BAB V KESIMPULAN
Sampai saat ini kelima negara pemilik nuklir belum juga bersedia menandatangani Protokol SEANWFZ. Dan dilihat dari usaha ASEAN dalam berbagai jalur diplomasi tersebut masih belum cukup dapat mendorong negara P5. Pada jalur pemerintah ASEAN sudah berupaya keras dalam melakukana negosiasi. Beberapa kali pertemuan secara bersama dengan kelima negara pemilik nuklir sekaligus seperti KTT ASEAN ke-19, 20 dan 21, dan juga pertemuan dua pihak antara ASEAN dan salah satu negara P5. Bahkan ASEAN sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Laut China Selatan dan isu Jaminan Keamanan negatif yang menjadi alasan bagi kelima negara tersebut. yaitu permasalahan cakupan wilayah yang terdapat pada Protokol tersebut. Tiga dari lima negara pemilik nuklir yaitu Amerika Serikat, Rusia dan China merupakan mitra wicara ASEAN sejak lama. Namun dalam beberapa kali pertemuan dalam membahas kemitraan, ketiga negara tersebut hanya menyatakan dukungan terhadap rencana ASEAN dalam menjadikan Asia Tenggara zona bebas senjata nuklir tanpa menjelaskan kapan ketiga negara tersebut bersedia menandatangani Protokol SEANWFZ. Begitu juga dengan Inggris, Perdana Menteri Inggris pada tahun ini datang dan berniat untuk meningkatkan kerjasama dengan ASEAN dan mendukung negara-negara ASEAN untuk membuat kawasan bebas senjata nuklir. Pada jalur pemerintah ini, ASEAN sudah berupaya terus untuk mengingatkan kelima negara pemilik nuklir pada setiap kesempatan pertemuan. Namun dengan adanya kerjasama di bidang lain (selain keamanan), ASEAN tidak dapat menekan
75
terlalu keras kepada kelima negara tersebut. Karena akan berakibat pada hubungan kemitraan diantara ASEAN dan kelima negara tersebut. Sedangkan pada jalur non-pemerintah, terdapat peran professional yang membantu memberikan saran dan opini kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan yang dibuatnya. Terdapat kelompok akademis dan beberapa ahli dibidang keamanan yang berusaha untuk memberikan hasil riset nya berupa saran dan opini kepada pemerintah. Seperti kelompok kajian Global (GFI) yang mengirim surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia agar surat yang berisikan tentang hasil dari kajian tersebut disampaikan kepada forum ASEAN dalam suatu pertemuan. Selain itu juga terdapat Eminent Persons Group (EPG) yang terdiri dari kelompok profesional dari ASEAN dan negara mitra dialognya untuk melakukan kajian, riset dan memberikan laporan pendapat terhadap kebijakan ASEAN dan ketiga negara mitra dialognya. EPG dari ASEAN-Rusia dan ASEAN-Amerika memberikan laporan pada beberapa pertemuan yang berisis tentang penguatan kerjasama keamanan kususnya tindakan Amerika dan Rusia untuk dapat segera memberikan tindak lanjut terhadap Protokol SEANWFZ. Diskusi dan pembicaraan antara kelompok profesional ini memberikan paran penting terhadap pembuatan kebijakan yang akan disepakati kedua belah pihak negara yang terkait. Pada jalur perdagangan, ASEAN sudah sejak lama menjalin hubungan baik dengan kelima negara pemilik nuklir kususnya tiga negara mitra wicaranya dalam sektor perdagangan dan investasi. China, Amerika dan Rusia banyak sekali melakukan perjanjian perdagangan dengan ASEAN seperti TAC, ACFTA, ASEANUS Business Council (ABC) dan forum-forum kerjasama perdagangan lainnya. Sedangkan Inggris dan Perancis walaupun bukan merupakan negara mitra wicara ASEAN, kedua negara ini menjalin kerjasama perdagangan dan investasi yang cukup berpengaruh juga seperti perusahaan minyak dan sektor bahan makanan.
76
Pada beberapa tahun belakangan ini beberapa negara ASEAN menjalin kerjasama proyek pembangunan PLTN dengan Rusia dan Perancis. Proyek tersebut melibatkan pemerintah dan pelaku bisnis. Kelemahan pada jalur ini yaitu pemerintah dan para pelaku bisnis lebih fokus pada keuntungan materi dari pada kepentingan untuk menggunakan kerjasa ini untuk mengarah pada kepentingan politik ASEAN yaitu mendorong kedua negara tersebut untuk menandatangani Protokol SEANWFZ. Selanjutnya pada jalur individu, sejauh ini masyarakat ASEAN saling berinteraksi satu sama lain melalui keikutsertaan dalam kelompok atau gerakan sosial yang menentang eksistensi senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Satu sama lain saling bertukar informasi mengenai efek dari keberadaan nuklir dan melakukan aksi bersama dalam menentang kebijakan pemerintah untuk membangun reaktor nuklir dinegara mereka. Dalam kampanye anti senjata nuklir yang dilakukan masyarakat, mereka juga mengingatkan pemerintah akan perjanjian anti proliferasi nuklir yang mereka sepakati dan perjanjian kawasan bebas senjata nuklir yang sudah di ratifikasi oleh seluruh negara ASEAN. Namun belum semua masyarakat ASEAN memahami pentingnya kawasan bebas senjata nuklir, sehingga belum dapat mengahasilkan suara yang besar untuk menekan pihak-pihat terkait agar dapat merealisasikan SEANWFZ. Pada jalur pendidikan, pelatihan dan penelitian, terdapat banyak sekali peran para pelajar, dosen dan peneliti yang mengkaji tentang pentingnya kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Hasil penelitian dan kajian yang dipublikasikan oleh suatu lembaga penelitian sangat berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dan juga sebagai masukan kepada pemerintah. Keberadaan lembaga penelitian seperti LIPI, CSIS dan keompok-kelompok penelitian yang dibentuk oleh universitas menjadi suatu wadah bagi para peneliti yang ingin menerbitkan hasil penelitiannya. Selain itu pada tahun 2015 terdapat kerjasama pertukaran ahli untuk riset nuklir antara Perancis dan Indonesia. Dan pada September 2016 terdapat forum
77
Russian-ASEAN yang dihadiri oleh pemimpin beberapa universitas di Rusia dan ASEAN untuk membahas kerjasama pendidikan pada bidang energi dan teknologi serta penelitian nuklir. kelemahan pada jalur ini yaitu adanya obyektifitas tertentu dalam suatu penelitian. Sedangkan pada jalur aktivisme, salah satu organisasi masyarakat nonpemerintah yaitu Greenpeace melakukan banyak sekali kegiatan yang menentang keberadaan nuklir. Tidak hanya Greenpeace saja, beberapa kelompok masyarakat dan organisasi lainnya juga bersama-sama melakukan aktivisme seperti penolakan pembangunan PLTN di sejumlah negara ASEAN seperti Indonesia dan Thailand. Di Indonesia, masyarakat yang tergabung pada organisasi lingkungan menolak pembangunan PLTN di Bangka Belitung dan Jepara. Mereka membuat deklarasi penolakan pembangunan reaktor nuklir dan menulis surat terbuka kepada seluruh kepala negara di Asia Tenggara yang berisikan tentang penolakan penggunaan energi nuklir untuk apapun dan meminta kepala negara ASEAN untuk menyampaikannya pada KTT ASEAN ke-19 agar negara pemilik nuklir bersedia menghormati ASEAN sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Kelemahan pada jalur ini yaitu tidak mudah nya menyamakan pendapat antara kelompok yang tergabung dalam aktivisme ini, sehingga dapat menimbulkan konflik diantara mereka sendiri. Pada jalur agama terdapat aksi penolakan senjata nuklir yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama. Misalnya seperti asosiasi agama Buddha Soka Gakkai (SGI) dan Dewan Perwakilan Gereja se-dunia, semua negara-negara di ASEAN bergabung pada dua kelompok agama tersebut. Soka Gakkai ASEAN ditambah dengan China, Jepang dan Korea Selatan membuat satu forum regional yang fokus kepada penolakan senjata nuklir di kawasan mereka dan mengajukan pernyataan bersama pada Sidang Komite PBB untuk menekan negara pemilik nuklir melakukan pelucutan senjata dan menandatangai perjanjian yang berkaitan dengan senjata nuklir salah satunya yaitu perjanjian nuklir di ASEAN (SEANWFZ).
78
Sedangkan di Indonesia terjadi penolakan pembangunan PLTN yang membuat tokoh agama setempat mengeluarkan deklarasi yang mengharampan nuklir. Tujuan dari semua kelompok agam tersebut tidak berbeda, yaitu menentang keberadaan nuklir karena dianggap dapat mengancam perdamaian dan jiwa manusia. Dan didalam semua hukum beragama membahayakan jiwa seseorang merupakan kekajaman yang tidak dapat dimaafkan. Jalur diplomasi ini bertujuan untuk menyadarkan semua masyarakat kusunya para pemegang kekuasaan untuk menciptakan perdamaian salah satunya yaitu dengan melakukan pelucutan senjata nuklir.
Kelemahan pada jalur ini yaitu adanya dominasi dari salah satu agama
tertentu dan dapat menimbulkan perpecahan karena masing-masing agama merasa paling benar dengan kepercayaan mereka masing-masing. Selanjutnya pada jalur pendanaan, sejauh ini semua kegiatan seperti kampanye, penelitian dan advokasi dilakukan dengan menggunakan dana dari masing-masing kelompok dan lembaga. Seperti Greenpeace yang mempunyai penggalangan dana secara independen melalui online maupun langsung. Selain itu juga mereka membuat komik tentang bahaya senjata nuklir yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan menghasilkan dana. Belum ada suatu lembaga kusus yang menyediakan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan penolakan senjata nuklir di ASEAN. Yang terakhir yaitu jalur Media, dimana media merupakan instrument penting dari semua jalur-jalur diplomasi sebelumnya. Peran media dalam memberikan informasi tentang semua hal yang berhubungan dengan nuklir sangat membantu masyarakat untuk memahami efek apa saja yang dapat ditimbulkan oleh nuklir. Media juga menjadi wadah bagi para individu maupun kelompok yang ingin memberikan pengetahuan dan hasil penelitiannya mengenai bahaya proliferasi nuklir. dalam permasalah SEANWFZ ini media memuat semua informasi dari awal dibentuknya
SEANWFZ
oleh
negara-negara
ASEAN
dan
sampai
proses
implementasinya. Media sangat kuat dalam memperikan pengaruh terhadap
79
pembentukan opini publik dan kebijakan pemerintah. Kelemahan pada jalur ini yaitu adanya subyektifitas tertentu dalam menuliskan atau menyampaikan sebuah berita dan informasi. Kesembilan jalur diplomasi tersebut memberikan pengaruh satu dengan lainnya. Pemerintah juga menyadari bahwa tidak dapat melakukan upaya untuk merealisasikan SEANWFZ sendiri. Maka dari itu, dengan adanya keikutsertaan dari para perwakilan akademisi, think tank, kelompok diplomatik, pelaku bisnis, oranisasi masyarakat dan awak media pada forum Pertemuan Menteri ASEAN 2012 dengan kelima negara pemilik nuklir diharapkan dapat mendorong kelima negara P5 untuk segera memberikan tindak lanjut terhadap Protokol SEANWFZ. Sampai saat ini ASEAN masih berupaya dengan cara terus membangun kerjasama dan komunikasi di berbagai jalur untuk mengetahui hambatan apa yang mebuat negara pemilik nuklir tersebut belum dapat menandatangani Protokol SEANWFZ.
80
