TERM OF REFERENCE PEREKONOMIAN AWARDS 2016 Lomba In-Depth Reporting Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi I - XIII “Mencari Jalan Keluar Dari Pusaran Perlambatan Ekonomi Global” A. Latar Belakang Sejak 9 September 2015 hingga Agustus 2016 pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), telah mengeluarkan 13 (tiga belas) Paket Kebijakan Ekonomi sebagai respon cepat atas situasi ekonomi global yang sedang melambat dan turunnya nilai rupiah. Dengan mengeluarkan paket kebijakan melalui deregulasi, debirokratisasi dan insentif fiskal, pemerintah berharap perekonomian nasional mampu bertahan, bahkan keluar dari pusaran perlambatan ekonomi global. Salah satunya adalah mendorong tumbuhnya industri nasional agar memiliki daya saing, tidak hanya di pasar dalam negeri tapi juga di tingkat internasional. Juga mendorong pelaku usaha di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tumbuh dan berkembang menjadi besar. Daya saing perekonomian nasional memang perlu digenjot, apalagi Indonesia sudah memasuki pasar bebas ASEAN dan berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara lain. Persaingan antarnegara semakin ketat dengan standar mutu produk dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kian tinggi. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi itulah, pemerintah lantas memberikan kemudahan perizinan investasi, berbagai kemudahan dan fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus, insentif pajak bagi industri padat karya, akses kredit dengan bunga rendah bagi UMKM, menurunkan dwelling time dan lain-lain. Ada ratusan peraturan yang harus dibuat atau direvisi dalam Paket Kebijakan Ekonomi ini, baik di tingkat presidensial (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden) maupun di tingkat kementerian/lembaga. Prosedur yang sebelumnya berbelit juga disederhanakan. Begitu pula Peratutan Daerah - Peraturan Daerah yang tak sejalan dengan semangat deregulasi/debirokratisasi dan bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, dinyatakan tak berlaku lagi. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tidak boleh lagi ada instansi pemerintah, baik di tingkat kementerian maupun lembaga, serta pemerintah daerah yang mempersulit warganya. Efisiensi harus dijalankan di semua lini: perizinan dan prosedur harus menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Standar ini berlaku nasional, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Intinya, dalam situasi yang sedang sulit seperti sekarang, pemerintah berupaya keras memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang hendak berbisnis. Namun, sebagaimana ditegaskan Presiden, sebagus apa pun kebijakan yang dibuat, akan tak berguna kalau pelaksanaan (implementasi) di lapangan tidak berubah. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, yang paling penting adalah kegiatan usaha mereka difasilitasi, dipermudah, kian efisien, dengan prosedur yang lebih sederhana. Bukan sebaliknya: dipersulit, diperlama, apalagi diperas.
Pemerintah sebenarnya sudah memiliki mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan deregulasi. Misalnya melalui forum Public Privat Consultation, klinik, pengaduan dan sebagainya. Bahkan Presiden juga memerintahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi. Tapi itu tidak cukup. Butuh peran masyarakat untuk melihat dan mengawasi secara langsung pelaksanaan berbagai Paket Kebijakan Ekonomi itu di lapangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan atau masih banyak kendala di lapangan. Media massa sebagai salah satu representasi suara publik mampu melakukan penyelidikan di lapangan dan mempublikasikan temuannya kepada khalayak dan pemerintah bisa memakai temuan itu sebagai salah satu alat pemantauan kebijakan. B. Tujuan Kegiatan “Perekonomian Awards 2016 - Lomba In-Depth Reporting Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi I-XIII ini bertujuan untuk memperoleh gambaran riil pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di lapangan beserta berbagai tantangannya di lapangan. C. Tema Kegiatan ini mengambil tema “Mencari Jalan Keluar dari Pusaran Perlambatan Ekonomi Global”. D. Topik Setiap peserta boleh memilih 1 (satu) atau lebih isi Paket Kebijakan Ekonomi I – XIII sebagai topik liputan. E. Syarat dan Ketentuan Umum 1. Terbuka untuk semua jenis media massa (Majalah, Koran, TV, Radio, Digital/Online) yang terdaftar di Dewan Pers. 2. Cerita harus disusun dalam bentuk (news) features, bukan straight news/hard news atau talkshow. 3. Setiap peserta (perorangan atau tim) hanya boleh mengirimkan 1 (satu) karya. Satu kantor media massa boleh mengirimkan lebih dari 1 (satu) karya sepanjang dibuat oleh orang atau tim yang berbeda. 4. Karya yang dimaksud adalah karya yang dipublikasikan dalam kurun waktu 1 Januari – 30 November 2016. 5. Karya dibuat dalam bahasa Indonesia. 6. Karya tidak sedang diikutsertakan dalam perlombaan lain. 7. Hak untuk mempublikasi karya tersebut ada di penyelenggara kompetisi, dengan hak cipta tetap pada peserta lomba. 8. Karya yang tidak sesuai dengan persyaratan tidak akan disertakan dalam proses penjurian. 9. Keputusan juri mengikat, tidak dapat diganggu gugat. 10. Peserta lomba tidak dipungut biaya (gratis).
F. Pengiriman Karya 1. Ketentuan teknis untuk kategori media cetak dan digital/online: a. Disimpan dalam format .doc | A4 | Times New Roman | 12 | Line Spacing 1,5 | Justify (Rata Kanan-Kiri) | Margins 3 untuk atas,bawah,kiri,kanan. b. 1-2 halaman. 2. Ketentuan teknis untuk kategori media penyiaran (TV dan Radio) a. File disimpan dalam .mp4 untuk TV, dan .mp3 untuk Radio. 3. Ketentuan teknis untuk kategori foto a. File foto disimpan dalam format .jpg b. Ukuran sisi terpanjang minimal 3000 pixel dan resolusi minimal 300dpi c. Khusus kategori foto, peserta harus memberi keterangan lokasi pengambilan foto dalam formulir pendaftaran. d. Foto tidak mengandung unsur SARA. e. Karya foto bukan merupakan hasil manipulasi digital, namun editing penyesuaian pencahayaan brightness/contrast/level/curve diperbolehkan. f. Apabila dalam karya foto peserta terdapat subjek manusia atau properti milik pihak lain dan menimbulkan protes, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. 4. Karya dikirim dalam bentuk softcopy dan hardcopy. 5. Ketentuan pengiriman karya dalam bentuk softcopy: - Karya dikirim via email ke
[email protected], dengan WAJIB melampirkan formulir pendaftaran dan surat penyataan yang dapat diunduh di website www.ekon.go.id - Selain itu, juga harus disertai lampiran hasil scan surat pengantar dari instansi media masing-masing yang sudah ditandatangani. - Judul File dan Subject Email harus ditulis dalam format berikut: Untuk perorangan: Kategori_Nama_Media_Judul Tulisan/Foto/Audio/Video Untuk tim: Kategori_Nama Ketua Tim_Media_Judul Tulisan/Foto/Audio/Video - Batas pengumpulan karya dalam bentuk softcopy (via email) adalah pada Rabu, 30 November 2016, pukul 23.59 WIB. 6. Ketentuan pengiriman karya dalam bentuk hardcopy: - Karya dikirim via POS atau Jasa Pengiriman lainnya. - Setiap peserta wajib mengirimkan 5 (lima) hard copy karya tulisan tersebut. Khusus untuk TV dan radio, juga wajib menyertakan 5 (lima) script (naskah) yang dilombakan plus CD/DVD. - Seluruh berkas karya yang dikirimkan harus disertai surat pengantar yang ditandatangani, fotokopi ID Pers yang masih berlaku, Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan yang dapat diunduh di website www.ekon.go.id - Batas pengumpulan karya dalam bentuk hardcopy adalah pada hari Rabu, 30 November 2016 pukul 16.00 WIB. - Berkas hardcopy karya dikirimkan kepada: Panitia Perekonomian Awards 2016 c.q Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Ali Wardhana Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 10710 Jakarta Pusat
G. Pengumuman Pemenang Pemenang akan diumumkan dalam sebuah acara penganugerahan pada bulan Desember 2016 di Kantor Kemenko Perekonomian. H. Pemenang Dewan juri akan memilih 1 (satu) karya terbaik dari masing-masing kategori media: 1. Cetak (majalah, koran, tabloid) bisnis dan ekonomi 2. Cetak (majalah, koran, tabloid) umum 3. Penyiaran (TV/ radio) 4. Digital/online media 5. Foto Dewan juri juga akan memilih 1 (satu) pemenang Grand Prize atau Juara Umum di antara para pemenang. I.
Kriteria Penilaian Adapun kriteria penilaian “Perekonomian Awards 2016 - Lomba In-Depth Reporting Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi I-XIII, sebagai berikut: 1. Orisinalitas karya dan sesuai tema 2. Kompleksitas liputan (observasi lapangan, penelusuran masalah, tingkat kesulitan) 3. Kelengkapan laporan (jumlah dan kualitas narasumber, foto/footage/soundbite peristiwa, dokumen, temuan) 4. Penyajian (logis, faktual, koherensi, gaya bahasa, narasi, grafis) 5. Kedalaman laporan (riset, data) 6. Khusus untuk kategori foto, penilaian akan lebih didasarkan pada kekuatan pesan dan aspek artistik yang ditampilkan.
J.
Hadiah Hanya ada 1 (satu) pemenang untuk masing-masing kategori yang akan mendapatkan hadiah uang tunai Rp10.000.000,00. Sementara pemenang grand prize, selain mendapatkan hadiah uang tunai juga berhak mendapatkan hadiah peralatan kerja berupa sebuah Laptop. Seluruh pemenang juga akan mendapatkan piagam dari Kemenko Perekonomian.
K. Penyelenggara “Perekonomian Awards 2016 - Lomba In-Depth Reporting Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi I - XIII” diselenggarakan oleh Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Kelompok Kerja I Satuan Tugas Percepatan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat diakses di website www.ekon.go.id, twitter @PerekonomianRI, E-mail
[email protected] atau dapat menghubungi Contact Person (CP), sebagai berikut: Nana : 0857 8298 1993 Dimas : 0813 1668 4319
