penelitian ini menggunakan penelitian data lapangan yang didukung atau dilengkapi dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian kualitatif deskriptif.
3
Kaveling ,Madukismo, 2011. Kitab Lengkap KUHPER, KUHAPER, KUHP, KUHAP, KUHD. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Hlm.644 4 Laden, Marpaung, 2010. Proses penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.220 5 Abdulkadir Mohammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.132.
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif , analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini maka angka mutlak sebagai hasil penjumlahan frekuensi di beri persen, dengan mempergunakan Rumus6 : f P
=
x 100 % N
Keterangan : P = prosentase; F = frekuensi; N = jumlah frekuensi dari seluruh klarifikasi.
D. Pembahasan. a. Tinjauan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo Tinjauan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor berdasarkan hasil penelitian penulis di polres gorontalo dengan melakukan wawancara, rabu (27/3/13) kepada salah seorang kanit II reskrim polres gorontalo bapak Nasar bahwa dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan barang sitaan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Barang Sitaan merupakan tindakan hukum eksepsional; Dimana barang sitaan merupakan tindakan hukum yang diambil penegak hukum mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan.. Menurut analisa penulis dari hasil wawancara dengan kanit II polres gorontalo bahwa barang sitaan pencurian kendaraan bermotor adalah merupakan suatu penerapan sanksi hukum kepada terdakwa sehingga sudah dijatuhi hukuman berupa barang sitaan hasil 6
Soerjono Soekanto, 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Ui Press.Hlm.268
perbuatanya. Itu sebabnya, tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang sangat ekspensional. Penjatuhan barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah polres Gorontalo seolah-olah merupakan pernyataan kesalahan terdakwa sebelum adanya putusan dari pengadilan, dengan sendirinya tindakan penyitaan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul terdakwa. Antara lain: Dari segi kejiwaan. Barang Sita sebagai tindakan perampasan. Pada hakikatnya barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di wilayah polres gorontalo merupakan perintah penyitaan berdasarkan ijin dari pengadilan. Sehingga perintah perampasan itu, dilakukan pengadilan melalui pemberian ijin berdasarkan permohonan dari pihak penyidik kepolisian. Adapun keberadaan status dari barang sitaan pencurian kendaraan bermotor dapat berupa, antara lain : a. Bersifat permanen Penyitaan bisa bersifat permanen, apabila penyitaan kelak dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada korban berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. b. Bersifat Temporer (Sementara) Penyitaan yang dilakukan atas harta sengketa atau harta kekayaan terdakwa dapat dinyatakan bersifat temporer apabila hakim memerintahkan pengangkatan sita. Perintah pengangkatan sita jaminan yang seperti ini terjadi berdasarkan surat penetapan pada saat proses persidangan mulai berlangsung, dan bisa juga dilakukan hakim sekaligus pada saat menjatuhkan putusan. Berbicara mengenai makna barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diperoleh pada saat melakukan penelitian dimana penelitian yang ada dilapangan berdasarkan penjelasan mengenai keberadaan status barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang disampaikan oleh kasat Reskrim Polres Gorontalo pada tanggal 1/5/2013 bapak Heri Rusyaman adalah merupakan sebagai tindakan perampasan berdasarkan perintah undangundang, makna perampasan dalam barang sitaan pencurian kendaraan bermotor jangan diartikan secara sempit dan bersifat mutlak. Mengartikan secara sempit dan mutlak, bisa menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Sehingga hal tersebut terus terjadi dalam praktek sebagai akibat dari kelemahan menafsirkan arti barang sitaan pencurian kendaraan bermotor sebagai perampasan yang mutlak. Tidak demikian halnya bahwa sita atau penyitaan sebagai tindakan-tindakan perampasan harta sengketa atau harta kekayaan terdakwa bukan bersifat mutlak terlepas dari hak dan penguasaan serta pengusahaan barang yang disita dari tangan
terdakwa. Acuan yang mesti dipedomani terhadap perlakuan barang sitaan terutama berdasarkan peraturan yang berlaku adalah : a. Barang Sitaan semata-mata hanya sebagai jaminan Istilah, maksud dan esensi jaminan, harta yang disita ditunjukkan untuk menjamin dakwaan agar dakwaan tersebut tidak ilusioner; b. Bahwa hak atas benda sitaan tetap dimiliki terdakwa sekalipun barang yang disita dan dirampas atas perintah undang-undang masih tetap dianggap menjadi hak milik pelaku sampai putusan dieksekusi. Keliru sekali anggapan sementara pihak-pihak maupun hakim, yang berpendapat sita bersifat melepaskan hak milik terdakwa atas barang yang disita sejak tanggal berita acara sita dibuat; c. Penguasaan barang sitaan tetap dipegang aparat hukum Sejalan dengan acuan yang menegaskan hak milik atas barang sitaan tidak tanggal dari kekuasaan guna kepentingan pemeriksaan. 2. Penyitaan berdampak psikologis Bahwa status dari segi penerapan hukum terhadap penyitaan merupakan suatu yang berdampak psikologis, dimana penyitaan barang sitaan pencurian kendaraan bermotor dilakukan ditempat umum, seperti : a.
Pelaksanaannya secara fisik dilakukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya.
b.
Secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh kepala desa, namun bisa pula di tonton oleh masyarakat luas;
c.
Administratif Justisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dalam buku register kantor yang bersangkutan yang sesuai dengan asas publisitas.
Berdasarkan penjelasan diatas serta hasil dari penelitian penulis terhadap tinjauan hukum barang sitaan pencurian kendaraan bermotor oleh pihak polres gorontalo, maka sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Butir 16 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHAP (pasal 8 ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat (2), 46 ayat (2), 181 ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf I, 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai “barang Bukti” adalah berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Akan tetapi apabila perumusan dalam pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dihubungkan dengan pembuktian dan putusan maka yang mengatur atau menegaskan mengenai peranan/kegunaan/fungsi dari barang bukti (Barang Sitaan) dalam kaitannya dengan pembuktian sehingga jelaslah bahwa dari hasil penelitian penulis dengan keberadaan penerapan teknis dilapangan oleh pihak polres gorontalo dalam menangani persoalan hukum
terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor sudah jelas mengacu pada apa yang dituangkan dalam teori terhadap penyitaan itu sendiri.7 Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo berdampak psikologis bagi pelaku pencurian dimana dapat merugikan nama baik atau kredibilitas pelaku baik sebagai pribadi, apalagi sebagai pelaku bisnis. Tindakan penyitaan barang dapat meruntuhkan kepercayaan terutama dengan merinci tindak kejahatan yang diatur berdasarkan Pasal 231 KUHP berupa : 1. Melepaskan barang yang disita, baik menjual, maupun memindahkan hak atas barang yang menjadi objek sengketa. 2. Melepaskan barang yang disimpan atas perintah hakim, dan 3. Menyembunyikan barang yang dilepaskan dari sitaan. Teknis peradilan barang sitaan adalah merupakan salah satu upaya hukum yang dilakukan guna memohonkan diadakannya lembaga sita agar menjamin dan melindungi hak dan kepentingan pelaku kejahatan atas harta kekayaannya agar tetap terjaga keutuhan sampai diperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht). Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada I’tikad buruk yang berusaha melepaskan diri dan mengelak memenuhi tanggung jawab sesuai putusan pengadilan yang merupakan kewajiban karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, maka tujuan pokok dari penyitaan yakni sebagai berikut : 1.
Untuk melindungi kepentingan penerapan hukum dan itikad buruk Pelaku kejahatan agar tidak hampa (ilusioner)hasil dakwaan, pada saat putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
2.
Memberi jaminan kepastian hukum terhadap objek eksekusi, apabila keputusan telah berkekuatan hukum tetap8.
b. Upaya penanggulangan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor. Upaya hukum terhadap penanggulangan barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang ditempuh oleh pihak Polres Gorontalo tersebut antara lain : 1. bahwa keberadaan barang sitaan ini haruslah dijadikan sebagai barang bukti dalam melengkapi syarat hukum pembuktian, dimana aparat yang terkait itu haruslah bertindak dengan hati – hati dan tegas di dalam menangani penyelesaian barang 7 8
HMA Kuffal, 2002. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang. UMM Press.hlm.111 L & J Law, Bila Anda Menghadapi Masalah hukum, Jakarta. PT. Penebar Swadaya.hlm.33
sitaan ini, maka kemungkinan – kemungkinan di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan tersebut sangat kecil. 2. Untuk menangani masalah kondisi barang sitaan yang kurang baik, upaya penanggulangannya adalah dengan dilakukannya perawatan yang rutin terhadap barang sitaan tersebut, dengan adanya perawatan yang rutin terhadap barang sitaan ini meminimalkan kerusakan – kerusakan terhadap barang – barang sitaan tersebut. Untuk menciptakan hasil kerja yang maksimal dalam upaya penanggulangan terhadap barang sitaan pencurian kendaraan berrmotor tersebut maka haruslah diimbangi dengan caracara atau kebijakan – kebijakan lain. a) Sarana Penal (Represif). Faktor dan kondisi yang bersifat kriminogen terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor dipolres Gorontalo adalah dengan selalu berusaha sigap dan selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta dengan masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan agar tidak terjadi kejahatan pencurian yang berdampak pada penyitaan barang curian yang nantinya digunakan sebagai barang bukti dan malah sampai berujung pada pelelangan barang sitaan oleh pihak penegak hukum atau akan di simpan dalam Rubasan. Jika diperhatikan terhadap ketentuan hukum, lebih dari cukup ketentuan tersebut untuk menjerat para pelaku pencurian kendaraan bermotor apalagi sanksi pidana yang mengancamnya juga sudah cukup menjanjikan untuk membuat takut dan jera bagi pelaku pencurian serta nantinya berujung pada pelelengan barang sitaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. b). Sarana Nonpenal ( Preventif ). Dasar upaya nonpenal dalam penanggulangan terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor pada upaya preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya upaya hukum terhadap barang sitaan pencurian guna dapat dilaksanakan dengan cara menangani faktor – faktor pendorong terjadinya pencurian, yang dapat dilaksanakan dalam beberapa cara, yakni: a. Tingkat Pengamanan Dimana pihak kepolisian selalu melakukan upaya untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah serta masyarakat dalam menjaga keamanan dengan mengingatkan pemerintah daerah dengan masyarakat untuk memfungsikan
kembali pos jaga dimasing-masing wilayah serta selalu cepat memberikan informasi kepada pihak kepolisian dalam hal terjadinya suatu kejahatan pencurian serta kejahatan lainnya. b. Melakukan Sosialisasi Bahwa hasil dari barang sitaan ini akan dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan serta bisa saja akan menjadi milik Negara yang nantinya berdampak pada pelelangan hasil dari barang sitaan pencurian tersebut sehingganya dalam penanggulangan tersebut yang dijadikan dalam upaya mensosialisasikan kepada masyarakat serta pemerintah daerah agar kiranya selalu hati-hati menjaga kendaraan bermotornya sehingga tidak akan terjadi halhal yang tidak diinginkan.
E. Kesimpulan dan Saran. Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tinjauan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di polres Gorontalo adalah sebagai berikut : Bahwa pihak polres gorontalo sebelum barang sitaan pencurian kendaraan bermotor itu akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku, maka pihak kepolisian resort Gorontalo akan mengumumkan ke masyarakat lebih dulu. Jika tidak ada yang mengakuinya, langsung diproses. Sehingga kepada anggota masyarakat yang kehilangan kendaraan bermotornya, hendaknya mendatangi kantor kepolisian setempat dengan membawa barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Sebab, jika tidak memiliki bukti dokumentasi, siapapun tidak boleh mengambil kendaraan itu, dengan syarat bahwa tidak ada biaya pengambilan kendaraan bermotor. Apabila ada polisi yang menarik uang administrasi, silahkan lapor kecuali adanya denda tilang. Bahwa Upaya hukum terhadap penanggulangan barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang ditempuh oleh pihak polres gorontalo tersebut, antara lain :
1. Keberadaan barang sitaan ini haruslah dijadikan sebagai barang bukti dalam melengkapi syarat hukum pembuktian, dimana aparat yang terkait itu haruslah bertindak dengan hati – hati dan tegas di dalam menangani penyelesaian barang sitaan ini, maka kemungkinan – kemungkinan di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan tersebut sangat kecil. 2. Untuk menangani masalah kondisi barang sitaan yang kurang baik, upaya penanggulangannya adalah dengan dilakukannya perawatan yang rutin terhadap barang sitaan tersebut, dengan adanya perawatan yang rutin terhadap barang sitaan ini meminimalkan kerusakan – kerusakan terhadap barang – barang sitaan tersebut. Saran Menyimak hasil kesimpulan diatas mengenai tinjauan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor, maka penulis menyarankan bahwa : 1.
Agar kiranya setiap persoalan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo haruslah lebih dimaksimalkan lagi dengan cara selalu mengingatkan kepada masyarakat mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor baik dalam bentuk sosialisasi atau memberikan/mengingatkan dalam bentuk pamphlet yang ditempelkan pada tempat umum serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat dalam hal pengamanan. Agar kiranya penjelasan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan ini dapat disampaikan kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak tahu dengan proses hukum dari barang sitaan kendaraan bermotor sehingga pemahaman masyarakat dapat menjadikan suatu alternative untuk menjaga dengan hati-hati kendaraanya serta juga dapat menjadikan masyarakat untuk selalu membantu pihak
yang berwajib dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya dengan menjalin koordinasi dengan pihak yang berwajib. 2.
Agar kiranya pihak yang berwajib selalu melakukan tindakan yang cepat dan tegas terkait di dalam pelaksanaan dan penyelesaian hukum terhadap barang sitaan hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
F. Daftar Pustaka. Abdulkadir Mohammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung HMA Kuffal, 2002. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang. UMM Press. Kaveling ,Madukismo, 2011. Kitab Lengkap KUHPER, KUHAPER, KUHP, KUHAP, KUHD. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Laden, Marpaung, 2010. Proses penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. L & J Law, Bila Anda Menghadapi Masalah hukum, Jakarta. PT. Penebar Swadaya. Sunaryo & Ajen, Dianawati, 2010. Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana, Visi Media. Jakarta. Soerjono Soekanto, 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Ui Press. http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PengelolaanBarangSitaan.pdf.Akses 01/06/2013
:
