KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE ( TOR ) TAHUN ANGGARAN 2015 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (1.10.1.20.00.00.00.) Budaya Administrasi Kependudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (1.10.1.20.00.00.00.000)
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang a. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan dan pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diarahkan untuk mewujudkan komitmen Budaya Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena terkait dengan kepastian hukum (pengakuan negara) terhadap status kependudukan/ warga negara seseorang, implikasi dan relasinya mengenai, misal : kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), mutasi domisili penduduk dan lain sebagainya. Satu hal vital untuk menghasilkan data penduduk yang akurat dan mutakhir merupakan pelaksanaan dari pelayanan administrasi kependudukan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan pengambilan keputusan sesuai kebutuhan. Data penduduk yang menyangkut penduduk dengan berbagai karakteristiknya merupakan salah satu data pokok yang amat diperlukan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan di segala bidang, misalnya : data pemilih Pemilu, kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan lain-lain. Setiap bidang pembangunan membutuhkan karakteristik pokok penduduk yang rinci seperti : susunan umur, persebaran penduduk, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah tentu data yang tersedia haruslah akurat, lengkap dan mutakhir dengan sistem pelaksanaan yang berkesinambungan, dan akurat. Hal ini dapat diperoleh melalui pelaksanaan SIAK secara terpadu. b. Sampai saat ini belum terwujud database kependudukan yang realiable dan valid (nyata dan akurat), karena pelaksanaan SIAK nasional secara real time on-line belum optimal. Sekarang ini 505 Kabupaten/Kota se-Indonesia sedang dilakukan konsolidasi database kependudukan secara intensif dengan data center di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Pelaksanaan KTP elektronik secara nasional, untuk terbangun database kependudukan nasional pada tahun 2014. c. Tiga Wujud Kebudayaan menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat (1979: 186-187). Pertama wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, atau norma. Kedua wujud kebudayaan sebagai aktifitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. Ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud pertama berbentuk abstrak, sehingga tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan. Wujud ini terdapat di dalam pikiran masyarakat. Ide atau gagasan banyak hidup bersama dengan masyarakat. Gagasan itu selalu berkaitan dan tidak bisa lepas antara yang satu dengan yang lainnya. PROPOSAL-SUBAG-DATINFODUK_18Agustus2014_BudayaAdminduk
Keterkaitan antara setiap gagasan ini disebut sistem. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kata „adat‟ dalam bahasa Indonesia adalah kata yang sepadan untuk menggambarkan wujud kebudayaan pertama yang berupa ide atau gagasan ini. Sedangkan untuk bentuk jamaknya disebut dengan adat istiadat (1979: 187). Wujud kebudayaan yang kedua disebut dengan sistem sosial (Koentjaraningrat, 1979: 187). Sistem sosial dijelaskan Koentjaraningrat sebagai keseluruhan aktifitas manusia atau segala bentuk tindakan manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Aktifitas ini dilakukan setiap waktu dan membentuk pola-pola tertentu berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tindakan-tindakan yang memiliki pola tersebut disebut sebagai sistem sosial oleh Koentjaraningrat. Sistem sosial berbentuk kongkrit karena bisa dilihat pola-pola tindakannya dengan indra penglihatan. Kemudian wujud ketiga kebudayaan disebut dengan kebudayaan fisik (Koentjaraningrat, 1979: 188). Wujud kebudayaan ini bersifat konkret karena merupakan benda-benda dari segala hasil ciptaan, karya, tindakan, aktivitas, atau perbuatan manusia dalam masyarakat. d. Sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan Administrasi Kependudukan belum terbentuk Budaya Administrasi Kependudukan yang masif terdapat pada hampir semua lapisan masyarakat di Indonesia pada umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya. e. Pada Pasal 58 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan : 1) Pelayanan publik; 2) Perencanaan pembangunan; 3) Alokasi anggaran; 4) Pembangunan demokrasi; dan 5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. f. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Penjelasan Pasal 2 huruf c, bahwa yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah adanya pengakuan, penghargaan, dan persamaan hak asasi manusia secara universal. Penjelasan Pasal 2 huruf e, bahwa yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum. Kemudian pada Penjelasan Pasal 2 huruf f, bahwa yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah pengaturan mengenai Keistimewaan DIY harus sekaligus melayani kepentingan Indonesia, dan sebaliknya. g. Untuk menjamin akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan, pelaksanaan SIAK perlu penetapan kebijakan secara integral, terstruktur, sistematis dan masif bersifat nasional, baik dari data center Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kabupaten/Kota, kecamatan sampai dengan desa/kelurahan. 2. Maksud dan Tujuan Maksud Optimalisasi kualitas jaringan komunikasi database kependudukan, dan sumber daya Implementasi Aplikasi SIAK Desa/Kelurahan bagi Petugas Registrasi Desa/ Kelurahan, serta proses internalisasi Budaya Administrasi Kependudukan agar PROPOSAL-SUBAG-DATINFODUK_18Agustus2014_BudayaAdminduk
berkontribusi untuk keakuratan pengolahan data agregat kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan Ketersediaan database dan data agregat kependudukan yang valid dan up to date (akurat dan terkini) yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Pemilu, akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat, dengan melalui : 1) Sinergitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam jaringan komunikasi database (data agregat) kependudukan. 2) Terlaksananya optimalisasi sumber daya Implementasi Aplikasi SIAK Desa/Kelurahan bagi Petugas Registrasi Desa/ Kelurahan, dan percepatan internalisasi Budaya Administrasi Kependudukan di DIY. 3. Dasar Hukum 1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013; 3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 6) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 7) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 11) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 12) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 13) Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan.
PROPOSAL-SUBAG-DATINFODUK_18Agustus2014_BudayaAdminduk
B. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Kegiatan a. Optimalisasi jaringan komunikasi database kependudukan Desa/Kelurahan dalam kerangka Budaya Administrasi Kependudukan di DIY. b. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Wawasan Sumber Daya bagi Petugas Registrasi Desa/Kelurahan mengenai Implementasi Aplikasi SIAK Desa/Kelurahan dalam kerangka Budaya Administrasi Kependudukan di DIY. c. Koordinasi, fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi Implementasi Aplikasi SIAK Desa/Kelurahan dalam kerangka Budaya Administrasi Kependudukan di DIY. d. Internalisasi Budaya Administrasi Kependudukan melalui workshop untuk menghasilkan modul “Simulasi Administrasi Kependudukan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat” di DIY. 2. Waktu dan Tempat a. Optimalisasi jaringan komunikasi database kependudukan Desa/Kelurahan di DIY, pada Tahun Anggaran 2015. b. Penyelenggaraan Bimtek wawasan sumber daya bagi 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Petugas Registrasi Desa/Kelurahan mengenai Implementasi Aplikasi SIAK Desa/Kelurahan di DIY, per-angkatan berlangsung 2 (dua) hari diikuti 30 peserta, pada Tahun Anggaran 2015. c. Koordinasi, fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi implementasi Aplikasi SIAK Desa/Kelurahan di DIY, pada Tahun Anggaran 2015. d. Internalisasi Budaya Administrasi Kependudukan melalui workshop untuk menghasilkan modul “Simulasi Administrasi Kependudukan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat” di DIY, pada Tahun Anggaran 2015. 3. Biaya Rp. ......................... (terbilang : .................................................................. rupiah), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, rincian selengkapnya terlampir. 4. Indikator Keberhasilan Keluaran : 1) Optimalisasi jaringan komunikasi database kependudukan Desa/Kelurahan dalam kerangka Budaya Administrasi Kependudukan di DIY, pada Tahun Anggaran 2015. 2) Penyelenggaraan Bimtek wawasan sumber daya bagi 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Petugas Registrasi Desa/ Kelurahan mengenai Implementasi Aplikasi SIAK Desa/ Kelurahan dalam kerangka Budaya Administrasi Kependudukan di DIY, pada Tahun Anggaran 2015. 3) Koordinasi, fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi Implementasi Aplikasi SIAK Desa/Kelurahan dalam kerangka Budaya Administrasi Kependudukan di DIY, pada Tahun Anggaran 2015. 4) Terselenggaranya Workshop untuk menghasilkan modul “Simulasi Administrasi Kependudukan bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat” di DIY, pada Tahun Anggaran 2015. Hasil : 1) Terlancarkan jaringan komunikasi database kependudukan Desa/Kelurahan dalam kerangka Budaya Administrasi Kependudukan di DIY. 2) Optimalisasi Petugas Registrasi Desa/Kelurahan dan meningkatkan kemampuan mengoperasionalkan Aplikasi SIAK Desa/Kelurahan, dalam kerangka Budaya Administrasi Kependudukan di DIY. PROPOSAL-SUBAG-DATINFODUK_18Agustus2014_BudayaAdminduk
3) Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (data agregat) Desa/Kelurahan berkontribusi keakuratan data agregat kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta. 4) Terwujudnya proses percepatan internalisasi Budaya Administrasi Kependudukan melalui terselenggaranya workshop untuk menghasilkan modul “Simulasi Administrasi Kependudukan bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat” di DIY. Manfaat : Tertingkatkan kualitas Implementasi SIAK khususnya data agregat di Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan percepatan internalisasi Budaya Administrasi Kependudukan dengan terselenggaranya Workshop untuk menghasilkan modul “Simulasi Administrasi Kependudukan bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat” di DIY. Dampak : Budaya Administrasi Kependudukan meningkatkan kualitas dan kuantitas data/ informasi kependudukan yang valid (akurat) dan up to date (terkini) sehingga setiap perencanaan/ kebijakan publik dapat terwujud secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu di Daerah Istimewa Yogyakarta. C. PROGRAM DAN KEGIATAN MENDUKUNG MISI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( RPJMD 2009 – 2014 ) 1. Tercantum pada Misi Ketiga : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance, dengan sasaran : 1) 2) 3) 4)
Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Terwujudnya kesetaraan gender, keadilan dan kepastian hukum. Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.
2. Program Prioritas Pencapaian misi ketiga dilakukan melalui program prioritas dari masing-masing urusan sebagaimana tercantum pada huruf f, yaitu : Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan. D. PENUTUP Demikian proposal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan/pedoman untuk tindak lanjut pelaksanaan sebagaimana mestinya. Yogyakarta, Agustus 2014 a.n. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Bagian Kependudukan
Drs. SUDEWO NIP : 195812121986031023
PROPOSAL-SUBAG-DATINFODUK_18Agustus2014_BudayaAdminduk
