BAGIAN KELIMA ORGANISASIINTERNASIONAL
A. Ruang Lingkup Arti Luas: meliputi Organisasi Internasional Publik (IGO = International
Governmental
Organization
atau
ISO
=
International States Organization) dan organisasi internasional privat
(NGO
=
Non-Government
Organization)
Arti
sempit:
menunjuk pada organisasi yg bersifat publik. B. Peristilahan dan Pengertian
•
•
International Organitation
•
International Institution
Bow ett → International Institutions ...
bagaimanapun
juga
organisasi
ini
adalah
organisasi
permanen yang didirikan atas dasar perjanjian internasional, yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral dan dengan tujuan tertentu. •
Boer Mauna → Organisasi internasional OI adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ dari perhimpunan itu sendiri.
•
Schermers: Sebagai
cabang
dari
Ell
cenderung
mempelajari
secara
sitematik mengenai masalah lembaga-lembaga yang timbul dari hampir semua OI, oleh karena itu dikenal dengan International Institutions
Law,
Organization. hukum
daripada
HOI
yang
menyangkut dirumuskan
The lebih oleh
Law
of
International
banyak
prinsip-prinsip
organisasi-organisasi
internasional •
Brierly →International Constitutions Law Karena OI itu mempunyai fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi administratif.
-
fungsi
legislasi:
menyagkut
perkembangan
OI
dalam
menghimpun ketentuan-ketentuan internasional dalam berbagai bidang. -
Fungsi
eksekutif:
menyangkut
pelaksanaan
keputusan-
keputusan yang mengikat secara hukum atas keputusan yang dikeluarkan oleh OI tsb. -
Fungsi
administratif:
menyangkut
pelaksanaan
peraturan-
peraturan yang dikeluarkan oleh OI oleh negara anggota. •
L.B. Sohn → United Nations Law Lebih memusatkan pada badan PBB sebagai OI yang paling besar dan melihat Piagam PBB sbagai konstitusi. Sehingga menyangkut
penafsiran
piagam,
status
internasioal
PBB,
pengambilan keputusan, dsb. •
Maryan Green: OI adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian oleh dua atau lebih Negara Unsur yang ada dalam OI: - adanya lembaga/organ - perhimpunan negara-negara - dibentuk berdasakan perjanjian internasional - bersifat permanen - punya tujuan dan fungsi tertentu L Roy Bennet, menunjukkan ciri-ciri OI: - bersifat permanen - keanggotaannya sukarela - punya instrumen pokok - punya organ konfeensi konsultatif - punya sekretariat tetap
C. Klasifikasi Organisasi Internasional -O.IPUBLIK: OI ANTAR PEMERINTAH I.
KEANGGOTAAN:(INTER. GOVERN ORGS = IGO = ISO) - O.I PRIVAT:
tidak penuhi syarat sgb.
orgs. publik - non-pemerintah ==> anggt. individu - perusahaan internasional - UNIVERSAL = terbuka bagi setiap negara II. SISTEM KEANGGOTAAN:
. punya karakteristik: - meliputi seluruh dunia - muncul krn. kebutuhan pokok - bersifat heterogin, beda poltk/budaya.
-O.I. TERTUTUP = terbataspada: > region tertentu > latar belakang (polt., eko., budy.) sama O.I. REGIONAL => H. Miller & Leroy Bennet: = pengelompokan didasarkan: - sifat & lingkungan cara kerja, - keanggotaannya, - lingkungan geografis DIDAPAT:
1. MULTIPURPOSE ORGANIZATIONS (orgs.serbaguna): = orgs. yg. punya tujuan & kegiatan yg. luas. Polt, ek, sos, budaya. 2. ALLIANCE-TYPE ORGS. (Orgs. Persekutuan) = kerjasama politik & militer, dg. tujuan pertahankan kea-manan thd. tindakan dr. luar. 3. FUNCTIONAL ORGZ. (Orgs. fungsional) = utk. memajukan kerjasama polt., sos., ek. Tdk. faktor keamanan. 4. UNITED NATIONS REGIONAL (Komisi-2 Regional PBB)
= bidang ekonomi dan sosial. Di bawah naungan ECOSOC. - ANTAR PEMERINTAH : tdk. punya status di atas neg. III,
STATUS ORGS. - SUPRANASIONAL: punya status di atas neg. anggt. - putusannya ikat - putusan. tdk. tgtung. kesepakatan neg. besar - O.I. FUNGSIONAL: = fungsi spesifik IV. LINGKUP FUNGSI YG. DILAKS. - O.I. POLITIK = fungsi luas & umum. ingin capai 7-an polt.
D. Beberapa Aspek dalam Organisasi Internasional 1.
ASPEK FILOSOFIS * Berkaitan dengan nilai-2 historis, yg. melatar belakangi dibentuknya OI * Tujuan pembentukan OI - LBB dibentuk setelah PDI tujuan ciptakan perdamaian & keamanan - PBB dibentuk setelah PD II ] - ASEAN = hub. # harmonis neg-neg. di Asia tenggara -> ciptakan perdamaian. - OAU (orgs. Persatuan Afrika) = dim. kondisi terjajah ==>
kemerdekaan
nasional
dan
tentukan
nasib
sendiri. - OKI = masalah minoritas Islam & rasa solidaritas => curahkan
kerjasama
ekonomi,
sosial,
budaya,
il.
pengeth. dan kebutu-an vital lainnya. * Tujuan OI dapat dibedakan: Umum: yg. ingin dicapai oleh OI pd umumnya. Antara lain, perdamaian inter., kesejahteraan.
Khusus: utk. jadikan orgs. sbg. wadah utk capai tujuan bersama, yg. mrpk. karakteristik dr. OI tsb.
2.
ASPEK ADMINISTRATE Kondisi yang ada dalam OI: - keberadaan sekretariat tetap OI - Sidang/Pertemuan - keanggotaan OI - anggaran belanja - loyalitas pegawai sipil int.
3. ASPEK HUKUM. =
lebih
menitik
beratkan
pd.
masalah-2
konstitusional
dan
prosedural Seperti: -
hak & kewajiban dr. OI maupun anggotanya
-
hak prerogatif dr. negara anggota berdaulat
-
pembentukan aturan hukum Lois B Sohn => basic legal characteristic dalam OI adalah: -
sumber hukum OI
-
status
hukum
(
sbg.
subyek
&
obyek hukum) -
msl.
konstitusional
(keanggotaan). -
proses pengambilan keputusan & berlakunya kpts.
Karena lebih menitik beratkan pd. konstitusi, Hk OI = Hk. Konsti. Lois B. Sohn: lebih tekankan pd konst. PBB = Hukum PBB berkaitan dg.
Penafsiran Piagam, keputusan, bekerjanya
PBB, keanggotaan Sumaryo: seperangkat norma hukum yg. berhubungan dengan OI tsb. norma hukum: - HI umum dan yg. dibuat oleh OI tsb.
E.
KONSTITUSI atau ISTRUMEN DASAR.
1.
arti:
- istrumen yg. dipakai sbg. dasar pembentukan OI - dijadikan sbg. konstitusi dasar.
2.
wujud: - M Green & pasal 57 Piagam => perjanjian/persetujuan * OI = orgs. yg. dibentuk bdsk. per-7an antar pemth/neg * OI = orgs. yg. dibentuk bersk. perjanjian oleh 2 atau lebih neg. - Bowett: asosiasi pemth./permanen di dsk. pd perj. multilateral (treaty)
Jadi, Instrumen Dasar berbentuk perjanjian (dalam arti luas) Dalam arti sempit: Deklarasi:
=> Deklarasi Bangkok => Deklarasi Rabat, 25 Sept. 1969
Piagam
F.
=> Piagam PBB
Sumber Hukum Organisasi Internasional
Yaitu
bahan
aktual
yg.
digunakan
sbg.
dasar
bekerjanya
OI
Digunakan dalam 4 pengertian. 1.
Kenyataan
historis,
kebiasaan,
perjanjian/persetujuan. Kenyataan historis = konferensi pembentukan PBB Kebiasaan = masa jabatan Sekjen, tidak berasal dari lima neg. anggota tetap DK Perjanjian = Konvensi Wina 1961 & 1969 Headquarters Agreement, ttg markas besar PBB Konv. ttg. hak istimewa & kekebalan PBB 1946 2.
Instrumen Pokok.
3.
Peraturan
tata-cara
OI
dan
bahan-bahan
yg.
di
bawah
naungannya. - Rules of procedure dari MU, DK, MI dsb. - Staff regulations, 1970 dsb. 4.
Hasil
keputusan
anggotanya.
dari
Seperti,
OI
yg.
resolusi,
wajib
dilaksanakan
rekomendasi,
deklarasi
oleh dan
keputusan. Resolusi
MU:
merupakan
bentuk
umum
dari
keputusan
MU,dapat dibedakan dalam 3 golongan: a.
berisi
seruan,
himbauan,
harapan,
permintaan
serta
desakan => bersifat rekomendasi, punya kekuatan moral dan politik saja b.
berkaitan dg. -
anggaran,
membebankan
kewajiban
bg.
anggota bayar kontribusi. -
penerimaan anggota
-
pemilihan
jabatan
atau
keanggotaan
dalam
PBB Semua itu menimbulkan kewajiban hukum, bagi negara anggota. c.
memuat perangkat aturan atau prinsip dalam hubungan dg.
HI
=>
disetujui
oleh
mayoritas
terbanyak
neg.
anggota. ==> proses transisi ke arah terciptanya hukum ==> menimbulkan kewajiban hukum (legal obligations)
G. STATUS HUKUM O.L Subyek Hukum = punya => Legal Capacity <= ciri dari == Legal personality Pengertian subyek hukum: umum :
- pemegang hak dan kewajiban - pemegang hak prosedural - pemilik kepentingan yg. diatur oleh HI
Siapa subyek hukum: HN
: - person/individu dan Badan Hukum
HI
: - negara, OI dan kesatuan bukan neg. ==> khusus OI
Untuk apa personalitas hukum: -
Maryan Green: personalitas hukum bagi OI merupakan 'sine
gua
non'
untuk
dpt.
melaksanakan
fungsi
tujuanya. @ fungsi hukum: Seperti, membuat perjanjian, membuat
dan
kontrak atau mengadakan claim internasional. @ Tujuan sebagaimana dimuat dim instrumen dasar: -
tujuan bersama dim berbagai aspek
-
bukan
tujuan
masing-masing
negara
secara individual -
bukan tujuan yang tidak disepakati
Personalitas hukum, apakah otomatis dimiliki atau perlu ditegaskan dalam instrumen ? Dalam hal ini:
- tidak ada rumusan yg. tegas
- tergantung pada OI ybst. LBB: - piagam tidak dengan tegas mengatur --> timbul masalah. - terselesaikan dg. adanya pernyataan Swiss melalui Modus Vivendi 1921 dan 1926, intinya: > LBB punya int. personality dan legal capacity > hal ini dianalogikan dengan negara > bdsk. HI ia tidak dapat dituntut di muka pengadilan tanpa persetujuan secara tegas darinya Sekjen
LBB
:
-
sambut
baik
pernyataan
Swiss,
ttg.
personalitas tidak perlu dirinci secara tuntas. Jadi, OI sebagai subyek hukum, sekalipun dalam instrumen pokok tidak mengatur masalah personalitas hukum, maka OI
tersebut
tidak
berarti
tidak
memiliki
personalitas
hukum. Sebab, OI tersebut tetap mempunyai kemampuan utk. melaksanakan fungsinya sesuai dg. ketentuan dlm instrumen dan HI PBB
: -
Dalam konfrensi di San Fransisco, 1945 tidak atur secara khusus.
-
hanya saja melalui pasal 104 dpt disimpulkan akan adanya personalitas hukum dari PBB. " PBB di setiap
wilayah
neg.
anggotanya
mempunyai
kapasitas
hk.
untuk
melaksanakan
fungsi
dan
tujuannya" -
Pasal 104 dibatasi: -
khusus di negara anggota
-
ps.
1
ay.
1
Konv.
ttg.
keistimewaan dan kekebalan PBB
1946,
yaitu:
buat
kontrak, memperoleh & hapuskan
hak
miliknya
dan
mengadukan ke pangadilan -
Pasal
105:
PBB
memiliki
hak
istimewa
dan
kekebalan di neg. anggota.
Personalitas hukum dalam kaitannya dengan HN. Pada hakekatnya menyangkut: -
keistimewaan dan kekebalan bg. OI di wil. neg anggota,
-
bg. wakil-wakil dari negara anggotanya
-
bg. pejabat-pejabat sipil internasional yg. bekerja pada OI tsb.
Bagaimana OI mengatur hal itu ? LBB, tidak atur secara khusus dalam piagamnya, namun malalui pasal 7 ay. 4 -5 dpt. disimpulkan: -
wakil-wakil
&
pegawai
LBB
dim
aktivitasnya
menikmati hak istimewa & kekebalan diplomatik, -
gedung-2, hak milik LBB, wakil-2 & pegawainya adl. kebal.
PBB, di atur secara sepntas dalam pasal 104 dan 105 Isinya:
- personalitas hukum
- keistirtlewaan
- kekebalan badan
- wakil-wakil neganggota
- pejabat sipil int. wakil-2 neg. anggota meliputi: semua delegasi, wakil delegasi, delegasi.
penasihat,
ahli
tehnis,
dan
sekretaris
Pejabat sipil int. : Sekjen akan membuat pengelompokan secara khusus dan kemudian disampaikan pada MU. Sbg. pelaksanaan Ibh. lanjut dr. psl. 104 & 105, Konvensi mengenai Keistimewaan dan Kekebalan PBB. Konv. tersebut memerinci Keistimewaan& kekebalan a.l.: -
ps. 1 ayl.: kapasitas hk dim hal, buat kontrak, peroleh
hapus
hak
milik
&
menga
dukan
ke
pengadilan. -
kekebalan dr. proses hk. setempat a.L: . atas hak milik & aktiva lainya . gedung & arsip . hak untuk menahan dana . bebas pajak & eukai . buka giro & pindahkan dana db. bebas komunikasi, kurir.
Kekebalanjuga diatur dim. "Headquarters agreement". 1. PBB - AS ttg Markas besar PBB. @ psl. V : siapa yg. termasuk Resident representative --> setingkat Duta Besar/ Menteri Berkuasa Penuh. @ Dibedakan: -
neg. yg. diakui AS --> kekebalan termasuk di luar distrik Mabes. PBB
-
neg yg. tdk. diakui AS —> hanya dalam distrik Mabes. PBB.
2. Pemerintah Belanda - MI, ttg kedudukan MI di Den Haag. - keistimewaan/kemudahan bg. hakim-2 dan Penitera MI. 3. PBB - Switzerland, 1946: . pengakuan sec explisit ttg personalitas gedung PBB di Jenewa . keistimewaan & kekebalan gedung . wakil-2 neg anggota & pejabat sipil int. 4. PBB - Austria, ttg. Mabes UNIDO (UN Indust. Devel. Orgs.): - pengakuan ekstrateritorial bg. Mabes UNIDO . berhak
buat peraturan bg. pelaks. fungsinya . gedung tak dpt. diganggu gugat.
Personalitas Dalam Kaitannya dengan H.I. Dalam HI:
- tak kita temukan dalam Piagam - Hakikatnya → berkaitan dg. personalitas hukum Dari OI ]yang memiliki kapasitas/ kemampuan (dalam tingkat int.) utk. melakukan per buatan hukum dg. negara anggota, neg.bukan anggota, kesatuan lain.
Sejak kapan OI diterima sbg. subyek hukum internasional ? Sejak AO dr. MI tgl. 11-1-1949, dim. "Reparation for injuries case " Kasus: - Mediator PBB (dr. Swedia) terbunuh di Yerosalem (Israel) Sekjend
PBB
penghinaan
Trygve
thd.
wwng.
Lie=>anggap PBB
sbg.
Sekjend
suatu
persiapkan
tuntutan ganti rugi. Pd. sidang MU ke 3 ajukan mslh: -
apakah neg. punya tangg. jwb pada PBB
-
apakah PBB bisa dapatkan g.r.
-
cara-cara apa yang harus ditempuh
Menurut Sekjend: = PBB sbg suatu "entety" punya hak ajukan kompensasi Punya kapasitas hk. ajukan tuntutan di bawah HI thd. neg anggota. Advisory Opinion MI pada intinya: -
PBB sbg. subyek hukum internasional
-
mampu
untuk
melaksanakan
hak
dan
kewajiban
internasional -
mempunyai kapasitas untuk mempertahankan haknya.
Ditegaskan lebih lanjut dalam keputusannya yg. lain, AO 1980, -
antara WHO v.s Egypt ttg. penafsiran agreement 1951.
-
putuskan OI (WHO) adl. subyek HI —> punya hak dan kewajiban dalam HI
H. Bubarnya OI: Biasanya tdk disebutkan dalam konstitusi Secara teoritis:
- jangka waktunya habis - berdasarkan keputusan dr. para anggota secara tegas.
Beberapa persoalan muncul: 1. Suksesi: 2. Perbuatan hokum 3. Keputusan/hukum yg. dibuat: 4. Personalia/ pejabatnya: 5. Kekayaan: Schermers: eksistensi OI tdk. diakui bila dalam 5 th tdk. dapat lakukan aktivitas baik intern/ekstern.
Daftar Pustaka
Akerhurst, M, 1983, A Modern Introduction to International law, George Alien and Unwin, London. Arlina
Permanasari,
Dkk,
1999,
Pengantar
Hukum
Humaniter,
ICRC, Jakarta. Brownlie, 1979, Principles of Public International Law, ELBS & oxford University Press, London. Haryomataram, 1984, Hukum Humaniter, C.V.Rajawali, Jakarta Hingorani, 1982, Modern Introduction Law, Oxford & IBM Publishing Co, New Delhi. Huala Adolf, 1991, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Press, Jakarta. Kansil,
1989,
Hubungan
Diplomatik
Republik
Indonesia,
Balai
Pustaka, Jakarta. Mochtar Kusumaatmaja, Konvensi Jenewa 1949, Bina Cipta, Bandung Mochtar Kusumaatmadja, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung. Mohd. Burhan Tzani, 1990, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta. Sugeng Istanto, 1994, Pengantar Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Sumaryo Suryokusumo, 1990, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta Starke, 1989, Introduction to International Law, Butterworths, London.
