Terkait Dugaan Penggelapan Uang Tiket. Direktur Mitra Shop Dilaporkan ke Polresta Bekasi Kota

Kantor Pusat: Jl. Cipinang Baru Raya No 21-23 Jakarta Timur Telp: (021) 37128465

Harga: @ Rp. 4.000,- (Luar Jabodetabek + Ongkos Kirim)

Email: [email protected] BANTEN NEWS

www.wantara.com

Edisi 72 | Tahun IV | 19 Maret - 2 April 2015

Membongkar Dugaan Korupsi Proyek Puslatdikjur dan SMKN 54 Jakarta (Bag : 1)

SEKDA Provinsi Banten H.Kurdi Martin menghampiri para pengunjuk rasa .

Sejumlah LSM dan Awak Media Demo di Kantor Gubernur

Tuntut Kadistanak Provinsi Banten Dicopot WANTARA, Banten Puluhan warga yang tergabung dalam berbagai (elemen masyarakat-red) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seluruh Provinsi Banten, melakukan aksi Unjuk rasa. Dalam aksi tersebut sempat terjadi kericuhan dengan petugas kepolisian, yang sedang melakukan pengamanan. Aksi unjuk rasa di depan gedung Pendopo Gubernur Banten, Senin (16/3) lalu. Aksi yang mereka lakukan untuk mendesak Plt. Gubernur Rano Karno mencopot Eneng Nurcahyati sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Neng Nurcahyati, karena dianggap telah melecehkan LSM dan war tawan. Wartawan dan Lsm terus mendesak agar Plt Gubernur Banten bertindak tegas untuk mencopot jabatan Kadistanak Provinsi Banten Neng Nur Cahyati dengan meminta agar Plt Gubernur tersebut dapat menemui para unjuk rasa dan membuat pernyataan langsung tentang pencopotan jabatan Kadistanak. >>Bersambung Hal 11

TANGERANG NEWS

Kecurangan pada Proyek Puslatdikjur

S

ELAIN soal proyek UPS yang kasusnya saat ini sedang dalam pengusutan pihak Kepolisian Polda Metro Jaya, kini pegiat antikorupsi yang tergabung dalam LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) dalam waktu

Surat Konfirmasi WANTARA

SMKN 54 JAKPUS dekat ini akan melaporkan dugaan korupsi pada pekerjaan proyek pembangunan Puslatdikjur Jakarta Timur sebesar Rp.25.086.677.000,- dan proyek SMKN 54 Jakarta Pusat Rp.8.675.590.000,- kepada pihak berwenang dalam pembe-

rantasan korupsi. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal LSM GERAK, John W Sijabat kepada WANTARA (Warta Nusantara) di Lapangan Parkir Polda Metro Jaya, Senin (16/ 3/2015) lalu. Menurut John W Sijabat,

pihaknya menemukan ragam kejanggalan terkait dengan kedua proyek yang menghabiskan puluhan miliar rupiah tersebut. Selain dugaan mark up (penggelembungan harga) juga terjadi kejahatan yang terkonstruksi melibatkan pihak kontraktor

dan pengguna anggaran atau pejabat pada Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta yang menangani proyek sejak tahun anggaran 2013 hingga 2014. “Tim kami menemukan bukti bukti yang kuat bahwa >>Bersambung Hal 11

Terkait Dugaan Penggelapan Uang Tiket SUASANA penyambutan

Kabupaten Dairi Belajar Tentang BUMdes ke Kabupaten Tangerang WANTARA, Tigaraksa Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad, AK,MM menerima kunjungan kerja dari Kabupaten Dairi yang di laksanakan di Ruang Coffee Morning Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.(11/03) lalu. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Sebastianus Tinambunan, SH, M.Pd mengatakan Kabupaten Dairi merupakan salah satu dari 33 Kabupaten dari Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Sidikalang. Luas wilayah 192.780 hektare terletak di sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan masyarakat Kabupaten Dairi sebagian besar dari sektor pertanian. Adapun maksud dan tujuan study banding keberhasilan penerapan BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) di Kabupaten Tangerang dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengembangkan hasil masyarakat.

Direktur Mitra Shop Dilaporkan ke Polresta Bekasi Kota

>>Bersambung Hal 11

JAKARTA NEWS

DEREKTUR LSM LPKH Sumatera Utara Sugito

Derektur LSM LPKH Sumatera Utara Sugito:

BPMA Diminta Laksanakan Fungsi Pengawasan di PN Lubuk Pakam WANTARA, Jakarta Demi mendapatkan kepastian Hukum Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemerhati Keadilan Hukum (LSM-LPKH) Sugito melaporkan kecurigaan adanya tindakan pelangararan hukum oleh oknum aparat penegak hukum di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara. Pihaknya meyakini adanya Badan Pengawasan Mahkamah Agung (BPMA) yang mempunyai tugas membantu seker taris Mahkamah Agung RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPMA menyelenggarakan fungsi, penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan. Pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. “Makanya kami melaporkan temuan kami ke BPMA, agar yang bersalah di tetapkan bersalah, hukum jangan di permainkan. Hari ini kami melaporkan dengan resmi laporan sesuai surat tanda terima laporan No: 102/LPKH/03/2015, >>Bersambung Hal 11

WANTARA, Bekasi Direktur Mitra Shop di Bekasi, Hari Inkiriwang, pebisnis yang bergerak di bidang penjualan tiket pesawat dilaporkan oleh konsumennya Henry Porten Manurung ke Polresta Bekasi kota pada Sabtu (14/3/2015), terkait dugaan penggelapan uang tiket. Henry dalam pelaporannya ditemani oleh wanita muda mantan karyawan terlapor bernama Fathi Pratiwi (19) dan orangtua Fathi, Haris. Sebelumnya korban Henry Porten Manurung kepada WANTARA di Perumnas III, Kelurahan Aren Jaya, Kota Bekasi, menuturkan bahwa keluarganya gagal be-

rangkat pulang kembali ke Jakarta dari Bandara Internasional Pelabuhan Udara Kuala Namu Medan sesuai jadwal tanggal penerbangan tiket pesawat Lion yang dibelinya dari Mitra Shop beralamat di Komplek Pasar/pertokoan Betos, Kota Bekasi, hingga sempat membuat keluarganya kala itu di Bandara Kuala Namu terlantar dan kesulitan. Kemudian Henry Porten menghubungi Fathi Pratiwi yang kala itu masih bekerja di Mitra Shop. Dari pembicaraan Henry dengan Fathi kemudian terungkap bahwa uang tiket yang telah dilunasi oleh Henry untuk penerbangan pulang pergi Jakarta-Medan dan Medan (Kuala Namu) ke Jakarta, tidak disetorkan oleh Hari Inkiriwang secara keseluruhan kepihak Lion sehingga data mereka tidak tercatat dalam manajemen Lion pada tiket penerbangan pulang dari Kuala Namu Medan menuju Soekarno Hatta Jakarta. >>Bersambung Hal 11

Ir. Suhaimi Akbar, selaku kordinator dan pemilik lahan ganti rugi PLTU Pangkalan Susu beretemu dengan TIM WANTARA di Jakarta.

Kisruh Pemotongan 40 Persen Ganti Rugi Proyek PLTU Langkat Berbuntut Panjang WANTARA, Jakarta Ratusan warga korban Proyek PLTU Kabupaten (Kab) Langkat, pemilik lahan meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meyelasikan kisru pemotongan 40 persen hak ganti rugi tanah milik masyarakat dampak proyek PLTU 275 KV- 2x200 MW, di Pangakalan Susu Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara. Pasalnya sejak tahun 2011 pemotonagan 40 persen itu dilakukan oleh pihak ketiga yang menagatas namankan Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) yang berpusat di Jakarta. “Masyarakat pemilik tanah meminta kepada Presiden Jokowi agar sebelum meresmikan proyek PLTU Pangakalan Susu pada tahun 2015 tahun ini, terlebih dahulu melakukan klarifikasi tentang kisru pemotongan 40 persen, hak ganti rugi milik masayakat kabupaten langkat dengan dirut PT. PLN Persero, menteri BUMN, menteri ESDM dan mendagri pemotongan bertentangan dengan undang-undang ganti rugi Nomor 2 tahun 2012 dan undang-undang HAM Nomor.39/ 1999,” kata Ir. Suhaimi Akbar, selaku kordinator dan pemilik lahan ganti rugi PLTU pangkalan susu, kepada WANTARA di Jakarta (Kamis 12/3) lalu.

SURAT Tanda Terima Laporan/Pengaduan

>>Bersambung Hal 11

Mendes PDTT, Marwan Jafar

Desa Penghasil Padi Diharapkan jadi Lumbung Pangan WANTARA, Jakarta Bulan ini desa-desa penghasil padi mulai memasuki musim panen. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengimbau desa dapat memanfaatkan panen ini, untuk memperkuat stok beras desa melalui lumbung pangan desa. Apalagi, katanya, lumbung pangan desa selama ini berfungsi sebagai cadangan pangan desa untuk mengatasi masa paceklik. “Saya inginnya lebih dari itu,

lumbung pangan desa berfungsi juga sebagai cadangan beras nasional di luar cadangan beras Pemerintah yang dikelola Perum Bulog, jadi bisa ikut membantu Pemerintah mengatasi kekurangan pasokan beras yang menyebabkan harga beras melambung seperti kemarin,” ujar Marwan, di Jakarta, Minggu (15/3) lalu. Seperti diketahui, hampir sebulan ini harga beras melonjak hingga Rp 12 ribu per kilogram, lonjakan tersebut diperkirakan karena semakin menurunnya suplai

MARWAN JAFAR

beras yang masuk ke pasar. Beras mentik wangi, misalnya, yang semula hanya dijual Rp 10.800 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp 12.500 per kilogram. Sementara, beras jenis C4 yang semula hanya dijual Rp 9.500 per kilogram kini dijual Rp 11.000 per kilogram, jenis beras C4 Super Rp 9.500 per kilogram kini menjadi Rp 11.500 per kilogram dan Pandan Wangi yang sebelumnya dijual Rp 11.000 per kilogram kini Rp 12.500 per kilogram. >>Bersambung Hal 11

UTAMA

2

Edisi 72 | Tahun IV | 19 Maret - 2 April 2015

Gubernur, M Ridho Ficardo:

Editorial

Lampung Tindaklanjuti Program Pemerintah Pusat

Berbahayanya Koruptor Proyek

WANTARA, Bandarlampung Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung telah menindaklanjuti programprogram pembangunan dari pemerintah pusat seperti bidang infrastruktur, pertanian dan maritim. “Pembangunan jalan tol Sumatera, target produksi satu juta ton gabah kering giling, dan penambahan dermaga Pelabuhan Bakauheni merupakan beberapa program pembangunan pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti,” kata Ridho usai upacara bendera HUT ke-51 Provinsi Lampung di PKOR Wayhalim, Bandarlampung, Selasa. Ia menyebutkan, program-program dari pemerintah pusat itu, yakni pembangunan Jalan Tol Sumatera (JTS). Hingga kini tim pengadaan tanah telah menyosialisasikan

K

ORUPSI adalah sebuah kejahatan luar biasa yang sulit diberantas. Dampak buruk yang ditimbulkan kejahatan ini pun juga sangat luar biasa. Bukan hanya merongrong sendi perekonomian negara, namun juga merusak moral anak bangsa baik mereka yang bekerja (berada) di lingkaran institusi negara dan di lembaga swasta. Seiring dengan kesadaran betapa buruk dan sangat berbahayanya efek yang ditimbulkan ulah para koruptor itu, maka negara pun beberapa tahun lalu, kemudian mendirikan institusi negara bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tugasnya khusus dalam pemberantasan/pemberangusan atau lebih beraninya disebut pembasmi korupsi dari bumi Republic Indonesia tercinta ini. Bukti mengungkapkan para pelaku korupsi di republik ini dominan berada dalam lingkaran kegiatan proyek. Aksi kejahatannya terorganisir atau berbentuk koorporasi. Dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan ser ta melibatkan oknum institusi negara yang ber tugas dalam melakukan pengawasan dan audit. Maka tidaklah berlebihan bila penulis menempatkan korupsi di lingkaran proyek adalah merupakan kejahatan yang sangat berbahaya. Betapa tidak, karena bukan saja hanya sektor perekonomian (keuangan) negara yang dirongrong tapi juga membahayakan keselamatan anak bangsa. Cukup sudah bukti yang terungkap betapa terancamnya keselamatan masyarakat bangsa ini dampak buruk yang ditimbulkan ulah para korputor. Semisal pada proyek jembatan dan ragam bangunan gedung lainnya milik pemerintah yang kemudian ambrol (rubuh) mendadak dampak perlakuan sang koruptor yang mengais rejeki sesat hingga mencuri besaran teknis proyek yang dikerjakannya. Demikian halnya kejahatan yang tejadi di lingkaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Betapa terancamnya anak bangsa yang menggunakan jasa angkutan bis di wilayah DKI Jakarta dampak praktek korupsi yang dilakukan oknum pejabat yang menangani proyek bis tersebut. Ditemukan kasus bis yang dibiayai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, secara tiba tiba terbakar dampak dari tindak korupsi yang terjadi dalam pekerjaan proyek pengadaan bis tersebut. Kuat dugaan kelak akan terjadi kasus serupa dengan pekerjaan proyek Puslatdikjur Jakarta Timur dan Pembangunan SMKN 54 Jakarta Pusat. Seiring keduan proyek ini seperti yang dituturkan oleh Sekrtaris Jenderal LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi), John Wilson Sijabat dikerjakan tidak sesuai dengan besaran teknis dan karena sarat praktek KKN.

PENERBIT PT. Media Jabat Persada DEWAN PEMBINA Mayjen Timor Manurung (Purn) BrigjenTimbul Manurung (Purn) Ramli Manurung PENASEHAT HUKUM J. Edwin Manurung, SH,MH,MM Harman Setiawan, SH., MSi Anita Andrianie. SH., MH Tomas Aquino T. SH, MH PEMIMPIN PERUSAHAAN Hari Bagindo Ssi WKL PEMIMPIN PERUSAHAAN Novel M PEMIMPIN UMUM/REDAKSI Wilson (0813 1016 6509) WAKIL PEMIMPIN UMUM Venesia Ronauli S.Pd WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Hermanto Samosir DEWAN REDAKSI Wilson, Ramli M, John Hermanto, Novel M, Charles Butar Butar, ST REDAKTUR EKSEKUTIF Parulian. S, Polman Manalu. REDAKTUR PELAKSANA Hermanto Samosir (0812 1430 4639) REDAKTUR Ahmad Shodi SM, Dikson. S, S M Silaen LITBANG Haryatno, Binton Rutor HSB STAF REDAKSI Detis E. Purba, Darman Hutauruk, Antonius PS, Robert. SP. ST, Johardi. S, Dohar Panggabean, Marudut Tampubolon, Lodewik Situmorang. Jagiman Manik, Yusuf Alek P, Hendra Nugraha, Inpantri Gultom. DESIGN GRAFIS Dava, Venesia. R MANAGER MARKETING (IKLAN) John Wilswon, Pardi N SEKERTARIS/TU Melva Sriwahyuni, Dewi Sri Utami KOORDINATOR LIPUTAN Wilson LIPUTAN POLDA METRO JAYA Ebet S, Tommy AL LIPUTAN SETNEG & DPR-RI Indra Eka. PD LIPUTAN MENDAGRI John Wilson, Novel Manurung LIPUTAN KEMENHUMKAM Singkat P Laoly LIPUTAN TNI/POLRI Tommy A Langi LIPUTAN ENTERTAIMENT Venesia Ronauli S.Pd KORESPONDEN Anang S, Alamsah Sihombing, Aja, Bahar Mario, Hendrik, April Yanto N, Wawan Setiawan ALAMAT KANTOR PUSAT Jl. Duri Kosambi RT01/RW 10 Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat SEKRETARIAT REDAKSI Jl. Mangun Jaya Rt 06/Rw 31 N0. 11 Perumahan Villa Makmur 2, Kabupaten Bekasi. Telp : (021) 8839 1272 - Fax : (021) 8839 1272, MOBILE REDAKSI 0813 1016 6509 No Rek. 4791-01001-993-508 BRI Unit Duren Jaya, Bekasi An: JOHN WILSON SIJABAT

PERCETAKAN : PT. Temprina (Jawa Pos Group). Isi di luar tanggung jawab percetakan

Kunjungan Kerja ke Lampung

Mendagri Resmikan Kantor Kabupaten Pesawaran WANTARA, Pesawaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meresmikan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran, Jumat, (13/3) lalu. Disamping itu, Mendagri juga meresmikan Masjid Agung Ar-Royan Islamic Center kabupaten setempat. “Saya harapkan dengan diresmikannya komplek perkantoran ini, pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pesawaran terus meningkat,” kata Mendagri, saat menandatangani dokumen dan prasasti peresmian kawasan perkantoran tersebut, yang didampingi oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficard dan Bupati Pesawaran Aries Sandi. Hadir pula dalam acara seremoni tersebut, Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza, Kapolda Lampung Brigadir Jenderal Heru Winarko, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, para camat dan Kepala Desa. Mendagri juga meminta, agar pemerintah daerah mendukung potensi sumber daya yang ada dan kesiapan masyarakatnya, seperti potensi wisata, infrastruktur, invetaris kerajinan daerah, kuliner, dan semua hal yang menjadi ciri khas daerah, serta inovasi yang menjadi target investasi. “Saya yakin kedepan nya pembangunan Lampung akan terus meningkat,” kata Mendagri. Meskipun perkantoran bagi pegawai di Kabupaten Pesawaran ini sudah dibangun, namun Mendagri berpesan agar pejabat jangan hanya menghabiskan waktu di meja dan di kantor saja, perlu turun ke masyarakat (blusukan-red) untuk menyerap aspirasi. ‘’Serap maunya masya-

rakat. Itu fungsi pejabat pemerintah karena kita pelayan masyarakat,’’ ujarnya. Kunjungan kerja Mendagri ke Lampung tersebut, dilakukan bersama beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tarmizi A Karim dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riadmadji. Ambil Pelajaran dari DKI Pada saat silaturahmi dan ramah tamah dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) se-Lampung dan 11 kecamatan serta ratusan Kepala Desa, Mendagri mengharapkan komunikasi antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berjalan dengan harmonis. ‘’Antara gubernur, bupati, dan wali kota bersama dewan harus saling komunikasi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,’’ ungkapnya. Mendagri juga mengharapkan permasalahan yang terjadi di DKI menjadi pelajaran penting bagi Kepala Daerah dan DPRD se-Indonesia. ‘’Jika ini terus terjadi, rakyat yang akan dirugikan,’’ ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi kinerja Bu-

pati Pesawaran Aries Sandi atas kemajuan dan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupatennya. ”Meski baru berusia empat tahun, kerja Pak Bupati realistis dan berhasil. Wajib didukung oleh masyarakat Pesawaran,” puji Mendagri. Apresiasi tersebut dinyatakan setalah mendengar paparan Bupati Pesawaran dalam laporannya pada saat sambutan acara pembukaan. “Dari segi Kesehatan, setiap tahun, Pesawaran mengirim 4 dokter untuk jadi dokter spesialis. Dari pendidikan, tiap tahunnya, kami membangun ruang kelas baru, rehap dan lainnya. Dan dari segi pembangunan, dibidang insfrastruktur, setiap tahun dilakukan perbaikan diruas jalan dan pembangunan jembatan. Hal ini guna meningkatkan pelayanan ekonomi dimasyarakat,” ungkap Aries Sandi. Menurutnya, dari sisi pelayanan publik, Pesawaran saat ini dapat melakukan perekaman KTP dan KK secara gratis, dan dalam waktu 5 menit pelayannya telah selesai. Selain itu, untuk lahan, Pemkab telah siapkan sekitar 20 Ha, yang dibeli dari PTPN VII, yang nantinya akan digunakan sebagai sarana olahraga, kantor kejaksaan, pengadilan, Polres dan Kodim. Diuraikannya, jumlah penduduk di Pesawaran sekitar 647 ribu jiwa dari 11 Kecamatan dan 144 desa dengan luas wilayah sekitar 1173 Km. Pesawaran merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Selatan. Semula hanya memiliki 7 kecamatan, kemudian menjadi 9 kecamatan, lalu dimekarkan kembali menjadi 11 kecamatan. “Pesawaran juga memiliki potensi wisata yang luas dan pertambangan,” pungkasnya. W*/HMS

program JTS kepada masyarakat yang diperkirakan lahannya akan dilalui, dan masyarakat mendukung penuh program tersebut. Selanjutnya, pekan ini tim telah melaksanakan tahap berikutnya, yaitu pendataan kepemilikan lahan yang akan dilalui jalan tol. Peletakan batu pertama (ground breaking) direncanakan pada April 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian, program produksi satu juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2016, dimana Menteri Pertanian telah berkali-kali berkunjung ke Provinsi Lampung untuk membantu peralatan pertanian kepada petani dan juga rehabilitasi saluran irigasi. Disamping itu, direncanakan akan dibangun dua waduk yang untuk mencukupi kebutuhan air pertanian padi sawah. Ridho mengatakan, Bandara Raden Inten II sebagai Bandara Embarkasi Haji penuh juga akan segera terwujud. Demikian juga program bidang kemaritiman sebagai upaya dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu dengan akan dibangunnya tambahan dermaga di Pelabuhan Bakauheni dan dermaga-dermaga kecil di Provinsi Lampung. Dalam bidang energi listrik juga akan dibangun pembangkit listrik tenaga gas untuk penguatan energi listrik masyarakat khususnya dan di sentra kawasan industri. “Melalui APBD murni tahun 2015 akan segera dilaksanakan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan, dengan anggaran hampir Rp1 triliun pada 2015,” katanya. Program strategis tersebut bukan semata untuk pembangunan Lampung saja, namun juga untuk memacu percepatan pembangunan provinsi di Sumatera dan Jawa. “Ia berharap kelancaran kesuksesan pembangunan tersebut, atas dukungan seluruh elemen masyarakat,” tambahnya. W*/HMS

Tata Kelola ASN dan Keuangan Negara Berbasis Kesejahteraan Rakyat WANTARA, Purwakarta Pemkab purwakarta sudah tidak lagi menggelar apel pegawai yang dilaksanakan setiap pagi dengan upacara berdiri, namun sejak 2012 mengganti apel pegawai dengan Kuliah Budaya setiap bulannya dengan Tajuk “Kenduri Cinta Birokrasi yang menghadirkan pembicara nasional baik dari budayawan, politisi, pengamat hingga pejabat negara. Untuk Kenduri Cinta Birokrasi pada awal Maret yang digelar Senin malam (09/3) di Bale Citra Resmi, menghadirkan pembicara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bapak Dr. Harry Azhar Azis, MA dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPanRB), Dr. Yuddy Chrisnandi. Keduanya berbicara mengenai Tata Kelola Aparatur Sipil Negara dan Keuangan Negara Berbasis Kesejahteraan Publik. Acara diawali dengan simbolisasi penyerahan Santunan Kematian Pekerja Sosial kepada 10 perwakilan ahli waris, dilanjutkan dengan pagelaran budaya. Sebagai prolog diskusi, Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi, SH. Membuka pembicaraan mengenai sosok birokrat yg harus hadir ditengah masyarakat dan berbaur (secara kultur) bersama rakyat dalam memberikan pelayanannya. Andy N/Hms

Akibat Permintaan Uang Senilai Rp35 Juta Tak Terpenuhi Dunia Ayah Kandung Lilin tak Bersedia jadi Wali Nikah

Kejamnya

WANTARA, Indramayu Mimpi indah Lilin warga Desa Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu agar dihari pernikahnnya kelak kedua orangtuanya yang sudah lama berpisah dapat menemaninya saat bersanding di pelaminan meski walau hanya pada saat pesta berlangsung. Kini mimpih indah itu hanya tinggal impian belaka sebab Cema, ayah kandung yang telah mencapkannya sejak masih kanakkanak karena berpisah dengan Darkinih ibunya disaat usianya baru menginjak 7 tahun. Meski diterlantarkan dan kasih sayang seorang ayah dirampas dibenak Lilin tidak ada dendam kepada ayah kandungnya. Dihatinya tetap mencintai dan menghormati Cema walaupun rasa cintah dan sayang kepada ayahnya tersebut hanya dirasakan dari kejauhan karena dibatasi persoalan keluarga dan tempat kerja yang jauh semuahnya itu diterimanya sebagai romantika kehidupan. Apa yang dirasakan Lilin ber-

banding terbalik dengan perasaan yang timbul dihati Cema. Merasa kurang diperhatiakan oleh anak kandung yang bekerja di luar negeri, dan tanpa pernah merenungi perlakuan dan ketidak bertanggung jawabannya sebacai ayah yang seharusnya membesarkan dan mendidik putrinya yang ditinggalkan bersama ibunya, permohnan untuk menjadi wali pada pernikahan tersebut merupakan kesempatan untuk meraih keuntungan pribadinya. Betapa tidak, untuk mau menjadi wali dalam pernikahan putrinya tersebut Cema mematok mahar senilai 35 juta dari calon pengantin pria. “tanpa uang 35 juta, saya tidak mau menjadi walinya”, celoteh para tetangga meniruhkan ucapan Cema. Ketika WANTARA menyambangi kedua mempelai di persta pernikahannya, sambil meneteskan air mata Lilin berceritera. “Saya mau menikah dengan dengan Saipul saat ijab kobul meminta ijin sama ayah untuk ijin wali

dan merestui perkawinan, namun tetap pendirianya meminta uang puluhan juta rupiah, akhirnya saya pada hari ini tidak bisa untuk melaksanakan perkawinan dengan

saipul” terangnya. Darkinih, ibu kandung Lilin menambahkan, Cema adalah ayah kandung lilin namun sudah berpisah dengan saya semenjak

lilin masih berusia 7 tahun dan semenjak itu pula Lilin ikut dengan saya sampai sekarang ini. Sewaktu lilin mau menikah sudah lama meminta ijin sama ayahnya, jawabnya sama meminta uang Rp. 35 juta, sampai saat ini menjelang hari ijab kobul kekeh dengan pendirianya, seperti anak tiri saja. Akhirnya pak Nib menyuruh saya ke Pengadilan Agama untuk wali Hakim, tuturnya. Terpisah, Cema ayah Lilin kepada WANTARA mengatakan, saya cuma mengajukan permintaan sejumlah materi dari hasil kerja keras Lilin dari luar negeri sebesar Rp. 35 juta, tapi tidak di kasih, selalu Ibunya terus yang di sanjung, saya sebagai ayah kandung tidak di perhatikan, umhkapnya. Dilain pihak, Kurman, Lurah desa Kedokan Dunder membenarkan kalau Cema tetap meminta uang sebesar Rp. 35 juta, akan tetapi Lilin sebagai anaknya tidak bersedia memberikan uang tersebut, tegasnya. “Wiwit sarwita”

DKI Jakarta : AM. Arieful ZA (Koorwil), Uji Bravir. SH, Hendrizal, David M, Benhard. N, Mesdin S, Indra Robinta, Victor B. Jakarta Timur : Sopan Tamba. Banten : Rini A (Ka. Perwakilan), Neneng. Tangerang Kota :Eliza Krisdianto (Ka. Biro), Nomi Jesika, Budi Napitu. Kabupaten Tangerang : Yopan Saputra (Ka. Biro), Nedi Setiawan, Rahmad. Jawa Barat : Edi Jhon Nadeak (Ka. Perwakilan). Bandung : Hotman Siburian (Ka. Biro), Sahata Sinambela, Serfin Your Gensen S. Indramayu : Suparno (Ka. Biro), Wiwit Sarwita, Badrudin, Sukarna Bunut. Cirebon : Ciptadi (Ka. Biro), Enggy Zulfickry, M.A, Sandi Nurandi, Drs Riban KS. Bogor : Chelsea Epriyani. Cianjur : Satria Abas (Ka. Biro). Purwakarta : Andy Nugroho (Ka. Biro) . Karawang : HD Marline N (Ka. Biro), M Rangga Kusumah, Asep Jayapranata. Kota Bekasi : Tommy Alfredolangi (Ka. Biro). Pantura : Unggul Tohap, Dedi Ernawan, Hendrik. Jawa Tengah : Haryatno (Ka. Perwakilan). Purwokerto : Tangwin. Cilacap : Agus Suprapto. Lampung Barat : Zukri Makmur (Ka. Biro). Pesisir Barat : Azwan (Ka. Biro), Suwandi. Musirawas : M. Edison (Ka. Biro). Pelalawan : Walsen Mirlen Nababab (Ka. Biro). Serdang Bedagai : Sugito, (Ka. Biro), Zainal. Madina : Muhammad Asri Lubis (Ka. Biro). Batam : Elman Manalu (Ka. Biro), Rantoni Simatupang. Barito Timur : Mamid Riyadi (Ka. Biro), Nurtiana, Griliansyah. Jayapura : Felix Alviano.

PERWAKILAN

Wartawan Koran Warta Nusantara dalam menjalankan tugasnya dilengkapi identitas (kartu Pers) dan namanya tercantum di box redaksi

3

POLHUKAM PLT Bupati Karawang Hadiri Konfercab PDIP se-Wil II Prov Jabar Edisi 72 | Tahun IV | 19 Maret - 2 April 2015

Oking Komandoi DPC PDIP Pesisir Barat 2015-2020 WANTARA, Pesisirbarat Pengurus DPP Beserta DPD PDI Perjuangan Resmi melantik Jajaran Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Pesisir Barat Periode 2015-2020. Bertempat di Hotel Sahid Bandarlampung, diawali dengan acara Konfercab oleh seluruh pengurus partai se-provinsi lampung hingga dilanjutkan dengan sesi pelantikan. “Alhamdulillah apa yang kita capai hari ini adalah buah dari apa yang sudah kita lakukan kemarin,” sampai Oking Ganda Miharja, SH Ketua DPC PDI Perjuangan Pesisir Barat Kepada Wartawan, baru-baru ini. Suatu ucapan terima kasih disampaikan Oking kepada Jajaran Ranting, PAC, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesisir Barat, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung dan DPP PDI Perjuangan yang telah memberikan Amanah kepada fihaknya (pengurus terpilih). “Jabatan ini adalah tugas dan tanggung jawab yang harus kami emban dan pertanggung jawabkan di lima tahun mendatang,” paparnya. Susunan kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesisir Barat Periode 2015-2020. Ketua: Krt. Oking Ganda Miharja, SH, Bendahara: Mirza Aulia, Sekretaris: Piddinuri. AZWAN

WANTARA, Karawang Sebanyak 7 ketua dewan pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) se-Wil II Jabar periode 2015-2020 akan di musyawarahkan dengan dilakukan pemilihan dalam konferensi cabang yang dilakukan secara serentak di seluruh Kab Kota di Jawa Barat pada (9/3) lalu. Untuk Wil II Jawa Barat DPC Kab Karawang menjadi tuan rumah dan digelar di RM Komersial di daerah Int Tol Karawang Barat Konfercab rutin 5 Tahunan Partai PDI Perjuangan Se Wil II Prov Jabar di ikuti antara lain Kab Bekasi Kota Bekasi, Kab Bogor Kota Bogor, Kab Purwakarta, Kota Depok, Kab Subang Kab Karawang, Konfercab bukan hanya sebatas pemilihan Ketua DPC dan Kepengurusan baru, namun merupakan bagian dari konsolidasi kader dan penguatan soliditas partai khususnya men-

jelang pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan yang akan dilaksanakan di Bali pada April 2015. Dalam Sambutan Singkatnya Plt Bupati Karawang menyampaikan, “selamat datang kepada pa Maruarar Sirait Ketua DPP PDIP, beginilah Karawang pa. Kemudian saya juga ucapkan terimakasih atas kepercayaan Kabupaten Karawang menjadi tuan rumah

Konfercab ini. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk penyelenggaraan Konfercab ini, ini merupakan bentuk penghargaan Karawang menjadi lokasi Konfercab, kami dari jajaran Pemkab beserta pimpinan daerah lainnya Kapolres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kodim 0604 mendukung dan membantu keberlangsungan Konfercab ini. Semoga berjalan lancar dan kondusif, saya yakin para kader Partai PDIP ini dari 8 Kab/Kota tetap menciptakan

Plt Bupati Karawang Hadiri Peresmian Kantor Polsek Jatisari WANTARA, Karawang Merupakan bentuk sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Polri, Plt.Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana beserta jajaran Forkominda hadiri acara peresmian Gedung Polsek Jatisari dengan Ceremony Penandatanganan Prasasti oleh Kapolres Karawang Daddy Hartadi serta Pengguntingan Pita oleh Plt.Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana di halaman Kantor Polsek Jatisari, Kamis (05/3) Lalu. Dalam sambutannya Plt.Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana menyampaikan, sebagaimana diketahui bersama, bahwa jaminan keamanan dan keter tiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang didukung oleh tegaknya hukum serta terbinanya kemampuan untuk mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk ganguangangguan lainnya” ujarnya. Oleh karena itu, upaya pelaksanaan serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban, sudah merupakan suatu kewajiban yang harus kita tingkatkan secara berkesinambungan, di antaranya melalui penyelenggaraan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dibantu oleh masyarakat itu sendiri serta didasari dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”, tandasnya. Sementara itu Kapolres sendiri dalam kesempatan tersebut menekankan kepada seluruh jajaran anggotanya agar dapat memberikan rasa nyaman dan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana moto Polri yaitu, Melindungi,melayani,dan mengayomi Masyarakat”, ungkapnya. MARLINE N/HMS

sempat menembang lagu Indonesia Pusaka, seraya diikuti dengan seluruh hadirin. Suasana akrab terjadi saat Plt Bupati bernyanyi, ratusan kader PDIP dari 8 Kab/Kota ini tampak semangat mengikutinya, sesuai dengan semangat jiwa kemerdekaan yang di bawa oleh sang Proklamator Ir Soekarno yang juga bapa dari Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. lingkungan RM ini di penuhi dengan lautan manusia berwarna merah. MARLINE/HMS

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Ungkap Sindikat Pemalsu Dokumen

Peringatan HUT Satpol PP Tingkat Nasional di Bandung WANTARA, Karawang Peringatan hari jadi ke-65 Satpol PP dan hari jadi ke-53 Linmas Nasional digelar di lapangan Gasibu, Bandung, Selasa (3/3). Mengambil tema “Dengan semangat Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke 65 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke 53 Kita tingkatkan kemampuan profesional anggota dalam penegakan Perda, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, serta pemberian pertotongan pada Mayarakat” Peringatan hari jadi ke-65 Satpol PP dan HUT ke-53 Linmas dihadiri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar, para perwakilan Satpol PP seluruh Indonesia. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Dalam sambutannya, Mendagri Tjahyo Kumolo berpesan agar Satpol PP tidak bertindak kasar dan keras dalam pelaksanaan tugas. Ditambahkannya, “Dalam menegakan Perda, sebaiknya Satpol PP tidak melakukan kekerasan dengan alalsan apapun. Sebaiknya kedepankan cara-cara dialog dan persuasif”, ujarnya Menurut Mendagri, peringatan hari jadi ke65 itu sebaiknya dijadikan momentum perubahan sikap dan cara pandang Satpol PP. “Dalam kesempatan ini, Saya instruksikan agar peringatan hari jadi kali ini dijadikan momentum perubahan sikap dan cara pandang satpol PP.sebagai pelayan masyarakat sekaligus penegak Perda di daerahnya masing-masing” tandasnya. MARLINE/HMS

suasana kondusif saat berlangsungnya Konfercab ini, saya yakin semua akan membuktikan bahwa Kader PDIP ini santun dan berwibawa. Mengenai hasil, siapapun yang terpilih, semoga bisa membawa partai PDIP ini yang sudah baik menjadi lebih baik dan bisa juga bersama bersinergi untuk membangun Kabupaten Karawang dengan kami jajaran Pemkab Karawang” imbuhnya Usai menyampaikan sambutannya Plt Bupati Karawang

Cegah Begal dan Tawuran, Para Lurah Wanita di Jaktim Tidur di Kantor WANTARA, Jakarta Maraknya kasus begal sepeda motor dan tawuran antar warga belakangan hari ini telah mengundang banyak keprihatinan. Terlebih lagi dari berbagai aksi yang terjadi, para pelakunya rata-rata usia remaja. Maka untuk memberikan rasa aman di tengah masyarakat serta mengantisipasi terjadinya kasus begal dan tawuran tersebut, Walikota Jakarta Timur menginstruksikan kepada para Camat dan Lurah untuk mengadakan ronda di wilayah masing-masing. Khususnya pada malam Minggu, para Camat dan Lurah diwajibkan piket di kantor masing-masing, memonitor situasi keamanan wilayahnya. Tidak hanya yang pria, Camat dan Lurah wanita pun tidak ketinggalan harus begadang. “Tiap malam minggu saya tidur di kantor,” kata Lurah Jatinegara Kaum Henrica Kuswandari, di kantornya, Sabtu malam (14/3) lalu. Dirinya bersama anggota Babinsa dan Bimaspol Kelurahan Jatinegara Kaum, melakukan patroli untuk memantau titik-titik rawan begal dan tawuran di kawasan tersebut. Tercacat ada tiga titik rawan begal dan tawuran di wilayahnya, yaitu sekitar fly over Klender, pe-

rempatan Tugas J. Pemuda dan Jl. Raya Jatinegara Kaum. “Tiap malam Sabtu dan Minggu, tiga lokasi itu rawan begal dan tawuran,” kata Henrica. Khususnya di Jl. Raya Jatinegara Kaum, depan makam Pangeran Jayakarta, menurut Henrica, rawan tawuran karena lokasinya sepi. “Biasanya rombongan anak remaja naik sepeda motor. Tibatiba berhenti langsung tawuran di Jl. Jatinegara Kaum,” kisahnya. Tawuran yang terjadi cepat itu menggunakan senjata tajam. Tawuran berhenti setelah, warga setempat keluar rumah menghalau mereka. Para pelaku tawuran menurut Henrica bukan warganya, namun dari Cakung, Pulogadung bahkan Bekasi. Maka untuk mencegah terjadinya tawuran di kawasan tersebut, pihak RW 03 Jatinegara Kaum mengadakan ronda malam. “Sudah sebulan ini tidak terjadi lagi tawuran setelah pengurus RW setempat bersama para Ketua RT dan warga melakukan Siskamling,” ujarnya. Tidur di kantor untuk ronda malam tidak hanya dilakukan Henrica. Lurah Setu Usdiyati dalam tiga minggu belakangan ini juga selalu ronda malam. “Tiap malam minggu, jam 12

malam sudah standby di kantor kelurahan,” kata Usdiyati. Menurutnya, di Kelurahan Setu titik rawan tawuran terdapat di Jl. Raya Hankam yang masuk wilayah RW 02 dan RW 03. “Tawuran biasanya di bawah terowongan yang pelakunya anak remaja namun dari luar Kelurahan Setu,” ungkapnya. Untuk menganstisipasi terjadinya tawuran, pihak Kelurahan Setu bersama dengan para Ketua RW setempat, LMK, FKDM, Babinsa dan Bimaspol secara rutin melakukan monitoring di kawasan rawan tawuran. “Tawuran biasanya jam 3 pagi, menjelang subuh. Maka Saya dan para petugas lainnya harus begadang,” kata Usdiyati yang belum genap 3 bulan menjadi lurah ini. Namun secara umum, situasi keamanan dan ketertiban wilayah di Kecamatan Cipayung dapat dikatakan kondusif. Belum ada kejadian yang menonjol di wilayah tersebut, terkait begal dan tawuran warga. “Warga di wilayah Kecamatan Cipayung sangat kompak. Camat Cipayung juga selalu turun ke bawah meninjau ke kelurahan-kelurahan yang ada untuk mengontrol kinerja anak buahnya yang sedang piket jaga malam,” kata Usdiyati. SM SILAEN/HMS

WANTARA, Jakarta Kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan Tanjung Priok berhasil ungkap sindikat pemalsu dokumen yang kerap menawarkan jasanya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sindikat tersebut bisa meraih omzet Rp 10 juta hingga Rp 50 juta per bulan dari pemesanan Surat Tanda Nomor Kendaaraan Bermotor (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga Ijazah pendidikan. Kasat Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Ari Cahya Nugraha mengatakan, tersangka IS melancarkan aksinya dengan menawarkan jasa pembuatan surat-surat bagi kendaraan yang tidak dilengkapi surat (bodong). “Mereka sudah mempunyai jaringan dan pelanggannya sendiri, biasanya mereka melayani pembeli sepeda motor bodong dengan harga miring yang minta dibuatkan suratsurat,”ujar AKP Ari kepada WANTARA, Rabu (18/3), di ruang data Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Lebih lanjut, AKP Ari mengungkapkan, IS telah melakukan aksinya sejak 2009 dan merupakan residivis tahanan Polres Metro Jakarta Barat dengan kasus yang sama. Dia baru bebas pada Agustus 2014 setelah dijatuhi vonis hukuman 14 bulan penjara. “IS dalam menjalankan aksinya tidak sendiri,

ia bekerja sama dengan R, yang sampai saat ini masih dalam proses pengejaran. Diketahui kendaraan-kendaraan tersebut dijual ke luar wilayah Jakarta,” ujar AKP Ari. AKP Ari menjelaskan, aksi IS bisa terungkap, saat pelaku menawarkan kepada anggota kepolisian berpakaian sipil bahwa ia dapat membuat surat-surat dari sepeda motor bodong. “Dia tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan anggota kami, dan kami melakukan penelusuran hingga ke tempat mereka membuat dokumen palsu tersebut di sebuah rumah yang ada di Jakarta Pusat,”ujar AKP Ari. Saat di interogasi, IS mengaku bahwa ia juga bekerja sama dengan penjambret untuk mengambil tas yang pastinya berisi kartu identitas dan dokumen lainnya. “Kalau ada KTP itu tinggal dikasih cairan kimia, nanti datanya bisa langsung diubah dengan cetakan baru, kalau sama jambret kasih upah tergantung dokumen yang berhasil didapat, biasanya kasih Rp 100.000 (seratus ribu rupia) per dokumen,” ujarnya. IS mengaku bisa meraup omzet Rp 10 juta hingga Rp 50 juta per bulan tergantung banyaknya pesanan pelanggan yang lebih dominan dari wilayah Jabodetabek dan Kalimantan. “Pelanggan yang mau pesen ke saya gak langsung, nanti ada kurir saya yang ngurus jual belinya langsung,” katanya sembari digelandang ke sel tahanan. HER

KASAT Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Ari Cahya Nugraha Menunjukan barang bukti.

Kejar PR Tertunda

HM Harris Siap Maju di Pilkada Pelalawan 2015 WANTARA, Pelalawan Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pelalawan yang direncanakan pada Desember 2015, HM Harris yang saat ini menjabat Bupati Pelalawan, menyatakan siap maju kembali untuk periode yang kedua. Majunya Harris pada pilkada tahun ini bukan karena kekuasaan,tapi mengejar target tujuh program unggulan yang tertuang dalam visi misinya demi kesejahteraan masyarakat. Selama menjabat sebagai Bupati, merasa program yang dijalani belum memuaskan warganya. “Ya, saya siap maju untuk periode kedua ini bukan karena kekuasaan, tapi merasa tepanggil untuk melanjutkan tujuh program unggulan yakni Pelalawan terang, Pelalawan lancar, Pelalawan sehat, Pela-

lawan cerdas, Pelalawan makmur, Pelalawan eksotis dan yang terakhir Pelalawan inovatif, dimana selama menjabat 5 tahun periode 2011-2016 program tersebut sudah berjalan 70 persen. Maka dari itu untuk periode kedua ini saya maju kembali untuk membangun negeri demi kesejahteraan masyarakat dan mengejar target 2015 - 2016,” jelasnya. Harris juga mengatakan, dengan sisa jabatan beberapa bulan lagi, menjelang pilkada tahun 2015, dirinya harus mengejar target program unggulan juga yang belum optimal. Untuk mengejar target tersebut harus merubah pola pikir (minset) masyarakat dan meningkat sumber daya manusia (SDM) yang handal untuk siap bersaing dengan masyarakat luar. Disamping itu juga, tujuh program unggulan harus dikejar

HM HARRIS sampai 100 untuk periode kedua nanti yakni Pelalawan sehat dimana masyarakat bisa mendapat kesehatan gratis, Pelalawan cerdas dimana seluruh generasi muda di Kabupaten Pelalawan bisa mendapat pendidikan gratis. “Selain itu, saya juga menargetkan Pelalawan makmur di-

mana selama ini tingkat kemiskinan di Pelalawan mencapai 12 persen, kalau saya duduk nanti diperiode kedua ini, saya menargetkan bisa berkurang sesuai visi misi saat ini dan mengatisipasi kemsikinan tersebut membuat inovasi baru di bidang pertanian untuk tahun 2015 penghasilan pertanian mencapai 6 sampai 8 ton, program Pelalawan terang yang kita targetkan pada 2016 seluruh desa di kabupaten Pelalawan sudah dialiri listrik dari PLTMG melalui dana program percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan (PPIDK) . Paling tidak minimal 80 persen dengan jumlah total 50,6 MW melalui jaringan interkoneksi. Tapi, prioritas kita terlebih dahulu pemasangan jaringan listrik. Serta untuk Pelalawan eksotis, kita saat ini banyak pariwisata yang menja-

di icon kebanggan buat masyarakat Pelalawan, maka dari itu mengejar target pengembangan pariwisata dari berbagai sektor dan lain-lainnya,”paparnya. Harris menambahkan, saat ditanya masalah rekan pandemnya pada pilkada tahun ini, dirinya menjawab menunggu hasil rapimda golkar nanti. Siapapun rekannya nanti, siap memajukan Kabupaten Pelalawan yang siap bersaing menuju masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). “Saya belum memikirkan masalah rekannya maju pada pilkada tahun 2015, kita masih menunggu keputusan hasil Rapimda nanti. Pada intinya, saya harus fokuskan masa sisa jabatan saya sebagai Bupati saat ini sesuai motto bersama membangun Pelalawan sampai ke desa-desa,” pungkasnya. WALSEN M/DP

KASUISTIK

4

Edisi 72 | Tahun IV | 19 Maret - 2 April 2015

Empat Warga Ciamis dan Satu Warga Kab Bandung Diduga jadi Anggota ISIS WANTARA, Bandung WNI yang diduga menjadi anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), satu di antaranya adalah warga Kabupaten Bandung, dan empat orang adalah warga Ciamis, Jawa Barat. “Dari informasi yang kami peroleh bahwa ada satu WNI yang bernama Asyahnaz Yasmin binti Mahfuouzt Firdaus yang merupakan warga Kabupaten Bandung,” kata Kabid Humas Polda Jabar, Sulistyo Pudjo Hartono, kepada wartawan, pada jumpa pers Senin (16/3) lalu. Pudjo menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Jajaran Polres Bandung, Asyahnaz merupakan warga Kampung Babakan Ciparay, RT 01/RW 06, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, data ini merupakan hasil penyelidikan identitas korban melalui KTP yang tercatat di Pemkab Bandung.”Jadi KTP awalnya dia warga Siak dan baru ganti beberapa waktu lalu menjadi KTP Kabupaten Bandung,” ujarnya. Lebih lanjut Pudjo mene-

rangkan, dari Kartu Keluarga baru yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung Asyahnaz ini lahir di Lampung pada 7 Juli 1989 silam. Pudjo pun memaparkan bahwa, Asyahnaz sebenarnya sudah sejak lama berpisah dari orangtuanya, Namun beberapa waktu lalu dia tiba-tiba mendatangi orangtuanya. “Kata orangtua dari Asyahnaz yaitu Mahfouzt Firdaus (47), bahwa Asyahnaz ini adalah anaknya dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia, yaitu saudari Hartati,” katanya. Jadi kata Pudjo, Asyahnaz ini menurut keterangan ayah kandungnya tersebut, tinggal di Provinsi Lampung bersama ibunya, atau mantan istri Mahfouzt, namun mereka sudah bercerai sejak tahun 1990. “Sejak itu orang tua yang bersangkutan, atau saudara Mahfouzt Firdaus, sudah lost

contact atau tidak ada komunikasi dengan anaknya,” katanya. Namun lanjut Pudjo sekira bulan November 2014, Asyahnaz tiba-tiba mendatangi rumah Mahfouzt di kediamannya tadi yaitu di Kampung Babakan Ciparay, RT 1/RW 6, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. “Dia datang menemui orang tuanya untuk membuat E-KTP. Dia bilang ke orang tuanya kalau selama ini tinggal di Jakarta dan tidak mengetahui alamat jelasnya sehingga membuat E-KTP di rumah orang tuanya,” ucapnya. Polda Jabar dibantu Polres setempat, kata Pudjo, untuk saat ini masih menyelidiki kebenaran identitas milik Asyahnaz tersebut. Selain Asyahnaz, Pudjo juga memaparkan bahwa WNI yang diduga merupakan anggota ISIS yang ditangkap di Turki ini empat di antaranya adalah warga Kabupaten Ciamis, dan kesemuanya masih satu keluarga. “Dari informasi awal keempat orang tersebut tercatat sebagai warga Dusun Sindang, RT 02/RW 06, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, mereka ini satu keluarga. Suami, istri dan

dua anaknya,” katanya. Sementara dari data yang dihimpun oleh Kepolisian, Pudjo membeberkan keempat orang tersebut adalah Daeng Stanjah (Ayah), Ifah Sarifah (ibu), Ishak (anak ke 1), dan Aisyah Mujahidah (anak ke 2). Awalnya, kata Pudjo, keluarga tersebut tinggal di luar Kabupaten Ciamis. Namun setiap Hari Raya Idul Fitri mereka selalu datang ke rumah orang tua Ifah yang berada di Dusun Sindang, RT 02/RW 06, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. “Mereka baru membuat Kartu Keluarga dan menetap di Ciamis pada 22 September 2014 silam,” ucapnya. Saat ini pun kata Pudjo, pi-

haknya masih melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tua Ifah, yakni Sukirman (56) dan Karmi (49). Selain itu pihaknya juga masih melakukan kroscek terkait KK yang baru dibuat keluarga tersebut. Seperti diketahui sejak Januari 2015 lalu pihak Kepolisian Turki di Provinsi Gaziantep, yang merupakan perbatasan Turki dan Syira menangkap 16 WNI yang terdiri dari 11 anakanak, empat perempuan dan satu orang laki-laki. Mereka ditangkap saat hendak menuju Syria. Diduga 16 orang akan bergabung dengan kelompok radikal ISIS. TOMMY L

Kadisdik dan Kepala SMPN 3 Sindang Kab Indramayu

Kangkangi Permendikbud No 60 Tahun 2011 WANTARA, Indramayu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Pemerndikbud) Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dalam konsideran menimbang dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selain itu juga ditegaskan bahwa pungutan membebani masyarakat sehingga dapat menghambat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar. Berdasarkan kedua hal tersebut ditetapkanlah aturan ini. Dalam peraturan ini secara jelas ditegaskan bahwa sekolah milik pemerintah maupun pemerintah daerah (SD Negeri dan SMP Negeri-red) sebagai pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasional dari peserta didik, orangtua atau walinya. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, di dalam peraturan tersebut juga ditegaskan adanya sanksi administratif yang meliputi pembatalan pungutan dan kepada kepala sekolahnya akan diberikan tindakan mulai dari teguran tertulis, mutasi atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi WANTARA di Kabupaten Indramayu. menemukan adanya pungutan dengan cara bersepakat. HS orang tua Wali murid kepada WANTARA menerang-

kan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Pemerndikbud) Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pendidikan itu tigak berlaki di SMP3 Sindang Kecamatan (kec) Indramayu Kab Indramayu, rutinitas setiap tahun pelaksanaan stadi toor oleh pihak sekolah. “Akan tetapi sangat di sayangkan diadakanya rapat orang tua murid tempo lalu sangat kecewa atas keputusan pihak sekolah menegaskan berangkat atau tidak berangkat wajib bayar, saya cicil sampai lunas sebelum jatuh tempo 5 maret. Rincianya ongkos trepel (Bo Ac) Rp.250,000, konsumsi (3xRp.20.000) Rp.60.000, tiket obyek wisata Rp.60.000, buku panduan wisata Rp.10. 000, P3K Rp.5.000, dokumentasi Rp.5.000,kaos seragam wisata Rp.50.000,air minum kemasan Rp.10.000 jumblahnya Rp.4.50.000 dgn pembayaran secara di cicil paling lambat Tgl 5 maret pemberangkatan Tgl 10 maret Thn 2.015,” terangnya. Ketika WANTARA menyambangi SMPN3 Sindang, ketua panitia satadi toor Bambang Nursadikin mengatakan, hasil rapat tersebut sudah mendapat persetujuan orang tua murid, pihak sekolah dan orang tua murid, tujuannya ke museum dan candi Borobudur. Tentunya anak yang tidak ikut tidak dipaksa. “Bahwa pungutan ini ditentukan melalui rapat awal kegiatan diantaranya kegiatan pendaptaran stadi banding ke

SMA Tabuh Nusantara jadi sudah diberitaukan kepada orang tua murid, berita acaranya sudah ada, kehadiran orang tua murid yang hadir hampir 90 persen. Kalau ada orang tua yang merasa anaknya tidak ikut harus membayar suruh datang saja ke sekolah supaya lebih per.”cetusnya. Sudah dapat dipastikan, tidak akan ada orang tua yang melapor ke kepala sekolah SMPN3 Sindang, perasaan malu dan takut akan terbayang di benak pikiran meraka. Akan tetapi ini menjadi dilema bagi orangtua yang tidak mampu jika tidak ikut akan menjatuhkan mental anak-anak mereka dan jika ikut berangkat akan memeras keringkat. Ketika disinggung anggaran yang dibebankan kepada orang tua sebesar Rp. 450 ribu, ia (Bambang Nursadikin-red) Membenarkan apa yang disampaikan orang tua rincianya sama seperti itu. Kepala dinas pendidikan Kabupaten Indramayu, H. Tajudin sudah menyetujui.” jawab Nursadikin. Ditempat terpisah, ketika WANTARA menyambangi Kantor Dinas Pendidikan Kab Indramayu, kepala Dinas pendidikan mengamini tindakan kepala sekolah yang berupaya melanggar peraturan Menteri tentang larangan pungutan sekolah. Kala itu, Kepala Dinas, H. Tajudin hendak keluar dari ruangannya mengatakan, “Belum ada laporan, kalo namanya studi banding boleh-boleh saja, kalo ada unsur keharusan yang tidak berangkat itu tidak boleh,” tegasnya. SUPARNO

Bantuan Material Pembuatan Kumbung Jamur Merang Tahun 2014

Poktan Desa Tenajar Kec Kertasemaya Diduga Dikorupsi

WANTARA, Indramayu Bantuan material pembuatan kumbung jamur merang tahun 2014 untuk kelompok tani (poktan) di Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya diduga kuat di korupsi, pasalnya material yang diterima oleh Kelompok Tani tidak maksimal, sehingga membuat kelompok Tani merasa kecewa. Program Jamur ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2014, harus selesai pembuatanya bulan Desember 2014. Hasil penelusuran WANTARA di lapangan menemukan, hingga berita ini diturunkan pembuatan kumbung jamur belum juga terselesaikan. Berdasarkan pengakuan beberapa anggota Poktan hal tersebut di sebabkan material yang di terima tidak mencukupi. Informasi yang di himpun WANTARA dari berbagai sumber, bahwa program Jamur tahun 2014 yang di alokasikan melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Kabupaten Indramayu yang di tujukan untuk 10 Kelompok Tani Jamur Merang. “Pembuatan satu Kumbung Jamur dan pembelian Kompos harus-

nya masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebesar Rp.15 juta, sebab untuk membuat kumbung jamur di perlukan banyak bahan bahan material diantaranya, Dolken, Asbes, Bilik, Plastik, Tambang dan masih banyak lagi. Sayangnya bahan bahan material tersebut diduga di kurangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.”kata salah seorang Angota Janudi, Jumat (13/3) lalu. Lanjut Janudi, kelompok Tani Jamur Merang Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu kepada WANTARA di lokasi Kumbung Jamurnya menerangkan, bantuan yang di terima dari kontraktor hanya beberapa material saja seperti, Dolken sebanyak 20 batang, Asbes 20 batang, plastik 37 meter, bambu dan bilik 25 lembar. “Semua material yang di terima kurang layak untuk digunakan karena materialnya tidak semestinya, jelek dan kecil bahkan jumlahnya pun tidak mak simal.”terangnya. Disinggung nama kontraktornya Junaedi mengatakan, Abdul Majid warga Desa Majasih.ucapnya. BADRUDIN

Total Korban Ledakan Laboratorium UI jadi 15 Orang WANTARA, Jakarta Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (FFUI) kembali merilis nama terbaru dari mahasiswa korban luka dalam kecelakaan kerja di laboratorium kimia Lantai 2 FFUI. Sebelumnya, terdapat 14 nama korban yang dirilis dengan kondisi dua korban luka berat dan 12 luka ringan. Namun kini, total korban sebanyak 15 mahasiswa yang merupakan angkatan 2013. Satu tambahan nama yakni Afdillah Irawati W, mengalami luka ringan dan dibawa ke Pusat Kesehatan Mahasiswa (PKM) UI. “Jadi, ada satu nama yang belum masuk yakni Afdillah Irawati. Jadi total ada 15 mahasiswa,”ujar Humas FFUI Devfanny Aprilia, Selasa (17/3). Dari 15 mahasiswa yang menjadi korban luka, 10 di antaranya mengalami luka ringan dan sisanya luka berat. Mahasiswa yang mengalami luka berat harus mendapatkan perawatan intensif, namun Devfa memastikan, mereka sudah boleh pulang ke rumah. “Jadi, lima mahasiswa yang memerlukan perawatan intensif yakni empat di antaranya harus dibawa ke dokter THT karena telinganya berdengung mendengar ledakan, dan satu lagi yaitu Citra Sari harus operasi mata. Tetapi seluruhnya sudah pulang meski harus kontrol,”paparnya. Empat mahasiswa luka berat sebelumnya sempat ditangani di RS Bunda Margonda dan di klinik mata. Penyebab ledakan diduga karena mahasiswa lupa mengontrol suhu labu destilasi hingga suhu 100 derajat dari batas normal 60-70 derajat. TOMMY LANGI

Polisi Amankan 300 Tabung Gas LPG 3 Kg WANTARA, Tasikmalaya Sebanyak 300 tabung gas LPG 3 Kg yang akan diselundupkan dari Tasikmalaya ke daerah Kabupaten Garut berhasil digagalkan Jajaran Polres Kota Tasikmalaya, di perbatasan Tasikmalaya-Garut Senin malam, (16/3) lalu. Dikatakan, upaya penyelundupan tabung gas ini, berawal dari informasi warga di daerah Tasikmalaya bagian utara yang menyatakan di wilayah tersebut diduga terdapat agen penjual tabung LPG 3 Kg yang akan dijual ke wilayah Garut Dari hasil penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan empat orang, tiga unit mobil pickup, 300 tabung gas LPG 3 Kg, bekas tutup segel, dan buku transaksi pendistribusian sebagai barang bukti. Tabung LPG 3 Kg tersebut, lanjut Noffan, khusus dijual di Tasikmalaya, tidak boleh diperjualbelikan di wilayah lain. “Sudah ada segel khusus yang menandakan tabung gas hanya bisa dijual di Tasikmalaya,”ujarnya. Saat diamankan, tabung gas tersebut tanpa segel. Diduga pelaku penyelundup Saat ditemukan segel putih khusus penjualan di wilayah Tasikmalaya sudah dilepas dan hendak diganti dengan segel yang biasa dipakai di wilayah Garut. “Saat pickup diberhentikan, mereka bilang tabung kosong dan setelah diperiksa ternyata tabungnya berisi,” katanya. Terkait pelaku mengoplos tabung gas tersebut, Noffan mengatakan, pihaknya masih mendalami hal itu. Hasil penyidikan sementara, pelaku kerap bolak-balik TasikGarut untuk menyelundupkan tabung gas pada malam hari. “Dalam buku ekspedisi perjalanan yang berada di salah satu pickup tercantum, mereka telah 20 kali membawa tabung gas dari Tasik ke Garut,” ujarnya. TOMMY L

Kabid Keswan Distanak Kab Indramayu Nandang :

Kelompok Ternak Harus Bertanggung Jawab Hilangnya Domba WANTARA, Indramayu Pengembangan ternak domba dari Pemerintah Kabupaten (kab) Indramayu tahun 2014 kesalah satu kelompok ternak diduga digelapkan. pasalnya, jumlah domba bantuan dalam beberapa minggu setelah penerimaan berkurang, kini sebanyak 10 ekor dari jumlah 25 ekor. Hal tersebut diketahui WANTARA, setelah melakukan penyelusuran di lapangan. Kabid Keswan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Nandang, kepada WANTARA mejelaskan, terkait bantuan Domba tahun 2014. “19 kelompok ternak terbagi di 8 Kecamatan yakni, Kecamatan Gabuswetan, Widasari Kecamatan Bangodua Kecamatan Kertasemaya Kecamatan Sukagumiwang Kecamatan Kerangkeng Kecamatan Balongan dan Kecamatan Cantigi. Setiap kelompok ternak mendapatkan 25 ekor domba, yang tak lain bertujuan untuk di kembangkan sebagai sumber kesejahteraan masing-masing. kelompok, bantuan tersebut merupakan bantuan hibah yang harus di pertanggung jawabkan, Bantuan tersebut tidak terma-

DOMBA bantuan Pemkab Indramayu. suk pembuatan kandang domba dan pakan, melainkan masing-masing kelompok langsung menerima barang (domba-red) karena mekanisme pembelanjaanya di lakukan oleh Kontraktor PT. Alpindo Wijaya Mandiri. ”jelasnya, di kantornya senin (16/3) . Lanjut Nandang, membenarkan terkait adanya dugaan bantuan domba digelapkan, hal

itu diketahui setelah adanya laporan dari Kepala BPP Kecamatan Kertasemaya dan ketua kelompok di wilayah itu sendiri. Peristiwa hilangnya domba bantuan itu membuat masyarakat setempat merasa kecewa dan menimbulkan ke tidak percayaan lagi kepada kelompok ternak tersebut, terkait hilangnya 10 ekor domba digunakan untuk pesta di salah satu calon

kuwu kemarin, yang didalangi oleh ketua kelompoknya sendiri. “Sejak menerima laporan itu Saya menegaskan kelompok ternak tersebut harus bertanggung jawab atas hilangnya Domba dalam waktu 2 bulan dan membuat surat pernyataan kesanggupan.”tegasnya. Jalani, pelaksana pengadaan Domba PT.Alpindo Wijaya Mandiri, kepada WANTARA di kan-

tornya, beralamat di Desa Sukagumiwang menagakatan, terkait pengadaan bantuan Domba sudah sesuai aturan dan jumlahnya. “Kalau pun itu ada yang hilang atau pun berkurang itu tanggung jawab kelompok sendiri, pembelian dan harga Domba silahkan konfirmasi kepada mantan Kuwu Carsa.” Katanya. Dilain tempat, Sementara Kepala BPP Kecamatan Kertasemaya Sunirto, di kantornya kepada WANTARA, membenarkan, “Terjadinya kekurangan jumlah Domba bantuan disalah satu kelompok di wilayahnya setelah melakukan pengecekan di lokasi pengembangan, kasus dugaan hilangnya Domba bantuan di wilayah hukum Polres Indramayu saya berharap agar di tindak lanjuti ke ranah hukum, agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.” ucapknya. Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Indramayu harus bertindak tegas dan memberhentikan pelaku penggelapan dari kelompoknya, karena bila di biarkan akan menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi ke masyarakat itu sendiri. BADRUDIN

Isu Razia Motor ke Rumah Penduduk Resahkan Warga WANTARA, Indramayu Baru-baru ini terdengar Rumor yang tidak pasti menjadikan dampak keresahan masyarakat desa di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon yang paling heboh terletak di Desa grogol,Karang Kendal,Dukuh,Pegagan lor. Hasil pantauan WANTARA banyak masyarakat meninggalkan rumah membawa sepeda motornya karena merasa ketakutan kena operasi. Informasi yang didapat dari salah seorang penduduk mengatakan akan adanya penyisiran kerumah-rumah. “Kita yang belum bisa membayar pajak kendaraan motor, terpaksa motor saya amankan ke sawahsawah, ratusan sepeda motor pada kumpul, jangan sampai kendaraan di bawa sama pak polisi” tuturnya. Telusur WANTARA lebih dalam kedesa lain seperti desa Kalimalang sebelah barat, Desa Grogol Kec Kapetakan Kab Cirebon, ditemukan kepanikan yang sama. Pak sarip. mantan perangkat dari Desa Grogol membenarkan bahwa masyarakat pada lari karena takut sepeda motornya di bawa petugas polisi. Ketika WANTARA coba mendatangi kantor Polsek Kapetakan Kab Cirebon, anggota Polsek Kapetakan Aiptu Ipin meneramgkan bahwa semuanya itu Cuma isu dikarenakan masyarakat merasa bersalah sendiri, kenapa sepeda motornya sebagian banyak bodong alias kosong. “Kami atas nama perwakilan Polsek Kapetakan menegaskan tidak ada perintah dari Bapak Kapolsek untuk menyisir dari rumah kerumah, jadi masyarakat tolong di harap tenang jangan di dengar isu-isu yang ga jelas. Sekali lagi jangan menerima isu-isu dari omongan orang yang tidak bertanggung jawab. Andaikan ada tugas untuk sidak tentunya yang saya cari jaringan curanmor yang bikin masyarakat resah, tidak tenang sepanjang hari merasa di hantui takut itu di karenakan adanya pembegalan-pembegalan di jalan” tegasnya. SUKARNA BUNUT

RAGAM

5

Edisi 72 | Tahun IV | 19 Maret - 2 April 2015

Gubernur Kepri, Muhammad Sani

dr Cellica Hadiri Perayaan Tahun Baru Imlek 2566/2015 M

Resmikan Pembangunan Pesantren Al- Idris di Bintan WANTARA, Kepri Gubernur Kepri Muhammad Sani, meresmikan pembangunan Pesantren Al-Idris Kepri, ditandai dengan peletakan batu pertama, di jalan Wisata Bahari, kampung Jeropet, Kawal, Kecamatan Gunungkijang, Bintan, Minggu (15/3) lalu. Dalam sambutannya, Sani menyambut baik pembangunan pesantren ini. Menurutnya, pembangunan pendidikan keagamaan harus sejalan antara pemerintah dan masyarakat. “Pemerintah Provinsi Kepri akan membantu Rp1 miliar melalui APBD 2016,” janji Sani. Pembangunan pesantren Al-Idris Kepri, merupakan bukti konsep pembangunan Kepri yang berjalan secara baik. “Jargon pendidikan Kepri bernuansa agama dapat ditumbuhkembangkan di masa mendatang. Era globalisasi yang mendera generasi muda, mesti dibentengi dengan

Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Muhammad Marwan:

Belum Semua Pemda Punya Layanan Terpadu Satu Pintu kehidupan beragama. Salahsatunya dengan pesantren ini, akar terciptakan ahlak generasi muda yang baik” ujarnya. Sementara itu, Ketua Yayasan Al-Idris Kepri, Suparman manjan mengatakan, lokasi pembangunan pesantren merupakan wakaf dari warga yang bernama almarhum Idris. Karenanya nama pesantrennya Al-Idris, sesuai wasiat pemberi wakaf tanah. “Seluas satu hektare tanah wakaf dari almarhum. Sebagian lagi dibebaskan dari warga sehingga menjadi dua hektare. Dengan niat ikhlas, bertekad kuat mendirikan pesantren modern Al-Idris,” kata Suparman. Alumnus doktoral jurusan kurikulum dan methodologi pengajaran, Universitas El-Nilain Khartoum Sudan ini melanjutkan, program pesantren modern yang akan digulirkan diantaranya mencetak ulama masa depan serta hafidz dan hafidzoh. “Sudah sepantasnya putra-putri kita berbahasa Arab, berbahasa Inggris, bereferensi kitab berbahasa Arab asli. Sehingga tidak keluar dari konteks yang sesungguhnya,” ujar mantan staff Duta Besar negara Sudan ini. Kepala Kementerian Agama Provinsi Kepri Marwin jamal mengatakan, pesantren memasuki fase menggembirakan, merupakan idola Menteri Agama. ELMAN M

Kepala UPT Tanbunakhut Kec. Mundu, Beri Apresiasi

Desa Sinarrancang Bangun Irigasi Tersier Melebihi Bestek WANTARA, Cirebon Berbagai pembangunan telah direalisasikan dengan baik oleh warga Desa Sinarrancang yang dimotori oleh Kaur Ekbang Nono sebagai orang kepercayaan Kuwu Subandi (yang akrab disapa Bandi). Beberapa waktu lalu Kaur Ekbang Nono dan jajarannya mendapat apresiasi baik dari Kepala UPT Tanbunakhut Kec. Mundu, Siti Martin, atas pembangunan irigasi tersebut melebihi Bestek yang di RABnya tercantum panjang 400x2M, sementara yang terealisasi berukuran panjang 460x2M. Ketika WANTARA menyambangi Desa Sinarrancang, Nono beserta Lebe Abdullah, Kaur Pembangunan Muhammad dan Sama sedang mengerjakan Proses Administrasi Prona. Sementara Bandi selaku Kepala Desa Sinarrancang berharap kepada para pelaksana kerja lapangan agar senantiasa mengedepankan sinergitas kebersamaan dengan semua pihak agar berbagai tugas yang diamanahkan kepadanya terselesaikan dengan baik tanpa menemui kendala yang berarti. Menurutnya, Pemerintahan Desa Sinarrancang mendorong pembangunan irigasi tersier berbasis industri pertanian, menuju swasembada pangan dalam rangka untuk mensejahterakan warga masyarakat, melalui program ini diharapkan semakin banyak pemuda pemudi yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat pedesaan. Pembangunan irigasi tersier desa sinarrancang telah dikerjakan secara maksimal hingga melampaui RAB atau bestek yang ada, kata Nono. Bangun Desa yang dicanangkan oleh Kuwu Bandi, harus didukung semua pihak agar program tersebut mencapai kesuksesan. Kami selaku perangkat desa dan jajaran lembaga yang ada beserta pengurus RT juga RW senantiasa dalam rangka pengabdian terhadap Negara dan masyarakat demi kemajuan berbagai pembangunan di Desa untuk kesejahteraan warga menuju kebahagiaan yang hakiki, pangkas Nono. CHIPTADI, HS

WANTARA, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat bahwa bahwa hingga Maret 2015 ini belum semua daerah memiliki sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memudahkan perizinan. Sebab, dari total 542 daerah di Indonesia, ternyata baru 498 yang sudah sudah mendirikan PTSP. Merujuk pada data Kemendagri, 498 daerah yang sudah memiliki PTSP itu tersebar di 34 provinsi, 372 kabupaten dan 92 kota. Sementara yang belum melaksanakan PTSP adalah 43 kabupaten dan 1 kota. Menurut Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina Bangda) Kemendagri, Muhammad Marwan, dari jumlah daerah yang telah melaksanakan PTSP, 355 daerah di antaranya telah melimpahkan kewenangan terkait proses perizinan dari kepala daerah ke kepala PTSP. Rinciannya, 28 provinsi, 257 kabupaten dan 57 kota. “Dalam pelaksanaan program PTSP itu kan terdapat pelimpahan kewenangan dari kepala daerah ke kepala PTSP. Nah dalam hal ini ada beberapa daerah yang belum melaksanakannya, karena untuk izin usaha itu ada izin kepala daerah. Jadi ini memerlihatkan untuk perizinan ada yang masih di kepala daerah. Tapi ada juga yang sudah ditangani Kepala PTSP. Karena di daerah itu kan terdapat ratusan izin,” katanya dalam jumpa pers, pekan lalu. Dari 498 daerah yang memiliki PTSP, baru 36 daerah saja yang sudah memiliki tim teknis. Tim teknis PTSP itu ada di 5 provinsi, 25 kabupaten dan 6 kota. Sementara daerah yang telah mengurangi biaya proses perizinan telah mencapai 380 daerah. Masing-masing 25 provinsi, 279 kabupaten dan 76 kota. Marwan menjelaskan, demi menggenjot implementasi PTSP itu maka pada 2009 silam Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Hukum dan HAM telah membuat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). “Ini untuk memercepat pelaksanaan PTSP. Jadi ada beberapa hal yang disepakati, antara lain terkait izin memulai usaha, itu digagas 14 hari,” katanya. Namun, belum semua daerah mampu memberikan layanan perizinan dalam kurun waktu 14 hari. Dari evaluasi kemendagri pada 2014, mayoritas waktu proses pengurusan izin yang menjadi kewenangan daerah rata-rata masih diselesaikan

dalam waktu 17 hari. Lamanya penyelesaian proses perizinan antara lain disebabkan karena belum lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan. Namun, ada pula yang kurang dari seminggu sudah bisa mengeluarkan perizinan. “14 hari itu kan mulai dari akte notaris dan lain-lain. Justru di beberapa daerah kalau kelengkapannya terpenuhi, ada yang sudah bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 atau 3 hari. Makanya kita juga mendorong untuk yang mengusulkan (perizinan-red) itu kelengkapannya dipenuhi terlebih dahulu. Kalau lengkap, ada sehari yang selesai,” katanya. Selain MoU empat kementerian, pemerintah kata Marwan juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014, tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil. Langkah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Karenanya dalam Perpres itu diatur proses perizinan yang hanya dalam waktu satu hari. Dalam Pasal 4 ayat 1 Perpres yang sama bahkan ditetapkan pelaksana izin usaha mikro dan kecil (IUMK) adalah camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari bupati/wali kota. Selanjutnya, dimungkinkan pula bagi camat mendelegasikan kewenangannya kepada lurah/kepala desa dengan memertimbangkan karakteristik wilayah. “Dalam Perpres juga diatur bahwa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian dan penyelenggaraan serta pembinaan, dan pengawasan IUMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi keberadaan Perpres ini memang sepenuhnya untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil mengembangkan usahanya,” kata Mar-

wan. Apakah dari evaluasi yang dilakukan Kemdagri masih terdapat keluhan pelaku usaha terkait proses perizinan” Marwan mengatakan pihaknya hanya melakukan evaluasi yang sifatnya umum. “Laporan yang kita terima biasanya bukan masalah pungutan, tapi keterlambatan. Kalau terkait pungutan, tidak ada keluhan. Tidak tahu ke kementerian/lembaga lain,” katanya. Berikut beberapa daerah yang belum menerapkan PTSP: 1. Kabupaten Jember (Jawa Timur) 2. Kabupaten Malaka (Nusa Tenggara Timur), Daerah Otonomi Baru 3. Kabupaten Mahakam Ulu (Kaltim), DOB 4. Kabupaten Luwu (Sulawesi Selatan) 5. Kabupaten Buton Selatan (Sultra) DOB 6. Kabupaten Buton Tengah (Sultra) DOB 7. Kabupaten Kolaka Timur (Sultra), DOB 8. Kabupaten Konawe Kepulauan (Sultra), DOB 9. Kabupaten Muna Barat (Sultra), DOB 10. Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), DOB 11. Kabupaten Pulau Taliabu (Maluku Utara), DOB 12. Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku) 13. Kabupaten Halmahera (Maluku Utara) 14. Kabupaten Kepulauan Sula (Maluku Utara) 15. Kabupaten Pulau Taliabu (Maluku Utara), DOB 16. Kabupaten Asmat (Provinsi Papua) 17. Kabupaten Boven Digoel (Provinsi Papua) 18. Kabupaten Deiyai (Provinsi Papua) 19. Kabupaten Dogiyai (Provinsi Papua) 20. Kabupaten Intan Jaya (Provinsi Papua) 21. Kabupaten Lanny Jaya (Provinsi Papua) 22. Kabupaten Mambremo Raya (Provinsi Papua) 23. Kabupaten Mambremo Tengah (Provinsi Papua) 24. Kabupaten Nduga (Provinsi Papua) 25. Kabupaten Paniai (Provinsi Papua) 26. Kabupaten Pegunungan Bintang (Provinsi Papua) 27. Kabupaten Puncak (Provinsi Papua) 28. Kabupaten Puncak Jaya (Provinsi Papua) 29. Kabupaten Sarmi (Provinsi Papua) 30. Kabupaten Supiori (Provinsi Papua) 31. Kabupaten Tolikara (Provinsi Papua) 32. Kabupaten Waropen (Provinsi Papua) 33. Kabupaten Yahukimo (Provinsi Papua) 34. Kabupaten Yalimo (Provinsi Papua) 35. Kabupaten Manokwari Selatan (Papua Barat), DOB 36. Kabupaten Maybrat (Papua Barat) 37. Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat) 38. Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat) 39. Kabupaten Tambrauw (Papua Barat) 40. Kabupaten Teluk Bintuni (Papua Barat) 41. Kabupaten Teluk Wondama (Papua Barat). W*/HMS

WANTARA, Karawang Menunjukan kepedulian kepada masyarakat Kabupaten Karawang serta untuk mewujudkan kerukunan antar umat Beragama, minggu malam (15/3) lalu, Plt Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana bersama dengan Ketua DPRD dan Danyon 305 Karawang menghadiri Perayaan Imlek di Mall Tekno di Kawasan Komersial di Timur Karawang. Kedatangan Plt Bupati beserta rombongan disambut disambut dan dihantarkan dengan pertunjukan Barongsay dan bedug khas Cina hingga panggung utama tepatnya di lobby mall. Antusias masyarakat begitu tinggi, ribuan masyarakat hadir tumplek memadati mall dengan dominan berwarna merah. Kegiatan perayaan tersebut di adakan oleh Panitia gabungan se-Kab Karawang yang memilih tempat di kawasan komersial dan merupakan tahun ke-6 di selenggarakan di tempat yang sama. Dalam sambutannya Plt. Bupati menyampaikan, agar perayaan Cap Go Meh ini mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan kebersamaan. “Oleh karena itu marilah kita secara bersamasama membangun masa depan bangsa, dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai kerukunan umat beragama, karena tidak ada satu agamapun yang mengajarkan kekerasan, permusuhan dan ke-

Plt. Bupati memberikan kata sambutan bencian, akan tetapi semua agama mengajarkan umatnya untuk saling pengertian, saling menghormati dan saling mengasihi tanpa membeda-bedakan suku,ras, golongan dan status sosialnya” ungkapnya. Masih menurut Plt. Bupati, “walaupun kita semua menyadari bahwa indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, namun telah mempelopori pluralisme agama yang tertuang dalam falsafah Pancasila dan UUD Tahun 1945 hingga lahirlah konsep : “Tri Kerukunan Umat Beragama” yaitu (1) kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antar umat beragama, (3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah” ujar Bupati. Namun demikian Plt.Bupati berharap kepada semua jajaran dibawahnya, untuk senantiasa memberikan pelayanan publik yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat Tionghoa, dan termasuk penganut agama khong khu chu, “marilah kita bangun masa depan bangsa, dengan semangat persatuan dan persaudaraan yang dilandasi semangat kerukunan umat beragama serta raihlah kehidupan yang lebih baik,” harapnya. Ditambahkannya, yang menarik dari Cap Go Meh di Karawang ini yang kedua setelah saya hadir di jalan tuparev saat awal bulan lalu, perayaan ini adalah perpaduan budaya Sunda dan Tionghoa. “Ini bagusnya ada kolaborasi dua budaya,” puji Plt. Bupati. Terakhir, Bupati mengucapkan “selamat atas perayaan Cap Go Meh ini “kepada umat Khong Khu Chu dan Masyarakat Tionghoa, dan juga tidak menutup kemungkinan umat kristiani dan umat lainnya yang juga merayakan Imlek, semoga perayaan Cap Go Meh 2566 ini membawa kebahagiaan, kedamaian, pengharapan, dan kesejahteraan. Perayaan ini, merupakan refleksi nilai-nilai keagamaan untuk membangun sikap dan perilaku sosial yang lebih baik. perayaan ini juga dapat memperkokoh persatuan dan kebersamaan untuk bersama-sama membangun karya bagi kemajuan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai, karena membangun bangsa Kabupaten Karawang didalamnya termasuk tidak hanya tanggung jawab pemuka agama, tidak hanya Pemerintah, tidak hanya DPRD, atau masyarakat maka dari itu bila secara khusus saya ingin mengajak Hayu babarengan bangun Karawang” tegasnya. MARLINE/HMS

Bupati Tangerang Hadiri Sosialisasi KB di Teluknaga WANTARA, Teluknaga Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar menghadiri acara program sosialisasi menciptakan masyarakat yang kreatif dan membangun keluarga yang berbudi luhur melalui media tradisional dan seni budaya yang dilaksanakan di Kampung Kebon Cau Desa Babakan Kecamatan Teluknaga. (10/3) lalu. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dra. Hj. Paulina JS, MM menyampaikan laporannya latar belakang dan sejarah KB di Indonesia, Demografi dan masalah kependudukan di Indonesia merupakan Negara berpenduduk padat ke 5 di Dunia setelah Cina, India, Rusia, AS. Dengan jumlah penduduk Tahun 1971 adalah 120,5 juta dengan penyebaran tidak merata yaitu 6570 % di Jawa, Madura dan Bali (Luas 7%), Angka kelahiran umum 47,2%, Angka kematian umum 21%, Angka pertambahan penduduk 2,6%. Artinya,

BUPATI Tangerang A. Zaki Iskandar memberikan kata sambutan. dalam setiap menit penduduk Indonesia bertambah 6 Jiwa dan separuh dari jumlah penduduk tidak produktif. Terjadinya ledakan penduduk disebabkan kemajuan pelayanan kesehatan masyarakat, peraturanperaturan sosial, perbaikan gizi, perbaikan situasi ekonomi, dan migrasi. Adapun kegiatan Program KB bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga serta Bangsa pada umumnya

dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan kita untuk menaikan produksi. Sementara Dra. Hj. Siti Masrifah, MA Komisi IX DPR RI mengatakan, peningkatan penduduk di Indonesia semakin berkembang sangat pesat. Dampak dari peningkatan tersebut mempengaruhi ketahanan pangan, peningkatan jumlah penduduk miskin dan

peningkatan jumlah pengangguran. “Saya harap dengan mensosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat tentang pentingnya keluarga yang berkualitas, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya meningkatkan komunikasi yang santun saling menghargai antar anggota keluarga satu dengan lainnya dan memperbanyak pertemuan yang bersifat kerohanian misalnya Yasinan, pengajian atau ce-

ramah”, ujar Siti Masrifah. Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengatakan, dalam rangka Program Sosialisasi Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Melalui Media Tradisional dan Seni Budaya. Penanganan Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tugas kita bersama, bukan hanya Pemerintah semata melainkan tugas seluruh masyarakat termasuk dalam hal ini pihak perusahaan yang diharapkan mampu ber-

peran serta aktif dalam upaya menekan bertambahnya jumlah penduduk dan turut mensoslalisasikan program Keluarga Berencana kepada para karyawannya. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat laju pertumbuhan penduduk(LPP) di Indonesia saat ini kurang lebih mencapai 1,49 persen, dan 102,55 juta dari 240 juta jiwa masyarakat Indonesia adalah merupakan karyawan yang masih aktif bekerja. Dan tentunya dengan partisipasi aktif perusahaan dalam program Kependudukan dan Keluarga Berencana maka akan sangat membantu program pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. “Diharapkan bisa semakin menambah keseriusan pihak perusahaan di Propinsi Banten khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang dalam mengembangkan program Keluarga Berencana, keseriusan pihak perusahaan ini

juga harus diimbangi dengan semakin meningkatnya profesionalisme para pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat serta kepada para kepala SKPD yang menangani masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana agar terus melakukan pembinaan kepada para Kader KB di tingkat Desa, sehingga segala kendala yang mungkin teradi dalam pemerataan program kb di tingkat desa dapat terealisasi”, ucap Zaki. Disela-sela acara salah satu warga kampung Kebon Cau desa Babakan Sumarni mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat sekitar khususnya bagi kaum perempuan. “Saya sangat senang sekali dengan di adakannya sosialisasi kb di kampung kami, dan saya berharap dengan program KB ini angka kelahiran yang relatif tinggi dapat berkurang,” tandas sumarni. YOPAN/NEDI/HMS

DAERAH

6

Edisi 72 | Tahun IV | 19 Maret - 2 April 2015

Tim Kaji Pengelolaan Bus Pekerja

Nurhayanti Jabat Bupati Bogor Sisa Masa Jabatan 2013-2018 WANTARA, Bandung Hj. Nurhayanti, SH. MM. M.Si kini resmi menjabat sebagai Bupati Bogor Masa Jabatan Tahun 2013-2018,sesuai amanat dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-526 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015, tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat. Nurhayanti dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Senin (16/03) lalu, mengikuti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung. Selain itu, sesuai dengan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa Bupati dan Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Gubernur berpesan agar Bupati Nurhayanti dapat menjalankan jabatan dengan amanah, bangun kinerja pemerintahan yang visioner, responsif, inovatif, akseleratif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta lakukan kebijakan pembangunan yang pro-poor, pro-job, progrowth, dan pro-environment, sehingga dapat menghadirkan kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Saya ingatkan Bupati Bogor agar mengusulkan Wakil Bupati Bogor sesuai dengan undangundang yang berlaku. Kita semua berharap roda pemerintahan dan pembangunan bisa kembali kondusif. Mengingat masa jabatan yang panjang, Bupati harus bisa melaksanakan kebijakan pembangunan yang dapat menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Terus tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat”, tandas Aher. Aher menambahkan, beri perhatian penuh terhadap ketiga bidang tersebut. Kemudian berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Pemkab Bogor harus terus meningkatkannya. Lakukan upaya metigasi dan pemetaan. terhadap lokasi rawan bencana, kendalikan pengembangan galian C agar tidak merusak lingkungan. “Saya juga mendorong Pemkab Bogor meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan menerapkan prinsip-prinsip good government. Hadirkan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, wujudkan transparansi birokrasi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Jalin hubungan yang sinergis dengan semua stakeholder, dan saya mengajak semua stakeholder untuk senantiasa berkontribusi dalam roda pembangunan di Kabupaten Bogor”, tambah Aher. “Secara khusus saya minta perhatian saudari Bupati untuk terus meningkatkan capaian Indikator Pembangunan Manusia (IPM), baik Indeks Pendidikan, Kesehatan maupun Indeks Daya Beli, sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk”, ungkap Aher dalam sambutannya. Mengenai siapa yang akan menjabat sebagai wakilnya, Nurhayanti mengaku belum mengajukan calon. Nurhayanti tidak akan mempersoalkan gender, namun menurutnya wakilnya nanti harus memperhatikan kondisi dan persoalan Kabupaten Bogor. “Seorang Wakil Bupati harus memiliki chemistry dengan saya. Kedua, dia juga memahami tentang kondisi dan persoalan yang ada di Kabupaten Bogor”, papar Nurhayanti ditemui usai pelantikkan. “Selain itu, dia (calon Wakil Bupati-red) juga harus mampu mengawal pencapaian dari visi dan misi yang sudah ditetapkan”, tambahnya. EDI JOHN/HMS

WANTARA, Batam Pemerintah Kota Batam tengah mengkaji penggunaan bus pekerja sebanyak 15 unit sumbangan dari BPJS Ketenagakerjaan dan mitra untuk difungsikan. Tim yang terdiri dari Disnaker, Dishub, kepegawaian maupun hukum sedang melakukan pembahasan, baik rute maupun tarif. “Swasta, bisa. Kalau Dinas, baik tenaga kerja maupun perhubungan itu kita nilai sulit karena dibutuhkan tenaga kerja ahli. Kalaupun ia perlu dibentuk UPT (Unit Pelaksna Teknis) lah,”kata Walikota Batam Ahmad Dahlan, Rabu (4/3) lalu. Pengelolaan dilakukan Pemko, tidak bisa dilakukan SKPD langsung,

WALIKOTA Batam Ahmat Dahlan. harus ada UPT tersendiri. Dahlan juga enggan membuka ruang pengelolaan kepada para buruh melalui serikat pekerja atau buruh di Kota Batam. Menurutnya para buruh tidak mempunyai basis manajemen trans-

portasi. “Saya bukan tidak percaya ke teman-teman pekerja, tapi mereka juga tidak punya pengalaman dan pengetahuan di manajemen transportasi,” ujarnya. Ia melanjutkan, meski diserahkan ke swasta, tidak seluruhnya kegiatan dilakukan pihak ketiga. Seperti rute, tarif dan lainnya, tetap dipegang Pemko Batam. Apalagi ada ketentuan dari kementerian bila bus pekerja tidak ada trayek. “Pengelolaan bus pekerja harus ada keberpihakan kepada pekerja. Tapi bukan berarti sepenuhnya untuk pekerja. Umum juga boleh naik,” katanya. ELMAN M

Penentuan UMK Batam 2015 Terancam Batal WANTARA, Batam Penentuan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2015 terancam buntu lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu terlihat dari rapat pembahasan UMK kelima antara perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan Pemko Batam yang tak menyepakati item-item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti biaya transportasi ke tempat kerja. Padahal, angka KHL akan jadi patokan penentuan UMK Batam 2015. Pembahasan UMK Batam di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Seperti pembahasan sebelumnya, semua anggota Dewan Pengupahan hadir. Ada perwakilan serikat pekerja dari SPMI, SPSI, dan SBSI. Sedangkan perwakilan pengusaha dihadiri Yanuar Dahlan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kadisnaker Batam Zarefriadi hadir memimpin pembahasan. Rapat yang awalnya santai itu menjadi tegang saat penentuan soal transportasi pekerja. Menurut Zarefriadi, perwakilan Apindo dan pekerja tak sepakat soal besaran angka transportasi. Jika pekerja ingin transportasi dihitung dua kali Pergi-Pulang (PP) seperti kondisi di lapangan, dimana banyak pekerja yang naik angkutan dua kali ke tempat kerjanya, perwakilan Apindo menolak. Apindo tetap berpatokan pada isi Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2012. Di SK itu, transportasi hanya dihitung sekali PP. “Tidak ada titik temunya, lanta-

ran Apindo tidak setuju trasportasi itu lebih dari satu kali dalam sehari,” ujar Zarefriadi. Perwakilan serikat pekerja, Muhamad Mustofa, mengatakan pekerja mengusulkan tranportasi dengan sistem 2 kali PP sesuai dengan kondisi di lapangan. “Itu adalah riil yang dikeluarkan pekerja saat dia berangkat kerja. Karena janji-janji pemerintah untuk bus gratis untuk pekerja sampai sekarang tidak ada,” katanya. Ia menambahkan pembahasan transportasi sesuai undang-undang dan terhitung biayanya dari rumah. Menurutnya, para buruh mengeluh kekurangan pada biaya transportasi. “Ini tidak ada titik temunya, maka masing masing kami (pekerja dan Apindo, red) akan membawa angka yang berbeda ke Wali Kota Batam. Dari serikat pekerja maunya tinggi dan dari pengusaha maunya rendah,” katanya. Perwakilan pengusaha enggan berkomentar soal buntunya pembahasan UMK tersebut.

Meski pembahasan UMK buntu, kemarin pengusaha dan pekerja ternyata sudah punya usulan nilai KHL. Pengusaha mengusulkan angka sekitar Rp 2,1 juta, sedangkan pekerja Rp 2,5 juta. Jika dibandingkan dengan KHL Batam sepanjang tahun ini, usulan pengusaha sesuai dengan KHL yang kisarannya sekitar Rp 2,1 juta seperti KHL bulan September yang besarnya Rp 2.158.476 dan KHL Oktober yang besarnya Rp 2.157.911. Namun, jika patokannya adalah UMK Batam yang tahun ini sudah di atas KHL yakni Rp 2,4 juta, maka usulan pekerja juga beralasan. Karena selama ini, nilai UMK Batam tak pernah turun. Di tahun 2011, misalnya, UMK Batam besarnya Rp 1,18 juta, jadi Rp 1.402.000 di tahun 2012. UMK Batam naik tinggi di tahun 2013 dengan besaran mencapai Rp 2.040.000. Lalu di tahun 2014, UMK Batam naik menjadi Rp 2.422.092. Menurut Zarefriadi, karena tak ada kesepakatan, pembahasan yang mestinya mengerucut ke soal angka KHL, batal. “Pembahasan hari ini tidak ada penentuan angka KHL karena dari pengusaha dan serikat pekerja angkanya sangat jauh sehingga kita tidak bisa menentukan,” katanya. Alotnya pembahasan UMK kemarin membawa imbas kepada massa pekerja yang berkumpul di depan kantor Disnaker Batam. Puluhan buruh geram karena pembahasan berjalan lama dan salah seorang diantaranya memecahkan kaca pintu kantor. ELMAN M

PNS Tidak Susun SKP Dikenakan Sanksi WANTARA, Karawang Plt. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Karawang, Drs. Ramon Wibawa Laksana, M.Si, menegaskan bahwa tindakan disiplin terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak melaksanakan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) akan dikenakan sanksi hukuman sedang dan berat. sanksi terberat tersebut bahkan dapat berupa sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin kegiatan Penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, Kamis (12/3) lalu. SKP, lanjut Ramon, merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. “PP tersebut telah mulai diberlakukan pada bulan Januari 2015, dan merupakan pengganti dari DP3. Di dalam PP tersebut, yang merupakan bagian terpenting adalah setiap PNS berkewajiban membuat SKP, yang hasil penilaiannya nanti dijumlahkan dengan hasil nilai prilaku pegawai sepanjang tahun, mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Untuk itu, dirinya kembali mengingatkan pentingnya bagi PNS untuk segera menyusun SKP untuk dimasukkan kedalam penilaian prestasi kerja PNS, terlebih ancaman sanksi kepada PNS bisa sampai pada diberhentikan tidak dengan hormat,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Setda Kabupaten Karawang, Asep Cece Juhandi, Sm.Hk, S.Pd, MM, menjelaskan bahwa pelaksanaan penyusunan SKP diselenggarakan di Gedung SIngaperbangsa Lt.3 Pemda Karawang, dengan pemateri berasal dari Badan Kepegawaian dan Diklat serta dari Bagian Organisasi Setda. SKP sendiri, terang Kabag Administrasi merupakan salah satu bagian dari pengisian informasi jabatan dan inventarisasi aktifitas/kinerja pegawai negeri sipil, sebagai salah satu bahan perubahan kearah remunerasi untuk tambahan penghasilan berbasis kinerja. “Mengingat SKP ini sangat penting dan berpengaruh terhadap status kita sebagai PNS, agar blanko SKP yang telah diisi dan ditandatangani oleh PNS bersangkutan dan pejabat penilai agar segera disampaikan kembali kepada Bagian Administrasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah,” pesannya. MARLINE N/HMS

Waspadai Kasus DB di Wilayah Padat Penduduk WANTARA, Bandung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Kesehatan Jabar, meminta kepada seluruh kota dan kabupaten untuk mewaspadai kasus Demam Berdarah yang saat ini kasusnya mulai meningkat. Demikian dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, dr. Alma Luchyati, M.Kes., MSI. “Kami menghimbau kepada masyarakat untuk terus waspada menyusul mulai meningkatnya kasus DB di sejumlah daerah,” ujarnya. Menurut Alma, peningkatan kasus DB biasanya terjadi di daerah-

DR. ALMA LUCHYATI, M.KES., MSI daerah yang padat terhadap penduduk serta wilayah yang kurang tersentuk oleh upaya kebersihan lingkungan.

“Yang paling sulit dalam pemberantasan kasus DB yaitu yang populasinya tinggi atau padat penduduk,” ucap Alma, kepada dalam sebuah acara di Bandung, akhir pekan lalu. Alma juga mengatakan, tingginya kasus DB biasanya terjadi karena kebiasaan masyarakat, dimana perilaku mereka tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah dalam hal pemberantasan kasus DB ini. “Masyarakat seharusnya paham, apa yang harus dilakukan untuk memotong rantai penularan kasus DB ini, itu jelas sudah ada,” katanya. EDI JOHN/HMS

Bappeda Gelar Karawang Development Expo ke-2

WANTARA, Karawang Pemkab Karawang melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Karawang menggelar Karawang Development Expo ke II Tahun 2015, “semua itu lakukan dalam rangkaian Musrenbang Kabupaten Karawang. Pada Karawang Development Expo ditampilkan Pameran pembangunan sebagai sarana promosi, edukasi, dan promosi atas kinerja Pemerintah Daerah yang akan ditampilkan oleh SKPD masing masing yang ada di Kabupaten Karawang. Progres pembangunan di Kabupaten Karawang dalam 3 tahun terakhir akan dipamerkan pada event ini agar masyarakat mengetahui

Plt. Asisten Administrasi Setda Karawang:

dan Karawang Development Expo ini adalah terakhir untuk hasil pembangunan RPJMD 2011-2015” demikian Ujar Kepala Bappeda Kabupaten Karawang Samsuri S Ip. ”Dasar hukum diadakan di UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , mengapa diadakan di Pemda, Karena Pemda kantor Pemerintahan yang terbuka untuk Masyarakat, agar ada sedikit gairah dan ada warna dalam pelaksanaan Musrenbang, ini adalah momentum tepat di buka gerbang untuk masyarakat umum” ujarnya dalam laporan sebagai Ketua Panitia Dalam sambutannya Plt Bupati Karawang berkata “bahwa

pembangunan Kabupaten Karawang semua telah tertuang dalam RPJMD diharapkan acuan ini terus dilakukan dan bisa dilakukan sesuai target, selama ini pembangunan di Kabupaten Karawang di beberapa bidang sudah banyak dirasakan masyarakat, secara perlahan semua akan dilakukan oleh kami demi kepentingan Masyarakat. Saya selalu ingin berupaya Karawang ingin menjadi lebih baik, Selama ini pembangunan di Kabupaten Karawang berlangsung lancar dan hanya lebih kepada sedikit membentuk komitmen untuk agar segala program bisa lebh dirasakan oleh Masyarakat tepat sasaran tentunya” ungkap Bupati Dr Cellica menambahkan

sambil berharap “mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan pasar produk lokal kita ditengah-tengah upaya kabupaten karawang meningkatkan perekonomian berbasis sumber daya lokal serta menjadi sarana informasi yang luas bagi masyarakat terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan yang telah kita capai selama ini, kegiatan ini menjadi bentuk bagi media informasi kepada masyarakat tentang pencapaian Pembangunan dan berkeadilan dan berkelanjutan dan proporsional tentunya dan juga saya juga menyampaikan pada moment ini keberhasilan pembangunan perlu juga bantuan dari para Forum Kordinasi

Pimpinan Daerah seperti Dandim, Kapolres, Kajari, PN, Ketua DPRD itu semua harus dilakukan sinergis jadi saya selalu menyampaikan jargon kepada seluruh lapisan masyarakat “Hayu Babarengan urang bangun Karawang”” tegas Bupati Usai sambutan sekaligus membuka acara dengan ditandai membunyikan sirine, dilanjutkan dengan Plt Bupati memonitor seluruh stand Peserta yang terdiri dari SKPD seluruh yang ada di Kabupaten Karawang, Perusahaan swasta, BUMD, Perguruan Tinggi, Jajaran Usaha Ekonomi Kerakyatan. Dekranasda, dan perwakilan dunia usaha dan industri, salah satu Stand yang dikunjungi Plt Bupati yakni milik Sekretariat Daerah yang di kordinatori oleh Bagian Humas dengan Radio Daerah Sturada, Plt Bupati menyempatkan Talkshow 10-15 menit untuk ajakan agar Mayarakat untuk datang dan ramaikan gelaran ini terdapat juga foto foto kegiatan Plt Bupati dr Cellica 1 tahun terakhir berupa Slide Show cetakan dan booklet, untuk Acara berlangsung selama 2 Hari Selasa Rabu (11-12/3). Di lingkup Kantor Bupati Karawang. Dan pada hari puncak terakhir akan ada pelaksanaan Musrenbang Kab Karawang. MARLINE/HMS

Jabar Bertekad jadi Juara Umum PON XIX/2016 WANTARA, Kota Bogor Sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional tahun 2016 mendatang, Provinsi Jawa Barat bertekad untuk menjadi juara umum pada PON XIX tersebut. Jawa Barat terakhir menjadi juara umum PON tahun 1961 yang juga digelar di Jawa Barat. Dalam acara hitung mundur 555 hari jelang PON XIX Jawa Barat 2016, yang digelar di Lapangan Sempur, Kota Bogor, Minggu pagi (15/3) lalu, Gubernur Jaw Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan tekad tersebut dihadapan ribuan warga Bogor yang hadir. “Terakhir Jawa Barat menjadi tuan rumah PON V tahun 1961, tepatnya 53 tahum silam. Oleh karena itu, tekad Jawa Barat pada PON 19 tahun 2016 nanti, sebagai tuan rumah Jawa Barat sabisa-bisa Insya Allah pasti menjadi juara umum,” ungkap Aher dalam sambutannya. Pada PON V tahun 1961 tersebut, Jawa Barat berhasil meraih juara umum untuk yang ketiga kalinya setelah PON II dan III. Pada PON XVIII/2012 di Riau, Jawa Barat hampir menjadi juara umum dengan hanya terpaut beberapa mendali dengan DKI Jakarta. Dan untuk suksesnya penyelenggaraan PON XIX/2016, Jawa Barat pun mencanangkan catur atau empat sukses PON, yaitu: sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi masyrakat, dan sukses administrasi, dengan Kujang sebagai Logo dan Mang Surili sebagai maskotnya. Melalui catur sukses ini Jabar bertekad pula untuk menjadi penyelenggara terbaik PON. PON XIX/2016 akan mempertandingkan 43 cabang olahraga yang diikuti 34 provinsi, dengan memperebutkan 750 medali emas, 750 medali perak, dan 962 medali perunggu. Atlet yang ikut berpartisipasi pada PON yang digelar tanggal 9-21 September 2016 ini sebanyak 8.223 orang. Jabar sendiri akan menyiapkan kurang lebih 600 atlet dan 200 orang lebih official. Sedangkan official, panel, tamu, serta panitia yang akan hadir kurang lebih 13.000 dan akan melayani 3.000 lebih wartawan cetak maupum elektronik. Pelaksanaan pertandingan akan digelar di lokasi venue yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu: Kota Bandung, Bekasi, dan Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Pangandaran, Cirebon, Subang, Sumedang, Purwakarta, Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Karawang. Sementara itu, dalam acara 555 hari jelang PON XIX Jawa Barat 2016 di Lapangan Sempur digelar berbagai kegiatan seperti lomba menggambar bernuasa PON, serta ada pula booth wall of spirit berupa kain sepanjang 12 meter. Pada kain ini, Gubernur Ahmad Heryawan serta warga Bogor yang hadir membubuhkan tandatangan serta kesan-pean seputar PON. Ada pula wall of fame dimana warga dapat berfoto dengan latar belakang gambar dan tulisan 555 hari jelang PON XIX Jawa Barat 2016. Selain itu, acara ini juga dimeriahkan oleh sejumlah tarian tradisional Jabar serta penampilan beberapa artis ternama. Acara ini turut dihadiri Ketua Komisi I, III, dan V DPRD Jabar, PB PON XIX/2016, Ketua KONI Jabar, para Asisten Daerah Setda Provinsi Jabar, Walikota dan Wakil Walikota Bogor serta jajarannya, Ketua DPRD Kota Bogor, Bupati Kab. Bogor, Ketua DPRD Kab. Bogor, Walikota Sukabumi, Bupati Kuningan, Wakil Bupati Garut, perwakilan pemda kabupaten/ kota di Jabar, serta ribuan masyarakat dari Kota dan Kabupaten Bogor. CHELSEA/HMS

DAERAH

7

Edisi 72 | Tahun IV | 19 Maret - 2 April 2015

Optimalkan Sertifikat Program Prona

Pemdes Gumulunglebak Berikan Layanan Prima WANTARA, Cirebon Guna mesuksesnya pengembangan pembangunan yang sangat dibutuhkan demi kelancaran infrastruktur yang bisa menunjang aktivitas warga untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui berbagai pembangunan yang ada di Desa ini. Selain itu, Desa Gumulunglebak mendapatkan 150 peserta Program Prona, namun dalam pelaksanaannya pihak panitia setempat menerima biaya secukupnya untuk kepengurusan program tersebut, kata Kaur Ekbang Ucup dan KaurPem Dartono.. Kini Program Prona yang dibiayai APBN melalui Diva Anggaran kantor Pertanahan yang nilainya cukup besar. Panitia dari Program Prona Desa tersebut mengakui adanya biaya secukupnya yakni untuk membeli materai, patok, pilox dan konsumsi orang yang kerja. Biaya sebesar itu diakuinya merupakan nilai yang dianggap wajar mengingat ada peralatan yang harus disediakan serta untuk biaya para pekerja. Terlepas dari adanya subsidi tersebut, inikan ada kebutuhan yang harus dibeli, termasuk untuk orang kerja, ya adat ketimuran mas. Menurut Kuwu Juned Junaedi yang didampingi Kaur Ekbang Ucup Supriatna dan KaurPem Dartono serta para perangkat Desa lainnya, mengatakan bahwa orang kerja dikasih minum atau makan, semua kan bawa perut, juga keluarganya yang dirumah harus diperhatikan. Dan setiap peserta tidak semuanya membayar, variatif ada yang memberi ada juga yang tidak memberi. Terangnya ketika ditemui awak media ini pecan lalu. Kini Pemdes Gumulunglebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon hanya memantau, meski panitia menerima adanya biaya, namun pihaknya enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut, tuturnya kepada WANTARA. Bahkan kami tidak terlibat dalam kepanitiaan, meski tidak dipungkiri, jika pihaknya tetap sebagai penanggungjawab dalam mensukseskan program ini. “Saya tidak bisa menerangkan terlalu jauh, takut ada yang salah, karena saya sudah mempercayakan kepada panitia untuk masalah ini. Terkait ada biaya, bisa langsung ditanyakan pada panitia, namun setahu saya katanya sudah disepakati antara panitia dan masyarakat peserta program. Kalau dilihat dari manfaatnya, tentu banyak. Selain program ini memberikan jaminan tentang keamanan kepemilikan sertifikat yang sah ser ta dapat diper tanggungjawabkan didepan hukum”, pungkasnya. CHIPTADI, HS

Camat Medan Satria Rapihkan Kantor

Tingkatkan Kinerja Aparat Berikan Pelayanan Prima WANTARA, Bekasi Aparatur merupakan ujung tombak pelaksanaan publik yang mencangkup berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan publik aparat pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan murah kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan memberikan kewenangan kepada aparat yang berhadapan langsung kepada masyarakat, agar dalam mengambil kebijakan alternatif dapat terhindar dari keraguan dan ketergantungan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, aparat pemerintah harus mengembangkan paradigma pelayanan publik dari pelayanan yang bersifat sentralistik kepelayanan yang lebih fokus pada pengelolaan yang berorienrasi pada kepuasan masyarakat. Aparat kecamatan sebagai bagian dari PNS memiliki hubungan langsung dan lebih memahami kondisi kehidupan masyarakat, diharap dapat menjadi motor penggerak dalam tugas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Khusus aparat pemerintah kecamatan, diharapkan memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi dalam melaksanakan fungsi utamanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Camat sebagai aparatur yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus meiliki tingkatt kedisiplinan yang tinggi dalam kerja sama dan pelayanan kepada masyarakat. “Asas penyelenggaraan pemerintah yang menekankan pada pelayanan umum, Asas kepentingan umum, mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara akomodatif, aspiratif, dan selektif. Asas keterbukaan, kemauan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Asas profesionalisme, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka kami adakan Jum’at bersih-bersih sudah dicanangkan oleh pemerintah dan saya terus melakukan monitoring memastikan instruksi dijalankan dengan baik,”ujar Camat medan satria Tugiman, SH Kepada WANTARA Jum’at (13/3) lalu.” Lanjut Tugiman, pendayagunaan aparatur Pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan pembangunan serta melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan dengan cara-cara yang dapat meningkatkan hasilguna dan daya-guna. Kegiatan pendayagunaan aparatur Pemerintah dalam tahun keempat Repelita IV merupakan kelanjutan dan sekaligus peningkatan kegiatan dan hasil dari tahun-tahun sebelumnya. “Dalam bidang pengawasan dan penertiban operasional antara lain ditingkatkan pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional. Hal ini dimaksudkan agar keseluruhan aparatur dapat menjadi alat yang efektif, efisien dan bersih guna menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Saya memberikan contoh bagi para staf-staf, turun langsung dalam mengawasi merapikan dan membersihkan gedung kecamatan dan lingkungan sekitarnya yang mana lapangan dan jalannya becek bila hujan turun dan mengganggu dalam pelayanan pada masyarakat.”terangnya. Lebih jauh Tugiman mejelaskan, memang sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan (masyarakat), merupakan elemen dalam analisis kualitas pelayanan publik. Bemberikan kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan. “Dalam hal ini yang dijadikan tujuan kami adalah memberi kemudahan masyarakat dalam mengurus Adminitrasinya, dalam menghujutkan pelayanan prima kepada Masyarakat.” tutupnya. M.SARAGIH

Musrenbang Kabupaten Karawang 2015 Digelar dengan Konsep Talkshow WANTARA, Karawang Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten Karawang Tahun 2015 di gelar dengan konsep Talkshow, yang menjadi narasumber sendiri yakni Plt Bupati Karawang dr Cellica dan Ketua DPRD Toto Suripto, acara ini di gelar pada Kamis (12/3) lalu, tepatnya di hari ke dua Karawang Development Expo yang memang merupakan rangkaian kegiatan dari Musrenbang ini, Untuk audiensi sendiri yakni para kepala OPD Camat seKab Karawang, Lurah dan Kades se-Kab Karawang, dari unsur pendidikan organisasi Wanita dan organisasi lainnya seperti dari pertanian, organisasi pengusaha turut hadir. Bertempat di aula Husni Hamid Komp Perkantoran Bupati Karawang. Dalam Sambutan awalnya Cellica menyampaikan ajakan secara bersama di awal tekad semangat yakni “Hayu urang babarengan ngabangun Karawang, itu semua dilandasi prinsip bila ingin maju itu perlu ada sinergitas antar semua pihak, karena diyakini Pemkab kami tidak bisa bekerja tanpa

bantuan, dan juga semua juga orang tahu bahwa bila kita mau membangun Karawang menjadi maju harus ada tahap perjuangannya” tegasnya Lebih lanjut Cellica mengatakan, program kerja yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2015 ini kedepan 2016 semua akan saya lakukan yang tepat sasaran dan dapat dirasakan masyarakat, saya juga mengatakan disini karena biasanya program pusat program provinsi dengan program daerah itu suka berbeda, sehingga fungsi dari musrenbang ini sangat besar manfaatnya karena apa yang menjadi cita cita kita, apa yang di inginkan

MUSRENBANG Kabupaten Karawang 2015 masyarakat nanti akan di bawa ke musrenbang Provinsi hingga kepada musrenbang pusat. Maka apa yang menjadi program perencanaan akan terealisasi dan menjadi kebanggaan kita semua, bila kita melihat kebudayaan Kabupaten Karawang memiliki kultur yang berbeda dengan Kab/Kota semua yang ada di Prov Jawa Barat. Karawang memiliki nilai jual potensi yang sangat luar biasa, pertanian punya, perindustrian punya, perikanan punya, kelautan punya, lumbung padi apalagi di andalkan. Karawang menjadi pusat sentra bisnis, Karawang juga mempunyai sejarah perjuangan kemerdekaan maka saya pelopori Karawang disebut Karawang Tan-

dang Makalangan Ajeg Pangkal Perjuangan” ungkapnya Ditegaskannya, “Karawang suka tidak suka akan mendapatkan mega proyek pemerintah pusat, bulan Kemarin saya rapat dengan Pak Presiden RI Joko Widodo, menurut Pak Jokowi Karawang akan dijadikan pusat perkembangan Ekonomi pusat, jadi bukan tidak mungkin wacana perkembangan akan dibangun Bandara dan Pelabuhan menjadi benar dan menjadi realita, namun itu semua menunggu perkembangan yang ada. Presiden RI mengatakan Kabupaten Karawang sangat berpotensi untuk perkembangan Ekonomi Nasional dan menjadi site plan untuk perluasan pembangunan” ujarnya.

Terakhir Cellica mengucapkan “terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran panitia khususnya badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten karawang atas kerja kerasnya untuk mensukseskan kegiatan musrenbang beserta rangkaian karawang development expo 2015 di kabupaten karawang, mudah-mudahan kegiatan yang kita selenggarakan ini merupakan program-program percepatan pembangunan yang bersifat strategis dalam konteks pembangunan dan kemajuan kabupaten karawang pada khususnya dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi, dan peluang yang ada” tuturnya. MARLINE/HMS

Pjs. Kuwu Desa Bandengan, Sakti Pringadi, SH

Wujudkan Desa dengan Pelayanan Berkualitas WANTARA, Cirebon Seluruh Aparatur Pemerintahan dan Institusi terkait lainnya, harus melakukan berbagai perubahan, dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya harus meningkatkan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang mengarah pada peningkatan pelayanan publik, juga penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik. Seperti dikatakan Pjs. Kuwu Desa Bandengan, Sakti Pringadi, SH. Hal tersebut selaras dengan implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Dijelaskannya, pelayanan Publik yang semakin baik akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, baik dalam peningkatan investigasi maupun dalam peningkatan kesadaran membayar pajak dan retribusi.

Keberadaan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat membangun Negara yang sejahtera, adil, juga makmur, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri Bangsa dan Negara. Dikatakan pula, selama tahun 2014 Desa Bandengan banyak mengalami peningkatan dibidang pembangunan. Untuk itu berbagai pembangunan tersebut, agar dijaga serta dipelihara, sekaligus ditingkatkan oleh semua pihak dalam tahun 2015 ini. Demikian pula berbagai kekurangan khususnya kinerja aparatur pemerintahan, agar diperbaiki juga ditingkatkan, baik dalam pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan, maupun dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik atau masyarakat.

Menurut Sakti Pringadi, dalam tahun 2015 ini, seluruh aparatur pemerintahan, agar menguatkan komitmen dalam visimisi untuk menjalankan roda pemerintahan. Adapun hal yang sangat penting dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan, khususnya unsur pimpinan dilingkungan pemerintahan yang ada di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Diantaranya berupaya optimal me-

mahami sekaligus merealisasikan visi pembangunan Desa Bandengan tahun 2015 kedepan, yakni terwujudnya Desa Bandengan sebagai desa pelayanan berkualitas diberbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan dan perdagangan, berlandaskan iman dan taqwa. Serta visi Pemerintah Desa Bandengan tahun 2015 kedepan. Yakni Dengan Iman Juga Taqwa Mewujudkan Pemerintahan

Yang Rahmatan Lil Alamin. Begitu juga pemahaman yang baik terhadap visi pembangunan Desa Bandengan dan Visi Pjs. Kuwu serta para perangkat desa tersebut, akan memberikan arah juga acuan dalam pelaksanaan tugas diberbagai bidang, selaku agen pembangunan dan aparatur pelayanan publik. Dikatakan pula, visi tersebut harus di breakdown atau dipecahkan kedalam beberapa misi, sekaligus diterjemahkan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) selanjutnya diimplementasikan secara terperinci kedalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) setiap tahun yang dilaksanakan oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa), pungkasnya kepada awak media ini beberapa waktu lalu. CHIPTADI, HS

Lomba Desa Tingkat Kab Bekasi di Desa Sukabakti Kec.Tambelang

Wujudkan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri WANTARA, Bekasi Lombaan Desa adalah Penilaian Perkembangan pembangunan atas usaha masyarakat Desa yang dititik beratkan pada usaha Kegotong-royongan dan keswadayaan masyarakat semenjak era otonomi daerah dan reformasi, pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa, diperbarui dengan Permendagri nomor 13 tahun 2007 tentang Penylenggaraan Perlombaan Desa. Menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan Perlombaan Desa adalah, bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menilai keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, perlu dilakukan perlombaan desa dan kelurahan secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Penyelenggaraan perlombaan Desa adalah salah satu upaya untuk mendorong usaha Pembangunan Masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri sekaligus meneliti dan menilai keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa selama satu tahun. Agar dapat mengetahui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Masyarakat di desa selama kurun waktu satu tahun dalam wujud peningkatan kualitas hidup ekonomi, Politik, Sosial dan budaya serta keamanan dan ketertiban. Demi terciptanya desa yang berprestasi dalam pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat. Dalam sambutannya, Camat Tambelang Bapak Drs. H. Ade Ismail, M.Si. “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan adanya inovasi baru seperti

PENILAIAN perlombaan desa tingkat kabupaten Bekasi Tahun 2015 di Desa Sukabakti Kecamatan Tambelang, Kamis (12/3/2015). AKINO (angka kematian ibu nol) yang dicetuskam BPMPD, yang angka kematian nol untuk Mungil, Balita serta pembunuhan pembunuhan yang ada di desa. Indikator ekonomi masyarakat tujuan untuk memperdayakan objek pada usaha milik desa, intinya untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang ada di desa seperti tukang Domba, kambing dan bebek dan juga Budi daya ikan tawar harus diperdayakan, semua dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan meminimalisir angka pengangguran. Indikator Keamanan dan ketertiban lingkungan untuk tujuan memperdayakan pendamping, meminimalisir pencegahan Intim, Narkoba, KDRT dan yang lainnya. “Partisipasi masyarakat untuk pendamping dengan maraknya Begal Motor, untuk itu petani semua masyarakat desa harus diperdayakan. Indikator kehadiran masyarakat untuk Musrembang, kegotong royongan penduduk. Indikator Pemerintahan desa untuk tercipta sinergitas antara Kepala desa dengan BPD, Keuangan dan perangkat desa yang lainnya. Untuk itu memohon segenap Tim untuk memberikan arahan secara optimal dalam rangka pembinaan administrasi desa, memperdayakan lembaga-lembaga desa,” tutur Camat Tambelang itu. Sementara Bupati Bekasi

Neneng Hasana Yasin dalam sambutanya diwakilkan oleh Bapak F. Soleh sebagai Ketua TIM. Perlombaan Desa untuk merangsang dan memacu Kreatifitas, prakarsa dan memotivasi pembangunan fisik mental dan pemerintahan desa. Kegiatan perlombaan desa dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi sampai pada tingkat Nasional sebagaimana Peraturan Mentri Nomor 13 tahun 2007 tentang penyelenggaraan perlombaan desa, kelurahan untuk mengarah kepada tercapainya tujuan tersebut diperlukan adanya kreatifitas yang menyeluruh, melaksanakan secara terpadu yang bersifat tercetusnya keinginan untuk meningkatkan prestasi masyarakat-masyarakat. Dan salah satu caranya dengan adanya perlombaan desa inimanfaat dari perlombaan ini akan lebih dirasakan apabila masingmasing desa sadar untuk selalu berusaha memelihara dan menindak lanjuti prestasi yang sudah di capai, memperbaiki berbagai kekurangan dan sekaligus mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang sudah diraih. “Penilaian Lomba tingkat Kabupaten masih mengacuh kepada 8 Indikator. Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi Masyarakat, Pemerintahan Desa, Partisipasi Masya-

rakat, Keamanan dan ketertiban, Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerdayaan Kesejahteraan Masyarakat, PKK serta mobilitasi wilayah untuk mengetahui peta geografis desa, untuk itu juri harus menilai sesuai dengan fakta yang ada, pertama tingkat partisipasi masyarakat, inisiatif, kreatifitas pemerintahan desa dan masyarakat,” pungkas dia. Ketua Tim Penilai dalam sambutanya juga menagatakan, ”Disamping yang 8 Indikator Penilaian, Tim penilai sudah menilai saat tiba di tempat, penyambutan dari Kepala Desa, PKK dan yang lainnya. Yang Terbaik dari yang baik akan dicari dari 23 Kecamatan Kabupaten Bekasi dan akan dilombakan ke tingkat Propinsi. Yang terbaik akan dibina untuk lebih baik. Dan Kabupaten Bekasi selalu tiga besar tingkat Propinsi,” terang Ketua Tim Penilai. Sementara Kepala Desa, M. Risan Aman dalam sambutanya, menagatakan, “Kegiatan Perlombaan Desa ini adalah Hakekatnya upaya atau alat untuk penilaian terhadap Desa, mendorong usaha pembangunan masyarakat desa atas kekuatan desa itu sendiri serta mengevaluasi keberhasilan usaha masyarakat desa untuk membangun desa itu sendiri. Jadi substansinya adalah Pemerdayaan masyarakat desa untuk memiliki lembaga-lembaga masya-

rakat desa, seperti LPMD, Bumdes, dan lain-lain, apa sudah berfungsi, efektif atau belum, apakah ada peningkatan dan motivasi dan Swadaya gotong royong masyarakat desa,” sampai Kepala Desa itu. Lanjut Risan berharap, setelah selesainya perlombaan ini adanya arahan dan berkesenambungan dan berkelanjutan dari TIM Penilai untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat Desa dan keberhasilan usaha-usaha masyarakat desa dalam pembangunan desa. “Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui pemberdayaan yang sinergis dan terpadu Memantapkan keterpaduan program Masyarakat Desa dalam tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian maupun tindak lanjut Pembangunan Desa.”harapnya. Selain itu sasaran program Perlombaan Desa ini adalah Mengembangkan fungsi asistensi teknis dalam rangka menguatkan teknostrutur masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, emperkuat fungsi fasilitasi untuk meningkatkan kesadaran kritis dan prakarsa masyarakat, aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya lokal agar tetap mampu berfungsi sebagai acuan utama dalam pengembangan identitas diri dari setiap lembaga masyarakat dan setiap individu pada semua aspek kehidupan. DOHAR

PENDIDIKAN

8

Edisi 72 | Tahun IV | 19 Maret - 2 April 2015

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sambangi Kemenpora WANTARA, Jakarta Menpora Imam Nahrawi Senin (16/3) lalu menerima pengurus Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) di ruang kerjanya lantai 10 Gedung Kemenpora. Tujuan PP IPM berkunjung ke Kemenpora adalah untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan pengurus mereka yang baru dilantik. Delegasi dipimpin Khoirul Huda selaku Ketua Umum PP IPM, ditemani M Hanif A, Heri Wawan, Sakti Lubis, dan pengurus lainnya. Dalam paparannya di depan Menpora, Khoirul Huda menyampaikan kunjungannya kali ini adalah untuk bersilaturahim dan memperkenalkan pengurus barunya. “Kami adalah pengurus PP IPM periode 2014-2016 hasil Muktamar ke-19 PP IPM di Jakarta. Pelantikan kami oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin baru pada 18 Desember 2014 lalu. Kedatangan kami adalah bagian dari silaturahim ke Kemenpora sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus kami,” katanya. Khoirul Huda menjelaskan, sebelumnya dirinya adalah Ketua Pimpinan Wilayah IPM Provinsi Lampung. Sebagian besar pengurus di periodenya saat ini juga adalah pengurus tingkat wilayah di daerahnya masing-

masing. “Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri 18 Juli 1961, hampir setengah abad setelah Muhammadiyah berdiri. Latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar,” urainya. Huda menambahkan, dengan latar belakang tersebut, maka saat ini IPM menggagas Gerakan Pelajar Anti Narkoba. “Narkoba sudah sangat mengkhawatirkan persebarannya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain Gerakan Pelajar Anti Narkoba, kami juga akan memperkuat organisasi Poros Pelajar supaya dapat makin bersinergi satu sama lain,” tuturnya. Mendengar paparan tersebut, Menpora menyatakan setuju dan mendukung sepenuhnya gerakan tersebut. “Saya di berbagai daerah dan tiap kunjungan ke kampus juga selalu menyuarakan bahaya narkoba dan

Perpustakaan Bantuan Pemerintah Bermanfaat Cerdaskan Siswa WANTARA, Cirebon Sesuai dengan kriteria yang ada, gedung perpustakaan merupakan salah satu sarana atau prasarana yang bisa mencerdaskan murid. “Perpustakaan selain untuk menyimpan buku, perabotan serta kelengkapan lainnya juga merupakan salah satu unit kerja yang menghimpun, mengolah, serta menyajikan kekayaan intelektual dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah”, tutur Kepala SDN 2 Nanggela, Dedeh Uun Kurniasih, S.Pd. Didampingi guru senior Maman, S.Pd, serta Bayu, S.Pd, selaku bendahara BOS, Dede kepada WANTARA mengatakan, selain para anak didik dapat melakukan kegiatan belajar mandiri atau belajar kelompok, di perpustakaan para gurupun dapat memperkaya materi yang akan disajikan dalam proses belajar mengajar, ungkapnya mengenai cara pengelolaan perpustakaan Sekolah Dasar. Menurut trio pendidikan yang ada di SDN 2 Nanggela Kecamatan Greged Kabupaten Cirebob Jawa

Barat ini , (Dedeh, Maman dan Bayured), dalam buku tujuan dan fungsi Perpustakaan Sekolah Dasar, fungsi, luas, lokasi, serta penataan ruangan, perabotan juga perlengkapan, bahan pustaka berupa buku dan bukan buku, pelayanan perpustakaan, para guru di tetap konsisten memberikan yang terbaik demi suksesnya berbagai pelajaran yang diberikan para pendidik dalam rangka mencapai prestasi. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh para guru SDN 2 Nanggela demi suksesnya pendidikan bermutu, bimbingan serta binaan telah diberikan kepada anak didik agar dalam hal peminjaman atau pengembalian. Pelayanan referensi, juga statistika pelayanan, buku ini dapat dijadikan buku panduan oleh para pustakawan dalam menjalankan tugasnya dan berupaya menumbuhkan kesadaran minat baca dikalangan siswa-siswi serta pendidik. Demikian perbincangan awak media ini dengan trio yang berkompeten di SDN 2 Nanggela yang dikenal koperatif serta senantiasa mengedepankan kebersamaan. CHIPTADI HS

pentingnya sebuah gerakan masif melawan narkoba. Ini adalah musuh baru kita,” jelas Menpora. Selain itu, Menpora meminta IPM tidak terlalu larut dengan kegiatan seremonial seperti se-

minar, yang dinilai kurang efektif karena hasilnya monoton. “Tolong lebih berbasis komunitas, bangunlah dan datangilah beragam komunitas yang sudah banyak tersebar di tengah-tengah pelajar kita. Kemarin saya di

Jember, juga mendorong komunitas-komunitas anak muda supaya memiliki kreativitas dan inovasi berbasis minat dan bakat. Itu dapat mengarah ke halhal positif bagi anak muda,” nasehatnya. W*/HMS

Ketua TP PKK Jaktim, Siti Syamsiah:

Masa Depan Anak Tanggung Jawab Bersama WANTARA, Jakarta Pesatnya perkembangan teknologi informasi modern, dapat berdampak pada perkembangan anak. Untuk itu para orang tua diharapkan dapat selalu memberikan pendampingan kepada anak-anaknya, sehingga pengaruh negatif dapat ditangkal. “Kita harus mendampingi sebisa mungkin putra-putri kita dalam informasi yang modern ini dimana begitu mudah informasi atau kebudayaan asing masuk ke Indonesia,” kata Ketua TP PKK Jakarta Timur Siti Syamsiah, saat Seminar Mendidik Anak dengan Cinta Bersama Kak Seto, di Ruang Serba Guna Blok C Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin (16/3). Menurutnya, masa depan anak-anak merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu dirinya menyambut baik seminar yang menampilkan Kak Seto sebagai pembicara, karena dapat menambah pandangan dan wawasan terhadap perma-

salahan dunia anak. “Mari manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya mengenai berbagai perkembangan masalah anak,” kata Syamsiah, dihadapan para peserta seminar. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Jakarta Timur Ibnu Hajar mengatakan, anak merupakan masa depan bangsa. Merekalah yang kelak akan meneruskan pembangunan dan perjuangan bangsa ini. “Anak adalah masa depan bangsa ini oleh karena itu anak-anak harus di jaga dan pelihara, jangan disia-siakan,” kata Ibnu dalam sambutannya yang mewakili Walikota Jakarta Timur. Anak-anak menurut Ibnu, harus mendapatkan pendidikan sejak dini, untuk bekal hidup mereka kelak. Pendidikan tersebut, baik didapatkan dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Selain pendidikan umum, anak-anak juga harus dibekali

pendidikan agama. “Didik anak-anak kita dengan ilmu agama yang kuat sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha sesuai dengan yang diharapkan bersama,” tukas Ibnu. Sementara itu Seto Mulyadi atau akrab dipanggil Kak Seto, menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Pendidikan secara umum didapatkan anak-anak di sekolah mereka. Sekolah sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan, sedapat mungkin harus nyaman bagi anak-anak. Tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak, terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya aman dan nyaman bagi mereka. Untuk itu Kak Seto meminta para peserta yang hadir agar ikut menciptakan sekolah yang ramah untuk anak-anak. “Jika terjadi kekerasan terhadap anak, jangan pernah menyalahkan mereka. Tapi yang perlu kita salahkan adalah sekolahnya,” kata Kak Seto. SM SILAEN/HMS

SDN 3 Setupatok Optimalkan Perpustakaan WANTARA, Cirebon Salah satu Kepala Sekolah pengelola perpustakaan yang dinilai baik yakni Drs. Hudiya karena perpustakan tersebut selain untuk menyimpan buku, perabotan dan perlengkapan lainnya, serta bisa dimanfaatkan untuk kantor sekaligus tempat kerja guru SDN 3 Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Perpustakaan sekolah meru- SDN 3 Setupatok pakan salah satu unit kerja yang menghimpun, dalam proses belajar mengajar. mengolah, juga menyajikan Drs. Hudiya, didampingi benkekayaan intelektual yang ber- dahara BOS Didi, S.Pd menumanfaat bagi peningkatan kua- turkan kepada awak media ini diruangan kerjanya beberapa litas pembelajaran di Sekolah. Keberadaan perpustakaan waktu lalu, bahwa buku ini besekolah, selain para sisiwa dan risi paparan ungkap mengenai siswi dapat melakukan kegiatan cara pengelolaan perpustakaan belajar mandiri atau kelompok, dasar. Menurutnya dalam buku ini para guru dapat memperkaya mareri-materi yang disajikan tujuan serta fungsi perpusta-

kaan sekolah dasar, fungsi, luas, lokasi juga penataan ruangan perpustakaan buku serta sumber lain yang diperlukan. Pengadaan bahan pustaka pengolahan bahan pustaka berupa buku juga bukan buku, pelayanan perpustakaan. Demikian dipaparkan Drs. Hudiya dihadapan para guru yang ada di SDN 3 Setupatok. Berkaitan dengan itu semua, saya beserta jajaran guru professional yang handal dibidangnya masing-masing, telah memberikan bimbingan, pembinaan, peminjaman dan pengembalian, pelayanan. Buku ini dapat dijadikan buku panduan oleh para pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Juga berupaya siswa/i, dan pendidik. Pungkasnya. CHIPTADI HS

61 Mahasiswa AKN Pelalawan PKL di 25 Perusahaan WANTARA, Pelalawan Sebanyak 61 orang mahasiswa-mahasiswi Akademi Komunitas Negeri (AKN) Pelalawan mulai Sejak (16/3) lalu melakukan praktek kerja lapangan di 25 perusahaan yang bekerjasama dengan kampus milik Pemkab Pelalawan. Sebelum praktek kerja lapangan dilaksakan, ke 61 mahasiswa/i AKNP itu diberi pembekalan oleh sejumlah pemateri pada hari Sabtu (14/3). “Pembekalan praktek kerja lapangan itu sangat penting artinya bagi para mahasiswa dan mahasiswi. Soalnya, tantangan ke depan itu akan semakin berat apalagi di tahun ini telah memasuki MEA, dimana persaingan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan semakin terbuka,” terang anggota DPRD Pelalawan Komisi 1, Abdullah, yang membuka secara resmi pembekalan itu, Sabtu (14/3) lalu.

Ditegaskan Abdullah, dengan adanya praktek kerja lapangan ini, maka harus dinilai sebagai pembekalan bagi para siswa guna memasuki kerja nyata yang sesungguhnya nanti. Apalagi praktek kerja lapangan ini juga sebagai tolak ukur bagi para mahasiswa dalam menyerap mata kuliah yang diajarkan di AKNP. “Karena itu, saya hanya meminta agar para mahasiswa bisa mempersiapkan semaksimal mungkin dalam menghadapi semuanya,” tegasnya. Sementara itu, Direktur AKNP, Mukhtarius M.Pd, men-

jelaskan bahwa praktek kerja lapangan para mahasiwa AKN Pelalawan tersebut merupakan tahun kedua yang dilaksanakan oleh pihaknya. Karena itu, dirinya selaku Dirut AKNP meminta agar para mahasiswa dapat menjadikan praktek kerja lapangan ini sebagai momentum dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. “Jadikan praktek kerja lapangan ini untuk menempa mental dan pengetahuan kalian selama magang di perusahaan. Serap semua ilmu yang diberikan selama ma-

gang, dan maksimalkan semuanya agar hasil magang ini benar-benar menjadi bekal kalian,” tandasnya. Wakil Dorektur III AKNP Pelalawan, Yumisri S.Sos, menjelaskan bahwa pelaksanaan praktek kerja lapangan ini memakan waktu tiga (3) bulan lamanya, dimulai dari tanggal 16 Maret sampai 16 Juni 2915. Dari jumlah 61 mahasiswa yang mengikuti praktek kerja lapangan ini, terbagi dalam dua program studi (prodi) yakni jurusan Tehnik Elektro dan jurusan Manajemen Informatika. “Untuk Tehnik Elektro ada 19 orang, terdiri dari 16 mahasiswa dan 3 mahasiswi. Kalau untuk Manajemen Informatika, ada 42 orang, terdiri 16 mahasiswa dan 26 mahasiswi. Kesemua mahasiswa itu melakukan praktek kerja lapangan di 25 perusahaan yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Inhu yakni di Pertamina Lirik, di Ka-

bupaten Bengkali di PT Chevron, di Pekanbaru. Sedangkan yang lainnya magangnya tersebar di Kabupaten Pelalawan,” terangnya. Ditambahkannya, pihaknya mengharapkan para mahasiswa-mahasiswi yang melakukan praktek kerja lapangan ini dapat mengikuti ketentuan perusahaan yang menerima mereka magang dengan sebaikbaiknya. Soalnya, mau tak mau mereka membawa nama AKN Pelalawan sehingga harus menjaga etika dan bisa menunjukkan hasil yang maksimal selama magang. Hadir dalam pembekalan itu selain Dirut AKNP Mukhtarius S.Pd M.PD, anggota DPRD Pelalawan Abdullah, Wadir I, II dan III AKN Pelalawan beserta seluruh staff AKN Pelalawan, juga seluruh mahasiswa-mahasiswi yang akan melakukan praktek kerja lapangan itu. WALSEN M

Kepala SDN 1 Setupatok, Edi S. S.Pd

Pendidikan Dasar Adalah Gerbang Menuju Kemajuan WANTARA, Cirebon Semakin membaiknya kinerja guru di SDN I Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya. Demikian dijelaskan Kepala Sekolah Edi S. S.Pd kepada WANTARA di ruang kerjanya kamis kemarin. Saat ini pihak Kepala Sekolah sedang konsen mening- SDN 1 SETUPATOK katkan belajar bagi anak didiknya. Soal prestasi sekolah ini pernah meraih juara diberbagai bidang, hanya saja SD ini masih punya kendala minimnya lahan hingga kantor guru masih menggunakan ruang perpustakaan, kurangnya halaman untuk main bagi anak didik yang semestinya harus diadakan. Kepala Sekolah Edi S. S.Pd berkata murid di Sekolah ini sekitar ratusan orang didukung Gur u PNS ser ta honorer yang terus berupaya meningkatkan prestasi juga kinerjanya. Pendidikan dasar adalah pintu gerbang untuk menuju kemajuan sekolah dijenjang yang lebih tinggi, seperti SMP, SMA juga seterusnya. Kami berharap adanya bantuan ruang kelas baru yang bertingkat seperti di sekolah lain. Sukses dan terwujudnya pendidikan yang berkualitas harus ditunjang oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kelengkapan sarana serta prasarana yang memadai. Sarana gedung perpustakaan misalnya, kini menjadi perhatian serius bagi kepala SDN 1 Setupatok Edi S. S.Pd. Menurutnya sekarang sekolah kami belum memiliki gedung perpustakaan, padahal sangat dubutuhkan oleh murid yang jumlahnya Ratusan Siswa/i, juga para guru, bukan hanya itu, sekolah ini butuh lahan yang luas demi kenyamanan anak didik bermain dan menyalurkan bakat instingnya. Masalahnya lahan disini terhambat oleh pelebaran pembangunan masjid, seharusnya Pemerintahan Desa membantu mencarikan solusinya dengan menambah ruang kelas baru yang ditingkat, serta bangunan yang lama sebagian dibongkar untuk halaman parkir juga tempat bermain bagi anak didik yang lagi istirahat. Beberapa waktu lalu, kami sudah mengajukan proposal permohonan ke Dinas terkait tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan dikabulkan, mudah-mudahan dalam tahun depan keinginan sekolah kami bisa direalisasi sesuai harapan. Karena itu mohon perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Pungkas Kepala Sekolah Edi S. Yang diamini para guru dan awak media ini. CHIPTADI, HS

Diduga Akibat Kekurangan Ruang Kelas

Perpustakaan SDN Jatinegara 02 Pagi Dijadikan Tempat Belajar WANTARA, Jakarta Diduga akibat kekurangan ruang kelas SDN 02 Jati Negara Pagi, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur memanfaatkan ruangan Perpustakaan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Meski dengan keadaan yang cukup memprihatinkan ruang Perpustakaan tersebut di pergunakan untuk kegiatan belajar danmengajar siswa/I kelas 2. Kepala SDN 02 Jati Negara Pagi, Heru santoso, S.Pd. MM yang ditemui WANTARA di ruang kerjanya menyatakan bahwa dirinya tidak mengatahui dengan pasti asal muasal penggunaan ruang perpusatakaan untuk kegiatan belajar mengajar, apakah akibat kurangnya ruang kelas atau akibat penerimaan anak didik bar u yang melebihi kuota (penggelembungan penerimaan murid baru-red). “Saya hanya melanjutkan warisan dari Kepala Sekolah terdahulu,” tutur Heru. Ditambahkan Heru, “Untuk penerimaan murid baru tahun ajaran yang akan dating, ruang perpustakaan tersebut akan difungsikan sesuai peruntukannya,” tambahanya. S. Tambah

Kepdes Sinarrancang Laksanakan Program Setifikat Prona WANTARA, Cirebon Sinergitas pelayanan dalam rangka pengembangan pembangunan sangat dibutuhkan demi kelancaran infrastr uktur yang bisa menunjang aktivitas warga untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui berbagai pembangunan yang ada di Desa ini. Selain itu, Desa Sinarrancang mendapatkan 150 peserta Program Prona, namun dalam pelaksanaannya pihak panitia setempat memungut biaya secukupnya dari warga peser ta program tersebut. Keberadaan program prona ini telah dibiayai APBN melalui Diva Anggaran kantor Pertanahan yang nilainya cukup besar. Panitia dari Program Prona Desa tersebut mengakui adanya pungutan sebesar itu yakni untuk membeli materai, patok, pilox dan konsumsi orang yang kerja. Angka pungutan sebesar itu diakuinya merupakan nilai yang dianggap wajar mengingat ada peralatan yang harus disediakan serta untuk biaya para pekerja. Terlepas dari adanya subsidi tersebut. Ini kan ada kebutuhan yang harus dibeli, termasuk untuk orang kerja, ya adat ketimuran mas. Masa orang kerja nggak dikasih minum atau makan, semu akan bawa perut, juga keluarganya yang dirumah harus diperhatikan. Dan setiap peserta tidak semuanya membayar, variatif ada yang segitu serta ada juga yang kurang dari segitu. Terangnya ketika ditemui awak media ini pecan lalu. Kini Pemdes Sinarrancang hanya memantau, meski panitia membenarkan adanya pungutan, namun pihaknya enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut . Bahkan Pemdes tidak terlibat dalam kepanitiaan, meski tidak dipungkiri, jika pihaknya tetap sebagai penanggungjawab dalam mensukseskan program ini. “Saya tidak bisa menerangkan terlalu jauh, takut ada yang salah, karena saya sudah mempercayakan kepada panitia untuk masalah ini. Terkait pungutan bisa langsung ditanyakan pada panitia, namun setahu saya katanya sudah disepakati antara panitia dan masyarakat peserta program. Kalau dilihat dari manfaatnya, tentu banyak. Selain program ini memberikan jaminan tentang keamanan kepemilikan sertifikat yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum”. Demikian info yang didapat awak media ini dari pihak yang berkompeten yang ada di Desa Sinarrancang. Chiptadi, HS

EKONOMI & BISNIS

9

Edisi 72 | Tahun IV | 19 Maret - 2 April 2015

2019, Seluruh K/L Wajib Sampaikan Perencanaan Kebutuhan Barang

Desa Nanggela Laksanakan Program Sertifikat Prona WANTARA, Cirebon Warga Desa Nanggela, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 mendapat jatah program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sebanyak 150 bidang. Untuk pelaksanaan pengukuran dan administrasi dikerjakan secara kolektif oleh para panitia seperti RT, RW serta para Kadus dibantu pekerja yang peduli atas suksesnya Program Prona tersebut. Demikian dikatakan Kuwu Mamat selaku Kepala Desa Nanggela kepada WANTARA pekan lalu. Mamat didampingi Sekdes Syaiful Rohman dan Ketua BPD

Momon Rosmana serta Udin Zaenudin menyatakan jika ada pungutan dipelaksanaan program ini adalah suatu kebutuhan bersama melalui musyawarah mufakat untuk pembiayaan pembelian materai, patok, pilox juga konsumsi bagi pekerja lapangan. Jika ada pungutan sebesar yang disepakati, itu merupakan nilai yang wajar dan sebagai adat ketimuran. “Masa orang yang bekerja nggak dikasih minum atau makan, semuakan membawa perut, juga anak istrinya yang ada dirumah harus diperhatikan dengan baik. Sementara setiap peserta program tidak semuanya membayar, ada sebagian yang membalelo, tapi yang jelas sangat bervariasi, ada yang standar kecukupan ada pula yang dibawah standar kebutuhan” terang Mamat. Berkaitan dengan itu, tentunya terlepas dari adanya Subsidi (APBN) melalui Diva Anggaran Kantor Pertanahan yang nilainya cukup besar, manfaatnya cukup besar juga untuk memberikan kepastian hukum bagi peserta program atas kepemilikan tanah yang sah serta bersertifikat. Hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum. Hal senada juga dikatakan Sekdes Syaiful dan Ketua BPD Momon R, yang berharap program ini berjalan lancar, baik, kondusif tanpa kendala yang berarti, pungkasnya. CHIPTADI, HS

Bank Dunia Audiensi dengan Pemkab Pesisir Barat WANTARA, Pesisir Barat Bertempat di ruang rapat Bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat Selasa (10/3) lalu menerima kunjungan Bank Dunia yang disambut oleh Penjabat Bupati Pesisir Barat yang diwakili Sekretaris Daerah(Sekda) Ir. Fredy, S.M.,M.M. serta Kepala BPPJN-III Tasripin beserta jajarannya, sementara Bank Dunia diwakili oleh Elisabeth Gollen. Turut hadir Asisten I, Kepala Dinas PU dan Tamben, Kepala Bapeda, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, serta Pihak Kontraktor Jaya Konstruksi. “Mengenai persoalan perbaikan

jalan utama Pesisir Barat, yang di anggap mengalami keterlambatan. Maka Bank Dunia bertemu langsung dengan jajaran Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat untuk meminta kepastian Pembebasan Lahan dari

Simpang Gunung Kemala sampai dengan Lemong. Selain itu, Bank Dunia juga mengharapkan Pemkab bisa membantu mempercepat pembangunan jalan di Pesisir Barat dengan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak”. ungkap Tasripin mewakili Bank Dunia. Sementara itu disampaikan Sekda, Kecamatan yang masuk kedalam wilayah pembebasan lahan yaitu Kecamatan Way Krui, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong. Dan masyarakat yang terkena pembebasan lahan tersebut siap mendukung untuk pembangunan jalan di Pesisir Barat. Fredy juga berharap supaya Pembangunan Jalan Nasional supaya lebih di percepat. AZWAN/HMS

Pemkab Indramayu Bangun Saluran Irigasi Tersier Pekandangan WANTARA, Indramayu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, membangun saluran irigasi tersier di Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu. Tender yang telah di menengkan H. Badrudin untuk membangun irigasi guna mengairi persawahan seluas ratusan hektar di wilayah itu. Bupati Indramayu Ana sofana, sangat memperthatikan sekali terkait kesejatraan petani maka meningkatkan pembangunan irigasi anggaran APBD Indramayu dari dinas PSDA Tamben rekanan kerja H, Badrudin dari penglola CV tersebut. Peningkatan pembangunan irigasi diharapkan dapat mengatur air dan menyuburkan areal persawahan. Selain itu, pembangunan irigasi diharapkan pula meningkatkan produksi pertanian di seluruh Desa Kabuputen Indramyu supaya hasil panen dapat melimpah. Saat ditemui WANTARA di kantornya H, Badrudin menjelaskan, perkembangan pertanian di Kabupaten Indramayu

Pemkab Karawang Laksanakan Penandatanganan MoU SPAM WANTARA, Karawang Dalam rangka percepatan pemenuhan pelayanan air minum lintas Purwakarta yakni Jatiluhur dan Karawang Provinsi Jawa Barat, PJT II Jatiluhur serta PDAM bekerjasama dengan Pemkab Karawang teken MoU, yang dilaksanakan pada apel pagi dengan para aparatur Pemkab Karawang di ling kantor Bupati, pada senen (9/3) lalu bertempat di Plasa Pemkab Karawang. Turut hadir manajemen PJT II serta direksi PDAM. Dalam Sambutannya Plt Bupati Karawang mengatakan “air merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, mutlak bagi kehidupan manusia, bila kekurangan atau tidak ada sama sekali akan berdampak fatal. Kebutuhan air bersih sangatlah di dambakan oleh seluruh orang, maka dengan penandatangan MoU ini menjadi langkah awal untuk sinergitas kami dari Pemkab dengan PJT untuk menyediakan air bersih dengan pengembangan sistem penyediaan air minum ini. Obyek kerja sama meliputi pengembangan SPAM Jatiluhur untuk Kabupaten Karawang yakni 350 liter per detik itu data yang saya dapat saat menghadiri MoU pada bulan September tahun lalu antara Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Gubernur DKI dijabat Jokowi, saat itu juga ditandatangani MoU seperti ini di balaikota Jakarta tempatnya” ujarnya Lebih lanjut Teh Celi juga menjelaskan bahwa dengan adanya kerjasama ini dengan PJT II merupakan wujud upaya kita bersama untuk tetap tersedia air minum khususnya di Kabupaten Karawang. “saya ucapkan terimakasih dengan terselenggaranya kerjasama ini” tuturnya Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di depan Sekda Kab Karawang, Staf Ahli Bupati, seluruh kepala OPD menghadiri, juga Camat se-Kab Karawang turut hadir, di suasana pagi cerah. Yang merupakan kegiatan rutin para aparatur di setiap Senen Pagi. MARLINE/HMS

dari tahun ke tahun di era kepemimpnan Bupti Ana sofiana sering kali blusukan ke masyarakat petani dari desa ke desa. Tindakan Bupati tersebut di sambut baik dan menggembirakan, masyarakat pedesaan sebab saat ini luas areal pesawahan makin berkurang di karenakan adanya pembangunan komplek perumahan mencapai ribuan hektar per tahun. Pemkab Indramayu terus berupaya meningkatkan produksi pertanian dengan membangun pengairan yang memadai, serta mengupayakan keter-

sediaan pupuk dan berbagai macam bantuan sarana produksi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Indramayu, Ir. Firman Mumtako, menjelaskan bahwa pembangunan saluran irigasi tersier tersebut merupakan program dari pemerintah pusat melalui paket pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), yang berasal dari dana APBD tahun 2014. Selain itu, program pemerintah pusat itu juga akan memberikan peralatan produksi pertanian secara berkelanjutan, pungkasnya. SUPARNO

WANTARA,Jakarta Pemerintah akan menggabungkan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan siklus perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Penggabungan perencanan kebutuhan BMN dengan siklus RKA-K/L tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017. DJKN menargetkan, pada tahun 2017, perencanaan kebutuhan BMN akan terlaksana pada 20 K/L; tahun 2018 pada 50 K/L; dan akhirnya tahun 2019 dapat terlaksana pada seluruh K/L. Sebagai pilot project, perencanaan kebutuhan BMN ini telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk memitigasi kesiapan K/L dalam menghadapi integrasi tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan workshop Perencanaan Kebutuhan BMN untuk K/L pada 11-13 Maret lalu di Jakarta. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyatakan, penggabungan perencanaan kebutuhan BMN dengan RKA-K/L memerlukan kesiapan yang matang, baik dari DJKN selaku pengelola barang, maupun K/L selaku pengguna barang. “Kita harus siap dan kesiapan itu dimulai dengan komitmen,” tegasnya saat membuka workshop. Untuk mendukung program ini, DJKN juga telah menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset negara (SIMAN), yang dapat digunakan dalam proses perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, hingga pengawasan dan pengendalian BMN. “Aplikasi ini berbasis internet dengan database terpusat serta dapat diakses oleh pengguna maupun pengelola barang,” jelas Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Acep Irawan. Dirjen Kekayaan Negara berharap, penggabungan perencanaan BMN dengan RKA-K/L ini dapat mendorong pengelolaan BMN menjadi lebih baik lagi dengan terciptanya tertib fisik, tertib hukum dan tertib administrasi. Terlebih, capaian pengelolaan BMN dalam satu dekade terakhir ini telah menunjukkan kemajuan berarti. Hal ini dibuktikan dengan semakin tertibnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. “Success story ini jangan sampai membuat kita lengah, apalagi turun,” tegasnya. W*/HMS

Plt. Sekdes Sinarrancang, Atang:

Jabatan Adalah Amanah WANTARA, Cirebon Situasi dan kondisi seperti saat ini begitu tidak menentu sehingga kita harus benar-benar di tuntut untuk bekerja secara profesional serta mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Plt. Sekdes merupakan orang kedua dari Kepala Desa yang notabene sebagai penunggu kebijakan yang tidak memiliki kewenangan sehingga dalam melakukan kinerjanya ada batasan-batasannya pada Desa Sinarrancang ini merupakan amanah dari Allah SWT yang harus betul-betul kita pegang juga harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Keberadaan Plt. Sekdes Sinarrancang yang baru dilantik sejak Oktober 2014 yakni Harus selalu mengikuti aturan kebijakan pimpinan, dalam hal ini Kuwu Bandi dan tidak terlepas dari tugas pokok serta fungsi (tupoksi). Itulah sekilas obrolan santainya dengan awak media ini di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Menguraikan, kehadiran saya kesini (sebagai Plt. Sekdes) merupakan atas petunjuk juga amanah dari yang Maha Kuasa sehingga saya harus betul-betul menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan saya tegaskan kembali

ATANG bahwa jabatan ini adalah amanah serta harus di jalankan dengan baik juga benar, tegas Plt. Sekdes baru, Atang kepada WANTARA saat ditemui dikantiornya. Menurutnya, jabatan adalah amanah yang harus di pertanggung jawabkan baik di hadapan manusia maupun di hadapan sang Pencipta Alam yaitu Allah SWT. Di hadapan manusia, artinya semua aparat desa harus melaksanakan tugasnya dengan transparansi dan sesuai Tupoksi (tugas pokok serta fungsi), juga senantiasa patuh kepada Pimpinan dan mengedepankan kebersamaan dalam hal yang positif demi suksesnya berbagai tugas yang di amanahkan baik oleh Pimpinan maupun masyarakat dalam rangka pelayanan prima demi kenyamanan semua pihak. CHIPTADI, HS

Pemilihan Muli Mekhanai ke-2 Kabupaten Pesisir Barat WANTARA, Pesisir Barat Pemilihan Muli Mekhanai tahun 2015 ini merupakan Tahun ke Dua (2) untuk Kabupaten Pesisir Barat. Pembukaan kegiatan Pemilihan Muli Mekhanai tersebut dilaksanakan di GSG Selalaw yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ir.Fredy SM, MM., Para Asisten I, II, dan III, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Kepala SMA Sekabupaten Pesisir Barat, serta Peserta Audisi Muli Mekhanai Kabupaten Pesisir Barat. Muli Mekhanai Kabupaten Pesisir Barat diharapkan mampu menjadi wadah promosi pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Lampung. Dengan diselenggarakan Pemilihan Muli Mekhanai kedepan akan mampu menarik Wisatawan Mancanegara untuk berkunjung ke wilayah yang disebut “Bumi Para Sai Batin”. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Ir.Fredy SM, MM., dalam sambutan Pembukaan Pemilihan Muli Mekhanai sekaligus mewakili Pj. Bupati Kabupaten Pesisir Barat Hi.Kherlani, SE.,MM. Yang kegiatannya dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di GSG Selalaw Senin 9 Maret 2015 dengan jumlah peser-

ta audisi 218 Muli Mekhanai. Fredy menghimbau kepada peserta audisi yang sudah melaksanakan pendaftaran dan registrasi ulang agar bisa mengikuti seleksi dengan baik. serta kedepannya mampu mewakili Muli Mekhanai yang ada di Pesisir Barat baik dalam Event resmi dan Budaya lainnya . Serta kepada dewan juri dalam Pemilihan Muli Mekhanai bisa memberikan penilaian yang baik dan penyeleksian yang benar. Sehingga tidak ada perekomendasian dari pihak-pihak tertentu. Mendapat Nominasi Terbaik adalah yang memang memiliki kriteria yang sudah ditentukan. Peserta Muli Mekhanai nanti dari beberapa penilaian seperti kemampuan bicara, keaktifan, tutur sapa, dan

termasuk kecantikan dan ketampanan bagi peserta laki-lakinya, yang akan dinilai secara keseluruhan sehingga Muli Mekhanai yang terpilih nanti mampu mewakili Pesisir Barat khususnya dalam Ajang Promosi Pariwisata jelas Fredy. Lebih lanjut Fredy mengharapkan kepada peserta yang mengikuti audisi adalah Para Muli Mekhanai yang mampu dan mempunyai wawasan luas, khususnya tentang potensi Pesisir Barat, seperti tempat wisata unggulan yang ada, baik wisata pantai dan bahari lainnya. Selain potensi wisata, Pesisir Barat adalah Kabupaten yang memiliki pesona dan potensi terlengkap baik sektor Perkebunan, Pertanian dan lebih banyak lagi dari hasil lautnya.

Semua potensi yang ada di Pesisir Barat perlu dilakukan pengembangan dan promosi sehingga kedepannya Finalis Muli Mekhanai mampu mewakili atau menjadi duta wisata yang kelak dapat mempromosikan objek-objek wisata dan budaya Kabupaten Pesisir Barat ke luar daerah. Harapannya dalam Pembukaan Acara Muli Mekhanai tersebut selain dihadiri Sekretaris Daerah Ir.Fredy SM, MM., Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Audi Marpi, S.Pd, MM, Staf Ahli, Asisiten, Serta Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Sementara disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Audi Marpi, S.Pd, MM., “Pemilihan Muli

Mekhanai Pesisir Barat dengan mengusung tema “Kemilau Tapis Pesisir Barat”. Dengan sasaran yang dituju untuk meningkatkan pemahaman para pemuda-pemudi Pesisir Barat terhadap arti pentingnya kepariwisataan dan seni budaya dengan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat. Audisi akan digelar selama 2 Hari yakni dimulai dari tanggal 9-11 Maret 2015 dan ditutup atau Malam Puncak pada 11 Maret 2015. Selain itu, Pembekalan Finalis Muli Mekhanai meliputi Beuty Class, Talent Show, Table Manner, Public Speaking, Foto Season dan Gala Dinner. Kegiatan akan dipusatkan di Dua tempat Cottage Pariwisata dan GSG Selalaw”, Pungkasnya. AZWAN/HMS

ADVERTORIAL

10

Edisi 72 | Tahun IV | 19 Maret - 2 April 2015

Dandim 0509 Kabupaten Bekasi, Letkol Infantri Zainul Bahar :

Ancam Pecat Anggota Bila Terlibat Narkoba WANTARA, Bekasi Dandim 0509 Kabupaten Bekasi, Letkol Infantri Zainul Bahar berjanji akan menindak tegas bila ada ditemukan anggotanya yang terlibat dalam penggunaan narkotika dan obat- obatan terlarang. Hal itu disampaikannya usai acara sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba di Aula Makodim 0509 Kabupaten Bekasi. Letkol Infantri Zainul Bahar menjelaskan, sanksi secara tegas adalah berupa pemecatan secara tidak terhormat jika memang anggotanya terbukti. “Sanksinya akan dipecat jika anggota kami ada yang

ikut-ikutan,”katanya kepada WANTARA, Selasa (17/3) lalu. Dalam kesempatan tersebut ia pun menegaskan, perang yang saat ini dihadapi oleh Indonesia bukanlah perang secara fisik melawan penjajah dan ancaman

dari luar negeri. Akan tetapi, perang yang saat ini sedang berkangsung dan harus melibatkab semua unsur adalah perang melawan keganasan Narkoba. “Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada ampun bagi anggota yang terlibat. mendekati saja tidak boleh, ancamannya berat. kita harus atensikan perang terhadap narkoba ini tidak saja kepada anggota TNI, tetapi seluruh sanak keluarga kita.” tegasnya. Ketua BNK Kabupaten Bekasi, Rohim Mintaredja kepada WANTARA mengatakan, bahaya Narkoba memang perlu diperangi secara bersama-sama. Narkoba sendiri saat ini bisa masuk ke semua kalangan tanpa

memandang usia maupun jabatan seseorang. Melalui sosialisasi yang dilakukan bersama Kodim 0509 Kabupaten Bekasi, berharap bisa bersama- sama memberantas peredaran dan juga penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Bekasi. “Untuk mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba dibutuhkan semua peran dari semua pihak, kita berharap melalui sosialiasi ini menjadi benteng untuk diri sendiri terutama dalam pencegahan bahaya narkoba. Saya pribadi optimis itu bisa dilakukan bila kita memang yakin dan bersungguh-sungguh untuk memberantas narkoba,” katanya. HER

SUSANA Sosialiasi Narkoba di Aula Makodim 0509 Kabupaten Bekasi.

Muspika Kec Medan Satria dan Warga Bersihkan Kali

SUASANA saat bersih-bersih kali baru WANTARA, Kota Bekasi Warga Kelurahan Kali baru, Kecamatan (Kec) Medan Satria bersama jajaran Muspika bersama-sama bersikan kali. “Aksi ini dilakukan untuk mengurangi sedimentasi dan mencegah banjir, dan berbagai penyakit salah satunya DBD. Sebanyak 2 kandang bebek dan sampah yang menumpuk dipinggir kali dibersihkan dalam kegiatan tersebut.” ujar Camat Medan Satria Tugiman, SH kepada WANTARA, Jum’at (13/03) lalu. Camat Medan Satria Tugiman, SH yang kala itu didampingi Lurah Kali Baru Zainal Arifin,S.IP,SE,MM. menyampaikan, kegiatan tersebut

merupakan bagian dari kegiatan Jum’at bersih yang merupakan program Pemerintah Kota (pemkot) Bekasi, sesuai dengan moto Kota Bekasi maju,sejahtera,Ihsan. “Kami bersama-sama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat membersihkan sampah ini agar kali tidak mengalami pendangkalan, Kali di wilayah RW 08, Kelurahan, kali baru Kecamatan medan satria.” Pungkasnya. Lanjut Tugiman, sepanjang 500 meter aliran kali dibersihkan oleh Camat dan Lurah serta petugas gabungan, Babinsa dan Bimaspol. “Totalnya ada 50 staf dari kelurahan dan kecamatan yang dibantu oleh RT dan RW serta warga setempat turut serta

dalam program bersih-bersih ini.”imbuhnya. Masih menurut Tugiman, berharap dengan diadakannya kegiatan bersih-bersih tersebut, masyarakat sekitar dapat mencontoh dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. “Apabila lingkungan bersih, tentu kesehatan masyarakat dapat terjaga, selain itu bencana banjir dapat kita hindari dan ini sudah suatu kewajiban untuk bersih lingkungan agar menjadi Kota Bekasi yang bersih,”jelasnya. Sementara itu warga, RT 1/RW 08, Kelurahan kali baru mengaku sangat mengapresiasi kegiatan pembersihan Kali tersebut. “Memang wilayah disini kalau sedang hujan deras dikuatirkan banjir di karenakan kali tersebut dangkal disebaabkan banyak yang memelihara bebek di pinggirkali tersebut dan mengeluarkan bau yang tidak sedap dari kotorannya sedangkan kalinya menjadi tercemar dan dapat menimbulkan gatal-gatal makanya kami sangat mendukung kegiatan bersih-bersih lingkungan seperti yang dilakukan pihak kecamatan dan kelurahan maupun RT DAN Rw dan seharusnya diberisangsi apabila ada yang buang sampah dikali sesuai peraturan daerah karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dekat Kali ini,”ujarnya. M.SARAGIH

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Mengucapkan

DIRGAHAYU HUT

ke -51

PROVINSI LAMPUNG

H. KHERLANI, SE, MM

Ir. FREDY SM, MM

Sukseskan MTQ ke-12 Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Lebak Tgl 17 s/d 21 Maret 2015 Aktualisasi Nilai-nilai Universal Alquran untuk Mewujudkan Masyarakat Banten yang Religius dan berkrakter BADAN KESBANGPOL PROVINSI BANTEN Drs.H.Rusdjiman S.MSi. Kepala Badan

SAMBUNGAN

11

Edisi 72 | Tahun IV | 19 Maret - 2 April 2015

Kades Setia Asih Hj Qomaryah S.IP :

Warga Berterimakasih Lions Club Indonesia Peduli WANTARA, Bekasi Pada sabtu (14/3) warga Desa Setia asih kecamatan (kec) Tarumajaya menyambut gembira kedatangan Lions Club di halaman kantor Desa Setia asih, dalam rangka memberikan santunan kepada warga berupa Kain dan selimut atau perlengkapan lain pada musim banjir sebanyak 250 potong, warga Desa Setia Asih merasa senang atas bantuan langsung dari hasil upaya

Kepala Desa HJ Qomaryah S.IP, kepada WANTARA mengatakan, hendaknya kita mengucapkan terimakasih atas sambutan yang telah di berikan oleh pihak Lions Club. “Warga jangan melihat besar kecilnya bantuan tersebut kita sangat berterimakasih atas kepeduliannya kita syukurilah orang terbuka hatinya membantu kita dalam Bencana (musibah-red) Banjir.”katanya, setelah serah terimah bantuan Sabtu (14/3) lalu.

Hendrik salah satu pengurus Lion clubs Indonesia kepada WANTARA mengatakan, sudah sering membantu masyarakat saat dalam mengalami musibah di Indonesia, bahkan bantuan dari Negara Asing Seperti Amerika melalui Lions Club mereka salurkan tanpa melalui pihak pos, langsung tepat sasaran yang ada di wilayah bencana. “Saat ini jadwal di Bekasi Besok kami di wilayah kab Tang-

gerang, seperti sekarang transparan langsung turun kelapangan

memberikan bantuan ke pada warga setia asih kecamatan Ta-

rumajaya di Aula Desa Setia Asih yang disaksikan para Tokoh

masyarakat Babinsa aparat Desa.”ucapnya. M. SARAGI

LSM GERAK Akan Laporkan PPK dan Kontraktor.............................. Sambungan dari hal 1 Kisruh Pemotongan 40 Persen Namun Ketua Dewan Redaksi ............................. Sambungan dari hal 1 dalam pengerjaan kedua proyek ter- ga berita ini diturunkan belum di- dikan Prov. DKI Jakarta, Arie Budhi- dalam pemberantasan korupsi untuk sebut terjadi dugaan tindak korupsi yang merugikan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan perkiraan besaran miliar rupiah. Dalam waktu dekat ini akan kami laporkan kepada institusi negara yang berwenang dalam pengusutan tindak korupsi,” kata John.

Belum Dibalas Sementara surat konfirmasi WANTARA Nomor : 250/Kof/Red/II/ 2015 tertanggal 18 Februari 2015 kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta, Arie Budhiman yang dibawakan (hantarkan) secara langsung oleh Tim Redaksi WANTARA (Warta Nusantara) hing-

balas atau dijawab. Demikian halnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Puslatdikjur Jakarta Timur, tahun anggaran 2014 Sarjoko hingga kini belum dapat ditemui di ruangannya untuk dikonfirmasi secara langsung. WANTARA dua kali mendatangi kantor Sarjoko setelah sebelumnya saling komunikasi melalui telepon, namun setiba di kantor itu selalu mendapatkan keterangan dari petugas bernama Suwardi mengatakan, “pak Sarjoko tidak berada di kantor”. Sekedar untuk diketahui setelah WANTARA melayangkan surat konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendi-

man banyak oknum yang menghubungi Ketua Dewan Redaksi WANTARA Ramli Manurung, di nomor 0813 1712 3615. Mereka mengaku sebagai pihak kontraktor yang juga berprofesi sebagai wartawan kemudian meminta bertemu. Namun sang oknum itu ketika bertemu dengan WANTARA kemudian kepadanya dipertegas kapasitasnya apakah benar sebagai kontraktor dalam proyek tersebut? Saat itu juga mereka meminta maaf atas keterlanjurannya berbohong setelah mengetahui bahwa dugaan korupsi proyek Puslatdikjur Jakarta Timur dan SMKN 54 Jakarta Pusat ini akan dilaporkan kepada pihak berwenang

dilakukan pengusutan guna pencegahan terjadinya kerugian keuangan negara milik Pemerintah Prov. DKI Jakarta.

Kusnandar Kepada WANTARA pihak pemenang tender proyek Puslatdikjur Jakarta Timur dan SMKN 54 Jakarta mengatakan bahwa mereka telah memberikan kuasa direktur kepada Kusnandar dalam pengerjaan proyek tersebut. Namun ketika hal itu dikonfirmasi kepada Kusnandar dibantah. “Saya dalam proyek Puslatdikjur Jakarta Timur dan SMKN 54 Jakarta hanya sebagai pemodal. Tidak salah kan bila kita berbisnis,” katanya.

WANTARA, Ramli Manurung kepada Kusnandar dalam perbincangan via telepon genggam pada Senin (15/3/ 2015) itu mengatakan, “apakah benar pak Kusnandar sebagai pemodal dalam kedua perusahaan pemenang tender pada proyek Puslatdikjur Jakarta Timur dan SMKN 54 Jakarta tersebut seperti yang bapak (Kusnandar) katakan? Sementara kami memiliki bukti atau data data bahwa Kusnandar adalah direktur di PT. Rembiga Indah. Jangan sampai pak Kusnandar nanti kami laporkan memberikan keterangan palsu. Kemudian Kusnandar meminta pembicaraan diakhiri berketepatan waktu menjelang magrib”. (bersambung). RAMLI M

Tuntut Kadistanak Provinsi Banten Dicopot....................................... Sambungan dari hal 1 Aksi tersebut awalnya berjalan damai. Namun kericuhan mulai terjadi saat sejumlah massa memaksa masuk ke area Pendopo Gubernur Banten, untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada Plt Gubernur. Pengunjuk rasa merusak pintu pagar pendopo. Tidak sampai disitu, massa aksi pun kemudian membakar ban bekas di depan pendopo sambil berorasi. “Kami menuntut Neng Nurcahyati dicopot dari jabatannya, karena tidak

mempunyai etika sebagai pejabat yang paham akan publik,”kata Koordinator Lapangan Sopwanudin, kepada WANTARA Senin (16/3) lalu. Untuk meredakan unjuk rasa sekda Provinsi Banten keluar sebagai perwakilan dari Plt Gubernur Banten menghadapi para unjuk rasa. Sekertaris Derah (Sekda) Provinsi Banten H kurdi martin berjanji di hadapan Wartawan dan LSM yg berunjuk rasa. “Kita janji akan memberi-

kan sangsi atas perbuatan yang tidak menyenangkan pada wartawan dan LSM (para control social-red) secepatnya dengan tegas sesuai aturan yg berlaku.”ujarnya, ahirnya massa membubarkan barisannya dan akan terus menagih janji dari sekda provinsi banten atas ketegasan sangsinya. Menurut Sopwanudin, sikap yang ditunjukan oleh Neng Nurhayati selaku kepala Dinas Pertanian dan Peter-

nakan Banten dianggap tidak pantas dan tidak mencerminkan seorang pejabat. Untuk itu pihaknya mendesak agar Gubernur Banten segera mencopot Neng Nurcahyati dari jabatan kepala dinas. “Jika Plt Gubernur Banten tidak mencopot jabatan Neng Nurcahyati, kami akan terus melakukan aksi ini dan melawan melalui proses hukum karena telah melecehkan dan menghina,”tegas Sopwan. Sebelumnya diberitakan, Kepa-

la Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Neng Nurcahyati, melontarkan pernyataan ke salah satu media cetak, bahwa LSM dan wartawan hanya bisa meminta uang. Pernyataan Neng sontak menimbulkan ketersinggungan kelompok LSM dan wartawan. Mereka pun melaporkan Neng Nurcahyati ke Polda Banten dan mendesak Plt Gubernur Banten, Rano Karno mencopot Neng dari jabatannya. RINI

BPMA Diminta Laksanakan Fungsi Pengawasan di PN....................... Sambungan dari hal 1 dan kami berharap BPMA melaksanakan Pungsi Pengawasan dengan seadil-adilnya.” Kata Derektur LSM LPKH Sugito kepada WANTARA, Rabu (3/3) lalu. Lanjut Sugito, LSM LPKH Serdang bedagai Provinsi Sumatera Utara, menemukan adanya tindakan melangar Hukum, “Dimana yang seharusnya Objek perkara yang harus di eksekusi di Pasar I, pasar II dan Pasar III Mabar seluas 46, 11 Ha, masyarakat di sana mengharapkan keseriusan dari Mahkamah Agung dalam penegakan Hukum yang dialami.” terangnya. Masi kata Sugito, sesuai Visi dan Misi BPMA merupakan bagian tak ter-

pisah dari Visi Misi Mahkamah Agung RI dalam mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Agung. Terwujudnya pengawasan yang mampu mendorong aparat peradilan yang bersih dan

berwibawa. Sebagai penjabaran visi tersebut diatas, agar dapat dijadikan petunjuk sasaran mana yang akan dilayani dan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai serta sesuatu yang harus dilaksanakan oleh segenap aparatur BPMA untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Mendorong terciptanya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas KKN serta nilai-nilai Luhur. Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, BPMA memiliki

nilai-nilai luhur yang disepakati menjadi dasar pelaksanaan tugas jajaran BPMA. Nilai-nilai luhur tersebut hendaknya menjadi budaya dan perilaku segenap unsur. Nilai yang menanamkan rasa tanggung jawab terhadap setiap tugas yang diamanatkan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berwenang serta berdisiplin. “Terujudnya supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.”tegasnya. HER

Direktur Mitra Shop Dilaporkan ke Polresta Bekasi Kota.................... Sambungan dari hal 1 Terlantar Gagal berangkat sesuai hari yang direncanakan karena ulah Direktur Mitra Shop Bekasi, keluarga korban Henry Porten Manurung pun sempat terlantar di Bandara Kuala Namu. Baru dua hari kemudian mereka dapat kembali ke Jakarta setelah membeli tiket dengan uang sendiri menggunakan pesawat Air Esia. Setibanya di Jakarta beberapa hari kemudian Henry Porten Manurung menemui Direktur Mitra Shop Bekasi, Hari Inkiriwang meminta uang tiketnya dikembalikan. Namun mendapatkan jawaban dan pelay-

anan yang mengecewakan dan kasar dari Hari. Korban masih mencari solusi lain dengan menyampaikan persoalannya kepada redaksi WANTARA untuk mendapatkan haknya berupa pengembalian uang pembelian tiket Lion yang digelapkan oleh Direktur Mitra Shop Bekasi Hari Inkiriwang. WANTARA yang mendapatkan pengaduan tersebut kemudian melakukan konfirmasi kepada Fathi Pratiwi mantan karyawati Mitra Shop melalui hubungan telepon genggam (hand phnone). Dalam pembicaraan antara Fathi dengan Ketua Dewan

Redaksi WANTARA, Ramli Manurung terungkap bahwa uang pembelian tiket Pulang- Pergi yang dibeli pihak Henry Porten Manurung benar sudah diterima oleh Hari Inkiriwang dan hal itu diakui oleh Hari Inkirawang kepada WANTARA. Atas dasar itu kemudian WANTARA bersama korban dan Fathi Pratiwi mendatangi kantor Mitra Shop di Bekasi. Namun sangat disesalkan kala itu kedatangan pihak korban hanya untuk meminta uangnya supaya dikembalikan malah mendapatkan pelayanan kurang baik bahkan menantang supaya melaporkan saja ke-

pada kepolisian bila tidak berterima. Mendapat perlakuan seperti itu, kemudian korban Henry Porten Manurung bersama WANTARA (Ramli Manurung) dan mantan karyawati Mitra Shop, Fathi Pratiwi didampingi orangtuanya Haris melaporkannya ke Polresta Bekasi Kota. Fathi Pratiwi bersedia jadi saksi juga orangtuannya Haris dalam kasus ini. Dugaan Pelecehan Seks Selain kasus dugaan penggelapan yang dilaporkan konsumennya, Henry, Direktur Mitra Shop Bekasi, Hari Inkiriwang, ini juga terancam

akan dilaporkan oleh mantan karyawannya Fathi Pratiwi terkait dugaan pelecehan seksual. Fathi kepada WANTARA di hadapan bapaknya Haris saat menemani korban Henry membuat laporan di Polres Bekasi Kota, Sabtu (14/3/2015) menceritakan dia pernah dibawa ke sebuah hotel di Bandung. Adapun keberangkatan ke Bandung disebutkan untuk kegiatan seminar tapi tidak jadi malah dibawa mengidap di hotel. Saat berada di hotel tersebut sang direktur ini memeluk Fathi meski sudah berusaha meronta melawan. RAMLI M

Desa Penghasil Padi Diharapkan jadi Lumbung Pangan...................... Sambungan dari hal 1 Menurut Marwan, lumbung pangan desa harus dikembangkan menjadi lembaga usaha desa berbasis pangan yang dibentuk dan dikelola oleh desa yang bergerak di bidang penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan beras dan bahan pangan pokok lainnya. Karena itu, Menteri Marwan menegaskan, lumbung pangan desa paling tepat dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena kelembagaan BUMDes telah memiliki payung hukum dalam Un-

dang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dibentuk dan dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa” terangnya. Marwan menambahkan, BUMDes pangan inilah yang akan menjalankan berbagai kegiatan mulai dari pra panen sampai dengan pasca panen. Termasuk di dalamnya ada-

lah pengadaan gudang lumbung pangan, lantai jemur gabah, sarana produksi pertanian, sarana pengolahan hasil panen semacam gilingan padi, kios beras dan sebagainya “Jadi BUMDes pangan ini tidak hanya menampung hasil panen sebagai cadangan pangan desa, tetapi juga untuk menunda penjualan (tunda jual) untuk mengatasi merosotnya harga pangan pada saat panen raya yang sangat merugikan petani,” ujarnya. Lebih lanjut, Marwan mengata-

kan, BUMDes pangan juga untuk memberikan bantuan pinjaman murah kepada petani desa untuk membeli benih pupuk dan kebutuhan lainnya, membantu peningkatan kualitas serta mengolah hasil pertanian, ikut memasarkan produk pertanian pada saat yang dikehendaki serta mempunyai usaha produktif di bidang pangan. “Sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi anggotanya, mendorong munculnya peluang usaha baru bagi warga desa, mengurangi pengangguran, meningkatkan kese-

jahteraan masyarakat, dan menghasilkan pendapatan yang menambah income kas desa” beber Marwan. Lebih jauh, politisi PKB ini menjelaskan, pembentukan BUMDes pangan dapat dibiayai dari Dana Desa yang akan mulai turun bulan April nanti. “Ini kan nanti April ada Dana Desa, bisa digunakan untuk membentuk BUMDes tersebut, tentunya setelah diputuskan oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat dalam suatu musyawarah desa,” katanya. W*/HMS

Menurut Suhaimi, sebelumnya kasus pemotongan 40 persen ini sudah di paparkan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) denga DPRD kab Langkat pada Desember 2013, RDP dengan DPRD provinsi Sumatra Utara tahun 2014 dan terakhir RDP dengan Komisi III pada januari 2015. Dia (Suhaimi-red) yang di percaya warga untuk mengkordinir masalah ganti rugi tanah proyek PLTU Pangkalan susu, karna pembayaran ganti rugi tanahnya sebanyak Rp 600 juta tidak ada potong sedikit pun oleh pihak LBHN. Diakui Suhaimi Akbar, meski ia dan warga sudah melaporkan kasus ini ke DPRD dan DPR RI, naming hinga kini belum ada pemenuhan ganti rugi hak-hak pemilik tanah (sesuai UU Ganti Rugi Republik Indo-

nesia-red). Suhaimi Akbar Juga melaporkan seara langsung kasus ini kepada mendagri Tjahyo Kumolo pada Januari 2015 lalu. Suhaimi Akbar, juga mengharapkan agar dirut PT.PLN (persero) dapat segera memenuhi surat undanagan komnas HAM RI-Nomor :3.467/ K/PMT/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang pengaduan Hak atas kesejahteraan guna memeberikan tangapan sesuai nomor agenda pengaduan 91.911 dari masarayakat pemilik tanah. “kami masih menunggu keseriusan dari pihak pemerintah RI (penegak hukum dan komnas HAMred) serta komisi III DPR RI untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya sesuai konstitusi demi kepastian hukum dan keadilan,” tegas Suhaimi Akbar. HER

Kabupaten Dairi Belajar Tentang ............................. Sambungan dari hal 1 “Saya harap Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak akan pernah bosan menerima kami, karena kami akan sering datang ke sini untuk banyak belajar dari Kabupaten Tangerang perihal pembanggunan, peningkatan PAD, dan lain halnya, karena kami banyak mendapat inspirasi dari Kabupaten Tangerang”, ujar Sebastianus Tinambunan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad, AK, MM menyampaikan sambutannya Kunjungan suatu organisasi pemerintah maupun non pemerintah, tentunya bertujuan tidak hanya sekedar untuk bersilahturahmi, tetapi tentunya memiliki nilai-nilal tertentu dalam membangun komunikasi yang baik antar daerah maupun organisasi.

kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta hasil sebagaimana yang diharapkan, disisi lain mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita dapat saling tukar-menukar pengalaman, pemikiran dan wawasan guna meningkatkan mutu kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. “Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Kabupaten Dairi yang telah memilih Kabupaten Tangerang sebagai fokus studi dan berharap kegiatan kunjungan kerja ini dapat memberikan hasil yang aplikatif pada penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya Terkait Tentang Studi Banding keberhasilan penerapan BUMDes di Kabupaten Tangerang”, ucap Iskandar Mirsad. YOPAN/HMS

DIBUTUHKAN Dalam rangka pengembangan biro-biro dan rekrutmen wartawan di seluruh wilayah Indonesia, SKU WANTARA membuka kesempatan bagi yang ingin bergabung. Anda berminat? Layangkan surat lamaran ke Divisi HRD WANTARA SEKRETARIAT REDAKSI Jl. Mangun Jaya RT 06/RW 31 Perumahan Villa Makmur 2, Kabupaten Bekasi. Telp: (021) 88391272 - Fax : (021) 88391272, Mobile Redaksi : 0813 1016 6509 www.wantara.com Email:[email protected]

TARIF IKLAN 1. Iklan Umum/Perusahaan B/W Rp. 8.000,-/mm-kolom F/C Rp. 10.000,-/mm-kolom 2. Iklan Keluarga/Perseorangan B/W Rp. 5.000,-/mm-kolom F/C Rp. 8.000,-/mm-kolom 3. Iklan Mini/Baris (Ukuran 1 kolomx2 cm) B/W Rp. 5.000,-/mm-kolom 4. Neraca/RUPS/Propekstus B/W min 1/4 halaman Rp. 5.000,-/mm-kolom F/C Min 1/4 halaman Rp. 10.000,-/mm-kolom 5. Iklan Kuping Ukuran 5 cm x 8 cm Rp. 200.000,6. Iklan Banner Ukuran 5 cm x 32,5 cm Halaman Depan Di atas Rp. 500.000,Di bawah Rp. 350.000,Halaman Belakang Di atas Rp. 350.000,Di bawah Rp. 200.000,-

Harga: @ Rp. 4.000,(Luar Jabodetabek + Ongkos Kirim)

Edisi 72 | Tahun IV | 19 Maret - 2 April 2015

12

4 Tahun Kepemimpinan Dahlan Rudi

“Gateway Of Indonesian ” Batam Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat WANTARA, Batam Kepemimpinan Ahmad Dahlan dan Rudi genap berusia empat tahun pada 1 Maret 2015 lalu, sejak dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2011-2016 oleh Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani. Duet Ahmad Dahlan dan Rudi telah membawa perubahan, salah satunya yang nampak dan telah dirasakan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur di segala bidang. Batam kini menjadi pusat industri, perdagangan, alih kapal, jasa dan pariwisata yang maju pesat. Kota yang juga mendapat julukan “gateway of Indonesian” ini juga menjadi daerah industri perkapalan terbaik dan terbesar di Indonesia. Data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam hingga akhir Desember 2014 mencapai

terus berupaya membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ditargetkan mencapai 35 SMK guna menciptakan lulusan terbaik yang siap kerja dan menjadi penggerak roda pembangunan Batam ke

angka 1.030.528 jiwa, dimana mayoritas merupakan pendatang dari berbagai daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Batam telah menjadi daerah tujuan pekerja dari seluruh wilayah di Indonesia. Diera duet kepemimpinan Dahlan dan Rudi berbagai peningkatan pelayanan di segala bidang juga terus dilakukan, seperti swakelola pengelolaan sampah mandiri oleh pemko Batam melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam pada 6 kecamatan di Batam meliputi Sekupang, Batuaji, Sagulung, Batam Kota, Nongsa, dan Sei Beduk. Di bidang Pendidikan Pemko Batam juga

WAWAKO meninjau beras raskin di Kelurahan Patam Lestari, Sekupang, (05/02/ 2015).

sektor dengan melibatkan seluruh stakeholder demi terwujudnya Kota Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan menjadi andalan pusat pertumbuhan perekonomian nasional. z ADV/ELMAN M

WALIKOTA Batam, Ahmad Dahlan di acara Musrenbang Kecamatan Sekupang, (16/ 02/2015).

WALIKOTA Batam, Ahmad Dahlan meresmikan proyek fisik Kecamatan Hinterland 2014 di Pulau Terong, (03/02/2015).

WAWAKO menandatangani prasasti PMPM di Puluh Buluh, (03/02/2015).

PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE- 18 KOTA BEKASI Usep R Salim, S. Sos.,MM Direktur Kabag Humas

samping itu, penyebaran tenaga medis secara merata di Mainland dan Hinterland terus dilakukan guna mencapai masyarakat Batam yang sehat. Tentunya peningkatan pelayanan terus akan dilakukan diseluruh

Walikota Batam, Ahmad Dahlan di acara Musrenbang Kecamatan Bengkong, (02/ 03/2015).

Seluruh Jajaran Direksi dan Pegawai

Endang Kurnaen

depan. Di bidang kesehatan, pelayanan terus ditingkatkan dengan meningkatkan tipe pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) menjadi puskesmas yang memiliki rawat inap di-

Rizal Noverika

Kasubag Humas

Heri Purnomo Staf Humas

DINAS DPPKAD PROVINSI BANTEN Mengucapkan “Sukseskan MTQ ke-12 Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Lebak Tgl 17 s/d 21 Maret 2015” “Aktualisasi Nilai-nilai Universal Alquran untuk Mewujudkan Masyarakat Banten yang Religius dan Berkarakter” Drs. Wahyu Wardhana, MA Kepala Dinas

DINAS SDAP PROVINSI BANTEN

DINAS DBMTR PROVINSI BANTEN

Mengucapkan “Sukseskan MTQ ke-12 Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Lebak Tgl 17 s/d 21 Maret 2015” “Aktualisasi Nilai-nilai Universal Alquran untuk Mewujudkan Masyarakat Banten yang Religius dan Berkarakter”

Mengucapkan “Sukseskan MTQ ke-12 Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Lebak Tgl 17 s/d 21 Maret 2015” “Aktualisasi Nilai-nilai Universal Alquran untuk Mewujudkan Masyarakat Banten yang Religius dan Berkarakter”

Ir. H.M. Husni Hasan Kepala Dinas

Ir. Ir. H. H. Widodo Widodo Hadi,Sp Hadi,Sp Kepala Kepala Dinas Dinas

ANDA MENEMUKAN TINDAK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) ATAU TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN LAPORKAN (HUBUNGI) KAMI DI TELEPON. (021) 31728465, (021) 88391272