Lampiran
: Peraturan Yayasan Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam Ki Gede Sebayu Tegal
Nomor
: 02/YPPPI/KGS/VIII/2013
Tanggal
: 6 Agustus 2013
Tentang STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang. Sejarah berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam di Kabupaten Tegal diawali dengan berdirinya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin Cabang Tegal di Slawi pada tanggal 11 Maret 1970. Pada tahun 1971 Fakultas Ushuluddin Cabang Tegal yang semula menginduk pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beralih secara resmi dan dinegerikan masuk ke IAIN Wali Songo Semarang. Perkuliahan Fakultas Ushuluddin Cabang Tegal tersebut berlangsung di Slawi sampai tahun 1977. Setelah 10 tahun kemudian di Kabupaten Tegal tidak ada Perguruan Tinggi Islam, muncullah gagasan mendirikan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal pada tahun 1987 yang kemudian pada tahun 1995 berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara (STAIBN), yang dipelopori oleh para ulama melalui pendirian Yayasan Islamic Centre Bakti Negara Tegal (Akte No. 57 Tahun 1987). Dengan adanya usul dan aspirasi yang berkembang, maka Yayasan Islamic Centre Tegal pada tahun 1997 berubah menjadi Yayasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Ki Gede Sebayu Tegal (Akta No. 28 Tahun 1997), yang berstatus sebagai Yayasan penyelenggara pendidikan Tinggi–Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal. Dalam lintasan sejarah, para ulama Kabupaten Tegal (antara lain : K.H. Sanusi Bajuri, K.H. Qosim Tafsir, K.H. Isa Mufti, K.H. Usman, K.H. Said Giren, K.M. Idris, K.H. Barmawi, K.H Miftah, K.H. Ali Rusydi) telah berhasil mendirikan pendidikan 1
dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Madrasah Tingkat Aliyah Se-Kabupaten Tegal melalui Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kabupaten Tegal. Akan tetapi untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Islam di Kabupaten Tegal belum ada, sementara pada waktu itu di Jawa Tengah dan DIY hanya terdapat di Yogyakarta yaitu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sedangkan ketika itu IAIN Wali Songo Semarang masih dalam proses pendirian. Oleh karena itu para ulama tersebut memberi mandat kepada K.H. Qosim Tafsir sebagai Ketua Tanfidiyah NU Cabang Kabupaten Tegal mengundang pengurus L.P. Ma’arif NU Cabang Kabupaten Tegal antara lain : (1) R.M. Cholid, (2) A. Busyaeri. BA, (3) Sofwan Badrun, BA dan (4) KH Muslich Ma’sum, untuk melaksanakan gagasan-gagasan atau rintisan para ulama tersebut yaitu mendirikan Perguruan Tinggi Islam (IAIN) Yogyakarta Cabang Tegal di Slawi. Melalui restu K.H. Said Giren dan rekomendasi Bupati Tegal (Kolonel R. Supadhi Yudhodharmo) mengutus dua orang sarjana yaitu A. Busyaeri dan Sofwan Badrun (Cucu K.H. Said Giren) untuk berangkat ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghadap Rektor IAIN Prof. MR. Sunaryo untuk mengajukan permohonan berdirinya Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta Cabang Tegal di Slawi. Berkat prakarsa dari ulama dan umaro dimaksud, alhamdulillah dengan kekuatan Allah SWT berdirilah IAIN Yogyakarta Cabang Tegal di Slawi mulai tahun 1970. Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 1970 Fakultas Ushuluddin Cabang Tegal yang semula menginduk pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diintegrasikan ke IAIN Walisongo Semarang. Hal tersebut berkat jasa Drs. H. Chozin Mahmud (Anggota BPH Kabupaten Tegal) dan panitia pendiri yang didukung penuh oleh Bupati Tegal. Dengan adanya rasionalisasi beberapa fakultas Cabang di Jawa Tengah dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 1974 Fakultas Ushuluddin Cabang Tegal perkuliahannya dipindah ke IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1977. Selama sepuluh tahun (1977-1987) Perguruan Tinggi Agama Islam di Kabupaen Tegal mengalami kefakuman, sampai dengan lahirnya Institut Agama Islam Bakti Negara (IAIBN/IBN) Tegal Pada tahun 1987 yang dirintis dan didirikan oleh Yayasan Islamic Centre Kabupaten Tegal.
2
B.
SEJARAH BERDIRINYA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL.
Bismillahirrahmanirrahim
ﺢ ﱠ ﷲُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ۖ َوإِ َذا ِ ِﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺗَﻔَ ﱠﺴﺤُﻮا ﻓِﻲ ْاﻟ َﻤ َﺠﺎﻟ ِ ﺲ ﻓَﺎ ْﻓ َﺴﺤُﻮا ﯾَ ْﻔ َﺴ ت ۚ َو ﱠ ﱠ ُﷲ ٍ ﷲُ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ أُوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻌ ْﻠ َﻢ َد َر َﺟﺎ
ﯾﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا إِ َذا ﻗِﯿ َﻞ ُ ﻗِﯿ َﻞ ا ْﻧ ُﺸ ُﺰوا ﻓَﺎ ْﻧ ﺸ ُﺰوا ﯾَﺮْ ﻓَ ِﻊ ﺑِ َﻤﺎ ﺗَﻌْ َﻤﻠُﻮنَ َﺧ ِﺒﯿ ٌﺮ
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “ Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan” ( Al Mujadalah : 11 ). Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat rakhmat, hidayah dan kekuatan dari Allah SWT Yang Maha Perkasa, puji syukur alhamdulillah Penyusunan Statuta (Peraturan Dasar) Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal sebagai pedoman pengambilan keputusan dan arah penyelenggaraan Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal telah selesai. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah serta inayah-Nya kepada kita. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian atas tersusunnya STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal. Berdirinya Yayasan Islamic Centre adalah keinginan para ulama, para sarjana yang direstui, dan dorongan para pejabat terutama Bapak Gubernur Kdh TK I Jawa Tengah (Bapak H. M. Ismail). Pada saat silaturahmi Ulama dan Umara dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak H. M. Ismail sesudah kegiatan Jambore Daerah Pramuka VI tahun 1986 di Suniarsih Bojong tercetuslah gagasan untuk mendirikan Islamic Centre di Kabupaten Tegal. Gagasan tersebut menjadi mantap ketika Bapak Gubernur memberikan modal 3
sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada saat meresmikan proyek-proyek se-Kabupaten Tegal, yang didampingi oleh Bupati KDH Tingkat II Tegal (Bapak Hasjim Dirdjosoebroto) beserta rombongan Pemerintah Daerah, antara lain : Drs. H. Mashoeri Dahlan (Kabag Pembangunan), Drs. H. Bahrudin (Kabag Kepegawaian) dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 1987 bertepatan dengan 26 Ramadhan 1407 H diresmikan berdirinya Yayasan Islamic Centre (Akta No. 57 tahun 1987) yang didirikan oleh Bupati Tegal dan para Ulama yaitu K.H. Muhammad Miftah, K.H. Abdullah Nawawi, K.H. Abdul Malik Mufti, K.H. Ali Rusydi, K.H. Muh. Abdul Ghoffier, K.H. Moh Sobirin, K.H. Hasyim Jamhari, K.H. Muslich Ma’sum, K. Chambali Utsman dan K.H. Chumaedi ZA. Berdirinya Yayasan Islamic Centre Tegal yang diketahui oleh H. Qosim Tafsir dengan Sekretaris Drs. H. CH. Abidin dilantik oleh Bapak Bupati Tegal (Hasyim Dirdjosoebroto), dengan menyerahkan bantuan sebuah mobil untuk operasional Yayasan. Dalam rapat pengurus Yayasan Islamic Centre ditetapkan program sebagai berikut : 1. Mendirikan Institut Agama Islam Swasta Tegal di Slawi. 2. Mendirikan pusat pendidikan Ulama di Pondok Pesantren Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. 3. Mendirikan Pusat Pendidikan Islam di Desa Kaliwadas Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Tujuan Ulama bersama Umaro merintis pendirian PTAIS adalah agar terpenuhinya fasilitas pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten Tegal, dan untuk mendorong para ulama tidak hanya mengajar di Pondok Pesantren dan Madrasah, tetapi juga mengembangkan ilmu di Perguruan Tinggi. Dalam rangka merealisasikan program tersebut yayasan mengadakan rapat pada tanggal 3 Juni 1987, disusunlah Panitia Pendiri Insitut Agama Islam Swasta di Slawi sekaligus rapat kerja pembagian tugas. Pada tanggal 15 Juni 1987 Bupati Tegal memberi rekomendasi berdirinya Insitut Agama Islam dengan surat Nomor : 420/0188. Selanjutnya panitia yang diwakili oleh 4 (empat) orang yaitu : Drs. H. A. Busyairi, Drs. Damhar Abudapes, Drs. Jamil Muslim dan Drs. Shobrowi menghubungi Kopertais Wilayah X Jawa Tengah di Semarang dengan mendapat tanggapan positip. Setelah Kopertais Wilayah X Jawa Tengah mengadakan studi kelayakan, maka pada tanggal 16
4
Juli 1987 Kopertais Wilayah X Jawa Tengah merestui berdirinya Institut Agama Islam Bakti Negara (IAIBN) dengan surat Keputusan Nomor : 3 tahun 1987 tanggal 10 Agustus 1987 tentang Izin Operasional melaksanakan kegiatan, dan pada tanggal 16 September1987 diadakan Upacara Pembukaan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal diawali Kuliah Umum oleh Drs. H. Cholil Rahman dari IAIN walisongo Semarang dan dihadiri Kopertais Wilayah X Jawa Tengah dan Bupati Tegal. Menjelang Upacara Penutupan, Bupati Tegal memberikan sumbangan untuk perpustakaan Institut Agama Islam Bakti Negara sebesar Rp. 1.698.712,00 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah). Peristiwa ini kemudian diresmikan bahwa IAIBN Tegal berdiri pada Tanggal 16 September 1987 pada pukul 12.00 Wib.
Panitia Pendiri Perguruan Tinggi IAIBN Tegal di Slawi, yakni : 1. Drs. H. Bahrudin
Penasehat
2. Drs. H. Mashoeri Dahlan
Penasehat
3. Drs. Damhar Abudapes
Ketua
4. Drs. H. Muslih Maksum
Wakil Ketua
5. Drs. Daenuri Haneva
Wakil Ketua
6. Drs. Shobrowi
Sekretaris
7. Drs. Jamil Muslim
Wakil sekretaris
8. Drs. H. A. Busyaeri
Bendahara
9. Ahmad Sujono
Wakil Bendahara
10. Drs. Ubaidi
Humas
11. Drs. Suhadi Sarseh
Publikasi
12. Abdul Mujib, BA
PMB
13. T. Qodri
PMB
14. Drs. Ahmad Jazuli
PMB
15. M. Arisun Kaman, BA
Urusan Umum
Maksud dan tujuan pendirian Pendidikan Tinggi adalah untuk meningkatkan kekuatan Sumber Daya Insani yang memiliki kemampuan akademik/profesional serta kemampuan kemandirian dan kemampuan kepemimpinan yang mempunyai wawasan, kritis, analisis dan tanggap terhadap pembangunan serta perkembangan ilmu
5
pengetahuan dan teknologi, berjiwa pengabdian, memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap agama, bangsa, dan negara. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perguruan tinggi ditingkatkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa depan. Keikhlasan pengabdian para ulama, umaro dan panitia berdasarkan Firman Allah Surat Al Hujurat ayat 15 sebagai berikut: ﯿﻞ ﱠ َﷲِ ۚ أُو ٰﻟَ ِﺌﻚَ ھُ ُﻢ اﻟﺼﱠﺎ ِدﻗُﻮن ِ إِﻧﱠ َﻤﺎ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮنَ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا ِﺑﺎ ﱠ ِ? َو َرﺳُﻮ ِﻟ ِﮫ ﺛُ ﱠﻢ ﻟَ ْﻢ ﯾَﺮْ ﺗَﺎﺑُﻮا َو َﺟﺎھَﺪُوا ِﺑﺄ َ ْﻣ َﻮا ِﻟ ِﮭ ْﻢ َوأَ ْﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ ﻓِﻲ َﺳ ِﺒ Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. ( Al Hujurat ; 15) Kehidupan kampus dikembangkan sebagai lingkungan budaya ilmiah yang dinamis berwawasan budaya bangsa, berakhlakul karimah, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkepribadian Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan rohani jasmani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Dalam perkembangan selanjutnya Institut Agama Islam Bakti Negara (IAIBN) Tegal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 443 Tahun 1995 berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara yang disingkat (STAIBN) Tegal. Bagian Kesatu Dasar Hukum Pasal 1 1) Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6
3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 8) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 383 tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (SI) Institut Agama Islam Negara (IAIN) yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (SI) Sekolah Tinggi Agama Ialam Negeri (STAIN). 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 353 tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam; 10) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum; 11) Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam; 12) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri; 13) Keputusan Yayasan Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam Ki Gede Sebayu Tegal Nomor 07/YPPPI/KGS/III/2011 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal.
Bagian Kedua Fungsi Pasal 2 Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal berfungsi sebagai pedoman dasar, tuntunan dan pegangan bagi civitas akademika dan tenaga administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi institusinya.
7
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Statuta STAIBN meliputi seluruh aturan dan pedoman penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, penyelenggaraan administrasi yang meliputi aspek kepegawaian, kemahasiswaan, sarana dan prasarana serta kegiatan akademik. BAB II KETENTUAN UMUM Pasal 4 Dalam Ketentuan umum ini yang dimaksud dengan : (1)
Menteri adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
(2)
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam.
(3)
Yayasan adalah Yayasan Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam Ki Gede Sebayu Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat YPPPI.
(4)
Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara yang selanjutnya disebut STAIBN adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah jurusan dan/atau program studi yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan/atau profesi tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu agama Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
(5)
Statuta adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di STAIBN.
(6)
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran pada STAIBN serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
(7)
Pendidikan Akademik pada STAIBN adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu agama Islam.
(8)
Pendidikan profesional pada STAIBN adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian akan profesi dibidang ilmu agama
8
Islam. (9)
Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, karyawan dan mahasiswa STAIBN.
(10) Dosen adalah Tenaga Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (11) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STAIBN. (12) Alumni adalah lulusan STAIBN baik program gelar maupun program non gelar. (13) Pimpinan
STAIBN
adalah
perangkat
pengambilan
keputusan
tertinggi
sebagaimana ditetapkan dan berfungsi sebagai penanggung jawab utama STAIBN. (14) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STAIBN. (15) Dewan penyantun adalah dewan yang ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan dan pengembangan pada STAIBN. (16) Ketua adalah Ketua STAIBN Tegal. BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN Bagian pertama Visi Pasal 5 Visi STAIBN Tegal adalah : Mencetak Sarjana Unggul ( excellent) dan berakhlakul karimah. Bagian Kedua Misi Pasal 6 (1)
Mengembangkan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dengan manajemen berkualitas, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan siap menghadapi kompetisi global, nasional dan
9
regional dengan landasan nilai-nilai Islam. (2)
Mengembangkan ilmu-ilmu ke-Islaman melalui pengkajian dan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan cakrawala pemikiran dan memberi kontribusi terhadap konsep-konsep pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
(3)
Mengantarkan mahasiswa menjadi Sarjana Muslim yang memiliki keluasan ilmu keislaman, profesional, kedalaman aqidah dan keluhuran akhlak. Bagian Ketiga Tujuan Pasal 7
(1)
Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan
akademik
dan/atau
profesional
yang
dapat
menerapkan,
mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan agama Islam, IPTEK, budaya dan seni yang bernafaskan Islam. (2)
Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam, IPTEK dan seni yang bernafaskan Islam, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. BAB IV IDENTITAS Bagian Pertama Nama, Tanggal Berdiri, dan Kedudukan Pasal 8
(1) Sekolah Tinggi ini
bernama
Sekolah
Tinggi Agama
Islam Bakti Negara
disingkat STAIBN yang berdiri pada tanggal 16 September 1987 M. (2) STAIBN Tegal merupakan perubahan dari Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) yang berdiri pada tanggal 16 September 1987, didirikan oleh Yayasan Islamic Center yang pada tahun 1997 berubah menjadi Yayasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam (YPPPI) Ki Gede Sebayu Kabupaten Tegal. (3) STAIBN berkedudukan di Slawi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.
10
Bagian Kedua Azas dan Fungsi Pasal 9 (1) STAIBN berazaskan Pancasila dan berakidah Islam Ahlussunah Waljama’ah (2) STAIBN mempunyai fungsi sebagai : a. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran b. Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam c. Pengabdian kepada masyarakat d. Pembinaan kemahasiswaan dan alumni e. Pembinaan Sivitas Akademika f. Kegiatan pelayanan administratif g. Hubungan antar Perguruan Tinggi Bagian Ketiga Lambang Pasal 10 STAIBN memiliki lambang sebagaimana di bawah ini
(1) Makna Dasar Lambang a. Kelopak bunga bersudut lima warna Hijau Muda dan bertuliskan Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara melambangkan bahwa STAIBN berdasarkan Pancasila
11
b. Garis Segi lima bergaris Hitam dan warna dasar Kuning melambangkan generasi muda Islam yang dinamis, siap mengembangkan ilmu melalui STAIBN (2) Makna Inti Lambang a. Bintang berwarna kuning melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa b. Sekuntum bunga berkelopak Sembilan berwarna Kuning melambangkan ilmu amaliyah dan beramal ilmiyah, berwatak Indonesia (seperti Walisanga). c. Bangunan Turen (Pintu Air Waduk Cacaban) berwarna putih melambangkan daerah Kabupaten Tegal, yang merupakan identitas daerah. d. Sebuah tangkai obor warna hitam dan api bersudut lima warna merah melambangkan jiwa patriot umat Islam dengan semangat pengkajian dan pengamalan Islam tidak pernah kunjung padam. e. Kitab di bawah tiang obor berwarna putih melambangkan empat pedoman dasar Hukum Islam, merupakan wawasan yang luas terhadap pengkajian ilmu agama Islam berdasarkan Ahlusunnah Wal Jamaah. f. Padi berjumlah 17 berwarna kuning dan kapas berjumlah 8 berwarna hijau tua putih yang diikat dengan pita bertuliskan 45, melambangkan kemakmuran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD1945 merupakan dasar pengabdian dari segenap civitas akademika STAIBN. Bagian keempat MARS DAN HYMNE Pasal 11 STAIBN memiliki Mars
dan Hymne yang ditetapkan dengan Keputusan Senat
sebagaimana lirik di bawah ini : Bagian Kelima BENDERA Pasal 12 Sebagaimana pasal 10 Sekolah Tinggi Agama Islam memiliki bendera : (1)
Jurusan Tarbiyah berwarna dasar hijau yang melambangkan pendidikan ;
(2)
Jurusan Syariah berwarna dasar hitam yang melambangkan hukum;
12
(3)
Jurusan lainnya warna dasarnya akan ditentukan kemudian oleh ketentuan khusus Yayasan. Bagian Keenam Busana Akademik Pasal 13
(1) Busana Akademik di lingkungan STAIBN terdiri dari Toga Jabatan dan Toga Wisudawan dan jas almamater. (2) Toga Jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Senat STAIBN. (3) Toga Jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni Upacara Dies Natalis, Wisuda Sarjana dan Profesional, Pengukuhan Guru Besar dan Promosi Doktor Kehormatan. (4) Toga Jabatan terbuat dari bahan atau kain wool polos yang berwarna hijau berukuran besar sampai bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar kearah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan Beludru berwarna hitam selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan- lipatan (plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi Beludru dengan warna hitam tua untuk Ketua dan Pembantu Ketua, warna kuning emas untuk toga Guru Besar dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing jurusan. (5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan. a. Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Ditengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna biru tua, kuning emas dan warna jurusan). b. Kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang STAIBN terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas. c. Kalung jabatan Pembantu Ketua, terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak. d. Kalung Jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm, berwarna lambang jurusannya. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang
13
STAIBN yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm berwarna kuning emas. (6) Toga Wisudawan adalah jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan STAIBN baik program Sarjana maupun Program Profesional. (7) Toga Wisudawan terbuat dari kain warna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, dengan lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang toga wisudawan berbeda pada lebar toga antara jenjang studi Sarjana persegi empat dan program profesional berbentuk bundar. (8) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang berbentuk ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna dasar lambang jurusan/programnya. (9) Jas Almamater
berwarna abu-abu,
digunakan dalam acara formal dan
kemasyarakatan. BAB V ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 14 (1) STAIBN adalah Lembaga Perguruan Tinggi di bawah binaan Kementerian Agama Republik Indonesia
dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab
kepada Ketua Yayasan Pusat Pengembangan dan Pengkajin Islam Ki Gede Sebayu Tegal. (2) Pembinaan STAIBN secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah X Jawa Tengah.
14
Pasal 15 STAIBN bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang bernafaskan Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, STAIBN mempunyai fungsi : (1)
Perumusan kebijaksanaan dan perencanaan program.
(2)
Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam, teknologi, seni dan budaya yang bernafaskan Islam.
(3)
Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam, teknologi, seni dan budaya yang bernafaskan Islam.
(4)
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
(5)
Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
(6)
Pelaksanaan kegiatan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya.
(7)
Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
(8)
Penyelenggaraan administrasi dan manajemen.
(9)
Pelaksanaan Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan serta Penjaminan Mutu Akademik STAIBN Tegal.
(10) Pelaksanaan penilaian, prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 17 Susunan Organisasi STAIBN terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut : (1) Dewan Penyantun (2) Ketua dan Pembantu Ketua (3) Senat (4) Jurusan dan Program Studi (5) Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) 15
(6) Lembaga Pusat Pengembangan Praktikum (7) Lembaga Pusat Pengembangan Bahasa (8) Laboratorium Bahasa (9) Perpustakaan (10) Dosen (11) Bagian Tata Usaha (12) Perpusatakaan (13) Badan Penjamin Mutu Akademik (14) Dan Lembaga lainya yang dianggap perlu. Bagian Ketiga Dewan Penyantun Pasal 18 (1) Dewan penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah daerah yang menaruh perhatian kepada ilmu agama Islam, ilmu lain yang terkait, peradaban Islam dan pembangunan di Indonesia. (2) Dewan Penyantun bertugas memberi saran kepada pimpinan STAIBN dan membantu pengembangan STAIBN. (3) Jumlah, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan penyantun ditetapkan oleh Ketua STAIBN dengan pertimbangan Senat. (4) Dewan penyantun dipimpin oleh seorang Ketua. (5) Ketua Dewan Penyantun dipilih diantara para anggota Dewan Penyantun. (6) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Dewan Penyantun dibantu oleh seorang Sekretaris yang secara ex-officio dijabat oleh Ketua STAIBN. (7) Dewan penyantun bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam periode masa jabatan Ketua. (8) Masa bakti dewan penyantun sama dengan jabatan Ketua selama 4 (empat) tahun .
16
Bagian Keempat Ketua dan Pembantu Ketua Pasal 19 Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, serta pelaksana pengawasan, penilaian kinerja dan penyusunann laporan, membangun hubungan antar perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, dan proses penyelenggaraan STAIBN serta bertanggung jawab kepada Yayasan. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Ketua berfungsi sebagai : (1) Koordinator dan perumus kebijakan teknis di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Pembina tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, tenaga administrasi dan hubungan masyarakat. (3) Pelaksana kebijakan teknis yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan kebijakan umum pemerintah, kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementrian Agama dan kebijakan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah dan kebijakan Yayasan. (4) Pengelolaan administrasi dan manajemen pendidikan dalam dan luar negeri. (5) Pembina dan pelaksana kerjasama antar instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut bidang tanggung jawabnya. (6) Pelaksanaan pengawasan dan penilaian kinerja penyelenggaraan STAIBN dan penyusunan laporan. Pasal 21 (1) Dalam melaksanakan tugas Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang pembantu ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Pembantu Ketua terdiri dari : a. Pembantu Ketua Bidang Akademik
17
b. Pembantu Ketua bidang Keuangan, Personalia dan Administrasi Umum. c. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada masyarakat dan hubungan antar perguruan tinggi. (3) Pembantu Ketua Bidang Akademik mempunyai tugas membantu
ketua dalam
memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi : a. Koordinasi perencanaan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. b. Pembinaan tenaga Dosen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. c. Menyusun laporan program pendidikan dalam berbagai peningkatan dan bidang serta usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa. d. Penyiapan
rencana
kerjasama
pendidikan
dan
pengajaran,
penelitian,
pengabdian kepada masyarakat. e. Pelaksanaan penelitian prestasi, proses penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan tahunan. (4) Pembantu Ketua Bidang Keuangan, Personalia dan Administrasi Umum mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, inventaris kekayaan STAIBN, kepegawaian, kerumah tanggaan, pengelolaan data dan penyusunan laporan. (5) Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Hubungan antar Perguruan Tinggi mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan minat, penalaran serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi : a. Koordinasi pembinaan mahasiswa dalam mengembangkan minat, sikap, dan organisasi serta kegiatan mahasiswa (Akademik, Keagamaan, Seni Budaya, dan Olah Raga). b. Pembinaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa. c. Pembinaan kerjasama dengan semua pihak di bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat dan hubungan antar perguruan tinggi. d. Pembinaan iklim kampus yang kondusif dan Islami.
18
e. Penyiapan rencana pembinaan dan pelayanan dan pemecahan masalah di bidang kemahasiswaan dan alumni. f. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan. Bagian Kelima Senat Pasal 22 (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STAIBN. (2) Senat mempunyai tugas : a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STAIBN; b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika; c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelnggaraan STAIBN; d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan Ketua dan disahkan oleh Yayasan; e. Menilai laporan keterangan pertanggung jawaban Ketua STAIBN atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada STAIBN; g. Memberikan pertimbangan kepada yayasan terhadap calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi ketua dan yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor; h. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan (HC) dan Guru Besar; i. Menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika; j. Merumuskan pengembangan keilmuan dan kurikulum STAIBN. (3) Keanggotaan Senat terdiri atas Guru Besar, Ketua, Para Pembantu Ketua, Para Ketua Jurusan, Wakil Dosen dan unsur lain yang dianggap perlu. (4) Jumlah Wakil Dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari setiap jurusan (5) Unsur Wakil Dosen pada keanggotaan senat tidak boleh diduduki oleh mereka yang mempunyai jabatan struktural. (6) Masa jabatan anggota Senat adalah 4 (empat) tahun.
19
(7) Senat diketuai oleh Ketua STAIBN, dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat. (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi yang anggotanya terdiri atas anggota Senat dan bila dianggap perlu ditambah dengan anggota lain yang ditetapkan oleh Senat. (9) Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. (10) Senat bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. . Bagian Keenam Jurusan dan Program Studi Pasal 23 (1) Jurusan merupakan pelaksana akademik pada STAIBN yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan seni yang bernafaskan Islam. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan. (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Senat. (4) Pencalonan Ketua dan Sekretaris Jurusan melalui musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara. (5) Bilamana Ketua dan Sekretaris Jurusan berhalangan, Ketua STAIBN menunjuk pejabat sementara setelah mendapat persetujuan Senat. (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua periode. Pasal 24 (1) Penambahan dan penutupan jurusan/program studi pada STAIBN ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI atas usul Ketua STAIBN dengan pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan. (2) Penambahan dan penutupan laboratorium pada setiap jurusan ditetapkan oleh Ketua STAIBN setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.
20
Pasal 25 Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu bagian atau cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Pasal 26 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, jurusan mempunyai fungsi : a.
Penyusunan rencana program kerja jurusan;
b.
Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran;
c.
Pelaksanaan administrasi ;
d.
Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan, dan
e.
Penyusunan laporan. Pasal 27
(1) Program studi adalah pelaksana akademik pada tingkat jurusan dalam disiplin ilmu tertentu. (2) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi. (3) Ketua program studi
bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana
akademik yang membawahinya. (4) Ketua Program Studi diangkat oleh Ketua atas usul Ketua Jurusan dan memperoleh persetujuan senat. (5) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua periode. Bagian Ketujuh Pasal 28 LEMBAGA PENELITIAN, PENERBITAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M)
(1) Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) menyelenggarakan kegiatan Penelitian, Penerbitan dan Pengabadian Kepada Masyarakat.
21
(2) Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua STAIBN. (3) Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAIBN setelah mendapat
pertimbangan Senat. (4) Masa jabatan Kepala Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
selama 4 (empat) tahun dan selanjutnya dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali periode. Pasal 29 Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi kegiatan penelitian, penerbitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta seni yang bernafaskan Islam. Pasal 30 (1) Lembaga
Penelitian,
menyelenggarakan
dan
Penerbitan
dan
Pengabdian
mengkoordinasikan
kegiatan
kepada
masyarakat
masing-masing
yang
dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok. (2) Arah Penelitian ditujukan kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya seni dan bernafaskan Islam. (3) Arah Pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya, dan seni yang bernafaskan Islam. (4) Hasil kegiatan Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) didokumentasikan dan dipublikasikan kepada civitas akademika dan masyarakat pada umumnya. Pasal 31 Struktur organisasi Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) ditetapkan dengan keputusan Ketua STAIBN setelah mendapat pertimbangan Senat.
22
Bagian Kedelapan Pasal 32 LEMBAGA PUSAT PENGEMBANGAN PRKATIKUM (1) Lembaga Pusat Pengembangan Praktikum merupakan unsur pelaksana di lingkungan STAIBN yang menyelenggarakan dan mengembangkan praktik akademik. (2) Lembaga Pusat Pengembangan Praktikum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua STAIBN. (3) Kepala Lembaga Pusat Pengembangan Praktikum diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAIBN setelah mendapat pertimbangan dari Senat. (4) Masa jabatan Kepala Lembaga Pusat Pengembangan Praktikum selama 4 (empat) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua periode. (5) Struktur oraganisasi Lembaga Pusat Pengembangan Praktikum ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAIBN setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan. Bagian Kesembilan Lembaga Pusat Pengembangan Bahasa Pasal 33 (1) Lembaga Pusat Pengembangan Bahasa merupakan unsur pelaksana di lingkungan STAIBN yang menyelenggarakan dan mengembangkan bahasa. (2) Lembaga Pusat Pengembangan Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua STAIBN. (3) Kepala Lembaga Pusat Pengembangan Bahasa diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAIBN setelah mendapat pertimbangan dari Senat. (4) Masa jabatan Kepala Lembaga Pusat Pengembangan Bahasa selama 4 (empat) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua periode.
23
(5) Struktur oraganisasi Lembaga Pusat Pengembangan Bahasa ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAIBN setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan. Bagian Kesepuluh Pasal 34 Laboratorium Bahasa (1) Laboratorium Bahasa merupakan unsur pelaksana di lingkungan STAIBN untuk menyelenggarakan pengembangan bahasa. (2) Laboratorium Bahasa diberikan untuk keperluan internal STAIBN dan instansi lain dalam bentuk kerjasama atau memberikan jasa. (3) Laboratorium Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua STAIBN. (4) Kepala Laboratorium Bahasa diangkat dan/atau diberhentikan oleh Ketua STAIBN dengan pertimbangan Senat. (5) Masa jabatan kepala laboratorium bahasa selama 4 (empat) tahun dandapat diangkat kembali dua kali periode. Pasal 35 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Laboratorium Bahasa mempunyai fungsi : a.
Penyusunan konsep dan program kerja dalam pengembangan Bahasa di lingkungan STAIBN.
b.
Pelayanan bantuan yang berkaitan dengan kemampuan pengembangan bahasa bagi internal maupun eksternal STAIBN.
c.
Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan.
d.
Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan. Pasal 36
Laboratorium Bahasa terdiri dari : 1.
Kepala
2.
Staf administrasi 24
3.
Tenaga Pengajar
4.
Tenaga Ahli Pasal 37
Staf Administrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan program kerja, sarana dan prasarana penyelenggaraan proses pengajaran bahasa, administrasi pengajaran dan evaluasi pengajaran bahasa, tata arsip, persuratan dan statistik, melakukan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan. Pasal 38 (1) Tenaga pengajar mempunyai tugas untuk megajar bahasa sesuai dengan bidang keahlian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tenaga ahli mempunyai tugas untuk mengembangkan media dan sumber belajar yang diperlukan, baik untuk keperluan pendidikan dan pengajaran dalam lingkungan STAIBN maupun pelayanan kepada masyarakat. (3) Jumlah tenaga pengajar dan tenaga ahli ditetapkan oleh Ketua STAIBN menurut kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang tenaga pengajar dan tenaga ahli diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 39 Struktur Organisasi Laboratorium Bahasa ditetapkan dengan keputusan Ketua STAIBN setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan. Bagian Kesebelas Perpustakaan Pasal 40 (1) Perpustakaan
adalah
unsur
pelaksana
di
lingkungan
STAIBN
dibidang
kepustakaan. (2) Perpustakaan dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Ketua STAIBN. (3) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAIBN setelah melalui pertimbangan Senat. (4) Masa jabatan kepala Perpustakaan selama 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali. 25
Pasal 41 Perpustakaan
mempunyai
tugas
merencanakan
pengembangan
kepustakaan,
mengadakan dan memberikan pelayanan bahan perpustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penerbitan dan pengabdian kepada masyarakat, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan kepustakaan. Pasal 42 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Perpustakaan mempunyai fungsi : a.
Penyusunan konsep rencana dan program kerja;
b.
Perencanaan pengembangan kepustakaan;
c.
Pemberian pelayanan bahan kepustakaan;
d.
Memelihara bahan kepustakaan;
e.
Melaksanakan katalogisasi;
f.
Melaksanakan tata usaha/administrasi perpustakaan;
g.
Mengendalikan dan mengevaluasi serta menyusun laporan kepustakaan;
h.
Melaksanakan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi dan/atau badan lain di dalam atau di luar negeri. Pasal 43
Struktur organisasi perpustakaan terdiri dari : 1.
Kepala
2.
Staf administrasi
3.
Pustakawan Pasal 44
(1) Staf administrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan program kerja, administrasi perlengkapan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata arsip dan penyusunan laporan.
26
(2) Pustakawan mempunyai tugas pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan,serta teknis pemeliharaan kepustakaan. Pasal 45 Struktur Organisasi Perpustakaan ditatapkan dengan keputusan Ketua STAIBN setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan. Bagian Keduabelas Dosen Pasal 46 (1)
Dosen adalah tenaga pendidik/pengajar pada Fakultas atau Prodi (Program Studi) jurusan dan bertanggung jawab kepada ketua.
(2)
Dosen berkualifikasi lulusan Strata dua (S-2).
(3)
Jumlah dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja
(4)
Dosen terdiri dari :
(5)
a.
Dosen Tetap
b.
Dosen Biasa.
c.
Dosen DPK (Dipekerjakan)
d.
Dosen Luar Biasa
e.
Dosen Tamu
Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(6)
Dosen tidak boleh merangkap sebagai tenaga administrasi, dan atau sebaliknya tenaga administrasi tidak boleh merangkap menjadi dosen.
(7)
Dosen boleh merangkap sebagai pejabat struktural STAIBN.
(8)
Dosen Tetap adalah Dosen yang diangkat oleh Yayasan menjadi dosen tetap yang diusulkan oleh Ketua STAIBN melalui pertimbangan Senat;
(9)
Dosen Biasa adalah Dosen yang diangkat oleh Yayasan yang diusulkan oleh Ketua STAIBN melalui pertimbangan Senat menjadi/sebagai Dosen Tidak Tetap;
(10) Dosen DPK adalah Dosen negeri yang diperkerjakan di STAIBN atas permintaan Ketua kepada lembaga terkait melalui pertimbangan Senat.
27
(11) Dosen Luar Biasa adalah Dosen yang memiliki kemampuan/keahlian khusus dan dibutuhkan oleh STAIBN tanpa mempertimbangkan pendidikan formal. (12) Dosen Tamu adalah Dosen yang diundang oleh STAIBN pada even-even tertentu. (13) Dosen Tetap, Dosen Biasa, Dosen DPK maksimal berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diangkat kembali sampai umur 70 (tujuh puluh) tahun atas pertimbangan senat dan persetujuan Yayasan. Pasal 47 Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmunya serta memberikan bimbingan dan menguji kepada para mahasiswa di dalam proses pendidikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 48 Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji (1).
Dosen Pembimbing Skripsi adalah mereka yang berpangkat minimal Asisten Ahli dan berkualifikasi pendidikan S2 (magister)
(2).
Dosen Penguji adalah mereka yang berpangkat minimal Lektor/IIIc, atau Asisten Ahli yang berkualifikasi pendidikan S3 (Doktor) Bagian Ketigabelas Bagian Tata Usaha Pasal 49
(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas administrasi, kepegawaian, urusan umum, humas, ke-protokol-an, kerumah tanggaan, akademik, kemahasiswaan, alumni serta sarana dan prasarana serta sistem informasi; (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU ) yang membawahi Sub Bagian-Sub Bagian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab pada Ketua. (3) Batas usia pengabdian sebagai tenaga administrasi adalah berumur 58 (lima puluh delapan) tahun. Pasal 50 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 berfungsi sebagai berikut : 28
a.
Penyusunan rencana kerja dan program kerja.
b.
Penyusunan konsep rencana dan program kepegawaian, keuangan, perlengkapan, humas dan protokol, kerumahtanggaan, akademik, kemahasiswaan dan alumni, perencanaan dan sistem informasi.
c.
Pelaksanaan pembinaan pengelolaan kepegawaian keuangan, perlengkapan, humas dan protokol, kerumahtanggaan, akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi serta sarana dan prasarana (kualitas).
d.
Pelaksanaan pembinaan tata usaha dan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol, administrasi pendidikan dan pengajaran, administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi dan heregistrasi mahasiswa, administrasi pembinaan kelembagaan dan kegiatan mahasiswa dan alumni, pengelolaan pelayanan kemahasiswaan serta sarana dan prasarana (operasional).
e.
Penyelenggaraan administrasi dan kegiatan, penilaian prestasi dan penyusunan laporan. Pasal 51
Bagian administrasi terdiri dari : 1.
Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Humas, Protokol dan Kerumah Tanggaan.
2.
Sub Bagian Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Sistem Informasi.
3.
Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Alumni serta Pengabdian Masyarakat. Pasal 52
(1) Sub bagian Umum, Kepegawaian, Humas, Protokol, dan Kerumah Tanggaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja dibidang kerumahtanggaan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan protokol. (2) Sub Bagian Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Sistem Informasi mempunyai tugas merencanakan pengelolaan, mengurus pelayanan sarana dan prasarana dan sistem informasi serta inventaris kekayaan STAIBN. (3) Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan Alumni dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana program kerja, melaksanakan registrasi dan
29
heregistrasi mahasiswa, melaksanakan administrasi pendidikan dan pengajaran, melaksanakan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bagian Keempatbelas Unsur Penujang/Unsur Kelembagaan Pasal 53 Unsur Penunjang/Unsur Kelembagaan STAIBN terdiri dari : 1.
Ikatan Alumni Mahaiswa STAIBN
2.
Ikatan Unsur Penunjang/Unsur Kelembagaan dibentuk sesuai kebutuhan dengan persetujuan Ketua STAIBN. Pasal 54
(1) Alumni STAIBN adalah seorang yang telah tamat pendidikannya di STAIBN/IBN. (2) Alumni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk Organisasi Ikatan Alumni, yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STAIBN dalam upaya menunjang tujuan pendidikan STAIBN. (3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga alumni. Bagian Kelimabelas Badan Penjamin Mutu Akademik Pasal 55 (1) Pendidikan
Tinggi
yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang
menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. (2) Penjaminan Mutu Akademik merupakan unsur kegiatan sistemik di lingkungan STAIBN untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (3) Penjaminan Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Nasional Pendidikan Tinggi.
30
(4) Sistem Penjaminan Mutu Akademik Pendidikan Tinggi sebagaimana pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (5) Badan Penjamin Mutu Akademik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Ketua STAIBN. (6) Kepala dan anggota Badan Penjamin Mutu Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAIBN setelah mendapat pertimbangan dari Senat. (7) Masa jabatan Kepala dan anggota Badan Penjamin Mutu Akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua periode. (8) Tugas pokok dan fungsi Badan Penjamin Mutu Akademik akan diatur tersendiri melalui Keputusan Ketua STAIBN.
Bagian Keenambelas Lembaga lainnya yang dianggap perlu Pasal 56 Lembaga lainnya yang dianggap perlu akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan STAIBN yang diusulkan oleh Ketua atas pertimbangan Senat. BAB VI TATA KERJA Bagian Pertama Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Ketua, Pembantu Ketua dan Ketua Jurusan Pasal 57 (1)
Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan atas usul dan pertimbangan Senat yang didasarkan pada : a. Visi, misi dan program kerja calon ketua b. Latar belakang pendidikan calon ketua c. Track record (rekam jejak pengalaman) dan kepribadian calon ketua
31
d. Kemampuan calon ketua untuk menggalang kerjasama dengan pihak luar dalam rangka memajukan STAIBN dan; e. Pertimbangan Senat mengenai calon ketua yang diusulkan kepada yayasan. (2)
Ketua diangkat dan diberhentikan oleh yayasan setelah mendapat persetujuan senat dan pertimbangan rapat pleno yayasan.
(3)
Masa jabatan ketua dan pembantu ketua adalah masing-masing 4 (empat) tahun.
(4)
Pemilihan calon pembantu ketua dilaksanakan oleh ketua terpilih paling lambat satu bulan setelah pelantikan.
(5)
Ketua dan pembantu ketua dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(6)
Bilamana ketua berhalangan tidak tetap, Yayasan menetapkan pembantu ketua bidang akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian (PLH).
(7)
Bilamana ketua berhalangan tetap, Yayasan mengangkat salah satu dari Pembantu Ketua menjadi Pejabat Ketua sampai diangkatnya Ketua definitif atas usul senat.
(8)
Bilamana Pembantu Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk salah seorang Pembantu Ketua lainnya sebagai pelaksana harian.
(9)
Bilamana Pembantu
Ketua berhalangan tetap, Ketua
Pembantu
sebagai
Ketua
pejabat
antar
dapat mengangkat
waktu
berdasarkan
persetujuan/pertimbangan Senat. Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan Pasal 58
(1) Syarat-syarat Calon Ketua adalah : a. Berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Masa Esa. d. Berideologi Pancasila dan berfaham Ahlusunnah Waljamaah. e. Berpendidikan serendah-rendahnya strata dua (S2). f. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor/IIId.
32
g. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua h. Tidak menjabat Ketua secara berturut-turut selama dua periode. i. Memiliki visi, misi sebagaimana tersebut dalam Statuta STAIBN dan program tentang : 1) Peningkatan mutu Tri Darma Perguruan Tinggi STAIBN selama periode kepemimpinannya kedepan. 2) Peningkatan kreativitas, prestasi dan berakhlakul kharimah bagi sivitas akademik. 3) Penciptaan suasana kampus yang bernuansa lingkungan Islami dan ilmiah. 4) Peningkatan kualitas Dosen dan staf administrasi. (2). Tata cara Pemilihan dan Pengangkatan Calon Ketua adalah sebagai berikut : a. Pemilihan calon Ketua dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Senat. b. Bakal calon yang memenuhi syarat administrasi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. c. Senat menetapkan bakal calon Ketua yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan. d. Calon Ketua sebagaimana point c harus menyampaikan visi dan misi di depan Yayasan dan sivitas akademika. e. Ketua dipilih oleh Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal. f. Panitia mengusulkan calon Ketua terpilih kepada Pengurus Yayasan untuk ditetapkan sebagai Ketua STAIBN definitif. Pasal 59 (1). Syarat-syarat Calon Pembantu Ketua adalah sebagai berikut : a. Berusia maksimal 61 (enam puluh satu) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Masa Esa. d. Berideologi Pancasila dan berfaham Ahlusunnah Waljamaah. e. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata Dua (S2). f. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor/IIIc.
33
g. Tidak menjabat sebagai Pembantu Ketua secara bertutur-turut selama dua periode. h. Bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Ketua i. Dapat bekerjasama dengan ketua. (2) Tata cara pengangkatan Calon Pembantu Ketua sebagai berikut : a. Ketua menyampaikan calon Pembantu Ketua masing-masing 2 (dua) orang pada setiap jabatan Pembantu Ketua kepada Senat untuk dipertimbangkan. b. Persetujuan diberikan oleh Senat melalui rapat Senat. c. Setiap pemilih/anggota senat memilih 1 (satu) dari nama-nama calon Pembantu Ketua sebagaimana pada point a. d. Ketua mengangkat para Pembantu Ketua sesuai ketentuan dan pertimbangan Senat ditetapkan sebagai Pembantu Ketua definitif. Pasal 60 (1). Syarat-syarat Calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Calon Sekretaris Jurusan adalah sebagai berikut : a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Masa Esa. b. Berusia maksimal 61 (enam puluh satu) tahun. c. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata Dua (S2). d. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli/IIIb. e. Berlatar belakang pendidikan sesuai dengan jabatan ketua jurusan yang akan dipangku. f. Sehat jasmani dan rohani. g. Berideologi Pancasila dan berfaham Ahlusunnah Waljamaah. h. Memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas lulusan, hasil penelitian, dan memiliki kemampuan manajerial yang efektif, serta memiliki integritas akademik dan berkepribadian baik. i. Untuk ketua jurusan/program studi, memiliki visi, misi dan program yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi : 1) Peningkatan mutu lulusan jurusan/program studi
34
2) Peningkatan kualitas, kreatifitas, prestasi, dan akhlak mulia sebagai civitas akademika. 3) Mengembangkan mutu dosen dan staf, dan 4) Melaksanakan program-program secara efektif, kreatif dan akuntabel. (3) Tata cara pengangkatan calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Calon Sekretaris Jurusan sebagai berikut : a. Ketua menyampaikan calon Ketua Jurusan/Program Studi dan calon Sekretaris Jurusan
maksimal masing-masing 3 (tiga) orang pada setiap calon Ketua
Jurusan/program studi dan calon sekretaris jurusan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) kepada senat untuk dipilih. b. Senat memilih calon ketua jurusan/program studi dan calon sekretaris jurusan melalui pemungut suara dalam rapat senat. c. Setiap anggota senat memilih 1 (satu) nama dari maksimal 3 (tiga) calon yang diajukan ketua; d. Senat mengusulkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan menyampaikan kepada ketua disertai berita acara pemilihan dengan melampirkan kelengkapan yang diperlukan; e. Ketua menetapkan dan mengangkat ketua jurusan/program studi dan sekretaris jurusan yang telah mendapatkan pertimbangan senat.
Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban Pasal 61 (1) Setiap akhir akademik, Ketua menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan program secara tertulis kepada Yayasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Ki Gede Sebayu Tegal. (2) Sebelum Ketua menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terlebih dahulu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di hadapan Senat.
35
BAB VII KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI Bagian Pertama Arah Pengembangan Pasal 62 (1) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada STAIBN dilaksanakan atas dasar Kurikulum berstandar nasional yang disusun sesuai dengan Program Studi. (2) Kurikulum Program Studi secara utuh ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STAIBN. (3) Beban studi setiap program ditentukan dalam satuan kredit semester (SKS) dan hasilnya dituangkan dalam yudisum setiap semester. Bagian Kedua Beban Studi Pasal 63 (1) Beban studi kumulatif program Diploma (D3) minimal 92 sks dan maksimal 110 sks. (2) Beban studi kumulatif program Sarjana Strata Satu (S1) minimal 146 sks dan maksimal 160 sks. Bagian Ketiga Masa Studi Pasal 64 (1) Masa Studi Program Diploma (D3) antara 6 (enam) sampai dengan 10 (Sepuluh) semester. (2) Masa Studi Program Sarjana (S1) antara 8 (delapan) sampai dengan 14 (empat belas) semester. BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 65 (1) STAIBN menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
36
(2) Pendidikan merupakan kegiatan akademik sebagai upaya menghasilkan manusia terdidik. terlatih berkualitas dan berakhlaqul karimah. (3) Penelitian merupakan upaya untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam. (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu agama Islam dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Pasal 66 (1) Program pendidikan STAIBN terdiri dari : a.
Program
pendidikan akademik bertujuan memberikan penugasan dan
pengembangan ilmu pengetahuan agam Islam, teknologi, budaya dan seni bernafaskan Islam. b. Program pendidikan profesional bertujuan memberikan kesiapan penerapan keahlian profesional dalam salah satu bidang yang berkaitan dengan ilmu agama Islam. (2) Program pendidikan akademik pada STAIBN adalah Program Diploma dan Program Sarjana Strata Satu (S1). Pasal 67 (1) Program Diploma Tiga (D3) dan Sarjana Strata Satu (S1) bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk memahami serta mendalami salah satu bidang ilmu dan keterampilan untuk bekerja secara profesional dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan agama Islam pada khususnya. Pasal 68 (1) Bahasa pengantar di STAIBN adalah bahasa Indonesia. (2) Bahasa asing atau bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar untuk menyampaikan materi bidang studi tertentu. (3) Penulisan skripsi dalam bahasa asing diatur dalam peraturan atau keputusan tersendiri. Pasal 69
37
(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan pada STAIBN dimulai September dan berakhir Agustus tahun berikutnya. (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester masing-masing terdiri atas 6 (enam) bulan dan dapat diadakan semester pendek yang diatur oleh SK Ketua. (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan upacara wisuda. (4) Setiap tahun sekali ditetapkan kalender akademik, dengan memperhatikan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan akademik. BAB IX PENILAIAN HASIL BELAJAR Pasal 70 (1) Penilaian terhadapkegiatan, kemajuan dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh Dosen. (2) Ujian dapat diselenggrakan melalui ujian tengah semester, ujian semester, ujian ulangan, ujian komprehensif dan ujian skripsi pada akhir program sarjana strata 1 (S1) dan ujian akhir program profesional. (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masingmasing berbobot nilai angka 4, 3, 2, 1, dan 0. (4) Pelaksanaan ketentuan Ujian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Ketua. BAB X KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN DAN KODE ETIK Bagian Pertama Kebebasan Akademik Pasal 71 (1) STAIBN menjunjung kebebasan akademik bagi pendidikan tinggi yang bermakna kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau meyebarkan ilmu, ilmu amaliyah dan amal ilmiah.
38
(2) STAIBN menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik yang berarti kebebasan mengemukakan pendapat dalam lingkungan serta forum perguruan tinggi dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya. (3) STAIBN menyadari bahwa kebebasan mimbar akademik mengandung makna ilmu amaliah dan amal ilmiah yang dilaksanakan dengan penuh hikmah dan bertanggung jawab. (4) STAIBN menjamin kebebasan mimbar akademik yang berarti kebebasan akademis untuk melakukan studi, penelitian dan pembahasan serta pengajuan ilmu kepada mahasiswa dan sesama sivitas akademika. (5) STAIBN menjamin kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh para warga civitas akademika yang memenuhi segala persyaratan untuk bertindak selaku tenaga pengajar atau peneliti mandiri. Bagian Kedua Kode Etik Pasal 72 (1) Dalam melaksanakan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi dan tidak merugikan STAIBN. (2) Pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk perwujudan pemantapan pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam, teknologi dan pembangunan nasional. (3) STAIBN menunjung tinggi etika akademik dan norma agama Islam yang berarti menghargai hakikat masing-masing ilmu dan mengamalkan ajaran Islam. (4) Setiap warga STAIBN wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan akademik lainnya. (5) Etika akademik perlu ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini melalui perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya. (6) STAIBN memiliki kode etik Dosen dan mahasiswa yang harus dilaksanakan oleh semua warga sivinitas akademika. (7) STAIBN dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dan mahasiswa yang kepengurusannya ditentukan oleh Yayasan atas usul Senat.
39
(8) Kode etik karyawan/staf administrasi untuk selanjutnya diatur oleh peraturan Yayasan atau Keputusan Ketua. Bagian Ketiga Sanksi Pasal 73 (1) Dosen, mahasiswa dan/atau karyawan STAIBN yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kegiatan sivitas akademika STAIBN atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan. (3) Kegiatan sivitas akademika STAIBN diluar kampus yang mengatasnamakan STAIBN harus mendapatkan izin Ketua. (4) Sivitas akademika STAIBN yang terkena sanksi akademik diberi kesempatan membela dari pada forum Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik STAIBN. (5) Dewan Kehormatan dibentuk dan diangkat oleh atas persetujuan Senat. BAB XI GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN Bagian Pertama Gelar Akademik Pasal 74 (1) Ketua menetapkan Yudisum kelulusan mahasiswa STAIBN yang akan diwisuda. (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi di STAIBN berhak mendapatkan ijazah dan gelar akademik. (3) Gelar akademik mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama RI. (4) Bentuk, ukuran, isi dan bahasa ijazah serta kewenangan penandatanganan sesuai dengan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama RI. (5) Ijazah ditandatangani oleh Ketua dan disahkan oleh Kopertais Wilayah X Jawa Tengah.
40
Pasal 75 Predikat Kelulusan (1) Indeks Prestasi dan predikat kelulusan ditetapkan sebagai berikut : Indeks Prestasi 3,50 – 4,00
Predikat Coumlaude (Lulus dengan pujian)
3,00 – 3,49
Sangat memuaskan (Amat Baik)
2,50 – 2,99
Memuaskan (Baik)
2,00 – 2,49
Cukup
0,00 – 1,99
Tidak Lulus
(2) Indeks Prestasi tersebut pada ayat (1) adalah hasil penilaian secara kumulatif dari satu jenjang program studi. Bagian Kedua Penghargaan Pasal 76 (1) Untuk menciptakan kondisi dan tradisi akademik dalam upaya peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, STAIBN memberikan penghargaan kepada setiap individu yang telah terbukti berjasa dan menunjukkan kesetiaan serta prestasi kepada STAIBN. (2) Penghargaan terdidi dari : a. Penghargaan kesetiaan. b. Penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik. c. Pengharagaan/jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, teknologi, seni, budaya, dan kemanusiaan. (3) Penghargaan diberikan kepada perorangan atau kelompok (warga sivitas akademik atau bukan) lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah.
41
(4) Persyaratan, bentuk, dan tata cara pemberian pengharagaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua STAIBN. Bagian Ketiga Upacara Akademik Pasal 77 (1) Upacara akademik yang telah di selenggarakan oleh STAIBN dalam bentuk Rapat Terbuka Senat yang di pimpin oleh Ketua STAIBN. (2) Upacara akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berupa : a. Upacara Peringatan Hari Jadi STAIBN (Dies Natalis); b. Upacara Wisuda; (3) Upacara resmi lainnya, antara lain : a. Upacara pelantikan pejabat struktual b. Upacara penganugerahan penghargaan c. Upacara peringatan hari-hari besar d. Upacara pembukaan dan penutupan kuliah e. Upacara penerimaan tamu-tamu penting f. Upacara pengukuhan mahasiswa baru (4) Upacara akademik yang dilaksanakan pada STAIBN seperti dimaksud ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara yang sesuai dengan tradisi akademik dan kepribadian bangsa Indonesia serta ahli Sunah Waljamaah. (5) Tata cara dan atribut upacara akademik ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Senat. BAB XII TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 78 (1) Sumber daya manusia STAIBN terdiri atas pelaksana, tenaga edukatif, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi. (2) Pelaksana adalah seluruh pejabat struktural di lingkungan STAIBN.
42
(3) Tenaga Edukatif atau Dosen adalah tenaga fungsional dengan tugas utama mengajar, meneliti dan pengabdian kepada masyarakat dalam disiplin keilmuan, teknologi dan/atau seni yang bernafaskan Islam. (4) Tenaga penunjang akademik adalah mereka yang mempunya tanggung jawab utama membantu peningkatan kegiatan akademik, terdiri atas tenaga administrasi, peneliti, pengembang di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, pustakawan, laboran dan teknik sumber belajar. Pasal 79 (1) Seleksi calon tenaga edukatif dilakukan oleh Ketua bersama para Wakil Ketua dan Ketua-Ketua jurusan dengan ratio kebutuhan, dan pertimbangan Senat. (2) Seleksi calon tenaga penunjang akademik dilakukan oleh Ketua bersama Ketua Jurusan. (3) Seleksi calon tenaga administrasi dilakukan oleh Ketua bersama Bagian Tata Usaha. (4) Persyaratan dan tata cara seleksi serta pengusulan tenaga pengajar, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi ditentukan Ketua. (5) Ketua Yayasan mengangkat dan memberhentikan tenaga edukatif dan tenaga administrasi yang bersifat pegawai tetap. Pasal 80 (1) Semua sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada pasal 78, diberi kesempatan yang sama. (2) Senat menentukan pola pembinaan sumber daya manusia dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan. (3) Program pembinaan dalam jabatan dilaksanakan oleh Ketua atas persetujuan senat dengan memperhatikan kebutuhan kelembagaan dan pengembangan ilmu dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam. (4) Kriteria untuk promosi dalam jabatan fungsional, struktural dan administrasi di tentukan berdasarkan peraturan yayasan atau Keputusan Ketua. (5) Setiap sumber daya manusia STAIBN wajib melaksankaan Statuta STAIBN dan ketentuan lain yang ditentukan kemudian oleh peraturan yayasan dan atau keputusan Ketua.
43
BAB XIII MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 81 (1) Untuk menjadi mahasiswa STAIBN seseorang harus : a. Memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah atas dan atau sederajat. b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh STAIBN. (2) Penerimaan mahasiswa memperhatikan persyaratan kuantitatif baik dalam pengembangan ilmu, ratio kebutuhan pasar kerja, maupun kesediaan sarana dan tenaga. (3) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa STAIBN setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu. (4) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan prosedur unuk menjadi mahasiswa STAIBN diatur oleh Ketua STAIBN. (5) Setiap mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang dan menyelesaikan kewajibankewajibannya sebelum mengikuti semester berikutnya. Pasal 82 (1)
Setiap mahasiswa dapat menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan STAIBN.
(2)
Setiap mahasiswa memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
(3)
Setiap mahasiswa mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik.
(4)
Setiap mahassiswa dapat memanfaatkan fasilitas STAIBN dalam rangka kelancaran proses belajar.
(5)
Setap mahasiswa mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
(6)
Setiap mahasiswa memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta Nilai Hasil Studi (NHS).
(7)
Setiap mahasiswa dapat menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan. 44
(8)
Setiap mahasiswa dapat memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan STAIBN.
(9)
Setiap mahasiswa dapat memanfaatkan sarana dan prasarana STAIBN melalui perwakilan/organisasi
kemahasiswaan
untuk
mengurus
dan
mengatur
kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat. (10) Setiap mahasiswa dapat pindah dari dan ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung memungkinkan. (11) Setiap mahasiswa dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi intra dan ekstra mahasiswa STAIBN. Pasal 83 (1) Setiap mahasiswa menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan (2) Mahasiswa dapat dikecualikan dari ayat (1) di atas apabila memenuhi persyaratan sesuai peraturan. (3) Setiap mahasiswa berkewajiban mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. (4) Setiap mahasiswa ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan STAIBN. (5) Setiap mahasiswa menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang bernafaskan Islam. (6) Setiap mahasiswa menjaga kewibawaan dan nama baik STAIBN. (7) Setiap mahasiswa diwajibkan berbusana Islami yang akan diatur dalam peraturan atau Keputusan tersendiri. (8) Setiap mahasiswa menjunjung tinggi akhlakul karimah dan kebudayaan nasional. (9) Tata tertib mahasiswa akan dituangkan dalam peraturan tersendiri.
45
Pasal 84 Organisasi Kemahasiswaan (1) Oraganisasi kemahasiswaan STAIBN adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian muslim. (2) Bentuk organisasi kemahasiswaan STAIBN ditingkat sekolah tinggi di bentuk lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Mahasiswa/DPM), eksekutif (Badan Eksekutif Mahasiswa/BEM), dan lembaga lainnya yang nama dan tugasnya diatur dalam pedoman lembaga kemahasiswaan. Pasal 85 (1)
BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) merupakan organisasi kemahasiswaan intra kampus.
(2)
Masa jabatan ketua BEM dan ketua DPM adalah 1 Tahun dan tidak dapat di pilih kembali untuk tahun berikutnya.
(3)
BEM mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler, dan mewakili mahasiswa STAIBN dalam menyampaikan
aspirasi/pendapat/usul/saran
kepada Ketua
terutama
yang
berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan. (4)
DPM mempunyai tugas membuat kebijakan yang berkaitan dengan peraturan, program kerja dan melakukan pengawasan terhadap kinerja BEM.
(5)
UKM adalah bagian dari BEM yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa).
(6)
Kepengurusan BEM terdiri atas Presiden, Wakil Presiden dan Anggota a.
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh mahasiswa melalui pemilihan umum.
b. Tata kerja kepengurusan ditetapkan melalui rapat pengurus berdasarkan AD/ART. c. Pengurus BEM disahkan oleh Ketua STAIBN.
46
d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus BEM bertanggung jawab
kepada
Ketua
atas
pertimbangan
Pembantu
Ketua
bidang
kemahasiswaan. (7)
Kepengurusan DPM terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota a. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh perwakilan mahasiswa (komting). b. Tata kerja kepengurusan ditetapkan melalui rapat pengurus berdasarkan AD/ART.
(8)
a. Keanggotaan UKM terdiri atas mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa STAIBN dan aktif mengikuti kegiatan akademik di STAIBN; b. Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan oleh rapat pengurus; c. Kepengurusan UKM disahkan oleh BEM; d. Dalam melakukan tugasnya UKM bertanggung jawab kepada BEM.
(9)
Kepengurusan BEM, DPM dan UKM diatur oleh lembaga masing-masing dengan persetujuan Ketua STAIBN.
(10) Bentuk Organisasi Kemahasiswaan STAIBN disesuaikan dengan ketentuan khusus. Pasal 86 (1) Alumni STAIBN dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STAIBN dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan STAIBN dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Melakukan inventarisasi dan penyediaan informasi serta penelaahan terhadap daya serap lulusan (alumni). BAB XIV SARANA DAN PRASARANA Pasal 87 (1) Semua mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi, dapat menggunakan sarana dan prasarana STAIBN. (2) Sarana dan Prasarana di STAIBN meliputi : a. Gedung kantor, ruang kuliah. b. Laboratorium.
47
c. Lembaga Penelitian dan Penerbitan, Lembaga pengabdian kepada masyarakat, Lembaga Pusat Pengembangan Praktikum, Lembaga Pusat Pengembangan Bahasa, Laboratorium, gedung perpustakaan. d. Kantor pimpinan, kantor administrasi, gedung arsip, gedung perlengkapan, aula, pusat kegiatan mahasiswa, ruang kerja Dosen, ruang sidang, ruang rapat dan ruang munaqasah. e. Tempat ibadah, kafetaria/kantin. f. Jalan, tempat parkir, taman dan lapangan uparacara. (3) Gedung dan ruang kuliah dilengkapi dengan berbagai sarana belajar sehingga memungkinkan perkuliahan dapat berlangsung dengan layak. (4) Ruang kuliah terdiri atas beberapa ukuran berbeda sehingga dapat menampung ukuran kelas kecil, sedang dan besar. (5) Gedung kuliah tertentu digunakan bersama oleh semua jurusan/program studi. (6) Pengaturan penggunaan gedung dan ruang kuliah ditetakan oleh pimpinan STAIBN. (7) Sarana STAIBN dilengkapi dengan peralatan kerja dan perabotan yang sesuai dengan keperluan ruangan yang bersangkutan.
BAB XV PEMBIAYAAN Pasal 88 (1) Keuangan STAIBN bersumber dari Yayasan, mahasiswa, masyarakat dan lembaga lain dari dalam maupun luar negeri yang sah, halal serta tidk mengikat
dan
bertanggung jawab kepada Yayasan. (2) Selain dana yang tersebut ayat (1), keuanganSTAIBN diperoleh dari sumbersumber lain yang sah, halal dan tidak mengikat sebagai berikut : a. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah. b. Dewan Penyantun STAIBN. c. Penerimaan dari masyarakat.
48
(3) Besarnya pungutan SPP bagi mahasiswa ditetapkan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan Senat. (4) Dalam hal tertentu, STAIBN memiliki kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang harus dipertanggungjawabkan kepada Yayasan. (5) Rencana Anggaran Keuangan STAIBN diajukan oleh Ketua atas pertimbangan dan persetujuan Senat untuk diusulkan pengesahannya kepada Yayasan. (6) Pengelolaan keuangan STAIBN berdasarkan standar akuntansi keuangan. (7) Pembukuan keuangan diperiksa oleh Badan Pengawas Yayasan sesuai ketentuan dan bila dianggap perlu diaudit oleh akuntan publik, yang hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengurus dan Badan Pembina Yayasan.
BAB XVI PENGAWASAN DAN AKREDITASI Pasal 89 (1) Tata cara pengesahan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputi : a. Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Yayasan. b. Pengendalian mutu sebagaimana yang tersebut dalam ayat (2) dilakukan dengan mengkaji proses masukan, keluaran hasil dan kegunaan tiap program Tri Darma Perguruan Tinggi. (2) Akreditasi STAIBN dilaksankaan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal, diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). (3) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah (BANPT) dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
49
BAB XVII KERJASAMA PERGURUAN TINGGI Pasal 90 (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan Tri Darma perguruan Tinggi, STAIBN berupaya menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga lain atas persetujuan Yayasan. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk : a. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik b. Pemanfataan bersama sumber daya dalam melaksanakan kegiatan akademik c. Penerbitan bersama karya ilmiah dan publikasi lainnya. d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan karya ilmiah lain. e. Pelaksanaan dan pengembangan bersama untuk suatu program study tertentu seperti training program atau transfer of credit atau bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. f. Pemanfaatan peluang dunia kerja dengan lembaga, sekolah dan dunia usaha. (3) Kerjasama sebagai dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan selama tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi STAIBN dengan persetujuan Yayasan.
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 91 (1) Segala peraturan atau keputusan yang ada pada saat disahkannya statuta ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini. (2) Hal-hal yang bersifat pengembangan organisasi dan tata kerja yang mengakibatkan beban anggaran dibiayai oleh STAIBN harus mendapat persetujuan tertulis dulu dari Yayasan. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dengan Keputusan Ketua.
50
BAB XIX PENUTUP Pasal 92 (1) Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara (STAIBN) Tegal tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Slawi Pada tanggal : 6 Agustus 2013 YAYASAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN ISLAM (YPPI) KI GEDE SEBAYU TEGAL KETUA
SEKRETARIS
Drs. H. MASHOERI DAHLAN, MBA.MM
Drs. H. AGUS SUBAGYO, MM
51
DASAR HUKUM 1.
Susunan Organisasi
: PP 60 Tahun 1999, Pasal 59
Lembaga Penjamin Mutu
:
3.
Dewan Penyantun
: PP 60 Tahun 1999, Pasal 28
4.
Ketua dan Pembantu Ketua
: PP 60 Tahun 1999, Pasal 61 dan 62.
5.
Senat
: PP 60 Tahun 1999, Pasal 65.
6.
Jurusan
: PP 60 Tahun 1999, Pasal 66, 67 dan 68
7.
PMA Nomor 4 Tahun 2007
: Bab III Pasal 5 dan 6
8.
Penambahan & penutupan jurasan/prodi : PP 60 Tahun 1999, Pasal 67, 69 dan 70.
9.
LP3M
2.
bag. d.
UU 12 2012, Ps 51 (1), (2), Ps 52 (1), (2), (3), (4), Ps 53 bag a & b, Ps 63
: UU 12 Tahun 2012, Pasal 45 dan 47
10. Perpustakaan
: PP 60 Tahun 1999, Pasal 72.
11. Laboratorium Bahasa
: PP 60 Tahun 1999, Pasal 72.
12. Dosen 104.
: UU 14 Tahun 2005, Pasal 48, 50, 78, 101 dan
13. Dosen Pembimbing dan Penguji : PP 60 Tahun 1999, Pasal 101. 14. Tata Usaha
: PP 60 Tahun 1999, Pasal 107.
15. Tata Cara Pemilihan Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dan Jurasan : PMA Nomor 4 Tahun 2007. 16. Tenaga Kependidikan
: PP 60 Tahun 1999, Pasal 101.
17. Mahasiswa 109.
: UU 12 2012, Ps 73 dan PP 60 Tahun 1999, Pasal
18. Sarana dan Prasaran
: PP 60 Tahun 1999, Pasal 103.
19. Pembiayaan 114.
: UU 12 2012, Ps 84 dan PP 60 Tahun 1999, Pasal
52
20. Pengawasan dan Akreditasi
: UU 12 Tahun 2012, Pasal 55.
AGAR TONGGAK SEJARAH STAIBN TEGAL TIDAK KABUR, MAKA SETIAP STATUTA PERUBAHAN HARUS DISERTAKAN STATUTA SEBELUMNYA; 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Statuta Tahun 1987 Statuta 1995 Statuta 1998 Statuta 2003 Stattu 2011 Statuta 2013
: : : : : :
IBN Tegal STAIBN Tegal STAIBN Tegal STAIBN Tegal STAIBN Tegal STAIBN Tegal
Slawi, 5 Agustus 2013. Ketua STAIBN Tegal
Drs. H. Badrodin, MSI
53
