terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh

PER{TGrxg*! r{ DAERAH KOTA PAI'AKI;$BL:H

NOMOR

I TAHtji{ 20ra

TENTANG RENCAITA TATA RUATTG WILI\YAH KOTA PAYAKT'UBI}H ?AHIIN 2O1O.2O3O

DENGAN,RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola rllang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh; b.

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di

Kota

Payakumbuh dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil gurra, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota; c.

bahwa dalam rangka mewr-rjudkan visi dan misi pemerintahan Kota Payakumbuh dan keterpaduan

pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, rnaka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara

terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh d.

Hengingat:1.

2.

Pemerintah, masyarakat dan durtia usafia; dan bahwa berdasarkan pertimbanp;an sebagaimana dimaksud pada huruf o, b, dan c di atas perlu rnembentuk peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang wilarah l{ota Payakumbuh.

Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil Dalam Lingkurrgan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun rg7o rentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan payakumb,rh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19); Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Repubtik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Keclua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii

Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Republik Indonesia Nomor +844];

3.

Undang-Undang Nomor

33 Tatrun 2OO4

Negara

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indon.er;ia

?es:e :S*+ $gw :.5- ?a.m*i:arl l,e*i==- h*s=: kgl*i. irMa lticncr #38i; ..*ia*g.u*dang }orcr 25 Tahun 2AAT rcntang Fa::a:=.e=

.c

*na*g il-abaran Xegara Republik lndonesia Tahu: Z{{i: $oeec'68- Tambahan l-embaran Negara Republik i-dsr:es:a

Irorcr

a?251;

*laruran

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O0B renrang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a833);

kr'aruran Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OlO tentang knvelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

i_

8-

2r rambarran Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraruran Pemerintah Tahun 68 Tahun 2O1O tenta-ng Elenruk dan Tata cara Peran Masyarakat dalam penata.an Ruang {Irmbaran Negara Tahun 2OIO Nomor 1 lg, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2AOT tentang Penataan Ruang Terbuka Hlnaju Perkotaan;

9.

Kawasan

Peraturan Daerah Kota Payakurnbuh Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penetapan Kawasan Agrowisata dan Jalur Hijau {kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2006 Nonror 03 seri C2);

10. Peraturan Daerah Kota Payakurnbuh Nomor 02

Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakila.n Ralqyat Daerah Kota

Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02); 11. Peraturan Daerah Kota Payakurnbuh Nomor 03 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan TatA Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuir (Lernbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor O3); L2. Peraturan Daerah Kota Payakurnbuh Nomor 04 Tahun 20OB tentang Organisasi dan TatA Kerja Inspektorat dan Lembzrga Teknis di l,ingkungan Pemc:rintah Kota payakurrrbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nonror 04); 13.

*raaiaiaa Rng

Peraturan Daerah Kota Payakurnbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tat-a Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 05);

Wlayah Kota Payakumbuh

2

Sn*et$rlAcrrrq D*f,Tlt PSIrITSIIIT AAKYAT I'AERAE EOTA PAYAEI'IBI'E i-rr

I

YALIKOTA PAYAI('UBI,IH MEMUTUSKAN:

l*wapiran :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA

RUANG WII-AYAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2O1O - 2O3O

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Pengertian Pasal

1

$rlarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Payakumbuh. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh. tr

3- Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh. 4- Den-an Perwakilan Ralryat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Payakumbuh.

5. Prorinsi adalah Provinsi Sumatera Barat. 5- Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilaye*r, :em.pat manusia dan makhluk lain, hidup, melakukan kegiatan, dan nemelihara kelangsungan hidupnya. ?- Ta:-a ruang adalah wujud struktur ruang darr pola ruang. 8- Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup si.srem perkotaan wilayah kota dalam rvilayah pelayanannya dan

ja:ingan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk

kota selain untuk melayani kegiatan skala =engintegrasikan wilayah io:a, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistern sumber daya air dan sistem jaringan lainnya.

9- Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribugi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi pemnLukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya sampai dengan akhir ma.sa berlakunya RTFIW kota yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendaten;g. lO- Fenataan rLlarlg adalah suatu sistem prosr3s perencanaan tata ruatlg, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemirnfaatan ruang. 1l- Rencana tata rulang adalah hasil perencanaa.n tateL rr.ru"rg.'l

kaTda Rflg Wilayah Kota Payakumbuh

I ?-

*wsa Ta= *.:a=g *Tta3-ah Koa )-ang selanjutnr-a disingkat !i*c-a

aiabb

RTR\\

RTRIil Kota Fal.akumbuh-

Derril Taa Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR Kota adalatr r€ncana secarEr terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata *r€rng wilal'ah kota -vang dilengkapi dengan peraturan znnasi kota.

13- Rencana

:+- Wiial-ah adalah rLlang yang merupakan kesatuan geografis beserta s€genap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. i5- Iias-asan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi Ca1-a.

.5- lias-asan lindung adalah kawasan yang ditetapkarr dengan fungsi utarna nelindungi kelestarian lingkungan hidup yang rnencakup sumberdaya alarn dan sumberdaya buatan. l?- liaq-asan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi Lltama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potelrsi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. 3E- Kaq'asan pernukiman adalah kawasan di luar lahan konservasi ya.ng diperlukan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang bera.da di daerah perkotaan atau perdesaan. 19-

Kas'asan pertahanan negara adalah wilay'ah yang ditetapkan sec€rra nasional yang digunakan untuk kepentingan perteihanan.

2o. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempun-yai batasan administrasi yang diatur dalam peratura.n perundangan serta

permukiman yang telah memperlihatkan watak dan perkotaan.

2 tr.

ciri

kehidupan

Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disebut PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.

kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kas'asan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Y&ng meliputi jalan, saluran air minurn, saluran air limb2h, saluran air hujan, pembuangan sampah, ja.ringan gas, jaringan listrik,

22- Prasarana

dan telekomunikasi.

strategis kota adalah kawasan yang penata€rn ruangr:rya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalirm lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungern,

23- Kax-asan

s€rta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. 24- Sistem pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosi.al, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional yang mencakup kawasan pusat kota. 25-

hrsat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial,

dan/atau administrasi yang melayani seluruh wdayah kota dan latau regional.

26- Subpusat pelayanan

kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial,

dan/atau administrasi yang melayani subn'ilayah kota. 27- Rrsat lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/ atau administrasi lingkungan kota. 28- Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan rLras jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan ia'araia Riag Wilayah Kota Payakumbuh

Ttrery*:! FEry b€sada Ga:aE pc*garuh pelayanannl.a dalam saru -E.:fu=:lSE= ::le=artcS-

S,

aei=E=h ;rasa.r:a$a

transportasi darat )'€rng meliputi segala bagian perlengkap€rnnya yang *per:-:**&kan bagi lalu lintas, 1'ang berada pada permukaan tanah, di 3=s F€:ukaan talah, di bar*'ah permukaan tanah dan/atau air, serta alzs cermukaan air, kecuafi jalan kereta api, jalan lori, dan jalan '+ -.-

"Faias

E==. :enaasuk bangunan pelengkap dan

a*a :,.-?:- !

S, i=::=gat jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait san- derrgan -'-ang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga :L:pai
3f ":E:r pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan x=anfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang::::dangan. 33. Ruang Terbuka

Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah

ar-ea

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh sec€ra alamiah maupun yang sengaja ditanam. 31. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori R'l'H, berupa lahan yang diperkeras maupun yangi berupa badan air. 35. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai da5ar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 35- Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di lpar i:angunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 3?- Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah rcmpat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,

pengolahan, danf atau tempat pengolahan sampah terpadu. 38- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

39- Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA ada-lah tempat

unruk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan

srcara arnan bagi manusia dan lingkungan. 4C- I*sentif adalah pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana lata rLlang. {tr- }isinsentif adalah penggunaan bentuk-bentuk kompensasi dalilm pemanfaatan ruang. Ese-a

R.ang Wilayah Kota Payakumbuh

e - fue. #-a-"'a?= percisipasi altif roaa-arakar da;a!= piss€s ==ry:a:41=: iaia rria.*.gF peca*Saata:r nr;rrrg, dan penge::daia;i 5re*Ea* re5aa:as: *-Ea::g4i- *aei=:': tioerd;::asi Penaaan Ruang Daerah, !'ang selanjutnrr-a disebut

3{PRD aC:tah badan bersifat ad-rtrc }-ang dibentuk untuk mendukung ee*trsar:aan l-Indang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan *.=-g {ii Kora Pavakumbuh dan mempunyai fungsi membantu pe:ak=a*aan rugas Walikota dalam koordinasi penataan rLlang di i----L

-Liclt-

{4- Fe*erintah Rrsat, selanjutnya disebut Pemerirrtah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negzra Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dar;ar fegara Republik Indonesia Tahun 1945. 45- Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 'i5- Hasl'arakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk rnesvarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kedua Peran dan Fungsi Pasal 2

RTRW Kota Payakumbuh disusun seber,gai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Payakumbuh. Pasal 3 RTRW Kota Payakumbuh menjadi pedoman untuk:

a. acuan dalam pen]rusunan Rencana Pembangu:nan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota;

acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota; d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kota lFang clilakukan Pemerintah, masyarakat dan swasta; e. pedoman untuk pen1ruslrnan rencana rinci tata ruang di'lwilayah kota; dan f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan acuan dalam admi.nistrasi pertanahan. c.

Rensra Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

Ertirll Ectigf RE-!g r irrgtnp Feagrturan Paregref 1

tuatan

'l

Pasal 4

ffi:*' Lota Pa1'akunbuh

memuat:

e- =j:-ian, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Payakumbuh;

K
1- =e::cana struktur ruarlg wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi sistr:m

pusat kegiatan dan sistem jaringan prasaran.a kawasan; c- tencana pola ruang wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi kawasan iindung dan kawasan budi daya; C- penetapan kawasan strategis kota; e- arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Payakurnbuh yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tatrunan; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Payakumbuh )'ang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan periziniln, ketenruan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Paragraf 2 Wilayah Perencanaan Pasal 5

Wilayah perencanaan RTRW Kota Payakumbuh meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Payakumbuh yang terdiri atas:

a. Kecamatan Payakumbuh Barat; b. Kecamatan Payakumbuh Timur; c- Kecamatan Payakumbuh Utara; d. Kecamatan Payakumbuh Seiatan; dan e. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. BAB

II

TUJUAN, KEBIJAI{AN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Bagian Kesatu

Tujuan Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kota Payakumbuh bertujuan untuk mewujudkan 'Kota Payakumbuh sebagai sentra usaha mikro, kecil dan menengah yarg allan, nyaman, produktif dan berkelanjutan'.

Rerrcana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

B.gi.! Kcdsr Ecbijalar rlan $flatsgi Pasal 7

tiri>iFiralr dan strategi penataan ruang wilayah Kota Payakumbuh meliputi bbijalan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan icasasan strategis.

Pasal 8

iit

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalzm Pasat 7 meliputi: a. penguatan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan kota; b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana transportasi yang terpadu dan merata. di seluruh wilayah Kota Payakumbuh; dan 'l

c. pengembangan pelayernan infrastruktur dasar. (2t Strategi untuk penguatan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'a meliputi: a. mengembangkan pusat perdaganganljasa regional Kota payakumbuh untuk melayani penduduk Kota Payakumbuh dan wilayakr di sekitarnya; dan b. merelokasi terminal lama dan membangun terminal baru. (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana tramsportasi yang terpadu dan mer,ata di seluruh wilayah Kgta Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr.f b meliputi: a. membuka akses bagian tengah Kota Pilyakurnbuh sehingga da1>at terhubung dengan wilayah sekitarnya hingga ke luar provirrsi Sumatera Barat; b. membangun jalan lingkar utara dan lingkar selartan; c. membangun jalan bebas hambatan; d. mengembangkan jaringan Sumatera Bagian Utara; dan

jalur kereta api

e. membangun terminal penumpang tipe tipe C.

(4) Strategi

lintas

b. c.

Pulau

A dan terminal penumpang

untuk pengembangan pelayanan infrastruktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a.

barat

dasar

mening;katkan kapasitas terpasang layanan air minum dan mempersiapkan sumber mata air cadan5;an; mengembangkan jaringan perpipaan air minr-rm yang melayzini seluruh wilayah kota; menambah pelayanan sistem air minrLrm non perpipaan dengan bantuan-bantuan sumur gali teilindungi serta Hidran Umum (i.U) kepada masyarakat;

d.

menyediakan layanan jasa penyedotan tinja dengan skala layanan regionerl;

Rencaia Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

e. melakukan pemeliharaan dan pengas'asan salura* rka=aeksisting dan pengembangannr'a melalui pemberdar-aan masyarakat;

f. menyediakan TPS; g. mengoperasikan TPA Regional dengan nlenggunakan

h. i.

metoda

sanitary landfill; memperluas pengadaan telepon umum dan peningkatan jaringan telekomunikasi; dan membangun BTS/menara bersama oleh operator penyelengg€ra telekomunikasi. Pasal 9

(1) Kebdakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dal:rm Pasal 7 meliputi:

a. b. c.

pengembangan kawasan

- kawasan barr;

pelestarian aset-aset budaya dan sejarah Kota payakumbuh; dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan. (2) Strategi.untuk pengembangan kawasan - kawersan baru sebagairlana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mencadangkan tanah bagi pengembangzrn kawasan industri;

b. memberikan insentif bagi investor yang membangun industri;

c. d.

kawasan

mengarahkan pusat peternakan terpadu; membzrngun kawasan pusat pemerintahan Kota Payakumbuh yang terintegrasi dengan pengembangan RTH dan Islamic Center K6ta

Payakumbuh;

,l

e.

memberngun kawasan permukiman secara vertikal dan kompak di sekitar kawasan industri; dan

f.

membangun taman kota.

(3) Strategi

untuk pelestarian aset-aset budaya dan sejarah

Krtta

Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada rlyat (1) huruf b meliputi:

a.

merevitalisasi fungsi bangunan tua, bangurnan berniiai sejarah dan/ateru bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budztya masyarakat yang memiliki nilai sejeirah sebagai objek wisilta budaya; dan

b.

memberikan insentif terhadap bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sos;ial budaya masyarakat yang memiliki nilai sosial budaya yang tinggi. (4) Strategi untuk peningkatan fungsi kawas;an untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khus:us pertahanan;

b.

mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi perta-hanan dan keamanan;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

c- Eengembargkan kanasa* li:rdung danrratau ka*'asan bui: da-r-a tirtak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai rcna d-

p€n!'angga I'ang memisahkan kan*-asan strategis dengan kas.asan budi da]'a terbangun; dan membantLl memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/Tentera Itiasional Indonesia ffNI). Pasal 1O

i:t Kebijakan terkait kawasan strategis sebagaimana dimaksud Pasal 7 meliputi:

a-

dalam

pengembarlgan kawasan-kawasan yan8l sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis; dan

b. pengembangan kegiatan ekonomi regional dan ekonomi kt>ta unggulan sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi Kota Payakumbuh.

(21

Strategi untuk pengembangan kawasan-kanvasan yang

sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada al,rat (1) huruf a meliputi: a. membangun kawasan pariwisata; dan b. merevitalisasi kawasan pariwisata budal'a (s) Strategi untuk pengembangan kegiatan ekonomi regional dan ekolomi kota unggulan sebagai penggerak utarna kegiatan ekonomi Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada reyat (1) huruf b meliputi: a. menetapkan kawasan industri Kbta Peiyakumbuh pada koridor jalan iingkar utara sebagai kawasan streitegis pusat pertumbuhan ekonomi kota; dan b. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonorni. BAB

III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum Pasal 11 (1) Rencana

struktur ruang wilayah Kota Payakumbuh meliputi:

a. pusat-pusat

kegiatan;

't

b. sistem jaringan prasarana utama; dan c. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimarksud pada ayat (1) hurul a meliputi rencana sistem pusat pelayanan kota. {3) Sistem jaringan prasarana utama sebagairrrana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi rencana sistem jaringan ln,rnsportasi. (2)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

10

!-!

.-qisrec

jariaga* prasarana l,ainnla sebagaimana dimaksud pada a]-ar ( 1l

huruf c meliputi rencana sistem jaringan energi/kelistrikan, rencana

sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber da1,'a ak. dan rencana sistem infrastrukrur perkotaan. i3! Rencana struktur ruang wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktrrr

Ruang Kota Payakumbuh dengan tingkat ketelitian l:25.00O sebagaimana tercantum dalam ilampiran * y.ttg merupakan bagian

tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Pelay'anan Kota

(1)

Pasal 12 Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pusat pelayanan kota; b. subpusat pelayanan kota; dan

c. pusat lingkungan. {2)

Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan

pusat perdagangan dan jasa regional Kota Payakumbuh, dengan pusat terletak di Kawasan Pusat Kota. Pasal 13

Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagaimana dimerksud dalam Pasai 12 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. SPPK I mempunyai fungsi utama sebagai pusat

pengemban€;an

kawasan perkantoran dan jasa serta kawasan pendidikan, dengan pusat terletak di Payobadar; b. SPPK iI mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengemban€ian pertanian dan pusat pengembangan peternzrkan terpadu, dengan pusat terletak di Payobasung; c. SPPK lII mempunyai fi-rngsi utama sebagai pusat pengembanEian perkebunan, dengan pusat terletak di Prayolinyam; d. SPPK IV mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan kawasan industri dan pergudangan, de:ngan pusat terletak di Parik Muko Aia; dan e. SPPK V mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengemban€ian agrowisata dan ptrsat pengembangan agribisnis, dengan pusat terletak di Pakan Sinayan. Pasal 14

(1)

Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 12 ayat (1)

huruf c merupakan pusat pelayanan yang terdellat untuk memberil:an pelayanan kepada masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

11

121

Berdasarkan hirarki, maka PL.r'ang ditetapkan adalah sebagai berikut: a. PPK yang terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:

1.

2. 3. 4. b.

(3)

PL 1-1, berpusat di Kelurahan Daya Bangun; PL I-2, berpusat di Kelurahan Balai Gadang; PL l-3, berpusat di Kelurahan Balai Nan Duo; dan PL l-4, berpusat di pada Kelurahan lbuh.

I terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi: 1. PL 2- 1, berpusat di Kelurahan Payobadar; , 2. PL 2-2, berpusat di Kelurahan Sicincin Hitir; 3. PL 2-3, berpusat di Kelurahan Padan.g Tiakar Mudik; dan 4. PL 2-4, berpusat di Kelurahan Aur Kuning. c. SPPK II terdiri 2 (dua) PL, yang meliputi:: 1. PL 3-1, berpusat di Kelurahan Payobasung; dan 2. PL 3-2, berpusat di Kelurahan Balai Batimah. d. SPPK III terdiri 4 (empat) PL, yang meliputi: t. PL 4-1, berpusat di Kelurahan Payolinyam; 'l 2. PL 4-2, berpusat di Kelurahan Muar
Pasal 15 Seriap wilayah kecamatan di Kota Payakumbuh akan disusun RD1'Rnya yang ditetapkan oleh peraturan daereth tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kota Payakumbuh.

Re*sra Taa

Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

12

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Pasal 16 (1)

{2)

Sistem jaringan transportasi sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan barang dan jasa serta memfungsikannya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. b. (s)

sistem jaringan transportasi darat; dan sistem jaringan perkeretaapian.

Sistem jaringan transportasi darat sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. jaringan jalan;

b.

jaringan prasarana lalu lintas dan angk:utan jalan; dan jaringan pelayanan angkutan jalan. , ". (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimi,rna dimaksud pada ayat huruf b meliputi perkeretaapian umum.

(2)

Pasal 17

(1)

Jaringan jaian sebagaimana dimaksud dalia.m Pasal 16 ayat (3) hur-uf a meiiputi:

a. jaringan jalan arteri primer meliputi ruas jalqn Padang Bukittingggi - Payakumbuh (outter ring road) sebeldh utara Kota Payakumbuh - Riau dengan ruas jalan Batas Kota-Soekarno Ftatta Jalan Diponegoro Jalan KH, Ahr.nad Dahlan sampai persimpangan Jalan Sudirman ke batas Kota Payakumbuh arah Pekanbaru;

b.

c.

d.

jaringan jalan arteri sekunder meliputi Jalan Lingkar Dalam yang melalui Jalan Soekarno Hatta (simpang Jalan Diponegoro) - Jalan Sudirman (sampai simpang Jalan KH. Ahmad Dahlan atau simpang !. Anau), Jalan Imam Bonjol ,Can Jeilan Prof. Hamka; jaringem jalan kolektor primer meliputi Jalan Singa Harau (Simpeing Bukik Sibaluik) - Jalan Khatib SuleLiman - simpang Jalan Pahlawan menuju Jala.n WR Supratman - Jalan Pinus - Jalan AgUs Salim - Jalan Dt Parpatiah Nan Sabatang - (simpang Jalan Sye:ch Ibrahim Harun) menuju Jalan Panglima Polerrr - Jalan Gajah Mada - pers;impangan menuju Jalan Sudirman, Ja.lan Tan Malaka, Jalan Veteran, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Prof. M Yamin (menuju Batas Kota); jaringan jalan kolektor sekunder meliputi sel:ahagian Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Latsitarcla, Jalan H. 2lainuddin Hamidy, Jalan M.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

13

?

S1-afei, Jalan thmboja, Jalan Kemuning, Jalan Rallesia. Jalan Asoka, Jalan Nusa Indah, Jalan Aster, Jalan Kenaga, Jalan Rastid Taher, Jalan Minangkabau, Jalan Prof. M Nasrun, Jalan Siti Manggopoh, Jalan Palam, Jalan Cempaka, Jalan Flamboyan, Jalan Rajawali, Jalan RA. Kartini, Jalan Perkutut, Ja_lan Cendrawasih, Jalan Pacuan, Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Duku, Jalan Pemuda I, Jalan Arbel, Jalan Kirab Remaja, Jalan Kaluwek, Jalan Cemara, sebagian Jalan WR. Supratman, Jalan Kihajar Dewantara, Jalan Mahoni, Jalan Sutan Hasanuddin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Lampung, Jalan Riau, Jalan Aceh, Jalan Lhoksomawe, dan Jalan Surabaya;

e. jaringan jalan lokal meliputi

ruas-x'uas pergerakan antar pusat-pusat permukirnan;

jalan yang melayani

f. jaringan jalan lingkungan tersebar di seluruh wilayah

(2)

(3)

kota,

melip'uti seluruh ruas jalan kecuali .yang dikategorikan seba;gai jalan arteri, kolektor, dan lokal; dan g. jaringan jalan bebas hambatan meliputi n.las jalan pekanbar-uBangkinang- Payakumbuh-Bukittinggi. Rencana pengembangan jalan yang akan dilakukan meliputi simpang jalan Soekarno Hatta - Jalan Sutan Syahrir - Jerlan pahlawan - Jalan Rasuna said Jalan Dr. sutomo menuju Jalan Jend. sudirman (simpang l(aniang Bukik). Rencana sistem jaringan transportasi darat wilayah Kota Payakumbuh digambarkan dalam peta Rencana Jaringan Jalan Kota payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Pasal 18

(1)

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutarr jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi terminal penumpanp (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. terminal Tipe A terletak di sekitar kawasan Parit Muko

A.ia,

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang merupakan relokasi termirral Tipe C Koto Nan IV; dan

b. terminal Tipe C yang melayani wilayah kabupaten/kota terletak di setiap kecamatan yaitu Kecamatan Payerkumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh selatan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, dan Kecamatan Payakumbuh Lamposi rigo Nagori. (3) Rencana

terminal penumpang

rinci dalam RDTR.

di Kota Payakun:.buh

Pasal (1)

19

dijelaskan leltih

,i

Jaringan pelayanan angkutan jalan sebagairmana dimaksud dalam Pasal 16 a1'at (3) huruf c meliputi trayek angkulan umum berupa trayek yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan pusat-subpursat kegiatan.

{2t

Rencana pengembangan trayek angkutan umum sebagainrana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

?<ma iaa -;ng

it"aadr Ko{a Payakumbuh

a. lintasan Jalan Hj. Rb-. Rasuna Said; b. lintasan Jalan Prof. Muhd. Yamin;

c. lintasan Jalan Pahlawan - Jl. Khatib Sulaiman; dan d. lintasan Jalan Jend. Sudirman. Pasal 2O

jaringan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (41 berupa perkeretaapian antar kota yang melayani angkutan penumpang dan barang dengan jalur Padpng panjang-

(1) Sistem

Payakumbuh. (2) Stasiun kereta api kelas kecil ditetapkan

di Kawasan Ngalau Sampik.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan Pasal 21

(1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {4) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi masa datang dalam jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi bagi segala lap:isan rnasyarakat. (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri eitas: a. jaringan tenaga listrik; dan b. jaringan pipa minyak dan gas bumi. (3) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurul a terdiri atas: a. pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan transmisi.

listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a PLTA Maninjau, PLTA Batang Agam, PLTA ombilin, Pembangkit Listrik renaga uap (PLTU) Salak, dan PLTA Koto panjang. (5) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai sistem interkoneksi Sumatera meliputi: a. jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Igkstra Tinggi (SUTIIT) dari Asahan Sumatera Utara sampai Muara Enim Sumatera Selatan; b. Gardu Induk Koto Panjang, Gardu Induk Payalcumbuh, Gardu Induk Padang Panjang dan Gardu Induk Padanp;; c. tower arah Batang Agam yang berdaya sebesar 150 (seratus lirna puluh) Kilo Volt; dan d. Gardu Hubung Panyulih, penlrulang arah situjuh, arah Limbanang, arah Halaban, sicincin Mudik masing-m::ising berdaya 20 (dua puhrh)

(4) Pembangkit tenaga

ditetapkan

di

Kilo Volt.

dan pemanfaatan jaringan pjpa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ hurrf b diatur lebih lanjut oteh

(6) Penyediaan

penyelenggara minyak dan gns bumi. Rerrcana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

15

{fl Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan wilal'ah Kota Pal.akumbuh digambarkan dalam peta Rencana Jaringan Transmisi dan Distribusi Jaringan Listrik Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam fumpirarr- fViyat g merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

(1)

{2)

(3)

Pasal22 Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Parsal 11 ayat (4) bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyaratriat

dan dunia usaha terhadap layanan telekorrrunikasi. sistem jaringan telekomunikasi sebagaimema dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jaringan tetap yang meliputi jaringan tetap lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan internasional dan tertutup; dan b. jaringan bergerak meliputi jaringan bergerak terestrial dan satelit. Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hururf a ditetapkan secara terpisah untuk tiap ka'uvasan dengan lokasi sentral telekomunikasi di Koto Nan IV. Jaringan bergerak teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yzrng meliputi radio trangking dan radio panggil untuk umum akan ditetapkan lebih lanjut oleh perryelenggara telekomunikuLsi, dengan arah pengembangan jaringan ke bagian utara dan barat kota. Jaringan bergerak satelit sebagaimana dirnaksud pada ayat (2\ hurrrf b yang meliputi menara bersama telekomunikasi (BTS) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunika.si dengan memperhatikan ,t

(4)

(s)

efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan

(6)

lingkung,an sekitarnya. Rencana sistem jaringan telekomunikasi wilayah Kota Payakurrtbuh

digambarkan dalam peta Rencana sebirran Menara

BTS

Telekomunikasi Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran v;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 23

(1)

Sistem jaringan sumber daya

(2)

berperikehidupan yang sehat, bersih, dan trlroduktif. Sistem jaringan sumber daya air sebagaim.ana d:imaksud pada ayat (1)

air sebagaimana climaksud dalam Pasal 11 ayat (4) bertujuan untuk memberikan akse)s secara adil kepa.da seluruh masyarakat untuk mendapratkan air agar daltat

terdiri

a.

aters:

wilayreh sungai;

Rerpaia Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

b. jaringan irigasi; dan

c(3)

sistem jaringan air baku untuk air minum-

Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a yang melewati Kota Payakumbuh adalah Sungai Batang Agam, Sunlgai Batang Lampasi dan Sungai Batang Sinamar.

(4)

Jaringan irigasi sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Batang Lampasi, Batang Pulau, Batang Taiawi, Batang

Agam, Batang Tabik, Sei. Bai, Bandar Sei. Talang, Bendung Beringin, Sei. Dareh, Batang Sikali, Bandar Ngalau, dan Bandar Bulakan. (5)

(6)

Sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c meliputi sumber mata air Batang Tabit, sumber mata air Sungai Dareh dan sumber rriata air Sikamuruncing serta mempersiapkan mata air Bulakan sebagai cadangan sumber air baicrr. Rencana sistem jaringan sumber daya air wilayah Kota payakumbuh dilengkapi dengan peta Rencana Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran w{yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Paragraf 5

Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan Pasal 24

Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalilm Pasal 11 ayat (4), meliputi: a. sistem penyediaan air minum; b. sistem pengelolaan air limbah kota; c. sistem persampahan kota; d. sistem drainase kota; e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki;

jaringan jalan

f. jalur evakuasi bencana; g. sistem proteksi kebakaran; dan h. sistem perparkiran. Pasal 25 (1)

(21

Sistem peiryediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, kontinuir-as penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan. Sistem penyediaan air minum meiiputi:

jaringan perpipaan; dan b. jaringan non-perpipaan. a.

(3)

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan,

Rerrcana Tda Ruang Wlayah Kota

(4) (5)

(6)

dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi di Kota Payakumbuh sebesar kurang lebih T97 (seratus sembilan fuluh rujuh) liter/orang/detik. Daerah peiayanan air minum mencakup seluruh Kota Payakumbuh. Jaringan non-perpipaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) hurut. b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan ;lir hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungurn mata air diatur lebih lzrnjut oleh Dinas 'laLta Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh. Rencana pengembangan pelayanan jaringan air minum dilengkzLpi dengan peta Rencana Pengembangan Pelayanan Jaringan Air Minum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantur:n dalam f,ampiran Vl$yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Fleraturan daerah ini. Pasal 26

(1)

(2)

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf b bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi limbah dari kegiatan permukiman dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku. Sistem.pengelolaan air limbah sebagaimana dirnaksud pada ayat (i) terdiri atas: a. sistem pengelolaan air limbah domestik; dan b. sistem pengelolaan air limbah non domestik.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (8)

Sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. sistem pembuangan air limbah terpusat; danf atau b. sistem pembuangan air limbah setempal.. Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara kolektif melahri jaringan pengurnpul dan diolah serta dibuang secara terpusat, kawasan perumahan dan kawasan permukiman padat di Kota Payalcumbuh, dan khusus untuk limbah tirrja diolah pada Instalasi Pengolahan Lirnbah Tinja (IPLT) yang berlokasi cli Kecamatan Lamposi Tigo Nagor:i. Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada ka.wasarr-kawasan yang behrm memiliki sistem terpusat di Kota Payakumbuh. Pengelolaan limbah non domestik termasuk untuk kawasan indus;tri akan di&rngani melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada masing-ntasing kawasan yang ditetapkan, dan khusus untuk kawasan industri berlokasi di Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur menurut peraturan perundang-undangan.

Rencana sistem pengeloiaan air limbah wilayerh Kota Payakumbuh digambarkan dalam peta Rencana LayaneLn Pengolahanl Limbah Kr>ta Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII: yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

RenEtmtaFuang Wilafih notmyarummF

1B

Pasat 27 (1)

(21

(3)

Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 'Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPS, TPST dan TPA Regional. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada setiap

lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan Payakumbuh.

(4)

unit

di wilayah Kota

TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di setiap RW atau kawasan seluas 5oo (lima ratus) sampai 1.ooo (seribu) meter persegi.

(s)

(6) (7)

TPA regional sebagaimana dimaksud pada ayat (21 d.itetapkan seluras kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kawasan Kapalo Koto dengan menggunakan metode s anitary landfiIl. Mengurangi volume timbulan sampah dengan mengembangkan sist,:m reduce, reuse, recgcle (3R) dalam pengelolaan persampahan. Rencana sistem persampahan wilayah Kota payakumbuh digambarkan dalam peta Rencana Sistem Persampahan Kota payakumbuh sebagaimana tercantum dalam J,ampiran I{_ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah in.i. Pasal 28

(1)

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf genarngan air bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, perl
d bertujuan untuk mengurangi jalan.

(2)

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan drainase makro dan mikro.

(3)

Jaringan drainase makro sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan bagian dari sistem pada masing-masing DAS di Kota Payakumbuh.

(4)

Jaringan drainase mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercliri dari drainase primer, sekunder, dan tersier ya.ng ditetapkan dengan menggunakan pendekatan subDAS pada masing-masing Kecamatan di Kota Payakumbuh.

(s)

Rencana sistem jaringan drainase wilayah Kota payakumbuh digambarkan dalam peta Rencana Jaringan Drainase Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam pampiran xi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. ' Pasal 29

(1)

(2)

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24 huruf e berfungsi untuk memfasilitasi pejalan kaki dari suatu lempat ketempat 13in dengan berkesinambungan, lancar, selama.t, aman clan nyaman. Lebar jaringan jalan pejalan kaki diarahkan sebagai berikut:

Rencana Tata Ruang Wlayah Kota Payakumbuh

a. pada ruas Jalan Ahmad Yani dan Jalan Tan Malaka,

lebar jaringan jala., pejalan kaki diarahkan dengan lebar 2 (dua) sampai 4 (empat) meter;

b. pada ruas Jalan Pacuan, Jalan RKY Rasuna Said, Jalan Semangka, Jalan Veteran, Jalan Soekarno Hatta, lebar jaringan jalan pejalan kaki diarahkan dengan lebar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter; dan c. pada ruas-ruas jalan lingkungan lebar jaringan jalan pejalan kaki diarahkan dengan Lebar.2 (dua) sarrrpai 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) meter. (3) Penyed.iaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki digambarkan dalam peta Flencana Pedestrian (tempat pejalan ka\i) Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam .Lampiran X$yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1)

lr.t* f

pasar

evakuasi bencana

dimaksud dalam ".r":1#;: meliputi ruang evakuasi dan jalur penyelermatan

24

.,,.orur

(escape road.)

merupakan ruang terbuka dan jalan-jalan kota yang dikembangk.an sebagai jalur pelarian ke bangunan atau kawasan penyelamatan dan wilayah yang arnan apabila terjadi bencanei alam. (2t

(3)

(4)

Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Lapangan Kapten Tantawi, Lapangan Kubu Gadang dan RTH lainnya. Jalan-jalan yang ditetapkan sebagai jalur penyelamatan, (escape roa.d) sebagaimeina dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan sudirman, Jalan Soekarno Hatta, jalan-jalan di sekitar Lapangan Kapten Tantawi dan Kawasan Kubu Gadang, serta jalan-jalan yang rnengarah ke lapang;an terbuka lainnya. Jalur evakuasi bencana digambarkan clalam peta Ja-lur Evakuasi Bencana Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII'yang merupakan bagian tidak terpisahkan rlari peraturan daerah ini. Pasal 31

(1)

(2t

t3)

Pengembangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam P:rsal 24 huruf g dimaksudkan untuk mencegah dan menanggurlangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan. Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayar (1) mencerm.inkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan yang meliputi iayanan: a- pecegahankebakaran; b. pemberdayaan peran masyarakat; c. pemadam kebakaran; dan ct. penyeiamatan jiwa dan harta benda. lokasi hydrant kebakaran tersebar di setiap persimpangan jaian utama di seluruh wilayah kota dan fasilitar; umum kota.

is-ca; laa Ruilg Wilayah Kota Payakumbuh

20

,

{4}

Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada a}-ar [ lt akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota. Payakumbuh. Pasal 32

(1)

Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hurul h berfungsi untuk menunjang peningkatan kinerja ruas jalan Kota Payakumbuh. (21 Penyediaan lahan untuk tempat parkir (off street parking) ditetapkan di

kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran

dan

pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya.

(3)

Pengenaan disinsentif bagi pembangunan yang tidak memiliki fasilil:as parkir diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. BAB

Iv

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 33

(1)

Rencana pola ruang wilayah Kota Payakurnbuh, rneliputi: a. kawasan iindung; dan

b. kawasa.n budi daya. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada rryat (1) huruf a terrliri

{2) 'atas:

a. hutan iindung; b. kawasan perlindungan setempat; c. RTH; d. kawasan cagar budaya; dan e. kawasan rawan bencana alam. (3) Kawasan budi daya sebagaimana dimerksud pada aya"t (1) hurul' terdiri

atas:

:

a. kawasan peruntukan perumahan; b. kawasan perdagangan dan jasa;

c. kawasan pusat pemerintahan dan perkzrntoran; d. kawasan peruntukan industri dan pergudangan; e. kawasan peruntukan pariwisata;

f.

kawasa,n RTNH;

g. kawasan ruang evakuasi bencana; h. kawasan peruntukan ruang bagi sektor infornral; dan

i.

kawasan peruntukan iainnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

lt

b

(4) Pola ruang kas'asan sebagaimana ciimaksud pada a)-ar tlt

digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Pa1'akumbuh dengan tingkat ketelitian 1:25.0OO sebagaimana tercanrum dal:rm 'Lampiran )OIE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. '|,

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Hutan Lindung Pasal 34

(1)

(2) (3)

Hutan linclung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mencegah terjadinya eros,i, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah, dan air permukaan. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan Kubu Gadang, Kecamatein Payakumbuh Barat kurang'lebih seluas 346 (tiga ratus empat puluh enam) hektar. Kawasan hutan lindung dapat berubah peruntukannya sesuai heLsil padu serarsi kawasan hutan. Paragraf 2 Kawasan Perlindungan Setemp:rt Pasal 35

(1)

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana climaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbarlgan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

(2)

Kawasan perlindungan setempat sebagaim.ana dimaksud pada ayat meliputi:

a.

'b. c. d.

(3)

(1)

sempadan sungai; sempadan rel kereta api; sempaclan SUTET; dan sempa.dan mata air.

Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:

huruf

a

a. Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi dan Sungai Batang Sinamar, dengan lebar 15 (lima belas) meter, diukur dari bibir sungai;

dan

Rencana Tala Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

,r

b. Sungai Talang, Sungai Batang Sikali dan Sungai Baih, dengan lebar 1O

(sepuluh) meter diukur dari bibir sungai.

(4)

Sempadan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b ada-lah kawasan di sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak minimal 2O (dua puluh) meter.

(s)

Sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kawasan di sisi kiri dan kanan saluran udara tegangan ekstra tinggi ,dengan jarak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah daratan di sekeliling mata air Bulakan yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air dengan jarak perling sedikit 200 (dua ratus) meter.

Sempadan mata

air

Pasal 36 (1)

Kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c bertujuan untuk sebagai jalur hijau dan 't penyeimbang ekosisterrr.

{2) (3)

RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan iuas minimum 30 (tiga puluh) persen dari luas kota. Kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2]lmeliputi: a. RTH pel<arangan; b. RTH kawasan wisata;

c. RTH fungsi tertentu; dan d. RTH jalur hijau jalan. (4)

(s)

(6)

(7)

Kawasan RTH pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di kawasan perumahan, pusat pemerintahan dan Isllrnic Centre, yilng berupa taman kota. Kawasan RTH kawasan wisata sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di kawasan sekitar agrowisata Ngalau yang befungsi sebagai hutan kota. Kawasan RTH fungsi tertentu sebagaimana dirnaksu.d pada ayat (3) huruf c ditetapkan di kawasan sempadan jalan, sungai, surET, mzrta air, sabuk hijau, rel kereta api, kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis, jalur hijau dan kawasan pemakaman umum padang Karambia. Kawasan RTH jalur hijau jalan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan di ruang pejalan kaki, sepanjang pinggir jalan dan median jalan. Pasal 37

(1)

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 33 ayat (2)

huruf d bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang perlu

dipertahankan keberadaannya. (21 Kanrasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan di: a. kawasan perkampungan tradisional Kawasan Balai Kaliki; dan Rerwra Tala Ruang Wilavah Kota Payakumbuh

(1)

b. kawasan patung Ratapan Ibu sebagai Monumen Bersejarah. Pasd 38

(1)

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

(2)

Kawasan rawan bencana sebagaimana dirrraksucl pada ayat atas:

(1) tercliri

a. kawasan rawan tanah longsor; dan b. kawasan rawan angin puting beliung. (3)

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di: a. Kecamzrtan Payakumbuh Barat pada lcawasein perbukitan d.err,gan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringal lereng tebih dari 40 (empat puluh) persen, yang meliputi kawasan Ngalau Balai Panjang, Pakan sinayan, dan kawasan Kubu Gadang bagian barat; dan 'b. Kecama.tan Payakumbuh Selatan pada kawasan perbukitan d,eng;an struktur geologi dan lapisan tanah yang rentirn d"ng.tt kemiring;an lereng lebih dari 40 (empat puluh) persen, yang meliputi kawiesan Ampangan dan Kapalo Koto.

(41

Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki karakteristik dtrn kecenderungan terjadi di kawasan utara dan timur Kota Payakumbuh. Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

'l

Pasal 39

(1)

Kawasan peruntukan perumahan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a bertujuan untuk:

a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan

darsar

mamrsia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ralryat;

b. mewujudkan perumahan dan permtrkiman yang layak dallm lingkungan yang sehat, arnan, serasi, dein tera-tur;

c. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan

persebaran penduduk yang rasional; dan d. menunjang pembangunan di bidang elconomi, sosial, budaya, cian bidang-bidang lain.

(2)

Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri at2s: a. perumahan dengan kepadatan tinggi; b. perumahan dengan kepadatan sedang; clan c. perumahan dengan kepadatan rendah.

Rencana Tata Ruang Wlayah Kota Payakumbuh

(31

Pemmahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dirnaksud pada avar {21 huruf a ditetapkan di Kelurahan Ranah, Kubu Gadang, Balai Gadang, Balai Gurun, Koto Baru, Parak Batung, Parik Ranta:rg, Tanjung Pauh, Tanjung Gadang, Labuh Bam, Nunang, dan Bulakan Balai Kandi.

(4)

Perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf b ditetapkan di Kelurahern Ibuh, Padang Tinggi, Balai Nan Duo, dan Piliang. Perumahan dengan kepadatan rendah sebagairnana dimaksud pada ayat (21huruf c ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan.

(s)

Pasal 4O (1)

{2)

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimanb. dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan kawasan perdagangan khusus. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pasar tradisional; b. pusat perbelanjaan dan/atau pertokoan; c. toko mcldern; dan d. kawasan perdagangan khusus.

Pasar triedisional sebagaimana dimaksud pacla ayat (21 huruf a, ditetapkan di pusat-pusat SPPK. (4) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di Labuh Baru, dan pengembangannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. (s) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf c, ditetapkan di koridor Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sudirman dan Koridor Jalan A. Yani serta tersebar di pusat-pusat SPPK. (6) Kawasan perdagangan khusus sebagaima.na dirnaksud pada ayat (2) huruf d berupa pasar ternak dan tempat persinggahan ditetapkan di Koto Panjang dan di kawasan Wisata Ngalau. (3)

(1)

Fasal 41 Kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c bertujuan untuk:

a. menyediakan ruang bagr kegiatan kepemerir\tahan Kota Payakumbuh;

b. terciptanya kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien; dan

c. terjalinnya hubungan kinerja antar

(2)

dinErs dalam

satu kawasan.

Kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah kawersan yang difungsikan untuk kegialan

kepemerintahan Kota Payakumbuh dan kegiatan perkantoran jzrsa swasta.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

or

LJ

t3i

(4)

Kaw'asan pusat pemerintahan Kota Payakumbuh sebagaimana dirrraksud pada ayat (21 ditetapkan di Kaqnasan hrsat Kota Kelurahan Bunian sebagai land mark kota seluas kurang lebih 4 (empat) hektar,

dan kawasan perkantoran pemerintahan di kawasan Kubu Gadang. Kawasan perkantoran jasa swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sudirman, Jalan Lingkar dalam koridor Jalan Imam Bonjol, Jalan Prof. Hamka, dan Jalan RA Kartini. Pasal 42

(1)

Kawasan peruntukan industri

dan perguclangan sebagainrana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d bertujuan untuk: a. meningkatkan efisiensi produksi dan
Kawasan peruntukan industri

dan pergudangan

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. industri kecil dan/atau industri rumah tangga; dan b. industri menengah. (3)

sebagainrana

Industri l<ecil dan/atau industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayett (1) huruf a ditetapkan di setiap kecamatan dan dalrat bercampur dengan lingkungan permukiman dengan ketentuan kegiatan industri tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitarnya.

(41

Industri rnenengah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b ditetapkan di: a. sepanjang koridor jalan arteri primer terintegrasi dengan kawasan pergudangan dan jasa pendukungnya;

b. kawasan Padang sikabu seluas kurang lebih 6 (enam) hektar,

dikembangkan sebagai pusat pengembemgan industri serta fasilitas pendukungnya; dan

c. sekitar jalan lingkar utara. (5) Pergudangan yang dikembangk?n meliputi kegiatan

distribusi, penyimpanan dan pemasaran ditetapkan di koridor arteri primer. Pasal 43

(1)

Kawasan pemntukan pariwisata sebagain'rana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik v,risata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. (21 . Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pariwisata budaya; b. pariwisata alam; dan c. pariwisata buatan.

(3)

Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lokasinya tersebar di seluruh kecamatan.

Rencana Tala Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

(41

(s)

Pariw'isata alam sebagaimana dimaksud pada a)-ar t2l huruf b ditetapkan di: a. lokasi objek utama terdiri dari wisata Alam Ngalau Indah, wisata Alam Ngalau Sampik, wisata Alam Panorama Ampangan, Bukit Panjang Patah Sembilan dan Wisata Fauna Pacu Itik, Pacu Jawi dan Pacu Belut; dan b. lokasi objek wisata pendukung, meliputi: 1. wisata sejarah Rumah Gadang T\ranku Lareh, Mesjid T\ro Balai Nan Duo, T\rgu Ratapan Ibu, T\rgu Perjuangan Bukik Sibaluik, dan makam Pejuang Balai Jariang; dan

2. Pacu Kuda Tradisional. Pariwisata buatan sebagaimana dimaksr:d pada ayat (2) huruf

ditetapkan di kawasan Wisata Ngalau.

c

Pasal 44 (1)

Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud da.lam pasal 33 ayat (3) hunif f bertujuarr untuk meningkatkan fungsi dan sirkulasi sistem perkotaan yang selaras dan seimbang dalam penataan kawasan perkotaan di Kr>ta Payakumbuh.

(2)

Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan rLrang terbuka yang tidak ditanami pepohonan yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan terdiri atas: a. pelataran parkir,' b. trotoar/ pendestrian;

c. lapangan upacara; dan d. lapangan bermain. (3)

Kawasan I?TNH sebagaimana dimaksud pilda ayat (21 ditetapkan pada sepanjang jalan utama Kota Payakumbuh yang memililiki jalur pejalan kaki, bekas perkantoran bupati Lima Pr.rluh Kota, pasar Ibuh dan komplek pertokoan Payakumbuh. Pasal 45

(1)

(2)

Kawasan ruang evakuasi bencana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf g bertujuan untuk rnenyediakan lokasi dan ruang terbuka yang dikembangkan sebagai kawasan penyeiamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencanei alam di Kota payakumbuh. Kawasan rLrang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan

di

Lapangan Kapten Tantawi dan Lapangan Kubu

Gadang.

Pasal 46

(1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksucl daiam Pasal 33 ayat (3) hurt.f h bertujuan untuk lebih

menertibl
Rer,cau Tda Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

i2i

Kax-asan pemnrukan ruang bag sek:-or informal se bagairnana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam saru karvasan dengan

kemudahan akses dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya.

(3)

Kawasan peruntukan rLlang bagi sektor informal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. pelataran pedagang kaki lima di Pusat Pasar Harian Ibuh; dan b. kawasan sisi Jalan soekarno Hatta dan pada Jalan A. yani yang terletak pada kawasan antara pusat pertokoan Blok Barat dan Blok Timur. Pasal 47 (1)

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

(21

pengembangan sektor ekonomi, energi, pertahanzrn, dan sosial. Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat {l) terdiri atas:

ayat (3) huruf i bertujuan untuk menyediakan ruang

bzrgi

a. kawasan pertanian; b. kawasan pendidikan;

c. kawasan kesehatan; d. kawasan gardu induk listrik; dan e. kawasan pertahanan. (3)

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) huruf a meliputi: ,a. kawasan peternakan terpadu bertujuan untuk menciptakrm pemusatan kegiatan budi daya peternal
c. kawasan pertanian pangan berkelanjutarr dikembangkan di Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh selatan, Kecamatiln Payakumbuh Timur dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Kawasan pendidikan sebagaimana dimakrsud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan layanan pendidikan pada. jenjang pendidikan tinggi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun su'asta, dengan arahan penetapan di PPK, SPPK I dan SPPK IV. (s) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud perda ayat {2) huruf c meliputi kegiatan layanan kesehatan bagi manusia maupun hew;ln piaraan yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun swasta, seperti: rumah sakit di Baiai Kaliki dan Koto Baru, serta Fusat Kesehatiln Masyarakat (Puskesmas) di Payolansek, Padang Karambia, Balai Nan T\ro, Sicincin Hilir dan Balai Jariang. {6) Kawasan gardu induk listrik sebagaimana dimaksud pada ayat l;,2\ (4)

huruf d meliputi kegiatan pusat distribusi tistrik daiam sistem interkoneksi Sumatera, yang ditetapkan di Kelurahan Sicincin Mudik.

Rercana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

28

(7)

Karr'asan pertahanan sebagaimana dimaksud pada a1'at (2f huruf e meliputi ka*'asan Batall'on Infanteri 131 Braja Sakri di Keluralran Ranah Payakumbuh Timur. BAB V PENETAPAN KAtrIASAN STRATEGIS Pasal 48

Kawasan strategis adalah kawasan yang

di dalamnya berlangsung

kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: a. tata ruang di wilayah sekitarnya;

b. besarnya kontribusi kawasan

c. d. e.

terh.adap perekonomian

Payakurnbuh sendiri; skala pelayanan dan dampak kegiatan sosial budaya terhadap ruang di sekitarnya; nilai-nilai ekologis; dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

K61ta teLta

Pasal 49

(1) Kawasan strategis kota terdiri atas: a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis bidang sosial budaya; c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukr-rng lingkungan hidtrp; dan d. kawasarr strategis bidang pertahanan dan keamanan negara. (2) Rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Kawasan g11sf_egis Kota payakumbuh sebagaimana tercantum dalam ,Lampiran XIV; yarlg merupakal bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Kesatu Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi Pasal 50

(1) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepeniingan prertumbuhan ekonomi kota.

-

(2) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kawasan pusat kota yang berfungsi sebagai kawasan pusar perdagangan regional dan skala kota y{rng terletak pada kawasan se\ir\as \ce\rNdnanr \ro\o Banu, Brxiranrr., Ptrra\r Ba\rrrrg, Parr\ Rarrtamg, Daya Bangun d.an Labuatr Baru; b. pusat perdagarrgan hasil-hasil pertanian da"n perkebunan yang terletak pada kawasan Pasar Ibuh; ,! c. pusat pengembangan peternakan terpradu, yang tbrletak pada karvasan Koto Panjang; dan Rencana Tata Ruang Wiiayah Kota Payakumbuh

it. pusat

pengembangan industri dan pergudangan, lingkar utara Kota Pavakumbuh-

di koridor jalan

Bagian Kedua Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya Pasal 51

(1) Kawasan strategis bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b adalah kawa.san yang nilai-nilai sosial budayanya perlu dijaga dan dikembangkan untuk menggambarkan peristiwa dan/atau lokasi sejarah dan budaya yang pernah terjadi dan yang bernilai tinggi. (2) Kawasan strategis bidang sosial budaya sr:bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: ,i a. kawasan pusat kantor Walikota dan Is.lamic Center, yang terletak pada kawasan pusat kota, yang merupak:an kawasan landmark serta kawasan perkantoran di kawasan Kubu Ci,adang; dan b. kawasan cagar budaya yang merupakan perkampungan tradisional di Balai Kaliki. Bagian Ketiga Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungarn Hidup Pasal 52

Kawasan strategis bidang fungsi dan dayerL dukr"rng lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayar. (1) huruf c adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan k.epentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya. dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan wisata Ngalau ya1lg berfungsi sebagai kawasan pengembemgan agrowisata.

(1)

(2)

Bagian Keempat Kawasan Strategis Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 53 (1)

Kawasan strategis bidang pertahanan dan keamanan negura

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayal, (1) huruf d adalah kawasan yang memiliki pengaruh penting dalam pengemba,ngan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas: a. mendukung penetapan kawasan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional; dan Rencana Tala Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

b. p€runrukan kann'asa-n bagi basis militer, daerah latihan militer-

daerah pembuang€rn arnunisi, daerah uji coba sisrem persenjataan dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

(2) Kawasan strategis bidang pertahanan dan keamanan nega_ra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Batalyon Infantri 13l/Braja Sakti di Kelurahan Rana.h Kecamatan Payakumbrrh Utara.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 54 (1) Arahan pemanfaatan

ruang terdiri atas: a. indikasi program utama; b. indikasi lokasi; i. indikasi sumber pendanaan; d. indikasi pelaksana kegiatan; dan e. waktu pelaksanaan. (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. indikasi program utama perwujudan strulctur ruang; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan ,, c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota. (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencalcrrp wilayah adrrrinistrasi dan kawasan Kota Payeikumbuh. ( ) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr,rf c terdiri atas dana Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kora, swasta dan masyarakat. (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksurd pada ayat (1) hurrrf d terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pernerintah kota, swas;ta dan masyarakat. (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu: a. tahap pertama, yaitu tahun 2olo - 2014, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;

b. tahap kedua, yaitu tahun 2015 :2019, diprioritaskan pada

peningkatan fungsi dan pengembangan; c. tahap ketiga, yaitu tahun 2O2O '2,024, diprioritaskan parla pengembangan dan pemantapan; dan d. tahap keempat, yaitu tahun 2025 - 2o3o, diprioritaskan pa,la pemantapan. (7)

Indikasi program utama, indikasi surnrber pendanaan, indikzrsi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

gf rr."ttg terpisahkan dari peraturan daerah ini=-tryfrFta-

d,ilihat pada tabel

mempakan bagian ridak

Bagian Kesatu

Perwujudan Strukur Ruang Pasal 55 (1)

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kc>ta Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujuclan sistem pusat pelayanan kota dan infrastruktur serta perwujudan sistem jaringan prasarana perkotaan.

(2)

Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan

infrastruktur serta sistem jaringan prasanr.na perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem PPK, jaringan transportasi, jaringan energi/kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, jaringan drainase, dan sistern proteksi kebakaran.

Pasal 56 (1)

Indikasi program utama perwujudap struktur rulang Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ay'at (1) pada tahap pertanra, diprioritaskan pada: a. perwujudan PPK dan SPPK; b. pengernbangan jaringan transportasi meliputi peningkatan dan revitalisasi jaian arteri pimer, kolektor sekunder, angkutan Llmr-lm, dan pernbangunan terminal tipe A; ,c. pengembangan kawasan parkir; 'd. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tena,ga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi; e. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;

f.

pengembangan prasarana air;

air baku dan pelestarian sumber

daya

g. pengembangan jaringan air minum perpipa.an dan/atau bukan jaringan perpipaan;

h. pengembangan jaringan air limbah setempat dan iembangunan IPAL terpusat;

i.

pengembangan pengelolaan persampahan meliputi TPS, TPST dan pengoperasian TPA Regional;

j.

pengernbangan jaringan drainase makro dan mikro; dan

k.

peningkatan fungsi rencana induk sistern proteksi kebakaran.

(2) Indikasi program utama perwujudan strrrktur rulang wilayah

Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Kola Payakumbuh

32

Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) pada tahap kedua, diprioritaskan pada:

a. pengembangan PPK dan SPPK meliputi

kann-asan pernrmbuhar: ekonomi regional, pusat perdagangan, dan pemerintahan; b. peningkatan jaringan transportasi meliputi peningkatan jatan arreri, kolektor sekunder, angkutan Llmlrrn, dan pembangunan termilal tipe C;

c. peningkatan

dan pembangunan kawasan

parkir;

't

d. peningkatan jaringan energi listrik meliputi pembangunan installsi baru dan pengoperasian kabel bawah tanah;

e. peningkatan jaringan telekomunikasi meliputi pembangunan jaringan telekomunikasi, peningkatan. kual.itas pelayanan, clan

pembangunan warung telekomunikasi; f. peningkatan prasarana air baku dan peiestarian sumber daya air; g. peningkatan jaringan air minum perpipaan meliputi penambahan kapasitas debit air; h. pengembangan sistem tangki komunal, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, pengembangan saluran dan pipa utama saluran air limbah, dan pembuatan instalasi pengolahan setempat untuk kegiatan industri, ruma.h sakit, hotel, dan restoran;

i.

TPA Regional, rehabilitasi Tps, peningkatan pelayanan persampahan, dan usaha recluksi melalui pengompos€rn, daur ulang, dan pemilahan sampah; pengoperasian

j. peningllatan jaringan drainase mal
(3)

melip'uti pembuatan saluran drainase tersier, dan norrrralisasi sungai; dan pengembangan fungsi rencana induk sistem proteksi kebakaran.

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Payakumb'uh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 zryat (1) pada tahap ketiga, diprioritaskan pada: a. peningkatan fungsi PPK dan SPPK meliputi kawasan pertumbuhan ekonomi regional, pusat perdagangan, dan pemerintahan; b. penyelenggaraan jalan bebas hambatan danjalan kolektor primer, peningkatan kondisi jembatan, revitalisasi jaringan perkeretaapieLn, dan penertiban kegiatan yang mengganggu perlintasan jalur kereta aPu c. revitalisasi peningkatan kapasitas pelayanan sistem j aringan j alan

;

d. pemantapan kawasan parkir; e.

f.

pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi; pemantapan jaringan telekomunikasi rneliputi jaringan tetap dan bergerak;

ct

'b'

pemantapan prasarana air baku dan pelestarian sumber daya air;

h. pemantapan jaringan jaringan perpipaan;

air minum

perpipaa.n dan/atau bukan

pemantapan sistem tangki komunal, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, pengembangan saluran dan pipa utama saiuran air limbah, dan pembuatan instalasi pengolahan setempat untuk kegiatan industri, rumah saki[, hotel, dan restoran; ie.Ea€ !zu

R-a',g rt'rlaydt Kota Payakumbuh

33

j.

pemantapan TPA Regional, rehabilitasi TPS, peningkatan pelar-anan persampahan, dan usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan sampah;

k. pemantapan jaringan drainase makro dan mikro meliputi

pembuatan saluran drainase tersier, normalisasi sungai, dan penJrusunan Rencana Induk Sistem Drainase Kota Payakumbuh; dan

l.

pemantapan fungsi rencana induk sistern proteksi kebakaran. (4) Indikasi program utama perr,vujudan struktur ru€rng Kota Payakumbuh 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 aya"t (1) pada tahap keempat, diprioritaskan pada:

a. pemantapan fungsi PPK dan SPPK; b. pemantapan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, jalur

c.

kereta api, dan stasiun kereta api; pemantapan kawasan parkir;

d. pemantapan jaringan energi listrik n:reliputi pembangkit

tena-ga

listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi; ,l e. pemantapan jaringan telekomunikasi rneliputi jaringan tetap dan bergerak;

f.

pemantapan jaringan sumber daya air, clan jaringan sungai;

g. pemantapan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan

jaringan perpipaan; h. pemantapan sistem tangki komunal, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, pengembarrgan safuran dan pipa utama saluran air limbah, dan pembuatan instalasi pengolahan setempat untuk kegiatan industri, rumah sakit, hotel, dan restoran;

i. j.

pemantapan persampahan TPS, TPST dan TPA regional; dan pemantapan jaringan drainase makro dan miliro meliputi perbaikan sistem drainase, dan peningkatan kapasitas drainase mikro yang ada.

Bagian Kedua

Perwujudan Pola Ruang Pasal 57

(1) Indikasi

program utama perwujudan pola ruang Kota payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2J huruf b melip'uti indikasi program untuk perwujudan kanvasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya. (21 Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimakr;ud pada ayat (1) meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung yang terdiri dari perlindungan setempat, cagar budaya, RTI{ dan rawan bencana, serta indikasi program untuk perwujudan hawasan budidaya yang tercliri dari kawasan peruntukan perumahan, pr:rdagangan dan jasa, pur;at pemerintahan dan perkantoran, industri dirn pergudangan, pariwisata, ruang untuk sektor informai dan kawasan perLlntukan lainnya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

Pasal 58

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam pasal sr ayat (r) pada

tahap pertama, diprioritaskan pada: a. pengendalian dan pengembangan sernpadan sungai, sempadan mata air, sempadan rel kereta api, pembangunan RTH, dan

b.

pengelolaan bangunan warisan budaya; pengembangan Kawasan siap Bangun (KASIBA)

dan Lingkungan

siap Bangun (LISIBA) kawasan perumahan, dan pembangunan

infrastruktur dasar;

c. pengembangan dan penyusunan pedoman pengembangan

kawzrsan perdagangan dan jasa serta fasilitas penunjangnyo, dan pemerataan fasilitas perdagangan menurut skala pelayanan dan struktur rlrang kota;

d. pengembangan dan peningkatan pusat perkantoran pemerintahan dan kawasan pemerintahan;

e. pembangunan infrastruktur dasar ka'uvasan induslri, pengembangan industri kecil dan/ata.u industri rumah tang1la, ' pengembangan industri menengah, dan pengembangan pergudangan;

f.

pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pariwisath; pengelolaan kegiatan pedagang kaki lima; dan

g. h. pembangunan kawasan peruntukan lainnya, relokasi

kawersan

peruntukan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana tata rualg, pemeliharaan dan rehabilitasi.

(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang yrilayah

Kota

Payakumbuh sebagaimana dimaksud daliem pasal s7 ayat (1) pada tahap kedua, diprioritaskan pada: a.

peningkatan fungsi sempadan sungai, sempadan mata etir, sempadan rel kereta api, pembangur:ran RTH, dan pengelolaan

bangunan warisan budaya; b. pengembangan KASIBA dan LISIBA kawasan perumahan dan pembangunan infrastruktur dasar;

c. pengembangan dan penlrusunan pedoman pengembangan kawzrsan perdagangan dan jasa serta fasilitas penunjangnya, dan pemerataan fasilitas perdagangan menurut skala pe.layanan dan struktur rlrang kota; d. rehabilitasi dan peningkatan fungsi k.awasan peruntukan pus;at pemerintahan dan perkantoran; e. pembangunan dan peningkatan fungsi infrastruktur dasar karvzrsan

industri, pengembangan industri kecil dan/atau industri rumah tangga, pengembangan industri menc,ngah, dan pengembangan pergudangan;

f.

pengembangan fasilitas pendukung parirvisata:

g. pengelolaan kegiatan pedagang kaki limeL; dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

?6

h- pembangunan kas-asan

perunrukan lainn1.a, relokasi karvasan perunrukan lainnl,'a yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, pemeliharaan dan rehabilitasi.

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah

I(ota

Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 57 ayat (1) pada tahap ketiga, diprioritaskan pada: a. pemantapan sempadan sungai, semparlan mata air, sempadan rel kereta api, pembangunan RTH, dan pengelolaan bangunan waris.an budaya;

b. pemantapan KASIBA dan LISIBA kawasan perumahan dan infrastruktur dasar;

c.

pengembangan fasilitas pendukung pariwisata; dan

d. pemantapan kawasan peruntukan Lainnya, relokasi kawasan peruntukan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruarrg, pemeliharaan dan rehabilitasi.

(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (i) pada

tahap keempat, diprioritaskan pada: a. pemantapan sempadan sungai, sempad.an mata air, sempadan rei kereta api, pembangunan RTH, dan per:rgelolaan bangunan warisan budaya; dan

b. pemantapan

KASIBA infrastruktur dasar.

dan LISIBA

l
Bagian Ketiga Penvujudan Kawasan Strategisr Pasal 59

(u

{2)

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis

Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal s4 ayat (2) hurut c meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis. Indikasi p.rogram utama perwujudan kawasan strategis dalam ayat (1) meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis biclang ekonomi, kawasan strategis bidang sosial dan budaya, kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan, dan kawasan strategis bidang pertahanan dan keamanarr negara. Pasal 60

(1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dyat (1) pada

tahap pertama, diproritaskan pada : a. peningkatan fungsi dan pengembanga.n kawasan strategis bidang ekonorni;

b. c.

penataan dan pembangunan fasilitas ka.wasan Pasar lbuh; dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

:16

t2l

Indikasi prograrn utama penr.ujudan kanrasan strategis Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (r) pada

tahap kedua, diproritaskan pada : a. penataan dan pembangunan fasilitas kawasan pasar Ibuh,

b.

pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya; pengembangan dan pembangunan fasilitas kawasan peternakan terpadu Koto Panjang;

c.

penataan dan pembangunan fasilitas kawasan koridor lingkar

d. e. f. g. h. i. (3)

utara;

'l

pembangunan pasar-pasar pusat SPPK; penataan kawasan perkantoran pemerintahan Kubu Gadang; revitalisasi kawasan Balai Kaliki; pembangunan kawasan agrowisata Ngalau Indah; pembangunan kawasan wisata Bukit Patah Sembilan; dan pengernbangan kawasan pertahanan.

Indikasi program utama perwujudan kawa.san strategis Kr>ta Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Persal 59 ayat (r) pada tahap ketiga, diproritaskan pada: a. pengembangan dan pembangunan fasilitas kawasan peternerkan terpadu Koto Panjang; b. penataan dan pembangunan fasilitas kawasan koridor lingkar utara; c. pembangunan pasar-pasar pusat SPPK; d. penataan kawasan perkantoran pemerintahan Kubu Gadang; e. revitalisasi kawasan Balai Kaliki;

f.

pembangunan kawasan agrowisata Ngalau Indah; g. pembangunan kawasan wisata Bukit Patah Sembilan; dan h. pemantapan kawasan pertahanan.

(4|

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis

K
Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) pada tahap keempat, diproritaskan pada : a. pembangunan kawasan agrowisata Ngalau Indah; dan b. pembangunan kawasan wisata tsukit Patah Sembilan. Pasal 61 (1)

Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (4) terdiri atas dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Payakumbuh dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atar-r kerja sarna pendanaan.

(2)

Kerjasama pendanaan sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuarn peraturan perundangundangan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

't7

(3)

Pengelolaan aset hasil kedasama Pemerintah-sr*'asa dapat dilakulcrn sesuai dengan analisa kela_vakan ekonomi dan hnansial. BAB

VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 62

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Payakumbuh digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan (2)

,pengendalian pemanfaatan n-lang wilayah Kota payakumbuh. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan umum perizinan;

c. ketentuan umum

pemberian insentif darr disinsentif; dan

d. arahan sanksi. Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Peratura:n Zonasi Pasal 63 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a digunakan

sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Pay'akumbuh dalam men)rusl-ln peraturan zonasi. (2)

Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:

a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang; b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;

c. ketentuan umum prasa-rana dan sarana. minimum terkait (3)

pengendalian pemanfaatan mang; dan d. ketentuan khusus sesuai dengan karakt,er masing-masing zor,a. Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang. Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jarringan jalan arteri primer; dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

?n

b-

ketenruan umu.m peraru.ran zonasi unruk sekitar rel kereta api.

Pasal 65

(1)

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri primer dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

b. ketentuan pelarangan aiih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan arteri primer;

c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan arteri primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan

d. dalam hal ruang milik jatan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) hurul c ditentukan dari tepi badan jalan palirrg sedikit dengan ukuranl5 (lima belas) meter.

(2) Peraturah zonasi sekitar rel kereta api sebagaimana dimaksud dalerm Pasal 64 huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; b. ketentuan pelarangan pemanfaatan rua,ng pengawasan jalur kerr:ta api yang dapat mengganggu kepentingan ope:rasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

c. pembatasan pemanfaatan ruang yang pel
a'i;

,l

d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jalan; dan

jalur

di sisi jaringan jaiur kercta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan

e. penetapan garis sempadan bangunan

pengembangan jaringan jalur kereta api. Pasal 65

(1)

Ketenfuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untu.k kawasan lindung; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi untu.k kawasan budi daya.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan

lindung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

.?o

b. ketentuan umum peraturan zonasi RTH kota; c. ketentuan umlrm peraru-ran zonasi kau'asan cagar budaya; dan d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

daya

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran;

d. ketentuan umum peraturan zonasi

kawzrsan peruntukan kawasan industri dan pergudangan; e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisala;

dan

f.

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya. Pasal 67

(1) Peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a meliputi: a. peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan

b. peraturan

(2)

untuk sempadan sekitar mata air. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan: a. batas sempadan sungai paling rendah disesuaikan dengan zonasi

ketentuan yang ditetapkan; dah b. tidak diperkenankan adanya budi daya lermasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum. (3) Peraturan zonasi untuk sempadan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggll ' kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrcllogi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau c. kegiatan yang merusak kualitas air, rnata air serta mengganggu aliran air. Pasal 68

Peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 66 ayat (2) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

untuk RTH kawasan perlindungan setemtrrat RTH berupa sempadan sungai, RTH ,sempadan kereta api, KIH sempadan SUTET, taman kota, hutarn kota, dan pemakaman umum; zorLa RTH adalah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

40

b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan perdagangan dan jasa

1.ang

memanfaatkan ruang fasilitas tlmu.m, rnenimbulkal limbah serta polusi, serta mengakibatkan terganggunya fungsi RTH; . c. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal ll0 (tiga puluh) persen yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen R'l'H publik dan 10 (sepuluh) persen terdiri dari RTH privat; dan d. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunim permanen. Pasal 69

(1)

,t

Peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dale.m Pasal 66 'ayat (2) huruf c meliputi:

a.

zorra cagar budaya terdiri dari zona situs, dan zona pengembangan;

inti, zona penyangga di sekitar

b. zona inti adalah untuk lahan situs dan dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, meng;ubah, memindahkan, dan mencemari benda cagar budaya;

c. zor,.a penyangga di sekitar situs

(2)

aderlah untuk kegiatan yang mendukung dan sesuai bagi kelestarian situs serta dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya; dan d. zona pengembangan ada-lah untuk kegjatan untuk sarana sosial, ekonom.i, dan budaya, serta dilara.ng untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya. Di kawasan cagar budaya dilarang untuk menyelenggarakan: a. kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen Nasional; b. pemanfaatan ruang dan kegiatan yang rnengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilnru pengetahuan;

c. pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen Nasional serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; d. pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat; dan e. persentase iuas lahan terbangun untul< zon.a inti dan penyangga maksimum 40 (empat puluh) persen, dan untuk zona pengembang maksimum 50 (lima puluh) persen.

Pasal 7O

(1)

Peraturan zonasi kawasan rawan bencania berpotensi tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (!l) huruf d diarahkrn dengan ketentuan sebagai berikut: a. zona kawasan rawan bencana longsorr terdiri dari zona tingk.at , kerawanan tinggi, zorra tingkat kerawanan menengah/sedang, dan zona tingkat kerawanan rendah;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kola Payakumbuh

41

b. znna tingkat kerar*'anan tinggi untuk tipologi A {lereng bukit dan gunung) adalah untuk kawasan tindung, untuk tipotogi B dan c (kaki bukit dan gunung, tebing/lembah sungai) adalah untuk kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata terbatas, dilarang untuk budi daya dan kegiatan yang dapat mengurangi gaya penahan gerakan tanah;

c. zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B, c adalah untuk kegiatan permukiman, transportasi, pariwisata, pertanian,

perkebunan, perikanan, hutan kota/rat
e. pembangunan jalur penyelamatan harus disertai dengan penyadaran publik melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, demo evakuasi dan sebagainya; dan

f. penanaman pohon-pohon besar jenis tanaman lokal sebagai peneduh jalan, taman, dan sebagaiL pohon penyelamatan di sepanjang rute-rute penyelamatan, taman penyelamatan, atau bangunan penyelamatan lainnya dengan tujuan memberikan

keteduhan kota dan jiwa warga kota. Pasal 7L

Peraturan zonasi kawasan peruntukan peruma.han sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 66 ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan zonilsi kawasan perumahan meliputi zona perumahan dengan kepadatan tinggi, Rencana l-ata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

42

zrrla perumahan dengan kepadatan sedang, dan zona perumahan dengan kepadatan rendah.

(1)

Pasal72 Zona perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 L adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 51 (lima puluh satu) sampai 100 (seratus) unit per hektar.

{21

Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. KDB paling tinggi BO (delapan puluh) persen; b. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua) persen;

c. KDH paling

rendah sebesar 16 (enam belas) persen; dan

d. GSB dengan ketentuan setengah Ruang Milik Jalan

(RUMIJA)

ditambah 1 (satu).

Pasal 73 (1)

zona perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7I adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 26 (dua puluh enam) sampai 50 (lima puluh) unit per hektar.

(2)

Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 'a. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen; b. KLB pating tinggi sebesar 1,2 (satu komeL dua) persen; c. KDH paling rendah sebesar 28 (dua puluh delapan) persen; dan d. GSB dengan ketentuan setengah RUMIJ,{ ditambah 1 (satu). Pasal 74

(1)

(3)

zona perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 r adalah untuk pembangunan rumah dengan tipe rumalr taman dengan kepadatan bangunan lebih kecil atau sarria dengan 25 (dua puluh lima) unit per hektar; Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. KDB paling titrggt 40 (empat puluh) persen; b. KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan) persen; c. KDH paling rendah sebesar 52 (lima pulu.h dua) persen; dan d. GSB dengan ketentuan setengah RUMIJA ditambah 1 (satu). Pasal 75

Peraturan zonasi kawasan peruntukan perdaga.ngan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

a-

zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari zona perdagangan dan jasa pasar regional, serta zrrr,a perdagangan dan jasa lokal pasar

satelit;

b.

'l

zon,a perdagangan dan jasa pasa-r regional adalah unfuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran

usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;

c.

d.

zona perdagangan dan jasa lokal pasar sa.telit adalah untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan dan permukiman; intensitas rulang untuk kawasan perdagangan dan jasa pasar regiorral adalah maksimal KDB 6O (enam puluh) persen, KLB paling tinggi it,,4 (dua koma empat) persen dan minimal KDH 28 (dua puluh delapan) persen;

e. f. g. h.

intensitas rllang untuk kawasan perdageingan dan jasa lokal pas;ar satelit adalah maksimal KDB 5o (lima puluh) persen, KLB paling tinggi 1,6 (satu koma enam) persen dan minimal KDH 30 (tiga puluh) persen; dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana perperkiran, serta jaringan utilitas; memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat; dan kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi diizinkan di kawasan ini maksimum 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai. Pasal 76

Peraturan zonasi kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 alyat (3) huruf c mengikuti

ketentuan sebagai berikut:

a. pusat kegiatan pemerintahan adalah untuk perkantoran

dinas

pemerintahan Kota Payakumbuh, dan kegiatan penunjang seperti perdaganga.n dan jasa.

b. c. d. e. f. g.

KDB paling tinggi sebesar 40 (empat puluh) persen; KLB paling tinggi sebesar 2 (dua) persen; KDH paling rendah sebesar 50 {lima puluh) persen; GSB dengan ketentuan setengah RUMIJA ditambah 1 (satu);

pusat kegiatan pemerintahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan; dan jenis pemanfaatan yang diperbolehkan adalah perkantoral pemerintahan kota dan RTH serta pemanfaatan rLlang penunjang kegiatan pusat pemerintahan tersebut. Pasal 77

Peraturan zonasi kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d diarhhkan derrgan ketentuan sebagai berikut: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

44

a- zonasi ka*'asan perunrukan industri berfungsi unruk jenis industri

menengah yang meliputi industri hasil-hasil pertanian dan indusrri lainnya;

b. zonasi kawasan peruntukan pergudangan berfungsi untuk kegiatan pergudangan yang terkait dengan industri maupun perdagangan;

KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen; d. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu) persen; c.

f.

KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; GSB dengan ketentuan setengah RUMIJA ditambah 1 (satu);

o b.

pusat kegiatan industri dilengkapi dengan prasarana dan sarana

e.

seperti prasarana transportasi, RTH dan perparkiran; h. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lant-ai; 1. pada kawasan pergudangan diizinkan untuk semua jenis pergudangan

dengan ketentuan untuk pergudangan barang rawan baherya kebakaran, keselamatan dan keamanan harus dilengkapi fasiliras

penunjang keamanan dan keselamatan; dan

j. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam wilayah Kota Payakumbuh terutama akses ke zorla perdagangan dan jasa. Pasal 78

Peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf e diarahkan dengan ketentuan seba;gai berikut:

a. b.

zonasi kawasan pariwisata untuk kawasan wisata alam dan budaya; pola pengembangan kawasan pariwisata menyatu dengan areal fasilitas penunjangnya;

c. jenis pemanfaatan d. e.

yang diizinkan adalah kegiatan yang terkait dengan jenis wisata alam yang dikembangkan, baik yang terkait dengan fungsi utama pariwisata atau kegiatan lain yang sesuai; jenis pemanfaatan yang dikendalikan adalah kegiatan hunian, jarsa pelayanan bisnis, jasa percetakan, fotograli dan komunikasi; jenis pemanfaatan yang dilarang adalah semua kegiatan yarrg berpotensi terjadinya perLlbahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata alam;

f.

g. h. i.

prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air minum, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, toilet umum, parkir, lapangan terbuka, pusat ,perbelanjaan skala lokal, sa_rana peribadatan dan sarana kesehatan serta persewaan kendaraan; KDB paling tinggi sebesar 4O (empat puluh) persen; KLB paling tinggi sebesar 1 (satu) persen; darr KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen. Pasal 79

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

45

t1) Ketenruan umum peraturan zonasi

kar*'asan perunrukan lainnl'a

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf f melipuri: a. ketenluan umum peraturan zonasi pertanian;

b. ketentuan umum peraturan zonasi pendidikan; c. ketentuan umum peraturan zonasi kesehatan; dan d. ketentuan umum peraturan zoflasi pertahanall.

(2)

Peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketenpuan sebagai berikut: a. zonasi kawasan pertanian diarahkan untuk zorra pertanian lahan basah; b. zona pertanian lahan basah adalah pertanizrn lahan sawah yang membutuhkan pengairan irigasi teknis dan penghasil tanaman pangan; c.

jenis pemanfaatan yang dikendalikan adalah untuk penggunaan

pendukung kegiatan pertanian; dan , a.3enis pemanfaatan yang dilarang adalath untuk penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian (3) Peraturan zonasi pendidikan sebagaimana dinraksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. zar'asi kawasan pendidikan terdiri dari zona pendidikan umum dan zona pendidikan khusus ; b. zona pendidikan umum adalah untuk pergurLran tinggi; c. zona pendidikan khusus adalah untul< pendidikan 'dan pelatihan yang terkait dengan kegiatan keterampil.an; d. intensitas ruang untuk kawasan pendiclikan adalah maksimal KDB 50 (lima puluh) persen dan minimal KDH 30 (tiga puluh) persen; dan

e. prasarana dan sarana penunjang lnelipuLti aksesibilitas b,a-gi penyandang cacat, sarana olahriega, ibadah, kesehatzrn, perbelanjaan skala lokal, dan pelataran parkir.

(41 Peraturan zonasi kesehatan sebagaimerna dimaksud pada ayat

(1)

huruf c diarahkan dengan ketentuan sebag,ai berikut:

a. kawasan kesehatan adalah untuk bangunan dan fasilir:as kesehatan, kegiatan darurat/evakuasi dan fasilitas penunjang keseha.tan;

b. intensitas ruang untuk kawasan kesehatan

erdalah maksimal KDB 50 (lima puluh) persen dan minimal KDH 30 (tiga puluh) persen;

c. kawasan

kesehatan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, pendidikan dan riset serta rekreasi, olahraga dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luLas

lantai; dan

d. kawasan kesehatan menyediakan i,or:a penyangga terhadap gangguan dari lingkungan sekitarnya.

(5)

Peraturan zonasi kawasan pertahanan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

46

mengembangkan kas'asan lindung dan/atau karvasan budi da1-a tidak terbangun di sekitar kas.asan strategis nasional sebagai zr.na penyangga yang memisahkan kawasarl strategis dengan kau-asan budi daya terbangun; dan b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi peftahanan dan a_

keamanan. Pasal 8O (1)

Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (3), dengan ketentuan tidak

mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Payakumbuh.

Bagian Kpdua Ketentuan Perizina:n Pasal 81

Ketentuan 'perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b didasarkan pada prinsip penerapan perizinan: a. kegiatan yang berpeluang menimbulkan ganflguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin; dan b. setiap kegiatan dan pembangunan harus mendapatkan win dari Pemerintah Kota Payakumbuh yang melakukan pengendalian terhadap kesesuaiannya dengan rencana, serta ketentuan administrasi. (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk: a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar dan kualitas minimum yang ditetapkan; b. menghindari eksternalitas negatif; dan c. melindungi kepentingan umum.

(1)

Pasal 82 (1)

Izin pemanfaatan ruang dikelompokkan atas 3 (tiga)jenis, yaitu: a. izin prinsip;

b. izin lokasi; dan c. izin keterangan rencana kota. (2) Setiap pemanfaatan rrang harus mendapat izin sesuai

dengan

peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

+t

Pasal 83 (1) Tata cara pemberian izin prinsip sebagaimana ayat (1) huruf a sebagai berikut:

dimaksud dalam Pasal t]2 'l

a. pemohon mengajukan permohonan melalui Instansi yang ditetapkan dengan melengkapi semua persyaratan;

b. BKPRD melakukan evaluasi terhadap permohonan yang dimaksud dan menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk menyetujui atau menolak permohonan;

c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan rzin prinsip Walikota;

oleh

d. setelah menerima izin prinsip penerima izin melakukan sosialislsi kepada masyarakat;

e. apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar pemilik tanah menolak, dan atau menerima, penerima tzin melanjutkan dengan

mempedomani ketentuan yang berlaku; dan f. apabila terjadi penolakan dan tidak ada peluang untuk dilanju1kem, izin prinsip yang telah diberikan dilakukan peninjauan kembali. (2)Tata cara pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. pemohon mengajukan permohonan kepada instansi yafig ditetapkan dengan melengkapi semua persyaratan; b. instansi yang ditetapkan melakukan uji kesesuaian dengan rencana tata fuang atas lokasi yang dimohonkan; dan

c. apabila terhadap usulan lokasi yang dimohonkan diperkirakan mempunyai dampak penting agar mengacu kepada peraturan perundang*undangan.

(3) Tata cara pemberian izin keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c sebagai berikut: a. pemohon mengajukan permohonan kepada pemerintah kota dengan melengkapi persyaratan administr,atif; dan b. permohonan izin keterangan rencana kota, dilaksanakan sesgai dengan ketentuan yang mengatur tenta:ng izin keterangan rencana kota. Pasal 84 Perizinan sebagaimana Walikota.

dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan oleh

Bagian Ketiga

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pasal 85 (1)

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c meliputi: a- mendorong dan/atau merangsang pembangtrnan vanq seialan

b- menghambat dan/atau membatasi pembangunan ]'ang r.idak sesuai dengan rencana tata ruangi dan

c. memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk

berpartisipasi dalam pembangunan. (2) Perangkat atau mekanisme insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 4. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, , sewa ruang, dan urun saham; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

(3) Perangkat atau mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbutkan akil>at

peman-firatan ruang; dan b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Pasal 85 (1) Dalam rangka mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang wilayah kota, insentif diberikan pada kawasan sebagai berikut:

a. kawasan yang didorong perkembangannya; b. kawasan pusat kota; dan c. kawasan strategis kota. (2)

Bentuk insentif yang diberikan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. reduksi biaya retribusi iklan bagi sektor swasta yang mengelola RfH yang berada pada ruang-ruang publik; b. kemudahan perizinan pengembangan ka'wasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan; c. kemudahan perizinan bagi sektor dunia usaha yang melakukan peremajaan terhadap kawasan;

d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan pras€rrana dasar kawasan; danlatau

e. penyediaan jalan akses yang memadai.

' (1)

P.saI 82

Untuk menghambat perkembangan kawasan yang

dibatasi perkembangannya maka disinsetif diberlakukan pada kawasan-kawasan sebagai berikut:

a. kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kanvasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah; dan b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

i2f

Benruk disinsentif ]'ang dikenakan pada kan*'asan .vang dibatasi pengembarlgann)'a dan ka'*'asan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadata.n rendah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hurui a adalah:

a. membatasi izin prinsip dan izin lokasi; b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen

c. (3)

amclal

dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota; dan tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan di dalam RTRW Kota Payakumbuh.

Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf

: T::::naan

pajak kegiatan yans retatir tebih besar daripada kawasan lainnya untuk setiap pengembangan ruang; b. setiap pengembangan rulang wajib dilengkapi dengan dokumen amclal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota; c. pengenaan sangsi terhadap kegiatan yang nrenimbulkan darnpak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya;

d. pembatasan ketinggian bangunan dan luas lahan bagi pengembangan kegiatan di dalam dan di sekitar kawasan ca€lar budaya; dan

e. pelarangan ekstensifikasi lahan bagi kegiatan yang telah ada, kecuali

pada kawasan yang telah memiliki guide line yang telah disahkem, namun dengan memperhatikan standar teknis konstruksi dan aspek mitigasi bencana. Bagian Keempat

Arahan Sanksi Pasal 88 (1)

Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan rLlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d merupakan pengenaan sanl<si dengan tujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan mang.

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. (3) Pengenaan sanksi dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. (2) Pengenaan

Pasal 89

administratif sebagaimana dimaksuLd dalam Pasal 88 ayat (2) dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan rLlang yang berakibat pada

(1) Sanksi

terhambatnya pelaksanaan pro gram pemarlfaatan ruarl g. (2) Pelanggaran penataan

terdiri atas: a- pemanfaatan

ruang yang dapat dikenai sanksi adminstralif,

ruang yang tidak sesuai dengan RTRW

Kota

Payakurrrbuh; dan Rerara

Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

50

b- pemanfaatan

rarang tidak s€suai dengan izin prinsip, izin lokasi, dan izin keterangan rencana kota-

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipuri: a. peringatan tertulis;

(3) Sanksi

b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin;

f.

pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. (4)

denda administratif.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. Pasal 9O

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) ditetapkan menurut ketentuan peraturan perlrndang-unda ngan. Pasal 91 (1)

Pemerintah daerah melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.

(2)

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyeienggaraan penataan ruang.

(3) Pengawasan

penataan ruang menghasilkan laporan yang memuat

penilaian:

a. penataan ruang diselenggarakan sesuai dengarr ketentuan peraturan

'

perundang-undangan; atau

b. penataan ruang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)

Penataan ruIang yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menghas;iikan rekomendasi untuk

mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan rLlang. (5) Penataan ruang yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menghasilkan rekomendasi:

a. untuk dilakukan penyesuaian dengan l<etentu# peraturan perundang-undangan; dan/ atau

b. untuk dilakukan penertiban dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 92

Bentuk dan tata cara pengardrasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) meliputi: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

51

a. bentuk pengawasan penataan ruang meliputi pengar.asan teknis dan

pengawasan khusus; b.

pengawasan teknis penataan ruang merupakan pengawasan

terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan secara berkala; dan c. pengawasan khusus penataan ruang merupakan pengawasan terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggar?en penataan rLlang yang dilaksanakan sesuai kebutuhan. :

Pasal 93

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf b adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. (2) Ketentuan penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Tabel Ketentr-ran Penertiban Pemanfaatan Ruang $,ampiran XVI"yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. (1) Penertiban pemanfaatan

BAB VIII PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Peran Masyarakat Pasal 94 (1) Pembinaan terhadap penataan ruang dilakul
a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosia-lisasi pedoman bidang penataan ruang;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dalr korrsultasi

pelaksanaan

penataan ruang;

d. pendidikan dan pelatihan; e. penelitian dan pengembangan;

f.

pengembangan sistem informasi dan komunikasi;

g. penataan ruang; h. penyebarluasan informasi penataan rLlang

i. j:

kepada masyarakat; dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(2) Pembinaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Walikota. Pasal 95

Dalam kegiatan penataan rLrang wilayah, masyarakat berhak: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

a- mengetahui secara terbuka RTRW Kota, rencana tata ru.ang ka*'asan dan rencana rinci tata ruang kax.asan;

b. memanfaatkan ruang darat dan udara berdasarkan ketenluan dan peraturan perundang-undangan, agarna, adat ertau kebiasaan yang berlaku;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tater ruang kota;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunren yang tidak sesuai dengarr rencana tata ruang di e.

'lqilayahnya; mengajukan. tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Pasal

96

',

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, masyarakat wajib: a. mentaati rencana tata ruang yang ditetapkan;

b. memanfaatkan rulang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalarn persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Pasal 97 Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

a. partisipasi dalam perencanaan tata rlrang; b. partisipasi dalam pemanfaatan mang; dan

c. partisipasi

dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 98

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata

ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai: 1. penentuan arah pengembangan wilayah;

2. potensi dan masalah pembangunan; 3. perumusan rencana tata ruang; dan 4. penyusunan rencana struktur dan pola rlrang.

b. menyampaikan keberatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kola Payakumbuh

rancangt:rn rencana tata mang; dan 53

c. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah kota

dan,,'atau

sesama unsur masvarakat.

Pasal 99

Bentuk peran masyarakat pada tahap pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dapat berupa: a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan loka-l dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang; d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan rulang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan PemerinteLh, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan/atau dan pihak lainnya

f.

secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang; menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;

g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak

lzLin

apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan. Pasal

1OO

Bentuk peran masyarakat pada tahap pengendalian pemanfaatan rLlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;

c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang da-lam hal

menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana terta ruang yang telah ditetapkan dan adanya irrdikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi stander pelayanan mininral dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

d. mengajukan keberatan terhadap keputu.san pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruangi dan

e. mengajukan gugatan pembatalan wirt dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/ pejabat yang berwenang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

54

Pasal 1O1 (1) Peran masyarakat di bidang penataan rutang dapat disampaikan secara langsung danl atau ternrlis. (2)

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dapat disampaikan kepada pemerintah kota.

(3)

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga daprat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Pasal 1O2

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah

kota membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pasal 1O3

Pelaksanaan

tata cara peran masyarakat dalam penataan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

ruang

Bagian Kedua Kelembagaan Pasal 1O4

(1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui, suatu koorclinasi dan kerjasarna antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan

pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pernbangunan. (21 Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggalaan penataan rLlang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD. (3) T\rgas, susunan organisasi, dan tata keda BKPRD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Walikota. BAB D(

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 1OS (1)

Dengan berlakunya peraturan daerah in.i, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruarlg daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah- ini. ,!

(2) Dengan berlakunya peraturan daerah

ini, maka: a. izin pernanfaatan ruang yang telah dikeluarllan dan telah sestiai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap trcrlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

55

b.

izin pemanfaatan

telah dikeluarkan tetapi ddak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan perafuran daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan furrgsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dbngan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, uin yang teiah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timtrul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan rLl€rng ).ang

penggantian yang layak. c. pemanfeiatan ruang yang izinnya sudah hatlis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukarL penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini; dan d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, pefnanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; d:rn/atau

2) yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlulcan. BAB X KETENTUAN LNN-LAIN Pasal 1O6 (1)

Jangka waktu RTRW Kota Payakumbuh adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalarrr 5 (lima) tahun.

(2)

Datam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetaplcan dengan undarrgundang, RTRW Kota Payakumbuh dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. BAB XI

KETENTUAN PENUTIJP Pasal 1O7 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlakur, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2OO3 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2OO3-2O13 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

Pasal 1O8

Hal-hal yang belum diatur dalam petaturan daerah

ini

sepanjang mengenai

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 1O9

Perafixan daeruh ini mulai berlakw pada tanggal diundang$an.

Agar setiap orung mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daeruh ini dengan penempatannya dalam lnmbatan Daerah Kota Payakumbuh.

ZAL ZAIN

Diundangkan

dr-

Payekumbuh :afl .\{4t 1.. }c 5J

pada tangplat.. *!.1... SEKRETARIS

DAEMH

*ot:Y*MBUH

LEMBAMN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012 NOMOR .I.

Renc$a Tah Rmrg Wilayd Kota Payakumtuh

5./

PE:\JEIx1SAI$ ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKLANBUH

NoMoR T

TAHUN2oI2

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAYAIfi'UBTIII TAHUN 2010-2030

UMUM

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayeLh, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 26 tahun 2oo7 tentang Penataan Ruang, yang selanjutnya dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (RTlRwN), bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan

lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah pfovinsi kabupaten/kota.

dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh atau disebut RTRW Kgta Payakumbuh merupakan ketentuan umum penataan ruang yang didalamnya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruarrg, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pema:nfaatan ruang serta ketentuan pengendalian pemanfaatan rulang yang berisi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, insentif dan disisentif serta arahan sanksi.

Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewr4udkan ruang wilayah Kota Payakumbuh yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dan sejalan dengan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang nasional serta rencana tata ruang Provinsi Sumatera Barat dengan: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alarn dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumbr:r daya manusia; dan

c. terwujudnyia. pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak neg:rtif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Susunan RTRW Kota Payakumbuh, memuat kel.entuan sebagai berikur: a. T\rjuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota.

b. Rencana struktur ruang wilayah kota yang rrreliputi sistem hira;ki

pusat pelayanan wilayah kota dan sistem jaringan prasarana rvilerrl'ah kota.

c. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi d.

karx,'asan lindung

wilayah kota dan kawasan budi daya wilayah kota. Penetapan kawasan strategis kota Payakumbuh.

Rencana Tata Ruang Wlayah Kota Payakumbuh

iriJ

e- Arahan pemanfaatan ruang u'ilayah kota )'ang berisi indikasi program

f.

utarna tahunan dan lima tahunan. Ketentuan pengendalian pemanfaatan rLl€rng wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentua.n insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

RTRW Kota Payakumbuh harus dapat berperan dalam percepatan pembangunan wilayah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Payakumbuh, serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang kota guna mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan itu sendiri. Program penataan ruang Kota Payakumbuh, diarahkan untuk: a. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efektif, transparan dan partisipatif. b. Mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan rencana tata rllang. c. Meningkatkan pengendalian pemanfaatam rutang untuk merrjarlin efektifiters dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutarr. RTRW Kota Payakumbuh harus dapat menjawab kebutuhan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk dapat berperan dan memiliki peluang dalam pembangunan secara berkelanjutan serta meningkatkan minai investasi.

Selanjutnya RTRW Kota Payakumbuh disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait substansi yang

mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nornor 17 lPRr lM l2oo9 tentang Pedoman Pen5rusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota, sebagai persyaratan teknis untuk dapat disahkan menjldi Peraturan Daerah.

Melalui penetapan Peraturan Daerah RTRW Kota payakumbuh yang selanjutnya deipat mengawal dan menjadi acuan atau payung huktrm

seluruh program pembangunan sehingga terciptanya tertib pemanfaatan ruang yang menjamin terlaksananya pembanglrnan yang terpadu, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, berdayaguna dan berhasilgula, kebersamaan dan kemitraan, melindungi kepentingan umum yang memiliki kepastian hukum, keadilan dan akuntabilitas. ':

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal

1

Cukup jelas Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4

Cukup Jelas Pasal 5 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

60

C\rkup

Jelas

r

Pasal 6

Cukup Jelas Pasal 7

Cukup Jelas Pasal 8

Cukup jelas Pasal 9

Cukup Jelas Pasal 10

Cukup Jelas Pasal

11

Cukup Jelas Pasal 12

Cukup Jelas Pasal 13

Cukup Jelas Pasal 14

Cukup Jelas Pasal 15

Cukup .Ielas Pasal 16

Cukup Jelas Pasal 17 Yang dimaksud jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan utama dikota Payakumbuh yang juga akan dipersiapkan menjadi jaringan jalan bebas hambatan dalam sistem jaringan jalan bebas hambatan Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbutr-Bukittinggi.

Pasal 18

Cukup .Ielas Pasal 19

Ayat

(1)

Yang dimaksud trayek angkutan rJmum berupa rute yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatam dan pusat-subpur;at kegiatan. Ayat (2)

Yang dimaksud rencana pengembangan trayek angkutan umum adalah jalur lintasan yang dilayani angkutan umum {d* kota. Pasal 20

Cukup Jelas Pasal 21 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

C\rknp Jelas Pasal 22

Cukup Jelas Pasal 23

Ayat

(3)

Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah tiga sungai

bes;ar

yang melewati Kota Payakumbuh adalah Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi dan Sungai Batang Sinamar, yang berfungsi untuk kebutuhan kebutuhan air dikota Payakumbuh selain dari kebutuhan air baku untuk air minum. Ayat (a)

Disamping tiga sungai besar tersebut masih ada Sungai sungai kecil dan mata air yang juga dimanfaatkan untuk kebutuhan jaringan irigasi sepert Batang Pulau, Batang Talawi, Batang Tabik, Sungai Bai, Sungai Talang, Mata Air Sungai Dareh, Batang Sikali, Bandar Ngalau, dan mata air Bulakan. Ayat (5) Sistem jaringan air baku untuk air minum tidak memanfaatkan air sungai akan tetapi Sumber Mata Air y'aitu mata air Batang Tabik, Math Air Sungai Dareh Dan Sumber Mata Air Sikamuruncing yang sebagian kecil debitnya sudah dimanfaatkan untuk air minunr , sementara mata air Bulakan sampai saat ini belum dimanfaatkan sebagai sumber air baku air minum yang akern dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan kedepan Pasal 24

Cukup.Ielas Pasal 25

Cukup .Ielas Pasal 26

Cukup Jelas Pasal 27

Ayat (1)

Sistem persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya dengan melakukan upaya 3 R yaitu Reu.se (menggunakan kembali sampah), Reduce (mengurangi volurne sampah) dan Recgcle (memanfaatkan kembali sampah). Ayat (5)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampa.h yang hanya berupa residu ke media lingkungan secara arnan bagi manusia.

Pasal 28 Cukup .Ielas Pasal 29

Ayat (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

61

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki yang berfungsi untuk memfasilitasi pejalan kaki dari

suatu tempat ketempat lain yang aksesibel termasuk unfuk

penyandang cacat. Pasal 3O

Ayat (1)

Jalur evakuasi bencana adalah rr'ang evakuasi dan jalur

penyelamatan (escape road), dan khusus untuk Kota Payakumbuh yang tidak termasuk zorla patahan, sedangkan bencana angin putting beliung juga hanya biasanya melewati pinggir kota bagian timur dan utara, sehingga tidak merupilkan ancaman yang serius;.

Pasal 31 Ayat

(3)

Lokasi hydrant tersebar di fasilitas unrum yaitu kawzrsan perkantoran pemerintah, kawasan perdaga.ngan dan jasa, dan

,

kawasan pendidikan.

Pasal 32

Ayat (1) Sistem perparkiran menunjang peningkatan kinerja ruas jalan Kota Payakumbuh, dengan secara bertahapmengurangi sistem perparkiran on street parking, serta selanjutrrya menyediaan lahan untuk tempat parkir (off street parkirtgl temtama pada kawasan

pasar tradisional, pusat perbelanjaan, perkantoran dan fasilitas

umum

lainnya.

,t

Pasal 33

Cukup Jelas Pasal 34

Cukup .lelas Pasal 35

Cukup Jelas Pasal 36

Ayat (6

)

Sabuk hdau adalah RTH yang memiliki lujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaarl lahan atau memburtasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

Pasal 37

Cukup Jelas Pasal 38

Cukup Jelas Pasal 39

Cukup Jelas Pasal 40

Cukup Jelas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

62

Pasal 4 1 A.vat (1)

Kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran adalah penyediakan ruang bagi kegiatan kepemerintahan Kota Payakumbuh agar dapat iebih memudahkan komunikasi anta.ra

pusat pemerintahan dengan seluruh pemerintahan serta menempatkan posisinya pada lokasi yang adil dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanem, serta sesuai dengan rencana tata ruang, wilayah. Pasal 42

Ayat (1) Kawasan peruntukan industri adalah penyediaan kawasan untuk menampung industri kecil dan menengah, guna menyikapi kegiatan industri rumahtangga yang sudah mulai menimbulkan gangguan terhadap lingkungan pemukiman dan perumahan warga serta berpotensi berpengaruh terhadap kesehatan. Ayat (5)

Pergudangan yang dikembangkan meliputi. kegiatan distribusi, penyimpanan dan pemasaran yang rrenampung hasil pertaniern, peternakan dan perkebunan serta har;il burni lainnya, disamping juga menyediakan kawasan pergudangan untuk barang-barang produksi yang akan didistribusikan. Pasal 43

Cukup Jelas Pasal 44

Cukup.Jelas Pasal 45

Cukup Jelas Pasal 46

Ayat (i)

Peruntukan ruang bagi sektor informal bertujuan untuk lebih menertibkan dan mengurangi pemanfaatan badan jalan untuk kegiatan sektor informal yang sekaligus melakukan pengaturan waktu yang dapat menjamin tidak terganggunya fungsi utarna

jalan.

I

Pasal47 Ayat (3) huruf a

Peternakan terpadu adalah ka'wasan peternakan yang dikembangkan secara terpadu mrancakup seluruh fasilir-as penclukungnya.

Ayat (7)

Kawasan pertahanan adalah kawasan Batalyon Infanteri 131 Braja Sakti di Kelurahan Ranah Kecamatan Payakumbuh Tim.rr, yang selanjutnya akan membatasi pemanlaatan fasilitas urnllm dan jaringan jalan umum dari pemanfaatan latihan militer. Pasal 48 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

bJ

Cukup Jelas Pasal 49

Cukup

Jelas

,!

Pasal 50

Ayat (1) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi termasuk pusrat pengembangan peternakan terpadu, 1.ang terletak pada kawasan Koto Panjang adalah kawasan peternakan terpadu yang menyediakan infrastruktur serta fasi.litas yang memadai untrrk dijadikan pusat peternakan terpadu seperti pasar ternak berskala regional, rumah potong hewan yang representatif, pos kesehatan hewan serta penempatan kantor pen5mluhan. Pasal 51

Cukup Jelas Pasal 52

Cukup Jelas Pasal 53

Cukup Jelas Pasal 54

Cukup Jelas Pasal 55

Cukup Jelas Pasal 56

Cukup Jelas Pasal 57

Cukup Jelas Pasal 58

Cukup .felas Pasal 59

Cukup Jelas Pasal 60

Cukup Jelas Pasal 61

,

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (2)

Ketentuan umum peraturan zonasi secara umum digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam men5rusun peraturan zonasi yang lebih detail sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang Pasal

.

63

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

'l

Cukup Jelas Pasal 64

Cukup Jelas Pasal 65

Cukup Jelas Pasdl 66

Cukup Jelas Pasal 67

Cukup Jelas Pasal 68

Cukup Jelas Pasal 69

Cukup Jelas Pasal 70

Cukup Jelas Pasal 71

Cukup Jelas Pasal72 Cukup Jelas Pasal 73

Cukup.Ielas Pasal74 Cukup Jelas Pasal 75

Cukup Jelas Pasal 76

Cukup Jelas Pasal 77

Cukup Jelas Pasal 78

Cukup Jelas Pasal 79

Cukup Jelas Pasal 80

Cukup Jelas Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal

82

Ayat (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

65

lzrr. prinsip adalah izrn yang diberikan terhadap

kegiatan pemanfaatan ruang dengan skala besar sesuai dengan rencana tata ruang sebelum dilakukan pembebasan lahan oleh penerima izin.

Pasal

83

Cukup Jelas

Pasal

84

Cukup Jelas Pasal 85

Cukup Jelas Pasal 86

Cukup Jelas Pasal 87

Cukup Jelas Pasal 88

Cukup Jelas Pasal 89

Cukup .Ielas Pasal 90

Cukup Jelas Pasal 9 1

Cukup Jelas Pasal 92

Cukup

Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas Pasal 94

Cukup Jelas Pasal 95

Cukup Jelas Pasal 96

Cukup Jelas Pasal 97

Cukup Jelas Pasal 98

Cukup Jelas Pasal 99

Cukup Jelas Pasal 1O0

Cukup .Ielas Pasal 101 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

I

Cukup Jelas Pasal lO2

Cukup Jelas Pasal 1O3

Cukup Jelas Pasal 104

Cukup Jelas Pasal 105

Cukup Jelas Pasal 106

Cukup Jelas Pasal 107

Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan rua.ng

daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang peraturan pelaksanaan tersebut masih dibutuhkan untuk operasionalisasi pengendalian pemanfaatn ruang, sebelum disusun peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 108

Cukup Jelas Pasal 109

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBLIH NOMOR

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

67