Term Of Reference A. Latar belakang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 pascaperubahan mengatur secara tegas bagaimana kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan. Menurut Pasal 22E UUD 1945, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih hampir semua jabatan di level eksekutif dan legislatif. Di mana, pemilihan umum dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD. Bahkan, sejak 2005, melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemilihan umum juga dilaksanakan untuk pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara kuantitatif, setidaknya ada enam jenis jabatan publik yang dipilih melalui pemilu sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dari aspek pengisian jabatan yang akan memimpin cabang kekuasaan tertentu, pemilihan umum dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu : pemilu anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota) dan pemilu eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah). Sedangkan dari segi lingkup penyelenggaraanya, pemilu dapat dikelompokkan menjadi pemilu nasional (Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD) dan pemilu lokal/daerah (kepala daerah dan DPRD). Setelah perubahan UUD 1945, telah dilaksanakan dua kali pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota. Selain itu juga telah dilaksanakan setidaknya dua kali pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk masing-masing propinsi dan kabupaten/kota di lebih kurang 533 daerah otonom. Di mana untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di sebagian daerah juga dilakukan pemilihan ulang atau pemilihan putaran kedua. Apabila semua agenda pemilu tersebut diakumulasikan, rata-rata republik ini menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak dua kali dalam sehari. Di satu sisi, mekanisme pemilihan langsung untuk setiap jabatan publik memberi ruang seluas-luasnya bagi setiap pemilih/rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan siapa orang yang akan diberi mandat menjalankan kekuasaan negara. Di sisi lain, pemilihan langsung yang demikian menimbulkan berbagai efek samping, seperti mahalnya ongkos penyelenggaraan, politik biaya tinggi, konflik antar kelompok kepentingan,
politisasi birokrasi, korupsi, instabilitas dan tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan (terutama untuk tingkat daerah). Akibat berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilukada dalam satu dekade terakhir, muncullah berbagai pendapat agar sistem penyelenggaraan pemilihan umum kembali di evaluasi. Untuk alasan efektifitas sistem presidensial dan efisiensi penyelengggraan, pemilu nasional perlu digabung. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 telah memutuskan,Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Di mana, pemilihan umum serentak dimaksud baru akan dilaksanakan untuk pemilihan umum Tahun 2019. Bagaimana konsep implementasinya, tentu masih harus dibahas lebih lanjut. Demikian juga dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, juga diusulkan untuk diselenggarakan secara serentak. Serentak secara nasional atau mungkin juga serentak untuk beberapa daerah. Hal ini ditujukan untuk mengatasi tingginya biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilukada. Gagasan ini masih terus dibahas dan diperdebatkan dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah. Lebih ekstrim dari itu, dalam draf RUU tersebut, pemerintah bahkan mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikembalikan lagi kepada DPRD, tidak lagi dipilih secara langsung. Sampai saat ini, dinamika tentang sistem dan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada masih terus berlangsung. Untuk pemilu nasional serentak, pada level gagasan barangkali berbagai pihak tentunya tidak keberatan dengan apa yang telah diputus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUUXI/2013. Hanya saja, karena ada mandat untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka gagasan terkait arah perubahan juga perlu dibahas secara lebih mendalam oleh para pakar baik pakar hukum tata negara maupun pakar dalam bidang pemilihan umum. Adapun untuk pemilukada, pemerintah dan kelompok masyarakat sipil yang konsen untuk isu-isu pemilu masih berbeda pendapat terkait jalan keluar atas berbagai persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilukada. Bahkan kalangan akademisi pun belum satu suara untuk persoalan ini. Agaknya, kaum akademis hanya baru satu kata untuk mengatakan bahwa sistem dan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada masih harus ditata ulang. Untuk memberi ruang terhadap gagasan pembenahan sistem penyelenggaraan pemilu dan pemilukada tersebut, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas bekerjasama dengan Tahir Foundation dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto berinisiatif mempertemukan para pemikir Hukum Tata Negara dan Pemilihan Umum Tanah Air dalam sebuah forum diskusi ilmiah.
Pertemuan tersebut dibingkai dalam satu tema yakni, “Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Penganugerahan Muhammad Yamin Award”. Dalam acara tersebut juga akan diselenggarakan penyerahan penghargaan kepada para pemikir Hukum Tata Negara dan kepada para Penggiat perlindungan nilai-nilai konstitusi di masyarakat. Acara tersebut dinamakan: “Muhammad Yamin Award”. Penggunaan nama Muhammad Yamin sebagai anugerah ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap pemikiran-pemikiran beliau dalam terbentuknya konstitusi negara Republik Indonesia. Sehingga peran serta Muhammad Yamin dalam pembentukan konstitusi menjadi motivasi bagi para penerus pemikir Hukum Tata Negara dan penggiat perlindungan nilai-nilai konstitusi.
B. Tujuan Pelaksanaan Pelaksanaan acara ini bertujuan untuk memperkaya gagasan terkait kajian penyelenggaraan pemilu dan pemilukada di Indonesia. Hasil konferensi ini diharapkan akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam menata sistem dan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada orang-orang dan lembaga yang telah memberikan sumbangsih dalam bidang Hukum Tata Negara dan konstitusi.
C. Rangkaian Kegiatan 1. Konferensi Konferensi ini akan dilaksanakan dengan sejumlah rangkaian kegiatan sebagai berikut : a. Seminar Nasional Seminar ini bertujuan memberikan pandangan umum mengenai kondisi mutakhir ketatanegaraan, khususnya terkait sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tanah air. Seminar akan diawali dengan penyampaian Keynote Speech dengan tema “Pemilu Serentak dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)/Pakar Hukum Tata Negara.
Selanjutnya akan diikuti dengan tiga sesi seminar yang terdiri dari: -
Sesi Pertama membahas tema:“Pemilihan Umum Nasional Serentak” Pembicara: 1. Drs. Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua MPR RI) 2. Prof. Dr. Ramlan Surbakti (Guru Besar Ilmu Politik Unair/Wakil Ketua KPU RI, 2002-2007) 3. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H (Guru Besar Hukum Tata Negara, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas)
-
Sesi Kedua membahas tema:“Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak” Pembicara: 1. Prof. Dr. Johermansyah Johan (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri) 2. Prof. Dr. R. Siti Zuhro (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) 3. Titi Angraini, SH., MH. (Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi)
-
Sesi Ketiga membahas tema:“Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pendanaan Pemilu dan Pemilukada” Pembicara: 1. Husni Kamil Manik, SP (Ketua Komisi Pemilihan Umum RI) 2. Dr. Muhammad(Ketua Badan Pengawas Pemilu RI) 3. Prof. Topo Santoso, SH., Ph.D (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 4. J. Danang Widoyoko (Koordinator Badan Pekerja ICW)
b. Paralel Group Discussion Paralel Group Discussion ini merupakan kelompok peserta yang akan mendalami kajian Hukum Tata Negara dengan tema yang telah ditetapkan panitia. Dimana, masing-masing call paper akan memaparkan pokok-pokok pemikirannya di masing-masing kelompok sesuai tema secara paralel. Adapun tema paralel group discussion adalah sebagai berikut :
Paralel I :Pemilihan Umum Nasional Serentak Sub Tema : 1. Gagasan Pemilihan Umum dalam Perubahan UUD 1945 2. Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak 3. Pemilu Nasional Serentak dan Penguatan Sistem Presidensial 4. Ambang Batas Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Paralel II : Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Sub Tema : 1. Pemilukada dan Titik Berat Otonomi Daerah. 2. Perubahan Sistem Pemilukada : pemilihan langsung vs pemilihan oleh DPRD. 3. Desain Pemilukada Serentak. Paralel III : Kompilasi Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sub Tema : 1. Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. 2. Desain Penegakan dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu dan Pemilukada. Paralel IV : Pendanaan Pemilu dan Pemilukada Sub Tema : 1. Pelaporan dan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu dan Pemilukada. 2. Efisiensi Anggaraan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. c. Peserta Peserta merupakan akademisi, praktisi pemilu, pemerintah, penggiat konstitusi dan pemilu, peneliti, organisasi, mahasiswa dan media sebanyak + 250 orang. Dimana, 40 orang di antaranya merupakan peserta call papers. 2. PenganugerahanMuhammad Yamin Award (MYA) Kegiatan penganugerahan Muhammad Yamin Award akan dilakukan pada malam terakhir pelaksanaan Konferensi. Di mana dalam kegiatan ini akan dilakukan pemberian award kepada tokoh-tokoh yang dinilai memberikan sumbangsih bagi perkembangan pemikiran konstitusi dan pengorbanannya bagi pemajuan nilai-nilai konstitusi, gagasan Pancasila dan UUD 1945. Penyerahan Muhammad Yamin Award akan diawali dengan penyampaian Orasi Konstitusi “Pemikiran Yamin dan Arah Perkembangan Demokrasi Indonesia” oleh Yudi Latif. Di mana, seluruh peserta seminar dan paralel group discussion juga akan mengikuti malam penyerahan Muhammad Yamin Award ini.
3. Napak Tilas dan “City Tour” Pada hari terakhir pelaksanaan kegiatan ini, seluruh peserta akan mengikuti kunjungan wisata di Kota Sawahlunto. Peserta akan mengunjungi tempattempat wisata bersejarah di kota yang dijuluki sebagai Kota Tambang Budaya. Termasuk mengunjungi makam Pahlawan Nasional, Muhammad Yamin di Talawi, Sawahlunto. D. Waktu dan Tempat 1. Konferensi Nasional Isu-Isu Hukum Tata Negara a. Penerimaan dan Seleksi paper peserta Tanggal : 10 Februari s/d 10 April 2014 b. Pelaksanaan Konferensi Tanggal : 29 Mei – 1 Juni 2014 Tempat : Kota Sawahlunto 2. Muhammad Yamin Award a. Seleksi penerima Muhammad Yamin Award Tanggal : 1 Februari s/d 15 Mei 2014 b. Penganugerahan Muhammad Yamin Award dan Malam Kesenian Tanggal : 31 Mei 2014 Tempat : Kota Sawahlunto 3. Napak Tilas dan City Tour Tanggal : 31 Mei 2014 Tempat : Kota Sawahlunto E. Ketentuan Pendaftaran 1. Pendaftaran seminar dan paralel group discussion dilakukan tanggal 9 Februari sampai 20 Maret 2014. 2. Calon peserta call papers mengirimkan abstrak makalah dengan memilih salah satu sub-tema sebagai berikut : a. Gagasan Pemilihan Umum dalam Perubahan UUD 1945 b. Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak c. Pemilu Nasional Serentak dan Penguatan Sistem Presidensial d. Ambang Batas Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) e. Pemilukada dan Titik Berat Otonomi Daerah. f. Perubahan Sistem Pemilukada : pemilihan langsung vs pemilihan oleh DPRD. g. Desain Pemilukada Serentak. h. Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. i. Desain Penegakan dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu dan Pemilukada.
j. Pelaporan dan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu dan Pemilukada. k. Efisiensi Anggaraan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. 3. Abstrak terpilih akan diumumkan pada tanggal 25 Maret 2014 melalui website resmi Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) www.pusako.or.id. 4. Bagi abstrak terpilih selanjutnya diharuskan mengirimkan makalah selambat-lambatnya tanggal 10 April 2014. 5. Makalah terpilih akan diumumkan pada tanggal 17 April 2014 melalui website resmi Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) www.pusako.or.id 6. Empat puluh makalah terpilih akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan makalahnya dalam paralel group discussion. 7. Makalah terpilih, makalah narasumber dan hasil kajian PUSaKO akan diterbitkan dalam satu buku. 8. Bagi yang tidak lolos dalam seleksi 40 makalah terpilih, dapat menjadi peserta non call papers dalam kegiatan konferensi. F. Ketentuan Penulisan Paper 1.
Abstrak Makalah a. Sub tema yang dipilih ditulis pada bagian kanan atas pada halaman pertama abstrak. b. Judul ditulis dengan huruf kapital, bold, centered, maksimum 12 kata. c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia antara 120-300 kata, menggunakan kertas ukuran A4, margin atas 3 cm, bawah 2.5 cm, kiri 3 cm, dan kanan 2.5 cm; Cambria, 12 pt. d. Nama lengkap penulis (tanpa gelar), instansi, nomor telp/HP, dan email di akhir abstrak.
Abstrak dikirim melalui email:
[email protected] 2.
Makalah Lengkap a. Judulditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (center); b. Nama lengkap penulis tanpa gelar dan instansi c. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut: 1. Judul; 2. Nama lengkap penulis; 3. Kata kunci, yang mencerminkan substansi makalah; 4. Pendahuluan; 5. Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan); 6. Penutup; dan 7. Daftar Pustaka d. Menggunakan ukuran A4, margin: atas 3 cm, bawah 2.5 cm, kiri 3 cm, dan kanan 2.5 cm; e. Panjang naskah antara 4.000 s.d. 6.000 kata, tidak termasuk catatan kaki (footnote), spasi 1, huruf Cambria, ukuran 12; f. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 11
g.
h.
i. j.
poin. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah footnote. Ketentuan dalam penulisan catatan kaki (footnote) sebagi berikut: - Emanuel Subangun, Negara Anarkhi, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 64-65. - Tresna, Komentar HIR, Cetakan Ketujuh belas, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 208-9. - Paul Scholten, Struktus Ilmu Hukum, Terjemahan dari De Structure der Rechtswetenschap, Alih bhasa: arief Sidharta, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 7. - “Jumlah BUMN Diciutkan Jadi 50”, Republika, 19 Oktober 2005. - Prijono Tjiptoherijanto,”Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia” http://www.pk.ut.ac.id/jsi, diakses tanggal 2 Januari 2005. Daftar Pustaka ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulisdiletakkan di depan. Contoh: - Asshiddiqie, Jimly, 2005. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, cetakan pertama, Jakarta: Konstitusi Press. - Burchi, Tefano, 1989. “Current Developments and Trends in Water Resources Legislation and Administration”. Paper presented at 3rdConference of the International Association for Water Kaw (AIDA) Alicante, Spain: AIDA, December 11-14. - Anderson, Benedict, 2004. “The Idea of Power in Javanese Culture” dalam Claire Holt, ed., Culture and Politics in Indonesia, Ithaca, N.Y.: Conell University Press. - Jamin. Moh., 2005. “Implikasi Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 1, Juli 2005, Jakarta: Mahkamah Konsitusi. - Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamh Konstitusi. - Republika,”Jumlah BUMN Diciutkan Jadi 50”, 19 Oktober 2005. - Tjiptoherijanto,Prijono. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, http://www.pk.ut.ac.id/jsi, diakses tanggal 2 Januari 2005. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan; Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur :nama lengkap dengan gelar akademik, tempat tugas, riwayat pendidikan formal(S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik.
Makalah dikirim melalui email:
[email protected] G. Ketentuan Akomodasi dan Transportasi 1. Peserta call papers a. Setiap peserta akan mendapatkan penggantian biaya penulisan paper yang besarannya ditentukan panitia. b. Setiap peserta di luar Sumatera Barat akan mendapatkan penggantian tiket penerbangan (PP)dan akomodasi selama pelaksanaan kegiatan, yang besarannya ditentukan oleh panitia.
c. Panitia menyediakan transportasi untuk penjemputan peserta yang berasal dari luar Sumatera Barat, dari Bandara Internasional Minangkabau menuju penginapan dan sebaliknya, sesuai ketentuan: - Penjemputan dari Bandara ke tempat pelaksanaan acara dilakukan dengan menggunakan angkutan darat yang disediakan oleh Panitia. - Penjemputan pada tanggal 29 Mei 2014 dari Bandara dimulai Pukul 11.00-16.00 WIB (di luar jadwal tersebut TIDAK menjadi tanggung jawab panitia). - Pengantaran untuk kepulangan pada tanggal 1 Juni 2014 ke Bandara dimulai pada pukul 08.00-10.00 WIB (di luar jadwal tersebut TIDAK menjadi tanggung jawab panitia), (estimasi waktu perjalanan penginapan ke Bandara ± 3 jam). d. Bagi peserta yang berasal dari luar Sawahlunto dalam Sumatera Barat, langsung menuju lokasi penyelenggaraan kegiatan di Kota Sawahlunto. Panitia menyediakan penggantian transport lokal (PP) dengan besaran yang ditentukan oleh panitia. e. Panitia menyediakan penginapan dengan ketentuan: - Panitia berhak menentukan kamar dan tempat peserta menginap. - Panitia berhak menentukan teman sekamar peserta (sesama laki-laki dan semasa perempuan) - Panitia hanya menjadi fasilitator antara Peserta dan pihak penginapan. Panitia tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan fasilitas penginapan yang disebabkan oleh kelalaian peserta. f. Panitia menyediakan konsumsi bagi peserta selama kegiatan berlangsung. 2. Peserta Non Call Papers a. Panitia hanya menyediakan transportasi untuk penjemputan peserta yang berasal dari luar Sumatera Barat, dari Bandara Internasional Minangkabau menuju penginapan dan sebaliknya, sesuai ketentuan: - Penjemputan dari Bandara ke tempat pelaksanan acara dilakukan dengan menggunakan angkutan darat yang disediakan oleh Panitia. - Penjemputan pada tanggal 29 Mei 2014 dari Bandara dimulai Pukul 11.00-16.00 WIB (di luar jadwal tersebut TIDAK menjadi tanggung jawab panitia). - Pengantaran untuk kepulangan pada tanggal 1 Juni 2014 ke Bandara dimulai pada pukul 08.00-10.00 WIB (di luar jadwal tersebut TIDAK menjadi tanggung jawab panitia), (estimasi waktu perjalanan penginapan ke Bandara ± 3 jam). b. Bagi peserta yang berasal dari luar Sawahlunto dalam Sumatera Barat, langsung menuju lokasi penyelenggaraan kegiatan di Kota Sawahlunto. Panitia menyediakan penggantian transport lokal (PP) dengan besaran yang ditentukan oleh panitia. c. Panitia menyediakan penginapan bagi peserta non call papers dengan ketentuan: - Panitia berhak menentukan kamar dan tempat peserta menginap.
- Panitia berhak menentukan teman sekamar peserta (sesama laki-laki dan semasa perempuan) - Panitia hanya menjadi fasilitator antara Peserta dan pihak penginapan, dimana apabila terjadi kerusakan/penggantian rugi yang disebabkan oleh kelalaian peserta, berada di luar tanggung jawab panitia. d. Panitia menyediakan konsumsi bagi peserta selama kegiatan berlangsung. H. Penutup Demikian Term of Reference ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
