KOMISI PEMERIKSA KEI(AYAAN I'ENYELENGGARA NEGAITA R,DPUBLII( INDONESIA
KEPUTUSAN BERSAMA JAKSAAGUNGREPUBLIK INDONESIA DAN KETUAKOMISIPEMERIKSA NEGARA KEKAYAANPENYELENGGARA
NOMOR
KEP-327/A/JA/06t2002
NOMOR
1s'KEP/K.KPKPN/6 I2OO2 TENTANG
KERJASAMA DALAMPENANGANAN HASIL PEMERIKSAAN KEKAYAANPENYELENGGARA NEGARA YA.NGDITEMUKAN PETUNJUK ADANYATINDAKPIDANAKORUPSI JAKSA AGUNGREPUBLIKINDONESIA DAN KETUA KOMISI PEMERIKSAKEKAYAANPENYELENGGARANEGARA
Menimbang : a. bahwa hasil pemeriksaanatas kekayaan Penyelenggara Negarayang dilakukanoleh KomisiPemeriksaKekayaan PenyelenggaraNegara (KPKPN), apabila ditemukan petunjukadanyatindakpidanakorupsi,hasil pemeriksaan disampaikan kepadainstansiyang berwenang,antara lain Kejaksaan AgungR.l,untukditindaklanjuti; b. bahwa untuk kepentingantersebut perlu ditetapkan KeputusanBersamaJaksaAgung R.l dan Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan PenyelenggaraNegara, tentang kerjasama dalamtindaklanjuthasilpemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negarayang ditemukanpetunjuk adanya tindakpidanakorupsi;
M e n g i n g a t ......
Mengingat
: 1 . Undang-UndangRl
Nomor 3
Tahun 1971 tentang
Pemberantasan TindakPidanaKorupsi(LembaranNegara 1971 No. 19, TambahanLembaranNegara No. 2958) sebagaimanatelah dirubah denganUndang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi(Lembaran Negara1999No. 140,Tambahan LembaranNegaraNo. 3874)dan terakhirdenganUndangUndangNomor20 Tahun 2001 tentangPerubahanatas Undang-undangNomor 31
tahun
1999
tentang
Pemberantasan TindakPidanaKorupsi.(LembaranNegara 2001No.134, Tambahan Lembaran NegaraNo.4150); 2 . Undang-Undang Rl Nomor8 Tahun 1981 tentangHukum AcaraPidana(Lembaran Negara1981 No. 76, Tambahan Lembaran NegaraNo.3209); J.
Undang-Undang Rl Nomor5 Tahun1991tentangKejaksaan R e p u b l i kI n d o n e s i a(.L e m b a r a nN e g a r a 1 9 9 1 N o . 5 9 , Tambahan Lembaran NegaraNo.3451);
4 . Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negarayangbersihdan bebasdari Korupsi, Kolusidan Nepotisme(LembaranNegara 1999 No. 75, Tambahan Lembaran NegaraNo.3851); 5 . Peraturan PemerintahNo. 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KitabUndang-Undang HukumAcara Pidana. (LembaranNegara1981 No.36, TambahanLembaran NegaraNo.3258); 6 . PeraturanPemerintahNomor65 Tahun 1999 tentangTata Cara PemeriksaanKekayaan Penyelenggara Negara. (LembaranNegara 1999 No.126,Tambahan Lembaran NegaraNo.3863).
Memutuskan
MEMUTUS$N: Menetapkan:
KEPUTUSAN BERSAMA JAKSA
AGUNG
REPUBLIK
:SIA DAN KETUA KOMISI PEMERIKSAKEKAYA.AN F
LENGGARA NEGARA TENTANG
tJ
1 PENANGANANHASIL PEMERIKSAANKEKAYAAN
PEI
LENGGARA NEGARAYANG DITEMUKANPETUNJUK
KERJ,ASAMA
ADANYATINDAKPIDANAKORUPSI.
Pasal1 Negara(KPKPN)didalam ApabilaKomisiPemeriksaKekayaanPenyelenggara pemeriksaankekayaanpenyelenggara negara menemukanpetunjuk adanya tindak pidana korupsi,maka KPKPNmenyampaikan kepadaKejaksaanhasil pemeriksaan tersebutuntukdianalisis dandidiskusikan bersama.
Pasal2 Dalamdiskusisebagaimana dimaksud Pasal1, apabila : a. Ditemukan petunjuk adanya tindak pidana korupsi, maka KPKPN menyampaikanhasil pemeriksaankepada Kejaksaanuntuk dilakukan penyelidikan ataupenyidikan. b. Tidak ditemukanpetunjukadanyatindakpidanakorupsi,maka Kejaksaan wajib memberipetunjukkepadaKPKPNuntuksegeramelengkapidengan pemeriksaan dan mencaribukti- buktiyangdiperlukan. c.
KPKPNm'enemui kesulitan untukmemperoleh bahanpemeriksaan dan bukti yang diperlukansebagaimana tercantumdalam huruf b, KPKPN dapat memintabantuankepadaKejaksaan.
Pasal 3 SetelahKejaksaanmenerimahasilpemeriksaan kekayaanPenyelenggaraNegara yang ditemukanpetunjukadanyatindakpidanakorupsidari KPKPN sebagaimana dimaksudpasal2 hurufa, b, maka Kejaksaansegeramelakukanpenyelidikanatau p e n y id i ka n .
Pasal4
Pasal4 penyelidikan dan penyidikantindak pidana Kejaksaandalam melaksanakan korupsidapatmemintabantuanKPKPNdan KPKPNwajibmemenuhipermintaan tersebut.
Pasal5 tidak terdapatbukti awat yang cukup untuk Apabila dari hasil penyelidikan dengantidakmenutup dihentikan, makapenyelidikan ke penyidikan, ditingkatkan haridiperolehbuktibaru. untukdibukakembaliapabiladikemudian kemungkinan Pasal6 dimaksuddalamPasal3 tidak sebagaimana BilamanadalamprosesPenyidikan terdapat cukup bukti awal, maka Kejaksaanmenerbitkansurat perintah kepadaKPKPN,sesuai disampaikan yangtembusannya penyidikan, penghentian yangberlaku. denganperundang-undangan Pasal7 satu kali dalam 3 Kejaksaandan KPKPNsecaraberkalasekurang-kurangnya gunamembahassetiappermasalahan pertemuan (tiga)bulanmenyelenggarakan masing-masing. kepadaPimpinan dilaporkan yangtimbul,yanghasilnya Pasal8 Segala biaya yang timbul sebelumpenyerahanhasil pemeriksaankepada KPKPN. kepadaanggaran dibebankan Kejaksaan Pasal9 : meliputi lainyangdapatdilaksanakan Kerjasama a.
Sosialisasitentang Undang UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Negarayang bersihdan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Penyelenggara Nepotisme serta Tata Cara PengisianFormulir Laporan Kekayaan penyelenggara Negara(LKPN)di lingkunganKejaksaanAgung Republik lndonesia
b.
formulirLKPN di lingkunganKejaksaan dan pengembalian Pendistribusian lndonesia. AgungRepublik
c
Pemberianbantuan kepada KPKPN untuk memperlancarpemeriksaan NegaraolehKPKPN. kekayaanPenyelenggara ,{ .
\l
PemberianbantuanPendidikan dan Latihandalam rangkameningkatkan kemampuanprofesional KPKPNatasbiayaKPKPN. Pasal10
Apabilaterdapathal-halyangbelumdiaturdalamKeputusanBersamaini, akan ditetapkan oleh Jaksa Agung dan Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Pasal11 KeputusanBersamaini mulaiberlakusejaktanggalditetapkan.
KOMISI PEMERIKSAKEKAYAAN NEGARA DONESIA
Ditetapkandi
: Jakarta
Padatanggal
: 17 Juni 2002.
JAKSA AGUNG REPUBKIKINDONESIA
SH H.M.A.RACHMAN,
