Kasus ini sudah dilaporkan ke

Qory Siap Terlibat Dalam

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

P

uteri Indonesia 2009 Qory Sandioriva menyatakan kecintaan masyarakat Indonesia pada warisan budaya nenek moyang masih kurang, sehingga perlu lebih ditingkatkan. “Peningkatan kesadaran, kepekaan dan kecintaan pada warisan budaya akan menjadikan masyarakat Indonesia mampu melestarikan budaya yang ada,” kata Qory di sela kunjungan Miss Universe 2009 Stefania Fernandez di Yogyakarta, Kamis (15/10). Menurut dia, kecintaan pada budaya warisan bangsa dapat menunjang peningkatan pariwisata di Indonesia, apalagi Indonesia sudah memiliki modal yang cukup baik yaitu keramahtamahan masyarakatnya. Sebagai perempuan Indonesia, kata putri asal Aceh itu, Qory berniat memberikan contoh kepada masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai warisan budaya. Beberapa contoh yang disebutkan Qory antara lain adalah mempelajari budaya Bangsa Indonesia, memberikan informasi kepada masyarakat tentang warisan budaya yang ada, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan promosi yang baik. “Akhir-akhir ini, ada negara yang mengklaim budaya Indonesia dan untuk menarik minat wisatawan kembali ke Indonesia perlu ada promosi wisata yang jauh lebih besar sehingga masyarakat dunia mengetahui """ Bersambung hal 7 ...

Terbit setiap hari SENIN Harga Rp.5.000 luar Pulau Jawa tambah ongkos kirim

PENERBIT BINA INTERAKSI EKONOMI PERS Redaksi : Jl. Teratai Blok i 4/6 Taman Modern, Pulogebang Telp. 021-46828595, Fax: 021-46828595, Kode Pos 13960 Jakarta Timur. Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3 NPWP : 01.917.755.9-407-000 KODE SERI FAKTUR PAJAK : EFCXV - 407 . E-mail [email protected]

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999 No. 188 ! Th X ! Senin, 19 Okt- 8 Nov 2009

Pemalsuan Spare Part Mobil Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Trans, Jakarta: PT SPM merupakan sebuah perusahaan yang mendapatkan proyek Pembuatan Bronjong Sungai Anai PLTA Singkarak dari PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Selatan Sektor Pembangkitan Bukittinggi, Sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (KKN). Sehingga Perusahan ini berhasil meraih keuntungan miliaran rupiah, meskipun tidak mengerjakannya.

K

asus ini sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri, dan Direksi PT PLN (Persero) Pusat, dan tembusannya ke Redaksi Koran Transaksi di Jakarta. Kuat dugaan nilai proyek ini di-mark up oleh PT PLN (Persero) miliran rupiah, hal seperti beginilah kondisi proyek BUMN ini dilaksanakan di Indonesia. Enak betul memang PT SPM dan

oknum PT PLN mencari keuntungan pribadi maupun kelompok di negeri ini. PT SPM, setelah berhasil mendapatkan proyek dari pihak PT. PLN, kemudian seenaknya mensubkan kepada CV. IK, dengan nilai nilai kontrak dibawah 40 persen. Tentunya perbuatan PT SPM jelas bertentangan dengan Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan PT. SPM, tentang

proyek Pembuatan Bronjong Sungai Anai PLTA Singkarak, PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Pembangkitan Bukittinggi, pada 27 Agustus 2008. Sebab, sesuai kontrak kerja PT SPM harus melaksanakan proyek dengan rincian yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Namun, mendasarkan kepada per""" Bersambung hal 7 ...

VoA di Bandara SIM Kemajuan bagi Aceh Trans, Aceh: Adanya persetujuan dari Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) RI yang memberikan izin bagi Provinsi Aceh untuk penerbitan Visa on Arrival (VoA) atau visa kunjungan saat kedatangan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, dinilai merupakan kemajuan luar biasa bagi daerah itu. Sejumlah kalangan mengharapkan agar peluang tersebut harus benar-benar dimanfaatkan oleh Aceh dengan sebaik mungkin untuk pengembangan sektor kepariwisataan dan investasi ke depan. “Ini peluang emas untuk kemajuan Aceh, tidak boleh disia-siakan begitu saja. Karena untuk masuk ke Aceh sekarang, orang dari luar negeri tidak perlu lagi menyiapkan visa di negaranya, tapi sudah bisa di Aceh,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, H Firmandez SE kepada wartawan, Selasa (29/9). Menurutnya, saat ini tinggal lagi kesiapan Aceh untuk menjaring wisatawan dan investor luar negeri terutama dengan berbagai potensi besar yang dimiliki provinsi ini. “Kita imbau kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk mempersiapkan dan mengoptimalkan segala potensi dengan membuat paket-paket parwisata kepada masyarakat luar. Dunia usaha juga harus berperan dengan dukungan pemerintah daerah,” """ Bersambung hal 7 ...

""" Bersambung hal 7 ...

RI Diminta Tangkal Imigran Gelap

Tampak CV. IK saat mengerjakan proyek Bronjong Sungai Anai PLTA Singkarak, PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Pembangikitan Bukitttinggi perlu dipertanyakan, apakah proyek yang dimaksud sesuai dengan bestek, karena PT SPM tidak bekerja tapi menerima keuntungan miliaran rupiah. foto : Dok CV IK Edy Putra

Dirjen Bea Cukai Dilaporkan ke KPK

Anwar Supriadi. foto : doc

Trans, Jakarta : Dirjen Bea dan Cukai Anwar Supriadi, Rabu (13/10), dilaporkan Government Watch (Gowa) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima gratifikasi.

Sekretaris Eksekutif Gowa, Andi W Syahputra, kepada pers di Jakarta, mengatakan, laporan ke KPK itu meneruskan pengakuan seorang pengusaha ekspor impor bernama Teddy, yang ditulis di atas kertas bermaterai. “Bersama ini kami berikan bukti awal agar KPK bisa menindaklanjuti melalui PPATK,” kata Andi. Laporan dibuat karena sesuai ketentuan perundang-undangan, setiap pejabat publik yang menerima gratifikasi harus dilaporkan. Apalagi pengakuan pengusaha pemberian gratifikasi di bawah tekanan. Menurut keterangan pengusaha tersebut, gratifikasi diberikan setelah pada 5 November 2006 silam mendapatkan telepon dari """ Bersambung hal 7 ...

Soal Penjualan Tanah Negara di Tiga Lokasi

Walikota Bekasi Diminta Tindak Tegas Camat & Lurah Trans, Bekasi: Lurah Jati Ranggon bekerjasama dengan Camat Jati Sampurna diduga telah melakukan penjualan tanah negara di tiga lokasi. Karena itu, beberapa elemen masyarakat meminta agar Walikota Bekasi H Mochtar Mohamad menindak tegas Lurah dan Camat tersebut. Tanah yang dijual di lokasi antara lain seluas 900 m2 yang terletak di Pondok Ranggon Rt 004 Rw 002, Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, dijual dengan harga Rp. 256,5 Juta kepada Ir. Anugrah Syah, pada tanggal 4 Februari 2009. Di lokasi lain, tanah seluas 1.800 m2 dijual dengan harga Rp.

360 Juta kepada H Saadih pada tanggal 24 Maret 2009, serta tanah seluas 2.800 m2 dengan harga Rp. 440 Juta kepada H Saadih pada tanggal 24 Maret 2009. Jadi, jumlah tanah negara berdasarkan data yang diperoleh terletak di Jati Ranggon Rt 004 Rw 002 seluas kurang lebih 2,5 Ha. Lurah Jati Ranggon mengungkapkan, tiga lokasi tanah negara yang diperjual belikan seharga Rp. 1.056.500.000,-. Penjulan tanah negara ini menurut pengakuan Lurah Jati Ranggon Sri Purwaningsih S, A.P. telah ditanda tangani dan sudah mendapat restu dari Camat H Mochtar Mohamad. foto : doc

""" Bersambung hal 7 ...

PT Hanil Bakrie Finance Corporation Pencabutan Izinnya Dipertanyakan Trans, Jakarta: PT Hanil Bakrie Finance Corporation, yang belum lama ini izin usahanya dicabut Menteri Keuangan Sri Mulyani, melakukan berbagai pelanggaran dalam operasionalnya, termasuk adanya indikasi melakukan pengemplangan pajak milyaran rupiah. Seperti diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Hanil Bakrie Finance Corporation melalui Keputusan Menteri Keuangan Kep-253/KM.10/2009 tanggal

Trans, Jakarta: Berdasarkan laporan, lokasi pergudangan, khusus untuk spare part mobil ASPAL asli tapi palsu, yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Spare part made in Cina, memakai merek made in Japan dan made in Jerman, dalam modus operandi pemalsuan merek. Menurut Lim Tek Hai, mantan karyawan yang di PHK di perusahaan itu, mengatakan bahwa di komplek ruko yang dijadikan gudang, setiap harinya melakukan pengiriman spare part mobil palsu ke seluruh wilayah RI. Menurut dia, banyak oknum Polri yang sering mengunjungi gudang tersebut. Dikatakan juga bahwa RL sebagai big bos dari perusahaan tersebut menjadi orang kebal hukum. Karena dia setiap bulan menyetor uang ke pejabat teras Mabes Polri dan Polda Metro Jaya itu. Di Komplek ruko ini, yang melakukan kegiatan terdiri atas beberapa PT, antara lain; PT. SH, PT. TJ, PT. TR, PT. T J, PT. TJ, PT. S, PT. TM. Dari seluruh PT. tersebut di atas yang menjadi koordinator atau baking spare part mobil palsu adalah PT TM. Intinya, RL seolah-olah menjadi orang hebat, kuat dan kebal hukum serta bisa mengatur aparat kepolisian, sehingga semua pengusaha spare part mobil palsu setiap bulan menyetor ke RL, agar perusahaan mereka lancar, aman dan tidak bisa disentuh atau ditangkap oleh aparat kepolisian. RL juga sering mengeluarkan kata-kata sombong dengan arogan, karena setiap bulannya menyetorkan sejumlah uang untuk ke oknum Mabes Polri dan Polda

10 Agustus 2009, karena sudah tidak memenuhi Peraturan Menteri Keuangan dalam operasinya. Namun, pihak Departemen Keuangan hingga kini tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran tersebut. ”Ada peraturannya yang baku tentang proses pencabutan izin sebuah perusahaan. Menurut aturan, kalau perusahaan pembiayaan sudah tidak memenuhi lagi peraturan Menteri Keuangan dalam operasinya, maka bisa dicabut,” ujar Kepala Bapepam LK Fuad Rahmany.

Jang Ryang Joo. foto : doc

Berdasarkan informasi dan data yang dimiliki Koran Transaksi, PT Hanil Bakrie Finance Corporation, melakukan berbagai pelanggaran dalam operasionalnya. Bahkan, Presiden Direktur PT Hanil Bakrie Finance Corporation, Jang Ryang Joo, diduga kuat melakukan pengemplangan pajak milyaran rupiah. Terkait masalah ini, Koran Trans telah berupaya untuk menemui Jang Ryang Joo, namun yang bersangkutan tidak ada di kantornya. Surat konfirmasi No:1441 /

PR/Trans/IX/09, tanggal 2 September 2009, diterima stafnya Ibu Eka sampai berita ini diturunkan juga belum dijawab oleh Mr Jang Ryang Joo. Ada unsur kesengajaan perusahaan dipailitkan? Yang pasti, PT Hanil Bakrie Finance Corporation sesuai pemenuhan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 26 Juni 2000 No. 241/Pdt/2000/PT. DKI (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 21 Desember """ Bersambung hal 7 ...

Trans, Jakarta: Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, secara pribadi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pemerintah Indonesia mencegah kapal-kapal imigran asal Sri Lanka mencapai Australia. Rudd menelepon Presiden Yudhoyono akhir pekan lalu untuk mengutarakan maksudnya. Menurut laman harian The West Australian dan sejumlah harian lokal Australia, Selasa 13 Oktober 2009, Rudd diberi tahu pejabat intelijen mengenai lokasi keberadaan 260 pencari suaka di kepulauan Indonesia. Rudd membenarkan bahwa dia berbicara pada Presiden Yudhoyono mengenai isu penyelundupan manusia. Rudd menambahkan, dia tidak akan membiarkan dilakukan pendekatan keras terhadap imigran ilegal. “Bekerja sama dengan teman-teman kita di kawasan merupakan sesuatu yang penting karena faktor pendorong datang dari krisis politik di Sri Lanka dan Afghanistan dan yang lebih luas, Timur Tengah,” kata Rudd kepada radio Australian Broadcasting Corp. “Ini adalah masalah semua negara di kawasan, itulah mengapa kita bekerja sama dengan pemerintah Indonesia,” tambah Rudd. Telepon Rudd ke Presiden Yudhoyono membuat Pasukan Australia bisa bekerja sama dengan Angkatan Laut Indonesia untuk menemukan kelompok imigran yang terdiri atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak akhir pekan lalu. Kapal yang dikabarkan siap berlayar dari Indonesia pada 6 Oktober itu ditemukan dekat Kepulauan Krakatau, Minggu lalu. Menteri Dalam Negeri Australia Brendan O’Connor """ Bersambung hal 7 ...

Halo Bung TRANS Pertemuan Susno dengan Anggoro Tak Melanggar Hukum Ahli berpendapat jika kasusnya berbeda, maka kewenangan berada di masing-masing penegak hukum.

Baca hal 3

Ranah Minang Menangis Demitologisasi gempa bumi di tanah Minang dibaptis sebagai tampilan “actum” tanpa “factum”, artinya aktualitas dinomorsatukan.

Baca hal 9

260 Imigran Diamankan Imigran berasal dari Srilangka dan Afganistan, rencananya akan berangkat menuju Austarlia.

Baca hal 13

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

KORAN TRANSAKSI THN 9

Mahasiswa Pembawa Daun Ganja daun kering seberat 4729,6667 Gram milik terdakwa Gunardi Vatmahadi adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan 1 No.urut 8 dan 9 UURI No.22 tahun 1997 tentang narkotika. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Gunardi Vatmahadi akhirnya mengakui bahwa ia disuruh oleh Harry Irawan alias Bocin (DPO) untuk mengambil titipan yang dikirim dari Aceh kekantor POS yang berlokasi di Jalan Ampera, Yos.Sudarso dengan imbalan sebesar Rp.200.000 plus daun ganja untuk dipakai sendiri.Terdakwa Gunardi Vatmahadi juga mengatakan bahwa statusnya adalah seorang Mahasiswa di Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Aulia semester VII. Jaksa Penuntut Umum (JPU) M.Darwis SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Gunardi Vatmahadi telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a UURI No.22 tahun 1997 tentang narkotika dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun penjara denda sebesar Rp.100 juta subsidair 5 bulan kurungan. Kamis,03 September 2009 pukul 13.30 majelis hakim yang diketuai oleh Purwanto, SH, MHum yang didampingi hakim anggota Eko Supriyono,SH.MAP dan Kamaruddin Simanjuntak,SH setelah bermusyawarah akhirnya menjatuhkan vonis terhadao terdakwa Gunardi Vatmahadi dengan pidana selama 7 tahun penjara dikurangi masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp.100 juta subsidair 5 bulan kurungan serta menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.Begitu mendengarkan keputusan majelis hakim terdakwa Gunardi Vatmahadi hanya bisa berjalan lunglai. (Aston)

Miliki Narkotika Calon Pasutri Diadili Trans, Jakarta: Seandainya Andi Wijaya tidak tertangkap, sudah pasti rencana untuk menikahi Kasmiatun yang sudah lama dinanti-nantikan oleh Efendi bisa berjalan lancar. Karena Andi Wijaya tertangkap, niat untuk menikah terpaksa dikubur dalam-dalam. Pasalnya saat anggota polisi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penggerebekan (pengeledahan), dari dalam rumah calon pasangan suami/istri (pasutri) ini ditemukan narkotika. Menurut Bambang Puji Santoso yang merupakan anggota polisi dari Polres Jakarta Barat, sekitar bulan Januari 2009 terdakwa Andi Wijaya ditangkap di Jalan Gereja Ayam dan dari hasil pengembangan tersebut terdakwa Andi Wijaya akhirnya mengakui bahwa yang memiliki narkotika itu adalah temannya. Begitu mendapat informasi, saksi Bambang Puji Santoso langsung menuju lokasi. Begitu melakukan penggerebekan, terdakwa Efendi tidak berhasil ditemukan karena yang ada hanya tedakwa Kasmiatun (calon istrinya) yang sedang asyik menonton TV. Dari dalam ruangan tersebut ditemukan kardus yang berisikan shabu-shabu dan pil ekstacy. Saksi Bambang Puji Santoso juga mengatakan selain shabu-shabu, pil ekstacy juga ditemukan Paspor BCA No. 6019.0045.0255.6648 dan Paspor BCA No. 6019.0040. 0293.0319 serta Paspor BCA No. 6019.0045.0255.6655 dan Paspor BCA No. 6019.0040. 0503.2139 atas nama Isyela Larossa. Shabu-shabu seberat 15 Kg yang diambil dari titipan Kaswari Lorena itu adalah atas nama Samsudin, Ismail dan Ramadhan yang rencananya akan dikirim ke Makasar. Senin, 14 September 2009, pukul 13.20 Wib saksi Abdul Komar yang merupakan ketua

RT itu mengatakan sebelum penggerebekan terjadi, ia didatangi oleh anggota Polisi dan saksi Abdul Komar juga disuruh untuk ikut melihat. Benar saja dari lemari pakaian, kardus dan loud-speaker (salon) ditemukan shabu-shabu seberat 15 Kg, daun Ganja seberat 19 Kg serta pil ekstacy sebanyak 28.000 butir. Saksi Abdul Komar juga mengatakan bahwa terdakwa Efendi sudah lama tinggal diwilayahnya dan 3 bulan lagi terdakwa Efendi berencana hendak menikahi terdakwa Kasmiatun. Rabu, 30 September 2009, pukul 15.00 Wib saksi Lau Chin Chun yang juga berstatus sebagai terdakwa terkait kasus narkotika di pengadilan negeri Jakarta Pusat ini mengatakan bahwa ia kenal dengan ke-3 terdakwa. Saksi Lau Chin Chun juga mengatakan terdakwa Andi Wijaya adalah tetangganya dan ia (saksi) sering mendapat titipan dari Willy. Majelis hakim sempat dibuat kebingungan karena keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nama Willy seperti yang diucapkan oleh saksi tersebut sama sekali tidak ada. Jadi, keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dinilai mengada-ada. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oman Setiawan SH mengatakan bahwa perbuatan ke-3 terdakwa Andi Wijaya, Efendi dan Kasmiatun telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 59 ayat (1) UURI No. 55 tahun 1997 dan pasal 80 ayat (4) sub. pasal 82 ayat (1) UURI No. 23 tahun 1992 tentang Narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati dan denda sebesar Rp. 1 Miliyar. Majelis hakim yang diketuai oleh Eko Supriyono SH MAP yang didampingi hakim anggota Purwanto SH MHum dan Kamaruddin Simanjuntak SH mengatakan untuk pemeriksaan saksi-saksi yang lainnya, sidang akan dilanjutkan kembali pada 05 Oktober 2009 mendatang. (Aston)

NPWP : 01.917.755.9-407-000 Kode Seri Faktur Pajak : EFCXV - 407

SENIN, 19 OKT - 8 NOV 2009

KONSULTASI HUKUM

Divonis 7 Tahun Penjara Trans, Jakarta: Terdakwa Gunardi Vatmahadi yang merupakan mahasiswa di Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Aulia semester VII yang tertangkap basah saat membawa daun ganja seberat 5 Kg hanya bisa pasrah saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Darwis SH mengajukan tuntutan selama 10 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kasus ini berawal pada Rabu (27 Mei 2009) pukul 13.00 wib, ketika terdakwa Gunardi Vatmahadi disuruh oleh Harry Irawan alias Bocin yang baru dikenalnya selama 3 bulan, untuk mengambil titipan yang dikirim dari Aceh ke kantor POS yang berlokasi di jalan Ampera Yos Sudarso Jakarta Utara. Begitu titipan itu berhasil diambil,terdakwa Gunardi Vatmahadi langsung pulang namun saat melintas dijalan Walang Sari 2 Blok C-3 No.18 RT.011/ RW.012 kelurahan Tugu, kecamatan Koja,Jakarta utara,2 anggota polisi sektor Kelapa Gading diantaranya Irawan dan Siswanto langsung menghentikannya. Saat kardus yang dibawa oleh terdakwa Gunardi Vatmahadi itu dibuka, tidak tanggungtanggung daun ganja siap pakai seberat 5 Kg ditemukan lalu 2 anggota polisi itupun membawa terdakwa Gunardi Vatmahadi untuk diperiksa.Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No.Lab/37/F/VI/ 2009/UPT uji narkoba tanggal 03Juni 2009 yang ditanda tangani oleh kepala pusat laboratories forensic,Kuswardani S Si Apt menyimpulkan bahwa barang bukti (BB) yang berupa

NO. 188. ! TH X

TRANS VONIS

HALAMAN 2

PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI LEMBAGA BANTUAN HUKUM

LBH-PEPABRI Diasuh Oleh : Alam P Simamora, SH, MH (Direktur Eksekutif)

Pembunuh ABK Divonis 11 Tahun Penjara Trans, Jakarta: Cuplikan lagu ‘Persahabatan, bagai kepompong’ itu kiranya cocok ditujukan kepada terdakwa Rastiman alias Pitak bin wasdim. Bagaimana tidak? Hanya karena minyak wangi (parfum), persahabatan yang telah lama terjalin harus berakhir dengan hilangnya nyawa Ropi’i yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM Sinar Wijaya 2. Oleh karena itu, majelis hakim nenjatuhkan ganjaran kepada terdakwa Rastiman alias Pitak bin Wasdim dengan hukuman pidana selama 11 tahun penjara. Kisah tragis ini berawal pada 01 Mei 2009 pukul 19.30 Wib. Ketika itu terdakwa Rastiman alias Pitak

bin Wasdim baru saja selesai membongkar ikan (cumi) di KM Sinar Wijaya 2, lalu terdakwa membersihkan diri (mandi). Begitu selesai mandi, minyak wangi (parfum) yang dibungkus plastik itupun tidak kelihatan. Kemudian terdakwa Rastiman alias Pitak bin Wasdim menanyakannya kepada korban, “Pi, minyak wangi (parfum) saya dimana?” Korban menjawab, “tidak tahu”. Begitu mendengar jawaban seperti itu, terdakwa Rastiman alias Pitak bin Wasdim akhirnya emosi. Terdakwa lalu pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau dan langsung ditikamkan ke bagian kepala serta punggung, sehingga korban terjatuh ke laut. Melihat ada percikan darah, terdakwa langsung mengambil timba lalu membersihkannya kemudian pisau yang baru dipergunakan itu dibuang ke laut. Setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, di antaranya Masruri, Tasman, Nulyadi dan Irvan Novi, terdakwa Rastiman, bukannya mau mengakui. Bahkan saat

Jamaluddin Jafri, SH selaku penasehat hukum terdakwa menerangkan seputar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat diperiksa di kantor polisi, juga dibantah oleh terdakwa. Selasa, 15 September 2009 pukul 14.15 Wib Jaksa Penuntut Umum (JPU) M. Darwis SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Rastiman alias Pitak bin Wasdim telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 15 tahun penjara dikurangi masa tahanan serta membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-. Majelis hakim yang diketuai oleh Torowa Daeli SH MH yang didampingi hakim anggota Muzaini Achmad SH MH dan Osmar Simanjuntak SH akhirnya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Rastiman alias Pitak bin Wasdim dengan hukuman pidana selama 11 tahun penjara dikurangi masa tahanan dan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- serta menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. (Aston)

Alamat : DPP PEPABRI Jl. Diponegoro No. 53 Jakarta, 10310 Telp (021) 3147990 Fax. (021) 3150482 Email:[email protected]

Jaksa Harsini Hadirkan Saksi Palsu Trans, Bekasi : Jaksa Penuntut Umum, Harsini,SH dari Kejaksaan Negeri Cikarang dengan gagah berani menghadirkan tiga orang saksi palsu dalam perkara tindak pidana pencurian atas nama terdakwa Saman bin Samin dan Amin di Pengadilan Negeri Bekasi, minggu lalu. Ketiga saksi palsu tersebut antara lain bernama Minan, Namin dan Acung yang dihadirkan untuk didengar keterangannya dalam perkara pencurian tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena nama ketiga saksi tidak ada dalam BAP penyidik kepolisian.. Di persidangan pimpinan Majelis hakim Karlen Parhusip,SH dengan tegas menolak ke tiga orang saksi yang dihadirkan jaksa. “ Kalau memang jaksa tidak bisa menghadirkan saksi dalam perkara ini,

pulangkan saja berkasnya”, tegas Karlen. Ketiga saksi tersebut sempat minta maaf kepada Majelis Hakim karena ditolak menjadi saksi, namun hakim mengatakan bahwa yang salah adalah jaksa bukan saksinya dan langsung meninggalkan persidangan. Sebelumnya sudah lima kali sidang, namun saksi yang tercatat namanya dalam BAP polisi tidak bisa dihadirkan oleh jaksa, tragisnya sidang ke enam kali Jaksa Harsini mencoba untuk mengelabui hakim dengan membawa saksi palsu, alias tidak ada dalam BAP. Usai persidangan tampak wajah Jaksa Harsini pucat pasi. Jaksa Penuntut Umum, Harsini,SH menyebutkan dalam dakwaannya bahwa terdakwa Saman bin Samin dan Amin secara bersama-sama melakukan pencurian satu unit sepeda motor NF 100 Noval, No pol B.6565 pada tanggal 1 juli 2009 di kampung Pasir Ranji Serang Baru Cikarang. Kedua terdakwa dikenakan pasal 363 KUHP. (Lora)

Saksi Jaksa & Polisi Penjual BB Dihadirkan Trans, Jakarta: Sidang lanjutan terhadap jaksa Esther Tanak, SH dan Dara Vera Nita SH MH bersama Irfan (polisi) serta Jenanto yang bertugas sebagai pegawai harian lepas Reskrim Polsek Pademangan, terkait penjualan barang bukti (BB) jenis pil ekstacy atas perkara Muhamad Yusuf alias Kebot itupun, mengahadirkan saksi jaksa dan polisi. Kamis (27 Agustus 2009) pukul 12.50 wib, di hadapan majelis hakin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saksi Jajat (ketua RT) dan Yayat (ketua RW) mengatakan bahwa mereka diajak oleh petugas kepolisian ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, untuk melihat proses penghitungan barang bukti (BB). Mereka juga disuruh untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selasa (01 September 2009) pukul 12.30 wib saksi Shofia Marrisa SH yang juga merupakan jaksa fungsional itu mengatakan bahwa ia kenal dengan terdakwa Esther Tanak,SH dan Dara Vera Nita ,SH.MH karena sama-sama jaksa yang ditugaskan di kejaksaan negeri Jakarta utara.Saksi Shofia Marrisa, SH juga mengatakan pada tanggal 27 February 2009 melihat terdakwa Irfan datang menemui terdakwa Esther Tanak SH. Seputar adanya penjualan barang bukti (BB) jenis ekstacy yang dilakukan oleh terdakwa Es-

ther Tanak SH, saksi Shofia Marrisa SH mengatakan tidak tahu, karena ia baru ditugaskan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Saksi Shofia Marrisa SH juga mengatakan bahwa ia pernah dipanggil oleh terdakwa Esther Tanak SH untuk mengaktifkan handphone (HP) merek Black Berry yang diberikan oleh terdakwa Irfan. Begitu mendengarkan keterangan dari saksi Shofia Marrisa SH terdakwa Irfan langsung keberatan karena tanggal dan bulan seperti yang diterangkan oleh saksi adalah tidak benar namun terdakwa Esther Tanak SH malah membantah terdakwa Irfan. Terdakwa Esther Tanak SH mengatakan, “keterangan saksi itu benar pak hakim.” Saksi Carlam yang merupakan petugas (penjaga) gudang di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengatakan, pada tanggal 5February 2009, terdakwa Esther Tanak SH datang ke gudang dan meminta agar barang bukti (BB) atas nama terdakwa Muhamad Yusuf alias Kebot dikeluarkan supaya dibawa ke pengadilan. Sore harinya barang bukti (BB) yang dipinjam itu dikembalikan dalam keadaan sudah terbuka. Selanjutnya saksi membungkusnya kembali dan memasukkannya ke dalam gudang. Tanggal 25 February hingga 5 Maret 2009 barang bukti

(BB) yang dipinjamkan oleh terdakwa Esther Tanak SH itu tidak lagi dikembalikan, sehingga saksi langsung melaporkannya kepada Kajari. Kemudian atas perintah Kajari, terdakwa Esther Tanak SH akhirnya mau mengembalikan barang bukti (BB) tersebut. Kamis (03 September 2009) pukul 13.40 wib saksi Ferry Hardono yang merupakan pemilik toko Plane Cellular itu mengatakan bahwa ia kenal dengan terdakwa Irfan dan Jenanto Cuma sebatas pembeli (konsumen)saja. Saksi Ferrry Hardono juga mengatakan HandPhone (HP) merek Black Berry Bold seharga Rp.7.5000.000 itu sudah dibayar oleh terdakwa Irfan. Namun, untuk Hand-Phone (HP) Black Berry type-8320 seharga Rp.4.400.000 dan Nokia N-82 sehargaRp.2.800.000 yang bekas pakai itu sama sekali belum dibayar. Saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus S Sirait SH menunjukkan barang bukti (BB) yang berupa Hand- Phone kepada saksi Ferry Hardono langsung menjawab, “Benar, ,Pak hakim.” Inilah kedua HP yang belum dibayar oleh terdakwa Irfan. Saksi Edi Gunawan yang merupakan anggota polisi dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa terdakwa Jenanto ditangkap dipinggir jalan dekat kantor Polsek Pademangan, karena gerak-gerik yang

mencurigakan dan saat diperiksa dari tangan kanan terdakwa ditemukan 100 butir pil ekstacy, yang rencananya akan dijual kepada seseorang yang bernama Ebes. Terdakwa Jenanto bahkan mengatakan bahwa pil ekstacy itu adalah milik terdakwa Irfan. Lalu tedakwa Jenanto dibawa ke Polsek Pademangan untuk menunjukkan ruangan terdakwa Irfan. Dari bawah meja (kolong) terdakwa Irfan, saksi Edi Gunawan juga berhasil menemukan pil ekstacy sebanyak 240 butir. Sebelum dibawa ke Polda Metro Jaya terdakwa Irfan berceloteh bahwa pil ekstacy itu adalah milik terdakwa Esther Tanak,SH. Selasa (08 September 2009) pukul 13.00 wib saksi Sehatma JW Marihot yang juga merupakan anggota polisidari Polda Metro Jaya itu mengatakan bahwa benar dari tangan kanan terdakwa Jenanto ditemukan pil ekstacy sebanyak 100 butir yang rencananya akan dijual kepada Ebes. Dan, dari ruang kerja terdakwa Irfan juga ditemukan 1 buah plastik yang berisikan pil ekstacy. Dari hasil pemeriksaan terdakwa Irfan akhirnya mengaku bahwa Ia disuruh oleh terdakwa Esther Tanak,SH untuk mencari obat Prednison (sesak nafas) sebagai pengganti pil ekstacy tsb. Kamis 10 September 2009 pukul 14.20 wib saksi Ende Ono

yang merupakan mantan Kasie.Pidum kejaksaan negeri jutara itu mengatakan untuk peminjaman barang bukti (BB)harus mendapat izin terlebih dahulu dari petugas (penjaga)gudang dan setelah selesai sidang,barang bukti (BB) yang dipinjamkan itu harus dikembalikan. Saksi Ende Ono juga mengatakan saat pemeriksaan barang bukti (BB) yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya dirinya ikut melihat secara langsung. Namun, saat pensehat hukum terdakwa menanyakan berapa total jumlah barang bukti (BB) tersebut, ternyata tidak bisa dijawab. Penasehat hukum terdakwa juga mengatakan, “fungsi bapak saat menjabat Kasie Pidum itu, apa? Sedangkan saksi Rusmantoro yang merupakan anggota polisi dari Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya mengatakan, saat melakukan penyitaan barang bukti (BB) atas terdakwa Muhamad Yusuf alias Kebot itu berjumlah 1900 butir. Bebitu majelis hakim menanyakan seputar keterangan saksi kepada terdakwa Esther Tanak,SH dan Dara Vera Nita,SH.MH mengatakan tidak tahu pak hakim,karena tidak kenal tuturnya kepada majelis hakim.Untuk pemeriksaan saksi-saksi yang lainnya,sidang akan dilanjutkan kembali pada 01 Oktober 2009. (Aston)

Pembunuh Pemilik Kontrakan Divonis 13 Tahun Penjara Trans, Jakarta: Perbuatan sadis yang dilakukan oleh terdakwa Edi Heryanto bin Tipur terhadap Sumiatun sebagai pemilik kontrakan yang tinggal dijalan XIX Keting RT. 014/RW. 08 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kini terbayar sudah. Akibat menghilangkan nyawa orang lain, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya menjatuhkan vonis selama 13 tahun penjara. Sebelum peristiwa naas itu terjadi, Sumiatun (korban) cuma menanyakan, “apakah ia sudah mempunyai persiapan bila hendak menikah nanti?” Rupanya pertanyaan itu membuat perasaan ter-

dakwa Edi Heryanto menjadi terluka. Merasa dihina (disepelekan) terdakwa pun menjadi dendam. Berbekal obeng, gunting dan pentungan yang sudah diselipkan dibalik jaketnya, terdakwa Edi Heryanto lalu mendatangi rumah korban. Begitu waktu yang dinantikan tiba, terdakwa Edi Heryanto langsung mendekati kamar korban dan jendela kamar pun dibuka. Selanjutnya terdakwa Edi Heryanto langsung melompat ke kamar korban dan pentungan yang sudah dipersiapkan langsung diarahkan ke bagian kepala korban. Mendengar ada suara teriakan, Winda anak korban yang sedang tidur pun terjaga namun begitu ia

bangun, terdakwa Edi Heryanto juga memukuli kepalanya dan disuruh keluar dari dalam kamar. Di hadapan majelis hakim saksi Winda mengatakan pada saat itu ia sedang tidur bersama ibunya (korban) dan saksi mendengar suara erangan (rintihan) lalu terjaga kemudian kepalanya dipukuli dan disuruh keluar dari dalam kamar oleh terdakwa. Menurut Sukardi awalnya ia mendengar suara minta tolong lalu ia (saksi) keluar tidak lama kemudian Sumiatun (korban) keluar dengan kondisi sudah berlumuran darah lalu saksi membawa korban ke RS Atma Jaya, Pluit Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi Iis saat kejadi-

an ia sedang duduk-duduk didekat kamarnya kemudian korban keluar sambil berlumuran darah dan mengatakan bahwa yang memukulinya adalah Anto. Terdakwa Edi Heryanto akhirnya mengakui semua perbuatannya itu. Menurut terdakwa Edi Heryanto bahwa ia kesal dengan korban karena orang tuanya dianggap tidak bisa memenuhi biaya untuk pernikahannya. Bukan itu saja korban juga mengatakan bahwa orang tuanya dianggap tidak waras (gila) tuturnya kepada majelis hakim. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Shofia Marrisa SH mengatakan bahawa perbuatan terdakwa Edi Heryanto telah terbukti bersalah

dan melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 15 tahun penjara dan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-. Selasa, 01 September 2009 pukul 14.35 Wib hakim ketua Hartadi SH yang didampingi hakin anggota Siti Faridah,MT.SH.MH dan Daliun Sailan,SH.MH setelah bermusyawarah akhirnya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Edi Heryanto dengan hukuman pidana selama 13 tahu penjara dikurangi masa tahanan dan membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000 serta menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. (Aston)

Dewan Penasehat : Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Syamsu Djalal, SH; Mayjen TNI (Purn) H. Asril H Tanjung; Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono; Letkol Art, Ir. Akhmad Luthfie. Msc; DR. A Hamid Hariantoni; Drs. H Muslim Kasim Dt Sinaro Basa AK MM; Alam P Simamora SH.MH;Marni Malay SH, H. Ismail Ibrahim SH; Fafinaldi. SH.MH; Aman Simamora SH. MH; A Rysanto Situmorang; Idris Koto; I Nyoman Redita SH. MH; H.Arifin Cokro Sasmita SE, KH. H Ujang Thamrin, Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Drs Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan : Ny Helfita Afianthy; Wkl Pimpinan Perusahaan: Elman Sihombing; Wkl Pempinan Umum: C Herry SL; Wkl. Pemimpin Redaksi : R. Akram SM; Redaktur Pelaksana : Ali Rahmat Siregar Dewan Redaksi: Syaiful Nazar; Elman Sihombing; C Herry SL; R Akram SM; Harris Fadhillah Abbas; Ali Rahmat Siregar; F.Safan Akom BA; Yeye Sutedja . Sekretaris Redaksi : Rofiq; Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida, Peter Tatangindatu. Redaktur Eksekutif : H. M Nursin HR; Iwan Koto; Wig SM; Ongen Geser; Syamsul Bachri S.sos; M. Rechan RR; Intan Geysa; Lendi Agustinus; Buddy A Towoliu, SE; Cecelia Siby, SH; T Maemun; T Jamal Oteng; M Zikri Alfurqon; Saskia Maulida, PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN: SEKRETARIAT NEGARA-RI : Syaiful Nazar; KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) : Syaiful Nazar; C Herry SL; DEPKUMHAM : Elman Sihombing; KEJAKSAAN AGUNG : Kelly Ma’ruf, M Erzi Zulfian HB.SH, H. Suthrisna, SH. MABES POLRI : Syaiful Nazar; C Herry SL; DEPKEU-RI; Ali Rahmat Siregar; ESDM: Rechan RR; M. Zikri Alfurqon; DEPDAGRI : Chaidir Arifin; Djon Firman MA; DEPNAKERTRANS/BPP2TKI : Syaki Chevalier; Syaiful Nazar; Hohom Purba; DEPSOS-RI : Fitri Novita; DEPARTEMEN AGAMA RI : Boy Budi Lubis; DPR-RI: Zuliadi; Yudi Efendi; DITJEN BEA &CUKAI : Dien Efendi; BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Meidi MM; Daniel Sasfen S; PENGADILAN TINGGI TIPIKOR : Gaus Kaisuku; INFOTAIMENT : Suryati ; BANDARA SOETTA: Dede Ardian; FOTOGRAFER : H. Zainal Abidin; Yudi Efendi; KONTRIBUTOR : Hartono; Firman Kelana; Rudy Suwandi; Zainal Abidin; S Hadiyanto Bachtiar. Penerbit : Bina Interaksi Ekonomi Pers. SK/MENPEN/1496/ SIUPP/22 Juli 1999. Alamat Redaksi: Jln. Teratai Blok i 4/6 Taman Modern, Pulogebang Telp. 021-46828595 Faximail 021-46828595 Kode Pos 13960 Jakarta Timur - Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3, E-mail [email protected]. WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PEMBERITAHUAN: Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro, Wartawan KORAN TRANSAKSI, Nama dan Wilayah Tugas Liputannya Tercantum Pada Boks Halaman Masing-masing. Harap Maklum Terimakasih.

HALAMAN 3


TRANS HUKUM

Pertemuan Susno dengan Anggoro Tak Melanggar Hukum Ahli berpendapat jika kasusnya berbeda, maka kewenangan berada di masing-masing penegak hukum. Trans, Jakarta: Hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri terhadap Kabareskrim Susno Duaji, 5 Oktober lalu, memang tidak mengakomodir laporan tambahan yang diberikan tim advokasi Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Pasalnya, Itwasum hanya memeriksa Susno, sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus dua pimpinan KPK, Chandra dan Bibit, serta dugaan suap atas penerbitan surat rekomendasi/klarifikasi atas status uang Budi Sampurna. Untuk laporan tambahan tentang SMS ancaman dan pengakuan Susno mengenai pertemuannya dengan bos PT Masaro Radiokom di Singapura, tidak dimasukkan Itwasum sebagai materi pemeriksaan. Namun, belum dimasukannya laporan tambahan ini sebagai materi pemeriksaan oleh Itwasum, ditanggapi positif oleh tim advokasi Chandra dan Bibit. Salah satu anggota tim advokasi, Taufik Basari sempat mengatakan mungkin saja laporan tersebut hanya belum diproses, karena pada saat menyerahkannya, Susno tengah diperiksa. Dugaan Tobas –begitu Taufik biasa disapa- diamini oleh Kadiv Humas Mabes Polri Nanan Sukarna. Menurutnya, apabila benar tim

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nana Sukarno. foto : sgp

advokasi mengajukan laporan baru, pasti akan diproses. “Oh, nggak ada final-final-an ya. Laporan baru, apa baru, ya diperiksa. Jadi, yakinlah bahwa polisi transparan,” katanya. Ya, kita lihat saja nanti apa benar laporan tambahan ini akan ditindaklanjuti. Yang pasti, untuk pertemuan Susno dengan Anggoro di Singapura, Nanan berpendapat, pertemuan itu tidak melanggar hukum, meski KPK telah menetapkan Anggoro sebagai tersangka. Seperti diketahui, Susno bertemu Anggoro di Singapura, 10 Juli 2009. Padahal, sehari sebelumnya, 9 Juli 2009, KPK telah menetapkan Anggoro sebagai tersangka dan memasukannya dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO. Dan ini telah dikoordinasikan KPK kepada seluruh jajaran kepolisian. Sehingga, menjadi pertanyaan besar, mengapa Susno malah menemui Anggoro? Bukannya menang-

Terlibat Penipuan, Pengusaha Valumart Dimejahijaukan Trans, Bekasi - Seorang pengusaha valumart Sumarjo Tarno al Marji (52) di sidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Luhut Sianturi, SH karena menggelapkan uang rekan bisnisnya Alvin Ariesta sebesar Rp.154 juta lebih. Pada sidang minggu lalu, saksi korban Alvin Ariesta di hadapan Majelis Hakim pimpinan Nurdiatmi, SH menerangkan bahwa sejak tahun 2006-2009 orang tua saksi selaku pimpinan PT.Semesta Karya Indah dengan terdakwa menjalin hubungan bisnis penjualan barang berupa asesoris dan mainan anak-anak. Dikatakan Alvin bahwa pada awalnya setiap pengiriman barang ke 10 cabang toko-toko terdakwa yang berada di mall-mall Bekasi dan Jakarta selalu berjalan lancar dengan pembayaran melalui cek atau giro. Namun pada awal tahun 2007 pembayaran mulai macet, terdakwa sulit ditemui bahkan setiap dihubungi via telp tidak pernah diangkat terdakwa, juga staff terdakwa mengaku tidak tahu menahu keberadaan bossnya. Meskipun terdakwa main kucing-kucingan, saksi korban tetap bersabar dan berupaya menempuh

upaya damai, namun ternyata tidak ada titik temu antara terdakwa dan saksi korban, sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi. Saat terdakwa ditanyakan Majelis Hakim mengenai kebenaran keterangan saksi korban, terdakwa mengakui perbuatannya. Namun terdakwa mengaku bahwa uapaya perdamaian dengan pihak korban sudah pernah dilakukan dengan cara menawarkan uang tunai sebesar Rp.10 juta dan menyerahkan sebuah sertifikat tanah seluas 1.200 M3 menunggu transaksi jual beli tanah. Namun saksi korban tidak sabar menunggu penjualan tanah tersebut, ujar terdakwa. Sehingga kasus tersebut berlanjut ke pengadilan. Terdakwa pelaku penipuan dan penggelapan itu sejak penyidikan kepolisian hingga pemeriksaan Hakim tidak dilakukan penahanan. Terdakwa tanpa didampingi pengacara dan oleh Jaksa Penuntut Umum, Luhut Sianturi, SH terdakwa Sumarjo alias Marjo dikenakan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP. (Lora)

Kejaksaan Banten Belum Eksekusi 30 Terpidana Mati Trans, Serang - Kejaksaan Tinggi Banten memiliki 30 terpidana mati yang telah divonis oleh pengadilan negeri di wilayah hukum Banten. Mereka mayoritas divonis bersalah karena kasus peredaran narkotika dan pembunuhan berencana, “Kami masih menunggu upaya hukum yang dilakukan oleh para terpidana yaitu upaya banding, peninjauan kembali dan grasi,” ujar Asisten Pidana Umum Kejati Banten Indra Gunawan, (8/9). Indra mengatakan, dari 30 terpidana mati yang masih dipenjara di berbagai lembaga tahanan di Banten itu, 19 terpidana belum menentukan sikap apakah akan menempuh upaya hukum atau tidak. Namun dari jumlah itu dua orang terpidana sedang mengajukan grasi (pengampunan) kepada kepala presiden. Sementara sembilan terpidana lain mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. “Upaya hukum itu hingga kini belum ada direspons,” katanya. Sejak tahun 2001 lalu, kata Indra, saat pertama kali Kejaksaan Tinggi Banten berdiri, pihaknya baru melakukan tiga kali eksekusi mati. Sedangkan yang lainnya ada yang meniggal sebelum di eksekusi, ada juga yang upaya hukumnya dikabulkan.

Pada 27 Juni 2008 silam misalnya, kejaksaan mengeksekusi dua warga negara Nigeria Samuel Imuchuku Wu Okoye dan Hasan Anthony. Keduanya dihukum karena memiliki heroin seberat 3.800 gram dan 600 gram. Mereka dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Yang terakhir adalah Tubagus Yusuf Mulyana alias Usep, dukun yang membunuh 8 orang pasiennya. Eksekusi dilakukan 18 Juli lalu.Sedangkan dua terpidana mati lainnya sudah meninggal dunia ketika mereka menjalani masa hukuman. Akni Edith Yunita, terpidana kasus kepemilikan 1.000 gram heroin yang meninggal di LP Wanita Tangerang, dan Buyong Khosu, pemilik 400 gram heroin yang meninggal 4 Juli 2006 silam. Satu terpidana mati lainnya telah dikabulkan PK yang ia ajukan, yakni Notham M Saichon, warga negara Thailand, dalam kasus kepemilikan 100 gram heroin. “Dalam PK disebutkan, hukuman terhadapnya diubah dari eksekusi mati menjadi seumur hidup,” Indra mengakhiri penjelasan. (Yus)

kapnya, atau setidaknya menginformasikan kepada KPK mengenai keberadaan Anggoro. Namun, Nanan menegaskan, karena Anggoro, ketika itu, ditemui dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus Chandra, Bibit, dan Ary Muladi, maka Susno tidak melakukan pelanggaran hukum. “Boleh bertemu dalam rangka apa? Kalau dalam tugas, ya (Anggoro) kan saksi (dalam kasus di kepolisian). Dalam rangka saksi, tidak apa-apa. Polisi kan berhubungan dengan Anggoro bukan (dalam statusnya) sebagai tersangka, (melainkan) sebagai saksi, melaporkan uangnya yang hilang itu,” jelasnya. Lagipula, Nanan melanjutkan, menangkap buron di negeri orang itu bukan perkara mudah. Karena sudah memasuki yurisdiksi negara lain, maka kewenangan Polri jadi tidak berlaku. “Gini deh. Pertemuan itu kan di Singapura. (Kalau-

pun) Polisi mau nangkap kan nggak bisa. Wewenangnya itu. Memangnya gampang nangkap orang di luar (negeri). Yang nangkap itu (kalau di negara orang) bukan penyidik,” terangnya. Setali tiga uang dengan pengajar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chaerul Huda. Huda mengamini bahwa polisi dan KPK memiliki kewenangan masing-masing. Dan kewenangan itu tidak saling mengikat. “Itu kewenangan masing-masing penegak hukum. Dia (polisi) penegak hukum lain tidak terikat,” tukasnya. Penegak hukum lain terikat dengan kewenangan KPK, dalam konteks penanganan perkara korupsi. Apabila KPK sudah melakukan penyidikan, penegak hukum yang lain mesti mundur. Namun, karena kasus yang ditangani polisi ini berbeda, maka kewenangan ada di masing-masing penegak hukum. “Dalam perkara korupsi kalau KPK sudah menyidik, yang lain mesti mundur. Tapi, itu kalau kasus yang sama. Karena mungkin kasusnya beda, itu jadi kewenangan masing-masing penegak hukum,” ujarnya. Penyalahgunaan kekuasaan Apapun alasannya, menurut salah satu anggota tim advokasi, Ahmad Riva’i, pertemuan Susno dengan seorang DPO (Anggoro) tidak dapat dibenarkan. Karena, KPK, kepada Kapolri, Susno, dan seluruh Kapolda sudah memberitahukan bahwa apabila Anggoro ditemukan, polisi diminta memberi tahu atau menangkapnya. “Orang yang di-DPO itu sudah jelas melakukan tidak pidana. Dan

KPK, kepada Kabareskrim, kepada Kapolda di seluruh Indonesia, kepada Kapolri, telah memberitahukan bahwa apabila DPO tersebut ditemukan, agar memberitahu atau menangkap yang selanjutnya diberitahu kepada pimpinan KPK”. Tapi, Susno malah tidak melakukan penangkapan. “Kenapa?” tanya Ahmad. “Mereka justru ngobrol-ngobrol di sana dan lain sebagainya”. Padahal, pemberitahuan atau bahkan penangkapan Anggoro juga sudah menjadi tanggung jawab Polri karena KPK sudah mengkoordinasikannya dengan seluruh jajaran Polri. “Jadi ini jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan, Pasal 421 itu masuk. Tidak ada alasan bagi Irwasum untuk menyatakan itu tidak terbukti,” katanya. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK, pimpinan KPK, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berhak melakukan apa saja. Ketika surat pemberitahuan mengenai penangkapan Anggoro itu sudah diberitahukan kepada pimpinan Polri, maka Polri seharusnya melakukan penangkapan. “Tidak ada alasan. Karena sudah jelas ada surat yang sah kepada pimpinan Polri waktu itu untuk menangkap,” tutur Ahmad. Dengan begini, Ahmad justru memunculkan satu pertanyaan baru. “Apakah beliau (Susno) ke Singapura menemui DPO, sudah atas sepengetahuan Kapolri. Kalau seizin Kapolri, otomatis pertanggungjawaban hukumnya mengarah kepada Kapolri juga,” ujarnya. (Tim TRans)

Saksi Dihadirkan, Perwira Polisi Asyik Bercanda Trans, Jakarta: Sidang lanjutan terhadap terdakwa AKBP Andi Susilo, Kompol Heriadi Rozak dan Chairul Yahman alias Rendi (sipil) yang merupakan otak (pelaku) pemerasan terhadap Direktur Utama PT. Lintas Buana Sentosa, Frandy Zhung, menghadirkan para saksi-saksi. Di persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu, saksi Endarto yang bertugas di bagian hukum bank BCA itu, ia tidak kenal sama sekali dengan ketiga terdakwa. Saksi Endarto juga mengatakan ketiga terdakwa AKBP Andi Susilo, Kompol Heriadi Rozak dan Chairul Yahman alias Rendi datang ke PT. Lintas Buana Sentosa, untuk meminta bantuan seputar klarifikasi. Lalu Frandy Zhung selaku Direktur Utama langsung mentransfer uang sebesar Rp. 60 juta melalui rekening BCA kepada ketiga terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ade Solehuddin SH ketika hendak menunjukkan bukti rekening yang dikirimkan oleh Frandy Zhung itu kepada majelis hakim, terdakwa

AKBP Andi Susilo, Kompol Heriadi Rozak dan Chairul Yahman alias Rendi malah asyik bercanda ria. Salah seorang pengunjung sidang yang tidak ingin namanya dipublikasikan itu mengatakan, “emang kalau lagi sidang, terdakwa bisa bercanda ya bang”, tuturnya kepada Trans. Pada sidang lanjutan digelar Senin, 14 September 2009 pukul 15.15 Wib keterangan saksi yang tidak bisa hadir, jua dibacakan. Menurut saksi Yuliana Yustina Diru bahwa benar terdakwa AKBP Andi Susilo, Kompol Heriadi Rozak dan Chairul Yahman alias Rendi telah melakukan pemerasan disertai dengan ancaman yang mengaku sebagai penyidik dari Direktorat II Eksus. Bareskrim Polri selaku kasubag Min Pusident Bareskrim Polri. Saksi Yuliana Yustina Diru juga mengatakan bahwa tugas terdakwa AKBP Andi Susilo dibagian Instal telah berakhir sejak 09 September 2007. Jabatan terdakwa AKBP Andi Susilo sebenarnya dibawah kabag Automatic

Finger Print Identification System (AFIS). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ade Solehuddin SH mengatakan bahwa perbuatan ke-3 terdakwa AKBP Andi Susilo, Kompol Heriadi Rozak dan Chairul Yahman alias Rendi telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 368 KUHP jo pasal 55 dan pasal 333 KUHP jo pasal 55 tentang pemerasan yang diancam dengan hukuman pidana selama 9 tahun penjara. Dalam sidang lanjutan 01 Oktober 2009, Jaksa Penuntut Umum Ade Solehuddin SH menuntut ke3 terdakwa AKBP Andi Susilo, Kompol Heriadi Rozak dan Chairul Yahman alias Rendi menuntu selama 2 tahun dan mengembalikan ID Cardnya ke Mabes POLRI. Majelis hakim yang dipimpin oleh Purwanto SH MHum yang didampingi hakim anggota Eko Supriyono SH MAP dan Kamaruddin Simanjuntak SH, kembali menunda persidangan dengan minggu depan untuk mendengarkan pembelaan ketiga terdakwa. (Aston)

Penimbun BBM Disidangkan di PN Bekasi Trans Bekasi : Terdakwa Ferianson Buyung Kamalhan yang diduga melakukan penimbunan bahan bakar minyak berupa minyak tanah subsidi untuk rakyat diadili di Pengadilan Negeri Bekasi. Jaksa Penuntut Umum, Harsini, SH dalam dakwaanya disebutkan bahwa terdakwa Ferianson ditangkap petugas polsek Tambun pada tanggal 31 Desember 2008 di wilayah Tambun Bekasi. Dari tempat usaha terdakwa ditemukan barang bukti berupa minyak tanah sebanyak 3.300 liter, 13 buah drum dan 1 unit tangki minyak. Terdakwa diketahui memiliki SIUP masa berlaku hingga 22 juni 2005, namun tidak perpanjang lagi sehingga terdakwa ditangkap. Terdakwa Ferianson tidak dilakukan penahanan dari mulai penyidik kepolisian, kejaksaan hingga pemeriksaan hakim. Sehingga

bagi terdakwa lainnya yang mengalami kasus serupa menjadi perguncingan. Demikian juga pengunjung sidang di PN Bekasi, mempertanyakan status terdakwa yang dinilai diperlakukan istimewa karena tidak ditahan dan bebas menghirup udara segar. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ketua Majelis Hakim, Suprapto,SH yang meyidangkan perkara tersebut, menjelaskan alasan tidak dilakukannya penahanan terhadap terdakwa karena ancaman hukumannya dibawah lima tahun. Kami tidak melakukan penahanan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Terdakwa Ferianson tidak ditahan itu, kami mengacu sesuai pasal 53 huruf C UU RI Tahun 2001 ancaman pidananya maksimal 3 tahun dan denda paling tinggi 30 miliar , nah karena ancaman huku-

mannya dibawah lima tahun,jadi tidak perlu dipersoalkan”, ujarnya Suprapto juga menjelaskan bahwa proses persidangan terhadap kasus tersebut masih berjalan, maka terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan penimbunan BBM akan dipertimbangkan sesuai hati nurani. Kami selaku majelis akan jeli melihat perkara ini, jika terbukti akan dihukum jika tidak terbukti akan dibebaskan dan jika terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana hukum akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum, katanya. Terhadap terdakwa Ferianson Buyung Kamalhan, JPU Harsini mengenakan pasal 53 huruf C Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 dakwaan primair dan pasal 53 huruf d UU RI No 22 Tahun 2001 subsidair. Minggu depan diagendakan masih pemeriksaan saksi-saksi. (Lora)

Panggilan Polda Tidak Dipenuhi Trans, Bandung: Dua tersangka kasus dugaan korupsi di PT Kereta Api (Persero) yang rencananya diperiksa Kamis pekan lalu, tidak memenuhi panggilan Satuan Tindak Pidana Korupsi (Sattipikor) Polda Jabar. Seorang pria yang sebelumnya dikabarkan adalah AK (Direktur Keuangan PT KA), ternyata adalah kuasa hukum tersangka AK. Kedatangan kuasa hukum AK tersebut untuk memberikan surat keterangan sakit kliennya. Hal tersebut ditegaskan Kasattipikor Polda Jabar

Ajun Komisaris Besar Sony Sonjaya, di Mapolda Jabar, Kamis pekan lalu. “Yang bersangkutan, yaitu tersangka AK, tidak bisa hadir dengan alasan sakit. Tadi kuasa hukumnya memberikan surat keterangan sakit tersebut kepada kami,” kata Sony. Sony memaparkan, surat keterangan sakit tersebut dikeluarkan dari Rumah Sakit di Cinere. “Dalam suratnya tertulis bahwa tersangka ijin istirahat dari tanggal 14 Oktober hingga 16 Oktober. Tapi tidak dijelaskan apa sakitnya,” katanya.

Atas ketidak hadiran tersebut, penyidik akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan kedua terhadap tersangka AK. “Kalau kondisinya sudah membaik, kami akan kirim lagi surat pemanggilan lagi kepada tersangka,” kata Sony. Sementara untuk tersangka HK yang merupakan mantan Dirut PT OKCM, memang tidak dijadualkan untuk diperiksa hari ini. “Hari ini memang hanya tersangka AK yang diperiksa. Untuk HK bukan hari ini,” ucapnya. (TIM)

NO. 188. ! TH X SENIN, 19 OKT - 8 NOV 2009

Tiga Wanita Duduki Posisi Penting Kejati Banten Trans, Serang - Setelah sebelumnya, dua posisi penting ditempati wanita, dipastikan akan bertambah satu orang lagi. Jabatan Wakil Kepala Kejaksaan Tingi (wakajati) dipastikan akan diganti oleh jaksa wanita. Serah terima orang nomor dua di Kejaksaan Tinggi Banten sedianya dilaksanakan, pada Senin (12/10), di aula Kejati Banten. Posisi Wakajati yang sebelumnya ditempati Syaifuidn Kasim, hari ini resmi digantikan oleh Novarida. Kepala Kejaksaan Tingi (kajati) Banten, Abdul Wahab Hasibuan saat dihubungi kemarin membenarkan tentang rencana masuknya jaksa wanita pengganti Syaifudin Kasim tersebut. Bahkan menurut Wahab, dengan hadirnya Novarida, maka ada tiga wanita yang menduduki jabatan penting di instansi yang dipimpinnya itu.

Yakni Wakajati, Asisten Pengawas (Aswas) Tanti Manurung dan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Dita Prawitaningsih. “Posisi Wakajati, Aspidum dan Aswas, semuanya dijabat perempuan,” kata Wahab. Menurut Wahab, kepemimpinan tiga srikandi ini tidak perlu diragukan lagi, sebab mereka merupakan orang-orang terpilih hasil seleksi yang ketat. “Meskipun perempuan, tapi etos kerja mereka tak perlu dipertanyakan lagi,” tandasnya. Untuk diketahui, Syaifudin Kasim dipercaya untuk menduduki posisi Wakajati Kendari. Dia bertugas di Kejati Banten sejak Maret 2009. Sedangkan Novarida, sebelumnya menjabat sebagai Asdatun Kejati Jawa Timur. Serah Terima jabatan (Sertijab) Wakajati sedianya akan dilangsungkan hari ini di aula Kejati Banten dipimpin langsung oleh Kajati Banten. (Yus)

15 Aanggota DPRD Pandeglang Kembalikan Uang Suap Trans, Serang - Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten, Mukri mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pandeglang sudah mengembalikan uang dugaan suap pada kasus pinjaman Pemda Pandeglang ke Bank Jabar senilai Rp 200 miliar. “Sebelumnya anggota dewan yang sudah menegmbalikan uang tersebut sebanyak sembilan orang, kemarin tambah enam orang lagi, jadi semuanya anggota dewaan yang sudha mengembalikan sebanyak 15,” kata Mukri di Serang, Minggu (11/10). Meski demikian, Mukri tidak mau membeberkan namanama anggota DPRD Pandeglang yang mengembalikan uang dugaan suap tersebut yang melibatkan Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah dan Wakilnya Erwan Kurtubi sebagai tersangka, “Tiga orang mengembalikan lunas, dan tiga lainya mengembalikan dengan cara dicicil sebanyak dua kali,” singkat Mukri. Sebelumnya ada sembilan orang yang terlebih dulu mengembalikan, mereka yakni Aris Turisnadi sebesar Rp 60 juta. ME Kosasih, Akhsan Syukroni, dan Yuliana Balfas masingmasing sebesar Rp 26,5 juta. Sri Hidayati sebesar Rp 17,5 juta,

Rosid sebesar Rp 16,5 juta, dan Ade Permana Suta sebesar Rp 11 juta. Sementara dua anggota DPRD lainnya, Ahmad Baehaki dan Aceng Saefuddin sudah mengembalikan terlebih dahulu ke Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) dengan jumlah Rp 60 juta. Sementara itu, Kajati Banten, Abdul Wahab Hasibuan yang dituding bersikap “lunak” terhadap para anggota DPRD Pandeglang yang diduga menerima uang suap untuk melancarkan pinjaman daerah Pemerintah kabupaten (Pemkab) pandeglang ke Bank jabar cabang pandeglang, karena menjamin tidak akan memeprkarakan jika mengembalikan uang suap mengatakan, pihaknya melakukan hal tersebut karena para anggota dewan tersebut hanya sebagai pengguna saja. “Mereka itu (anggota DPRD Pandeglang) bukan otak (perkara dugaan suap Rp200 miliar),” tegas Wahab. Menurut Kajati, salah satu poin dilakukannya penyelidikan atas kasus dugaan suap adalah untuk mengembalikan uang negara. ”Kalau sudah dikembalikan, berarti ngga ada kerugian negara,” kata Wahab. Dan juga, lanjut Wahab, uang dugaan suap yang diterima para anggota dewan tidak terlalu besar. Jumlahnya bervariasi antara Rp 16 juta – Rp 30 juta. (Yus)

Merek D&G Versi Indonesia Dibatalkan Trans, Jakarta: Sudah menjadi merek terkenal di dunia, merek D&G versi pengusaha Indonesia masih dikabulkan Ditjen HKI. Ujungnya, majelis hakim membatalkan pendaftaran merek D&G tersebut setelah digugat pengusaha asing. Ada-ada saja ulah pengusaha Indonesia, Sutedjo. Merek setenar Dolce & Gabbana, yang lazim disingkat D&G, didaftarkan Sutedjo ke Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas namanya. Ditjen HKI meloloskan pendaftaran merek D&G versi Sutedjo. Hingga jadilah Sutedjo menjadi pemegang sertifikat merek D&G No. IDM000040459 pada 1 Juni 2005 untuk melindungi kelas 25. Empat tahun berselang, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan merek D&G milik Sutedjo. Putusan pembatalan itu dibacakan, Kamis (15/10) oleh majelis hakim yang diketuai Sugeng Riyono. Pasalnya, merek D&G milik Sutedjo mempunyai kesamaan dengan merek Dolce & Gabbana (D&G) asal Italia. “Dengan persamaan kata D&G, Dolce & Gabbana, persamaan tulisan huruf dan kesamaan kelas jelas akan menyesatkan konsumen,” ujar Sugeng saat membacakan putusan. Putusan itu lahir atas gugatan yang dilayangkan Christina Ruellia Board terhadap Sutedjo. Dalam gugatan disebutkan Christina Ruellia merupakan Wakil Direksi perusahaan yang berkedudukan di Milan Italia. Perkara ini teregister No. 51/ Merek/2009/PN. NIAGA. JKT.PST. Saat sidang perdana digelar pada 27 Agustus 2009 Sutedjo tak pernah menunjukan batang

hidungnya di pengadilan. Panggilan sidang melalui media massa pada 10 September 2009 pun tak berhasil menghadirkan Sutedjo ke persidangan. Walhasil, perkara ini diputus dengan verstek. Majelis hakim menilai pendaftaran merek Sutedjo mengandung niat untuk menyesatkan konsumen agar produk Sutedjo dengan merek D&G laku dipasaran. “Hal itu jelas merugikan penggugat dan masyarakat umum,” kata Sugeng. Karena konsumen akan mengira produk merek Sutedjo adalah produk yang sama dengan penggugat. Paling tidak, konsumen mengira merek D&G versi Sutedjo produk dari grup merek D&G milik penggugat. Dilihat dari sejarah, sebenarnya penggugat mendaftar merek D&G lebih dulu. Yakni sejak 1997 di kelas 24, 24 dan 23. Sementara, Sutedjo mendapat sertifikat merek pada 1 Juni 2005. Dengan begitu terbukti penggugat sebagai pendaftar pertama di Indonesia. Secara hukum, kata Sugeng, merek penggugat telah terdaftar di berbagai negara dan memiliki reputasi sebagai merek terkenal. Penggugat telah melakukan promosi besar-besaran dan melakukan penjualan di berbagai negara dengan periode penjualan yang cukup lama dan stabil. Merek D&G telah dipakai penggugat sejak lama dan didaftarkan di Indonesia. “Secara hukum merek penggugat merek adalah terkenal,” kata Sugeng. Dengan demikian, penggugat harus menikmati reputasi dan dapat perlindungan khusus sebagai merek terkenal. Dengan begitu, berdasarkan Pasal 4, 5 atau 6 UU Merek No. 15/2001 seharusnya merek D&G versi Sutedjo ditolak dalam daftar umum merek. Sebab didaftarkan atas itikad tidak baik, “Oleh karenanya wajib secara hukum merek D&G, Dolce & Gabbana milik tergugat untuk dibatalkan,” dibatalkan. (Elman Sihombing)

HALAMAN 4


Telkom Proyeksikan Pendapatan Tumbuh 5 Persen 2009

TRANS EKONOMI

Trans, Jakarta: PT Telkom memproyeksikan pendapatan konsolidasi pada 2009 hanya tumbuh sekitar 5 persen dibanding 2008 sekitar Rp64 triliun. Pertumbuhan itu didorong pertambahan dari jumlah pelanggan yang diproyeksikan mencapai 13 juta. Direktur Keuangan Telkom Sudiro Asno, usai berbicara pada seminar “BUMN Outlook & Economic Growth 2010”, di Jakarta, Kamis, mengatakan, hingga September 2009 jumlah pelanggan seluler telah mencapai 84 juta nomor, meningkat tajam dibanding akhir tahun 2008 sekitar 65,3 juta nomor. “Tahun lalu (2008) terjadi penambahan pelanggan sekitar 16 juta. Tetapi tahun ini kami proyeksikan tumbuh sekitar 13 juta,” katanya. Menurutnya, dengan pertumbuhan pelanggan seluruh layanan TelkomGroup, manajemen juga memprediksi terjadi peningkatan laba konsolidasi. Meski begitu, Sudiro tidak merinci laba bersih yang dimaksud. “Net profit belum bisa dihitung mudah-mudahan bisa tumbuh didorong penambahan

Trans, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memperkirakan, kebutuhan dana investasi per tahun selama periode 2010-2014 sebesar Rp 2.855 triliun hingga Rp 2.910 triliun. Ini dibutuhkan untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi sekitar 6,3 persen hingga 6,9 persen selama pelanggan dan efisiensi operasional,” katanya. Ia menambahkan, dari sisi persentase laba bersih akan terjadi peningkatan yang didorong proyeksi laba selisih kurs. “Pada tahun lalu (2008) kita loss valas Rp1,5 triliun. Mudahmudahan terjadi gain valas sehingga bisa memperbaiki posisi net profit,” kata Sudiro. Pada tahun buku 2008, Telkom mencatat laba bersih sebesar Rp11,32 triliun turun sekitar 12 persen dibanding tahun 2007 sebesar Rp12,86 triliun. Lebih lanjut diutarakannya, optimisme kinerja keuangan lebih bagus hingga akhir tahun didorong kompetisi layanan komunikasi mulai reda juga karena dampak krisis global juga revenue yang membaik. Khusus PT Telkomsel, pendapatan anak perusahaan Telkom itu akan tumbuh 6 hingga 8 persen dibanding pendapatan tahun 2008. “Pertumbuhan pendapatan Telkomsel lebih rendah dibanding pertumbuhan pelanggan karena kecenderungan penurunan rata-rata penggunaan seluler per pelanggan (ARPU),” katanya. (Rechan)

Jasa Marga Terbitkan Obligasi Rp 650 M Trans, Jakarta: PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan menerbitkan obligasi pada pertengahan 2010. Dananya akan digunakan membiayai kembali (refinancing) obligasi yang jatuh tempo akhir tahun depan. Menurut Direktur Keuangan Jasa Marga Reynaldi Hermansjah, tahun ini belum ada obligasi yang jatuh tempo. Sedangkan obligasi perseroan Rp 650 miliar yang diterbitkan pada 2006 akan jatuh tempo Desember 2010. “Jumlah obligasi yang akan terbit minimal senilai Rp 650 miliar,” katanya seusai Media Gathering di Hotel Nikko Jakarta, Kamis pekan lalu. Untuk pembiayaan konstruksi beberapa proyek jalan tol tahun ini hingga tahun depan, perseroan masih mempunyai dana yang memadai. Tahun depan, perseroan akan membangun beberapa proyek yakni Bogor

Ring Road seksi 2, ruas tol Semarang-Solo seksi 2, Ruang Cengkareng-Serpong, Ruas SerpongKunciran serta W II Utara. Perseroan memiliki dana senilai Rp 11 triliun untuk mendukung pembangunan proyek. Jasa Marga menargetkan akan menghabiskan dana sekitar Rp 2,3 triliun hingga akhir tahun 2009. Dari dana itu, Rp 500 miliar diantaranya berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) yang digunakan untuk pembebasan lahan. Presiden Direktur Jasamarga Frans S Sunito mengatakan, sumber pembiayaan konstruksi jalan tol tahun depan, selain dari dana internal, pihaknya akan banyak mengandalkan pinjaman perbankan. “Setidaknya dalam dua-tiga tahun ke depan masih berasal dari pinjaman bank,” kata dia. (DSS)

Ovaltine Building Climbing Hadir di KidZania Trans, Jakarta: Ovaltine Building Climbing dibuka sebagai tempat anak-anak mengenal dan memanjat gedung melalui stablishment setinggi 8,20 meter, tiga orang anak akan belajar memanjat selama 10-15 menit dan dipantau tiga orang Zupervisor. Setelah mendaki, sesuai prosedur anak-anak harus membayar 10 Kidzos. ‘’Di establishmen ini, anakanak akan menjadi seperti seorang pemanjat profesional dengan memanjat secara benar dan aman bagi anak usia 4-16 tahun dan berat maksimal 80 kg,’’ kata Hendro Harijogi Poedjono, Human Resources & Corporate Affair PT Frisian Flag Indonesia. Ovaltine Building Climbing telah disertifikasi oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia sehingga sudah dijamin keamanannya

untuk dipanjat anak-anak,’’ kata Hendricus Mutter, Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Indonesia. Direktur KidZania Jakarta, Andhie Saad menyambut baik kehadiran Ovaltine Building Climbing untuk memperkaya fasilitas di KidZania sekaligus menambah pengalaman dan wawasannya selama berada di Kota Pendidikan Hiburan yang pertama di Asia Tenggara. ‘’Tujuan Ovaltine bekerja sama dengan KidZania untuk lebih memperkenalkan produk Ovaltine kepada anak-anak serta memberikan pengetahuan mengenai mendaki Building Climbing yang aman untuk segala usia,’’ kata Harijogi yang didampingi aktor sinetron Marcellino yang juga penggemar panjat tebing. (Suryati)


Indonesia Butuh Investasi Sebesar Rp 2.910 Triliun

Pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,9 persen dibutuhkan total investasi 2.910 triliun.

Gedung PT Telkom. foto : ist

NO. 188. ! TH X

lima tahun ke depan. “Total investasi yang dibutuhkan itu, kalau Rp 2.855 triliun, akan tercapai target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen. Kalau Rp 2.910 triliun akan mencapai pertumbuhan ekonomi 6,9 persen. Dan kita optimistis,” ujar ekonom Faisal Basri, saat jumpa pers pema-

paran ringkasan eksekutif Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009-2014, di Menara Kadin, Jakarta. Selama ini, dana yang dapat disediakan pemerintah melalui APBN diperkirakan hanya sekitar 13 persen. Adapun untuk 87 persen sisanya harus dihimpun dari swasta domestik, baik bank, non-bank, pasar modal, maupun dari swasta asing dalam bentuk pinjaman dan investasi langsung. Kadin menilai, kebutuhan dana

Produksi Jamur Bantul Makin Berkibar Trans, Bantul: Berbekal pengalaman dan semangat yang pantang menyerah serta modal Rp 5 juta, kini produksi jamur di Kelompok Tani Sedyo Lestari telah dijual ke berbagai kota di Indonesia. Bahkan petani yang mulai menekuni produksi jamur tidak saja di wilayah Sedayu, Bantul namun telah merambah di Kabupaten lain di DIY. Lestari, ketua kelompok tani Sedyo Lestari, menuturkan, ide awal produksi jamur bermula ketika ia melihat peluang saat bekerja pada sebuah perusahaan jamur di Sukabumi pada 1989. “Kala itu, saya berpikir ingin membuat usaha sendiri yang cocok dengan latar belakang pendidikan. Saya juga pernah bermimpi mengajarkan apa yang saya dapat pada orang lain,”katanya, Sabtu pekan lalu. Menurutnya, selama empat tahun Ia mempelajari seluk beluk pembuatan jamur hingga memproduksi usaha jamur sendiri. Pada 1994, Lestari kemudian hijrah ke Banjarmasin bersama keluarga. Berbekal niat membangun usaha mandiri, Ia membuat usaha jamur kecil-kecilan, untuk memenuhi pasar lokal. Dengan modal awal Rp5 juta, ia mampu menjual jamur di beberapa pasar tradisional. Tidak puas dengan produksi di Banjarmasin, lulusan SI pertanian Universitas Negeri Solo (UNS) mencoba keberuntungan baru di Yogyakarta. Alhasil, Ia mampu menggerakkan kelompok tani hingga mendorong dusun lain melakukan usaha yang sama seperti Dusun Jambon, Kalijoho, dan Tonalan. “Ide itu menular pada kelompok tani lain. Butuh proses panjang untuk menciptakan kesadaran usaha setiap kelompok tani,” ujarnya. Pada Mei 2008, bersama anggota kelompok tani, pembibitan

Produksi jamur dari Bantul dijual ke daerah lain. foto : ist

jamur dimulai. Awalnya, mereka hanya mengandalkan pinjaman alat produksi, dengan modal awal Rp20 juta. Menggunakan drum-drum bekas, para pekerja mulai melakukan proses sterilisasi baglog. Awalnya, kapasitas produksi hanya mampu menghasilkan 100 baglog per hari. Setiap baglog jamur mampu menghasilkan setengah Kilogram (Kg) jamur. Kini, kapasitas produksi berkembang hingga 1.500 baglog per hari. Usaha rumahan itu mampu memenuhi pasaran Jogja, Solo, dan Bandung. Petani-petani asal Sleman, Kota, Bantul semakin meminati pengembangan bibit jamur. Lestari menuturkan, petani mulai melirik potensi pasar jamur yang semakin menggiurkan. Mereka bahkan kewalahan untuk memenuhi permintaan dari berbagai wilayah. Kelompok tani mendatangkan serbuk gaji kayu sengon, sebagai bahan baku dari Wonosobo. Prosesnya sangat mudah, yakni pencampuran bahan baku serbuk gergaji, kapur, dan bekatul dengan biaya produksi rata-rata Rp1.000 untuk

satu baglog. Sementara, untuk proses pemanasan membutuhkan suhu 90 derajat celcius, untuk mendapatkan hasil yang baik. Proses pembuatan bibit dari awal hingga menghasilkan jamur membutuhkan waktu satu minggu lebih. Dengan kata lain, dalam satu bulan kelompok tani berproduksi selama dua kali. “Kami terus kembangkan usaha ini jalan kerjasama dengan laboratorium khusus untuk budidaya jamur di Ngipik,”tandasnya. Mereka menjual jamur yang berkhasiat menghilangkan racun dengan harga bervariasi. Untuk jamur kuping basah segar per-kilogram Rp3.000, kering Rp38.00040.000, sedangkan untuk bibit jamur tiram basah Rp8. 000-9.000 per kilogram. Usaha itu tak hanya menguntungkan dari sisi produksi. Kelompok tani bahkan bisa memanfaatkan limbah bahan baku menjadi pupuk. Dari hasil uji coba di Temanggung, pupuk dari limbah jamur cukup baik untuk tanaman tembakau. (Arif Simon)

Ini Dia Kinerja BUMN Selama SBY-JK Trans, Jakarta : Aset BUMN meningkat 165,94 persen dari Rp 1.191,87 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 1.977,80 triliun pada 2008. Demikian disampaikan Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil saat menyampaikan gambaran-gambaran umum kinerja BUMN Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 dalam diskusi panel Economic Growth and BUMN Outlook 2009. Berikut gambaran kinerja BUMN lainnya; 1. Ekuitas: Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan ekuitas dari Rp 366,12 triliun 2004 menjadi Rp 526,13 triliun pada 2008, atau meningkat hingga 143,70 persen. 2. Pendapatan: Pendapatan BUMN selama 20042008 meningkat 220,09 persen. Tahun 2004, pendapatan BUMN baru sekitar Rp 527,83 triliun. Hingga akhir 2008, pendapatan ini menjadi Rp 1.161,71 triliun. 3. Laba bersih: Laba bersih BUMN meningkat 212,42 persen

dari Rp 36,94 triliun menjadi Rp 78,47 triliun. 4. Belanja operasional: Total belanja operasional BUMN selama 2004-2008 sebesar Rp 3.490,48 triliun. Dalam periode tersebut, terjadi peningkatan sebesar 226,81 persen dari Rp 453,40 triliun (2004) menjadi Rp 1.028,37 triliun (2008). 5. Belanja modal: Total belanja modal BUMN selama 2004-2008 sebesar Rp 339,63 triliun. Selama periode itu, terjadi peningkatan sebesar 397,77 persen, yaitu dari Rp 32,26 triliun pada 2004 menjadi Rp 128,32 triliun pada 2008. 6. Setoran dividen: Setoran dividen BUMN lima tahun terakhir meningkat cukup tinggi hingga 295,33 persen, yaitu Rp 9,85 triliun (2004) menjadi Rp 29,09 triliun (2008). Sofyan mengatakan, peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan keuntungan secara kumulatif selama periode 2004-2008 pada berbagai sektor usaha, yaitu; sektor perkebunan 384 persen; sektor pertambangan 260 persen; sek-

tor prasarana angkutan 200 persen; sektor perbankan 110 persen; sektor telekomunikasi 61 persen Sementara itu, jumlah BUMN yang rugi telah mengalami penurunan dari 35 menjadi 23 BUMN. Namun, total kerugian BUMN naik dari Rp 6,83 triliun pada 2005 menjadi 14,03 triliun pada 2008. Kenaikan nilai kerugian ini disebabkan meningkatnya kerugian PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 12,3 triliun atau 90 persen dari total nilai kerugian semua BUMN. Untuk mengatasi masalah ini, Sofyan melanjutkan, BUMN menetapkan kebijakan umum sebagai berikut: Pertama, reformasi kepemimpinan. Kedua, khusus mengenai masalah PLN, pada APBN, pemerintah dan DPR sepakat memberikan margin laba sebesar 5 persen. “Beberapa BUMN telah menunjukkan kinerja yang membaik, seperti Perum PPD, PT Iglas, dan PT MNA,” kata Sofyan. (C Herry SL)

sebesar itu perlu ditopang oleh kapasitas pendanaan uang yang memadai di dalam negeri. Peran sektor keuangan domestik, baik perbankan maupun pasar modal, sampai saat ini masih sangat rendah, relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini juga terjadi untuk penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Dalam Roadmap Kadin ini disebutkan, pertumbuhan ekonomi akan tumbuh secara alamiah sebesar

6,3 persen selama lima tahun ke depan. Menurut Faisal, ini didasarkan oleh kondisi politik yang lebih baik dan akan membuka pertumbuhan ekonomi. “Kadin dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 persen kalau kondisinya seperti ini tidak diutak-atik lagi. Kalau lebih giat lagi 6,9 persen,” ungkapnya. Roadmap ini sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah. Roadmap setebal 400 halaman ini resmi diluncurkan ke masyarakat umum hari ini. (Dody SP)

Pajak Belum Capai Target, APBN Aman Trans, Jakarta : Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, realisasi penerimaan pajak yang masih jauh dari target tidak akan memengaruhi struktur APBN. Ia mengatakan, hingga akhir September 2009, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 377,87 triliun atau baru memenuhi 91,53 persen dari target penerimaan tahun ini yang mencapai Rp 528,35 triliun. “Over all per 7 Oktober 2009, kami buat prognosis sampai akhir tahun, APBN kita masih aman. Ya, semua tidak ada masalah,” ujar Anggito, Kamis (15/10) malam di Jakarta. Menurut dia, kondisi ekonomi saat ini belum pulih sehingga memengaruhi penerimaan pajak. Sejumlah pajak mengalami penurunan dan masih di bawah target penerimaan. Di antaranya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas peri-

ode Januari sampai dengan September turun menjadi Rp 377,869 triliun atau sebesar 91,53 persen dari APBN, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode yang sama tahun 2008 sebesar Rp 412,823 triliun. Penerimaan tanpa PPh migas periode Januari sampai September 2009 turun menjadi sebesar Rp 339,370 triliun, atau sekitar 95,02 persen dari APBN, jika dibanding dengan realisasi penerimaan periode yang sama tahun 2008 sebesar Rp 357,151 triliun. “Karena memang keadaan krisis. Itu semua kami hitung,” cetusnya. Kendati demikian, tambah Anggito, pemerintah dapat menutupinya karena ada efisiensi belanja negara yang dilakukan pemerintah. Tahun ini, anggaran subsidi turun sehingga sejauh ini APBN masih aman. “Ada pengamatan penghematan belanja. Subsidi juga turun karena harga tidak setinggi yang kami perkirakan sebelumnya,” tandasnya. (Akram)

Bapepam Akan Evaluasi Bakrie Life Trans, Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) berencana melakukan evaluasi terhadap regulasi terkait dengan kasus Bakrie Life (Diamond Investa). Adapun produk Bakrie Life tersebut merupakan produk asuransi yang memiliki perbedaan dengan produk asuransi biasa yaitu lebih banyak isi produk investasinya. Selain itu, produk ini juga bisa bebas kapan saja dan permasalahannya hal ini tidak dilaporkan kepada Bapepam-LK sebagai pengawas. “Karena pada dasarnya tidak ada aturannya, sehingga Bapepam tidak punya wewenang,” kata Ketua Bapepam Fuas Rahmany dalam jumpa persnya di Gedung BapepamLK, Jakarta, Jumat (16/10/ 2009). Oleh karena itu, Bapepam berencana mengevaluasi regula-

si yang terkait dengan hal ini. Bapepam juga membantah bahwa di beberapa media mengatakan, jika Bapepam tidak melakukan pengawasan terhadap kasus yang kali ini terjadi. Menurut Fuad, Bapepam pernah memberikan sanksi pada Juni 2009 kepada Bakrie Life, yaitu dengan menghentikan produk Diamond Investa, bahkan sudah ada pertemuan sejak Maret 2009, kurang lebih 10 kali untuk membahas hal itu. Permasalahan ini sendiri timbul karena pada saat peluncuran produk Diamond Investa, Bakrie Life sudah melakukan pembelian terhadap saham-saham. Ketika harga saham itu anjlok akibat indeks krisis maka mengakibatkan ketidakmampuan pembayaraa pada saat dilakukan penarikan oleh nasabah. “Kita sedang mengingatkan bahwa produk ini berisiko, namun Bapepam tidak berwenang untuk membatasi penjual produk asuransi tersebut,” ujarnya. (Rofik)

Menko Ekonomi Baru Punya PR Soal Beras Trans, Jakarta : Siapa pun orang yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 20092014, ia harus mampu menyelesaikan masalah pangan, terutama beras. Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi mengatakan, perberasan menjadi masalah penting karena hampir setiap periode perlu kebijakan baru.

“Nanti ada beberapa hal yang perlu didorong pada periode 20092010, misalnya tentang kenaikan harga pupuk,” kata Bayu di lingkungan Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat 16 Oktober 2009. Selain itu, kebijakan penting yang perlu disusun adalah penyesuaian harga ditingkat petani, ketersediaan subsidi untuk masyarakat miskin, program beras bersubsidi (Rasdi) dan berbagai kebijakan lain.. (SN)

Mencetak Fulus dengan Sajadah Cetak Digital Trans, Jakarta: Barlian Tata Winarta, pebisnis di Jakarta, mulai memproduksi sajadah dengan metode cetak digital atau digital printing sejak tiga bulan lalu. Inovasi terbaru Barlian ini berawal dari permintaan agen dan distributornya. Meski baru tiga bulan membuat sajadah digital printing, Barlian sendiri telah terjun ke bisnis cetak digital sejak dua tahun lalu dengan bendera CV Media Digital Printing. Produk sajadah buatan Barlian menggunakan bahan flexy outdoor, layaknya bahan pembuat banner. Meski memakai cetak digital, “Gambar di atas sajadah bisa tahan dua tahun, yang penting tidak terkena bahan tiner atau bensin,”

kata Barlian berpromosi. Pembuatan sajadah tersebut mengandalkan komputer dan mesin cetak digital dengan kapasitas besar. Proses diawali dengan menyalin gambar masjid yang diinginkan. Selanjutnya dengan menggunakan komputer, dibuat desain sajadah beserta pinggirannya. Desain kemudian ditransfer ke komputer produksi yang sudah terkoneksi langsung dengan mesin cetak digital atau printer. Di dalam mesin sudah disiapkan gulungan bahan flexy outdoor. Lalu, proses pencetakan dimulai. Sekitar 5 menit - 10 menit, sajadah hasil cetak diangin-anginkan agar kering. Kemudian, sajadah dipotong sesuai

ukurannya, dan bagian pinggirnya dilipat, lalu dilem. Konsumen bisa memesan desain sajadahnya sendiri atau memakai desain Barlian. Saat ini, ada sekitar 36 total desain sajadah digital printing yang tersedia. Selain digunakan sendiri, ada juga konsumen yang membeli sajadah ini sebagai cindera mata. “Apalagi menjelang Lebaran seperti kali ini, sudah banyak yang memesan, baik itu individu, perusahaan atau bahkanpartai,” tandasnya. Barlian bilang, kelebihan sajadah cetak ini adalah bobotnya yang ringan dan mudah dibersihkan, “Cukup menggunakan lap saja,” tandasnya.

Selain di Jakarta, sajadah buatan Barlin sudah menyebar ke berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa timur, Jawa Tengah, Banjarmasin, Lampung, hingga Palu. Untuk memperluas usahanya, pria kelahiran Palembang 33 tahun yang lalu ini juga membuat suvenir sajadah yang ia pasarkan di tiga mesjid terkemuka, yaitu Mesjid At tin di TMII, Mesjid Dian Al Masri (Kubah Emas) di Depok, dan Mesjid Istiqlal di Gambir. “Saya ambil cara ini sebab banyak banyak orang berziarah ke mesjid itu dan mencari cinderamata,” ujarnya. Produksi sajadah Barlian ratarata sebesar 75 lembar per hari. Ini belum termasuk produksi 120

lembar per bulan yang ia pasok ke toko dan sebagai suvenir masjid. Harga jual tergantung ukuran. Barlian melego sajadah dewasa ukuran 60 cm x 120 cm seharga Rp 30.000 per lembar untuk ritel, dan Rp 12.500 per lembar di untuk agen. Adapun sajadah anak ukuran 40 cm x 60 cm ia lepas Rp 15.000 Rp 20.000 untuk pembeli ritel, sedang untuk agen harganya sebesar Rp 10.000 per lembar. Dari penjualan sajadah cetak digital ini, Barlian mengaku bisa mengumpulkan omzet hingga sekitar Rp 180 juta per bulan, dengan margin laba 50 persen untuk penjualan langsung, dan 30 persen jika berjualan lewat agen. (Rofik)

HALAMAN 5

NO. 188. ! TH X

TRANS KOTA



Tanah Pengairan Ujung Menteng Dijual Belikan Kepada Warga

Edi G Hasan Vice Presidebt Direktor PT Permata Senayan Properti, di rungan kerjanya. foto : doddy

Bung Edi G. Hasan, Calon Ketua PK Partai Golkar Johar Baru TEGAS disiplin dan kharismatik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tokoh kita yang satu ini. Pria bertubuh kecil namun kekar ini dilahirkan 46 tahun silam, 20 November 1963 di Jakarta daerah yang penuh kenangan sepanjang hidupnya. Berawal dari niatnya untuk pengabdian di Partai Golkar, ‘Bung Edi’ sapaan akrabnya pada Muscam Partai Golkar akan mencalonkan diri sebagai ketua PK. Partai Golkar Kecamatan Johar Baru. “Saya merasa terpanggil dan prihatin dengan perolehan suara Partai Golkar di Kec. Johar Baru dan sebagai kader siap melakukan perubahan dengan evaluasi secara menyeluruh untuk mengkaji dan memperhitungkan kembali langkah-langkah apa yang harus ditempuh partai ke depan,” ujar Bung Edi ketika diwawancarai di ruang kerjanya. Lebih lanjut Bung Edi mengatakan tentang dikotomi kepemimpinan orang tua dan anak muda, sah-sah saja karena kita harus hormati senior yang masih memiliki kharisma dan kepemimpinannya seperti halnya Bung Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar, mengalahkan saingan yang lebih muda karena beliau

pantas sebgai pemimpin. Saat disinggung visi dan misi PK Partai Golkar, Bung Edi mengatakan bahwa visinya adalah menciptakan kebersamaan dalam keragaman partai. Sedangkan misinya ingin menjadikan PK Johar Baru sebgai pilot projeck, khususnya bagi PK-PK di DKI Jakarta dan umumnya PK-PK seluruh Indonesia. Pilot Projeck yang dimaksud dalam hal; 1. Kemandirian dan kebersamaan; 2. Profesionalisme dan kecerdasan anggota dalam berpolitik dan berpartai; 3. Meraih kemenangan pada Pemilu 2014. Di akhir perbincangan dengan Koran Transaksi saat ditanyakan tentang peluangnya untuk maju sebagai calon ketua PK. P. Golkar Johar Baru, Bung Edi menyatakan bahwa peluangnya sangat optimis dalam pemilihan nanti, dan akan meraih kemenangan sesuai dengan pekerjaanya sebagai Vice President Director dari PT. Permata Senayan Properti. Bagi yang butuh dana besar untuk proyek pertambangan, perkebunan, bandara pelabuhan laut, rumah sakit, mall, hotel dan lain-lain hubungi 081387483799. (Doddy SP)

Reformasi Belum Menyentuh

Jajaran Kanwil Depag DKI? Trans, Jakarta: Semangat reformasi di jajaran Kanwil Departemen Agama (Depag) DKI Jakarta, tampaknya belum tuntas. Salah satunya terkait dengan pemberitaan oknum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, Drs H Muhsin. Di mana ketika dimui wartawan, yang bersangkutan mengeluarkan sebilah golok. Kepala Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat, Drs H Taufiq Qurahman Msi ketika dikonfirmasi tentang oknum kepala KUA tersebut, menyatakan itu bukan urusannya. “Kalau itu, saya tidak tahu-menahu, karena itu urusan kanwil dan semua sudah baca korannya di di Kanwil,” ujarnya. Sementara Kepala Kanwil Depag Provinsi DKI Jakarta, HA Fauzan Harun SH sulit untuk dimintakan konfirmasinya, karena pintu komunikasi sudah tertutup rapat dilakukan secara rapih oleh pihak humas maupun satpam, khusus dari yayasan/satpam yang dikontrak. Banyak masyarakat yang kecewa dengan peraturan di Kanwil Depag DKI. Kepala Humas Departemen Agama RI, Afrizal juga mengatakan, “No coment, karena saya tidak punya kewenangan untuk menjawab kasus oknum kepala KUA Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Drs H Muhsin itu, yang mengeluarkan golok ketika ditemui wartawan.” Sebab, ada delik hukumnya dan menyangkut PP 30 tentang kedisiplinan kerja. Akhirnya, Afrizal menyarankan agar ditemui Direktur Urusan Agama Islam (URAIS) dan Irjen Depag RI. “Karena mereka itulah

yang lebih tepat untuk dikonfirmasi sesuai dengan bidangnya,” ujarnya. Di tempat terpisah, kasus penggelapan biaya nikah sebesar Rp. 1 juta rupiah yang dilakukan oleh mantan KUA Kecamatan Kemayoran Achmad Ikhsan Sag tetap aman. Bahkan, Ikhsan diangkat menjadi Kasubag di Kanwil Depag DKI Jakarta. Hal itu jelas mengundang kecemburuan bagi kepala KUA lainnya. “Secara prosedur, apabila ada pejabat yang bermasalah tetap harus diproses dahulu. Apabila nanti ternyata memang benar bersalah harus diberi sanksi, sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tegas beberapa kepala KUA yang tidak mau disebutkan jati dirinya kepada Koran Trans. Mennggapi adanya kasus oknum kepala KUA yang mengeluarkan sebilah golok ketika ditemui wartawan, menurut Presiden LSM Democration Watch (DEWA) Taufik Hidayat SH, hal itu sangat tidak patut dan harus dikenakan sanksi yang tegas. Seharusnya pejabat itu bersikap bijak dan arif melayani masyarakat yang ingin berkepentingan. Apalagi masyarakat itu profesinya wartawan selaku mitra kerja, seharusnya dilayani dengan baik. Kalau sampai mengelurakan golok, memangnya pejabat itu preman? Kalau ada pejabat yang berperilaku seperti itu harus dipecat daripada merusak citra Departemen Agama,” ujarnmya. (BBL)

Trans, Jakarta: Tanah perangairan yang berlokasi di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Komadya Jakarta Timur, dijual belikan. Ironisnya, transaksi jual beli tanah pengairan itu disaksikan oleh Wakil Lurah dan Babinsa setempat. Kini tanah itu dikuasai oleh seorang warga yang bernama H Imun. Tanpa merasa bersalah, H Imun pun mengatakan kepada Koran Transaksi bahwa tanah pengairan yang berlokasi di RT 015/RW 07 adalah miliknya. “Saya membeli tanah itu dari H Guntur dan Ustadz Bohori. Ada kwitansinya. Kemudian saya bangun kios dan sekarang saya

kontrakkan kepada Deden Rp. 8 juta selama dua tahun,” ungkapnya. Sumber Koran Transaksi yang dapat dipercaya mengatakan, awalnya tanah pengairan sekitar 200 meter persegi digarap oleh H Guntur, warga pribumi di Ujung Menteng. Kemudian H Guntur ketemu dengan Bos Mega Metropol (MM) yang bernama Tono. Kebetulan Bos Tono sedang mencari lahan untuk pembuangan sampah, khususnya untuk sampah MM dan warga setempat. Akhirnya H Guntur memberikan sebagian tanah pengairan yang digarapnya itu kepada Bos MM, dengan cara menyewa atau kontrak. “Saya tidak tahu persis semuanya. Namun, setelah itu dibuatlah bak

sampah oleh Bos MM Tono untuk penampungan sampah MM dan warga, khusus warga Kelurahan Ujung Menteng,” ungkapnya. Ketika Bos Tono diganti oleh Agung dan diganti lagi dengan Bos MM yang baru, pembuangan sampah itu tidak diizinkan lagi, karena aroma bau busuk sampah itu menggangu warga setempat, bahkan menimbulkan penyakit. Alhasil, bak sampah itu pun ditutup dan disulap menjadi kios. Hal ini terjadi karena Lurah Ujung Menteng, Wahyu Prastanto menjual tanah itu kepada H Imun dan Ketua RT 01, Memet. Lurah Ujung Menteng, Wahyu Prastanto, ketika hendak dikonfirmasi tidak pernah ada di tempat.

Kepala KUA Se-DKI Lecehkan Instruksi Menag No. 2 Tahun 2004 Trans, Jakarta – Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Departemen Agama, sehingga pelayanan prima dari kantor itu sangat diharapkan.

K

enyataan di lapangan tern yata bertolak belakang dengan Instruksi Menteri Agama RI, Nomor 2 tahun 2004 tentang peningkatan pelayanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Seperti diketahui untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama, dipandang perlu mengeluarkan instruksi pelaksanaanya. Maka M Basyuni selaku Menteri Agama RI, menginstruksikan kepa-

da para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia dan pertama memmerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan di lingkungan masingmasing, agar tidak memungut biaya tambahan terhadap pernikahan yang dilaksanakan. Sesuai dengan standar pelayanan hanya sebesar Rp. 30.000,- sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000. Namun, kenyataan di lima wilayah DKI Jakarta, biaya nikah paling murah dipungut sebesar Rp. 500.000,- Itu diluar uang pendaftaran yang bervariasi relative, dan jarang tarifnya tergantung kepada pimpinannya masing-masing. Ada yang memungut sebesar Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,Hal itu bisa dibuktikan. “Penghulu KUA Ciracas, Fa’san bahkan memungut biaya nikah sebesar Rp. 500.000,- kepada setiap pasangan calon pengantin,” ungkap sumber yang tidak mau disebutkan identitas dirinya kepada Koran Transaksi. Maka jabatan kepala KUA menjadi rebutan. Bahkan, ada pejabat yang sudah menjabat Kepala

Seksi Urusan Agama Islam (URAIS) mengajukan permohonan untuk memilih jabatan penghulu di KUA Kecamatan Pulo Gebang dan selanjutnya diangkat menjadi Kepala KUA Kepulauan Seribu, hanya sebagai transit 6 bulan. Sekarang ini yang bersangkutan dimutasi menjadi Kepala KUA Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Singkat kata yang tujuannya sudah jelas semata untuk mencari keuntungan pribadi dan memperkaya diri melalui jabatan yang dipangkunya itu. Kenapa tidak, karena gaji dapat, gaji 13 pun dapat, ditambah lagi dengan pelayanan nikah yang dilaksanakan dengan memungut biaya nikah diluar tarif yang telah ditentukan. Seharusnya Kasi Urusan Agama Islam (URAIS) Kandepag Kodya Jakarta Timur H Jawa ditanggap dengan masalah tersebut. “Hal itu penting untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Ketua LSM Control Sosial Pendayaan M Purba SH, ketika ditemui, di ruang kerjanya, belum lama ini. (BBL)

Jalan Cacing Kembali Rusak

Kondisi Jalan rusak berat di Jalan Cacing, Jakarta Utara. foto: doc

Trans, Jakarta: Meski sudah dilakukan betonisasi, kondisi Jalan Raya Cakung Cilincing (Cacing-red) kembali rusak dan berlubang sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini tentu sangat membahayakan pengguna jalan. Untuk itu, diharapkan instansi terkait segera memperbaiki jalan sebelum korban berjatuhan. Pantauan, sepanjang jalan dari arah utara ke selatan, atau dari arah perempatan Tanah Merdeka-Pintu Tol Rorotan, terlihat banyak lubang. Begitu juga arah sebaliknya. Lubang sedalam 30 cm bertebaran, ditambah lagi akses jalan bergelombang dan penyambung jalan retak. Akibat kerusakaan itu, banyak pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor terjerembab. Seperti yang dialami Bintoro (34), warga Komplek Pulogebang, Beka-

si. Dirinya terperosok ke dalam lubang sedalam 30 cm, saat melintas di Jalan Raya Cacing, tepat di depan Pool Kontainer PT. SPM. “Saya terperosok ke dalam lubang. Untung saja kendaraan lain di belakang saya bisa mengendalikan kendaraan sehingga saya selamat,” Kamis (15/10) Hal serupa juga diutarakan, Roby (34), warga Jalan Baru Sempertimur, Cilincing, Jakarta Utara. Diakuinya, jalan berlubang di sepanjang Jl Raya Cacing kerap menelan korban, terlebih mereka yang tidak paham dengan kondisi jalan di sana. “Hampir setiap hari ada saja orang yang terjatuh dan lukaluka karena terperosok ke dalam lubang,” jelasnya. Adapun titik jalan yang rusak dan berlubang, terlihat di putaran Kebonbaru, di depan Volvo arah

Cakung sampai SPBU Pos 4 Sempertimur. Di sana kondisi jalan bergelombang. Begitu juga di depan Kampung Kandang, sisa pembakaran ban oleh warga setempat saat keributan eksekusi membuat jalan rusak. Kemudian, di depan Jalan Pemadam Kebakaran tampak jalan berlubang dan retak-retak, serta arah masuk pintu Tol Rorotan jalan amblas, retak-retak, dengan lubang menganga. Kerusakan juga terjadi di Jalan Cacing. Hal ini terjadi karena banyaknya volume kendaraan berat yang melintas di kawasan itu setiap harinya. Kerusakan jalan diperparah lagi dengan keluar masuknya kendaraan berat pengangkut material di kawasan pembangunan Jalan Tol JORR Rorotan-Tg Priok. Briptu Widi, anggota Satlantas Polsek Cilincing mengatakan, untuk mencegah agar tidak terjadinya kecelakaan di kawasan itu, lima petugas polisi lalu-lintas rutin mengatur lalu-lintas di lokasi. “Jalan rusak ini bukan cuma menyebabkan kecelakaan, melainkan berdampak kemacetan pada jam-jam sibuk. Oleh karena itu, pengguna jalan harus lebih waspada saat melintas di Jl Cacing,” ujarnya. Kepala Sudin Pekerjaan Umum (PU) Jalan Jakarta Utara, Maman Suparman, mengatakan, untuk jalan protokol seperti Jalan Cacing merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. “Itu wewenang Departemen Perhubungan. Namun, kita akan cek, kalau memang harus ditambal, ya kita lakukan. Nanti dicek dulu ke lapangan,” katanya singkat. (Aston)

Bahkan, sejumlah masyarakat yang merasa terpanggil dengan adanya masalah itu, mendatangi ke rumah Lurah, Namun, Lurah tidak pernah bisa ditemui. “Pulangnya malam terus,” ujar istri lurah. Pesan yang dititip kepada Lurah lewat istrinya, juga tidak ada jawabannya. Wajar, jika kemudian masyarakat yang sudah mondarmandir ke rumahnya merasa kecewa berat dengan tingkah Lurah Ujung Menteng itu. Dengan adanya tindakan seperti itu, Lurah Ujung Menteng Wahyu Prastanto diduga melanggar pasal 372 KUHP, yang menjelaskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum

Kasubag TU Kandepag Jatim Pungli Dana Study Banding Trans, Jakarta: Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme seseorang pada suatu jabatan, antara lain dapat dicapai melalui jalur pendidikan dan latihan (Diklat) dan mengadakan study banding ke suatu tempat yang erat hubungannya jabatan tersebut. Ya, Forum Komunikasi Pelaksana Tata Usaha (FoksiPeta) Jakarta Timur, baru-baru ini, mengadakan study banding ke MAN 3, MTSN 1, dan MIN Muhamadiyah Jogjakarta. Sayangnya, pelaksanaan study banding itu dilaksanakan dengan mengutip dana kepada setiap Kepala TU MAN, MTSN 1 dan MIN sebesar Rp. 600.000,, dengan dalih biaya swadaya. Ketika Koran Trans mengkonfirmasi masalah tersebut, Kepala TU Kandepag Jakarta Timur dan juga sebagai Ketua Foksi Peta Jakarta Timur, Drs M Syafrudin MM menunjukkan sikap dan tindakan yang sangat arogan. “Sebanyak 24 TU siap menghadapi wartawan. Silahkan tulis dan saya siap dipecat sekarang juga,” ujarnya. Sedangkan Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Jakarta Timur, H Aslih Kurniawan SH, yang juga dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengatakan bahwa tindakan Syafrudin itu tidak benar karena Foksi Peta memakai logo Departemen Agama. Selain itu, tidak ada surat tembusannya kepada Kakandepag Jakarta Timur maupun ke Kanwil Depag Jakarta. Pertnyaannya, format surat tersebut memakai logo Depar-

Tangki, Tamansari dengan 48 kasus, dan terakhir wilayah kampungambon, Kedaungkaliangke Kecamatan Cengkareng dengan 1 kasus. “Kasus penyalahgunaan Narkoba di Jakbar sejauh ini masih tinggi,” ujar AKP Tri Bayu Nugroho, Kanit Bimbingan Penyuluhan Polres Jakbar, saat memberikan pembekalan, terhadap para peserta lomba Adu Kampung Kite Bersih Narkoba, di kantor Walikota Jakbar, Jumat (16/10). Keadaan tersebut, menurut Tri

Bayu, tentu memprihatinkan. Sehingga, diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, agar tingginya kasus narkoba di Jakbar bisa dikurangi. Penyelenggaraan lomba Adu Kampung Kite Bersih Narkoba ini, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba di wilayahnya. “Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memerangi bahaya narkoba,” ka-

tanya. Kepala Bidang Advokasi Pusat Pencegahan Lakhar Badan Narkotika Nasional (BNN), Yunis Farida, menerangkan, salah satu penyebab maraknya peredaran narkoba di tengah-tengah masayarakat adalah, iming-iming menguntungkan yang ditawarkan dari bisnis ini. Sehingga, banyak orang tergiur untuk melibatkan diri dalam bisnis tersebut. Akibatnya, selain menjadikan mereka pengedar yang otomatis melanggar hukum, juga

membuat para generasi muda kehilangan masa depan karena terjerumus. “Banyak yang tergiur dari menguntungkanya bisnis barang haram ini,” terangnya. Yunis mengatakan, lomba Adu Kampung Kite Bersih Narkoba, merupakan bagian dari upaya pencegahan. Dia menyarankan agar materi pencegahan dapat menjelaskan resiko yang spesifik tentang bahaya narkoba. “Selain itu, upaya pencegahan perlu melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia

temen Agama, kenapa tidak memakai Kop Surat Foksi Peta? Ini merupakan suatu pelanggaran dan menyalahgunakan lambang Departemen Agama. Di samping itu, sebanyak 24 TU anggota Foksi Peta MAN MTSN I dan MIN tidak didukung legalitas. Apabila hal ini dibiarkan bisa merusak citra Departemen Agama, khususnya Kandepag Jakarta Timur. Anehnya, Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kota Jakarta Timur H Misbak SH juga mengatakan tidak mengetahui masalah ini. “Demi Allah, saya tidak tahu sama sekali karena Syafrudin tidak berkordinasi dengan saya,” ujarnya. H Misbak SH terlihat sangat kecewa. “Pak Syafrudin, walaupun dia sebagai Kasubag TU dan atasan saya, seharusnya konfirmasi dengan saya, karena MTSN, MAN, dan MIN itu sebagai bawahan saya secara birokrasi,” ujarnya, menjelaskan, “Syafrudin diangkat sebagai Kasubag TU, kalau kita lihat kemampuannya, ternyata tidak mampu membedakan dari segi hukumnya, mana yang benar dan mana yang salah.” Tidak tertutup kemungkinan, tindakan Syarifudin tersebut akan dilaporkan ke Inspektorat Departemen Agama RI, agar diambil tindakan tegas. Apabila tidak ada tindakan, berarti pejabat terkait mendukung perbuatan Syafrudin selaku Kasubag TU Kandepag Kodya Jakarta Timur. Presiden Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Democration Watch (Dewa) Taufik Hidayat SH, menegaskan bahwa dengan adanya masalah tersebut sudah sepatutnya dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan. “Atsu Kabag TU itu diganti saja,” imbuhnya. (BBL)

Pengawas Sudin Tata Air Jaktim KKN Dengan PT Umbak Garang Permai Trans, Jakarta: Pengawas Suku Dinas (Sudin) Tata Air Kotamadya Jakarta Timur berbau Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) dengan PT Umbak Garang Permai selaku pelaksana kegiatan APBD 2009 pada program pengembangan sistem drainase kegiatan 004/penyelesaian saluran, yang berlokasi di depan stasiun Jatinegara Selatan. Aroma KKN itu semakin terasa, karena seperti dikatakan Parlin Sibuea dari PT Umbak Garang Permai, mengatakan bahwa nilai pagu proyek tersebut sebesar Rp. 300 juta. PT Umbak Garang Permai menang tender proyek itu dengan penawaran terendah, yakni sebesar Rp. 220 juta. Namun, dana yang didapatkan kontraktor sebagai pelaksana proyek ternyata hanya Rp. 190 juta. Lantas, kemana sisa Rp 30 juta? Atas dasar itu, kuat dugaan bahwa kalkulasi penyerapan

Kampung Boncos Tertinggi Kasus Narkoba Trans, Jakarta: Kasus penyalahgunaan Narkotika dan ObatObatan Terlarang (Narkoba) di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) ternyata masih tinggi. Setidaknya, sepanjang 2009 ini tercatat 132 kasus narkoba yang berhasil ditangani pihak kepolisian Resort Metro (Polres) Jakbar. Dari Jumlah tersebut, wilayah Kampung Boncos, Kotabambu Selatan, Kecamatan Palmerah menduduki peringkat tertinggi, yakni 83 kasus. Kemudian diikuti Kelurahan

mengaku sebagai milik sendiri (Zichtoeeigemen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Begitu berat ancaman hukumannya. Namun, menurut sumber, pihak pengairan sendiri ternyata tidak merespon masalah tersebut, meskipun tanah pengairan telah diperjualbelikan dan beberapa kios telah berdiri di atas lahan itu. “Kuat dugaan pihak pengairan juga ada main dengan penggarap,” ujar sumber itu. (BBL)

usaha,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta barat, Sukarno mengatakan, kegiatan pembekalan ini adalah kelanjutan dari sosialisasi lomba Adu kampung Kite Bersih Narkoba, yang dilakukan 6 Oktober 2009 lalu. Untuk Jakarta Barat, jumlah RW yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebanyak 80 RW. Diharapkan para peserta lomba bisa menggali potensi yang ada dilingkunganya, seperti RT, Karang taruna dan Organisasi. (Dody SP)

anggaran di Sudin Tata Air Kotamadya Jakarta Timur tidak transparan. Akibatnya, seperti hasil pantauan Koran Transaksi di lapangan, pengerjaan saluran yang dilaksanakan oleh PT Umbak Garang Permai itu terkesan tidak profesional. Sebelum bedeng dan plang nama proyek didirikan terlebih dahulu, proyek sudah dilaksanakan. Celakanya, setelah plang dipasang timbul kejanggalan lagi, karena tidak tertera kapan pekerjaan itu dimulai dan berapa lama selesainya. Kemudian pemasangan bis tidak didasari dengan pasir, sehingga menimbulkan tanda tanya. Ketika hal itu dikonfirmasi, Parlin Sibuea menjawab dengan seenak udelnya. “Karena ada airnya,” ujarnya. Pejabat terkait diharapkan agar meninjau kembali pelaksanaan proyek tersebut, karena tidak sesuai dengan bestek dan terkesan terjadi pembohongan kepada publik. Bahkan, pada saat pemasangan bis tersebut, sebagian masyarakat yang menyaksikan merasa kecewa berat. “Bongkar saja, itu tidak sesuai bestek,” tegas mereka. Artinya, pelaksanaan proyek saluran jalan, depan stasiun Jatinegara Selatan itu menjadi amburadul alias asal-asalan. Pasalnya, pada saat memasukkan bis pada saluran tidak dibuatkan bantalan. Padahal, bantalan untuk bis tersebut sangat penting sekitar 20 centimeter. Keamburadulan pengerjaan proyek tidak sampai di situ saja. Bagian bawah proyek yang dilaksanakan ternyata tidak dilapisi dengan sirtu, kerikil dan pasir. Beginilah jadinya, kalau Sudin Tata Air Kotamadya Jakarta Timur tutup mata. (BBL)

HALAMAN 6


Jalan Bangka IX Diganti, Aspal Jadi Coran Beton

TRANS KOTA

Trans, Jakarta: Meski petugas sudah seringkali menggelar razia, namun sampai saat ini, Jakarta Utara masih tetap dibanjiri angkutan umum yang tidak laik jalan. Mereka bebas berkeliaran tanpa tersentuh oleh petugas terkait. Padahal, jika dibiarkan terus keselamatan para penumpang akan terancam.

P

Tender Lelang di Sudin Perudung Jakarta Selatan Dimonopoli

Pembangunan Proyek TK Satu Atap Didukung Para Guru & LSM Trans, Jakarta: Pembangunan proyek TK Satu Atap di Provinsi DKI Jakarta dinilai sangat bermanfaat bagi anak-anak sebelum memasuki sekolah dasar. Pasalnya, para siswa yang prestasinya cemerlang dan berwawasan lebih dapat dimaksimalkan. Maka tidak heran program pemerintah ini mendapat dukungan dari para guru dari sekolah dasar. Kasmaji, Kepala SDN Pondok Bambu 04 Pagi Cipinang Muara II, di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pembangunan TK Satu Atap sebagainya terus dijalankan. “Agar bisa mendapatkan proyek sarana dan prasarana pembangunan TK Satu Atap, bisa dilakukan melalui prosudur proposal,” ujarnya memberikan saran. “Selanjutnya pekerjaan dilakukan secara swadaya. Anggarannya dari Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta dan telah ditentukan nilainya sebesar Rp 100 juta. Di mana Rp 75 juta untuk fisik, sedangkan Rp 25 juta untuk pengadaan meubeleir,” paparnya. Sedangkan untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan tersebut, lanjut Kasmaji, bisa dilakukan mulai dari komite sampai pihak Sudin Dikdas Administasi Jakarta Timur. Dukungan untuk proyek pembanguna TK Satu Atap, juga datang dari Krisna D—salah satu LSM di Jakarta yang perduli terhadap dunia pendidikan. Dia memastikan, pihaknya siap mendukung dan membantu jika dibutuhkan. “Apapun alasan untuk dunia pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan setaraf dunia luar negeri,” ujarnya. (Nazaruddin Jamil)

TPS Liar Kotori Kali Beton

TPS di pinggir kali menyebabkan badan kali mengalami sedimentasi. foto: doc

Trans, Jakarta: Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) liar di pinggir Kali Beton atau di Jl Mangga Besar II, RW 01 Kelurahan Tamansari, Jakarta Barat, menyebabkan badan kali mengalami sedimentasi (pendangkalan). Ironisnya, kondisi ini telah berlangsung lama, dan tak pernah dibersihkan atau dikeruk. Marni (27), warga RW 01 Kelurahan Tamansari mengaku kalau dirinya memanfaatkan TPS liar itu karena sudah ada sebelumnya. “Mau dibuang ke mana lagi. Apalagi di sini tak ada tempat penampungan sampah yang memadai. Kalau saja ada lokasi lain yang disedikan, warga pasti memanfaatkan lokasi itu,” katanya kepada beritajakarta.com, Kamis (15/10). Menurut Marni, sebenarnya warga sudah berupaya memilah sampah yang dibuang dengan mengemasnya di dalamm kantong plastik sebelum diambil petugas. Tapi, kantong plastiknya itu dibongkar pemulung. Ulah pemulung itulah membuat sampah tercecer hingga ke kali. Menanggapi hal itu, Lurah Tamansari, Herman mengatakan, pihaknya sebenarnya telah berupaya menjaga kebersihan kali dengan menyediakan karung plastik kepada warganya. Namun, itu pun tidak mengenai sasaran. Warga di sekitar bantaran kali lebih memilih membuang kembali sampah ke kali dan mengambil karung plastiknya. “Sesuai dengan instruksi walikota, kita sudah berupaya menjaga kebersihan kali dari sampah. Semua dikembalikan kepada warga yang kurang memiliki kesadaran,” tegas Herman. Terkait dengan keberadaan TPS liar di Jl Mangga Besar II, pihaknya tengah berusaha mencari jalan keluar terbaik. Diakuinya, permasalahan itu sudah dilaporkan ke instansi terkait, dalam hal ini Seksi Kebersihan Kecamatan. Tapi, sampai saat ini belum ada reaksi. “Kita sudah laporkan, mungkin saat Bangun Praja nanti, akan kita tertibkan dengan memindahkan TPS liar itu ke lokasi lain,” jelas Herman. Selain rencana penertiban TPS, pihaknya bersama dengan Sudin PU Tata Air Jakbar, dan Kecamatan Tamansari akan melakukan penertiban terhadap 50 bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Beton. “Kami telah memberikan surat peringatan kedua kepada penghuni bangunan liar itu,” tegasnya. (Dody SP)


Puluhan Angkot Bebas Berkeliaran di Jakut

Trans, Jakarta: Untuk mengantisipasi rusaknya jalan akibat hujan, maka PU Jalan Jakarta Selatan mengganti jalan-jalan yang tadinya aspal menjadi coran beton (riqid). Hal ini juga telah dilakukan di Jalan Bangka IX sepanjang 150 meter, bahkan sudah hampir selesai dilaksanakan oleh CV. Putri Tiga. Menurut Ir. Gito, selaku kepala seksi pengawasan PU Jalan Jakarta Selatan, bahwa penggantian tersebut sangat perlu mengingat ketahanan jalan coran beton sudah tidak diragukan. Di samping itu warga sekitar juga sangat gembira menerima pembangunan jalan beton ini. Sehingga CV Putri Tiga sebagai pelaksana proyek tidak mendapat halangan dari pihak warga. Diperkirakan selesai sebelum akhir bulan Oktober 2009. (Ramly)

Trans, Jakarta: Seputar tender lelang Sudin Perumahan dan Gedung (Perudung) Jakarta Selatan tidak mengacu pada azas pemerataan bagi rekanan yang selama ini mengikuti tender di unit tersebut. Pasalnya, proyek tersebut sudah dimonopoli oleh rekanan tertentu yaitu kontraktor binaan Sudin Perudung Jakarta Selatan. Setelah pelelangan tahap pertama sebanyak 21 paket selesai, maka pada tahap kedua yaitu sebanyak 16 paket yang akan dilelang dalam waktu dekat ini. Beberapa rekanan mengatakan, percuma saja sebenarnya kami ikut tender. Karena paket- paket ini sudah diplot untuk rekanan-rekanan binaan para pejabat Sudin Perudung Jakarta Selatan. Padahal, mereka sebenarnya sudah mendapat proyek sebelumnya, bahkan pekerjaan mereka sudah dibayar. Di samping itu rekanan yang kecewa ini juga sangat prihatin, mengingat rekanan tersebut hingga kini belum mendapat pekerjaan. Sehingga dia sangat berharap panitia lelang fair dan jujur. Bahkan rekanan ini sudah mengetahui siapa-siapa rekanan binaan panitia lelang yang akan mendapat proyek di Sudin Perudung Jakarta Selatan. Sumber ini sangat mengharapkan agar LSM dan wartawan mengawal ABT 2009 secara ketat demi terciptanya tender lelang yang transparan dan akuntabel. (Ramly)

NO. 188. ! TH X

Angkot yang tidak laik jalan semakin banyak berkeliaran di DKI Jakarta. foto : ist

153 Orang Terjaring Operasi Yustisi Di Jakarta Utara Trans, Jakarta: Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) di wilayah Jakarta Utara, menjaring 153 orang pedatang baru yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Diantara mereka ada lima warga negara asing yang juga terkena razia. Dari jumlah keseluruhan, 41 orang langsung disidangkan, sedangkan sisanya mendapat pelayanan langsung di lokasi OYK. Persidangan yang digelar di Kelurahan Sunter Jaya, mendapat uang denda dari warga yang terjaring sebesar Rp 923 ribu. Kebanyak dari mereka terkena hukuman denda Rp 20 ribu. Sementara operasi di wilayah Kecamatan Tanjung Priok, dilakukan di tiga wilayah, yakni Sunter Agung, Sunter Jaya, dan Papanggo. Sebanyak empat warga asing terjaring dalam OYK di Apartemen Metro Sunter, mereka adalah Jhon Nikolaus, 31 tahun, Malvin Gaugh, 31 tahun, Hugo Dominic, 32 tahun dan Raul Brebous, 31 tahun. Semuanya adalah warga asing asal

Istambul. Keempatnya hanya memiliki surat tinggal sementara hingga September 2010. Mereka datang ke Indonesia, melalui sponsor PT Hansaplast dan PT Evergreen. Satu warga Negeria, juga ikut tertangkap karena tidak membawa pasport. Warga negara asing yang terkena razia, langsung dibawa ke kantor imigrasi. Menurut Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Lukman Taher, razia di wilayah Jakarta Utara, dilakukan serentah di tujuh titik dengan melibatkan 80 personel. Mereka yang terjaring, berada di rumah kontrakan, apartemen, dan kantong pendatang yang bekarja sebagai buruh pabrik home industri. Razia OYK untuk tahun 2009, rencananya akan dilakukan sebanyak sepuluh kali putaran. Sementara salah seorang pendatang bernama Mujiati, mengatakan, dirinya terjaring operasi saat berada di rumah kontrakan di RT 11 RW 3, Sunter Jaya, Jakarta Ut-

ara. Ibu dua anak itu menyampaikan, dirinya datang ke Jakarta bersama Sukarjo, suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Wanita asal Pekalongan, Jawa Barat itu, tidak menetap di Jakarta, dia hanya menemani suaminya. Pekan depan, Mujiati memang sudah berencana untuk pulang ke kampung. Namun, Mujiati mengeluhkan, OYK yang masih dilakukan pilih kasih. Pasalnya, 24 apartemen yang berada di Jakarta Utara tidak tersentuh OYK. “Harusnya razia dilakukan di apartemen Kelapa Gading, yang banyak dihuni pendatang, ujarnya. Sementara Wakil Walikota Jakarta Utara, Atma Sanjaya menjelaskan, operasi yustisi kependudukan merupakan upaya pembinaan dan pengendalian masyarakat terhadap penertiban administrasi kependudukan “Operasi ini merupakan upaya untuk mengontrol penduduk yang tidak memiliki identitas. (Aston)

Papan Proyek Dikdas Jakarta Selatan Nyaris Tak Terpasang di 10 Kecamatan Pengamat : Ini Pembohongan Terhadap Masyarakat Trans, Jakarta : Para kontraktor yang melaksanakan proyek Dikdas di 10 kecamatan yang ada di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, hampir tidak ada yang memasang papan proyek dan bedeng yang seharusnya dibangun untuk para pekerja dan penyimpanan alat-alat kerja. Padahal, dananya sudah tersedia. Kurangnya pengawasan di lapangan oleh unit kerja Sudin Dikdas Jakarta Selatan maupun Sudin Perumahan dan Gedung Jakarta Selatan, membuat para kontraktor ini seenaknya saja bekerja. Sehingga barang bekas seperti kusen dan bahan lainnya banyak yang dipergunakan kembali. Walman S, salah satu ketua

LSM yang banyak menyoroti pelaksanaan pembangunan SDN dan SMP di wilayah Jakarta Selatan, menyatakan bahwa pembangunanpembangunan yang digulirkan oleh Dinas Pendidikan maupun tingkat Sudin Dikdas, hampir setiap tahun tidak pernah bagus anggarannya. Bahkan, terkadang satu sekolah bisa sampai dua tahun tidak selesai. “Contohnya saja di Sudin Dikdas Jakarta Selatan, bahwa pembangunan SDN dan SMP sebanyak 100 paket tahun anggaran tahun 2009 akan menjadi sorotan pengamat. Pasalnya, banyak kontraktor yang belum berpengalaman di Grade 5 mendapat proyek. Sehingga diramalkan kualitas bangunan tersebut sangat diragukan. Contohnya, SDN

13 di Pondok Labu, SDN 05 Pagi Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa, coran tidak pakai besi. SDN 05 Pelamampang, SDN 01/02 Grogol Utara Senayan,” ungkapnya. Bahkan secra tegas Walman S mengatakan, jika pengawas mau jujur (KTBG-red) harusnya mereka menolak bobot kerja tersebut atau jangan ditanda tangani, agar para pemborong- pemborong ini jera di kemudian hari. “Untuk itu masyarakat juga harus berani melaporkan pada yang berwenang dan tentunya yang berwenang juga harus tanggap atas laporan masyarakat demi terciptanya pemerintah bebas KKN,” imbuhnya. (Ramly)

Batalkan Lelang Sudin Dikdas Jakarta Timur Trans, Jakarta: Sejumlah masyarakat yang sangat kritis yang tergabung dalam Kelompok Kerja Sosial Kontrol Masyarakat Kota Jakarta Timur meminta agar kegiatan lelang di Sudin Dikdas Jakarta Timur dibatalkan, karena telah terjadi penyimpangan dalam proses lelang tersebut. Kelompok Sosial Kontrol menengarai, sebelum dibuka pelelangan, sudah ada pertemuan antara ‘penguasa” Sudin Dikdas dengan rekanan “bawaan”, dengan tujuan agar paket-paket proyek tersebut dapat dikuasai untuk kepentingan pribadi dan kelompok. “Disebut-sebut bahwa hanya rekanan yang bersedia menyetor 10 persen dari pagu anggaran yang bisa memenangkan lelang, di luar rekan-

an ‘bawaan’ tersebut,” demikian satu bagian isi press release dari Kelompok Kerja Sosial Kontrol, yang diterima Koran Trans. Diungkapkan, tahun 2009 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk rehab gedung sekolah SD hingga SMP melalui Sudin Dikdas Jakarta Timur, telah dilelang. Pada tanggal 10 Agustus 2009, misalnya, Sudin Dikdas telah membuka pelelangan proyek senilai Rp 95.294.791.250,- untuk 78 gedung sekolah yang akan direhab, yang terdiri dari 66 gedung SD rehab berat dan 12 gedung SMP rehab berat. Kemudian tanggal 8 Oktober 2009 dilanjutkan dengan pelelangan 6 paket pengadaan sebesar Rp 20.786.900.000,- terdiri dari Pen-

gadaan Buku-Buku Perpustakaan Rp 3.948.000.000,, Pengadaan Perabotan IPA SMP Rp 1.972.000. 000,-, Pangadaan Lab Berbasis IT Rp 3.460.000.000,-, Pengadaan Digital Multimedia Language Laboratory Rp 7.451.000.000,-, dan pengadaan Microskop dan Perlengkapannya Rp 3.955.900.000,Namun, hasil temuan Kelompok Kerja Sosial control di lapangan, telah proyek yang sudah dilakaksanakan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan. Sebut saja SDN Cipinang Muara 07 Jakarta Timur. “”Kan sudah ketahuan siapa pemenangnya…,” demikian diungkap Kelompok Kerja Sosial control itu. (Nazarudin Jamil)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Pemda DKI Jakarta/DPRD DKI POLDA METROJAYA Walikota/Pengadilan Jakarta Pusat Walikota/Pengadilan Jakarta selatan Walikota/Pengadilan Jakarta Barat Walikota/Pengadilan Jakarta Utara Walikota/Pengadilan Jakarta Timur

: Abu Darin, Freddy Fatinasa Maruhawa Doddy Suryadi Pura : Meidi MM, Daniel Sasfen S : Onangego Chandra Maruhawa, : Ramly, Gaus Kaisuku : Daniel Sasfen S : Aston Darwin SP : Nazaruddin Jamil

antauan di lapangan, Jumat (16/10), beberapa angkutan yang kondisinya sudah bobrok, masih hilir mudik mengangkut penumpang. Namun untuk menghindari penangkapan oleh petugas, mereka menyiasatinya dengan tidak masuk ke terminal. Akibatnya, penumpang pun harus dikecewakan dengan diturunkan di tengah jalan, sebelum sampai ke tempat tujuan (terminal-red). Edison Manurung (40), seorang penumpang mengaku kesal akibat ulah awak angkutan umum yang tidak mengantarkan penumpangnya sampai ke terminal. Setiap hari, ia berangkat kerja menggunakan Metromini T 41 (Tanjungpriok-Cakung) dari rumahnya di kawasan Plumpang. “Benar mas, banyak Metromini yang kondisinya sudah bobrok tapi masih tetap beroperasi. Kalau lagi kepepet dan buru-buru ya terpaksa kami naik angkutan seperti itu. Biasanya mereka tidak berani masuk ke terminal dan selalu memotong rute atau memindahkan penumpang seenaknya di tengah jalan,” ujar Edison. Hal senada ditandaskan Nurhayati (35), warga Jalan Raya Kramat Jaya, Cilincing. Ia mengaku kesal terhadap angkutan umum yang bobrok dan kerap mengeluarkan asap hitam dari knalpotnya. “Yang merasakan dampaknya itu bukan hanya penumpang, tapi juga warga dan pengguna jalan lainnya,” ucapnya. Biasanya, sejumlah angkutan bobrok ini ngetem (mangkal-red) di pangkalan angkot liar, seperti di kawasan Simpang Lima Semper, Pasar Bulog Sukapura, Sungai Landak, Perempatan Vespa, dan sejumlah pangkalan angkot liar lainnya. Beberapa sopir angkot mengatakan, sebenarnya mereka juga tidak nyaman membawa angkot yang

tidak laik jalan. Namun di sisi lain ada himpitan ekonomi sehingga mereka terpaksa mengoperasikan angkot tersebut. sedangkan sang pemiliknya, justru acuh terhadap kondisi fisik angkutannya. “Ya, mau gimana lagi mas. Kami butuh untuk makan dan setoran. Sementara pemilik angkot tidak mau tahu, kalau narik ya harus bayar setoran,” jelas Sofian, sopir Angkot KWK 03 (Tanjungpriok-Cakung). Komandan Regu (Danru) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, Imam Selamet, saat dikonfirmasi maraknya Angkot bobrok yang masih berkeliaran, pihaknya membenarkan. Karenanya ia berjanji akan terus menggelar razia terhadap angkot bobrok yang masih nekat beroperasi. “Awak sopir yang sampai saat ini masih mengoperasikan kendaraan yang tak laik jalan ini biasanya memanfaatkan kelengahan petugas. Kami tidak akan tinggal diam malah operasi akan terus dilanjutkan ke akses jalan umum lainnya di Jakarta Utara,” paparnya. Agar hasilnya optimal, pihaknya juga menyiagakan 15 petugas patroli bermotor untuk memantau titik-titik yang rawan dijadikan pangkalan liar angkot. Karena kalau dibiarkan mereka selalu menjadi sumber kemacetan lalu lintas. “Mereka juga diinstruksikan untuk memantau dan menindak tegas angkot yang kedapatan tak layak jalan,” tandas Imam. Seperti dilakukan pada Kamis (15/10) kemarin, sedikitnya ada 25 angkot jenis KWK yang berhasil dijaring petugas saat menggelar razia di Terminal Tanjung Priok. “23 KWK 01 (Tanjungpriok-Jalan Baru Cakung) dan dua KWK 23 (Tanjungpriok-Cilincing), terpaksa dikandangkan di Terminal Tanah Merdeka,” jelasnya. (Anton)

Tiga WNA Terjaring OYK di Jakpus Trans, Jakarta: Sebanyak 132 orang pendatang baru termasuk Warga Negara Asing (WNA) terjaring Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) yang digelar Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Sudin Dukcapil) Jakarta Pusat di beberapa tempat. Mereka terjaring karena memiliki kelengkapan dokumen kependudukan. Kasudin Dukcapil Jakpus, Mohammad Hatta, yang memimpin langsung OYK tersebut mengatakan, dari 132 orang pendatang yang tidak memiliki dokumen kependudukan DKI Jakarta, 69 orang terjaring di Kelurahan Cempakabaru, 40 orang di Kelurahan Utanpanjang, dan 23 orang di Kelurahan Kebonkosong, Kecamatan Kemayoran. “Tiga warga negara asing (WNA) terjaring, dua di antaranya berasal dari Kamerun, dan satunya lagi berasal dari Ghana,” ujar Mohammad Hatta, Kamis (15/10). Hatta mengatakan, pendatang yang terjaring dalam OYK yang digelar sejak pukul 08.00 hingga 13.00 itu dikarenakan tidak melapor ke kelurahan dan pengurus RT/RW setempat. Sedangkan ketiga WNA yang masing-masing bernama Amandou (30) asal Ghana, Domi Guy Mollet (33) asal Kamerun, dan Nyamsi Pierre Berthin (34) asal Kamerun, usai didata langsung diserahkan ke Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Rencananya, ketiga WNA tersebut akan dipulangkan ke negara asalnya usai adanya keputusan pengadilan. “Mereka hanya memiliki visa kunjungan dan kerja, tapi tidak lapor diri,” ungkapnya. Sedangkan bagi pendatang WNI akan dipulangkan ke kota asalnya masing-masing. Dalam OYK yang hari ini dipusatkan di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakpus, petugas sedikitnya menerjunkan 100 personil gabungan terdiri dari unsur Sudin Dukcapil, Satpol PP Jakpus, serta Hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Jakpus. Jumat (16/10) besok, OYK akan kembali digelar. Namun, Hatta enggan menyebutkan daerah mana yang akan didatangi khawatir akan bocor. Persidangannya sendiri, lanjut Hatta, sesuai permintaan Hakim dari PN Jakpus akan digelar Jumat (16/10) dan bertempat di PN Jakpus di Jl Gajah Mada, Jakpus. Sementara itu, secara terpisah Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni mengatakan, penegakan hukum harus tetap ditegakkan. Pihaknya selama ini telah memberikan kesempatan selama empat belas hari kepada pendatang untuk melengkapi persyaratan kelengkapan kependudukan. “Silakan saja berdomisili di Jakarta, asalkan ketentuan dan persyaratan kependudukan juga dipenuhi,” ujar Sylvi. (Dody SP)

Peletakan Batu Pertama Rumah Sehat di Jatipadang Trans, Jakarta: Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Syahrul Effendi, Jumat (16/10), secara simbolis meletakkan batu pertama pembangunan rumah sehat. Peletakan batu pertama itu dilaksanakan di atas lahan seluas 100 meter persegi milik Maulana Lubis yang dihibahkan untuk mendirikan rumah sehat di kawasan Kelurahan Jatipadang, Jakarta Selatan (Jaksel). Di Jaksel hingga kini telah berdiri beberapa rumah sehat, di antaranya di Gandariaselatan, Kebayoranbaru, dan Mampangprapatan. Rumah sehat yang baru ada di Jaksel itu, merupakan rumah multi fungsi, di antaranya sebagai posyandu, pendidikan anak usia dini (PAUD), taman bacaan, dan lain-lain. Pada kesempatan itu, Syahrul

mengungkapkan rasa bangganya kepada Maulana Lubis yang telah menghibahkan tanahnya untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu, masyarakat sekitar diharapkan mampu menjaga amanah yang telah diberikan dan menggunakan sarana tersebut dengan baik. “Kita memerlukan orang-orang yang peduli kepada masyarakat, karena masih banyak warga yang masih membutuhkan bantuan,” katanya. Dirinya berharap, pembangunan rumah sehat tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dia juga meminta partisipasi masyarakat untuk membantu pembangunan rumah sehat agar cepat selesai. “Kalau ada yang punya semen dua sak, bisa dibawa ke sini untuk tambah-tambah, atau bisa juga membantu tenaga,” tuturnya. (Ramli)

HALAMAN 7


SAMBUNGAN


Akibat Pemadaman Listrik Bergilir Demi Adipura, 80 Regu PNS Pelanggar Lalu Comot Sampah Dikerahkan Penjualan Genset Meningkat Lintas tertinggi Trans, Jakarta: Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur terus mencari terobosan mengatasi masalah sampah di wilayahnya. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari penambahan armada pengangkut sampah hingga mengimbau warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Paling teranyar, demi meraih Adipura, Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman setempat mengerahkan 80 Regu Comot sampah. Dengan menunggang sepeda ontel, regu comot sampah ini membantu tugas petugas kebersihan yang ada di Jaktim dalam menjaga kebersihan setiap jalan. Sebanyak 80 Regu Comot yang berasal dari petugas yang kerap bertugas di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Jaktim tersebut dibagi dalam empat tim dimana masing-masing timnya terdiri dari 20 orang. Dan mereka ditugaskan untuk menjangkau seluruh titik penilaian Adipura. Kasudin Pemakaman Jaktim, Made Sudhiarta, mengatakan langkah ini dilakukan agar meringankan pekerjaan yang diemban petugas kebersihan dari Sudin Kebersihan Jaktim yang dikerahkan di 10 kecamatan di Jaktim. Sejumlah Regu Comot ini selalu siap membantu agar hasil yang dicapai lebih maksimal. “Kami tidak ingin piala Adipura yang berhasil diraih sebelumnya lepas. Regu Comot ini akan selalu siap bergerak, jika masih ada titiktitik yang masih perlu dibenahi atau dinilai kurang bersih dan belum sempat dijangkau oleh petugas kebersihan di lapangan, “ ujar Made, Rabu (14/10). Keterlibatan Regu Comot ini

merupakan instruksi Walikota Jaktim, agar masing-masing unit dapat bersama-sama bertanggung jawab menanggulangi masalah kebersihan di wilayah Jaktim. Dan untuk menjalankan tugasnya tersebut, para Regu Comot yang telah dibentuk itu tetap akan terus berkoordinasi dengan Sudin Kebersihan Jaktim. “Saya berharap Regu Comot itu dapat membantu petugas kebersihan yang telah ada. Sehingga tidak lagi terlihat lokasi penilaian Adipura yang masih dikatakan tidak bersih atau kotor,” kata Made. Wakil Walikota Jaktim, Asep Syarifudin, berharap agar seluruh unit di lingkungan Pemkot Administrasi Jaktim, masyarakat, dan kalangan swasta dapat bertanggung jawab, bersama-sama meraih piala Adipura untuk wilayah Jaktim. Karena tanpa adanya kerja sama dan dukungan masyarakat, keinginan itu akan sulit tercapai. Terlebih lagi tahun ini, ada sedikitnya tiga wilayah kota yang akan bersaing ketat dengan Jaktim dalam meraih Adipura, yaitu Palembang, Bekasi, dan Surabaya. “Jika tidak serius untuk melakukan pembenahan, maka siap-siap saja Pemkot Jaktim akan kehilangan piala Adipura, “ ujarnya.. Asep menambahkan, tiga kota tersebut patut diwaspadai. Pasalnya, mereka telah satu langkah lebih maju dibanding wilayah Jaktim. Namun ia berharap agar masingmasing unitnya bisa lebih optimis dalam meraih piala Adipura bersama-sama dengan masyarakat.” Asalkan kita bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktu yang ada, tentunya piala Adipura dapat dipertahankan,” harapnya. (Nazarudin Jamil)

Trans, Serang - Penjualan genset atau generator (pembangkit listrik) di Kota Serang meningkat 50 persen,hal itu diakibatkan adanya pemadaman listrik bergilir, yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara, beberapa hari terakhir ini. Penuturan Alay,salah seorang pemilik toko Banten Diesel yang berada di Jalan Protokol Kota Serang, yang menjual Genset serta peralatan diesel, peningkatan tersebut terjadi sejak tanggal 1 Oktober. “Sebagaian besar konsumen, membeli genset dengan ukuran sedang yaitu daya listrik 2000 hingga 3000 watt,”kata Alay di Serang, Jum’at kemarin. Alay menjelaskan,genset dengan daya listrik tersebut, seharga Rp2 juta hingga Rp3 juta, tergan-

tung merek dan kekuatan genset tersebut. “Sejak beberapa hari terakhir, penjualan genset, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hingga 50 persen, terutama genset dengan ukuran sedang,” ungkapnya. Selain genset dengan daya tampung 2000 hingga 3000 watt, ada juga genset dengan ukuran kecil yaitu 650 wat pun, mulai mengalami peningkatan. Genset ukuran kecil tersebut, lanjut Alay,banyak diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga, lain dengan ukuran sedang hingga besar, yang akan digunakan untuk alat produksi dan lain-lain. Menurut Alay, peningkatan penjalan genset bukan hanya terjadi di Kota Serang saja, melainkan

diluar Banten[un penjualan genset mengalami peningkatan. “Sebab pasokan genset untuk toko saya dari Jakarta selaku pusat pasokan genset berkurang, dengan alasan bahwa daerah lainpun banyak yang meminta pasokan gensetnya meningkat,” tukas Alay. Pernyataan serupa dikatakan pemilik toko elektronik “Sinar Banten” di Jalan M Hasanudin Pasar Lama Serang, sejak pemadaman bergilir, penjualan genset di tokoknya meningkat. “Padahal biasanya saya menjual genset dalam satu minggu menjual satu buah genset saja, tadi sejak pemadaman hampir setiap hari bisa menjual, namun hanya ukuran yang wattnya kecil saja,” katanya. (Yus)

Lapak Digusur, Pemkab Pentingkan Investor Trans, Jember - DPRD Jember menyesalkan tindakan pemkab yang membongkar lapak-lapak jualan pedagang pasar kencong. Apalagi penyelesaian polemik pasar kencong sebenarnya telah berlangsung hampir 5 tahun. padahal berbagai rekomendasi penyelesaian dari DPRD Jember telah dikeluarkan, sayangnya semua rekomendasi itu diabaikan begitu saja oleh Pemkab Jember. “Sebelumnya pedagang pasar kencong menolak direlokasi karena

khawatir tidak ada pelanggan ahirnya mereka ingin tetap berdagang di eks pasar kencong yang terbakar,” ujar Anggota DPRD Jember Miftachul Ulum. Sementara itu, rencananya di eks pasar kencong akan dibangun sebuah taman dimana seluruh pembiayaannya ditanggung oleh investor. mengetahui hal itu, pria yang akrab dipanggil cak ulum itu menyatakan kekecewaannya. “Ternyata pemkab lebih memihak kepentingan investor daripada masyarakat

kencong,” imbuhnya Sementara kepala bidang penindakan kantor Satpol PP Andriyanto membenarkan jika yang dilakukan Satpol PP bukan dalam rangka penertiban tapi memulai proses pembangunan taman. “Pemkab sudah seringkali memberi peringatan kepada para pedagang namun tidak diindahkan, terkait pembongkaran ini sudah sesuai dengan waktu yang direncanakan pemkab awal 2009 lalu,” tambahnya. (Frans)

Jakbar Gelar Ajang Koko dan Cici 2009

Trans, Pandeglang - Akhirakhir ini beredar kabar bahwa anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yakni Ratu Siti Romlah akan mencalonkan diri sebagai Bupati Pandeglang pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Pandeglang 2010 mendatang. Hal ini santer dibicarakan kader partainya sendiri di Pandeglang. Bila benar Siti Romlah ikut manggung, maka akan ada tiga srikandi yang akan meramaikan pilkada. Dua perempuan lainnya yang disebut-sebut lebih dulu bakal maju pada pilkada adalah Irna Narulita (istri Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah) yang kini menjabat anggota DPR RI dari PPP, dan Ratu Tatu Chasanah (adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah) yang kini menjabat anggota DPRD Banten. Ketua DPD Partai Demokrat Pandeglang Roni Bahroni ketika dikonfirmasi tak menapikkan isu yang menyebutkan Siti Romlah akan manggung di pilkada. “Kalau wacana sih boleh saja. Tetapi di internal partai belum ada rapat yang membahas soal pilkada, termasuk siapa yang akan diusung. Mungkin dalam waktu de-

kat ini kami akan membicarakannya,” ungkap Roni. Lalu apakah Siti Romlah pernah membicarakan pencalonan dirinya di pilkada Pandeglang 2010? Roni mengaku niatan dari Siti Romlah itu sempat terucap. “Memang dulu pernah ada keinginan dari Ibu Romlah. Tetapi sekarang tak terdengar lagi. Mungkin karena beliau sibuk dengan pekerjaan sebagai anggota DPR RI. Dan sampai sekarang kami belum membicarakannya lagi,” papar Roni. Terpisah, anggota KPU Pandeglang, Ida Jahidatul Falah mengatakan, pihaknya akan memulai tahapan pilkada pada Januari 2010 mendatang. “Yang jelas kami menghindari calon tunggal. Apalagi sekarang ini calon independen bisa ambil bagian. Jadi mudah-mudahan tak ada calon tunggal. Kami juga melihat partai tampaknya antusias untuk mengusung,” kata Ida. Diprediksi, kata Ida, pendaftaran calon akan dilakukan pada April atau Mei 2010. Sementara pemilihan ditaksir pada Oktober 2010. “Itu baru perkiraan saja karena kami juga harus rapat dengan semua anggota KPU,” katanya. (Yus)

Trans, Jakarta: Untuk melestarikan kebudayaan Tionghoa, masyarakat etnis Tionghoa Jakarta Barat, Kamis (15/10) menggelar ajang pemilihan Koko dan Cici. Acara ini juga sekaligus untuk memperkenalkan budaya ini pada warga setempat. Pendaftaran untuk calon peserta sudah dilakukan sejak 13 September dan ditutup 25 Oktober. Kegiatan akan berlangsung kurang lebih 2 bulan. Tahap penyeleksian dilakukan pada 25 Oktober dan malam final digelar tanggal 19 November mendatang. Ketua Dewan Pembina sekaligus Pendiri Ajang Koko Cici, Ernawati Sugondo, mengatakan, ajang pemilihan Koko dan Cici ini sebenarnya sudah belangsung sejak 2002 silam. Ajang ini sangat diminati pemuda pemudi etnis China karena mereka dapat mengembangkan kebudayaan warisan para leluhurnya. Selain itu, ajang ini juga membawa kegembiraan bagi mereka. Pasalnya, sejak digelarnya kontes Koko dan Cici ini, mereka tidak lagi merasakan adanya unsur diskriminasi. Semuanya sudah membaur dengan masyarakat setempat. “Masyarakat yang sebelumnya asing dengan budaya Tionghoa, sedikit demi sedikit menjadi

PT Hanil ............

2006, dia tidak membayar pajak PPN, PPh dan dendanya. Artinya, Jang Ryang Joo sebagai pengemplang pajak,” ujar sumber Koran Trans. Selain itu, berdasarkan data baru yang masuk pada redaksi Koran Transaksi, penyebab PT Hanil Bakhri Finance sampai izinnya dicabut oleh Pemerintah Indonesia, perlu dipertanyakan? Apakah adanya unsur kesengajaan yang dilakukan PT Hanil Bakhri Finance, akibat perseteruan Ryang Joo Jang dengan Sung Chae Chung. Perseteruan itu terjadi karena sebuh perjanjian yang disaksikan oleh 3 orang konsul dari Kedutaan Korea, yakni Sung Wone Seol, Kang Hyun Lee dan Du Hee Lim. Perjanjian itu antara lain menyebutkan, proporsi penanaman modal yang sudah dilaksanakan: Park 85 + Jang 50 + Chung 30, berdasarkan jumlah total aktiva dan obligasi yang baru disetujui, ternyata tidak akan dilaksanakan. Selanjutnya jumlah keuntungan dari penanaman modal, kecuali biaya manajemen untuk 3 bulan,

dibagikan sesuai dengan proporsi penanaman modal dan tiga orang tersebut diberikan dividen setiap bulan sejak bulan Desember 2003, sampai mencapai earning rate perkiraan 220 %. Tetapi, apabila dapat memberikan dividen sebelum akhir bulan Maret 2006, ketiganya diterapkan Discount Rate. Butir ketiga dari perjanjian itu menyatakan bahwa apabila dapat memberikan sisa dividen USD 1,47 juta kepada Park sampai akhir bulan Maret tahun 2004 (USD 400.000 sudah dibayar bulan April tahun 2003), maka penyelesaian masalah terhadap jatah penanaman Park ditanggung oleh Jang (4 tahun 220 %, 2 tahun 110 %, apabila pelunsannya ditunda, masanya dihitung), bagi Jang dan Chung. Keduanya dibagikan keuntungan, kecuali biaya managemen untuk tiga bulan dan diberikan dividen setiap bulan sesuai dengan proporsi penanaman modal sampai mencapai earning rate perkiraan 159 % walaupun pemayaran dividen pertama menjadi terlambat sedikit.

Tetapi, apabila dapat memberikan dividen sebelum akhir bulan Maret 2006, keduanya diterapkan Discount Rate. Jatah Jang: USD 1.295.000 Jatah Chung: USD 770.000 Disebutkan juga bahwa apabila sesuai dengan ayat 3 tersebut, Chung akan membayarkan Jang USD 30.000 setiap triwulan sejak Desember 2003 sampai saat pembayaran dividen terlebih dahulu. Pembayaran di muka ini akan dikurangi dengan mencicil dari dividen Jang kemudian hari. Setelah dividen dan modal dasar yang ditanam yang tersebut sudah dibayar penuh, keuntungan—kecuali biaya manajemen, untuk 3 bulan dibagikan Jang 50 % + Chung 50 % setiap bulan. Kemudian Chung meneruskan jabatan direktur utama selama perusahaan masih ada dan memberitahukan keadaan kepemilikan obligasi, perincian pembagian dividen kepada Jang, dan Jang tidak ikut serta dalam hak pengelolaan Chung. Jika masalah Ibra sudah selesai, Jang dan Chung segera mem-

bagikan 50 : 50 setelah dikurangi biaya. Untuk melaksanakan ayat 3 tersebut diatas, dapat dibayar terlebih dahulu dari dana Ibra. Selanjutnya, setelah dividen berdasarkan jumlah total aktiva dan obligasi yang dimiliki pada saat akhir bulan Nopember tahun 2002 sudah dibayar penuh, Jang akan menyerahkan semua aktiva dan hak perusahaan kepada Chung. Walupun sebelumnya Chung berhak membeli dan mengelola obligasi baru di bawah tanggung jawab pribadi Chung, dengan bukan dari dana perusahaan, tetapi dana orang ketiga sebagai rekening terpisah. Isi surat pengesahan tersebut telah dilegalisasi oleh konsul Ryoo Ki-Yung di Kedutaan Korea di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2005. Namun, Ryang Joo Jang selaku Presiden Direktur PT Hanil Bakrie Finance Corporation, tidak bersedia memberikan klarifikasi atas permasalahan tersebut. Bahkan surat bernomor: 1453/PR/Trans/X/09, yang dilayangkan Koran Trans tanggal 6 Oktober 2009. (SN/ALREG/GAUS/DANIEL/BBL)

jadi mitra kerja bea dan cukai. Akhirnya permintaan dengan janji melancarkan proses ekspor impor perusahaannya dipenuhi. Namun, ternyata sampai empat kali ada hambatan dalam proses ekspor dari pihak bea cukai. Gratifikasi diberikan dalam bentuk dua unit mobil Land Cruiser bekas yang dibeli dari show room Terminal Motor di Kelapa Gading, Jakarta, yang dibeli dengan cara dicicil enam bulan totalnya Rp 1 miliar. Saat pembelian mobil itu, Teddy mengaku berjumpa langsung

dengan DP dan Irw yang juga dikenalnya sebagai orang kepercayaan Anwar. Meskipun yang meminta Bowo melalui Donny, tetapi salah satu mobil dengan nomor polisi B 181 R digunakan sebagai kendaraan pribadi Anwar dan keluarga. Andi dari Gowa mengatakan sudah mengklarifikasi kepada Anwar perihal gratifikasi tersebut, tetapi disangkal. “Pak Supriadi (Anwar) menyangkal. Kalaupun ada, yang melakukan adalah anaknya. Cuma beliau jawab kendaraan sudah tidak ada,” kata Andi.

Namun, Andi tidak mau menjawab mengapa baru sekarang kasus dilaporkan. Dia cuma menegaskan pelapor, Teddy Mulyadi, siap diperiksa dan ikut menerima kosekuensi hukumnya. Dirjen Bea dan Cukai Anwar Supriai membantah menerima gratifikasi mobil dari Teddy. Dia pun menegaskan tidak mengenal pengusaha yang bernama Teddy itu. “Saya sama sekali tidak kenal orangnya. Bagaimana bisa masa minta mobil. Itu fitnah keji,” tegasnya. Anwar menyatakan akan

melakukan gugatan balik karena hal itu mencemarkan namanya. Namun, dia menunggu dulu kelanjutan pelaporan ke KPK tersebut. Namun sebagai abdi negara, dia pun menyatakan siap diperiksa jika pengaduan itu ditindaklanjuti KPK. Selain tidak kenal Teddy, Anwar juga mengaku tidak mengenal Irwan yang disebut-sebut orang dekatnya. Dia juga tidak pernah pergi ke show room mobil dimaksud. Satu-satunya nama yang diakui dikenalnya adalah Bowo yang tak lain adalah menantunya. (SN)

Tiga Srikandi Ramaikan Pilkada

1999 No. 446/Pdt.G/1999/PN. Jak.Sel.jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI, tertanggal 26 juni 2000 No. 214/Pdt/2000/PT.DKI.jo. Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 25 Juli 2002 No. 1152 K/Pdt/2001 jo. Putusan Peninjauan kembali tertanggal 29 Maret 2005 No. 365 PK/ Pdt/2003, menjadi pemohon eksekusi terhadap uang sebesar Rp. 45.271.106.549,Namun, uang perusahan yang diserahkan panitera dalam bentuk cek tunai Bank Tabungan Negara Jakarta Kuningan No. TE.649073, tertanggal 14 Desember 2006, tidak disetorkan pada rekening perusahaan tapi justru rekening pribadi atas nama Jang Ryang Joo selaku Presiden Direktur PT Hanil Bakrie Finance Corporation. “Jang Ryang Joo menghindar dari pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak pada negara Indonesia. Karena, dari rentang waktu eksekusi uang tersebut pada tahun

Dirjen ................ seseorang yang dikenalnya sebagai politisi, DP yang juga dikenal sebagai orang dekat Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Supriadi. Maksud dari telepon tersebut adalah meminta agar dibelikan dua unit mobil yang telah dipilih oleh Bowo yang tak lain menantu Anwar di show room Terminal Motor Kelapa Gading, Jakarta. Pengakuan Teddy, permintaan tersebut tidak dapat ditolak karena posisinya sebagai pengusaha yang

mengerti. Hal ini tentu membawa angin segar bagi etnis Tionghoa, yang di masa lalu mengalami diskriminasi untuk mengembangkan kebudayaan para leluhurnya,” papar Ernawati saat membuka Pemilihan Koko dan Cici 2009, di Kantor Walikota Jakarta Barat, Kamis (15/10). Menurut Ernawati, ajang Koko dan Cici ini telah berjalan sesuai dengan harapan, yakni dalam melestarikan kebudayaan Tionghoa. Karenanya, warga etnis Tionghoa diminta untuk tetap menjaganya agar warisan leluhur ini tetap eksis. Mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2004-2009 ini juga berharap agar ajang Koko dan Cici ini mampu mengembalikan nama baik Indonesia di mata dunia Internasional. Pasalnya, saat terjadinya kerusuhan massal tahun 1998 lalu, banyak etnis Tionghoa yang turut jadi korban kerusuhan. Fenomena ini jelas mengundang pandangan miring bangsa lain terhadap bangsa Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan bangsa yang beradab dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap sesamanya. Wakil Walikota Jakarta Barat, Sukarno, mengatakan, Pemkot Jakarta Barat sangat mendukung terselenggaranya ajang Koko dan Cici ini. Diharapkan, ajang ini bisa

memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Jakarta Barat, khususnya dalam bidang pariwisata. Selain itu, diharapkan bisa menarik kehadiran para wisatawan untuk datang ke wilayah Jakarta Barat. “Saya berharap ajang Koko dan Cici ini bisa memberi kontribusi bagi kemajuan pariwisata di Jakbar,” harapnya. Sukarno juga meminta, agar ajang Koko dan Cici mendukung berbagai program yang dilakukan Pemkot Jakbar. Seperti pengembangan produk-produk asal Jakarta Barat melalui One Village One Product. Koko Cici juga harus turut memperkenalkan produk Jakarta Barat. “Dengan begitu, kontribusi Koko dan Cici akan semakin besar,” pungkasnya. Sedangkan Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakarta Barat, Witarsa Tambunan, menjelaskan, ajang Koko Cici 2009 sendiri pendaftaranya telah dimulai pada 13 September dan ditutup 25 Oktober. Pesertanya mencapai 152 orang. Mereka akan disaring dalam tahap seleksi hingga akhirnya akan dipilih 32 peserta untuk dimasukkan ke dalam karantina. Para peserta nantinya akan diberi pelatihan mengenai keprotokolan, pemerintahan, dan pariwisata. (Dody)

Trans, Jember - Angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten Jember menduduki posisi tertinggi di wilayah Polwil Besuki. selama 6 bulan terakhir dari 690 kecelakaan di wilayah polwil besuki 356 diantaranya terjadi di Kabupaten Jember. Hal itu diungkapkan Kapolwil Besuki Kombes Pol. Imam Jauhari. “Jumlah korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas jauh lebih besar daripada korban kejahatan perampokan dan penganiayaan,” ujarnya. Yang menarik adalah, PNS dan Pegawai Swasta yang nota bene berpendidikan ternyata menjadi pelanggar lalu lintas tertinggi di

Jember. hal ini diungkapkan Kasat Lantas Polres Jember AKP I Gusti Agung, sayangnya tidak disebutkannya berpa jumlah pelanggar dari kalangan PNS maupun Pegawai Swasta. “Oleh sebab itu perlu disosialisasikan safety and responsible riding dengan tujuan agar masyarakat bisa berkendara dengan aman dan bertanggung jawab bagi diri sendiri dan orang lain,” imbuhnya. selain itu menurutya kesadaran di tingkat mahasiswa dan pelajar, dapat diindikasikan dari turunnya tingkat korban kecelakaan dari kalangan mahasiswa dan pelajar. (Frans)

KPK ..................

terhitung surat ini dibuat, agar Bapak dapat menyelesaikannya. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia,” demikian bunyi surat yang dibuat pihak CV IK kepada PT SPM, tanggal 12 Oktober 2009, lalu. Edi Putra selaku Pilot Manager CV. IK, menyatakan dalam surat itu bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan…kami siap dipanggil dan dihadapkan kepada pihak yang berwajib jika diperlukan, untuk memberikan keterangan dan kesaksian di kemudian hari,” ujarnya. Tidak main-main, data kasus ini telah dikirim ke KPK tanggal 13 Oktober 2009, dengan tanda terima nomor 2730/56/10/2009 dan Mabes POLRI, Direksi PLN. Akankah kasus PT. PLN (PERSERO) yang nota bene merong-rong kewibawaan pemerintah ini terbongkar? Selanjutnya tungggu kerja KPK dan Mabes POLRI. (TIM)

janjian di atas. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2008, PT SPM membuat dan mendatangani kontrak pelaksanaan pemasangan Bronjong di Sungai Anai PLTA Singkarak, dengan CV. IK untuk melaksanakannya. Yang sangat mengherankan proyek tersebut dapat dirampungkan 100 persen oleh CV IK sesuai dengan kontrak kerja dengan PT SPM. Proyek tersebut sudah diserahterimakan kepada pihak PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan Berita Acara yang dibuat oleh Yarli Putra selaku Asmen II Sektor Pembangkitan Bukitinggi , seolah-olah tanpa ada masalah. CV IK sebagai subkon merasa haknya yang belum dibayar sebesar Rp. 168.568.000,-,meminta pertanggungjawaban haknya kepada PT SPM. “Kami memberikan rentang waktu satu minggu sejak

Pemalsuan ......... Metro Jaya. Semua pengusaha spare part mobil palsu tersebut dijamin aman dan tidak bakal disentuh oleh aparat kepolisian manapun. Menanggapi surat konfirmasi Koran Transaksi Nomor : 1450/ PR/Trans/X/09, yang dilayangkan tanggal 5 Oktober 2009, M Irianto SH MH, dan Bachtiar DS Djalaluddin SH,MH sebagai pengacara dari RL, menyatakan bahwa kliennya tidak ada mempunyai karyawan yang sudah di PHK bernama Lim Tek Hay sesuai dengan surat pelaporan yang diterima koran ini. Jadi kami merasa kesulitan untuk mengusut dan melaporkan sipelapor kepada pihak yang berwajib tentang pertanggung jawaban laporannya itu.

Walikota ............. Jati Sampurna. “Mengacu kepada data yang ada, perbuatan melawan hukum yang mengarah kepada tindak pidana secara bersama-sama telah dilakukan oleh penggarap, pembeli, perantara, para saksi-saksi yang dicatat dan mendapat persetujuan Camat Jati Sampurna dan tandatagan Lurah Jati Ranggon. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin tanah negara bisa diperjual belikan?. Perlu juga diketahui, sebelumnya para penggarap yang selama ini menggarap tanah tersebut, tidak mengetahui sudah beralih hak garapnya kepada orang lain. Selanjutnya penggarap baru mendapat surat-surat Hak Garapan yang

Qory ................. bahwa budaya tersebut memang asli milik Indonesia,” ujarnya. Selain itu, Qory mengatakan ingin lebih terlibat dalam pemberdayaan perempuan sehingga perempuan Indonesia akan merasa jauh lebih percaya diri. Sementara itu, Miss Universe 20009 Stefania Fernandez menyatakan merasa bahagia dapat berkunjung ke Indonesia dan terkesan dengan beragamnya budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia.

VoA ................... katanya. Firmandez yang terpilih sebagai anggota DPRA periode 200920144 ini, mengatakan bahwa akan sangat rugi bagi Aceh kalau tidak memanfaatkan peluang ini, jika nantinya tidak ada perubahan terhadap kemajuan pariwisata dan tidak mampu menarik investor luar.

RI .................... mengatakan, banyak orang-orang yang terpindahkan merasa putus asa dalam mencari negara demokratis untuk dijadikan tempat tinggal baru. “Penyelundupan manusia bukan hanya isu bagi Australia. Ini adalah

“Laporan tersebut kurang dapat dipertanggung jawaban dan tidak jelas, sulit untuk ditanggapi. Keberadaan lokasi gudang dan alamat benar sesuai dengan laporan, namun tidak ada pemalsuan spare part . Secara hukum spare part sudah ada Hak Patennya. Pastinya Lim Tek Hai yang mengaku karyawan yang telah di PHK tidak benar ,” ujar M Irianto SH MH, yang sengaja datang kantor redaksi Koran Trans. Lim Tek Hai,melaporkan gudang pemalsuan spart part mobil itu ke Kapolda Metro Jaya, tanggal 21 Juli 2009 itu, juga ditembuskan kepada Kapolri, Jaksa Agung RI, Wakapolri, Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Kadiv Propam Polri, Kabaintelkam Polri, bahkan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. (KM) dikeluarkan oleh oknum Lurah Jati Ranggon, untuk mengalihkan secara hukum hak atas tanah itu agar dapat dikuasai secara fisik. Kasus over alih garap produk Lurah Jati Ranggon pun terungkap. Pasalnya, ada salah satu dari sekian penggarap mengajukan permohonan Sertipikat HGB kepada BPN Kota Bekasi, dan permohonnya itu ditolak dan tidak dapat dilanjutkan proses pensertipikatan. Akhirnya pihak BPN melakukan pemblokiran. Selama ini dikenal warga penggarapnya adalah Leo Suyatnya berdasarkan surat keterangan tanah No. 309/PM-014-1/IX/1987 sejak tanggal 29 Oktober 1974, dan suratnya telah dilegalisir oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH tanggal 21 Desember 2000. (SN/BBL/DANIL/ARM) “Saya sudah berkunjung ke Medan, Bandung dan Surabaya, dan saya merasa terkesan saat main angklung dan menikmati tari-tarian yang ada,” katanya. Beragamnya potensi budaya yang dimiliki Indonesia, lanjut Fernandez, tidak boleh disia-siakan untuk kepentingan pariwisata sehingga perlu dipromosikan ke dunia internasional. Selama berada di Yogyakarta, Miss Universe dan Puteri Indonesia akan melakukan kunjungan ke beberapa lokasi pariwisata seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. (Rechan) Ketua DPD Asosiasi Agen Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Provinsi Aceh, HM Dahlan Sulaiman menyatakan, pihaknya menyambut gembira dan berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberi izin kepada Aceh untuk menerbitkan VoA. “Akhirnya perjuangan yang cukup lama oleh banyak pihak di Aceh telah memberi hasil seperti diharapkan,” katanya. (Trans) masalah regional dan global,” kata O’Connor. Dia menambahkan, kerja sama bilateral dan regional dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia yang menjadi lokasi banyak penyelundup manusia, sudah cukup efektif untuk mengurangi penyelundupan manusia. (Elman Sihombing)

TRANS SELEBRITIS Tantowi:

BANYAK PEKERJAAN UNTUK DPR BERLATAR ARTIS memiliki wilayah kedekatan dengan profesi para selebritis. Tantowi yang berminat duduk di Komisi I (bidang luar negeri, pertahanan dan informasi, red), menilai ada banyak hal yang bisa dilakukan para wakil rakyat, khususnya berlatar belakang artis, seperti soal hak cipta para seniman yang belum terlindungi di era digital saat ini. “Isu sekarang ini adalah RBT (nada dering HP) dan download secara bebas lagu-lagu dari internet. Kita belum mempunyai UU tentang proteksi distribusi di dunia maya untuk melindungi hak cipta,” ujarnya. Selain itu, masalah pembenahan kelembagaan penyiaran publik yang dibiayai negara, seperti RRI dan TVRI, menurut Tantowi, juga membutuhkan perhatian serius para pengambil kebijakan sehingga keberadaan aset-aset itu bisa lebih optimal. Sementara itu, penyanyi Teti Kadi yang juga dari Golkar itu mengatakan bahwa dengan melepaskan atribut keartisan setelah duduk di lembaga wakil rakyat, maka tidak ada lagi hak istimewa yang biasa melekat pada seorang selebritis. Kerja-kerja profesional sebagai wakil rakyat, menurutnya, merupakan tuntutan logis setelah menjatuhkan pilihan terjun ke dunia politik dan menjadi anggota DPR yang mewakili konstituen sekaligus parpol. Artis muda yang kini politisi Partai Demokrat Theresia EE Pardede atau populer dengan nama Tere itu berharap keberadaan kalangan artis di kelembagaan DPR periode 2009-2014 bisa menjadi transfusi darah segar bagi perubahan dan kiprah lain para wakil rakyat sepanjang lima tahun ke depan. “Semangat inilah yang ingin dibangun bersamasama dengan anggota DPR lainnya di wilayah parlemen Indonesia saat ini,” katanya. Para artis yang lolos sebagai anggota DPR RI, yaitu Tantowi Yahya (FPG), Teti Kadi (FPG) dan Theresia EE Pardede (FPD) menyampaikan komitmennya akan profesional sebagai anggota DPR RI di ruang wartawan DPR Jakarta, Rabu (14/10). Namun tidak semua anggota legislatif artis dapat hadir dalam deklarasi tersebut. Semula Eko Patrio, Primus Yustisio, Rachel Maryam dan Jamal Mirdad berencana hadir, namun tidak juga muncul bergabung. (Ziqri)

S RAHASIA HUBUNGAN WS RENDRA - RUSIA TERKUAK M ebagian selebritis yang terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan, merupakan wajah baru yang belum begitu banyak mengenyam ilmu politik. Namun menurut Tantowi Yahya banyak pekerjaan yang

ungkin tak banyak yang tahu jika sosok legendaris W.S Rendra punya darah Rusia yang mengalir di tubuhnya. Rahasia ‘besar’ mengenai hubungan Rendra dengan Rusia itu terkuak dalam acara Malam Mengenang Rendra yang digelar di Moskow oleh sejumlah warga negeri itu yang tergabung pada kelompok Masyarakat Nusantara dan Lembaga Persahabatan IndonesiaRusia. “Acara yang digelar beberapa hari lalu di Pusat Perpustakaan Ketimuran, yang letaknya berseberangan dengan pusat pemerintahan Rusia Kremlin, dihadiri mahasiswa jurusan Indonesia dari berbagai perguruan tinggi di negeri itu,” ujar konsul KBRI Moskow M Aji Surya, Kamis pekan lalu. Profesor Villen V Sikorsky, pengajar di sebuah universitas di Rusia, mengaku sempat bertemu dengan Rendra. Ketika itu, kata dia, ‘Si Burung Merak’ mengagendakan akan berkunjung ke Moskow dan St Petersburg pada musim gugur 2009. “Ia ingin memperkenalkan istrinya, Ken Zuraeda, dengan Rusia yang selama ini selalu dikenangnya,” kata Prof Villen yang sempat berjumpa Rendra untuk terakhirnya beberapa bulan lalu. Menurut Profesor Villen, kunjungan Rendra ke Rusia pertama kali yaitu ketika dia mengikuti Festival Pemuda dan Mahasiswa di masa Uni Soviet. Pada masa itu, Rendra berumur 21

tahun dan namanya sudah berkibar berkat buku sajaknya yang berjudul BALADA ORANG-ORANG TERCINTA yang mendapat penghargaan tingkat nasional. Rendra menulis penderitaan masyarakat akibat gejolak revolusi kemerdekaan. “Itulah sebabnya, pimpinan Lekra memasukkan sang pujangga dalam rombongan Festival Pemuda dan Mahasiswa yang digelar di Moskow tahun 1957,” ujar Villen. Ditambahkan Villen, Rendra saat itu merasa asing di tengah rombongan

yang terdiri atas politisi muda, dan dia merasa frustrasi karena tidak berpengalaman dalam urusan politik. Selama festival, Rendra sering melarikan diri dari asrama tempat tinggal rombongan Indonesia dan lebih senang mengelilingi kota Moskow yang digambarkan dalam sejumlah sajaknya, seperti Sretenki Boulevard, Sajak Sepatu Tua, Sungai Moskwa, dan Gereja Ostankino. Dalam sajak Sebuah Restoran, Moskwa, Rendra bercerita tentang vodka, kaviar, dan wanita muda. Menurut Villen, Rendra mengaku dalam dirinya mengalir darah Rusia. Neneknya adalah keturunan Rusia, atau setidaknya berasal dari kerajaan di Rusia. Dikatakannya, pada akhir abad ke-19, sebuah orkes keliling dari Rusia diundang ke Istana Kasunanan di Surakarta. Dalam rombongan tersebut terdapat gadis pemain biola yang dipersunting kakek Rendra dan kemudian mengabdi pada raja. Gadis cantik itu tidak pernah kembali ke kampung halamannya dan lebih suka tinggal di tanah Jawa. “Sebagian ke-Rusia-an sang nenek tetap berdomisili di benak Rendra yang selalu bergolak mencari keadilan demi kesentosaan orang biasa,” ungkap Villen. (Saskia)

GET MARRIED 2

USAHA MENYELAMATKAN PERKAWINAN

F

ilm Get Married 2 yang dibintangi Nirina Zubir, Nino Fernandez, Aming, Ringgo Agus Rahman, Desta Club Eighties, Jaja Miharja, Meriam Belina, Ira Wibowo, Marissa Nasution, Ruhut Sitompul, telah dirilis. Tak perlu khawatir, bagi yang belum sempat menyaksikan film pertamanya, Get Married, akan tetap bisa mengikuti jalan

cerita sekuel ini, karena ceritanya pun dibuat tersendiri. Masih dengan Sutradara Terbaik FFI 2007, Hanung Bramantyo dan didukung Cesa David yang mengantarkan GET MARRIED meraih Editing Terbaik 2007, film produksi Starvision Plus ini dirilis sebagai sekuel dari film pertama dua tahun lalu. Secara keseluruhan, film ini cukup menghibur. Meski pada sekuel kali ini film tidak terfokus pada kekonyolan Guntara cs, namun film masih menawarkan komedi yang segar dan menghibur. Cassandra Massardi sebagai penulis mampu menghadirkan dialog-dialog yang apik dan menghibur. Ditambah lagi celetukan-celetukan bernada sindiran dari Jaja Miharja dan Meriam Belina mampu menghidupkan film ini. Di sisi lain, akting Nirina dan kekonyolan sahabat-sahabat Mae


8

FILM NAZAR

KONSEKWENSI DARI JANJI

N

azar! Apa yang ada dalam pikiran anda ketika mendengar kata tersebut?. Janji? Ya, mungkin itulah yang pertamakali terlintas dalam benak anda. Sebuah nazar atau janji hendaknya ditepati dan bukannya hanya dianggap angin lalu. Kurang lebih seperti itulah ide awal dari pembuatan film yang disutradarai oleh Sofyan D Sourza ini. Film yang sedianya akan mulai meramaikan bioskop mulai tanggal 15 Oktober 2009, terbilang mempunyai sebuah gagasan ide cerita yang sangat menarik dan banyak mengandung pesan moral yang disampaikan secara halus bagi para penonton. Namun sayangnya film yang menyandingkan 2 bintang muda, Jissica Iskandar dan

Ben Joshua ini terkesan terlalu terburuburu dalam proses pengerjaannya sehingga terkesan banyak hal yang serba tanggung. Namun demikian, film yang juga menjadi debut awal model Renata Kusmanto dalam dunia perfilman ini terbilang menjadi salah satu Film yang layak disaksikan para pecinta Film Tanah Air karena tidak hanya menyajikan hiburan komedi yang membuat anda tertawa senang, tapi dibalik itu semua ada pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya. Film ini bercerita tentang Cindy (Jessica Iskandar) bernazar akan menikahi Jajat (Ytonk Club80’s), tukang ketoprak culun yang kebentulan sedang lewat, kalau ia bisa memenangkan

mobil mewah dari undian tutup botol. Mungkin sedang harinya, Cindy benarbenar memenangkan mobil mewah itu!. Mati-matian cewek trendi ini berusaha membatalkan nazar asal-asalan itu. Nazar ternyata tidak bisa dibuat main-main. Berbagai kesialan membolak balik hidup Cindy sampai ia yakin bahwa nazarnya harus dipenuhi. Bersama Rani (Adelia Rasya) dan Dhea (Renata Kusmanto), Cindy mencari Jajat yang ternyata sebentar lagi akan menikah di kampungnya. Dengan berbagai siasat, tiga cewek kota yang manja dan pecicilan itu jungkir balik merebut si tukang ketoprak dari calon istrinya. Berhasilkah mereka menjalankan misi untuk menunaikan nazarnya? (Suryati)

FILM SELENDANG ROCKER

UPAYA MENGANGKAT MUSIK MELAYU

Film bertajuk Selendang Rocker adalah sebuah film terbaru dari Rapi Film dan disutradarai oleh Awi Suryadi. Awi memang belakangan kerap menyutradarai film - film genre komedi. Pemain yang terlibat dalam Selendang Rocker adalah Candil, Igor (Saykoji), Ramzi, Edric Tjandra, Sarah Jane dan Joe (P-Project). Film Selendang Rocker ini cukup mengundang tawa melalui celetukan khas dari Joe dan Ramzi. Akting Igor pun tidak mengecewakan sebagai debutan. Selendang Rocker bercerita tentang sebuah band rock bernama The Panky yang mulai turun pamornya, dimotori oleh Ipank, vocalist yang suka marah, Ozi pemain drum yang suka telat, Eric, pemain gitar yang senang ngambek dan terakhir Joy, yang bertubuh tambun dan suka kentut. Hingga suatu saat, produser The Panky ingin membuat album kaloborasi antara Ipank dan Muna Nada penyanyi melayu senior yang selama ini dianggap sebagai Raja di musik melayu, tapi juga sedang turun pamornya. Kaloborasi di antara mereka berdua, diharapkan akan mengembalikan kejayaan mereka. Ipank awalnya menolak karena selama ini ia terkenal sangat anti melayu. Project mereka dimulai dan tidak berjalan dengan baik, Munanada yang sangat agamis menginginkan siapapun yang akan bekerja sama dengannya harus mengikuti aturannya, Ipank cs dirukiah, diceramahi dan dipereteli tindik dan antingnya, bahkan tattoo mereka juga mau distrika, Ipang, Joy

dan Eric yang dipreteli anting dan tindiknya membongkor rahasia Ozi, yang tadinya merasa aman karena ia bersih,tapi ternyata Ozi ditindik dibagian vitalnya dan akhirnya Ozi harus kehilangan tindik andalannya. Ipank cs mencoba bersabar dan bertahan, tetapi lama-lama ia kesal juga, sehingga saat latihan sering terjadi keributan sampai perkelahian, dan klimaksnya saat Muna nada mengatakan bahwa Ipank telah menyakiti hatinya dan para lelahur melayu dan harus bersiap menerima kutukannya. Sejak itu selalu disetiap tempat dan kesempatan, Ipank mendengar lagu melayu muna nada, pengamen dilampu merah, bahkan saat ia ditilang

polisipun, ternyata polisinya menyanyi melayu.. Sumpah Munanada terus berlanjut, hingga suatu hari, Ipank berkenalan dan langsung jatuh cinta dengan seorang wanita cantik bernama Gabby. Ternyata Gabby adalah anak dari Muna nada. Tentu saja Munanada tak merestui hubungan itu, Ipang bahkan di usir dan diancam agar tak mendekati anaknya lagi. Segala usaha dilakukan Ipang agar bisa bertemu Gabby tapi selalu dikandaskan oleh Munanada, sampai akhirnya Gabby mengatakan bahwa Ipang harus membuktikan pada Munanada bahwa ia bisa menjadi hebat dan bisa mengalahkan si Raja melayu Munanada. (Suryati)

FILM KETIKA CINTA BERTASBIH

MENEMUKAN CINTA & KEBAHAGIAN

yang diperankan Desta, Ringgo dan Aming mampu menghadirkan tawa. Mungkin karena ini film kedua, sehingga chemistry antar pemain sudah terbentuk dengan bagus. Nirina yang memang sedang hamil muda, di sekuel ini terlihat bertambah gemuk, sehingga terlihat cocok dengan karakter yang dimainkan. Mungkin yang sedikit kurang akting Nino sebagai Rendy, yang telihat kurang ada greget. Hal ini bisa dimaklumi, karena Nino satusatunya pemain utama baru di GET MARRIED 2. Namun hal itu mampu ditutupi dengan pemainpemain lama yang chemistry sudah terbentuk. Di bagian pendukung film, Slank masih menggarap scoring music film ini. Bahkan Slank khusus menciptakan dua lagu baru untuk GET MARRIED 2, yakni, Cinta Kita dan Piss. (Suryati)

M

ega Film Ketika Cinta Bertasbih sudah melakukan segalanya untuk menjadi sukses. Konon kabarnya, film Ketika Cinta Bertasbih bagian pertama, “gagal” di pasaran. Ketika Cinta Bertasbih 2 (KCB 2) kalini bercerita tentang kelanjutan dari KCB pertama

ketika Chaerul Azzam dan Eliana tiba di Tanah Air. Husna, adik dari Azzam ikut menjeput ke Bandara Soekarno Hatta. Rasa haru pun tak tertahan ketika Azzm tiba di rumah dan bertemu dengan sang ibu. 9 tahun sudah Azzam terpisah dari ibu dan adik adiknya. Untuk mengisi waktu luang, Azzam mencoba untuk melakukan bisnis ekspedisi. Namun, ibunya tidak setuju karena banyak tetangga yang mencibir bahwa lulusan Al Azhar Kairo ternyata hanya menjadi supir. Azzam pun menuruti kehendak sang ibu dan berinisiatif untuk mencari kerja. Akhirnya, Azzam berpikiran untuk melanjutkan usaha menjual bakso seperti yang ia lakukan di Mesir. Usaha Azzam bertajuk Bakso Cinta pun berjalan lancar dan membuat Azzam bisa memiliki mobil pribadi. Pernikahan Anna dan Furqon pun

telah terlaksana. Namun pernikahan tersebut harus berakhir ketika usia perkawinan mereka baru menginjak 6 bulan. Anna merasa ada yang tidak beres dengan Furqon karena selama 6 bulan, ia tidak pernah diberi nafkah batin oleh Furqon. Ia tidak pernah “disentuh” oleh Furqon selama 6 bulan. Anna pun terkejut ketika Furqon mengaku bahwa ia terserang virus HIV AIDS. Anna pun langsung minta cerai. Azzam pun tengah sibuk mencari jodoh karena sang ibu sudah meminta agar Azzam segera menikah. Azzam pun tunangan dengan seorang gadis bernama dr.Vivi. Azzam dan Ibunya menuju kerumah seorang Kyai, yang notabene adalah ayah dari Anna. Mereka ingin agar ayah Anna menjadi pemberi nasihat pernikahan Azzam dengan Vivi. Namun permintaan mereka ditolak. Azzam dan ibunya pun harus menerima kenyataan dan kembali pulang kerumah. Di perjalanan, Azzam mengalami kecelakaan dan membuat ibunya pun harus meninggal. Namundi ending cerita Azzam dan Anna menemukan cinta dan kebahagiannya. (Suryati)


9

1.117 Orang Meninggal akibat Gempa Padang Trans, Padang: Jumlah korban tewas yang telah ditemukan akibat gempa di Sumatera Barat terus bertambah. Hingga Rabu (14/10) pukul 20.00 korban tewas telah mencapai 1.117 orang. Korban tewas terbanyak yang telah terdata ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman, 675 orang, demikian data Sarkorlat Penanggulangan Bencana Sumbar di Padang. Berikut rincian korban dan kerusakan yang telah terdata, Korban tewas: 1.117 orang, korban luka berat: 1.214 orang,

korban luka ringan: 1.688 orang, warga hilang: 1 orang, rumah rusak berat: 135.448 unit, rumah rusak sedang: 65.380 unit, rumah rusak ringan: 78.604 unit. Korban tewas yang telah terdata dengan rincian: Kota Padang: 313 orang, kabupaten Padang Pariaman: 675 orang, Kota Pariaman: 37 orang, Kabupaten Pesisir Selatan: 11 orang, Kota Solok: 3 orang, Kabupaten Agam: 80 orang, Kabupaten Pasaman Barat: 5 orang.

RANAH MINANG MENANGIS Demitologisasi Gempa Bumi Trans, Padang: Sebuah “perjumpaan” antara energi serba misteri dari perut bumi dengan makhluk ciptaanNya di Bumi Minang menggetarkan keharuan dan menyisakan pertanyaan, mengapa kekuatan nasib berakhir absurd adanya? Pada Rabu (30/9), pukul 17.16, Kota Padang porak poranda, meruntuhkan ratusan bangunan, memecah ratap tangis anak manusia. Setelah terlempar kepada tiga kata - tanpa tahu mengapa - pancaindra mengisi jalinan serabut pengalaman untuk memenuhi keingintahuan mengenai apa yang sedang terjadi. Gempa bumi berskala 7,6 skala Richter mengguncang beberapa wilayah Sumatera Barat. Dan warta nasional, regional bahkan internasional mengabarkannya dalam rentetan kalimat dan runtutan gambar plus suara, sebagai upaya menggoyang nurani pembaca dan menyentuh imaji pemirsa. Di Bumi Minang ada gempa hati. Satu tirai hari tertutup, 24 jam terlewat, media cetak menurunkan kepala berita agar jutaan kepala insani tersentuh, kemudian hati terlibat atas nama kredo kemanusiaan. Padang Porak Poranda. Kita ingin menggenapi syahadat - meminjam istilah kunci filsuf dan teolog Rudolf Bultmann - demitologisasi: kita berada di dalam dan bukan di luar. Ragam pilihan kata dari empat media cetak itu ingin menjangkau pengalaman mendasar mengenai teks berjudul duka manusia. Sementara media elektronika menayangkan laporan terkini mengenai korban jiwa, mengenai kehancuran bangunan,

mengenai korban yang masih terkubur. Mengalun musik menyayat hati sebagai iring-iringan dari kereta akhir usia manusia, semoga ia beristirahat dalam damai. Requiescat in pace (RIP). Demitologisasi gempa bumi di tanah Minang dibaptis sebagai tampilan “actum” tanpa “factum”, artinya aktualitas dinomorsatukan agar nilai dan makna hidup diperoleh dalam perjalanan detak waktu. Di bawah payung musibah kemanusiaan di Sumatera barat, mengerti berarti turut mengalami, merasakan dan mencintai sesama agar dapat merancang diri sendiri. Yang rasional plus yang emosional. Jerit korban terus dikirim, nasib korban terus disentuhkan agar keterlibatan pribadi tidak tinggal sebatas kalimat-kalimat umum. Yang diperlukan, empati. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di garis depan, bersumber dari nuansa bening demitologisasi yakni keterlibatan pribadi dalam setiap tragedi kemanusiaan. “Dalam keadaan ini diperlukan kecepatan dan kalau ada yang bisa lebih dulu ke sana serta ada kerjasama ASEAN dan negara sahabat seperti itu, maka silakan saja. Tapi kendali tetap di tangan kita. Namun itu nomor dua, yang utama kerahkan dulu tenaga kita,” kata Presiden usai melakukan rapat terbatas penanganan dampak gempa Sumatra Barat di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dalam arahannya ketika meninjau posko penanganan bencana di Balaikota Pariaman, Sumbar, Jumat, Presiden mengingatkan kecepatan adalah faktor penting dalam menangani dampak bencana pada tahap tanggap darurat.”Dana 100 miliar harus mengalir, jangan ada birokrasi lagi. Ini darurat, kecepatan penting,” katanya menegaskan.

Presiden juga mengingatkan, dana bencana itu harus dipakai secara efektif dan efisien, tanpa ada penyelewengan. “Yang penting uang itu betul digunakan, jangan ada menyimpang ke sana kemari. Itu neraka, dosanya besar,” katanya. Ada pijar pembaruan hidup yang ingin ditawarkan kepada publik ketika teks bencana Minang menyergap kontemplasi setiap manusia. Kontemplasi yang dibalut aksi juga dikemukakan oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla. Ia memperkirakan biaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa di Sumbar bisa mencapai tiga sampai dengan empat triliun rupiah. “Saya sudah perintahkan Bappenas untuk mendata, saya kira biaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksinya akan sangat besar hingga mencapai tiga sampai dengan empat triliun rupiah,” katanya usai shalat Jumat di masjid Istiqlal, Jakarta. Sebelumnya pemerintah telah menganggarkan dana Rp100 miliar untuk tanggap darurat. Ketika merespons teks bertajuk demitologisasi gempa Sumbar, gempa bumi di Tanah Air, Presiden dan Wakil Presiden memadatkan formula kontemplasi yakni “siapa yang tidak mempunyai rumah, tidak dapat berkelana ke mana-mana”. Ini kontemplasi dalam nukleus pengalaman kesejarahan ketika berwawan-kata mengenai gempa bumi. Tanah Sumatra telah berkutat dalam narasi bencana gempa bumi. Pada 4 Juni 2000, Bengkulu dilanda gempa tektonik berkekuatan 7,3 skala Richter (SR), sebanyak 94 orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka. Pada 26 Desember 2004, lebih dari 300 ribu orang tewas dan hilang ketika gempa 9,15 SR memicu Tsunami menerjang Aceh dan

Sumatra Utara. Pada 28 Maret 2005, gempa 8,5 SR menewaskan 900 orang lebih. Pulau Nias paling hebat dilanda bencana dan 633 orang meregang nyawa, 50 orang hilang dan 27 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Pada 6 Maret 2007, gempa berkekuatan 5,8 SR mengguncang Sumatra Barat. Sebanyak 78 orang tewas dan sejumlah bangunan dan jalan rusak berat. Ribuan nyawa menghadap Sang Khalik untuk mengucap rumus kehidupan dari tanah kembali ke tanah, mengiyakan Alfa menuju Omega. Dan manusia Indonesia berucap dalam solidaritas kemanusiaan. Ada gelontoran dana di beberapa gempa nasional dan dana rehabilitasi. Sebut saja, gempa Aceh dan Nias (2004) ada dana Rp5 triliun, gempa Yogyakarta (2006), Rp3.300 miliar; gempa Jawa Barat (2006) Rp1,4 triliun; gempa Pangandaran (2009), Rp800 miliar. Nah, bagaimana semua prakarsa empati manusia Indonesia ini bermakna ketika berhadapan dengan aneka gempa bumi agar kontemplasi manusia mendekati paripurna? Filsuf abad 17, Malebranche punya jawabannya. Ia menulis, “Matahari terbit tanpa memandang yang baik dan yang jahat, sering membakar tanah orang-orang baik. Manusia sama sekali tidak ditimpa penderitaan dan kesengsaraan menurut kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya”. Dan warta demitologisasi gempa bumi tunggal saja: hanya sesuatu yang berakar yang bisa hidup dan bertumbuh. (*)

NO. 188. ! TH X

TRANS SUMBAR LUKA MENDALAM DI RANAH PADANG PARIAMAN

HALAMAN 10



Rumah Aman di Matur

Pemuda Matur Koto Hilalang mendata korban gempa 30 September

Longsor di kaki bukit Letter W

Jalan Retak

Kantor Dusun Durian Gadung

Rumah Tayie di Kelok Anau

Korong Pulau Aie Lubuk Laweh, nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Padang Pariaman

Empat Puluh Tiga Jam Melawan Maut di Reruntuhan Trans, Padang : Tubuh Ratna Virgosari (20), terbaring lemas di Ruang I, kamar B-1, Rumah Sakit Dr Reksodiwiryo Padang, Sabtu siang. Ia merupakan satu dari dua korban yang berhasil diselamatkan tim evakuasi dari bawah Kampus Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Padang yang ambruk akibat gempa bumi, Rabu (30/9), pada pukul 17.18 WIB. Mahasiswi semester III STBA Prayoga yang akrab disapa Sari itu, baru bisa dikeluarkan dari bawah bangunan berlantai empat yang ambruk total tersebut pada pukul 13.15 WIB. Bersama dia, juga diselamatkan dosennya, Suci (30), pada pukul 15.30 WIB. Sementara 17 temanteman satu kelas Sari, tewas dan hingga Sabtu pagi masih terperangkap di bawah bangunan. Sambil terkantuk-kantuk, Sari yang kedua kakinya membiru karena ditimpa beton, menceritakan pengalamannya selama 43 jam 57 menit di bawah reruntuhan. Pada Rabu naas itu, Sari sedang mengikuti materi kuliah Listening III dari dosennya, Suci, di ruang labor bahasa, di Lantai III STBA Prayoga. “Tiba-tiba terjadi gempa besar. Kami semua lari ke arah tangga melewati ruangan pustaka. Waktu itu, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri tangga jatuh,” kata dia. Sari dan semua teman-temannya panik. Mereka ambruk bersama bangunan kampus yang dibangun pada 2000 itu. “Pada Rabu malam hingga Kamis subuh, kami semuanya masih hidup dan terjepit dalam reruntuhan. Terakhir, bersama saya masih hidup lima orang,” ungkap Sari se-

raya menyebutkan, mereka saling berkomunikasi di bawah reruntuhan. Mereka yang masih hidup selain Sari pada saat itu yakni Suci (dosen), Rido, Claudia, dan Chricencia. “Rido merupakan yang terakhir meninggal. Dia sangat panik di bawah reruntuhan,” ungkap gadis kelahiran 29 Juni 1989 itu. Sari mengaku tidak bisa bergerak di bawah bangunan. Kedua kakinya terjepit beton besar yang runtuh. Tubuh teman-temannya yang meninggal, juga ikut menghimpit kedua kakinya. Di bawah kepala Sari, ada bongkahan beton. Sedangkan dari atasnya, juga menjepit bongkahan reruntuhan gedung yang terletak di Jalan Veteran Padang itu. Sari merupakan korban yang paling sering berteriak tatkala ada gerakan dari tim evakuasi dari atas. “Kalau ada alat berat dari depan, Sari kesakitan karena semakin terjepit,”tuturnya. Ia mengaku sempat kehausan pada Rabu malam. Namun untung di dalam tasnya masih tersisa setengah botol minuman. “Di bawah reruntuhan itu, saya berbagi minuman dengan Suci,” kata alumni SMA Xaverius Padang itu. Walau air itu tak seberapa, namun sangat membantu keselamatan Sari dan Suci. Menjerit-jerit Ayah Sari, Syofian Virgo (62), menuturkan, pada Rabu sekitar pukul 15.00, Sari minta izin padanya untuk mengikuti kuliah hingga pukul 18.30. waktu setempat Setelah terjadi gempa, Syofian sempat menanyakan Sari kepada

ibunya. “Karena Sari tidak kunjung pulang, saya menyusulnya ke kampus yang sudah ambruk,” ungkapnya. “Kepada ibu Sari, saya sampaikan anak kita tertimpa reruntuhan,”kata Syofian yang tinggal di Jalan Kampung Nias III No 4 C Padang itu. Ia menceritakan, pada Rabu sore hingga malam belum ada upaya pencarian. Walaupun ada pencarian, hanya dilakukan secara manual. “Saya kemudian mencoba memanggil-manggil Sari. Tiba-tiba saya dengar dari balik reruntuhan ia menjawab. Sejak itu saya merasa masih ada harapan hidup bagi Sari,” kata lelaki itu. Ia mengaku sangat terbantu dengan keberanian anggota tim yang melakukan evakuasi. “Mereka mencoba masuk ke dalam reruntuhan dan membawa minuman dan makanan untuk Sari,” kata dia. Sementara paman Sari, Hendra (41), mengatakan selamatnya Sari merupakan mukzizat dari Tuhan. Pengusaha itu datang dari Pekanbaru pada Kamis pagi. Ia mengaku saat itu benar-benar kecewa karena tidak ada alat yang bisa dipergunakan untuk evakuasi kemenekannya. “Saya lalu mendatangkan alatalat dari Pekanbaru seperti genzet, kabel-kabel dan kunci,” ujar dia. Hendra sempat memprotes petugas evakuasi yang ingin memotong kaki Sari untuk mengeluarkannya dari jepitan beton. “Saya melarang petugas memotong kaki Sari karena hal itu sangat membahayakan nyawanya. Padahal, beton yang menjepit itu bisa dihancurkan,” kata dia. Akhirnya,

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Sumatera Barat

: Fakhri Sani Amd ( Kepala Perwakiln), : HP 085263122356, Mudawar Panyalai HP 081374640400, Kota Padang : Nursal Tanjung HP 081374864670. Kab Padang Pariaman/ Kota Pariaman : Bastani Nazar HP 081266839502, Pasaman Timur : Ismed Badun HP 085274385814

kaki Sari tidak jadi dipotong, dan bisa diselamatkan dari reruntuhan. Hendra menyatakan rasa salut atas keberanian Dedi, anak muda dari sipil dan tim TNI yang menerobos masuk ke bawah reruntuhan. “Saya berterimakasih pada mereka yang telah menyelamatkan Sari, terutama pada Dedi, alumni STBA yang sangat berani masuk ke bawah reruntuhan walaupun dilarang,” kata dia. Dedi adalah alumnus STBA Padang BP 2003 dan telah diwisuda pada 2008. Ia merupakan salah satu pahlawan yang sukses menyelamatkan Sari dan Suci dari bawah reruntuhan. “Saya masuk bersama anggota TNI dari bawah reruntuhan kampus setelah sejak Rabu mencoba mencari jalan untuk mengevakuasi korban,” tutur Dedi (25), yang badannya penuh debu setelah keluar dari bawah reruntuhan. (Red)

Bayar Klaim, Jamsostek Siapkan Rp24 Milyar Trans, Padang: PT Jamsostek (Persero) menyiapkan dana Rp24 milyar untuk membayar klaim peserta Jamsostek yang menjadi korban gempa di Sumatera Barat. Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga memperkirakan, sekitar 200 orang peserta Jamsostek meninggal dunia akibat gempa di Sumatra Barat. Namun, baru 67 kasus yang ditemukan dan telah diproses pembayaran klaimnya. Sementara luka luka sekitar 203 orang. “Dari Jamsostek telah siap membayar klaim, namun sebagian ahli waris belum siap, dengan berbagai alasan. Jadi baru delapan orang yang telah dibayarkan, sebesar Rp1,4 miliar,” katanya kemarin seperti disiarkan Humas Jamsostek. Dana klaim asuransi Rp24 miliar yang disiapkan dengan asumsi korban sampai 200 orang yang menjadi peserta Jamsostek. Ber-

dasarkan ketentuan, setiap orang yang menjadi korban mendapatkan santunan 48 kali gaji. Menurut Hotbonar, Jamsostek merupakan yang pertama membayarkan klaim untuk korban gempa Sumbar. Selain menyalurkan jaminan kecelakaan kerja untuk pekerja yang meninggal dunia saat gempa, Jamsostek juga menyalurkan bantuan untuk korban gemba yang masih hidup berupa selimut, obat-obatan, susu, dan makanan berupa mi instan dan biskuit serta membangun sejumlah tenda. “Bantuan ditaksir mencapai senilai Rp600 juta,” jelasnya. Kakanwil PT Jamsostek Wilayah I Sumut, Aceh dan Sumbar Dr. H. Mas’ud Muhammad MM mengatakan siap menerima laporan masyarakat, jika masih ada peserta Jamsostek yang menjadi korban gempa. Dia mengakui sampai saat ini

pendataan korban kecelakaan kerja akibat gempa di Sumbar terus dilakukan kantor cabang Jamsostek di Padang. Namun dari 200 orang yang diduga meninggal dan masuk peserta Jamsostek, sekitar 100 orang terdaftar di kantor Jamsostek Padang dan 100 lagi dari kantor pusat. Jamsostek juga akan melakukan kerja sama dengan Islamic Cooperative Development (ICD) membentuk Jamsostek Invesment Company (JIC). “Kami sedang menunggu izin dari Menneg BUMN dan rapat umum pemegang saham. Diperkirakan kwartal I/2010, JIC sudah beroperasi,” kata Hotbonar. Dia mengakui komposisi pemegang saham pada anak perusahaan itu adalah Jamsostek 51 persen, ICD sekitar 49 persen, dan lembaga lain yang mau masuk diberikan porsi yang lebih kecil,” tuturnya. (Fakhri)

Menuntut Ilmu di Tenda Darurat Trans, Padang Pariaman: Bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,9 SR yang meluluhlantakkan Sumatera Barat dua pekan lalu meninggalkan kedukaan yang sangat mendalam bagi Rang Minang termasuk juga masyarakat Piaman Laweh. Berdasarkan pantauan Wartawan Koran Transaksi, di SD Negeri No. 21 dan SMP Negeri 3 Satu Atap V Koto Kampung Dalam, akibat gempa yang terjadi Rabu sore tersebut, murid/siswa yang terletak di Korong Toboh Marunggai, Nagari Sikucur tersebut melaksanakan proses belajar mengajar di bawah tenda darurat berukuran 6 x 12 meter karena sekolah mereka roboh dihantam gempa. Menurut Kepala SD N 21 V Koto Kampung Dalam, Zul Amri yang ditemuikoran inidi sekolahnya Rabu pagi (14/10) mengatakan, proses belajar mengajar mulai di-

laksanakan Senin (12/10) lalu. “Hari pertama kita membersihkan puing-puing sekolah yang roboh dan menyusun bangku serta pelengkapan belajar lainnya” jelas Am. Sampai saat ini lanjut Am, sekolahnya belum mendapat bantuan apapun dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sedangkan tenda yang digunakan untuk belajar saat ini didapatkan dari sumbangan warga setempat. “Demi kelancaran proses belajar mengajar, kita sangat berharap bantuan dari pemerintah” tutur Zul Amri yang sekolahnya merupakan satu atap dengan SMP Negeri 3 V Koto Kampung Dalam. Sampai berita ini diturunkan uang lauk pauak belum dibagikan pada masyarakat yang terkena korban gempa di Kabupaten Padang Pariaman. “Kita sedang menunggu teknis pembagian uang lauk pauk tersebut dari pihak Kabupaten

Aktifitas belajar mengajar di SD Negeri No.21 dan SMP Negeri 3 Satu Atap V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. (foto mudawar)

Padang pariaman” jelas Camat V Koto Kampung Dalam, Zayadi, BA. Sedangkan untuk bantuan beras, Nagari Sikucur baru menda-

patkan empat ton pasca gempa, ungkap Rinaldi ketua posko bencana alam gempa Nagari Sikucur. (Mudawar)

HALAMAN 11


Jabar Sosialisasikan Indikator Penilaian Adipura Pemprov. Jabar, dalam rangka fasilitasi dan koordinasi telah mensosialisasikan penilaian adipura kepada semua Kabupaten/Kota di Jabar. Langkah tersebut, merupakan implementasi dari tugas yang dimiliki oleh Pemprov. Jabar yaitu tugas memberikan penilaian dan pembinaan adipura. Kepala BPLHD Jabar, Setiawan Wangsaatmadja dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Sate mengatakan, hal yang dinformasikan kepada semua Kabupaten/Kota dalam rangka fasilitasi adipura adalah aspek yang dinilai yang meliputi aspek fisik dan non fisik. aspek non fisik salah satunya adalah anggaran untuk program kesehatan dan penataan lingkungan hidup serta berbagai bentuk regulasi yang berorientasi pada perbaikan lingkungan hidup. Sementara itu, untuk aspek fisik yang dinilai diantaranya adanya dan ketersediaan Tempat Pe-

TRANS JABAR


Persatuan Guru Honor Datangi Kantor Bupati Trans, Bandung: Sedikitnya seratus guru honorer dari Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Kab. Bandung Barat mendatangi Kantor Sekretarian Daerah untuk menemui Bupati Bandung Barat. Mereka menuntut adanya prioritas untuk mengangkat guru honorer pada formasi CPNS 2009 ini. Para demonstran datang dengan menggunakan mobil pick-up dan sepeda motor. Mereka menyuarakan aspirasi melalui poster-poster yang ditujukan kepada bupati bppkd dan disdikpora. Saat ini perwakilan demonstran sedang melakukan pembicaraan tertutup dengan asisten satu dan tiga pemkab. Guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Honor Indonesia KBB tersebut, mengajukan beberapa tuntutan. Antara lain mengenai pengangkatan guru honorer untuk diangkat menjadi PNS, adanya evaluasi kinerja Dinas Pendidikan KBB, pemberian kembali dana stimulan dan tunjangan fungsional, serta upah guru honorer agar disesuailan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Mereka juga mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KBB. Mereka menuntut agar Kepala BKD bisa diganti dan bisa memperhatikan nasib guru. (Novianto)

ngolahan Akhir (TPA). Pada proses penilaian adipura di beberapa Kabupaten/ Kota di Jabar, dalam hitungan waktu 5 tahun terakhir beberapa indikator kondisi yang menyebabkan rendahnya penilaian adipura adalah TPA sampah, pasar dan proses pengolahan sampah. Tentang standar ideal anggaran untuk program perbaikan lingkungan, idealnya 5% dari jumlah seluruh APBD. Anggaran tersebut, tersebar dalam anggaran perbaikan lingkungan, sektor kehutanan dan sektor lainnya yang mempengaruhi lingkungan hidup. Merujuk kepada penilaian adipura sebelumnya, ujar Setiawan ada beberapa Kabupaten/Kota yang dinilai baik yaitu Cianjur, Garut, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan Ciamis. (Arso/Iwan Bsk)

DPRD Kota Bandung Kejar APBD Perubahan Para guru honorer saat melakukan demonstrasi. foto: doc

\Trans, Bandung: Jajaran DPRD Kota Bandung, Jawa Barat mentargetkan untuk mengejar waktu tersisa untuk pembahasan APBD Perubahan tahun 2009 hingga akhir Oktober 2009. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabul Qomar, mengatakan, semua anggota Banggar akan bekerja keras untuk secepatnya menyelesaikan APBD Perubahan 2009 dengan target Oktober 2009 sudah bisa ditetapkan. “Kami optimis bisa bekerja beberapa minggu untuk menyelesaikan APBD Perubahan, karena hampir separuh anggota Banggar pernah menjabat sebagai anggota dewan jadi sudah cukup pengalaman,” ucapnya. Pihak dewan baru akan menerima Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dijadikan sebagai bahan penyusunan APBD Perubahan itu pada Senin (19/10), setelah KUA diterima oleh dewan, pihaknya akan secepatnya melakukan pembahasan. Saat ini Banggar masih menunggu unsur pimpinan dewan untuk menetapkan jadwal pembahasan. Setelah jadwal tersusun, pihaknya baru akan rapat dengan seluruh anggota badan anggaran. Pada akhir bulan draft APBD Perubahan ini bisa selesai. Pembahasan KUA sebenarnya tiga hari bisa tuntas. Asal, kami benar-benar berkonstrasi. Setelah APBD Perubahan 2009 selesai ditetapkan, kata Tomtom, pihaknya akan langsung membahas RAPBD 2010.

Diperkirakan pembahasan RAPBD 2010 dilakukan selama bulan November-Desember, jadi secara siklus waktu penyusunan APBD tidak akan mengalami keterlambatan. “Kalau penetapan APBD 2010 terlambat, pasti akan berpengaruh pada pembangunan jadi kami akan berupaya menyelesaikan APBD 2010 hingga akhir tahun 2009 ini,” katanya. Walaupun begitu, Tomtom mengaku, hingga saat ini dewan belum mengetahui alokasi anggaran apa saja yang mengalami perubahan dalam KUA yang diajukan oleh Pemkot Bandung untuk APBD Perubahan 2009. Tapi, kemungkinan besar tidak akan terlalu jauh dari APBD Murni 2009 yang sudah ditetapkan. Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja, mengatakan, di samping mengejar target menyelesaikan APBD perubahan, dewan pun memiliki pekerjaan yang harus menjadi prioritas yaitu menyelesaikan tiga Perda yang cukup penting dan belum bisa diselesaikan oleh anggota dewan sebelumnya. Ketiga Perda yaitu Perda tentang Sampah, Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Perda tentang Air. “Ketiga Perda yang cukup penting itu, harus dijadikan prioritas untuk dibahas,” katanya. (Iwan Bsk)

1.447 KK di Sukabumi Belum Nikmati Listrik Trans, Sukabumi: Sebanyak 1.447 KK (kepala keluarga) masyarakat di Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi yang tersebar di 10 kedusunan, hingga kini belum menikmati listrik. Kondisi itu terkendala akibat sulitnya medan jalan yang ditempuh serta ketiadaan jaringan listrik. Meski demikian, jumlah warga sebanyak itu dinilai masih relatif kecil hanya 10,5%, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kec. Simpenan yang mencapai 13.829 KK. “Sebetulnya di Kec. Simpenan ini penerangan listriknya hampir merata di semua desa. Bahkan penduduk di wilayah kami ini, hampir 90%-nya sudah menikmati listrik. Hanya saja memang, untuk menjangkau ke kedusunan apalagi sampai ke RT/RW, sampai sekarang masih ada masyarakat hingga ribuan KK (kepala keluarga) yang belum menikmati listrik. Penerangan lampunya

hanya mengadalkan lampu cempor. Kalaupun ada sejumlah rumah yang sudah diterangi listrik, mereka yang terpaksa mencatol listrik dengan memanfaatkan satu KWH meter dipakai bersama-sama,” kata Camat Simpenan, Iyus Sufiandi, S.IP., ketika ditemui di kantornya, Kamis (15/10). Menurut dia, dari enam desa yang ada di Kec. Simpenan, hingga kini masih ada 10 kedusunan yang belum mendapatkan penerangan listrik. Jumlah warganya mencapai sebanyak 1.447 KK. Mereka umumnya tinggal di daerah terpencil yang lokasinya berada di pelosok perkampungan. “Medan jalan yang sulit ditempuh dan ketiadaan jarigan listrik, menjadi kendala rumah-rumah mereka hingga kini belum tersentuh listrik PLN,” kata Iyus. (Syaf)

Pola Transmigrasi Jabar Jadi Percontohan Trans, Badung: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Mustopa Djamaludin mengaku bangga sepulangnya peninjauan masyarakat transmigran asal Jabar di Tepian Langsat, Senggata, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Karena hasil peninjauan yang berlangsung tiga hari dari tanggal 11-13 Oktober 2009 itu, Mustopa mendapat laporan dari Kabid Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Kutai Timur, bahwa pola transmigrasi yang diterapkan Disnakertrans Jabar dijadikan percontohan bagi pelaksanaan transmigrasi di kawasan Transmigrasi Kalimantan Timur. “Kabid Transmigrasi di sana itu ternyata menerapkan pola transmigrasi asal Jabar di kawasan transmigrasi Kalimantan Timur. Mereka menilai para transmigran asal Jabar yang dikirim tahun 2009 di-

nilai lebih siap dibandingkan provinsi lain. Kondisi tentu menjadi kita bangga, dan ini harus terus kita tingkatkan agar transmigran asal Jabar ke depan selalu siap menghadapi kondisi lapangan yang ada sesuai perkembangan, “ tutur Mustopa saat ditemui wartawan di kantornya, Kamis (15/10). Berdasarkan laporan dari Kabid Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Kutai Timur, lanjut Mustopa, di lokasi yang memiliki 300 Kepala Keluarga (KK) transmigran dengan luas lahan 124 hektare itu terdapat 40 KK asal Jabar yang datang sejak Agustus 2009 lalu. Mereka berasal dari Kota Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu. (DDH)

Terancam Kehilangan Gasibu

Gubernur Surati MA Trans, Bandung: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dikabarkan kalah dalam keputusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) RI yang diajukan Eutik Suhanah Cs terkait gugatan kepemilikan tanah di kawasan Gasibu. Akibatnya, sekarang ini Pemprov Jabar berupaya mencari kebenaran kabar tersebut melalui upaya resmi dari Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dengan membuat surat klarifikasi ke Mahkamah Agung RI dan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pemenangan tersebut. “Tapi kami belum melihat bukti fisiknya. Itu baru informasi, namun informasi itu dari orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya gubernur telah membuat surat klarifikasi ke Mahkamah Agung dan Ketua Muda Hakim PTUN, terkait pemenangan tersebut,” kata Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar Enny Heryani RS SH CN saat menggelar jumpa pers di Ruang Malabar, Gedung Sate. Enny menegaskan bahwa kabar itu masih dalam kategori isu, karena pihaknya belum menerima atau memperoleh bukti fisik soal keputusan pemenangan PK dari MA RI tersebut. Meski dianggap isu, diakui Enny, Pemprov Jabar tetap menganggap serius isu tersebut karena terkait soal hukum tentang kepemilikan aset daerah. Selain membuat surat klarifikasi dari gubernur ke MA RI, dikatakan Enny, pihaknya pun telah melaporkan dugaan pemalsuan surat kikitir/girik yang menjadi dasar gugatan Eutik Suhanah Cs di PTUN Bandung tahun 2006 lalu. Laporan

tersebut diajukan Pemprov Jabar ke Polda Jabar, Senin (12/10) lalu. “Langkah ini sebagai komitmen Gubernur Jabar Ahmad Heryawan untuk menyelamatkan aset Pemprov Jabar dari para broker tanah. Polda Jabar juga mendukung langkah ini dengan diterimanya pengaduan kami melalui surat bukti lapor No Pol: STBL/268/X/2009/ Biro Ops,” papar Enny. Menurut Enny, mulanya Pemprov Jabar optimistis akan memenangkan PK yang diajukan pihak penggugat, Eutik Suhanah Cs. Menurutnya Mahkamah Agung RI dalam kasasinya yang diperiksa Ketua Majelis Hakim Prof Dr Paulus E Lotulung memutuskan menguatkan putusan banding di PTUN Jakarta yang telah menolak ajuan banding dengan alasan perkara itu bukan wewenang PTUN. “Dan hakim yang memeriksa kasasi di Mahkamah Agung itu adalah Bapak Prof Dr Paulus E Lotulung yang menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,” ungkap Enny. Surat Tahun 1922 Kasus sengketa kepemilikan tanah ini bermula dari gugatan Eutik Suhanah dan 41 penggugat lainnya ke PTUN Bandung tahun 2006 lalu. Mereka mengaku sebagai ahli waris Dirja alias Patinggi yang mereka klaim memiliki tanah di kawasan Gasibu. Klaim tersebut didasarkan pada Surat Kikitir/Girik yang terdiri dari Girik tahun 1922 Kohir No 29 Persil 37 DII luas 40.200 meterpersegi atasnama Dirja alias Patinggi, Girik tahun 1923 Kohir No 191 Persil 37 DII luas 54.100 meter-

persegi atasnama Dirdja alias Patinggi, dan Girik tahun 1925 Kohir No 112 Persil 37 DII luas 23.650 meterpersegi. “Ketiga surat Kikitir atau Girik itu sekarang menjadi bukti tindak pidana pemalsuan surat,” tambah Enny. Putusan pertama di PTUN Bandung, dijelaskan Enny, dimenangkan penggugat. Namun ketujuh tergugat dan turut tergugat mengajukan banding ke PTUN Jakarta yang putusannya memenangkan tergugat dengan keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 84 K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008. “Putusan banding ini dikuatkan dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung. Tapi penggugat melanjutkan dengan mengajukan PK yang putusannya hingga sekarang belum ada kejelasan secara pasti,” jelasnya. Enny juga mengungkapkan bahwa sengketa lahan yang ditujukan ke Pemprov Jabar oleh Eutik Suhanah Cs itu terkait pada 2 sertifikat yang dimiliki Pemprov yakni sertifikat hak pengelolaan di lahan kosong sebelah Lapangan Gasibu seluas 18 ribu meterpersegi, dan sertifikat hak pakai di sebelah Markas Pangkalan TNI AL di Jalan Ariajipang dengan luas 1.400 meterpersegi yang sekarang menjadi rumah dinas Setda Provinsi Jabar. Letkol Laut (E) Ibnu Anas yang mewakili TNI AL cq Dan Denal Bandung menyatakan lahan yang digunakan Denal Bandung resmi milik negara. Jadi gugatan yang diajukan ahli waris itu tidak beralasan. “Jadi ini milik negara dan harus digunakan untuk negara,” tutur Ibnu yang turut hadir di Gedung Sate, kemarin. (ddh)

Animasi Film “Brand Image” Kota Cimahi Trans, Cimahi: Kota Cimahi bertekad menjadikan dunia animasi dan film sebagai “brand image” kota tersebut yang mencanangkan menjadi “cyber creative city”. “Dua bidang ini yakni animasi dan film di Cimahi kami kira akan dapat mengakomodasi industri kreatif lainnya seperti industri busana (fashion), desain, mode, musik, seni pertunjukan, komputer, video, ataupun fotografi,” kata ketua focus group discussion (FGD) Adang Kosasih, di Kota Cimahi, Kamis. Adang menyatakan, dengan hanya fokus pada dua hal itu diharapkan akan dapat menyentuh hampir seluruh bidang yang diunggulkan dalam industri kreatif di Indonesia. Menurutnya, pada dasarnya Kota Cimahi memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kreatif, terutama di bidang teknik informatika atau IT.

Akan tetapi, saat ini yang menjadi kendala terbesarnya adalah produksi dan pemasaran untuk dunia animasi dan film yang ada. “Kami melihat ruang gerak di Cimahi dianggap terbatas hingga membuat kebanyakan pelaku industri kreatif melebarkan sayapnya ke luar Cimahi,” katanya. Selain itu, kata dia, biasanya para pelaku industri yang membuat suatu produk masih sulit untuk memasarkan produknya di sini. Di tengah keterbatasan sumber daya alam di Cimahi, sumber daya manusia menjadi andalan utama. Akan tetapi, patut disayangkan saat ini, sumber daya manusia itu malah banyak berkembang di luar Cimahi. Adang mencontohkan sejumlah siswa jebolan SMKN 1 Cimahi yang banyak melahirkan pelaku industri kreatif. Setelah lulus, kebanyakan dari siswa sekolah terse-

but justru bekerja di luar Kota Cimahi seperti Kota Bandung bahkan di luar Jawa Barat. Oleh karena itu, ia berharap dengan pemilihan brand image animasi dan film di Kota Cimahi yang mengusung cyber creative city, diharapkan dapat turut menyerap para putra daerah asal Kota Cimahi. Hal ini supaya dapat lebih mengembangkan dua aspek tersebut di Cimahi. Sementara itu Pemerintah Kota Cimahi berjanji akan mendukung upaya pengembangan dunia animasi dan film sebagai brand image Cimahi dengan membentuk Perda khusus. “Pemerintah memfasilitasi dengan peraturan daerah, bantuan terhadap masalah kekayaan intelektual, hingga iklim yang kondusif bagi pelaku usaha,” ujar Wakil Wali Kota Cimahi Eddy Rachmat. (Iwn)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa-Barat Kota Bandung Biro Kab/Kota Tasikmalaya Biro Kab Garut

: : : : :

Surasdi Arso (Kapala Perwakilan) Telp 022-7216621, 0818.02292797, Iwan Bsk, Elvin, Novianto Engkus Suhara HP 085287823399 Iyep LM , Dadang Suhendar, Iwan Suwandi

Ratusan Bagan Kerang Hijau Tergusur Projek PLTU

Bagan kerang hijau milik para petani di Kab. Cirebon yang tergusur projek Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) batubara. foto: doc

Trans, Sumber: Ratusan bagan kerang hijau milik para petani di pantai wilayah kecamatan Mundu dan Astanajapura Kab. Cirebon yang tergusur projek Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) batubara Cirebon, hampir dua tahun belum mendapatkan ganti rugi. Kendati para pemiliknya sudah melakukan demonstrasi belasan kali, bahkan, Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi. M.M., yang telah mengeluarkan surat untuk penyelesaian persoalan tersebut hingga kini tak digubris pihak PT. Cirebon Electric Power (CEP) yang bertanggung jawab atas projek tersebut. Petani yang mengaku dirugikan atas kehadiran projek tersebut tidak hanya di Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura yang menjadi lokasi projek, namun, di desa yang ada di sekitarnya seperti di Desa Waruduwur, Citemu, Mundu Pesisir dan Desa Bandengan Kec. Mundu pun turut menjadi korban. Para petani dan nelayan setempat mengaku sudah lelah tenaga dan pikirannya untuk menuntut hak. “Kami sudah capek, sudah dua tahun dari pihak perusahaan penanggung jawab projek tidak ada sikap yang jelas,” kata Parna (47), salah seorang petani kerang hijau di Desa Waru Duwur, Jumat (16/10). Husein (45), seorang tokoh masyarakat Desa Citemu mengaku merasa sangat prihatin atas nasib yang dialami ratusan petani kerang hijau di Desa Citemu dan sekitarnya. Budidaya kerang hijau yang semula menjadi mata pencaharian mereka tiba-tiba ditiadakan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban yang pasti. Sementara saat ini mencari ikan di laut sulit, tak heran apabila banyak di antara mereka yang menganggur. Mereka hanya mengandalkan hidup dari sektor itu, lanjutnya, tidak punya penghasilan lain. Dan yang perlu diketahui, tidak semua orang atau nelayan punya penghasilan, setelah “tengyong” (bagan kerang hijau) itu dimusnahkan. Sujoko, salah seorang Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Desa Waru Duwur mengatakan, hingga sekarang pihaknya masih tetap bersemangat untuk menuntut hak warga, karena, apa yang dilakukan masyarakat itu bukan tanpa alasan, mereka menuntut hak. Tengyong yang dibangun di laut itu mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk setiap unit-

nya. Menurut Sujoko, ada dua jalur yang sedang ditempuh untuk memperjuangkan tuntutan masyarakat tersebut. Pertama, dengan melakukan aksi turun ke jalan atau unjuk rasa, karena, hingga saat ini perusahaan sepertinya belum ada itikad baik untuk mengabulkan tuntutan masyarakat. padahal, aksi demonstrasi ke berbagai pihak sepanjang tahun 2008 hingga 2009 ini seingatnya sudah dilakukan sebanyak 17 kali. Kedua, yakni melalui jalur hukum dengan mengajukan tuntutan ganti rugi untuk setiap unit bagan kerang hijau sebesar Rp 19,5 juta. Besaran angka tersebut terdiri dari berupa modal awal sebesar Rp 6,5 juta per unit dan sisanya merupakan perhitungan sebanyak 2 kali gagal panen setelah adanya projek PLTU. Pihak perusahaan saat ini hanya mengakui sebanyak 251 unit bagan kerang hijau milik masyarakat, di mana jumlah tersebut jauh lebih kecil dari data yang dimiliki masyarakat petani dan nelayan setempat yang mencapai 470 unit. Klaim perusahaan tersebut didasarkan atas alasan hasil laporan pemantauan lingkungan pembangunan PLTU Cirebon yang dilakukan oleh peneliti independen yakni Pusat Riset dan Kerjasama (Puriska) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unpad Bandung (ditunjuk oleh PT. CEP) disebutkan bahwa, jumlah bagan kerang hijau yang terdeteksi sebanyak 251 unit sesuai hasil pemantauan bulan Maret hingga Juni 2009. Hasil pemantauan tim peneliti yang ditunjuk PT. CEP tersebut ditentang keras masyarakat, karena, tim tersebut sama sekali tidak melibatkan unsur dari masyarakat maupun pemerintah serta survei tersebut tidak dilakukan sejak awal, yakni dari tahun 2007 hingga 2009. Masyarakat mencatat data sebanyak 470 unit yang tersebar di Desa Waruduwur 308 unit, Citemu 68 unit, Mundu Pesisir 62 unit, dan Desa Bandengan, Kec. Mundu sebanyak 32 unit. Jumlah sebanyak 470 unit itu, terdiri dari 399 unit berada di lokasi projek PLTU sedangkan sisanya berada di luar area projek PLTU. Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, M.M., sebenarnya telah turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan melalui surat nomor 523.31/4518-Dislakan tertanggal 20 Agustus 2009 perihal permasalahan tuntutan pembudidaya kerang hijau yang ditujukan kepada Direktur PT. Cirebon Electric Power menginstruksikan agar yang bersangkutan segera menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat pembudidaya kerang hijau untuk memberikan kompensasi. (Arso)

HALAMAN 12


Terkait Korupsi, Harjatmi Korban Mantan Direktur RSUD Trans, Bekasi - Jabatan sebagai Direktur RSUD Kabupaten Bekasi yang dipercayakan kepada Harjatmi Sri Oetami oleh Bupati Saduddin setahun lalu merupakan tugas berat yang harus diembannya, dia juga harus mempertanggung jawabkan segala masalah yang terjadi di dalamnya. Bahkan kesalahan dan keteledoran pimpinan RSUD yang sudah pensiunpun harus di tanggungnya. Hingga dirinya dijadikan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Cikarang dalam tuduhan tindak pidana korupsi pengadaan lift pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi senilai Rp 1,2 miliar anggaran tahun 2007. Demikian diungkapkan M. Sianturi, SH, MH selaku kuasa hukum Harjatmi Sri Oetami, kepada wartawan dikantornya di Kampung Melayu Jakarta minggu lalu. Menurutnya, kliennya Harjatmi Sri Oetami hanya meneruskan penyelesaian pekerjaan pengadaan lift tersebut, setelah Dr.M.Jusuf pensiun. Karena proyek tersebut penunjukan langsung dan proses SPK sudah rapi jadi hanya melanjutkan saja. Saat itu Harjatmi Sri Oetami baru menjabat sebagai Direktur RSUD sehingga percaya penuh kepada bawahannya, lalu menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan proyek tersebut hingga terjadi pencairan uang. Karena dirinya adalah sebagai penanggung jawab kegiatan sehingga oleh pihak penyidik Kejari Cikarang, Harjatmi Sri Oetami dijadikan sebagai tersangka. Sianturi menambahkan bahwa ketika Bupati akan mengangkat

Harjatmi Sri Oetami menjadi Direktur RSUD Kab Bekasi menggantikan Dr,M Yusuf tahun 2008 ,sempat menolak mengingat masa pensiunnya sudah dekat, namun Bupati berjanji akan membantu permasalahan-permasalahan didalamnya, ternyata hanya omong kosong. Namun demikian, Sianturi selaku kuasa hukum Harjatmi berjanji dan berupaya akan membebaskan kliennya dari tuduhan jaksa. Sedangkan upaya saat ini pihaknya sedang mengajukan penangguhan penahanan demi lancarnya proses persidangan nanti. Alasan permintaan penagguhan tersebut karena kliennya sedang mengalami sakit sebagaimana dengan adanya surat keterangan sakit No.W7. Ee.PK.01.01-1555-2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dr Yuni dari LP Pondok Bambu Jakarta Timur. Selain Harjatmi Sri Oetami, lima tersangka lainnya yang kini sudah mendekam di balik terali besi antara lain Dr.M.Yusuf, Ujang Zunaidi, Krisna Permadi Kalijo, Suhenda dan Fitri Effendi. Para tersangka oleh Tim Penyidik Kejari Cikarang Lukmanul Hakim,SH, Andi Herman, SH dan Deasy Kristin,SH dikenakan pasal 2 dan 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP, UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. (Lora)

BPKP Audit Dana Perumahan di Banjar Trans, Banjar: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar dipastikan mengaudit kerugian negara yang terjadi akibat terjadinya dugaan penyimpangan Dana Bantuan Perumahan Rakyat di Banjar yang bersumber dari Kementrian Negera Perumahan Rakyat tahun 2008. BPKP mulai bekerja, Jumat (16/10) ini setelah penyidik Polresta Banjar ekspos kasus tersebut. “Tim penyidik sudah ke BPKP Jabar di Bandung untuk ekspos kasus tersebut. BPKP akan mempelajarinya sekaligus untuk mengetahui berapa besar kerugian negaranya,” kata Kapolresta Banjar AKBP Drs. Tomex Korniawan. Ia mengatakan, setelah hasil audit keluar, Polresta Banjar, baru akan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dana bantuan perumahan tersebut. “Kami tidak ingin gegabah dalam memproses kasus itu, sehingga kami juga melibatkan BPKP,” katanya. Sebagaimana diberitakan, dana bantuan perumahan bagi anggota koperasi dan anggota masyarakat lainnya sebesar Rp 2,7 miliar lebih yang dikucurkan Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada

tahun 2008 diduga dipotong oknum pengurus sebuah koperasi di Kota Banjar. Pemotongan yang dilakukan antara Rp 2.000.000,00 sampai Rp 3.000.000,00 sementara dana bantuan yang seharusnya diterima sebesar Rp 9.000.000,00. Kasus tersebut, kemudian diproses Polresta Banjar, setelah menerima laporan dari masyarakat. “Kami memang sedang mengusut kasus tersebut secara intensif sejak beberapa waktu lalu. Bantuan dari Kementrian Negara Perumahan Rakyat yang diduga dipotong tersebut totalnya sebesar Rp 2.781.000.000,” katanya. Wakil Ketua DPRD Banjar Budi Sutrisno, SE, ketika dikonfirmasi mendukung sekali langkah Polresta Banjar mengusut dugaan penyelewengan dalam kasus tersebut. Langkah tersebut ia nilai sebagai langkah yang positif agar di Banjar tidak terjadi lagi kasus-kasus penyimpangan anggaran. “Dewan mendukung sekali langkah Polresta tersebut. Mudah-mudahan saja, tersangkanya segera diketahui,” ujarnya. (Arso)

19.000 Balita Gizi Buruk Trans, Ciamis: Wakil Gubernur Jawa Barat H Dede Yusuf mengakui Jabar masih menghadapi persoalan serius di bidang kesehatan. Seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi serta tingginya jumlah balita yang menderita gizi buruk. “Jumlah balita yang menderita gizi buruk di Jabar cukup banyak yakni mencapai angka 419.000 orang atau 2 persen dari penduduk Jawa Barat,” ujar Wagub saat memberi sambutan di hadapan 165 wisudawan Stikes Muhammadiyah Ciamis di Gedung Dakwah Islamic Center Ciamis, Kamis (15/10). Selain akibat kondisi ekonomi dan pengetahuan orang tua terhadap gizi, Wagub Dede Yusuf menyebutkan sejumlah faktor lain. Di antaranya penyakit ikutan, kondisi lingkungan hingga jajanan anak-anak yang kurang gizi dan kurang sehat. Di samping itu kebiasaan orangtua merokok di depan anak balitanya tidak hanya merupakan pendidikan yang kurang baik tetapi juga mengancam kesehatan dan kondisi

gizi balita. Menurut Wagub, banyak upaya yang bisa ditempuh untuk peningkatan gizi anak balita ini. Misalnya dengan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, pengetahuan tentang gizi serta kesehatan lingkunga. “Peningkatan kebiasaan makan penuh gizi meski murah sekalipun. Ini perlu penyuluhan yang optimal dari petugas kesehatan termasuk dari bidan,” ingat Wagub. Menurutnya, angka kematian ibu melahirkan di Jawa Barat juga cukup tinggi yakni mencapai 228 orang dari 100.000 orang ibu yang melahirkan. “Salah satu faktornya adalah akibat kawin muda,” imbuhnya. Sementara angka kematian bayi juga tinggi yakni 39 orang dari 1.000 kelahiran. Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, jelas Wagub, masih kekurangan 412 dokter spesialis, 1.063 bidan desa, 9.777 perawat. (Red)

Telah Lahir

Zahra Musyarofah (Ofa) Putri Ketiga dari Engkus Suhara (Kabiro Koran Transaksi Tasikmalaya) Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2009 Pukul 11.11 Wib, di RSUD Tasimalaya

TRANS JABAR

Bupati Praktikan Cuci Tangan yang Benar

Bupati Bandung Barat, Abubakar saat mempraktikkan cara mencuci tangan yang benar. foto: doc

Trans, Bandung Barat: Bupati Bandung Barat, Abubakar, mempraktikkan cara mencuci tangan yang benar dalam rangka Hari Cuci Tangan Sedunia, Kamis pekan lalu. Ia mengatakan, mencuci tangan dengan baik dan benar akan mampu mencegah datangnya penyakit seperti diare. “Saya juga mengimbau agar para

pengajar maupun orang tua bisa menyosialisasikan cara mencuci tangan yang benar pada anak-anaknya. Karena dengan begitu bisa mengurangi gangguan kesehatan sejak dini,” katanya ketika ditemui dalam acara penilaian lomba posyandu seJawa Barat di RW 19 Perumahan Cilame Permai, Kec. Ngamprah. Selama melakukan praktik

mencuci tangan, bupati diiringi oleh nyanyian cuci tangan dari ibu-ibu PKK Mitra Purnabakti RW 19. Dimana cuci tangan yang benar adalah menggunakan sabun, menggosok kedua telapak tangan dan punggung tangan bergantian, serta membilas bersih menggunakan air. Setelah itu kedua tangan dikeringkan. (Eyos)

Potensi Jabar Dari Perdagangan Karbon Kredit Capai Rp. 2 T Trans, Bandung: Provinsi Jawa barat mempunyai potensi pemasukan kurang lebih Rp.2 Trilun per tahunnya dari hutan. Pemasukan tersebut di dapat dari kredit carbon aktif hasil upaya pelestarian hutan di Jawa Barat. Namun Sistem perdagangan kredit emisi karbon untuk 400 Ribu Hektar hutan di Jawa Barat belum bisa dilakukan karena kewenangannya berada di Menteri kehutanan. “Kalau diluar Pulau Jawa kewenangannya ada di Gubernur tapi khusus untuk Pulau Jawa berada

di Menteri kehutanan. Menteri yang berhak mengajukan karbon kredit ini,” jelas Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf, di Gedung Sate, Kamis (15/10). Sistem perdagangan kredit karbon merupakan salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon, oleh negara yang banyak memberikan dampak pemanasan global. Kepada negara yang menjaga kelestarian hutannya akan diberikan kompensasi. Namun sistem itu banyak ditolak oleh penggiat lingkungan hidup. Karena dianggap tidak ber-

dampak kepada pengurangan pemanasan global. Menurut Dede, bila saja kompensasi karbon kredit diperoleh daerah akan banyak anggaran untuk membangun desa-desa sekitar hutan, mempercepat reboisasi dan menambah honor para penjaga hutan. “Padahal di dalam kawasan hutan lindung itu terdapat masyarakat yang tinggal dan tidak mendapatkan apa-apa dari hutannya. Nah, pendapatan dari perdagangan karbon bisa mengembangkan desadesa tersebut” kata dia. (Arso)

Untuk Korban Gempa di Tasikmalaya Utara

Ormas & LSM Himpun Dana Trans, Tasikmalaya: Hingga saat ini dampak gempa bumi yang di wilayah Tasikmalaya belum sepenuhnya bisa diselesaikan. Karena itu, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Tasikmalaya bersatu mengumpulkan dana, untuk membantu korban gempa bumi yang terjadi di wilayah Tasikmalaya Utara, yang mencakup Kec Ciawi, Pagerageung, Jamanis, Kadipaten dan Sukaresik. Sejumlah Ormas dan LSM tersebut antara lain Forum Komunikasi Indonesia 1, LSM Kesatuan Aksi Masyarakat Peduli Umat (KAMPU) Koorwil VIII, dan Karang Taruna Tunas Bhakti Desa Kurniabakti. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa, mereka juga mendirikan Posko

Gabungan. Juru bicara Posko Gabungan II Ramli BA yang didampingi Wawan Hermawan dan Ustad Kamal Saiful menjelaskan bahwa penghimpunan dana tersebut melalui penyimpanan dompet serta memanfaatkan para pengguna jalan raya dan pembeli bahan baker minyak (BBM) di SPBU. Tahap pertama, Posko Gabungan telah menyalurkan bantuan ke Kampung Cikerenceng, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, berupa 9 dus pakaian bekas layak pakai, 10 dus mie instant, 4 dus air mineral serta uang tunai sebesar Rp.1,3 juta. Ii Ramli BA menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan tersebut jangan dilihat nilainya. “Meskipun tidak seberapa nilainya yang penting kami ikhlas dan ikut meringankan beban para pengungsi.

Kami mohon maaf atas lambatnya bantuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya,” ujarnya. Di tempat yang sama Kepala Jaga Posko Gabungan Wawan “Ciway” Hermawan mengaku lelah dalam penggalangan dana dan barang, karena siang malam harus stand by di Posko.” Kami di Posko siang malam stand by, karena selalu ada tamu yang ingin mengantar langsung,” paparnya. Sedangkan Ketua KAMPU Koorwil VIII Tasikmalaya Utara Giri Pribadi menyatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang harus didukung oleh warga masyarakat yang peduli kepada sesama. Untuk itu Giri meminta para dermawan supaya menyisihkan sebagian hartanya untuk ikut meringankan beban para korban gempa. (Esu)

Pembangunan Jalan Kebon Kelapa Terbengkalai, Siapa Bertanggungjawab? Trans, Bekasi - Proyek peningkatan jalan Kebon Kelapa atau depan SMA I Tambun, yang berlokasi di Kecamatan Tambun Selatan Pemkab Bekasi,hingga saat ini masih terkatung-katungn bahkan menjadi pertanyaan warga sekitar. Sebab hingga saat ini proyek tersebut belum dikerjakan pada hal batu kerikil sudah dihampar sehingga mengganggu pengguna jalan. Untuk itu warga sekitar minta kepada pihak Pemkab Bekasi, agar menegur pelaksananya supaya segera menyeleseikan proyek pembangunan jalan tersebut. Seperti diketahui bahwa jalan Perum Pemda - Kebon Kelapa yang merupakan akses ke Kalimalang setiap hari dilalui ribuan pelajar antara lain TK, SD ,SMA Negeri, SMP dan SMA PGRI ditambah masyarakat sekitar sehingga diharapkan agar

segera dirampungkan. Dikhawatirkan pula saat musim hujan ini jalanan licin karena batu-batu berserakan dibadan jalan mengakibatkan anak-anak sekolah yang membawa kendaraan sepeda motor korban jatuh, kata ketua RT O2 kepada Trans. Pemantaun wartawan dilokasi, bahwa pembangunan jalan tersebut dimulai bulan Agustus atau menjelang bulan puasa, namun usai lebaran dihentikan, tanpa alasan yang jelas. Untuk pembangunan jalan tersebut ada dua plang yang ditempelkan dipohon pinggir jalan tersebut, Pada plang proyek tersebut tercatat nama kegiatan peningkatan jalan dengan panjang 615 meter dan luas 4 meter, no SPMK 602.1/488/ SPMK/DBMP-BM/VII/2009, waktu pelaksanaan 120 hari kalender mulai 16 Juli – 12 Nop 2009

dengan biaya Rp.484.655.000,sumber dana APBD Bekasi dan pelaksananya CV.Fasifik Jaya Sedangkan pada plang lainnya tercatat panjang 270 meter dan luas 4 meter, SPMK 602.1/484/SPMK/ DBMP-BM/2009, pelaksanaan 120 hari mulai 15 juni -11 Nop 2009, biaya Rp.204.160.000,-sumber dana APBD Bekasi, pelaksana CV,Cipta Gemilang Sementara itu jika melihat hitungan waktu pelaksanaan yang tercatat pada plang tersebut, tidak mungkin lagi rampung sebagaimana tercatat pada plang tersebut, kalaupun selesai pelaksanaanya pasti asal-asalan, ujar seorang guru pengajar dilokasi tersebut. Sayangnya hingga berita ini diturunkan pihak pelaksana proyek tersebut belum bisa dikonfirmasi. (Lora)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Kota Bogor Kota Kab Bogor Biro Kota Bekasi Biro Kab Bekasi Biro Purwakarta Biro Karawang

: : : : : :

Ahmad Yani, Lea A Yani -------------------------------Lorayati Debataraja, Geoffrey, A Rauf Matondang Kaslim Kusyairi HP 081511394566, M Abduh, Abdul Aziz. --- --- ------------------


18.000 SK PNS Garut Jadi Agunan Trans, Garut: Sekira 75% pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab. Garut menjaminkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kepegawaian di Bank Jabar. Hal itu dipilih para PNS untuk bertahan hidup di tengah himpitan kenaikan harga kebutuhan pokok Menurut Direktur Bank JabarBanten Cabang Garut, Rio Zakaria, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/10), jumlah SK milik PNS Kab. Garut yang dijadikan agunan pinjaman di Bank Jabar mencapai 18.000 dari 24.000 PNS se-Kab. Garut. “Sedangkan sisanya mungkin menyimpan SK pegawai negeri di bank lain,” ujarnya. Rio mengatakan, jumlah kredit pada tahun 2008 lalu di 16 bank yang ada di Kab. Garut mencapai Rp 2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 1,5 triliun merupakan kredit konsumtif dengan nasabah para pegawai negeri sipil. Untuk kredit PNS di Bank Jabar, mencapau sekira Rp 650 miliar. Dia mengungkapkan, para

PNS menjaminkan SK Pengangkatan Kepegawaian rata-rata untuk jangka waktu delapan tahun. Pinjaman yang mereka ajukan berkisar antara Rp 40-100 juta per orang, setara dengan 60% dari gaji pokok. Kebanyakan dana pinjaman yang diterima digunakan untuk keperluan hidup dan perumahan. Namun, terhitung 1 September 2009 lalu, pihaknya terpaksa menghentikan pemberian kredit terhadap para PNS. Mereka disarankan untuk melakukan pinjaman ke koperasi yang ada di instansinya masingmasing. “Akibat banyak yang kredit kesini, pendapatan koperasi banyak yang turun. Jadi, disarankan mereka melakukan kredit ke koperasi masing-masing,” ungkapnya. Untuk meningkatkan kembali gairah koperasi, pihaknya menyarankan kepala dinas-lembaga-instansi di lingkungan Pemkab. Garut untuk mengaktifkan kembali koperasi. Selain itu, para pegawai pun dapat menikmati sisa hasil usaha dari kegiatan koperasi tersebut. (Arso)

Aksi Geng Motor Terekam Ponsel Trans, Tasikmalaya : Empat siswa kelas III sejumlah SMP di Kota Tasikmalaya anggota geng KIL diciduk polisi, Kamis (15/10), karena diduga terlibat aksi penganiayaan seorang siswa SMP lainnya. Aksi tersebut direkam melalui video ponsel dan akhirnya menjadi barang bukti polisi untuk menciduk keempatnya. “Ini aksi kekerasan akibat kenakalan remaja yang terlibat dalam geng-gengan,” ungkap Kabag Binamitra Kompol Endang Warliman didampingi Kasatreskrim AKP Harso Pudjo Hartono. Keempat tersangka mengaku sebagai anggota geng KIL (Kingdom Independen of Loyality). Sedang korban bernama Har (14) dituding geng itu sebagai anggota geng Brigez. Menurut Endang, penangkapan pelajar di bawah umur itu berawal dari informasi masyarakat tentang beredarnya video berdurasi sekitar empat menit yang memperlihatkan aksi kekerasan yang dilakukan siswa terhadap siswa lainnya. “Atas barang bukti itu, kami melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil membekuk

keempatnya,” ujarnya. Keempat tersangka masingmasing Sa dan Ak warga Jalan Empang, Ran warga Jalan Bebedilan serta Riz warga Jalan Situgede. Mereka diciduk di rumah masingmasing, dan dari hasil penyelidikan sementara keempatnya mengakui perbuatan masing-masing. Sa dan Riz bertindak sebagai pengeroyok, Ran pengambil adegan serta Ak pemilik ponsel. Para tersangka menuturkan aksi tersebut berawal dari chatting para tersangka dengan Har yang berujung pada tantangan untuk berkelahi. Tapi Har akhirnya menghindar. Keempat tersangka lantas memancing korban dengan cara mengaku sebagai perempuan dan melayangkan SMS ajakan bertemu dengan korban. Har terpancing dan pada pertengahan September mereka bertemu di sebuah gang di Jalan Empang. Har terkejut ketika dihadang keempat tersanga. Namun karena sudah kepalang tanggung, ia akhirnya mengajak duel satu lawan satu. Awalnya dengan Ran dan Ran ternyata kalah. Ini membuat Sa emosi dan segera menghajar korban. (ESU)

Putra Tasikmalaya Utara Siap Menjadi Cabup Tasikmalaya Trans, Tasikmalaya: Suhu politik di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga masih adem ayem. Namun, kondisi ini tampaknya tidak lama lagi akan berubah, menyusul dengan munculnya pernyataan dari salah seorang tokoh masyarakat dari Tasikmalaya Utara, H Dedy Permana SH MH, yang memberikan kepastian bahwa dirinya siap maju sebagai calon bupati Tasikmaya pada tahun 2011 ini. Salah satu hal yang membuat H Dedy Permana SH MH siap dicalonkan sebagai bupati Tasikmalaya adalah lantaran pembangunan di wilayah Tasikmalaya Utara, hingga saat ini belum signifikan. Pengacara muda ini menyatakan, dirinya punya komitmen tinggi untuk memajukan Kabupaten Tasikmalaya, termasuk wilayah Tasikmalaya Utara. “Sebagai putera derah Tasikmalaya Utara, tentunya saya sangat prihatin dengan kurangnya sarana dan prasarana, apalagi yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar H Dedy Permana SH MH, saat menghadiri Lomba Semarak Ramadhan 1430-H, di Desa Puteran, Kecamatan Pagerageung, Tasikmalaya, belum lama ini. Dedi memandang perlu adanya perubahan pola pikir masyarakat, termasuk adanya kekompakan para elemen masyarakat, untuk memikirkan nasib Tasikmalaya Utara ke depan. Ketua Forum Aktivis Tasikmalaya Utara (FATUT) Suhara Nataamipraja mengaku salut atas pernyataan Dedy Permana untuk siap dicalonkan jadi bupati. Menurut Suhara, masyarakat yang berpikiran maju layak mendukung Dedi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011. “Dia kan masih muda dan punya disiplin tinggi,” ujarnya. Sekretaris Forum Tasikma-

H Dedy Permana, SH, MH

laya Utara Bangkit (FTUB) Ato Rianto SIP, juga menyatakan dukungan terhadap Dedy Permana. “Beliau dianggap peduli terhadap persoalan yang ada di wilayah Tasikmalaya Utara, bahkan tidak segan-segan mendorong para generasi muda untuk terus berkarya,” katanya. Mengenai Lomba Semarak Ramadhan 1430 H, yang dilaksanakan Dewan Keluarga Mesjid (DKM) Al Abror Desa Puteran, menutur Dedi, generasi muda sejak dini memang harus digembleng dengan dasar-dasar keagamaan. “Untuk mempersiapkan mental yang baik, dasar keagamaan merupakan benteng iman yang benar-benar harus dilaksanakan,” katanya. Lomba Semarak Ramadhan 1430-H terlaksana dengan baik berkat adanya kerjasama KARISMA Al Abror bekerja sama dengan Karang Taruna Yudha. Menurut Ketua KARISMA Al Abror Aceng Sarifudin SSi, kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral KARISMA kepada generasi awal, khususnya tingkat TK, SD dan SLTP. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Tarhib Ramadhan, Ceramah Ramadhan, Mentoring Ramadhan, termasuk Lomba Seni Baca Al Qur’an, Cerdas Cermat, Peragaan Busana Muslim serta Lomba Menabuh Bedug. (Esu)

HALAMAN 13


Warga Mulai Buat Kartu Kuning Trans, Pandeglang - Menjelang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009, sejumlah warga mulai membuat kartu kuning (pencari kerja) di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Pandeglang. Walau belum mengalami lonjakan, setiap hari terdapat puluhan warga yang membuat kartu kuning. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinsosnakertran Pandeglang, Muslich mengatakan, warga yang membuat kartu kuning untuk keperluan persyaratan melamar CPNS. “Padahal pembukaan CPNS belum ada. Tetapi semuanya kami layani. Tidak ada yang ditolak,” ujar Muslich. Dijelaskan, selain untuk keperluan CPNS, ada juga warga yang membuat kartu kuning un-

tuk melamar ke perusahaan di luar Pandeglang seperti Serang, Tangerang, Jakarta dan Cilegon. Berdasarkan catatan di Dinsosnakertran Pandeglang, jumlah pencari kerja mencapai 17 ribu orang, sementara yang sudah bekerja hanya enam ribu orang. “Pembuatan kartu kuning kami gratiskan. Namun bila ada warga yang ingin memberi uang Rp 1.000 atau Rp 2.000, ya silakan saja. Yang jelas kami tak memaksa. Sekali lagi pembuatan kartu kuning itu gratis karena semua biaya ditanggung pemerintah,” ujarnya. Seorang pembuat kartu kuning bernama Hendri mengaku kebingungan ketika ditanya oleh petugas soal rencana melamar pekerjaan. “Saya tak tahu akan melamar ke mana. Ini hanya siapsiap saja,” katanya. (Yus)

Puluhan Imigran Sri Lanka Jatuh Sakit Empat Dirujuk ke Rumah Sakit Trans, Merak - Sebanya 49 orang imigran gelap asal Sri Lanka yang disergap di sekitar Pulau Rakata, perairan Lampung, Minggu (11/10) dini hari sekira pukul 02.00 WIB, mulai mengalami sakit. Bahkan empat orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon, Senin (12/10). Empat orang imigran yang dirujuk ke rumah sakit itu adalah Prabakara (44), seorang pria dewasa yang menderita trauma berat dan sakit tulang belakang. Kemudian Papani (32), yang juga seorang pria yang menderita magh kronis. Selain itu ada juga Manju (25), seorang ibu yang tengah hamil 7 bulan yang mengalami sakit perut akibat terombang-ambing kapal di tengah laut, serta Tama Laresi (18 bulan), yang menderita rabies dan infeksi kulit. Kesehatan dan Lalu Lintas Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Banten, Erwin Hilianka mengatakan, sejak kapal kayu pengangkut 260 imigran Sri Lanka itu merapat di Pelabuhan Indah Kiat Merak pada Minggu malam kemarin, pihaknya telah memeriksa sekitar 50 persen dari jumlah tersebut, dan hampir semuanya terserang penyakit, “Sakitnya beragam, mulai dari trauma, magh kronis sampai penyakit tulang belakang,” ujar Erwin kepada wartawan, Senin (12/ 10) siang. Menurut Erwin biasanya setiap kapal asing yang sandar di pelabuhan dalam negeri, pihaknya memeriksa tiga jenis wabah penyakit yang harus diwaspadai karena rentan menular, yakni pes, kolera, dan demam kuning. “Dari pemeriksaan sementara, belum ditemukan tiga jenis penyakit itu, tapi mereka menderita penyakit karena kelelahan dan kurang makan,” katanya. Dia menjelaskan, seluruh biaya pengobatan dan biaya rumah

sakit akan ditanggung oleh Yayasan Bulan Sabit Merah Indonesia dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Banten. Berdasarkan pantauan, meski seluruh biaya pengobatan digratiskan, namun masih banyak diantara imigran yang enggan dan menolak untuk diperiksa kesehatannya. Saat petugas mendekat akan memeriksa, tiga imigran ketakutan dan menceburkan diri ke laut. Sebelumnya, pada Minggu (11/10) kemarin, tim gabungan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, Bareskrim Mabes Polri dan kepolisian Australia, mengamankan kapal kayu berisi 260 orang imigran gelap asal Sri Lanka di peraitran dekata Anak Gunung Krakatau, Selat Sunda. Mereka telah berhari-hari mengarungi lautan dari negaranya untuk mencari suaka ke Pulau Christmus, Australia. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Banten Harry Purwanto mengatakan, pihaknya akan menempatkan 260 imigran gelap asal Srilangka di Gedung Penyimpanan Barang Bukti Sitaan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jalan KH Syam’un, Serang. “Karena Banten belum memiliki rumah detensi imigrasi, untuk sementara kami amankan di Gedung Penyimpanan Barang Bukti di Serang,” ujar Harry saat meninjau Pelabuhan Indah Kiat Merak, tempat para imigran tersebut bersinggah. Menurut Harry, di Serang para imigran hanya akan didata tentang identitasnya masingmasing. Setelah itu, imigran biasanya ditempatkan di rumah detensi di Jakarta, Bogor, Makassar, Pontianak dan kantor imigrasi lain di Indonesia, “Tapi kami masih menunggu perintah selanjutnya,” katanya. (Yus)

Sekwan DPRD Propinsi Banten dan Jajarannya Mengucapkan Selamat Atas Pelantikan Anggota DPRD Banten Periode 2009-2014 Tanggal 31 Agustus 2009 Sekwan Ir. H. Ubaidillah AS

NO. 188. ! TH X

TRANS BANTEN 260 Imigran Diamankan


Imigran berasal dari Srilangka dan Afganistan, rencananya akan berangkat menuju Austarlia. Trans, Merak - Sebanyak 260 imigran gelap asal Sri Langka dan Afganistan diamankan tim gabungan dari Polisi dan TNI angkatan laut Banten di Perairan Selat Sunda. Polisi dan TNI kesulitan saat akan membawa para imigran untuk berlabuh di Pelabuhan Indah Kiat,Cilegon. Dari informasi yang dihimpun, keberadaan ratusan imigran ini diketahui oleh tim gabungan saat kapal kayu jenis cargo bernama JAELES berada di sebelah barat pontianak atau sekitar 130 mil dari Pulau Kalimantan. Kemudian jejak para imigran yang diduga berasal dari Srilangka dan Afganistan yang rencananya akan berangkat menuju Austarlia untuk mendapatkan suaka politik. Namun pada Minggu (11/10) pukul 02.00 WIB, kapal kayu yang membawa imigran yang didalamnya terdapat anak-anak dan perempuan itu, langsung disergap KRI Tengku Umar 385, KRI Kobra, KRI Krait dan KAL Tamposo milik TNI AL dari Komando Armada Kawasan Barat, pada posisi 6 07 138 s-105 41 90 e, sekitar perairan sebelah selatan Pulau Rakata, Minggu (11/ 10) dinihari pukul 02.00 WIB. Namun petugas agak kesulitan untuk menarik kapal yang ditumpangi ratusan imigran tersebut ke Pelabuhan Indah Kiat Merak, Cilegon Banten. Para imigran itu menolak. Bahkan lebih dari 50 imigran sempat meloncat

IMIGRAN - Sedikitnya 260 imigran gelap negara asal Srilangka dan Afganistan yang berada di atas kapal kayu jenis cargo bernama Jeales dengan tujuan Australia berhasil diamankan oleh petugas Koarmabar yang sedang melakukan patroli menggunakan KRI Teuku UMar 385 pada posisi 6 07 138 s-105 41 90 e, sekitar perairan sebelah selatan Pulau Rakata, Minggu (11/10) dinihari pukul 02.00 WIB. Rencananya, kapal kayu jenis cargo bernama Jeales yang ditumpangi para imigran tersebut, akan ditarik dan sandar sandar di pelabuhan Indah Kiat Merak. foto : yus

ke laut. Kadispenal Laksamana TNI Iskandar Sitompul mengatakan, kapal yang mengangkut imigran itu sedang berlayar ke perairan Selat Sunda yang terdeteksi oleh KRI Teuku Umar. Sementara Direktur polair Polda Banten, AKBP Alex Fauzi Rasyad, mengatakan informasi adanya imigran gelap yang masuk indonesia itu telah diketahui sejak 6 oktober 2009 lalu.

LKPI : “Ini Pasti Ada Yang Gak Beres”

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Banten Diganti Trans, Serang - Mundurnya lima lima anggota panitia pengadaan/lelang di lingkungan Sekretariat DPRD Banten, tidak menyurutkan langkah Sekretaris DPRD Banten (Sekwan), H Ubaidillah AS untuk mengontrol penuh kebijakan dan proses pengadaan barang/jasa di lingkungannya itu. Bahkan tanpa membalas surat pengunduran diri bawahannya tersebut, dirinya kemudian mengganti kepanitiaan dengan beberapa orang terdekatnya pada jenjang jabatan eselon IV. Sebelumnya, karena tidak kuat menghadapi konflik kepentingan dan tekanan dari pihak internal dan eksernal, lima anggota panitia pengadaan barang/jasa (lelang) memilih untuk mengundurkan diri sebelum mereka menyelesaikan tugasnya hingga akhir tahun anggaran 2009. Akibat pengunduran diri mereka, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Banten menjadi terhambat. Mereka masing-masing Suredati, Sunandar, Fatoni Mustafa atau Anton, Erik Akbar dan Tb. Khatib. Suredati adalah Ketua Panitia Pengadaan/Lelang (nilai diatas Rp 100 juta) sementara Sunandar adalah Ketua Pengadaan dengan nilai dibawah Rp 100 juta. Begitu juga dengan Anton dan Erik, mereka masing-masing bertindak sebagai Sekretaris. Namun baik lelang maupun non lelang, lima nama tersebut masuk dalam keanggotaan Pengadaan Barang/Jasa. Kepala Sekretariat DPRD Banten, Ubaidilllah AS, melalui Kasubag Kepegawaian dan Tata

Usaha, Iwan membenarkan pergantian panitia lelang tersebut. engganti panitia terdahulu sebagian besar adalah pejabat eselon IV, meski ada juga yang bersatus jabatan sebagai saf sekretariat DPRD Banten. Meski demikian menurut Ubaidillah,pergantian tersebut adalah hal yang biasa dalam rangka penyegaran dan sesuatu yang normatif sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas. “Itu hal yang biasa dan normatif kang. Kalau tidak segera dibentuk pengganti yang baru bagaimana sekretariat DPRD Banten bisa melayani masyarakat dan anggota DPRD,” ujar Iwan. Dia menyebut penunjukan panitia lelang dilakukan pada 10 September 2009 lalu, tidak lama setelah panitia yang lama mengajukan pengunduran diri. Menurutnya, Panitia lelang yang baru tersebut masing-masing; Delly TP, Paundra Bayu Ajie, Atep, M.Irfan dan Abu Hanifah. Sementara itu, Ketua Panitia Lelang yang baru ditunjuk, Delly TP mengaku dapat memahami pengunduran diri panitia terdahulu dan penunjukan dirinya sebagai pejabat pengadaan. “Saya sih menerima saja jika itu merupakan keputusan pimpinan. Dan saya siap menjalankan tugas dan memperanggungjawabkan tugas yang saya terima ini,” katanya. Dia menjelaskan, sejak ditunjuk sebagai panitia yang baru bersama anggota lainnya langsung bergerak untuk menyelesaikan tugas

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H

Sekwan Ir. H. Ubaidillah AS

yang ditinggalkan oleh panitia sebelumnya. Selain itu melaksanakan pekerjaan baru yang diusulkan oleh pelaksana teknis pekerjaan pengadaan barang/jasa (PPTK). “Kami bisa bekerja setelah diminta oleh Pengguna Anggaran (Sekwan) dan PPTK,” katanya. Berbeda dengan Delly, Ketua Panitia Non Aktif, Suredati enggan memberikan komentar terkait dengan pergantian dirinya dan anggoa panitia lelang terdahulu lainnya. “Saya tidak mau banyak komentar mas, karena itu kebijakan Pak Sekwan.Tanya aja panitia yang baru,”katanya. Kemarin (8/9), Ketua Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia (LKPI) Banten, Agus Wahyu Wardhana, menyanyangkan adanya pergantian Panitia Pengadaan/Lelang di Sekretariat DPRD Banten tersebut. Alasannya jika tidak ada apaapa, tidak mungkin panitia lelang, apalagi mereka merupakan bawahan atau staf yang diugaskan khusus oleh atasannya secara tiba-tiba mengundurkan diri tanpa ada alasan yang jelas. “Ini pasti ada yang gak beres. Dan kami sangat mendukung kepada panitia yang mau mengundurkan diri. Kasihan jika mereka harus menjadi korban kebijakan atasan dan pejabat disana yang terkesan mementingkan diri mereka sendiri,” katanya seraya menjelaskan jika selama ini proses pengadaan barang/ jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Banten sangat tidak transparan dan terkesan sembunyi-sembunyi. (Yus)

upaya untuk mengelabui petugas,” tuturnya. Selain itu, dari informasi yang dihimpun, para imigran ini dibawa oleh agen imigran di Indonesia, untuk diseberangkan ke Australia. Bahkan, polisi juga menagkap seorang residifis pelaku pengiriman imigran yang bernama Mohan, warga Tanjung Lesung, Pandeglang, sebagai orang yang menyuplai kebutuhan logistik dan bahan bakar minyak untuk para imigran itu.

Toko kosmetik Dunia Sehat di lantai dasar Mayofild Mall Cilegon, Blok D, No 37. foto : yus

Trans, Cilegon - Toko kosmetik Dunia Sehat di lantai dasar Mayofild Mall Cilegon, Blok D, No 37, Rabu malam (7/10), digerebek petugas Satuan Narkoba Polres Cilegon. Dari toko kosmetik milik Lidianto (30) warga perumahan PCI Blok A Cilegon ini, petugas menyita puluhan botol kosmetik perawatan kulit yang bisa membuat penggunanya terkena kanker kulit. Toko kosmetik yang dijaga tiga karyawan wanita ini, mendadak jadi tontonan warga pengunjung Mayofild Mall Cilegon, ketika petugas Satuan Narkoba Polres Cilegon melakukan penggeledahan. Kaur Narkoba Polres Cilegon, Iptu Andi Firmansyah yang memimpin penggerebekan di toko

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan (Kepala Perw) HP 08179964870 Biro Kota, Kab Tangerang : ----------------Biro Serang Banten : Arson Nazar

Di bagian lain, Kepala Divisi Imigrasi Departemen Hukum dan HAM Kanwil Banten (Depkumham), Harry Purwanto, mengatakan, para imigran ini sementara akan ditampung di gedung penyimpanan barangbukti dan sitaan negara, Serang, karena di Banten belum memiliki rumah ditensi Imigrasi. “Sejak 2008 - 2009 sebanyak 460 orang imigran ditangkap di wilayah Banten,” tuturnya. (yus)

30 Iluminasi Mushaf Al-Qur’an Banten Segera Dipatenkan Trans, Serang - Sebanyak 30 jenis iluminasi (ornament Mushaf Al-qur’an berupa gambar hiasan pada bagian tengah atas halaman Alqur’an), hasil penelitian Tim Majelis Ulama segera dipatenkan. Iluminasi-iluminasi tersebut diadopsi dari artefak dan manuscript yang memiliki keterikatan sejarah dengan Banten. Akan tetapi MUI Banten masih menunggu masukan dari masyarakat Banten hingga dua minggu kedepan, lantaran merasa khawatir masih ada masukan dari masyarakat yang belum terakomodir untuk dijadikan iluminasi kedalam Mushaf Alqur’an Al-Bantani, yang akan segera dicetak dan digandakan untuk masyarakat Banten. Ketua MUI Banten Prof. KH.Abdul Wahab Afif MA dalam keterangannya yang disampaikan di Ruang Pers Room Provinsi Banten kemarin menyatakan, dari penelitian yang dilakukan dari berbagai daerah bahkan dari luar Banten telah ditemukan sebanyak 30 iluminasi. Iluminasi tersebut berupa mahkota kesultanan Banten, ornament-ornamen Masjid Agung yang ada di Banten dan sejumlah manuscript lainnya. “Dari seluruh cetakan Alqur’an di Dunia yang membedakan hanyalah iluminasinya. Hasil penelitian ini telah dilaporkan ke Ibu Gubernur, dan beliau merasa bangga. Bahkan beliau berharap pada tahun 2010 nanti Mushaf AlQur’an Al-Bantani sudah bisa dicetak dan dinikmati oleh masyarakat Banten. Ini saya rasa merupakan kekusaan dan petunjuk, karena iluminasi yang ditemukan berjumlah 30 sesuai dengan jumlah juz pada Al-qur’an yang berjumlah 30 juz,” ujar Wahab Afif, didampingi Ketua Tim Peneliti Tubagus Na-

Toko Kosmetik Digrebek Polisi

Sekwan DPRD Propinsi Banten dan Jajarannya Mengucapkan

Minal Aidin Wal Faidin Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Selanjutnya, Polda Banten bersama angota Mabes Polri, dan Pangkalan TNI angkatan laut Banten melakukan penagkapan. “Setelah mendapat info, kami langsung koordinasi dengan Polair Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan pihak TNI Angkatan Laut,” ujarnya. Kata Alex, kapal yang membawa imigran itu berbendera Indonesia, tanpa ada identitas kapal. Hal itu dilakukan, sebagai

kosmetik Dunia Sehat, menuturkan penggeledahan dilakukan berdasarkan pengaduan warga yang merupakan korban dari kosmetik yang diperoleh dari toko tersebut. “Dalam penggeledahan, kami berhasil mengamankan puluhan botol kosmetik ilegal, antara lain adalah Cream CR Lien Hua Bungan Teratai Day Cream produksi PT Dunia Sehat Sejahtera, Cilegon,” ujar Andi Firmansyah. Lanjut Andi, guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan, puluhan botol obat yang tidak berizin tersebut, diamankan sebagai barang bukti.”Toko tidak disegel, namun pemilik tetap kita proses lebih guna penyelidikan lebih lanjut,”imbuhnya. (Yus)

jib, Sekretaris Umum MUI Syibli Syarjaya, Asda III Banten Apon Suryana, Kepala Biro Kesra Zaenal Mutaqin dan Kepala Biro Humas Banten H.Nandy Mulya. Ketua Tim Peneliti, DR. Tubagus Nazib mengungkapkan, pihaknya bersama peneliti lain mengumpulkan berbagai bentuk iluminasi itu dari sejumlah artefak dan manuscript yang ada di Banten, bahkan hingga keluar Banten. Dalam catatannya, Banten pernah melahirkan Mushaf Al-Qur’an sekitar 230 tahun silam, namun bukti sejarah itu tak berhasil diketahui siapa penulisnya. “Dari sejumlah penelusuran yang berhasil ditemukan hanyalah pemiliknya. Kami juga menemukan Al-Qur’an yang ditulis oleh ulama Banten yang saat ini benda bersejarah itu berada di Krui, Lampung Barat,” katanya. Artefat dan munuscrip yang dijadikan iluminasi itu memenuhi unsure sejarah dan berusian diatas 50 tahun, memiliki unsure hias dan keunikan, serta sejumlah unsure lainnya. “Hasil penelitian kami hanya menemukan sebanyak 30 jenis, namun hingga kini kami masih menunggu jika masih ada yang lainnya, kami akan lakukan penelitiannya,” urainya. Sekretaris MUI Syibli Syarjaya menjelaskan, 30 iluminasi yang akan dipatenkan dan selanjutnya akan dicetak dalam Mushaf Alqur’an Al-Bantani tersebut meliputi, Mahkota Kesultanan Banten, Menara Masjid Pacinan Tinggi, Mustaka Masjid Agung Banten, Mustaka Menara Banten, Mustaka Masjid Kasunyatan, Gafura Masjid Kasunyatan, Ornamen Michrob Masjid Kasunyatan, Mustaka Menara Kasunyatan, Gafura Makam Masjid Kasunyatan, Gafura Masjid Kanari, Mustaka Masjid Kanari, Ornamen Michrob Masjid Kanari, Mustaka Makam Maulana Yusuf, Gafura Bentar Kaibon, Gafura Paduraksa Kaibon, Momolo Masjid Kaujon, Ornamen Michrob Masjid Kaujon, Mustaka Masjid Tanara, Cungkup Mimbar Masjid Tanara, Mustaka Mimbar Masjid Tanara, Momolo Masjid Singarajan, Ornamen Microb Masjid Singarajan, Momolo Masjid Caringin, Ornamen Pintu Masji Caringin, tiga jenis Ornamen Sokoguru Masjid Carita, ornament Michrob Masjid Carita, Arsitektur Bangunan Srimanganti dan iluminasi maunscrip Banten. “Kita masih menunggu masukan dari masyarakat. Bahkan kami tidak akan terburu-buru untuk mencetak, bila masih ada masukan dari masyarakat. Sesuai permintaan Pak Asda III, kami memberikan waktu dua minggu kedepan,” ujar Sibli. (Yus)

HALAMAN 14


Terkait Tender Pengadaan Parsel

Tudingan AMAK Dinilai Tidak Mendasar Trans, Blitar: Tudingan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Blitar, dengan melaporkan panitia lelang tentang terjadi adanya dugaan penyimpangan dalam proses lelang tender pengadaan paket bingkisan lebaran atau parsel senilai Rp. 2,54 miliar ke Kejaksaan Negeri Blitar beberapa waktu lalu, dinilai tidak mendasar dan terkesan sangat mengadaada. Dalam laporannya yang disampaikan oleh Wasis Kuntoatmojo selaku Marhaendra Puji Raharjo S Pd Koordinator Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) menilai bahwa proses pelaksanaan lelang Parsel Bingkisan Lebaran tahun 2009 yang dilaksanakan melalui Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar terjadi penyimpangan dalam menentukan pemenangnya paket pengadaan tersebut. Penyimpangan yang dimaksud oleh Koordinator AMAK bahwa pengajuan penawaran yang paling rendah oleh CV Amra Inovasi Konsulindo yakni sebesar Rp. 2.255.357.000. tidak bisa memenangkan lelang, sedangkan penawaran yang lebih tinggi, yakni sebesar Rp. 2.523.675.000,- oleh CV Restu Laksa Utama yang beralamat Jl. Ketintang Baru IX No.29 Surabaya menjadi pemenang lelang. Akibat dari penyimpangan tersebut, masih dari laporan Koordinator AMAK, diduga terjadi kerugian negara bernilai ratusan juta rupiah dan saat ini perkaranya tengah dalam penanganan pihak Kejaksaan Negeri Blitar. Terkait dengan adanya laporan tersebut Marhaendra Puji Raharjo S Pd selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar membantah keras atas tudingan adanya penyimpangan dalam proses lelang tender. Menurutnya, pelaksanaan proses lelang tender pengadaan parsel lebaran tahun 2009 sudah sesuai dengan prosedur. “Kami sudah melaksanakannya sesuai dengan Keppres No.80 tahun 2003, kalau dianggap ada penyimpangan itu tidak benar dan terkesan mengada –ada,” kata Marhaendra pada saat dikonfirmasi oleh wartawan Trans di ruang kerjanya, belum lama ini. Marhaendra mengatakan, dalam proses lelang barang dan jasa dari Pemerintah belum tentu penawar barang paling rendah akan memenangkan tender, sebab sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah dituangkan dalam Keppres No. 80 tahun 2003, dalam pelaksaan lelang ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masing-masing peserta lelang. “Tahapan-tahapan itu harus dilalui sejak awal hingga penentuan pemenang sangat selektif, secara garis besarnya dijelaskan oleh Mahaendra ada tiga kriteria kelulusan, yakni lulus secara administrasi, lulus secara tehnik, dan lulus dalam penawaran harga. Memang CV Amra Inovasi Konsulindo mengajukan penawaran paling rendah, dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.255.357.000, namun secara administrasi CV Amra Inovasi Konsulindo kurang memenuhi syarat, contohnya surat penawaran tidak bermaterai, surat dukungan dari distributor/pabrik hanya mempunyai satu surat dukungan. Padahal, dalam tender tersebut ada sebelas item/jenis makanan yang ditenderkan. Itu pun dari UD Samudra Jaya Blitar, surat keterangan domilisi tidak menyebutkan alamat kedudukan CV, kemampuan dasar = 5 PNT (Nilai Pekerjaan Tertinggi) selama 7 tahun, untuk perusahaan yang berdiri lebih dari 3 tahun sedangkan CV. Amra Inovasi Konsulindo yang sesuai dengan Akta pendiriannya tanggal 30 Oktober 1999 alias sudah 10 tahun berdiri belum pernah menangani pengadaan pekerjaan yang sesuai dengan paket yang dilelangkan, dan tidak ada jadwal pelaksanaan pekerjaan maupun jadwal penyerahan barang. Selain itu, CV.Amra Inovasi Konsulindo hanya menawarkan contoh Astor satu rasa, yaitu rasa cokelat padahal yang diminta sesuai dengan spek adalah Astor multi rasa. “Kalau CV.Amra Inovasi Konsulindo ditetapkan sebagai pemenangnya ini kan malah menyalahi aturan dan panitia lelang bisa digugat oleh peserta yang lain yang secara administrasinya memenuhi persyaratan “ ungkap Mahaendra kepada Trans. Dia juga menjelaskan, yang dilakukan oleh panitai lelang sudah benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Keppres 80 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Justru yang waktu itu memenuhi persyaratan atau lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga ada tiga CV yaitu CV.Mekar Sari,CV.Megaditama dan CV.Restu Laksa Utama. Sedangkan yang ditetapkan menjadi pemenang oleh panitia lelang adalah CV. Restu Laksa Utama. “Karena nilai penawarannya lebih rendah dari kedua CV tersebut,” imbuh Mahaendra kepada Trans. (Fauzy)

TRANS JATIM

rai oleh suaminya, Sumar dengan alasan ketidak cocokan, sering terjadi pertertengkaran diantara mereka dan ketidak mampuan Susyana dalam mengelola keuangan dan belanja. Padahal menurut pengakuan Susyana, selama ini justru dirinya justru tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada keluarganya. Dengan alasan mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, Sumar pamitan untuk merantau ke Kalimantan, namun sekembalinya dari Kalimantan, Sumar justru tidak pulang kerumah, tapi pulang ke pelukan wanita lain (WIL). Susyana menyayangkan sikap Kepala Desa Seputih yang telah membuat surat keterangan palsu yang menyatakan dirinya telah meninggal dunia. Padahal jelas-jelas si Kepala Desa mengetahui dirinya masih hidup. Cara itulah yang ditempuh oleh Sumar demi memuluskan pernikahan dengan WIL-nya yang berada di desa Sidomukti Kecamatan Mayang. Susyana merasa pernikahan yang dilakukan oleh Sumar dengan WIL-nya dianggapnya tidak sah. “Karena pernikahan itu tidak sah, saya minta agar surat nikah yang sudah dikeluarkan oleh KUA Mayang ditarik,” imbuh Susyana. Susyana membenarkan jika dalam surat keterangan pindah nikah yang


Proyek Kinak Ayam Petelur Terancam Mangkrak Ayam Demplot Banyak Yang Mati Trans, Blitar - Program kawasan industri peternakan ayam petelur tahun 2008 yang berlokasi di Desa Kebonsari, Kecamatan Kademangan, Blitar terancam mangkrak. Proyek ini juga terkesan hanya menghambur-hamburkan uang Negara. Dalam proyek yang diprakarsai oleh Dinas Peternakan Kab Blitar bekerjasama dengan Perhutani KPH dan masyarakat Desa Hutan (LMDH), hingga kini belum ada peternak yang antusias untuk berternak ayam petelur di kawasan kinak tersebut. Walau pun untuk masyarakat peternak diberi kemudahan, tidak usah repot-repot untuk mengurus ijin seperti HO dan lain sebagainya. Untuk tahap pertama Pemkab dan Perhutani menyiapkan lahan seluas 25 hektar dibawah tegakan kayu jati milik Perhutani itupun sudah dipagari keliling oleh Dinas Peternakan. Seluruh fasilitas sudah disediakan seperti sarana air bersih dan beberapa menara tandon air, juga pembuatan kandang dan pengadaan 10.000 ayam petelur. Selain itu, pengadaan untuk pakan ayam mulai dari belum bertelur hingga bertelur untuk demplotnya. Karena itu, Pemkab Blitar telah menghabiskan dana miliaran rupiah, belum lagi untuk biaya pengkajiannya yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Blitar yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Trans di lapangan

menyebutkan bahwa proyek kinak di bawah tegakan kayu yang ada di Desa Kebonsari ini merupakan proyek yang sangat bersifat spekulasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kab Blitar, tanpa mempertimbangkan untung ruginya dan manfaat dari proyek kawasan industri peternakan. Bahkan, sebagian peternak di Kecamatan Kademangan mengatakan bahwa kalau pada waktu malam hari pohon jati tersebut akan memerlukan zat CO2, sehingga ayam petelur yang ada di kawasan kinak akan kekurangan zat CO2. Hal ini akan berdampak pada kesehatan ayam dan otomatis akan mempengaruhi hasil telur yang dihasilkan kurang maksimal. Akibatnya, peternak akan rugi besar. Hal tersebut bisa dilihat dari ayam petelur untuk (percontohan) demplotnya hampir sebagian dari 10.000 ayam sudah banyak yang mati dan yang masih hidup hasil telurnya tidak maksimal. Jadi, keengganan masyarakat tidak mau berternak ayam petelur di kawasan tersebut memang cukup beralasan sekali, karena Dinas Peternakan dalam hal ini Pemkab hanya menyediakan lahanya saja. Sementara peternak menyediakan kandang, ayam, pakan dan tenaga kerjanya dan masih banyak lagi faktor yang kurang diminati oleh peternak. “Ya, memang untuk kontribusinya pemkab hanya meminta 10% dari keuntungan

Ayam petelur di Desa Kebonsari, Kecamatan Kademangan, Blitar. foto : fauzy

bersih yang diperoleh peternak, tetapi kalau ada ruginya siapa yang menanggung mas,” ungkap Pak Paidi kepada Trans. Pernyatan Paidi juga dikuatkan oleh beberapa orang perangkat desa yang enggan disebut namanya. Kepala Dinas Peternakan Kab Blitar Ir Mashudi ketika dikonfirmasi oleh Trans juga membenarkan bahwa ayam untuk demplot itu ada yang mati, jumlahnya berkisar 3000 ekor. Dari yang masih hidup

DPRD Diminta Perhatikan Peningkatan Taraf Hidup Trans, Blitar: Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar untuk masa bakti 2009 – 2014 telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar. Persoalannya, mampukah mereka mengemban harapan masyarakat? Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang dilantik itu adalah Guntur Wahono SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPRD, Ir Edy Masna Nuro-

chman MM dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua, Abdul Munib SIP dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil ketua dan Dra EC Suswati MM MH dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua. Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dihadiri antara lain Bupati Blitar H Herry Noegroho dan seluruh jajaran muspida dan Muspida se-

Pelantikan Anggota DPRD Kab. Blitar. foto ist

Kab. Blitar, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama serta sejumlah simpatisan dari partaipartai. Meskipun acara pelantikan berlangsung khikmad, beberapa tokoh masyarakat yang ditemui Trans di sela-sela acara tersebut mengatakan sangat berharap kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan kepada seluruh anggota dewan yang baru dilantik supaya lebih memperhatikan masyarakat Kabupaten Blitar, terutama mengenai peningkatan taraf hidup masyarakat di Blitar Selatan. Sebab, taraf hidup masyarakat Blitar Selatan masih rendah dibandingkan dengan masyarakat wilayah lain yang ada di Kabupaten Blitar. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menyangkut sarana prasarana, seperti jalan-jalan desa yang rusak. “Ini perlu diprioritaskan sehingga dapat memperlancar arus perekonomiaan dari desa ke ibukota kecamatan,” ungkap tokoh masyarakat dari Blitar Selatan yang tidak mau disebut namanya. (Fauzy)

Kades Seputih Palsukan Surat Kematian Trans, Jember - Berbekal surat pindah nikah yang menyatakan dirinya berstatus duda mati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seputih, Sumar berhasil menikahi WIL-nya itu. Anehnya lagi, Sumar kemudian menggugat cerai Susyana ke Pengadilan Agama (PA) Jember yang telah dianggapnya meninggal dunia. Nasib malang tampaknya mengglayuti nasib Susyana (43) warga Dusun Krajan Desa Seputih Kecamatan Mayang. Pasalnya, setelah ditinggal oleh suaminya, Sumar selama 9 bulan, Susyana harus rela Suaminya menikah dengan wanita idaman lain (WIL). Namun yang bikin gregetan Susyana bukanlah WIL suaminya, namun untuk memuluskan pernikahannya dengan WIL-nya, Sumar telah membuat surat keterangan palsu yang meyatakan istrinya telah meninggal dunia. Anehnya lagi, kepala desa Seputih yang notabene tetangga Susyana justru turut serta melakukan pemalsuan keterangan kematia Susyana. “Dalam surat keterangan pindah nikah yang ditandatangani oleh kepala desa Seputih tertulis keterangan jika status Sumar adalah duda mati,” ujar saat ditemui di Kantor Pengadilan Agama (PA) Jember. Awalnya, Susyana digugat ce-

NO. 188. ! TH X

ditandatangani oleh kepala desa Seputih tertulis keterangan jika status Sumar adalah duda mati Demi rupiah, tampaknya orang nomor satu di Desa Seputih yang seharusnya melayani dan melindungi warganya berani untuk “mematikan” Susyana. Dimatikan dalam hal ini bukan dalam arti yang sebenarnya, namun Kepala Desa Seputih Kecamatan Mayang, mengeluarkan surat kematian salah seorang warganya bernama Susyana. Saat dikonfirmasi wartawan, Suramin, Kepala desa Seputih mengakui jika dirinya telah membuatkan surat keterangan pindah nikah tersebut kepada Sumar. Anehnya dia merasa tidak tahu jika salah satu warganya bernama Susyana masih hidup. “Saya tidak tahu kalau Susyana masih hidup,” ujarnya. Adanya pemalsuan surat tersebut dibenarkan oleh Kepala KUA

Mayang. Dirinya mengaku telah mengetahui hal itu dan minta supaya permasalahan itu diselesaikan antara Sumar, Susyana dan Kepala Desa Seputih. Sedangkan permintaan Susyana untuk mencabut surat nikah Sumar dengan WIL-nya, dirinya mengaku tidak mempunyai kewenangan itu, namun kewenangan PA Jember. “Saya sudah tegur modinnya, tapi sebenarnya kesalahan bukan pada kita, tapi pada Kepala desa yang dengan beraninya mengeluarkan surat keterangan pindah nikah tanpa mengecek kebenarannya,” ujarnya. Dirinya juga merasa aneh jika Kepala Desa Seputih mengaku tidak tahu menahu jika ada warganya yang meninggal dunia. Menurutnya, jangankan di desa, dikota saja bila ada salah seorang warganya yang meninggal perangkat pe-

merintahan setempat mengetahuinya. “Ini kok aneh, Kepala Desa yang warganya justru menjadi tetangganya malah dia tidak tahu kalau masih hidup,” imbuhnya dengan nada heran. Hal senada diungkapkan oleh Modin Dusun Krajan Desa Seputih Kecamatan Mayang yang menikahkan Sumar dengan WIL-nya. Dirinya mengaku hanya meneruskan surat-surat sebagai syarat kelengkapan pernikahan, kalaupun ada kesalahan bukan berada di pihaknya. “Saya hanya ikuti prosedur, kalau surat-suratnya lengkap ya saya nikahkan,” ujarnya. namun dirinya juga mengaku jika telah menyetorkan uang sebesar Rp. 700 ribu sesuai dengan permintaan Kepala Desa Seputih dengan alasan untuk membantu agar masalah ini tidak menyebar luas. (Frans)

ada sebagian ayam yang tidak produktis alias tidak bertelur. Diakui oleh Mashudi untuk pengadaan demplot ayam petelur dilaksanakan melalui tender. Jadi, pihak Dinas Peternakan tidak bisa memilih bibit ayam petelur yang baik, karena yang diajukan cuma spesifikasi ayam, misalnya berat dan usianya saja. Tetapi Mashudi berjanji akan menyuruh anak buahnya yang menangani demplot ayam petelur,

Berdalih Pelatihan Komputer, SMK Kartini Jember Tipu Siswa Trans, Jember - Saat ini Pemerintah Indonesia memang sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Keberadaan SMK pun menjamur, baik itu swasta ataupun negeri. Namun, alangkah baiknya para orang tua hati-hati memilihkan sekolah bagi anak-anaknya, untuk menyekolahkan anaknya di SMK, apalagi yang statusnya swasta. Seperti yang dialami oleh sekitar 30 wali murid yang menyekolahkan anaknya ke SMK Kartini Jember yang berada di bilangan Jalan Letjen Suprapto Jember. Saat anakanak mereka disekolahkan di SMK Kartini, mereka ditarik biaya Rp. 450 ribu saat masih duduk di kelas dua. Padahal saat itu jumlah siswa yang ditarik uang sebesar itu mencapai 150 siswa. Penarikan uang tersebut dilakukan dengan dalih untuk pelatihan Komputer. Namun berdasarkan pengakuan para siswa tersebut, sampai mereka lulus pada tahun 2009 lalu, tidak sekalipun mendapatkan pelatihan. “Menyentuh apa yang dikatakan sebagai komputerpun tidak pernah,” ujar Saiman, koordinator wali murid berdasarkan pengakuan anaknya. Hal itu juga ditunjang saat pembagian Ijasah, tidak ada satu lembarpun keterangan yang menyatakan siswa lulusan SMK Kartini telah diberi bekal pelatihan Komputer. “Padahal bagi para siswa tersebut, pelatihan komputer itu sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan,” imbuhnya. Dirinya sempat mengirimkan surat kepada pihak sekolah mempertanyakan hal itu, bahkan melampiri dengan tanda tangan pengakuan siswa yang juga merasa ditipu oleh sekolah mereka. Setelah mengirimkan surat tersebut, dirinya sempat didatangi oleh perwakilan sekolah bernama Endang dan Suyatno. “Mereka minta agar permasalahan tersebut jangan sampai melebar ke media massa dan LSM, dan pihak sekolah siap untuk mengembalikan uang

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Surabaya : ------------------------------------------------------Biro Jember : Frans Bahy (Ka Biro) HP 081234636664 Biro Blitar : Fauzy Efendy, ( Ka Biro) HP 081334980169 Biro Malang Raya : Gunawan ( Ka Biro) Hp 08125296443 Biro Solo : Kun Prastowo HP 085229202020 Palur Sragens, Solo Biro Magelang : Arief Simon A (Ka Biro) HP 081380698135, Jl Raya Magelang Kopeng, Desa Tepus Wetan, Surodadi, Candi Mulyo Magelang.

untuk segera mendata ayam petelur yang tidak produktif, supaya diafkir atau diganti. Sebab, kalau dibiarkan, makin hari makin rugi, terutama dari faktor makanan dan setiap hari harus didata perkembangannya. Mashudi menambahkan memang dalam perencanaan awal program kinak tersebut dia waktu masih itu menjadi kepala bidang, sehingga pria yang bertubuh kecil ini tidak bisa berbuat banyak. (Fauzy)

SMK Kartini. foto : fb

tersebut kepada para siswa,” imbuhnya. Setelah ditunggu hampir sekian lama, justru dirinya belum mendapatkan penyelesaian ataupun penjelasan apapun dari pihak SMK Kartini Jember. Bahkan saat menghubungi via telepon, hanya mendapatkan jawaban jika wartawan dan LSM telah “ditutup” dan persoalan ini tidak bakal melebar kemana-mana. Dirinya juga mendapatkan pengakuan dari siswa SMK Kartini, pihak sekolah mengumumkan agar bila ada permasalahan diekolah tersebut untuk tidak berhubungan dengan LSM maupun Wartawan. Sementara itu Kepala Sekolah SMK Kartini, Badriah kepada wartawan, membenarkan adanya penarikan uang untuk pelatihan Komputer, namun jumlahnya tidak sebesar itu. “Sebentar saya cek dulu, besaran penarikan uang tersebut, karena saya lupa,” dalihnya. Dirinya juga mengelak jika SMK yang dipimpinnya tidak melakukan pelatihan Komputer. Menurutnya pelatihan telah dilakukan, kalaupun tidak ada sertifikat yang dikeluarkan, disebabkan sekolah tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan sertifikat pelatihan komputer. “Yang berhak mengeluarkan adalah lembaga kursus, kita tidak berhak,” kilahnya lagi. Apa yang diungkapkan oleh kepala SMK Kartini itu tentunya bertentangan dengan pengakuan dari para siswa. Lebih lanjut Saiman selaku koordinator wali murid mengaku hanya menuntut pengembalian uang itu kepada siswa. “Pihak perwakilan SMK sempat menawarkan untuk dilakukan pelatihan kepada siswa-siswa tersebut, namun dirinya menolak karena tidak mungkin para siswa itu mau, apalagi mereka telah lulus sekolah,” tegasnya. Bilah permasalahn ini tidak segera dielesaikan, Saiman akan mengadu hingga ke Dinas Pendidikan Jember, bahkan bila perlu akan mengadukan hal ini ke Departemen Pendidikan Jawa Timur maupun Jakarta karena merasa ditipu oleh pihak SMK Kartini Jember. “Bahkan bila tetap tidak ada respon, kami telah menyiapkan untuk melaporkan hal ini ke Polisi karena ada unsur penipuan dari pihak SMK ke pada siswanya,” pungkas Saiman. (FB)

HALAMAN 15


Dua Kepala Dinas Tersangka Trans, Pangkalpinang: Meskipun sudah berstatus tersangka, Kepala Dinas Kesehatan, Yusuf Badaruddin dan Kepala BKD Bangka Selatan (Basel), Usman Ag masih tetap difungsikan. Yusuf menjadi tersangka kasus pengadaan alat kesehatan, sedangkan Usman Ag tersangka kasus pembebasan lahan lingkungan perkantoran bupati Bangka selatan. Namun, keduanya tetap melaksanakan tugas sesuai fungsi dan jabatannya masing – masing. Tokoh pemuda Basel, Dede Adam menilai dengan status tersangka namun tetap menjalankan tugas, akan sangat mengganggu kinerja apalagi harus mengikuti prosedur hukum. “Kalau dengar Kepala Dinas tersangka masih melakukan tugas, secara pribadi ada dampak lain. Makanya kami harapkan hal ini dipertimbangkan,” katanya seraya berharap agar kasus tersebut dituntaskan dengan benar. Jangan sampai Bangka Selatan menjadi ATM oknum – oknum tertentu. “Kalau memang terbukti bersalah, sebaiknya dihindari segala proses negosiasi hukum yang mebutuhkan banyak biaya,” tegas Dede Adam.

Dede Adam juga berharap pimpinan daerah bertindak tegas dan mengambil kebijakan yang professional terkait bawahan yang bermasalah, baik dalam hal disiplin, administrasi, maupun persoalan hukum. Kabag Humas – Protokol Basel, Rom Rodana, membenarkan bahwa kedua kepala dinas masih difungsikan dan menjalankan tugasnya sesuai jabatannya. Meski demikian Rom menambahakan bahwa keduanya tetap mengikuti proses hukum yang berjalan. “Jika sudah ada keputusan hukum yang pasti, jelas ada tindakan dari unsur pimpinan. Akan tetapi hal ini menjadi masukan untuk dipertimbangkan dan disampaikan ke unsur pimpinan. Kita tetap menggunakan prinsip asa praduga tak bersalah dengan mengikuti prosedur hukum yang berjalan,” jelas Rom Rodana. Terpisah, Kepala KBD Basel, Usman Ag, ketika dikonfirmasi setelah ditetapkan sebagai tersangka, menyatakan ia akan mengikuti semua prosedur dan tahapan hukum yang sedang dijalankan. (Rita)

Mengkonsumsi Makanan Bergizi Trans, Manggar: Penyebab penyakit katarak diantaranya penyakit turunan atau bawaan genetik, disamping itu pula dikarenakan terlalu lama terkena sinar yang langsung ke mata tanpa dilapisi pelindung. Selain itu katarak diduga kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi maupun bervitamin. “Secara umum masih sulit untuk mengetahui secara pasti penyebab dari katarak ini. Namun secara garis besar disebabkan turunan atau genetik, terkena sinar secara langsung dalam waktu yang lama serta diduga kurangnya mengkonsumsi makanan bervitamin,” ungkap Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim yang juga dokter spesialis gizi dr Basuri MGz. Ia menuturkan, penderita katarak di Belitung cukup banyak yang berasal dari berbagai kalangan

usia. Anak-anak juga dapat mengidap penyakit yang dapat menyebabkan kebutaan ini. Pengobatan katarak diantaranya dapat dilakukan melalui operasi. Katarak terjadi dikarenakan protein yang ada pada lensa mata mengalami kerusakan. Hal ini dapat menyebabkan kebutaan bila tidak segera ditangani melalui operasi, yakni membersihkan protein yang rusak lalu menggantikan lensa mata dengan lensa buatan. Upaya pencegahan terhadap penyakit katarak dapat dilakukan dengan cara menggunakan pelindung, bila mata terkena sinar langsung dalam waktu yang cukup lama, mengkonsumsi makanan sayuran berwarna hijau serta buah-buahan. (Rita)

Pengiriman 21 Ekor Penyu Digagalkan

TRANS BABEL

Trans, Pangkalpinang - Tanjung Berikat, Kabupaten Bangka Tengah Dan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung diupayakan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).

D

Tanjung Berikat yang masuk Kecamatan Lubuk Besar akan dibangun pelabuhan. foto: doc.

Pilkades Beltim Mencoblos Trans, Manggar - Pemilihan kepala desa (Pilkades) disembilan desa pemekaran se-kabupaten Beltim pada pertengahan Oktober 2009 mendatang dilaksanakan dengan cara mencoblos kertas suara. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 tahun 2007 tentang tata cara pemilihan, pelaksanaan dan pelantikan kepala desa. Perbup ini menyatakan pemberian suara pilkades dilakukan dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar yang mewakili calon yang tertera dalam surat suara atau masih dalam satu bingkai surat suara atau masih pada satu garis yang memuat nomor urut tanda gambar dan nomor calon. “Sesuai perbup pemberian suara dilakukan dengan mencoblos. Sesuai pasal 31 ayat (3) jadi surat suara Pilkades tetap dicoblos dan bila dilakukan pemberian suara dengan diconteng seperti pemilu legislatif, maka suara akan tidak sah,” kata Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Beltim Taufik Basri kepada Trans. Menurut Taufik, perbup ini masih tetap berlaku dan belum ada perubahan berkaitan dengan tata cara pemberian suara pada pemilihan kepala desa di Beltim.

“Walau dalam Pemilu Legislatif dan Presiden 2009 lalu pemilih memberikan suara dengan cara mencontreng, tapi pilkades tetap coblos,” katanya. Menurutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera mengadakan pertemuan dengan sembilan panitia pilkades yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa yakni Desa Burung Mandi, Mekar Jaya Bentayan, Aik Madu, Jangkar Asam, Lenggang, Limbongan, Dukong dan Balok untuk menginformasikan kaitan tata cara pemberian suara ini. Pemkab juga akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh panitia pilkades berkaitan dengan hal tata cara pemberian suara yang tetap mengacu pada Perbup Nomor 1 tahun 2007 pasal 31 ayat (3). Hal ini untuk mencegah adanya beadanya beberapa panitia pilkades yang seakan-akan tidak mengindahkan ketentuan perbup yang hingga saat ini masih tetap berlaku. “Panitia ini macam acuh tak acuh dengan perbup ini, padahal ini pedoman bagi mereka dalam melaksanakan pilkades. Contohlah seperti cara pemberian suara tadi tetap mencoblos walau pemilu mencontreng,” ujar Taufik.

Saat ini menurutnya, tak memungkinkan lagi pihaknya melakukan perubahan terhadap perbup berkaitan dengan tata cara pemberian suara tersebut. Hal ini karena beberapa desa pada pekan-pekan awal Oktober sudah ada yang melaksanakan pemilihan kepala desanya, sehingga kita masih berlakukan dahulu Perbup ini. Pantauan Trans, di seputaran Pasar Gantung yang termasuk wilayah Desa Lenggang, dilaksanakan pilkades pada tanggal 11 Oktober mendatang. Di tempat itu terpasang materi sosialisasi yakni daftar lima orang calon kepala desa dan cara pemberian suara dengan mencontreng di surat suara. Ketua Panitia Pilkades Lenggang Marsani kepada harian ini mengatakan, tata cara pemberian suara mencontreng mengacu pada kesepakatan lima orang calon kepala desa dan juga mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) Lenggang. Marsani yang didampingi Plt Kades Lenggang Surianto mengatakan, pertimbangan lainnya agar tidak membingungkan pemilih yang menilai peraturan berikan suara selalu mengalami perubahan. (Rita)

Dinkes Gelar Operasi Katarak Gratis

lidikan, penyu-penyu itu disita dan diamankan ke Polres Belitung. “Pemilik akan kita kenakan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1990 mengacu pada pasal 21 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara lima tahun dan denda 100 juta. Selain itu, pemilik juga akan dikenakan ancaman penjara tiga tahun dan denda Rp. 150 juta sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan,” jelas Rudy kepada wartawan. Rudy memastikan pihaknya telah mengantongi nama pemilik penyu dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas temuan ini. Sementara, Penanggung jawab pelabuhan dari Badan Karantina Tanjungpandan, Ferensia mengatakan penyupenyu yang disita adalah jenis penyu yang dilindungi. “Hukuman bagi pemilik penyu ini sangat berat karena melanggar undang-undang tentang perlindungan hewanhewan langka yang dilindungi,” kata Ferensina. (Rita)


Tanjung Berikat dan Tanjung Batu Diupayakan Masuk Kek

Peringatan Harganas 2009

Trans, Tanjungpandan: Satuan Intelkam Polres Belitung menggagalkan pengiriman 21 ekor penyu jenis langka asal Belitung ke luar daerah. Penyu-penyu itu disita di Bandara HAS Hanandjoedin, Buluh Tumbang, Tanjungpandan saat hendak dikirim ke Jakarta, belum lama ini. Penyu-penyu itu dibungkus dalam dua kardus yang dilapisi karung. Rencananya penyu-penyu tersebut akan diberangkatkan ke Jakarta. Namun, gagal setelah petugas mencurigai bungkusan tersebut dan kemudian membawa bungkusan berisi penyu tersebut ke Mapolres Belitung untuk diperiksa. Kapolres Belitung, AKBP Rudy Tranggono mengatakan penyitaan 21 ekor penyu tersebut berawal dari adanya kecurigaan petugas intel Polres Belitung terhadap dua kardus buah yang ada dalam kargo barang di Bandara Hanandjoedin yang hendak diberangkatkan ke Jakarta. Petugas kemudian menghubungi Badan Karantina untuk mengetahui jenis dan izin pengiriman hewan tersebut keluar Pulau Belitung. Petugas Badan Karantina Tanjungpandan yang datang ke Bandara memastikan penyu-penyu tersebut adalah hewan langka yang dilindungi. Untuk keperluan penye-

NO. 188. ! TH X

Trans, Manggar - Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar bakti sosial operasi katarak gratis. Operasi ini diperuntukkan bagi para penderita katarak se Belitung yang akan berlangsung di RSUD Kabupaten Beltim, dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional (harganas) 2009. Pelaksanaan kegiatan bakti sosial operasi katarak serta pengobatan penyakit mata lainnya ini, melalui kerja sama PemkabBeltim dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim, dengan Yayasan Setia Budi Jakarta, Rumah Sakit Mata (RSM) Cicendo Bandung serta didukung kalangan donatur selama tiga hari, dimulai Senin (5/10) hingga Rabu (7/10). Masyarakat Kabupaten Belitung yang hendak mendapat pelayanan pengobatan operasi Katarak maupun penyakit mata lainnya, dapat mendaftarkan diri di Puskesmas dilingkungan tempat tinggalnya atau RSUD Kabupaten Beltim. Sedangkan bagi warga dari Kabupaten Belitung, mendaftarkan diri di Dinas Kesehatan setempat atau datang langsung ke RSUD Kabupaten Beltim. “Bakti Sosial operasi katarak dan penyakit mata lainnya ini untuk seluruh Belitung dalam rangka peringatan Harganas. Kita sudah koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung agar dapat menginformasikan kepada masyarakat, sehingga ada yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan pengobatan mata ini, baik operasi katarak maupun penyakit mata lainnya, “ ungkap Kepala Plt

Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim dr Basuri MGz kepada Trans. Ia mengatakan, ada sekitar lebih dari 280 peserta yang mendaftar, sedangkan yang ditargetkan jumlah pasien yang dioperasi sebanyak 200 orang. Namun, diharapkan jumlah pasien yang mendaftar dapat melebihi dari target, mengingat pasien yang telah didaftar belum tentu dapat langsung dioperasi karena harus didukung dengan kondisi kesehatannya. Tujuan dari kegiatan baksos tersebut, untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, agar mereka dapat hidup dengan lebih baik lagi dan bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari. Apalagi katarak dapat menyebabkan kebutaan dan penderita katarak di Belitung cukup banyak. “Pengobatan mata maupun

operasi katarak ini gratis tidak dipungut biaya, semuanya ditanggung mereka termasuk obat-obatan, operasi, serta lensa buatan. Nantinya pasien yang menjalani operasi katarak dipasang lensa buatan, untuk menggantikan lensa matanya yang rusak akibat katarak,” ujar Basuri. Ia menuturkan, tim dokter mata dari RSM Cicendo yang akan melakukan pengobatan mata dan operasi katarak tersebut merupakan dokter yang sudah berpengalaman. Kegiatan baksos seperti ini sebelumnya sempat berlangsung di Bangka maupun di beberapa pelosok Tanah Air lainnya. Tujuannya untuk membantu warga masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari. (Rita)

alam waktu dekat ini Tan jung Berikat yang masuk Kecamatan Lubuk Besar akan dibangun pelabuhan dengan luas lahan sekitar 10.000 hektare (ha) yang saat ini masuk tahap pembebasan. “Mudah – mudahan dalam Undang – undang KEK yang akan disahkan nanti, dua daerah di Babel itu bisa dimasukan. Pilihan kita pelabuhan Tanjung Berikat dan pelabuhan Tanjung Batu,” ungkap gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Eko Maulana Ali dalam acara pisah sambutan anggota DPRD Babel di rumdin Gubernur baru – baru ini. Gubernur menyadari, agar sukses masuk KEK banyak hal yang harus dipersiapakan dan dilakukan, salah satunya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. “Kita juga berharap peran serta dari anggota dewan untuk membantu pemerintahan daerah menigkatkan pembangunan di bumi serumpun sebalai ini. Bila tercapai bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, menigkatkan income per kapita serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” jelasnya. Sebelumnya, Wakil Bupati Bangka Tengah H Erzaldi Rosman Djohan juga menyebutkan pihaknya akan mengembangkan Tanjung Berikat. Erzaldi menjelaskan, Tanjung Berikat mempunyai banyakkeunggulan dibandingkan pelabuhan lainnya di pulau Bangka. Selain jaraknya dekat, perairan pelabuhan yang akan diarahkan sebagai tempat singgah kapal – kapal pengangkut sembako ini juga, cukup dalam sehingga kapal – kapal tidak perlu harus menunggu untuk masuk pelabuhan.

“Tentunya dari segi biaya akan sangat menguntungkan, tinggal memikirkan angkutan darat yang saya pikir bukan masalah. Perusahaan ekpedisi tentunya akan tertarik,” kata Erzaldi dalam wawancara dengan harian ini. Ke depan, lanjutnya, pelabuhan Tanjung Berikat juga sangat cocok sebagai tempat singgah kapal cepat dari Belitung. “Posisi Tanjung Berikat sangat mendukung dan layak dikembangkan, bagi masyarakat setempat pun tentunya akan banyak keuntungannya, salah satunya dari sisi lapangan pekerjaan dan bagi daerah sebagai tambahan pendapatan untuk pembangunan lainnya,” ujar H Erzaldi. Babel Archi Sementara gubernur menambahkan tahun 2010 merupakan tahun kunjungan bagi Babel. Visit Babel Archi 2010 merupakan awal kunjungan bagi sektor pariwisata starting point program tersebut. “Setelah itu kita mulai melirik untuk membangkitkan sektor kelautan dan perikanan, untuk pelabuhan mulai dibenahi dan ditingkatkan kualitas untuk mendukungnya,” kata Eko. Mengenai infrastrukur, beberapa infrastruktur besar sudah mulai dibangun, diantaranya jembatan Batu Rusa II dan III, Jalan Lingkar Timur Dan Rumah Sakit Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. “Kedepan saya berharap kerja sama dari anggota kerja dewan baru untuk melanjutkan pembangunan di negeri kita tercinta ini, sehingga program yang ada terealisasi seprti yang kita harapkan,” jelasnya. (Rita)

Kasus Pengadaan Alkes Dinkes Basel Tersangka Bakal Bertambah Lima Trans, Pangkalpinang: Masih ingat kasus pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Toboali yang diduga dimark up? Dalam kasus ini, kerugian negara diperkirakan akan mencapai Rp 1,150 miliar. Wadir Reskrim AKBP Andi Indra Jaya seizin Kapolda melalui Kasat III AKBP Masrur, menyebutkan, penyidik Satuan III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reskrim Polda Bangka Selatan (Basel) terus melakukan penyelidikan kasus pengadaan Alkes menggunakan APBD Bangka Selatan tahun 2007 itu. Sebelumnya, penyelidik telah menetapkan empat tersangka, pengguna anggaran yang juga Kepala Dinas Kesehatan Yf, PPTK yaitu Ty, ketua panitia Lelang Eg dan pemenang lelang/penyediaan barang Ps. Namun hasil P-19 kejaksaan, lima orang lagi yang akan menjadi tersangka. Masrur membenarkan dalam kasus pengadaaan alkes ini tersangkanya akan bertambah. “Dari pengembangan dan hasil petunjuk jaksa, aka nada tambahan tersangka, yaitu panitia penerimaan barang. Panitia penerima barang ini akan diperiksa, sement-

ara barang bukti yang sudah diamankan berupa dokumen pengadaan alkes,” ungkap Masrur. Kasus terak Selain itu satuan III Ditreskrim Polda Babel akan melakukan tahapan II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dugaan korupsi pembangunan P2D Desa Terak kepada Kejati Babel. Dalam kasus ini kerugian Negara diperkirakan mencapai Rp 73.977.740. Adapun tersangka dalam kasus ini pemimpin kegiatan program pengembangan prasarana pedesaan, Nsr. Dalam pelaksanaan program P2D Ini, pembangunan diduga tidak sesuai dengan spek, bahan dilaporkan fiktif karena tidak dikerjakan seperti perbaikan jalan. Sebelumnya, penyidik juga menetapkan status tersangka kepada ketua pelaksana kegiatan. Namun, karena meninggal dunia , berdasarkan UU tuntutan menjadi gugur. Tersangka Nsr dalam kasus ini dijerat pasal 3 jo pasal 8 UU RI nomor 31 tahun 1999 diperbaharui dengan UU nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 dan 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). (Rita)

Kartu Kuning Laris

Operasi katarak. foto : ist

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Bangka Belitung : Rita Monica SH (Ka Perwakilan) HP 081365777987, RT 09/RW 02 No. 3 Dusun Pilang, Kel Dukong, Kec Tanjung Pandan, Kab Belitung Provinsi Riau : Syahdan Yudi Harahap, Joko Santoso, Munarlis, OC Yoseph. Provinsi Kepri/Batam : Aman Simamora, SH, MH (Ka Perwakilan) Ferry S, Parlindungan S, Marihot Napitupulu SE, Reinhard S.

Trans, Belitung : Kabar akan adanya penerimaan CPNS tampaknya sudah ditunggu-tunggu oleh sebagian besar warga. Pembuatan kartu pencari kerja atau sering disebut kartu kuning (AK 1) di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung pun ramai di datangi warga. Data Disnakertrans Kabupaten Belitung mencatat mulai September 2009 hingga pertengahan Oktober 2009 pembuatan Kartu kuning baru untuk pendidikan S1 berjumlah 221 orang. Sedangkan untuk pendidikan D-III berjumlah 170 orang. Kepala Disnakertrans Kabupaten Belitung drg Hj Dian Farida MHM melalui Kasi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Barlian mengatakan memang ada peningkatan pembuatan kartu kuning menjelang adanya penerimaan CPNS ini. “Satu hari bisa lebih dari sepuluh orang,” kata Barlian. Apalagi saat ini pendaftaran seleksi penerimaan CPNS tidak hanya dibuka untuk tingkat kabu-

paten/kota saja. Beberapa departemen di Jakarta, termasuk Polri juga membuka seleksi penerimaan CPNS. Pengumumannya dilakukan di media massa, televisi dan internet. Lamaran CPNS untuk departemen pun dikirim melalui PT.Pos Indonesia. Barlian menambahkan, pembuatan kartu kuning ini tidak matamata untuk kepentingan mengikuti seleksi CPNS. Perusahaan swasta pun ada yang mensyaratkan kartu kuning sebagai salah satu kelengkapan dalam lamaran kerja. Maka tak heran pembuatan kartu kuning untuk latar belakang pendidikan SMA/Sederajat pun tetap ada. Ia mencontohkan sejak September untuk lulusan STM/ SMK ada 17 orang yang membuat kartu kuning, dan 98 orang dari Lulusan SMA. “Pembuatan kartu kuning atau perpanjangan tidak dikenakan biaya,” kata Barlian seraya hingga September 2009 terdapat 3.080 orang laki-laki dan 2.593 orang wanita yang membuat kartu kuning. (Rita)

16 Pendaftaran CPNS Dibuka NO. 188. ! TH X

TRANS REGIONAL Dermaga Apung Selat Nasik Uji Coba November Trans, Tangjungpandan: Dermaga apung di Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik yang pembangunannya sudah mencapai 40 persen sejak awal Oktober lalu, akan diuji coba pengoperasiannya pertengahan November mendatang. Ketua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pembangunan dermaga apung Desa Selat Nasik Taufik mengatakan, tidak ada kendala yang be-rarti dalam pengerjaan proyek dengan nilai mencapai Rp 1.157 miliar tersebut. Menurut Taufik, proyek tersebut akan selesai sesegera mungkin, mengingat tengat waktu jadwal uji coba pengoperasian proyek tersebut. “Sudah sekitar 40-50 persen pengerjaannya. Kita rencanakan pertengahan November ini dermaga tersebut dapat beroperasi,” kata Taufik kepada Trans, Rabu pekan lalu. Dijelaskan Taufik, pembangunan dermaga apung yang dimulai dari pemba-ngunan trestle menjorok kelaut sepanjang 12x6 meter itu, dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan pengerjaan dermaga apungnya dengan ukuran 12x8 meter. Sebelumnya dermaga yang ada hanya berupa, dermaga biasa yang memberikan kesulitan kepada masyarakat setempat, terutama dalam hal pendara-tan kapal apabila kondisi air surut. Saat air surut kapal tidak bisa masuk dan merapat hingga ke dermaga. Hal itu membuat para nelayan melabuhkan kapalnya di tengah laut baru kemudi-an menuju ke dermaga dengan melewati kapal-kapal lainnya yang ada di sekitar pelabuhan. “Trestle kita bangun se-suai dengan petunjuknya sepanjang 12x6 meter. Sedangkan dermaganya sepanjang 12x8 meter,” kata Taufik. “Pembangunan dermaga apung ini memang dikhususkan untuk memban-

tu masyarakat sekitar dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari berikut dengan kenyamanan dan keamanan dermaga bagi pengguna.” “Semoga pembangunan ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari,” kata Taufik. Untuk lebih memaksimalkan pengoperasian dermaga apung ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung akan mengoperasikan dua buah mobil L300 yang di-beli dengan nilai sebesar Rp 368.700.000 menggunakan Dana Alokasi Umum (DAK) tahun 2009. Satu mobil akan dioperasikan di Desa Selat Nasik dan satu lagi akan dioperasikan di Desa Pegan-tungan Kecamatan Badau. “Ada dua buah mobil L300 yang telah terlebih dahulu ada dan sudah ditempatkan di lokasinya masing-masing. Hal itu akan dipergunakan bagi kepentingan transportasi masyarakat setempat,” kata Taufik. Sementara itu Camat Selat Nasik Warsito mengatakan, sangat mendukung pembangunan proyek dermaga apung di desanya tersebut. Pembangunan tersebut dinilai memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Selat Nasik dan sekitarnya. “Respon masyarakat positif terhadap pembangunan ini. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah motivasi kerja bagi masyarakat untuk lebih baik lagi kedepan,” katanya. Menurut Warsito, masyarakat sangat mendukung pelaksanaan pembangunan dermaga apung tersebut. Hanya saja pengerjaannya diharapkan dapat dimaksimalkan dengan baik. Sehingga dapat digunakan dengan baik pula. “Ya, semoga semuanya berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat,” terang Warsito. (Rita)

Hut Ketiga RSUD Kabupaten Beltim Bupati Pilih Nama RS Ki Gede Yakop Trans, Manggar: Bupati Belitung Timur (Beltim) H Khairul Efendi memberi nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Beltim Rumah Sakit (RS) Ki Gede Yakop. Nama ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Ki Gede Yakop yang pernah memimpin kerajaan di Belitung. Nama rumah sakit ini nantinya akan dituangkan dalam peraturan atau keputusan Bupati, dengan demikian pihak rumah sakit tidak perlu lagi mengadakan sayembara untuk memberikan nama rumah sakit umum daerah tersebut. Hal ini diungkapkan Bupati pada acara malam resepsi HUT ketiga RSUD Kabupaten Beltim yang berlangsung di RSUD Kabupaten Beltim, Senin pekan lalu. la mengharapkan nama RSUD tidak berubah lagi, sehingga tinggal pemantapannya yang akan ditetapkan dalam peraturan atau keputusan bupati. la minta asisten II untuk menyiapkan peraturan maupun keputusan bupati guna penetapan nama RSUD Ki Gede Yakop. Menurut Bupati, hal ini merupakan penghormatan kepada leluhur, dimana Ki Gede Yakop berasal dari keluarga Sultan Ageng Mataram dan bersaudara dengan Ki Pamanahan. Sementara itu Direktur RSUD Kabupaten Beltim dr Helly Tjandra mengungkap-kan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, apalagi saat ini rumah sakit sedang melakukan pembenahan maupun pembangunan untuk menambah fasilitas guna meningkat-

kan pelayanan. Acara malam resepsi dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Beltim maupun para undangan, serta para medis maupun staf RSUD. Acara ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian kegiatan hari jadi ketiga RSUD Kabupaten Beltim. Kegiatan sebelumnya berupa bakti sosial donor darah diikuti sebanyak 50, orang, dari pegawai di-lingkungan Pemkab Beltim maupun masyarakat yang berlangsung di gedung unit transfusi darah (UTD) RSUD Kabupaten Beltim pada 2 Oktober lalu. Dilanjutkan dengan kunjungan ke Panti Asuhan Putra Muhammadiyah di Kecamatan Gantung untuk menyalurkan bantuan stimulus bahan makanan pokok dan pakaian sekolah, dari RSUD Kabupaten Beltim yang diserahkan oleh Bupati Beltim Khairul Efendi. Termasuk penyerahan bantuan dari Bupati kepada 22 orang anak panti asuhan. Ketua panitia hari jadi ketiga RSUD Kabupaten Beltim Oktari mengatakan, pada pelaksanaan kegiatan donor darah ada 11 orang, yang saat itu tidak dapat didonor disebabkan ka-dungan hb dalam darah tidak mencukupi, tekanan darah dibawah 100/ 70 mmHg serta berat badan belum memadai. Ada tiga pendonor yang memiliki golongan darah AB tidak dilakukan donor, karena kebutuhan transfusi darah AB sangat jarang dilakukan. Sehigga yang bersangkutan dijadikan sebagai bank darah berjalan, dimana saat dibutuhkan dapat dihubungi langsung. (Rita)

Mahmud Minta Caleg Partai Golkar Segera Dilantik Trans, Jember - Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Mahmud Sarjuyono, minta KPU Jember agar segera melantik Sucipto, Caleg terpilih Partai Golkar dari daerah pemilihan 3. Perlu diketahui, Sucipto yang notabene menantu mahmud, masih memiliki tanggungan masalah hukum sehingga pelantikan atas dirinya ditunda dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Sucipto sendiri telah divonis enam bulan percobaan. “Kasus pemalsuan sertifikat tanah itu tidak bisa menghalangi pelantikan, Sebab ancaman hukumannya hanya empat tahun,” ujarnya. Menurut Ketua KPU Jember, Ketty Tri Setyorini, pihaknya merasa bingung untuk melangkah. Apakah melaksanakan perintah KPU Jawa Timur yang salah atau melanggar hukum. Apalagi pihaknya merasa yakin Sucipto layak dilantik. Sampai saat ini, KPU Jember juga tidak menemukan satupun dokumen yang menyatakan tentang hal itu. “Sebelumnya kita telah berkirim surat ke KPU Propinsi Jawa Timur yang diteruskan kepada KPU Pusat, atas perintah KPU Pusat, KPU Propinsi Jawa Timur harus melakukan bimbingan teknis terlebih dahulu kepada KPU Jember atas kasus Sucipto,” ujarnya. Namun hingga kini bimbingan teknis tersebut belum pernah dilakukan dan secara sepihak KPU Propinsi Jawa Timur menunda nama Sucipto dari daftar Caleg yang akan dilantik.

Sementara itu, Forum Konstituen Partai Golkar mengancam segera menyomasi Fakultas Hukum Universitas Jember. Ini karena tiga pengajar FH Unej mengeluarkan legal opinion (pendapat hukum) terkait konflik internal Golkar yang berujung pada penundaan pelantikan Sucipto. “Unej itu lembaga akademis, seharusnya bebas dari kepentingan apapun,” ujar Memet. Menurutnya, setelah dicek legal opinion yang dikeluarkan tiga dosen FH Unej yaitu, Multazaam Muntahaa, Samsudi dan Widodo Eka Tjahjanah, ternyata tanpa rekomendasi dari Rektorat Unej. Padahal, tiga dosen itu mengantongi surat tugas yang ditandatangani Dekan FH Unej M. Arief Amrullah, dengan kop surat FH Unej. “Itu sama saja memperkeruh suasana di internal Partai Golkar. Mememt mengindikasikan hal ini sudah masuk ranah politik dan ada tendensi pada parpol tertentu, seharusnya lembaga akademik bebas dari kepentingan politik tertentu. Pihaknya juga mendesak Rektor Unej segera memanggil semua pihak yang terlibat dalam persoalan keluarnya surat legal opinion tersebut. “Kalau Fakultas Hukum Unej tidak bisa memberi penjelasan lisan atau tertulis, tidak ada salahnya kami menyomasi mereka,” pungkasnya. (Frans)


Trans, Pangkalpinang: Setelah sempat tertunda, penerimaan CPNS pemda di Bangka Belitung akhirnya dibuka. Pendaftaran minggu ke depan.

B

abel pada penerimaan tahun ini mendapat kuota untuk umum se banyak 3.892 orang CPNS terdiri dari tenaga Guru, teknis dan kesehatan, termasuk 18 formasi khusus atlet berprestasi. Jumlah ini belum termasuk dari tenaga honorer serta sekdes di sejumlah daerah. Bersamaan dengan hari pertama dibukanya pendaftaran peserta tes, pihak panitia masing-masing daerah akan mengumumkan daftar rincian formasi yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS. “Berdasarkan kesepakatan kita dalam rapat bersama BKD Kabupaten/Kota tadi, penerimaan CPNS dibuka pada hari Jumat tanggal 16 Oktober, yang dilakukan serentak di Kabupaten/Kota menggunakan jasa via PT Pos Indonesia. Selain itu ada juga yang membuka Posko di BKD masing-masing,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi babel Syafitri ditemui Trans di ruang kerjanya, belum lama ini. Rapat juga membahas kesiapan kabupaten/kota masing-masing dalam penerimaan CPNS tahun ini. Untuk tenaga guru, kesehatan dan teknis, Pemprov Babel dan tujuh daerah kabupaten/kota di Babel hanya menerima pelamar dengan latar pendidikan Diploma hing-ga S2, sedangkan khusus for-masi atlit dan pelatih berpresta-si dari lulusan SLTA. Syafitri menambahkan BKD memberikan toleransi selama lima hari kepada PT Pos un-tuk tetap menerima berkas lamaran meski masa pendaft-aran sudah ditutup. Ini dilaku-kan untuk mengakomodir jika ada pelamar yang terlam-bat mengirim berkas, misal-nya karena masih melengka-pi persyaratan pendaftaran. “Siapa tahu ada yang baru sampai berkas lamarannya (setelah pendaftaran ditutup). Sehingga dalam hal ini kami tidak merugikan pelamar,” ujar Syafitri. Jadwal pelaksanaan tes CPNS di tujuh pemda kabupaten/ kota serta provinsi di Babel juga mengalami perubahan, dari sebelumnya 8 November diundur menjadi 16 November. Ini dikarenakan beberapa tempat untuk tes CPNS, digunakan untuk ujian mahasiswa Universitas Terbuka (UT) pada tang-gal 8,14 dan 15 November. “Karena ada ujian UT pada tanggal tersebut, maka kita menyusun kembali jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama diputuskan bahwa tes CPNS akan dilaksanakan serentak pada tanggal 16 November mendatang,” imbuhnya. Mengenai proses penerimaan CPNS tahun ini, Syafitri mene-gaskan sudah disiapkan BKD masing-masing daerah. Tinggal menunggu kerja keras panitia untuk menyortir berkas lama-ran yang masuk via PT Pos. Se-dangkan hasil kelulusan dari Unpad rencananya akan

Peserta sedang mengukuti ujian masuk CPNS. foto : ist

dikir-imkan pada tanggal 30 Novem-ber mendatang, sedangkan un-tuk pengumuman belum bisa ditentukan jadwalnya. “Setelah hasil kelulusan kita terima dari Unpad 30 Novem-ber, kita akan melakukan cross check terlebih dahulu, untuk mencocokkan data. Kemudi-an baru kita umumkan, tapi tanggal pastinya kita belum tetapkan, namun diperkira-kan awal bulan Desember sudah bisa diumumkan hasil kelulusan tersebut,” jelasnya. Setelah kelulusan diumum-kan, peserta yang beruntung harus melengkapi sejumlah ber-kas yang akan dilakukan seki-tar satu minggu pasca pengu-muman hasil tes. Berkas lang-sung direkap untuk dilaporkan ke BKN pusat. “Pemberkasan peserta yang lulus tes tidak lama--lama mengingat TNT yang ditetapkan BKN nasional adalah per 1 Januari 2010,” tukasnya. Syafitri mengharapkan kepada panitia kabupaten/kota untuk melaporkan jumlah pel-amar yang masuk, sehingga setiap harinya akan direlease melalui website babelprov.go.id. Atlet Berprestasi Mengenai formasi CPNS untuk atlet berprestasi yang persyaratannya minimal mendapatkan medali emas di PON atau Sea Games, Guber-nur Babel Eko Maulana Ali menyerahkan sepenuhnya kepada KONI Babel dan Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispo-ra) untuk menyikapinya. Dikatakan Gubemur, pihakn-ya bersama dengan DPRD serta KONI Babel sudah meminta ke Menpora agar atletatlet Babel bisa menjadi PNS. “Memang ka-lau sesuai persyaratan Permen-pora, atlet yang bisa diangkat menjadi PNS minimal harus meraih medali emas di PON, na-mun kalau syaratnya harus seperti itu, kita tidak mempunyai atlet yang bisa diangkat menjadi PNS, “kata Eko ditemui usai ac-ara pelantikan 57 CPNS menjadi PNS di lantai III Kantor Guber-nur, Selasa (13/10). Oleh karena itu, Eko berharap sete-

lah Pemprov Babel, KONI dan Dewan menghadap Menpora meminta pertimbangan agar mengubah peraturan yang telah ditetapkan itu. Disinggung jika tidak ada, apakah kemungkinan akan mengambil atlet dari Luar? menurut Gubernur, per-masalahari ini diserahkan ke KONI karena mereka yang berhak mengambil kebijakan. “Itu bisa saja terjadi, tergantung aturanrkya seperti apa. Tapi tujuannya jelas, mengambil atlit dari luar tersebut tidak lain untuk merangsang atlet-atlet daerah agar meningkat-kan prestasinya,” katanya. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala BKD Provinsi Babel Syafitri menegaskan pi-haknya tidak bisa membantu atlit berprestasi Babel yang tak masuk persyaratan yang ditetapkan Menpora. “Kita tidak bisa berbuat banyak, hanya mengacu ke peraturan tersebut,” tukasnya. Desember Usulan NIP Sementara PPTK Peherimaan’ CPNS Kabupaten Belitung tahun 2009 Dulhadi kepada Trans melalui telepon, Rabu (14/ 10) kemarin mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan persetujuan formasi CPNS Kabupaten Bangka. Dengan demikian pengumuman formasi dapat dilaksanakan secara serempak pada hari Jumat. “Pengumuman tanggal 16 Oktober. Persetujuan untuk Kabupaten Bangka sudah ke-luar,” kata Dulhadi yang saat dihubungi sedang berada di Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, tertundanya pengumuman formasi CPNS dikarenakan belum keluarnya persetujuan formasi CPNS Kabupaten Bangka. Sedianya pengumu-man akan dilakukan secara ser-empak pada hari Senin (12/10) lalu. Namun kemudian tertunda dan baru dapat dilaksanakan pada hari Jumat (16/10). Sekretaris Daerah Kabupat-en Belitung Mulgani ditemui di ruang kerjanya mengatakan setiap pemda di Provinsi Babel telah menyepakati pelaksan-aan

Gaji Lunas, Minta Mobil Dinas Baru Trans, Jember - Belum sebulan duduk sebagai anggota dewan dan bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat, namun anggota DPRD Jember telah menerima gaji pertama dan merencanakan kunjungan kerja ke Jakarta. belum selesai sampai disitu, kali ini anggota DPRD Jember minta pengadaan lima mobil dinas baru sebanyak satu unit untuk tambahan personil pimpinan DPRD dan empat unit untuk pimpinan komisi. Ketua DPRD sementara, Saptono Yusuf, menyatakan kebutuhan mobil dinas baru untuk satu pimpinan DPRD sudah tidak terelakkan lagi , apalagi empat mobil dinas pimpinan komisi jenis L-300 kondisinya sudah tidak layak.

“Beberapa anggota DPRD mengusulkan mobil komisi jenis minibus dialihkan untuk mobil dinas ketua komisi, sedangkan mobil baru diperuntukkan operasional komisi,” ujarnya. Keinginan untuk memperoleh mobil baru itu juga diamini oleh anggota DPRD dari PKB yang juga mantan Ketua Komisi D DPRD, Miftahul Ulum, dikatakannya mobil dinas ketua komisi sudah sering ngadat dan butuh perawatan ekstra, sehingga harus ada mobil baru bagi ketua komisi. “Tidak harus beli, tapi bisa dengan sistem sewa,” ujarnya. Untuk mobil fraksi, menurut Ulum tergantung Pemkab Jember, akan memberi jatah atau tidak. (Frans)

Pemkab Diharapkan Tak Gegabah Trans, Tanjungpandan: Pemerintah daerah disebut-sebut berencana melakukan penghapusan sejumlah aset daerah berupa tanah dan bangunan rumah dinas. Wacana penghapusan aset itu sempat diterima anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Kabupaten Belitung, Junaidi Haminte. “Berdasarkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, sejumlah aset daerah yang akan dihapus itu meliputi tanah dan rumdin (rumah dinas) pemda berlokasi di jalan Lintang belakang Bank Sumsel, jalan Sriwijaya samping Kantor BPN, serta di Jalan Basuki Rahmat kawasan Komplek Marakas. Seharusnya, pemkab (Pemkab Belitung) harus berpikir dan berupaya untuk menambah aset daerah, bukan malah mengurangi,” kata Junaidi kepada Trans, belum lama ini. sore. Junaidi berharap agar Pemkab Belitung dapat mempertimbangkan lebih teliti dan tidak gegabah dalam mengambil kebijakan penghapusan aset daerah, harus mendapat persetujuan DPRD. Ia menyatakan dewan belum menerima pemberitahuan mengenai rencana penghapusan sejumlah aset daerah tersebut. Jika rencana itu diajukan, jelas Junaidi, FPG akan menyatakan menolak. Ia menilai seluruh aset daerah berupa tanah dan bangunan diatasnya, masih diperlukan untuk mendukung program pemekaran wilayah desa dan kelurahan. Selain itu, rencana penghapusan aset daerah belum menjadi prioritas kebutuhan. Kecuali, jika aset daerah itu dimanfaatkan untuk keperluan bisnis daerah bekerjasama dengan pihak ketiga yang memberi dampak positif dan manfaat kepada daerah, berupa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dikonfirmasi mengenai rencana pengapusan

aset daerah tersebut, Kabid Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung, Saifuddin membantahnya. Ia menyatakan belum ada kebijakan dari Pemkab Belitung, untuk melakukan penghapusan atau menjual sejumlah aset daerah berupa tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, Beberapa hari lalu, jelasnya, Pemkab Belitung melalui Panitia Penghapusan Aset Daerah (PPAD) Kabupaten Belitung mengelar rapat panitia yang menjelaskan bahwa pada tahun 2009 ini, belum ada kebijakan daerah untuk menghapuskan sejumlah aset daerah berupa tanah berikut bangunan diatasnya. “Apalagi, jika mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, menjelaskan, bahwa, penghapusan barang milik daerah berupa yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, setelah mendapat persetujuan dari DPRD,” jelas Saifuddin yang kesehariannya juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Penghapusan Aset Daerah Kabupaten Belitung ditemui harian ini, Rabu (14/10). Hal yang sama juga dijelaskan Ketua PPAD Kabupaten Belitung Syarfani Syamsuddin, saat dikonfirmasi harian ini, Rabu (14/10). Ia menjelaskan, tidak ada kebijakan dari Pemkab Belitung, untuk melakukan penghapusan sejumlah aset daerah berupa tanah dan bangunan. “Saya tegaskan, untuk tahun 2009 ini tidak ada kebijakan dari panitia (panitia penghapusan aset daerah) untuk menghapus atau menjual sejumlah aset daerah, baik itu tanah maupun bangunan yang ada diatasnya” tandasnya. (Rita)

pengumuman CPNS dilaksanakan serentak. Sehingga penundaan untuk Kabupaten Belitung terpaksa dilakukan karena menunggu persetujuan Menpan atas formasi CPNS Kabupaten Bangka. Mulgani mengatakan, de-ngan jadwal yang beberapa kali mengalami penundaan ini cukup menimbulkan kerepotan. Pasalnya jadwal pelaksanaan seleksi CPNS telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, 8 November 2009. Selain itu pada bulan Desem-ber 2009 mendatang harus telah ada pengusulan NIP CPNS yang dinyatakan lulus untuk diajukan ke BKN. Sehingga para CPNS yang dinyatakan lulus seleksi, TMT-nya pada tanggal 1 Januari 2010. “Pelaksanaan tes tetap tidak berubah. Dan pada bulan Desember itu sudah harus pengusulan NIP ke BKN, sehingga TMTnya terhitung Januari 2010. Ada suratnya dari BKN,” kata Mulgani yang juga Ketua Panitia Penerimaan CPNS Kabupaten Belitung. Menyinggung soal formasi, Mulgani mengatakan khusus untuk formasi SMA dan D-II guru olahraga memang tidak ada. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pusat. Formasi D II guru olahraga telah diperjuangkan sejak dari awal. Bahkan Haryono Moelyo yang saat itu menjabat Pjs Bu-pati Belitung, kata Mulgani, sempat datang langsung ke Menpan bersama DPRD Kabupaten Belitung. Namun hasil-nya tetap sama, formasi untuk SMA dan D-II guru olahraga tak disetujui. Begitu pula dengan formasi untuk lulusan SMA. Tidak adanya penerimaan untuk lulusan SMA, kata Mulgani, memang kebijakan nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia. “Nggak mungkin Belitung saja yang dikasih, penerimaan CPNS ini seluruh Indonesia. Padahal sebenarnya kita masih butuh lulusan SMA. Masa yang disuruhsuruh mengantar surat harus sarjana Sl, kan sayang ilmunya,” kata Mulgani. (Rita)

Tender RSUD Balung Diduga Bermasalah Trans, Jember - Pelaksanaan lelang pembangunan RSUD Balung Kabupaten Jember, di duga bermasalah. Pasalnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Bbarang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan peringatan kepada direktur RSUD Balung terkait lelang proyek senilai Rp. 2 milyar. LKPP menanggapi hal itu setelah mendapat laporan dari PT Pancoran Mas Karya. Panitia dinilai lalai karena memenangkan PT Trisna Karya yang berasal dari Surabaya, karena sebagai pemenang tender, PT Trisna Karya PT Trisna Karya tidak tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Perwakilan dari PT Pancoran Mas, Haji Dodiek menilai, pengumuman pemenang tender proyek RSUD Balung cacat hukum karena tidak memerhatikan legalitas perusahaan rekanan yang menang. “Tercatat pada Kementrian Hukum dan HAM adalah salah satu syarat untuk mengikuti tender, namun karena tidak memiliki hal itu, Panitia lelang berusaha mengakali dari sisi administrasi,” ujarnya. Pria bertumbuh gempal itu, berharap panitia lelang proyek RSUD Balung segera mengubah keputusannya karena diduga terjadi mal administrasi dan mengarah pada tindakan korupsi. Berdasarkan surat dari LKPP legalitas PT Trisna Karya sebagai pemenang proyek baru ada pada tanggal 29 agustus 2009. Padahal proses lelang hingga pengumuman pemenang oleh RSUD Balung sudah ditetapkan jauh sebelum adanya legalitas PT Trisna Karya. Dalam suratnya kepada Direktur RSUD Balung, LKPP menilai proses tender yang dilakukan menyalahi ketentuan perundangan dan bisa dikenai sangsi hukum. Sayangnya itu direktur RSUD Balung dr. Bambang Suwartono enggan berkomentar dan menyerahkan hal itu kepada Inspektorat wilayah Kabupaten Jember. Menyikapi hal itu, Inspektorat Pembantu Wilayah 2 Jember, Sukirman, ahirnya melakukan pemanggilan kepada Direktur RSUD Balung untuk mengklarifikasi surat dari LKPP tersebut kemaren. Tampaknya Direktur RSUD Balung menyepelekan pemanggilan oleh intsitusi terdepan dalam pengawasan kinerja aparat pemerintah di Kabupaten Jember itu. Pasalnya pemanggilan yang sejatinya dilakukan pukul 08.00 wib terpaksa molor sampai 4 jam, karena pihak RSUD Balung baru datang pada pukul 11.00 wib, itupun diwakilkan oleh ketua panitia lelang, Sudjito. Saat dikonfirmasi, pihak Sudjito selaku ketua panitia lelang tetap ngotot jika proses lelang yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. “Tidak ada yang salah dalam tender ini, semua telah sesuai prosedur,” ujarnya. Bahkan pihaknya meminta pernyataan langsung kepada LKPP di Jakarta bukan hanya sekedar surat. Menyikapi kengototan pihak RSUD Balung, Haji Dodiek menyanggupi mengantarkan pihak RSUD Balung dan Inspektorat ke Kantor LKPP di Jakarta, sehingga terjadi kejelasan atas tender tersebut dan diketahui mana yang benar dan mana yang salah. (Frans)

Kasus ini sudah dilaporkan ke

Recommend Documents