BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Salah satu reformasi yang dilakukan setelah berakhirnya pemerintahan orde baru adalah menciptakan system pemerintahan yang berbasis otonomi daerah hal ini tercantum dalam salah satu misi yang digariskan GBHN 1999-2004 yaitu “ perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemeratahan pertumbuhan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia”. Oleh karena itu organisasi sektor publik yaitu pemerintahan secara langsung terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomis salah satunya adalah pendapatan daerah pada daerah yang bersangkutan. Dalam peraturan pemerintah no.58 tahun 2005 tentang pengelolahan keuangan daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu pengelolaan diharapkan bisa lebih efektif dan efisien supaya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat didaerah tersebut.Berkenaan dengan kondisi yang demikian maka Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk dapat menyusun suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah itu sendiri dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
yang dapat memenuhi kaidah – kaidah dan standar laporan
keuangan pemerintah daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk memenuhi tiga hal, pertama ; untuk memperbaiki kinerja pemerintah, kedua ; untuk pengalokasian sumber
daya dan pembuat keputusan, dan ketiga ; untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo,2002). Pemilihan rasio pada pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang berpacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada pasal 6 poin 3 yang menyatakan bahwa Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam mengukur kinerja keuangan pada pemerintah daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan
daerah yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber
dana eksternal, rasio efektifitas yang menunjukan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode positif yaitu belanja yang
dilakukan
tidak
lebih
besar
dari
total pendapatan yang diterima
pemerintah daerah, rasio kontribusiuntuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam PAD terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya dalam presentase,dapat dihitung dari realisasi jumlah masing-masing komponen PAD dibanding dengan jumlah PAD pada tahun anggaran yang sama, rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya dan rasio derajat desentralisasi fiskal suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk melaksanakan fungsi atau tugas pemerintah secara efektif dan mendapat kebebasan pengambilan keputusan dalam penyediaan pelayanan public sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan.
Analisis
kinerja keuangan pada pendapatan daerah dilakukan supaya
pemerintah dapat menggali sektor-sektor yang berpotensi dalam menambah nilai pendapatan daerah serta dapat menjadi alat kontrol dalam penggunaan sumber dana tersebut sehingga laporan keuangan atas pendapatan dapat dipertanggung jawabkan secara accountabilitas dan transparansi terhadap masyarakat umum. Diharapkan dalam pengelolahan pendapatan secara analisa rasio pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya potensi yang ada pada daerah tersebut dan menghindari adanya penyelewengan dalam realisasinya sehingga dapat mewujudkan otonomi daerah yang berdaya guna. Bertolak dari paparan diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2008 – 2012 yang dihadapkan pada kondisi tuntutan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan kapasitas kinerjanya dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber-sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari penelitian yang dilakukan pendapatan kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut: Rekapitulasi Daftar Ringkasan Pendapatan Daerah Jombang Tahun
PAD (Rp)
2008
74.279.789.975,11
2009
83.553.261.780,45
2010
101.264.900.929,73
2011
115.926.490.812,00
2012
139.612.120.593,18
Sumber data : Daftar Ringkasan Pendapatan Daerah Jombang
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan topik sekaligus sebagai judul : „‟ Analisis Kinerja Pengelolahan Keuangan pada Pendapatan Asli Kabupaten Jombang ( Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Jombang) „‟ 1. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas maka menjadi cakupan obyek penelitian adalah : “ Bagaimana Kinerja Pengelolahan Keuangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten jombang ditinjau dari rasio efektifitas, rasio pertumbuhan ,rasio kemadirian , rasio kontribusi ,dan rasio derajat desentralisasi fiskal selama periode 2008 sampai 2012 ?‟‟ 2.
Batasan Masalah. Agar penelitian ini lebih fokus dan dalam pembahasan masalah tidak meluas,
maka dikemukakan batasan-batasan masalah sebagai berikut : A. Penelitian ini hanya membahas kinerja pengelolahan keuangan pada pendapatan asli Kabupaten Jombang. B. Analisis yang akan digunakan dalam mengetahui kinerja pengelolahan keuangan pada PAD Kabupaten Jombang adalah rasio efektifitas,rasio pertumbuhan,rasio kemandirian ,rasio kontribusi dan rasio derajat desentralisasi fiskal. C. Periode data yaitu berupa laporan keuangan serta data lain yang relevan selama tahun 2008 sampai 2012. 3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolahan keuangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang ditinjau dari rasio efektifitas,rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio kntribusi dan rasio derajat desentralisasi fiskal selama periode 2008 sampai 2012.
4. Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan terhadap pemerintah daerah untuk efisiensi dan efektifitas kinerja keuangan pada pendapatan daerah menurut Devas,dkk(1987:279),tujuan pengelolahan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Tanggung jawab (accounting) b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan c. Kejujuran d. Hasil guna (efektif) dan daya guna (efisien) e. Pengendalian Diharapkan penelitian ini memberikan gambaran terhadap pemerintah supaya lebih mengoptimalkan potensi daerah yang ada.
