Terjemahan Lepas Komisi Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Population and Development) Sesi Ke-47

Yayasan Aliansi Remaja Independen (ARI) Youth-led organization | “Kami berkomitmen memperjuangkan kebutuhan orang muda!”

Terjemahan Lepas Komisi Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Population and Development) Sesi Ke-47 Penilaian terhadap Status Implementasi Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan Komisi kependudukan dan Pembangunan, PP1. Mengingat kembali Program Aksi dari Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan1, yang diselenggarakan di Kairo pada tahun 1994, dan mengingat bahwa tahun 2014 merupakan perayaannya yang ke-20 tahun, PP2. Juga mengingat kembali aksi utama untuk implementasi yang lebih lanjut terkait Program Aksi,2 sebagaimana yang telah diadopsi oleh Majelis Umum (General Assembly) pada sesi khususnya yang ke-21, sebagaimana resolusi-resolusi sebelumnya yang diadopsi oleh Komisi Kependudukan dan Pembangunan, , PP3. Mengingat lebih jauh tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia3 dan tanggung jawab bagi negara anggota Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik,4 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak-Hak Anak, Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas, Konvensi Internasional Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Ras, dan Konvensi Internasional Perlindungan terhadap Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, PP4. Mengingat kembali dokumen hasil dari pertemuan tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan, konferensi-konferensi dan pertemuan lainnya, termasuk United Nations Millennium Declaration, The 2005 World Summit Outcome, the Beijing Platform for Action and Five-year Review of the implementation of the Beijing Declaration, the World Programme of Action for Youth, and the outcome document of the 2011 High-level Meeting of the General Assembly on Youth: Dialogue and Mutual Understanding, the Madrid Plan of Action on Ageing, the Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying Our Efforts to Eliminate HIV and AIDS, and the Political Declaration of the High level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases, sebagaimana dokumen hasil dari The 2010 Highlevel Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals, dokumen hasil dari The United Nations Conference on Sustainable Development, “The future we want”, dokumen hasil dari The 2013 High-level meeting of the General Assembly on disability and development dan the Declaration of the 2013 High-level Dialogue on International Migration and Development, Lihat: Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18). 2 Lihat: General Assembly resolution S-21/2, annex; Official Records of the General Assembly, Twenty-first Special Session, Supplement No. 3 (A/S-21/5/Rev.1); and A/S-21/PV.9. 3 General Assembly resolution 217 A (III) 4 Refensi lainnya akan ditambahkan. Komisi Kependudukan dan Pembangunan Berdasarkan Versi: 12 April 2014 – 2:04 GMT-4 Sesi Ke-Empatpuluh-Tujuh 1


PP5. Menyadari kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan dan diskriminasi atas dasar apapun, yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran ICPD serta aksi-aksi utama untuk pelaksanaan lebih lanjut, terutama kepada kelompok-kelompok yang paling dirugikan, PP6. Mengakui lebih lanjut bahwa hak atas pembangunan adalah hak universal dan tidak dapat dicabut dan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, dan manusia secara individu merupakan subyek utama dalam pembangunan, dan ketika pembangunan bertujuan untuk memfasilitasi penikmatan semua hak asasi manusia, minimnya pembangunan tidak dapat berlaku untuk membenarkan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan bahwa hak atas pembangunan harus dipenuhi agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk secara merata serta kondisi lingkungan saat ini dan generasi mendatang, PP7 Mengingat kembali resolusi 65/234 yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 22 Desember 2010 tentang tindak lanjut Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan melampaui 2014, dimana Majelis Umum memutuskan untuk memperpanjang Program Aksi dan tindakan-tindakan utama untuk implementasi lebih lanjut melampaui target 2014 dan memastikan tindak lanjutnya memenuhi sasaran dan tujuan, PP8. Mengingat kembali keputusan Majelis Umum untuk menyelenggarakan sesi khusus selama sidang Majelis Umum ke-69 untuk menilai status dari implementasi Program Aksi dan untuk memperbarui dukungan politik untuk aksi-aksi yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara penuh, atas dasar penghormatan yang penuh terhadap Program Aksi dan tanpa negosiasi ulang terhadap perjanjian yang terkandung didalamnya. PP9. Menegaskan kembali bahwa pembangunan berkelanjutan adalah tujuan utama dan bahwa dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan elemen kunci dari keseluruhan kerangka aktivitas PBB, PP10. Menekankan pentingnya menjaga pencapaian dari Konferensi Internasional tentang Pembangunan dan Kependudukan, menanggapi tantangantantangan baru yang relevan terhadap kependudukan dan pembangunan dan perubahan perkembangan lingkungan, dan memperkuat integrasi terhadap agenda kependudukan dan pembangunan dalam proses-proses global terkait kependudukan, termasuk proses yang terkait dengan agenda pembangunan paska-2015, PP11. Menegaskan kembali kebutuhan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dalam semua aspek pembangunan pemuda, mengakui kerentanan remaja perempuan dan perempuan muda dan kebutuhan untuk dihapuskannya diskriminasi terhadap mereka, serta peran penting dari laki-laki dan laki-laki muda dalam memastikan pencapaian kesetaraan gender, PP12. Mengakui bahwa generasi remaja dan pemuda saat adalah salah satu generasi yang terbesar yang pernah ada dan mengakui bahwa remaja dan pemuda di semua negara merupakan sumber daya utama bagi pembangunan dan agen-agen utama Komisi Kependudukan dan Pembangunan Sesi Ke-Empatpuluh-Tujuh

Berdasarkan Versi: 12 April 2014 – 2:04 GMT-4


dari perubahan sosial, pembangunan ekonomi, dan inovasi teknologi, dan pembangunan lebih lanjut kepada mereka membutuhkan realisasi dari hak-hak mereka, kesetaraan gender, dan partisipasi penuh dari orang muda dan organisasi yang dipimpin oleh orang muda pada tingkatan internasional, regional, nasional, dan lokal, PP13. Mengakui juga keterhubungan yang penting antara migrasi dan pembangunan, dan menyadari bahwa migrasi membawa kesempatan dan tantangan baik bagi negara asal, negara transit dan tujuan, kepada sesama migran, dan kepada komunitas global, dan menyadari juga tanggung jawab negara untuk mempromosikan dan melindungi secara efektif Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental bagi semua migran, terlepas dari status migrasinya, khususnya bagi perempuan dan anak, PP14. Menyadari bahwa migrasi telah meningkat baik secara jumlah, ruang lingkup, kompleksitas dan dampak sejak pengadopsian dari Program Aksi dari Konferensi International tentang Kependudukan dan Pembangunan, dan bahwa migrasi adalah bentuk intrinsik dari dunia global dimana faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, demografi, politik, dan lingkungan memainkan peran yang penting, PP15. Mengakui pentingnya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk merespons secara efektif pertumbuhan populasi perkotaan, serta menyadari akan jumlah yang signifikan dari populasi orang miskin di dunia yang tinggal di wilayah pedesaan dan bahwa komunitas pedesaan memainkan peran yang penting dalam pembangunan ekonomi di banyak negara, PP16. Menyadari bahwa kesehatan merupakan prakondisi dari pembangunan sosial dan ekonomi dan mengetahui bahwa kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi merupakan hal sentral dari realisasi keadilan sosial dan pencapaian komitmen global, regional, dan nasional dari pembangunan berkelanjutan, PP17. Menyadari juga bahwa isu-isu kependudukan dan pembangunan saling terhubung dengan pembangunan berkelanjutan dalam tingkatan sub-nasional, nasional, dan internasional, dan membutuhkan pendekatan lintas pemangku kepentingan (multistakeholders) dan internasional dan mengakui butuhnya mengintegrasikan dinamika kependudukan dalam perencanaan pembangunan, termasuk implikasinya terhadap hak asasi manusia, penghargaan diri, kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan, dalam semua tingkatan, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, PP18. Mencatat kontribusi yang dibuat oleh negara-negara anggota dan pemangku kepentingan yang relevan dalam melakukan tinjauan operasional dari implementasi Program Aksi dan tindakan-tindakan utama untuk implementasinya lebih lanjut, PP19. Mengingatkan kembali bahwa Program Aksi membutuhkan implementasi yang menyeluruh, mobilisasi dan ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan dan mencukupi dalam tingkatan internasional dan nasional, sebagaimana sumber daya baru dan tambahan untuk negara-negara berkembang dari seluruh mekanisme pendanaan yang tersedia, termasuk didalamnya multilateral, bilateral, dan sumber-sumber privat, dan bahwa Pemerintah tidak diekspektasikan untuk memenuhi Komisi Kependudukan dan Pembangunan Sesi Ke-Empatpuluh-Tujuh



tujuan dan sasaran dari Program Aksi secara secara sendirian, dan mengungkapkan perhatian bahwa tingkatan pendanaan tindak memenuhi kebutuhan saat ini, PP20. Mencatat laporan-laporan Sekretaris Jenderal tentang tren-tren demografi dunia5 dan tentang tinjauan operasional,6 PP21. Memperhatikan bahwa, terlepas dari progres yang telah dibuat dalam mencapai implementasi penuh terhadap Program Aksi dan pencapaian Millenium Development Gals, kesenjangan tetap terhadi dalam pengimplementasian Program Aksi, OP1. Menegaskan kembali Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan1 dan tindakan-tindakan utama untuk implementasinya lebih lanjut;2 OP2. Juga menegaskan kembali hak kedaulatan masing-masing negara untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi Program Aksi atau pengajuan lainnya dalam resolusi yang ada saat ini, konsisten dengan Undang-Undang nasional dan prioritas-prioritas pembangunan, dengan penghormatan penuh terhadap nilai-nilai agama dan etik dan latar belakang budaya masyarakat, dan sesuai dengan pengakuan yang universal terhadap hak asasi manusia internasional; OP3. Menekankan implementasi penuh terhadap Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan tindakan-tindakan utama dari implementasinya lebih lanjut, yang juga akan berkontribusi pada implementasi dari Beijing Platform for Action, sebagaimana bahwa kependudukan dan pembangunan, pendidikan dan kesetaraan gender, secara terintegrasi dapat dihubungkan kepada upaya-upaya global terhadap pengentasan kemiskinan dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, dan bahwa dinamika kependudukan adalah hal yang penting bagi pembangunan; OP4. Memanggil Pemerintah untuk menyadari hubungan yang penting antara prioritas-prioritas dari Program Aksi ICPD dan pembangunan berkelanjutan dan untuk membangun kemajuan yang telah dibuat dan pengalaman yang telah diperoleh dari implementasinya dari sejak 20 tahun lalu dalam upaya mengelaborasi dengan agenda pembangunan paska-2015; OP5. Mendesak Pemerintah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi-strategi efektif yang ditujukan terhadap pengentasan kemiskinan, mempromosikan pertumbuhan yang inklusif, dan pembangunan berkelanjutan yang menyasar pada kebutuhan bagi anak, remaja, dan pemuda, orang yang lebih tua, orangorang yang tidak bekerja, dan orang dengan disabilitas, sebagaimana kepada kelompokkelompok yang dirugikan dan dimarginalisasi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan; OP6. Memanggil Pemerintah untuk mempromosikan dan melindungi secara efektif hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi seluruh migran, terlepas dari E/CN.9/2014/3 E/CN.9/2014/4 and A/69/62 Komisi Kependudukan dan Pembangunan Sesi Ke-Empatpuluh-Tujuh 5 6



status migrannya, khususnya kepada perempuan dan anak, dan untuk mengangkat isu migrasi internasional pada kerjasama dan dialog internasional, regional atau bilateral dan melalui pendekatan yang komprehensif dan seimbang, menyadari peran dan tanggung jawab negara asal, transit, dan tujuan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh migran, dan mencegah pendekatan-pendekatan yang mampu memperburuk kerentanan mereka; OP7. Memanggil lebih jauh kepada Pemerintah untuk mengintensifikasi upayaupaya dalam mencapai akses yang universal terhadap pencegahan, pengobatan, perhatian terhadap HIV tanpa stigma dan diskriminasi, khususnya kepada orang yang hidup dengan HIV, dan untuk mengeliminasi transmisi dari ibu ke anak dalam capaian untuk menghentikan epidemi HIV/AIDS; OP8. Menengaskan kembali bahwa peningkatan kemauan kemampuan politik dari semua pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangankesenjangan yang ada dalam implementasi Program Aksi ICPD dan untuk merespons tantangan-tantangan baru yang relevan terhadap Kependudukan dan Pembangunan; OP9. Mendesak Pemerintah untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam implementasi Program Aksi ICPD termasuk dalam wilayah, antara lain, penghormatan, perlindungan, dan promosi serta pemenuhan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, kemajuan yang tidak setara dalam pencapaian akses layanan kesehatan yang universal dan memadai, termasuk untuk kesehatan seksual dan reproduksi, anak yang baru lahir, dan kesehatan anak, sebagaimana kemajuan yang tidak merata terkait kondisi kesehatan, harapan hidup, dan eliminasi terhadap kekerasan dan diskriminasi tanpa pembedaan apapun; OP10. Menyadari hak-hak, tugas, dan tanggung jawab dari orang tua dan orang lain yang secara legal bertanggung jawab kepada remaja dalam pemenuhan, dalam upaya yang konsisten dengan mengembangkan kapasitas remaja, arahan dan bimbingan yang sesuai terkait permasalahan seksual dan reproduksi, dan negaranegara harus memastikan bahwa program-program dan sikap-sikap terhadap penyedia layanan kesehatan yang tidak membatasi akses bagi remaja untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang sesuai dengan yang mereka inginkan, termasuk didalamnya terkait infeksi menular seksual, kekerasan seksual, dan menyadari bahwa dengan melakukan hal tersebut, bertujuan untuk, antara lain, mengatasi kekerasan seksual, layanan-layanan ini harus menjaga hak remaja atas privasi, kerahasiaan, penghormatan dan persetujuan yang terinformasi, menghormati nilai-nilai budaya dan kepercayaan-kepercayaan agama, dan dalam konteks ini, negara sebaiknya, jika memungkinkan, menghilangkan hambatan-hambatan legal, regulatif, dan sosial terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi kepada remaja; OP11. Juga mendesak Pemerintah, komunitas internasional, dan pemangku kepentingan yangr relevan untuk memberikan perhatian khusus pada area-area terkait minimnya implementasi dari Program Aksi ICPD, temasuk diantaranya eliminasi terhadap morbiditas dan mortalitas ibu melalui penguatan sistem-sistem kesehatan, akses universal dan memadai yang berkualitas, terintegrasi dan komprehensifnya layanan kesehatan seksual dan reproduksi, sebagaimana memastikan akses terhadap Komisi Kependudukan dan Pembangunan Sesi Ke-Empatpuluh-Tujuh



remaja dan pemuda untuk mendapatkan pendidikan yang penuh dan akurat terkait kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk pendidikan tentang seksualitas manusia yang berbasis bukti, dan promosi, penghormatan, dan perlindungan, serta pemenuhan terhadap hak asasi manusia, terutama hak-hak reproduktif; dan mengatasi hukum diskriminatif dan pengimplementasian yang tidak adil dan diskriminatif dari undangundang yang ada; OP12. Lebih lanjut Mendesak Pemerintah dan mitra pembangunan, termasuk melalui kerjasama internasional, dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan maternal, mengurangu morbiditas and mortalitas ibu dan anak dan mencegah dan merespons terhadap HIV dan AIDS, untuk menguatkan sistem-sistem kesehatan dan memastikan bahwa mereka memrprioritaskan akses universal terhadap akses informasi seksual dan reproduksi dan pelayanan kesehatan, termasuk keluarga berencana, perawatan pranatal, perawatan paska-persalinan, terutama menyusui dan pelayanan kesehatan bayi dan perempuan, perawatan darurat kebidanan, pencegahan dan perawatan yang sesuai terhadap infertilitas, layanan yang berkualitas terhadap manajemen komplikasi yang muncul dari aborsi, akses terhadap informasi yang handal dan konseling yang tepat kepada perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi alternatif lain terhadap aborsi melalui meningkatkan dan memperluas pelayanan keluarga berencana dan, dalam situasi dimana aborsi melawan hukum, pelatihan, dan menyediakan penyedia layanan kesehatan dan upaya lain untuk memastikan bahwa aborsi yang dilakukan adalah aborsi yang aman dan dapat diakses, menyadari bahwa tidak ada kasus apapun dimana aborsi dipromosikan sebagai metode dari keluarga berencana, pencegahan dan perawatan dari IMS, termasuk HIV, dan kondisi lain dan informasi dari kesehatan reproduksi, pendidikan dan konseling, jika sesuai, tentang seksualitas manusia, kesehatan reproduksi dan peran sebagai orang tua yang bertanggungjawab, dengan mempertimbangkan secara serius kebutuhankebutuhan khusus bagi mereka yang berada dalam situasi yang rentan, yang dapat berkontribusi pada implementasi dari Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan/ICPD, The Beijing Platform for Action, dan Millenium Development Goals; OP13. Mengungkapkan perhatian yang mendalam mengenai hal-hal yang dapat menuju pada kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan mengulangi kebutuhan terhadap upaya-upaya lebih lanjut yang intensif terhadap pencegahan dan eliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan praktik-praktik berbahaya, termasuk penikahan anak, usia dini, dan pernikahan paksa, dan mutilasi kelamin perempuan, dan mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah salah satu dari hambatan terhadap pencapaian pemberdayaan perempuan dan bahwa kemiskinan perempuan dan minimnya pemberdayaan politik, sosial dan ekonomi, serta marginalisasi, dapat berdampak dari eksklusi dari kebijakan-kebijakan sosial yang ditujukan untuk dan menguntungkan pembangunan berkelanjutan dan dapat menempatkan mereka pada peningkatan risiko terhadap kekerasan; OP14. Mendesak Pemerintah untuk mempromosikan pembangunan dari populasi berketurunan Afro dan masyarakat adat melalui implementasi terhadap kebijakan publik, membangun standar dan menciptakan institusi untuk memandu dan membawa lebih jauh kebijakan-kebijakan terkait tindakan afirmatif, perencanaanKomisi Kependudukan dan Pembangunan Sesi Ke-Empatpuluh-Tujuh



perencanaan dan program-program dalam tingkatan sektoral, dimana prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dapat digabungkan dalam semua tingkatan pemerintahan, melalui pelibatan masyarakat sipil yang terorganisasi melalui proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari instrumen-instrumen tersebut; OP15. Mencatat dengan keprihatinan bahwa perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar di zaman kita, dan bahwa populasi di seluruh negara, khususnya mereka yang berada di negara-negara berkembang, adalah populasi yang rentan terhadap dampak merugikan dari perubahan iklim yang dapat mengancam ketahanan pangan dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan, dan mendesak Pemerintah untuk menguatkan upayaupaya untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk mitigasi dan adaptasi; OP16. Menekankan bahwa, untuk menyadari dan menggunakan kesempatan dari terjadinya bonus demografi, merupakan hal yang penting untuk meningkatkan dan menjaga investasi pada perempuan dan pemuda, khususnya melalui pendidikan untuk anak perempuan, kesehatan maternal, anak dan anak baru lahir, dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi bagi perempuan terkait keluarga berencana, sebagaimana penciptaan lapangan pekerjaan dan tenaga kerja yang terlatih dan sehat bersamaan dengan reformasi ekonomi yang tepat dan kebijakan-kebijakan yang dapat berdampak pada tingginya hasil investasi balik terhadap populasi usia-kerja yang semakin bertumbuh; OP17. Mencatat hasil dokumen dari konferensi regional terbaru tentang Kependudukan dan Pembangunan dan bahwa setiap hasil dokumen menyediakan arahan terhadap regional secara spesifik tentang Kependudukan dan Pembangunan melampaui 2014 untuk setiap regional yang mengadopsi hasil dokumen tertentu; OP18. Memanggil kembali bahwa Program Aksi membutuhkan implementasi yang memadai terhadap mobilisasi sumber daya dalam tingkatan internasional dan nasional, sebagaimana adanya tambahan dan pembaruan sumber daya untuk negaranegara berkembang dari semua mekanisme pendanaan yang tersedia, termasuk dari sumber-sumber multilateral, bilateral, dan privat, dan bahwa Pemerintah tidak diekspektasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Program Aksi secara sendirian; OP19. Mendorong Pemerintah, organisasi-organisasi internasional, termasuk mereka yang berada dalam sistem PBB, institusi keuangan internasional, dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan untuk membantu negara-negara berkembang untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan dan tantangan-tantangan yang relevan terhadap Kependudukan dan Pembangunan dan perubahan pembangunan lingkungan melalui asistensi teknis dan pembangunan kapasitas sebagai cara untuk mengakselerasi implementasi dari Program Aksi dan tindakan-tindakan utama dari implementasi lebih lanjut; OP20. Juga mendorong Pemerintah untuk memonitor kemajuan mereka menuju implementasi Program Aksi, dan tindakan-tindakan utama untuk implementasinya lebih lanjut dan tujuan-tujuan pembangunan lainnya yang telah disetujui secara internasional, dalam tingkatan nasional dan lokal, dan dalam hal ini, Komisi Kependudukan dan Pembangunan Sesi Ke-Empatpuluh-Tujuh



membuat upaya khusus untuk menguatkan registrasi sipil mereka dan data statistik penting, dan sistem-sistem informasi kesehatan, dan untuk membangun kapasitas dari institusi dan mekanisme nasional yang relevan untuk menghasilkan data kependudukan, yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas dan kategorikategori lain, sebagaimana dibutuhkan untuk memantau kemajuan dan memastikan akuntabilitasnya; OP21. Menekankan pentingnya membangun dan mempertahankan kemitraan antar badan Pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat sipil yang relevan untuk suksesnya implementasi Program Aksi dan tindakan-tindakan utama untuk implementasinya melampaui 2014 dan mengundang Pemerintah dan organisasiorganisasi yang relevan dari sistem PBB, sebagaimana sektor privat dan organisasi nonpemerintah, untuk lanjut mendukung aktivitas-aktivitas ini; OP22. Memanggil Pemerintah, badan PBB dan organisasi internasional lainnya, jika meungkinkan, untuk secara aktif mendukung dan berinvestasi pada peningkatan partisipasi dari orang muda dan dalam organisasi-organisasi yang fokus pada pemuda dan organisasi yang didirikan oleh pemuda, mempertimbangkan secara serius kesetaraan gender dan representasi dari pemuda dari latar belakang yang berdalam, dalam proses perumusan, pengambilan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi strategi-strategi pembangunan dan kebijakan-kebijakan internasional, regional, nasional, dan lokal terkait orang muda; OP23. Mendorong Pemerintah untuk memastikan bahwa integrasi sosial dari orang yang lebih tua (penduduk senior) dan promosi serta perlindungan terhadap hakhak mereka sebagai bagian dari bentuk yang terintegrasi dalam kebijakakan-kebijakan pembangunan dalam segala tingkatan; OP24. Memanggil United Nations Population Fund (UNFPA) untuk lanjut memainkan peran yang krusial, melalui mandatnya, membantu negara-negara, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan dengan konsultasi dengan mereka, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terkandung dalam Program Aksi dan tindakantindakan utama mereka untuk implementasi yang lebih jauh melampaui 2014; OP25. Meminta Sekretaris Jendral untuk melanjutkan pekerjaan substantifnya tentang kependudukan dan pembangunan, termasuk didalamnya berinteraksi dengan dinamika kependudukan, kesenjangan, dan pencapaian dari tujuan-tujuan pembangunan yang telah disetujui secara internasional, dan dengan kolaborasi dengan sistem PBB dan organisasi-organisasi yang relevan, untuk lanjut menilai dan melaporkan kemajuan menuju implementasi yang penuh dari Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan/ICPD dan tindakan-tindakan utama untuk implementasinya lebih lanjut; OP26. Menyambut sesi khusus yang akan dilaksanakan pada sesi ke enampuluhsembilan dari Majelis Umum untuk menilai status implementasi dari Program Aksi dan untuk memperbarui dukungan politik yang dibutuhkan untuk pencapaian penuh dari tujuan-tujuannya;

Komisi Kependudukan dan Pembangunan Sesi Ke-Empatpuluh-Tujuh



OP27. Merekomendasikan, dalam hal ini ECOSOC untuk mengirimkan laporan tentang Komisi dalam sesi ke empatpuluh-tujuh pada sesi khusus pada Majelis Umum.

Komisi Kependudukan dan Pembangunan Sesi Ke-Empatpuluh-Tujuh


Terjemahan Lepas Komisi Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Population and Development) Sesi Ke-47

Recommend Documents