NOTAKESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP, KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR:
4 TAHUN 2013 02/PKS/SJ/2013 09/SES/LH/08/2013 HK.05.01/IV/1657/2013 38A/BNPB/08/2013 9/SKB-100/VIII/2013 TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA DI INDONESIA
Padahari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. BAHRUL HAYAT, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia,beralamat di Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 1
2. DIAH ANGGRAENI, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia, beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 3. AGOES WIDJANARKO, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; 4. HERMIEN ROOSITA, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, beralamat di Jl. D.I. Pandjaitan, Kav. 24, Kebon Nanas Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT; 5. SUPRIYANTORO, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. 4-9 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA; 6. FATCHUL HADI, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, beralamat di Jl.Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM; 7. MANAGAM MANURUNG, Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH; PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa: a. untuk menyediakan Pendidikan Menengah Universal yang berkualitas dengan biaya terjangkau PIHAK KESATU akan membangun dan mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan 2
Cendekia di Indonesia. b. pembangunan dan pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a diarahkan untuk menyediakan Pendidikan Menengah Universal yang nyaman, aman bencana, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, inklusi, dan ramah anak termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. c. untuk membangun dan mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu mendapat dukungan dan kerja sama dari PARA PIHAK. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pembangunan dan Pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi landasan hukum untuk mewujudkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Indonesia yang nyaman, aman bencana, sehat, hijau, inklusi, dan ramah anak, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Pasal 2 Untuk mewujudkan Madrasah Aliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:
Negeri
Insan
Cendekia
a. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi,dan pelaporan pembangunan dan pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Indonesia; b. PIHAKKEDUA bertugas dan bertanggung jawab (menyusul)……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……..dalam pembangunan dan pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Indonesia 3
c. PIHAK KETIGA bertugas dan bertanggung jawab memberikan pembinaan dan bantuan teknisdalampembangunan dan pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Indonesia, untuk memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan dengan tertib, efisien dan efektif; d. PIHAK KEEMPAT bertugas dan bertanggung jawab memberikan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi agar terwujud Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Indonesia yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup; e. PIHAK KELIMA bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan teknis sesuai tugas dan fungsi secara berjenjang dalam penyelenggaraan kesehatan sekolah agar terwujud Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Indonesia yang sehat; f. PIHAKKEENAMbertugas dan bertanggung mengoordinasikan dan memberikan asistensi madrasah aman dari bencana;
jawab penerapan
g. PIHAK KETUJUHbertugas dan bertanggung jawab untuk pengurusan hak atas tanah dan pensertipikatan tanah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Indonesia
Pasal 3 (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan saling menghormati. (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat pada Unit Eselon II terkait. (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4
Pasal 4 Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PIHAK KESATU membentuk Tim Pembina yang beranggotakan PARA PIHAK.
Pasal 5 Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan dapat dibantu oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Pasal 6 (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untukwaktu 5 (lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK. (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir. (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dan/atau apabila terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
5
Pasal 8 (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh), bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
6
