TEROBOSAN KTILTTTRAL 1990 DAI.I\M
EKONOIil
KITA
oleh SRI-EDI
Matsalah dlsampnlksn da Raptm Dekopl.nwll se-Jatlrn dl Batu, Mntqng
LZ - L4 Januarl I
KOPKAR
DEKOPtrV 7990
TEROBOSANKULTURAL 1990 DALAM EKONOMI KITA: GO PUBUC ys PEMILIKAN SAHAM OLEH KOPERASI.)
Oleh: Sri-Edi Swasono
Pendahuluan Sebenarnyasudahuntuk kesekian kalinya Kepala Negara menyatakanperlunya pemilikan saham perusahaanoleh koperasi. Melalui keteranganPemerintah tentang RAPBN Tahun L990lI99l menegaskantagt akan hal ini, berarti-tekad politik dan komitmen Pemerintah makin nyata. Katakanlah momentum baru pembangunantelah makin mendorong proses transformasi orientasidari retorika ke realita. Ini memberitanda bagr tibanya zamanbaru dan wawasanbaru untuk dekade 1990-an,' *) Makalah ini pernah dikemukakan pada semina yang diadakan oleh hrrian Suira Mtdeka,Kosgoro Business Group, BPD Hipmi Jarengdan Kdinda Jateng, Semanang,6 Januari1990. Makalatr ini disampaikan pulapada Rapim Dekopinwil se-JatimdiBatu,Malangpadatanggall2Januri1990. Makalah ini padatanggalyang sama dimuat di harian-harian Angkatan Bersenjata, Merdek4 Artoa, Pelita, darl berbagai surat kaba daerah.
dekadeterakhir untuk menyongsongabad baru. :
UUD 1945 Tidak Anti Besar Pemilikan sahamperusahaanoleh koperasi merupakanproses demokratisasiekonomi. Perkenankansaya ulangi lagi titiktolak ini. Demokrasipolitik Indonesiatidak menghendakikonsentrasikekuasaan.Demokrasi ekonomi Indonesiatidak menghendaki konsentrasikekuatan ekonomi.Tanpa demokrasipolitik, kekuasaanakan tak terbatas dan membentuk diri sebagai otokrasi politik. Demikian pula, tanpa demokrasiekonomi akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi dan terjadilah otolrrasi ekonomi (menang-menangan ekonomi,monopoli) yangtidak demokratis.PahamdemolcrasiIndonesiatidak menghendakikonglomerasipolitik maupunkonglomerasiekonomi. "Besar"bahkan "besa.rsekali" bukan selalu berarti konglomerat selamatidak menampilkanotokrasiekonomi,selamatidak menang-menangan, melakukan monopoli ataupunpenguasaan. Ada bedaantara "besar" dan konglomerat dalam pengenian umum Indo. nesia.Tidak bisa diingkad sesuaidengan opini publik saat ini, bahkan sampai kepada pendengafimorang awampun, bahwa konglomeratmempunyai konotasinegatif, lebih tergambarsebagai"oktopus" daripada sebagai"gaJah". Kepala Negara menyatakanbahwa"... yang besar tidak perlu dihambatperkembangannya, karenayang besardapatkita manfaatkan untuk makin mendoronggerak pernrmbuhanekonomi dan memperluasjangkauanpembangunan..." dan seterusnya, dan seterusnya.Jelaslahbahwayangbesartidak bebasmisi, yang besar fungsionalbagi pembangunannasional, tidak terlepas dari wawasanpembangunanIndonesia, yaini mewujudkan masyarakat Pancasila, melalui paharn Demokrasi Ekonomi
z
Indonesia,dan pahamini (sesuaiapayang dikatakanoleh Ketua DPR-MPR Kharis Suhud padaacarayang'sama)adalahpaham berdasarnilai-nilai dasar bangsaIndonesia: lczl<elwrgaan,kebersamaan d'ansotidaritas nasionaL Nilai-nilai dasar ini ditekankan oleh KetuaDPRMPR dalam kaitan umum maupun kaitan spesifik unnrk menangkal kesenjangan sosial-ekonomi dan gelombang metertalisrne yang melanda masyarakatkita yang masih lemah ketahananbudayanya. UIID 1945 tidak anti besar,ia hanya anti besar yang melakukan otokrasi ekonomi, yang melakukan pemusatan dan penguasaanaset ekonomi (monopoli) sena mengabaikankepentinganpublik, khususnyakepentinganrakyat banyak.Besar yang ditilik dan dimiliki orangbanyak dibenarkan oleh UUD kita. Terobosan Kultural Kembali kepadamasalahpemilikan sahamperusahaanoleh koperasi-koperasi,hal ini merupakanupaya untuk merealisasi keadilan Akan nampak lebih jelas lag, halnya kalau kita memperhatikanproses perkembanganyang tedadi splamaini, yang telah melahirkan perusahaan-perusahaan besar,subur dan penuh kemajuan.Hampir seluruhperusahaandi Indonesiarnaju berkat kredit perbankan. Kredit ini sebagian terbesarberasal dad bank-bank Pemerintah, artinya bank milik rakyat. . Selama ini lffedit, masuk ke perusahaan-perusahaan melalui. "kantong" (rekening)majikan perusahaansehinggamajunya dan berkembangnyaperusahaansekaligusberarti majunya dan bertambah kayanya para majikan yang merupakan pemilik perusahaan itu. Wajar orang bertanya-tanya,mengapamajunya perusahaanberkat kredit bankitu hanya memajukan segelintir
kecil r.najikan, memperkaya sekelompok pendiri perusahaanperusahaanitu. Jika laedit inr rtimaksudkanunruk memajukan perusahaan, dapat saja dana ini disalurkan melalui kantong karyawan&operasi karyawan, ti,cak harus melalui kantong majikan selalu. Di samping inr apa yang harus mulai kita akui adalah bahwa suatu partnership bisa dilakukan dengan pihak buruh sendiri sebagaimanakita bisa membuatjoint venture dengan pengusaha*hg, atau dengan bnsinesspartner dari luar perusahaan.Tentu kita bisapula melakukan hal yang sama dengan para buruh sebagaimitra usahadari dalam perusahaan sendiri. Jika padamasalalu hal ini kurang-lebih lengah dalam berpola pikiran demikian, dapatlah diduga sebab-musababnya antara lain adalah masalah" kebiasaan" belaka, tidak terpikirkan sebagaisesuatuyang dapatpula diwajarkan, mungkin saja sekedarmempakan suatu " elite bias" yang kulrural sifatnya. seperti halnya lrredit perbankan seperti dikemukakan di atas telah menjadi " kebiasaan" yang dilazimkan oleh orientasi kultural tertentu (neo-feodalisme),bahwa kredit diberikan kepada majikan perusahaansebagaikelompokelite, bukan kepada keseluruhanpanisipan. saya ridak ingin mengingkari kenyataan bahwa orientasi kultural yang dilazimkan itu ditandasi oleh orientasi teknis-ekonomisatau teknis-hukum yang mempola- Di sinilah letak terobosan kulrural itu, bahwa Kepala Negara menegakkanreferensi dasar bagt Demokrasi Ekonomi Indonesia,yaitu kedaulatanrakyat dan kepentingan rakyat banyak. Pidato Kepala Negara ini mengandungajakanuniut melakukan perubahan kebiasaan dalam pola berpikir kita. Perubahaninr mpnyangkut posisibaru basl karyawan/bu4
ruh sebagaimitrausaha,bukanlagi sebagai"faktor produksi". yang mendasar.Untuk Ini merupakansuatuprosesemansipasi itu pasti diperlukanperubahansikapmental,baik dari pihak karyawanmaupunpengusatra sebagai"pemilik modaf', hal ini dapatmemakanwaktu lama jika tidak disertaibimbinganPemerintah atau kepeloporanpihak-pihakswastadan koperasi sendiri. Selain itu menyangkutmodalatau kredit bank untukpekebiasaan lamaselamaini ngembanganperusahaan, sekarang perubahan mendasar. Kreditbanksekarang mengalami bisapula perusahamelaluisakuparabunrh/karyawan masukperusahaan kesiapanmentalyang tinggi dari an.Switch ini membutuhkan keduabelahpihak. Kemudianpihak bank sendirijuga perlu pula melaksanabaik dalampola pikir maupunkekan berbagaipenyesuaian, "berdagangmodal",tapi biasaan.Bank tidaklagi semata-mata juga membinakelompok-kelompok lemahsebagatarget group yang jelas, dalam hal ini' buruh karyawantersebut. Di sini pihak perbankan dituntutpula untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian perlu melakudalamberpandangan, kan reorientasi,merubahsikap mental yang mendasar,dari manusia-manusia lemah berdagangmodalkepadamembangun posisi.
a
Orientasiteknis ekonomisperlu diperluaske arah sosial. ekonomis,yangberdimensisosial-kultural bangsa.Pembangunan ekonomi diberi dimensi perjuanganperadaban, menuju emansipasikemajuanadab, harkat dan martabatrakyat yang lebih tinggr.
Perubahan-penrbahan yangdiperlukansepertidisebutkandi atasinr adalahterobosankutrural.DEKOPIN menanggapinya dengansungguh-sungguh. Jangansampaiide gemilangini lunnrr di tengahjalan semata-mata karenaaspekpelaksanaan yang lemah dan tidak mulus. "
Kebijaksanaanpemilikan saham perusahaanoleh karyawanlkoperasikaryawanataukoperasi-koperasi lain yang mempunyaikaitanpro&tksf (pemasokbahanmentatr/setengah jadi), kaitan distribwf (penyalur,pengecer, konsumen tetap)dankaitan teritorial (tenitorial commonbond, kebanggiunsetempatdan lain-lain),akanmemberiremparlebih luasdanlebih nyara bagr terwujudnyakebenamaan,baik dalam arti kepentinganbersama maupun tanggungiawab bersama.Beginilah mungkin,sebagaisuatualternatifnyata,caramewujudkanasaskekeluargaan itu. Hal ini merupakansebagianbentukpenjabaran Demokrasi Ekonomi GBHN.
Yang kita bangunitu sebenarnya adalahmantnianya,yartu rakyat, bangsasertanegaranya.Tujuanutamanasionaladalah pembangunan rakyat,bangsadannegafir,bukanekonominya an sich. Tidaklah membawamanfaat memadaijika tujuan itu beralihkepadaekonomirya,GDP-nyaatauekspornyasemaramataterlepasdari pembangunan sangmanusianya. Relevansinya adalah batrwa koperasi adalah kumpulanorang.Ini yang dibangun! Tawaran Partnerchip, Bukan Ancaman Bagaimanaoperasionalisasidari pemilikan satram peru, satraanoleh koperasi iru? Kepala Negaratelah' menetapkan angka pemilikan yangmencapai25vo (secarabertahap)dan beliau telah " menantang"siapayang mau menjadi pelopor6
pelopor demolrasi ekonomi ini? Sebelum menjawabpertanyaanitu, pertu kita mcnsyukurinya dulu, bahwaternyataKepala Negaramenandaidekade baru dengan mendekatkanpadatantangan raman, yaiu dcmokratisasi, yang saar ini menjadi gelombangglobal baru, katakanlahsebagai" thenew wavd'. Di Indonesia,setelahdidahuluioleh demokratisasipolitik padaawal kebangkitanorde Baru,yang telah mendahuluigelombangglobal baru itu, saat ini kita menjadisalahsarupelopor tahap berikutnyadari gelombang itu, yairu gelombangdemokratisasiekonomi. Kita tidak bolehkelinr langkah,kita hamsbersungguhsungguhdan berhati-hati agar ide yang indah ini ridak teredamoleh pelaksanaan lapanganyanglemah.Resistensiakanbanyakkita hadapi, misalnyadari vestedinterestgroups. Namun untuk inr kita perlu tegaskandan jelaskanbahwapemilikansahamperusahaanoleh karyawanitu bukanlah suatuancanulnbag, perusahaan,tetapi justm merupakantawaran partnership danrawaran partisipasi. Perkenankanlah sayamengutippandangansayayang saya kemukakanpadatahun rgTgdan sayaajukanpula pada dengar pendapatKomisi vII DPR-RI, 6 tahun kemudian-paaaBnggal 7 Mei 1985(telahdimuardalambuku mya WawasanEtcorwmi Pancasila,edisi 1981),sebagaiberikuu" ... unsur keusahabersamaanperlu dihidupkan pula pada pr, sehingga. dapat tertahan dan terkendali sifat kapitatisme yang muncul dari dalamnya-Dengansemangatkeusaha-benamaan ini bunrh-buruh dan karyawan-karyawannyahanrs dapat ikut memiliki saharnperwahaan. Dengandemikianmodal pr ini merupakan modal bersama, betapapun mungkin masih akan pincang komposisinyapada tahap-tahaptertentu.sistem pengupatran
dan penggajianperlu dianu sehinggasebagianupah dan gaji dapat diarahkan kepada pemilikan saham oleh buruh dan karyawannya.Ada satrarnyang sebagiandi-"go public"-kan, sehinggadapat mulai memperluasarti "milik sosial" atau pemerataanpemilikan dan bukankonsentrasiatau meningkatkan fungsi kapital itu sendiri. Ada pula sebagiansaham ditinggalkanbuat buruh dan karyawan.Uang lembur, hadiah Irbaran, THR, kenaikanupah dan gaji sertalain-lain insentif bahkantandajasa untuk buruhdankaryawan,dapatdibayarkan dalamsahamataupecahan-pecahannya. Tuntutankenaikanupah dalampemogokan-pemogokan buruh bam-baruini (yangtidak jarang merupakan"dead-locK' karena kenaikanupah buruh yang sedangtumbuhataubelum dapatmematikanperusahaan sehat),dapat kiranya diatasi denganusahapemberiansaham kepada buruh sebagai upah tambahanyang ditangguhkan. ikut memiliki sahamoleh bumh Sistempemberiankesempatan dan karyawandapat sekaligusbersifatmendidikmerekatidak boros,tidak konsumtifdan mampumemahamiarti menabung.l) Dalam kenyataanbanr beberapapOrusahaan yang mulai "merintis" semangatkebersamaan ini. Ini pun masihsemukiranya. Bagaimanaasaskckelwrgaan dapatmewirnai dan dijelmakan di dalam kehidupanusahadi luar bangunkoperasi? Bagaimanamisalnyadi dalam PT asasini harusditerapkan? Di dalambangunusahalain misalnyaPT perlu ditumbuhkan lcoperasioleh pira buruh,karyawandan majikan,sehingga terciptalah asas kekeluargaandi dalam suatu bangunankapitalistik ini. Hubunganantaraburuh, karyawandan majikan l) Periksa Sri-Edi Swasono,'?esan Politik: Usatra Bersama dan Asas Kekelnagaan", Sinar Harapara 12 Juli 1979.
8
sebagai anggota koperasi satu sama lain dapat lebih nyara terjalin sebagai hubungan orang-perorang. Hubungan antar mereka sebagaianggotakoperasisatu sama rain mencerrrinkan orang-ofang bersaudara,bukan hubungan anmr alat-alat aau komponen-komponenproduksi. Buruh dan karyawan bukan faktor produksi tetapi adalah pafiner berproduksi.2)Mereka adalah "partner in progress". semangat kekeluargaanmasih merupakan perjuangan daripada kenyataan yang parut dibanggakan...." Namun demikian, dari segl koperasiperlu kita tekankan beberapahal: (1) pemilikan saham itu merupakankesempatan, bukan kewajiban mati. Koperasi sebaiknyatetapbebasmenentukan dengan seluruh anggotanya, apakah ia mengutamakan pemilikan saham perusahaanatau mendahulukanpemenuhan kebutuhan anggotanya.Kapan dan berapabagiandana koperasi dialokasikan untuk pemilikan saham dan berapaunruk keperluan mendesak para anggoranya (simpan pinjam) dan seterusnya,dan seterusnya.(2) pemilikan saham perusahaan oleh koperasijangan sampaimembuat koperasilalu,'tersuap" (co-opted) oleh perusahaan,lalu menjadi "alat politik" atau "alat ekonomi perusahaan".Sehinggajustnr memsak ide demokratisasi.Pemilikan sahamperusahaanoleh koperasi ini tidak saja mernberikan" co-ownership" tetapi juga memberikan kedudukan dalam " co-determination". (3) Kopemsi&operasi karyawan tidak didirikan dengan tujuan untuk melaksanik* pemilikan sahamperusahaan.Koperasi karyawan dan kolbrasi lain didirikan hanya karena ada kepentingan bersama dari sekelompokorangdalam mana kelompok itu yakin bahwa de-
2) Le.
Cit.
9
ngan koperasi kepentinganbersama inr dapat dipenuhi dengan lebih baik secarabersama-sarna,berdasarprinsip menolongdiri (4) Oleh karcna inr pula tepatlah sendiri secarabersama-sama. bahwaprosespemilikan saham oleh koperasi itu dilaksanakan secarabenalnp. Belum semua koperasi siap dalam berbagai segl, sebagianlagi siap, dan ada pula yang telah melaksanakannya denganpenuh sukses. Di bidang pers hal itu sudah 'terlihat wujudnya (antara lain Kopkar Suara Pembanran)Peratufim Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1984 sebagaipicunya. Mendahuluiyanglain sebagaipionir antara lain adalah Bumi Putra L9L},GKBI dan PT National Gobel. (5) Perlu dihindarkan koperasi menghadapirisiko terlalu besar,jangan sampai bernasib" swargo nunut nerakakatuf'. Dividen memangdiharapkankalaubisa lebih tinggi dari bunga equiry loan agar dividen ini bisa membayar cicilan pinjaman bank. Namunhal ini tidak mutlak perlu karena masuknya modal ke perusahaan (lewat kantongkaryawan/koperasiitu) dapat diintegrasikan ke dalam corporate plan secaramenyeluruh. Koperasi karyawan dapat membeli saham perusahaan dengan harga preferensi,dengan dtscount, agio atau goodwill tidak perlu dikenakan,karena karyawanjualah yang telah ikut bekerja keras menghasilkanagio dan goodwill tersebut bagi perusahaan.Karyawanmemberikanpanisipasinyadalam bentuk " sweat equity" . Mengenai operasionalisasinya,memang pedoman umum atau perangkat aturan main secaramilcro perlu disusun. Contoh-contoh dan pengalamanmasing-masingsecaraindividual perlu dibentangkan. Fleksibilitas tetap ada dalam mengatur operasionalisasi yang bersumber pada rapat-rapat anggota, khususnya pada RAT. l0
I
I
Polarisasl Ekonomi dan Polarisasi Sosial Demokrasi ekonomiadalah restr*turisasi sosial-ekonomi, secarakonprehensif,tidak sajasecaraparsial. Polarisasiekonomi cepat atau lambat akan membentukkan polarisasi sosial. Kesenjanganekonomimenjadi salah satu tantanganbesar bagr kita yang akan dapat merupakan ancaman bagr solidaritas nasionalkalau akhirnya membentukkankesenjangansosial dan tingkatan-tingkatandan golongan-golongandalam masyarakat. Teori saya begini: Di dalam masyarakatkita feodalisme maupun neo-feodalismemasih hidup tegar. Budaya kita mengenal strata sosial-budayafeodalistik. Sistem hukum kolonial yang membagipendudukHindia-Belandamenjaditiga golonganmasih adasisa-sisanyadi dalamalam pikiran sebagianmasyarakat kita. Sistembudaya dan struktur sosial serta sistemhukumkolonial semacamini, dengan mudah akan memacu polarisasi ekonomi menjadi polarisasisosial.Gejala ini telah makinnampak. Pidato pengantarRAPBN lgg}/lggt oleh Kepala Negara sebenarnyadapatkita beri tema"Pembangunan,Pemerataandan Keadilan Sosial". Jika dalam pidato itu nampak dikemukakannya momentum baru pembangunanatau langkah-langkahtinggal landas, itu adalah prosesnya,bukan substansinya. Seperti dikemukakanKepala Negara dalam pidato pengan-, tar RAPBN 1990/1991, perhatianpada penyebaran pembangunanke seluruh daerahmelalui berbagaisektor Pembangunan Daerah, Desa dan Kota, peningkatanbantuan Inpres serta arahnyauntuk Dati I, Dati II dan Desa, memperkuatkeabsahan tema yang saya kemukakan.Tema itu hendaknyamembuka
tl
'..ffir
mata dan hati kita akan kepentingan rakyat dan pembangunan untuk manusiawi rakyat Kepala Negara telah mengajakkita semua(khususnyapara gubernur)untuk mengarahkankegiatankegiatan pembangunan yang dapat menggerakkanekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, menggairahkanswadaya masyarakatdan meningkatkanmasyarakat setempatserta langbung menyentuh kehidupanrakyat, terutamamerekayang berpenghasilanrendah. Apa maknapesanitu ? Tidak lain adalahpenegasanorientasi kerakyatan berdasarbudi luhur, penegasanbahwa pembangunan adalahdari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, suatu panicipatory developmentstrategy yang komprehensif. Sektor lnformal dan Elite Bias Telah lama orang mengira,berdasar" elite bias", bahwa perusahaan-perusahaan besar formal-modern berperan membantu usaha-usahainformal-tradisional.Sebenarnvatidak demikian. Elite bias yang dapatmerugikankepentingan masyarakat adalah yang membentukkandirinya padapola produksi. Dekat dengan masalahbias ini adalahkenaikanharga BBM yang saat ini dipersoalkan,padahal air minum aqun yang harganya lebih dua kali lipat harga bensin diwajarkan. Suatu struktur harga yang tidak rasional semacamini tertutup oleh cita rasa elitis, yang mungkin terasamenjadi kurang etis terhadap bensin itu sendiri yang menyandangperanansebagaibarang strategisdalamjajarankepentingannasional.Sistem ekonomi.yangberlaku memang lebih menempatkanlaba (profit) sebagaimotif ekonomi yang utama,kuqangmenempatkanmanfaat sosial (social t2
benSt) sebagaidoronganpentingdalam perekonomiansePerti apa yang dikehendakioleh Bab XIV LJIJD t945 (KescjahteraanSosial) di mana Pasal33 bernaung. Mengenaikelompoklemahyangmendapa[perhatianbesar dalam pidatoKepala Negaratanggal 4 Januari1990inr, saya ingin mengajukanproposisisemacamini: Perananselror informal bukanlah sekedar sebagai "klep pengaman"untuk menampungtenagakerjayangtidak tertampungatau terbuang oleh sektor formal. Peranansektor informal lebih substantif modernyangbesar,dapatmaju dari itu. Perusahaan-perusahaan berkembangtidak sedikit disebabkanoleh buruh murah, dengan upahburuhyangrendah.Buruhmurahdipamer-pame*an sebagaicomparativeadvantagebagrIndonesiaMengapabunrh Indonesiadapat menerimaupahrendah,mengapabisa terjadi formal dapatmemberi bahwa14.000 dari 24.000 perusahaan upahdi bawahKFM (sesuaidenganketeranganKenraUmum SPSD? Hal itu bisa tedadi karenasektorinformalmampu menyediakan kehidupanmurahbagrburuh-buruhberpenghasilan kecil itu. Tanpasektorinformal,keadaanitu tidak akanbisa dipertahankan.Dengan kata lain, sektor informal telah berperan mendukungsektor formal, sektor informal memberi. subsidikepadasektorformal denganmemberikancomparative advantage-nya(mampumenyediakankehidupanmurah)bagr perekonomianformal. Hubungan yangtidak serasi,pandangan yang kelinr . dan penuh cultural bias sepertiyangadasaatini, bertentangan denganide keadilansosial,bertentangan dengan pembangunan sosial kultural sebagaimana dikehendakioleh TILJDt945. Konstitusi kita menghendakiterwujudnya'kecerdasankehidupan bangsa",bukansekedarkecerdasan otak b*gr", sua.ul,konsep
r3
:qx.f,ffiffiffin
budayayang luhur menujuemansipasi.Kealpaankita dalam memamerkanmurahnyaupah bumh Indonesia sebagaisuatu comporartveadvantage,terutamaterhadapinvestorasing,baik menyangkut masuknyarnodalmerekamaupun ekspor TKw kita, bertentangan dengankonsepbudayaini, berlawanande_ngancita-citaproklamasimenujukemuliaanharkatdan martabat bangsaMungkin tidakakanterbayang olehkita semuapada awal kemerdekaan kita, bahwakemajuanbesar'yangtelah kita capaisetelahsekianlamamerdekaini, belummemampukan kita untuk merealisasiupahbagr sebagianbesarburuh kita di atas ataupunsamadenganKFM. 3) Itulah sebabnya di berbagaikesempatan saya menyampaikan pandangansaya mengenairestrukturisasidan reorientasi dalam pembangunan ekonomikita. untuk itu, antaralain, pembangunansektor informal menjadi mutlak perlu. Go Public dan Pemitikan Saham oleh Koperasi Mengenaigo public, Kepala Negara melihatnyarebih pada mobilisasi danadanamasyarakatdaripada partisipasi menyeluruh,karenahanyaorang-orangyang mempunyaiuang lebih saja yang dapat ikut dalamkegiatan gopubtic in. seperti sayakemukakanbeberapa wakruyanglalu (swra Pembaruan),ingrn sayaulangi lagi di sini, pemilikan saham oleh masyarakatluas melalui go public memang dapat mengurangikonsentrasikekuatanekonomi. Tetapi kalau rakyat
3) UUD 1945menyatakanbahwa'hegara melindungi segenapbangsaIndonesia...". PerlindunganterhadapTKW kita di luarnegeri mutlakharus dilalarkan,Atase TenagaKerja kita yang harusmemegangpaspor TKW kita bukan majikan mereka di luarnegeri itu.
t4'
masih lemah,go public hanya akan membawakita kepadapemilikan saham oleh si pemilik modal saja. Go public di Indonesia saat ini, cukup memberi dampak positif untuk mendorong lerak investasi,tetapi untuk tugas restrukturisasiekonomi hal itu masihjauh dari cukup, masih merupakanrestrukturisasi parsial.Go public yang lebih komprehensifharuslebih selektif, diarahkan kepada kelompok-kelompok pendukung (usahakecil) yang terkait. Go public ini perlu dikaitkan dengan danrnengutamakankoperasi,baik koperasi karyawanaau koperasiterknit, yangmenyangkutketerkaitanproduksi, distribwi ataupunteritori. Go public perusahaanrokok harusmengutamakan koperasi (KUD) petani cengkeh dan koperasi petani tembakau.Go public perusahaanjarnu hams menguamakan koperasi petani kencur dan jahe. Go pubtic pabrik semenharus mengutamakanmasyarakat sekitar pabrik yang kena debunya (territorial commonbond) atau mengutamakan perusahaan dan koperasipedagangbangunan.Go public perusahaan terigu harusmengutamakanperusahaanroti dan koperasi tukang roti. Go public perusahaanminyak goreng hanrs mengutamakan koperasipetani kelapa dan seterusnya, dan seterusnya.Itu semua dilakukan setelah karyawan atau koperasi karyawan diberi kesempatanlebih dulu sesuai dengan kemampuannyamembeli saham.Dengankatalain go pubtic in mengandung dimensi pemilikan saham oleh karyawan dan koperasi terkait. i Koperasi Membangun Rakyat Lemah Pembangunanharuslangsungmelibatkan rakyat dan mengikutsertakan rakyat, karena rakyat itulah yang kita bangun. Pembangunanyang memisahkanatau menggeserrakyat akan membuat pembangunanitu eksklusif dan terkucil, akhirnya
r5
_-qffi
rakyat akan menjadipenonton,memisahkan diri dad proses peinbangunan, disosiatif,anti panisipasiatau memusuhinya. Memang koperasiseringdinilai negarif,dituduh lamban tumbuh, tidak efisien,tidak profesional,makansubsidi dan sebagainya, dan sebagainya.Bagi sebagian koperasi,hal ini ' benar,dan merupakanfakta.Tetapi kita musti ingat,bukanha' nya masalahkurangditerapkannyasuatukebijaksanaansebagai salah satusebab-musababnya, tapi lebihpenting dari itu adalahkemampuanmengenalapa sebenarnyahakikatpembinaan koperasiitu ? Yang kita binaadalahrakyatyanglemah, rakyat yang masihbelum terdidikcukup,rakyatyangmasih terbelakang secarasosial-kultural ataupunsosial-ekonomi. Rakyat itulah yang menjadimasalahsentralnya. Rakyatkita yang sedemikianinilah yang haruskita bangun.Kitatidak menganak-emaskan KIJD, tetapikita menganak-emaskan rakyatyang masihlemahdanbelummajuitu.Kelemahan danketerbelakangan rakyat itulah yang menjadi sebab-musabab lambannya perkembangan koperasi.oleh karenaitu UUD L94smelalui Pemerintah"turun-tangan" untukmembangun rakyat. Kondisi PT danBUMN tidaklahdemikian,olehkarenaitu padasektor swastadan bukan temparnya untukdibandingkan. BUMN berkecimpung manusia-manusia dengankadarkemampuanyangberbeda.Dalam swasradanBUMN tidak mengenal kelemahan-kelemahan mengenaikemampuanrakyat sepertisaya kemukakandi atas.Kalau pemerintahdan DEKOPIN telah bekerjakeras bagr terwujudnyakemakmuran rakyat,apayang telahdilakukanoleh swastadan BUMN bagi rakyat (bagi pemerataan?).Sudahmemadaikah? Ataukahmasihpulasekedar merupakanangan-angan?
r6
Tidak semua koperasi jelek, banyak pula yang baik, ridak sedikit KUD yang maju. Membangunkoperasi sehanrsnya identik dengan membangunrakyat kecil. Unnrk membangun rakyat melalui koperasi memerlukanpersiapansosial, persiapan organisasi dan persiapaninfra-strukturallainnya. Membangun manusia Indonesiajauh lebih sulit dari membangunekonomi Indonesia.Dan mari kita tegaskandi sini, yang kita bangun memanglah rakyat itu. Kita membangunekonomi atau GDp tidak terlepas dari rujuan utama membangunrakya! bangsa dan negara-sekaliguspulalahsayategaskanbahwasesuaiUUD 1945, semuapelaku ekonomi, baik swasta, BUMN maupun koperasi,berkewajiban menyelenggarakan demokrasiekorwmi, berkewajiban melaksanakanTrilogi pembangunctn, aninya tidak benar swasta dan BUMN hanyaberurusandengan pertumbuhan dan koperasi berurusandengan pemerahan. Ketiganya berurusan dengan keduanyaifu, mencapai',pemerataan melalui pertumbuhan" atau mencapai"pernrmbuhanmelalui pemerataan". Mengenai kerjasama anftua ketiga pelaku ekonomi yang kita dambakansemuaitu (sepeni dicita-citakan oleh uu No. l/ Tahun 1987), dapat saja dikemukakan demikian: Ketiga pelaku ekonomi terikat pada demokrasiekonomi. Tidak saja koperasi, tetapi swastadanBUMN juga sama-samasepenuhnya commited pada demokrasi ekonomi. Masing-masingketiqanya ibarat pecahan, dapar dijumrahkannyaapabila,penyebp*ru sama.Penyebutitu adalah demokrasiekonomi Pasal 33 LJ..D 1945. Jadi salah sanr bentuk kerjasamaantaraketiga pelaku eko_ nomi itu adalahpemilikan salwrn oleh koperasi, baik koperasi karyawan atuu koperasi-koperasiterkait. Bentuk kerjas,ama lain
t7
7
adatahbenrukkcterkaitar, d mana antaraBapak-Angkatbekerjasama dengan Anak-Angkat berdasarkepentingan bersama, dalam prinsip duduk sirmarendah berdiri sama ringgi. Hal ini tidak mudah, bahkan kadang-kadangterpikir sebagai flonsqns. Dapat dibayangkan betapa sulitnya dalam kegiatan ekonomi yang sering penuh kerakusan ini, mereka dapat menerima 'kesamaan derajat". Emansipasi adalahperjuangan,bukan belas kasihan.Terlalu besarrisiko bagi kita jika suaru dalam pembangunan bangsa(nationbuilding) nasib si kecil dan lemah kita serahkankepadaharapanakan adanyaitikad baik dari yang besar.Nasib si kecil harusrerapmenjaditanggungiawabnegara/ Pemerintah,dalam suatu struktur sertasistemhukum yangmendukung. Penutup Sebagaipenutupperlu sayatekankan lagi, bahwapemilikan sahamperusahaanoleh koperasibukanlahancamfln bagi swasta tetapi adalah tawaran partnership dan sekaligus tawaranpartisipasi.Keresahantidak perlu terjadi,ridak adayangdirebut arau -dirampok" oleh koperasi.Di USA, EmployeeStock Ownership Program(ESOP)telah lama dilaksanakandan telah makin populer karenamempakaninsentif dan mendorong motivasi kerja bagr buruh.Di Indonesia,berdasarpaham demokrasiekonomi, pemilikan sahamoleh karyawan/koperasikaryawan di samping sebagai insentif, juga menrpakan hak karyawan sebagai partisipan pembangunan. Saya kira apayang saya sampaikansecaftl tenulis ini jauh dari lengkap unruk menanggapi sebagian kecil' .dari pidato KepalaNegaratanggal 4 Januari 1990yanglalu itu. Sayaakui, waktunya terlalu singkat untuk mengganti topik makalah ini. 18
Di sana-sinibanyaklobang,dan hanyadapat diisi dengandiskusi dan tanya-jawab. Moga-moga.sasaran seminar yangbertema "KerjasamaAntara swasta dan Koperasi" ini tercapai. Semarang,6 Januari 1990
02 Terobos.2,S.SES.MAC. 90.
l9
