SAMBUTAN BUPATI SLEMAN PADA ACARA PENERIMAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN PESERTA DIKLAT PERANCANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENKUMHAM DI KABUPATEN SLEMAN TANGGAL : 1 JULI 2014
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati : Bapak/Ibu Pimpinan dan Peserta praktek kerja lapangan, Para Narasumber serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur ke hadirat Tuham YME, pada hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi pada acara ini dalam keadaan sehat wal afiat. Pertama-tama saya atas nama seluruh jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Sleman maupun atas nama pribadi mengucapkan Selamat Datang di Kabupaten Sleman kepada Bapak/Ibu dari Diklat Kemenkumham. Kami merasa sangat
1
termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi dengan kunjungan Bapak dan Ibu ini. Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu kabupaten di DIY, yang berada di bagian hulu. Luas wilayah Kabupaten Sleman mencapai 57.482 ha atau 18% dari luas wilayah DIY, dan secara administratif terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa dan 1.212 padukuhan. Saat ini, jumlah penduduk Sleman pada tahun 2013 mencapai 1.037.325 jiwa. Untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2014, APBD Kabupaten Sleman untuk belanja sebesar Rp. 1,924 Trilyun, dengan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 383 Milyar. Hadirin yang berbahagia, Salah satu tuntutan dalam pelaksanaan clean and good governance adalah pelayanan yang cepat, tepat dan transparan. Salah satu kebijakan di bidang telekomunikasi seluler yang ditempuh adalah pengaturan dalam hal pembangunan menara telekomunikasi seluler. Pemkab Sleman telah menerbitkan Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler dan Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler. Sedangkan untuk retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telkom dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum, Pemkab Sleman telah menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 2
Diterbitkannya kedua Perda ini juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan menara. Dalam peraturan ini, masyarakat dilibatkan dalam pemberian persetujuan pendirian bangunan menara di lingkungannya. Selanjutnya dalam kurun
waktu
10
tahun
masyarakat
diberikan
hak
untuk
mengevaluasi kembali atas persetujuan yang telah diberikan. Hal ini dilakukan agar izin pembangunan menara tidak lagi dijadikan justifikasi bagi pemilik bangunan menara dalam membatasi hakhak masyarakat dalam melakukan evaluasi. Selain itu, dalam hal penataan ruang dan wilayah, Kabupaten Sleman telah menetapkan Perda No.12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 20112031. Sebelumnya Perda nomor 23 tahun1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Daerah Tk. II Kabupaten Sleman telah habis masa berlakunya yaitu sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 lalu. Setelah berkonsultasi dengan Dirjen Penataan Ruang Departemen PU Pada tahun 2008 kemudian kami melakukan Penyusunan
RTRW
Kabupaten
Sleman
2009-2028
yang
disesuaikan dengan UU No, 26/2007, melalui bantuan teknis Penyusunan Tata Ruang Wilayah yang di laksanakan oleh Dinas Kimpraswil DIY.
3
Pada tahun 2009 kami menerima Dokumen Rencana, Album Peta, Executive Summary, serta Draft Perda yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses legal drafting. Namun pada saat yang sama beberapa aturan yang baru sebagai petunjuk teknis UU 26/2007 dikeluarkan sehingga kami juga
melakukan beberapa
penyesuaian. Kemudian kami menerbitkan Keputusan Bupati tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sleman No. 140/Kep.KDH/A/2010, tertanggal 6 April 2010. Pada awal November 2010 terjadi erupsi Merapi. Bencana ini mengharuskan kami untuk melakukan penyusunan ulang terhadap materi teknis dan legal drafting, terutama yang berkaitan dengan keluarnya Peta KRB pada bulan Desember 2010. Baru kemudian pada akhir Januari 2011, keluar Peta KRB yang baru sehingga perlu dilakukan penyesuaian peta dan rencana kawasan lindung. Akhirnya pada bulan April 2011 lalu kami memulai kembali proses
penyusunan
legal
drafting
berdasarkan
perubahan-
perubahan yang terjadi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Persetujuan Substansi atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman 2011-2031 diberikan oleh Kementrian PU tertanggal 7 Oktober 2011. Kemudian Raperda tersebut ditetapkan pada tangal 10 Agustus 2012 dengan nama Perda nomor 12 tahun 4
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2031. Kami sampaikan bahwa Perda tentang RTRW Kabupaten Sleman 2011-2031 mencakup materi tentang profil wilayah Kabupaten Sleman, isu-isu strategis pengembangan wilayah yaitu mengenai ancaman bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung
ketahanan
pangan,
perumahan
dan
permukiman,
prasarana dan sarana wilayah serta pengembangan investasi. Hadirin yang berbahagia, Sebagai wilayah hulu Propinsi DIY yang berada di lereng Merapi, Kabupaten Sleman merupakan daerah resapan air dan sumber air bersih bagi wilayah DIY dan sekitarnya. Kondisi tersebut mengakibatkan semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Sleman
secara
langsung
mempengaruhi
pertumbuhan
kabupaten/kota yang wilayahnya berada di bawah Kabupaten Sleman. Di sisi yang lain, sebagai kabupaten yang memiliki perkembangan pemukiman yang tinggi, Sleman juga dihadapkan pada tantangan untuk mengelola persampahan dengan baik. Persampahan bisa dianggap sebagai potensi apabila dikelola secara profesional. Namun bisa juga menjadi masalah bila tidak mampu mengelolanya. Secara umum pengelolaan persampahan di Kabupaten Sleman dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah pedesaan dan 5
perkotaan. Pengelolaan sampah di pedesaan adalah lebih diarahkan pada swadaya masyarakat. Artinya masyarakatlah yang mengelola sampahnya sendiri. Asumsinya yaitu bahwa lahan di pedesaan adalah masih cukup luas sehingga mampu digunakan untuk mengolah sampah yang ada. Sedangkan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan dilakukan dengan menyelenggarakan pelayanan
pengangkutan
sampah
berdasarkan
permintaan
dikarenakan lahan yang ada di perkotaan adalah sangat terbatas. Pemkab
Sleman
juga
mengembangkan
program
pengelolaan sampah mandiri di tingkat padukuhan. Saat ini setidaknya terdapat 10 dusun sebagai embrio pengembangan dusun pengelola sampah mandiri di Sleman. Pengembangan pengelolaan sampah mandiri ini merupakan tindak lanjut dari embrio pengelolaan sampah secara mandiri di dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Selanjutnya kami silakan Ibu dan Bapak peserta PKL untuk berdialog langsung dengan para narasumber. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Sleman, 1 Juli 2014 Bupati Sleman Sri Purnomo 6
