TENTANG BANGUNAN GEDUNG WALIKOTA EANOA ACEH,

Nomo|l1

LEMBAMN OAERAHKOTA BANDA ACEH Seri E Nomor 3 TAHUN 2004 QANUNKOTABANDAACEH NOMOR IO TAHUN 2OO4 TENTANG BANGUNANGEDUNG A$ MILLAHI RRAHMANI RRAH'M

WATA'ALA DENGANRAHMATALLAH SUBHANAHU WALIKOTAEANOAACEH,

Menimbang : a. bahwa agar bangunangedung dapat menjamin

keselamatanpenghunl cjan |ngkungannyaharus secara tertib, dN/ujudkansesual diselenggarakan dengan fungsinya,serta dipenuhinyapersyaratan gedung, danteknisban_ounan admrnistratif b. bahwa agar gedung dapat terselenggarasecara tertib dan terwutud sesuai cjengan fungsinya, drperlukanperan masyarakaloan upayapemornaan, bahwa berdasarkanpertimbangansebagatmana dimaksuddalam huruf a dan b. perlumenetapkan dalamsebuahOanun.

Mengingat ; 1. Undang-undangDarurat B Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kota-kotaBesaf dalamLingkunganDaerahPropinsiSumateraUtara {LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1956

2J',l

Nomor 59, TambahanLernbaranNegara Nomor 1092): Nomor 5 Tahun 1960 tentang 2. Undang-undang Dasar Pokok-pokokAgraria(Lernbaran Peraturan Indonesia Tahun1960Nomor104. Nega|aRepublik TambahanLembaranNegaraNomof2043); 3 Undang-undangNomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun 1980 Nomor 83, Tambahan LembaEn Negara Nomor3186): 4. Undang-undangNomor I Tahun 1981 ientang HukumAcaraPidana(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan LembaranNegaraNomor3209): 5. Undang-undangNomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara(LembaranNegara Repub,ik IndonesiaTahun 1986 Nomor 77, TambahanLembaranNegaraNomor3344), 6. Undang-undangNomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahandan Permukiman(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 23, TambahanLembaranNegaraNomor3419); 7. Undang-undangNomor 5 Tahun 1992 tentang BendaCagar Budaya(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan LembaranNegaraNomor3470), 8. Undang-undangNomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 115. Tamoahan LembaranNegaraNomor3501), I Undang-undangNomor 4 Tahun 1997 tentang PenyandangCacat (LembaranNegara Republlk IndonesiaTahun 1997 Nomor 9, Tambahan LembaranNegaraNomor3670); Nomor18 Tahun 1997 tentang 10.Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Tahun1997Nomof41, NegaraRepubliklndonesia Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685). sebagaimana telahdiubahdenganUndang-undang

Nomor34 Tahun2000 (LembaranNegaraRepublk IndonesiaTahun 2000 Nomor 246, Tambahan LembaranNegaraNomor4048), Nomor23 Tahun 1997 tentang 1'1.Undang-undang PengelolaanLingkunganHidup(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun '1997 Nomof 68, TambahanLembaranNegaraNomor3699): 12.Undang-undangNomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan LembaranNegaraNomor3833), 13. Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah(LembaranNegaraRepublik Pemerintahan IndonesiaTahun 19gg Nomor 60, Tambahan LembaranNegaE Nomor3839), 14.Undang-undangNomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuanganantaG PemerintahPusat dan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesla Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran NegaraNomor3848), 15. Undang-undangNomor 44 Tahun 1999 tentang KeistimewaanPropinsi DaeGh Penyelenggaraan lslims,va Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 172, Tambahan LembaranNegaraNomor3893), Nomor18 Tahun2001 tentang 16.Undang-undang Otonomi Khusus bagi P.opansiDaerah lstimewa AcehsebagaiProvinsiNanggroeAcehDarussalam (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2001 Nomo i14, TambahanLembaranNegaraNomor 4134\: Nomof28 Tahun2002 tentang 17.Undang-undang (LembaranNegara Republik Gedung Bangunan Nomor 134, Tambahan 2002 lndonesia Tahun LernbaranNegaraNomot4247), Nomor5Tahun1983tentang 18.PeraturanPemerintah Perubahan Batas Wila-vahKotamadva Daerah NegaraRepublrk tingkai ll BandaAceh(Lembaran :-t 8

t-r9

lndonesiaTahun 1983 Nomor 5. Tambahan LembaranNegaraNomot3247), 19.PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 1983 tentang PeiaksanaanUndang-undangNomor B Tahun 198'1tentang PelaksanaanHukum Acara Pidana (Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran NegaraNomor3258); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1985 Nomor 37, Tambahan LembaranNegarallomor 3293); 21. Perdutan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang lzin Usaha lndustri (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1987 Nomor 21, TambahanLembaranNegardNomor3352); 22 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor54, TambahanLembaranNegaraNomor3952): 23. PeEturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi(LembaranNegaraRepubliklndonesaa Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran NegaraNomor3395): 24. PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara JasaKonstruksi(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2000Nomor64, TambahanLembaranNegaraNomor3956), 25. PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelenggara PembinaanJasaKonstruksr Republik Negara IndonesiaTahun2000 {Lembaran Tambahan Nomor 65, LembaranNegara Nomor 3956): 26. PeraturanPemerintahNomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaandan Pertanggungjawaban KeuanganDaerah (LembaranNegara Republik

IndonesiaTahun2000 Nomor2002, Tambahan Lembaran NegaraNomot4022); presidenRepubliklndonesia 27.Keputusan Nomor32 Tahun 1990 tentang pengelolaanKawasan Lindung; 28.Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor4.1 Tahun1996lentangKawasan Industri; 29.Keputusan Pre€iden Republik Indonesia Nomor44 peraturan Tahun1999tentangTeknikpenyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan peratu€npemerintah Undang-undang, Rancangan dan RancanganKeputusanpresiden(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1999Nomor70); Denganpe6ehrjuanbersamaantara: DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKOTABANDAACEH DAN WALIKOTABANDAACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH EANGUMNGEDUNG.

TENTANG

BAB I KETENTUAN UITIUM pasal I Dalamqanuniniyangdimaksud dengan; 1. KotaadalahKotaBandaAceh. 2. Pemerintah KotaadalahPemerintah Kota Banda Aceh. 3. Walikota adalahWalikota BandaAceh. 4. DinasadalahDinasTata Kota dan Permukiman KotaBandaAc€h. 240

5. KepalaDinasadalah KeDalaDinasTata Kotadan PermukimanKotaBandaAceh. 6 Bagian Wilayah Kota yang selanjdnya disebut BWK, merupakanpembagiankawasanfungsikota yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah KotaBandaAceh

7. Petaadalahsuatubendayangterbuatdari kertas yang memuatgambarmengenai atau sejenisnya suatu lokasi^{ilayah denganskalatertentuyang dapatmemberakan informasi mengenat baias-batas wilayah jalan,sungai, denganmenunjukkan adanya gunung,daratan, petakabupaten, lautan,termasuk peia kecamatan,peta RencanaTata Ruang petaRencana Wilayah(RTRW), DetailTataRuang (RTDR)Kawasan,peta RencanaUmum Tata RuangKota (RUTRK)dan peta Rencanaleknik RuangKota(RTRK)atausiteplan L Bangunangedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan yangmenyatu konstruksi dengantempat kedudukannya, sebagian atauseluruhnya beradadi atas dan/ataudi dalamtanah dan/atauair yang berfungsisebagaitempat manusiamelakukan kegiatannya, baikuntukhunianaiautempattinggal, kegiatankeagamaan,kegiatanusaha,kegiatan sosial,budava,maupunkegiatan khusus. L Bangunanpermanenadalah bangunanyang ditinjaudari segi konstruksi dan umurbangunan dinyatakan lebihdari15tahun. 10 Bangunan yang semipermanen adaiahbangunan ditinjaudari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara5 tahunsampaidengan 15tahun. 11-Bangunansementaraaoaranbangunanyang ditinjau dari konstruksidan umur banqunan Ciayatakan kurangdari5 tahun.

2Jl

'12 Kaviino/oekarangar aodid' s .ar! oernFraka-ld ir' yang menurut De|1lmir:1nqal Fe.!ie!'lnia!'l'.C:ac?oai dine.gunakanuntu|(iem,caimendfikanbangunan l3 l"4enori Kall banounanaeaiariDeKeriaan menqada, kan F?!rcilnan srar'.11h^\,,? Steu 9ellaora. tiatk

membangunbangunanbaru maupunmenambah. merubah dan/atau memperbaikrbangunanyang ada,termasukpekerjaan menggali,menimbun,atau meratakan lanah yang berhubungan dengan pekerjaanmengadakan bangunantersebut 14.Merobohkanbangunanadalahpekerjaanmeniadakansebagianatauseluruhbagianbangunanditinjau darisegitungsibangunandan/ataukonstruksi. '15.Garis Sempadanadalahgaris khayalyang ditarik padajaraktertentu se,ajardenganas Jalanatau as sungaiatauas pagaryang merupakanbatasantara bagianpersilyang bolehdibangundan yang tldak bolehdibangunbangunan. 16.KoefisienDasarBangunan(KDB)adalahbilangan pokok atas perbandinganar ara luas lantaidasar bangunandenganluaskaviing/persil. '17.KoefisienLantaiBangunan(KLB) adalahbilangan pokok atas perbandinganantara total luas lantai bangunandenganluaskavling/persil. 18.Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah bilangan pokokata6 perbandingan antaraluas daerahhijau dengan luas l€vlingy'persil. 19.Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan. 20. lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat ll\rB adalah lzin yang diberikanuntuk mendirikan, memperluas,merubah, dan mem' perbaiki/merehab bangunangedung. 8AB II FUNGSIBANGUNANGEDUNG Pasal 2 (1) Fungsibangunangedungdi wila.vahKota meliputj keagamaan,u9aha, fungsihunian,pemerintahan, 212

sosialdan budavasertafungsikhusus. (2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksuddalamayat (1) meliputibangunanuntuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, dan rumahtinggalsementara. (3) Bangunangedungfungsi pemerrntahan sebagaimanadamaksud dalamayat (1) mejiputibangunan untukkegiatanpemerintahan. (4) Bangunangedunglungsikeagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayai (1) meliputi mesjid, meunasah,mushalla, gereja, pura, wihara dan kelenteng. (5) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksuddalamayat(1)meliputibangunangedung untuk perkantoran,perdagangan,perindustrian, p€rhot€lan,wisata dan rekreasi, terminal dan pergudangan. (6) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunangedunguntuk pendidikan,kebudayaan, pelayanankesehalan,laboralorjumdan pelayanan

umum. {7) Bangunangedungtungsi khusus sebagaimana gedung dimaksud dalamayat(1)meliputi bangunan yang tungsinyamempunyaitingkat kerahaEiaan tinggi untuk kepentingannasionalaiau yang penyelenggaraannya dapatmembahayakan masyarakat di sekitarnyadan/ataumempunyairisiko bahayaiinggi dan penetapannya dilakukanoleh menteri yang membidangibangunangedung usulanmenteri terkait. berdasarkan (8) Bangunangedungcjapaimemilikilebihdari saru funosi. Pasal 3

243

(1) Fungsibangunangedungsebagaimana dimaksud paoa Pasat 1 avat ttt rrarus sesuar oelgaa

lokasiVanO oeruntukan diaturdalamOanuntentang RencanaTataRuangWilayahKota. (2) Fungsrbangunangedungsebagaimana dimaksud pada Pasal2 ayat (1) ditetapkanoleh Pemerintah Kota dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan (3) Perubahanfungsi bangunangeoung yang telan ditetapkansebagaimanadimaksuddalam ayat (2) harus mendapatkanpersetujuandan penetapan kembalioleh PemerintahKota. BABIII Klasifikasi Bangunan Pasal 4 (1) Menurutkonstruksinya, bangunandi Kota diklasifikasikansebagaiberikut: a. bangunanPermanen, b. bangunansemipermanen, c. Dangunansemenlara. (2) Menurutwilayahnya,bangunandi Kota diklasifikasikansebagaiberikut: a. klasifikasiI yaitubangunanyangberadadi BWK pusat kota: b. klasifikagill yaitu bangunanyang beradadi antara BWK pusat kota dan kawasanpe.baEsankota: c. klasifikasilll yaitu bangunanyang beradadi sepanjangkawasanperbatasankota, d. bangunan cji kawasan khususftertentuyartu bangunan yang berada pada kawasanyang dianggapmempunyainilaisejarahatau budaya yang ketetapannya aKandrtetapkanlebihlanjul denganKeputusanWalikota, {3) l\,lenurut lokasinya, bangunan di Kota diklasrfikasikansebagaiberikut: a bangunandi tepijalanarteflprlmer

bangunan di tepijalanarterisekunder, bangunan di tepijalankoleKor, bangunan di tepijalanlokal; bangunan di tepi.,alan-jalan lingkungan; bangunan ditepi sungaiyang telahbertanggul; pantai, bangunan di tepi rawadantambakserta sungaiyangtidakbertanggul.: (4) Menurutketinggiannya, bangunan di Kota diklasifikasikan sebagaiberikut: a. bangunanbeningkatrendah (satu sampai dengandualantai); b. bangunanbertingkatsedang (tiga sampai denganempallantai); c. bangunan bertingkat tinggi(limalantaikeatas). (5) Menurut luasnya, bangunandi wilayah Kota diklasfikasikan sebagaiberikut: a. bangunan kecildengan luaskurangdari100m' b. bangunan menengah denganluas100-500m' c. bangunan besardengan luasdiatasSOOm2 (6) Menurutstatusnya,bangunandi Kota diklasifikasikan sebagaiberikut: pemerintah; a. bangunan b. bangunanswasta/pribadi. b c. d e. t. I

BAB IV PERSYARATAN BANGUNAI{ GEDUNG Bagian Pertama Umum Pasal 5 (1)Setiap bangunangedung harus dibangun, dimanfaatkan,dilestarikan,dan/atau dibongkar gedungyang Eesuai denganpeFyaraian bangunan perundang-undangan yang diaturdalamperaturan berlaku.

(2) Setiap bangunan gedung harus memenuhtpersyaratan administrasi agar bangunan dapat dimanfaatkansesuai denganfungsryang ditetapkan. (3) Setiap bangunangedung harus memenuhrpersyaratanteknis, baik persyaratantata bangunan maupunpeFyaratankeandalanbangunangedung agar bangunangedunglaik fungsidan layakhuni, serasidan selarasdenganlingkungannya. dengan teknisdisesuaikan (4) Pemenuhanpersyaratan permanensi bangunan fungsi, klasifikasi,dan tingkat gedung

BagianKedua Administrasl Persyaratan Pasal 6 (1) Setiapbangunangedungharus memenuhlperyangmeliputi: administrasi, syaratan dar/atau |zanpemantanah, a. status hak atas pemegang hakatastanah; taatandari gedung;dan bangunan b. statuskepemilikan gedung. bangunan c. izinmendirikan pendataan (2) Pemerintah bangunan Kotamelakukan dan tertibpembangunan gedunguntukkeperluan pemanfaatan. Pasal 7 pada dimaksud (1) Statushakatastanahsebagalmana penguasaan atas (1) butir a adalah Pasal6 ayat sertifikat bentuk tanah yang diwujudkandalam tanah, sebagai tandabuktipenguasaan/kepemilikan HakGuna seoertiHakMilik,HakGunaBangunan, danHakPakaiatauyang Usaha,HakPengelolaan, jual beli atau aKtbukti alda dengan dibuKikan sah larnnya kepemilikan Yang 246

(2) lzrn pemanfaatandari pemeganghak atas tanah sebagaimana dimaksudpada Pasal6 ayat(1) butir pada prinsipnya a merupakanpersetujuanyang drnyatakan dalam perjaniian tertulis antara pemeganghak atas tanah atau pemiliktanahdan pemilikbangunangedung. pasal 8 (1) Status kepemilikanbangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat ('1) butir b merupakan surat keteranganbukti kepemilikan bangunan gedung yang d,keluarkan oteh PemerintahKota. (2) Dalam hal terdapat pengalihanhak kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang baru waiib memenuhiketentuanyangdiaturdalamOanunjni Pasal 9 il) lzin l4endirikanBangunan(lMB) dimaksudpada Pasal 6 ayat (1) butir c adalah surat butdi dari PemerlntahKota bahwapemilikbangunangedung dapatmendirikanbangunansesuaidenganrencana teknis bangunangedungyang telah disetujuioleh PemerintahKota. (2) llrB dimaksudkan untuk mengendalikanpembangunandan pemanfaatanbangunangedungdi wilayah Koia, oengan tujuan terjaminnya ke selamatanpenghuni dan lingkunganserta tertib banounan.

BagianKetiga Persyaratan TataBangunan Pasal10 247

(1) Pembangunan gedung danpemanfaatan bangunan

harussesuaidenganperuntukanlokaslyang diatur oatam: a. RencanaTata RuangWilayahKota(RTRW); b. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota (RDlR), c. Renoana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)untuklokasiyang bersangKutan. (2) Peruntukanlokasi sebagaimanadimaksuddalam ' avat{1) merupakanperuntukanulama sedangkan abab a pada bangunan tersebut terdapat peruntukan penunjang agar berkonsultasidengan Dinas (3) Dinas menyediakaninformasikepada masyarakat tentang peruntukan lokasi atau ketentuan tata bangunandan lingkunganlalnnya Pasal ll (1) Setiap bangunangedung yang drbangundan dimanlaatkan harus memenuhl persyaratan kepadatanbangunanyang diaturdalam Koetisien Oasar Bangunan (KDB) sesuaayang dltetaPkan untuklokasiYangbersangKutan. (2) KoefisienDasar Bangunan(KDB) ditentukanatas dasarkepentinganpelestarianlingkungan/resapan arr permuKaantanah dan pencegananterhadap bahava kebakaran,kepentinganekonomi.lungsi peruntukan,fungsi bangunan, keselamatandan bangunan. kenyamanan (3) Ketentuan besarnya KDB dalam ayat (1) ' 'disesuaikan dengan RencanaTata Ruang Kota dan/atauRencanaTataBangunandan Lingkungan untuk lokasiyang sudah memilikinyaatau sesual denganketentuanperaturanperundang-undangan vanqberlaku. 1a1Setiip oangunanumum apabilahdak dftentuka'r B0% KDB.makslmum larnditenlukan

Pasal 12 (1) KoefisienLantai Bangunan(KLB) ditentukanatas dasarkepentinganpelestarianlingkunganlresapan air permukaantanah dan penc€ahan terhadap bahaya kebakaran,kepentinganekonomi,fungsi peruntukan,fungsi bangunan, keselamatandan kenyamananbangunan,keselamatandan kenyamananumum. (2) Ketentuan besamya KLB dalam ayat (1) drsesuaikandengan RencanaTata Ruang Wilayah Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan yang beflal(u perundang-undangan Pasal 13 (1) KoefisienDaerahHijau(KDH)ditentukanatasdasar kepentingan pelestarianlingkungan/resapanair permukaantanah. (2) Ketentuan besarnya KDH dalam ayat (1) disesuaikandenganRencanaTata RuangKotaatau sesuai dengan ketertuan peraturanperundangundanganyang berlaku. (3) Setiap bangunanumum apabilatidak ditentukan lain,ditentukanKDH minimum30ol0. Pasal 14 (1) Ketinggianbangunan ditentukansesuar dengan RencanaTataRuangWlayah Kota (2) Untukmasing-masing lokasiyangbelumdibuattata ruangnya,ketinggianmaksimumbangunanditetapkan oleh KepalaDinasdenganmempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan denganlingkungannya. bangunansertakeserasian (3) Ketinggianbangunanderet maksimum4 (empai) lantaidan selebihnyaharus berjarakdenganpersil tetanooa. 219

Pasal 15 (1)GarisSempadandindingbangunanterluaryang seja.lardengan as jalan (rencanajalan) / tepi sunga/tepi pantai djtentukan berdasarkanlebar jalan/rencanajalan/lebar sungai/kondisipantai, fungsiJalandan peruntukankavlang/kawasan. (2) Letak garis sempadandinding bangunanterluar sepertiyang dasebutkan dalam ayat (1), bilamana tidak drtentukanlain adalahseparuhlebardaerah milikjalan(damija)dihitungdaritepijalan/pagar. (3) Letak garis sempadandinding bangunanterluar seperti yang disebutkandalam ayat (1), untuk daerahpantai,ba'amana tidakditentukanlainadalah 100 meterdari garis pasangtertjnggipada pantai yang bersangkutan cian50 meteruntuk bangunan ditepidanaLt/sungai -oedung garis sempadan panta/danau/sungai (4)Besanya selainyang diatur dalam ayat (3) ditetapkanoleh Walikota setelah mendengarpertimbanganpara ahli. (5) Untuklebarjalan/sungaiyang kurangdari 5 meter letakgarissempadanadalah 4 meterdihitungdari tepijalan/pagar. (6) Letak garis sempadandinding bangunanteriuar pada bagaansamping yang berloatasandengan tetangga bilamanatidak ditentukan lain adalah minimal2 meterdari bataskavlingatau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan. yang meng(7) Garis terluar suatu tritisan/oversteck hadap kearahtetanggatidak dibenarkanmelewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga. (8) Apabila gans sempacjan bangunan oitetapkan berhimDitdengangar,ssempadanpagar,cucuran atapsuatutritisan/oversteck harusdiberitalangdan pipatalangharusdisalurkan samparketanah.

Pasal16 (1)Dilarang menempatkanlobang angin/ventilasi/ jendelapadadindingyang berbatasan langsung dengantetangga. yangdibangun di (2) GarisSempadan untukbangunan bawah permukaantanah maksimumberimpit dengangarissempadanpagar,dan tidak diperbataspekarangan. melev/ati bolehkan Pasal17 satulantalyang bangunan (1) Jarakantaramassa/blok dalamsatukavlingatauantara satudenganlainnya kaviingminimumadalah4 meter. (2) Setiapbangunanumum harus menpunyal Jarak disekitarbangunan denganbangunan massa/blok 4 (empat)meter dan nya sekuEng-kurangnfa (dua) meterdenganbataskavling. 2 (3) Untukbangunanbertingkat setiaprcnaikansatu yangsatu bangunan lantaijarakantaramassa/blok dengan0,5meter. ditambah denganlalnnya (4) Ketentuan lebihrincitentangjarakantarbangunan gedungmengikutiketentuan dalamstandarteknis yangditetapkandenganKeputusanWalikota. Pasal 18

251

(1) Persyaratan arsiteKurbangunangedungmeliputi penampilanbangunangedung,tata persyaratan keserastan,dan ruang dalam, keselmbangan, gecjung denganlingkunganbangunan keselarasan adanyakeseimbangan n\,raserta pertimbangan sosialbudayasetempatterhadap antaranilar-nilai penerapan perkembangan arslteKuroan berbagar rekayasa (2) Persyaratan penampilan bangunan gedung dimaksuddaiam ayat ('1) harus sebagarmana

memperhatrkan bentuk dan karaKenstikarsteKur dan lingkunganyang ada disekitarnya. (3) Persyaratan tata ruang dalam bangunansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedungdan keandalanbangunangedung. {4) PeGyaratan keseimbangan, keserasran dan keselarasan bangunangedungdenganlingkungannya sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka htau yang seimbang,serasidan selarasdenganlingkungannya.

Pasal 19 (1) Setiapbangunan meng-halangi tidakdiperbolehkan pandangan lalulintas. (2) Setiapbangunanlangsungatau tidak langsung mengganggu atau menimbultidakdiperbolehl€n umum, kan gangguankeamanan,keselamatan keseimbangary'pelestarian lingkungan dan kesehatanlingkungan. (3) Setiapbangunan atautidaklangsung baiklangsung diatassungai/ dibangury'berada tidakdiperbolehkan pengaitrln. salurdn/selokar/parit (4) Khusus ur uk daerahdaerahterlentu yang sungaidenganlebar>50 m, pemmempunyar bangunanbangunandiatasnyaharus dengan struKurbangunankhususdan harus mendapat persetujuandari Walikota setelah mendengar oenciaoat Daraahli. Pasal 20 (1)Penerapanpersyaratanpengendaliandampak lingkunganhanya berlakubagi bangunangedung dampakpentingterhadap vangdapatmenimbuikan lngKUngan. 25)

(2) Setiap pembangunangedungyang menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkunganalau skala/besamya lebih besaratau sama dengan100 heKar wajib dilengkapidenganAnalisisMengenai DampakLingkungan(AMDAL)menurutperaturan perundang-undangan yangberlaku. (3) Pembangunangedung yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting atau skala/besarnya kurang dari 100 heKar namun menimbulkan dampak bagi lingkungan\tiajibmenyusunUpaya Pengelolaan Lingkungan(IJKL)dan UpayaPemantauan Lingkungan (UPL) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2l (1 ) Persyaratantata bangunan untuk suatu kavi/asan lebih lanjut akan disusun dan ditetapkandalam suatu RencanaTata Bangunandan Lingkungan (RTBL). (2'lDalam menyusun RTBL PemerintahKota akan pengusaha mengikutsertakan masyarakat, dan para ahli agardidapatRTBLyangsesuaidengankondisi kawasandan masyarakatsetempat. (3) RTBLsebagaimanadimaksuddalamayat(1) akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun atau drsesuatKan. Bagian Keempat PersyaratanKeandalanBangunancedung Pasal 22

:51

(1)Setiapbangunanyang dibangunwajib mempertimbangkankekuatan,kekakuandan kesiabilandari seqrstruKur (2) Peraluran/standar teknik yang harus dipakaiialah peraturan/standar teknikyang berlakudi Indonesia

yang meliputiSNI tentangTata Cara, Spesfikasi dan MetodeUji yang berkaitandenganbangunan gedung. (3) Setiap bangunandan bagiankonstruksinya harus diperhitungkan terhadapbebansendiri,bebanyang dipikul,bebanangin dan getarandan gayagempa sesuar dengan pefaturan pembebanan yang berlaku. (4) Setiap bangunandan bagian konstruksinyayang dinyatakanmempunyaitingkat gaya angin atau gempa yang cukup besaf harus direncanakan dengan konstruksiyang sesuai dengan pedoman dan standarteknisyang berlaku. (5) Dinasmempunyaikewajibandan wewenanguntuk memeriksakonstruksibangunanyang dibangun/ akan dibangun,baik dalam ftlncanganbangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannyaterutamauntuk ketahananterhadap oanayagempa. Pasal23 (1) Penambahaniantai dan/atautingkat pada suatu bangunanhanya dapat dilakukanbila memenuhi persyaratan leknis bangunandan masihmemenuhi batas ketinggianyang ditetapkandalam rencana kotasertatidakmelebihiKLB. (2) Penambahanlantaidan/atautingkatsebagaimana dimaksud dalam ayat (1). harus serasi dengan lingkungannya. Pasal 24 (1) Setrao geounguntukkepentingan bangunan umum dan bangunanindustri harus mempunyatsstem pengamananterhadap bahaya kebakaran baik sistemproteksipasifmaupunsisiemproteksiaktil

254

12)Pemenuhan pesryarctan ketahanan terhadap bahaya kebakaran mengikuti ketentuan dalam pedomandan standarteknisyangberlakuyaitu. a. Ketentuan Teknis Pengamanan Bahava KebakaranpadaBangunanGedung; Manajemen Penang-gulangan b. KetentuanTeknis Kebakarandi Perkotaan, c. StandarNasionallndonesia(SNI)/SKBItentang Pencegahan dan PenanggulanganBahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung; d. Ketentuanataustandarlainyang berlaku. Pasal 25 (1) Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbengkan kea\{etan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya. (2) Bahanbangunanyang dipergunakan harusmemenuhi syarat-syarat tekniksesuaidenganfungsinya seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasionallndonesia(SNl)tentangbahanbangunan yang berlaku. (3) Penggunaanbahan bangunanyang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahayaharus mendapat rekomendasidari instansrterkat dan olehahlin!". dilaksanakan Pasal 2€

255

(1) Jenis,mutu, sifat bahandan peralataninstalasiair mrnum harus memenuhistandar oan ketentuan teknjsyangberlaku. (2) Pemilihan sistem dan penempataninstalasiai. mrnum harus drsesuaikandan aman terhacjap sistem lingkungan, bangunan-bangunanlain, bagian-bagianlain dari bangunan dan instalasiinstaiasr tidaksalingmembahayal@n, lainsehingga

mengganggudan merugrKansena memudahkan pengamatan dan pemeliharaan. (3) Pengadaansumberarr minum daambildaraPDAf,il atau dari sumber Vang dibenarkansecara resmi olehyang beN/enang. (4) Perencanaandan instalasi jaringan air bersih mengikutiketentuandalam pedomandan standar teknisyang berlaku. Pasal 27 (1) Setiap bangunan harus memiliki saluran pembuanganair hujanhinggake saluranumumkota. (2) JilG saluran umum kota sebagaimanadimaksud dalamayat(1) belumtecediaataupunsebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapanataupun cara-caralain yangditentukanolehKepalaDinas. {3) Saluran arr hujan sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) harus dibuat dalam tiap-tiapperlGrangan dengan memiliki ukuran yang cukup besar dan kemiringanyang cukup untuk dapat mengallrkan seluruhau hujandenganbaik. (4) Arr hujan yang Jatuh diatas atap harus segera disalurkan ke saluran dratas permukaantanan denganpipaaiau saluranpasanganterbuka. (5) Perencanaandan instalasi iaringan air hujan mengrKutikete uan oalam pedomandan standar teknisyang berlaku Pasai 28 (1) Semua air kotor yang asalnyadari dapur, kamar harus mandi,WCdan tempatcuci,pembuangannya sesual dengan pipa-pipa serta tertutup meialui keientuandan peraturanyang bedaku.

{2) Pembuanganair kotor dimaksuddalam avat (1) kecualiair kotordariWC dapatdialirkanke saluran umumKola. (3) Jikasaluransebagaimana dimaKsuddalamayai{2) belum tersedia,ataupun sebab-sebablain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuanganair huJan harus dilakukan melalul proses pefesapan ataupun cara-caralarn yang ditentukanoleh KepalaDinas. (4) Letaksumur-sumurperesapanberjaral(minimal10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada dibagian atas kemirjngan tanah terhadap letak sumber arr minum/bersih,sepanjangtidak ada ketentuanlain yang disyaratkan/diakjbatkan oleh suatu kondisi I:|nan. (5) P€rencanaan dan instalasi Jaringan air kotor mengikrrtiketentuandalam pedomandan standar teknisyang berlaku. Pasal 29

251

(1) Setiap pembangunanbaru/atauperluasansuatu bangunan yang diperuntukkansebagai tempat dengan kediaman diharuskan memperlengkapa tempat kotak/lobangpembuangansampah yang drtempatkan dan dibuatsedemikianrupa sehingga kesehatanumumterjamin. (2) Dalam hal pada lingkungandi daerah perkotaan yang merupakankotak-kotaksampahinduk,maka sampah dapat ditampung untuk diangkut oieh petugasDinasKebersihan. (3) Dalam hal jauh dari kotak sampah induk Dinas Kebersihanmaka sampah-sampahdapat dibakar dengan cara-carayang aman atau dengan cara larnnya. (4) Perencanaandan instalasitempat pembuangan sampahmengrKutiketentuandalam pedomandan standarvano berlaku.

Pasal 30 (1)Setiap bangunan gedung harus mempunyal ventilasialami dan/atauventilasimekanrldbuatan sesuaidenganfungsinya. (2) Kebutuhanventilasidiperhitungkanuntuk memenuhi kebutuhan sirkulasi dan pertukaranudara dalamruangsesuaidengantungsiruang. €) Ventilasialamiharusterdiridari bukaanpermanen, iendela,pintu atau saranalain yang dapat dibuka sesuaidengankebutuhandan standarteknisyang berlaku. f4) Ventrlasialami pada suatu ruangandapat berasal dari iendela,bukaan, pintu ventilasiatau sarana lainnyadariruanganyang bersebelahan. {5) Luas ventilasialamidipehltungkanminimalseluas 5olodari luaslantairuanganyangdwentilasi f6) Sistemventilasibuatanharusdiberikanjikaventilasi alamiyangada tidakdapatmemenuhtsyamt. (7) Penempatanfan sebagai ventilasibuatan harus memungkinkanpelepasanudarasecaramaksimal dan masuknyaudarasegar,atausebaliknya. (8) Bilamana digunakan ventilasi buatan. sEtem tersebutharusbeke{aterusmenerusselamaruang tersebutdihuni. (9) Penggunaan ventilasl buatan harus memperhitungkan besarnya pertukaEn udara yang disarankanuntuk berbagaifungsi ruang dalam bangunangedung sesual pedomandan stanoar teknisyang berlaku Pasal 3l (1) Setrap bangunan gedung ha'us mempunyai

alamidan/ataubuatansesualdengan oencahavaan funostnva meliputikebutuhanuntuk (2)fe6utuiran pencahayaan daerahluarbangunan, didalambangunan, ruangan taman dan daerah baglan luar lalnnya termasuK 358

daerah di udara terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan. pencahayaan alamiharusdaupayal€n (3) Pemanfaatan secaraoptlmalpadabangunangedung,dsesualKan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi ruangdidalambangunangedung' masing-masing padabangunangedungnarus buatan t4) Pencahavaan droilihsecaranekslbel,efeK dan sesuardengan sesuarfungsi tingkatiluminasiyang dipersyaratkan ruang dalam bangun gedung dengan mempertimbangkanefesiensidan konservasienergiyang digunakan. alami dan/atau 15)Besarnvakebutuhanpencahayaan berdasargedung dlhfiung buatandalambangunan yang berlaku kanpedomandan standarteknis Pasal 32 (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi kemudahanyang mellputrkemudahan DersvaTatan te, dari,dan di dalambangunangedung i-rubungan serta kelengkapanprasaranadan saEna daEm pemanfaatan bangunangedung (2) kemudanan hubungan ke, dari dan di dalam bangunangedung sebagaimanadimaksuddalam ayaa(1),meliputikemudahanhubunganhonzontal aksesevakuasi din hubunganvertikal,tersedianya sertatasilitasdan al€esibilitasyang mudah'aman cacatdanlanjutusla dan nyamanbagipenyandang prasarana sebagalmana sarana dan l3) ' ' Kelenokapan gedung pada bangunan (1) ayal dimaklud dalam penyedlaan meliputi untuk kepentingan umum fasilrtasyang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayr,toilet, tempat parkir,tempat aampahsertafasilitaskomunikasicjaninformasi. 259

pasal 33 (1) Kemudahan hubungan horizontalantar ruanodalam bangunangedungsebagatmana drmaksu;oada Pasal32 ayat(2) merupakankeharusanbangrrnan gedunguntuk menyediakanpintu dan/ataukoridor antarruang. (2) Penyediaanmengenaijumlah, ukuran dan konstruksiteknispintudan koridordisesuaikan denqan fungsrruangbangunangedung. (3) Ketentuanmengenaikemudahanhubunganhorizontal antaf ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalamayat('1)dan ayai (2) mengrkutrketentuandalam standar teknF yang berlaku. Pasal 34 (1) Kemudahanhubungan vertikal dalam bangunan gedung termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimanadimaksud pada Pasal 32 ayat (2) berupa p€nyediaantangga, ram dan sejenisnya serta lif dan/atautanggaberjalandalambangunan gedung. (2) Bangunangedungyangbertinglctharusmenyediakantanggayang menghubungkanlantaiyang satu denganyang lainnyadengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatandan kesenalanpengguna. (3) Bangunangedunguntukparkirharusmenyediakan ram dengan kemiringantertentudan/atausarana aksesvertikallainnyadenganmempertimbangkan kemudahandan keamananpengguna sesuar standarteknisyang berlaku. (4) Bangunangedung denganlumlah lantaidi atas 5 harusdilengkapidengansaranatransportasr veriikal (10 yang dipasangsesuaideogankebutuhandan fungsrbangunangedung. l6c

(5) Ketentuanmengenaikemudahanhubunganvert!kal dalam bangunangedung sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan avat (4) mengikutiketentuandalam standar teknis yang berlaku. Pasal 35 (1) Akses evakuasidalam keadaandarurat sebagatmana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) harus disedEkandi dalam bangunangedung meliputi sistem peringatanbahaya bagi pengguna,plntu keluar darurat,dan ialur evakuasiapabilateriadl bencana kebakarandan/atau bencana lalnnya, kecualirumahtinggal. (2) Penyediaan akses evakuasi sebagalmana dlmaksud dalam (1) harus dapat dicapai dengan mudahdan dilengkapidenganpenunjukarahyang jelas. (3) Ketentuanmengenaipenyediaanakses evakuasi dimaksuddalamayat (1) dan ayat(2) sebagaimana mengikuti ketentuandalam standar teknis yang berlaku. Pasal 36

261

(1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas baga penyandangcacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pada 32 ayat (2) merupakan keharusanbagi semua bangunangedung kecuali rumahtinggal. (2) Fasrl(asbagl penyandangcacat dan laniut usia sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), termasuk oenvediaan tasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnyadaiam bangunangedungdan lingKungann,va. bagi {3) Ketentuanmengenaipenyediaanaksesibilitas pe']yandang cac3l dai lanlutusld seoagalnarla

oimaksudcjalamayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuandan standarteknisyang berlaku Pasal 37 (1) Kelengkapanprasaranadan saranasebagaimana

drmaksud pada Pasal 32 ayar (3) merupaKan keharusanbagi semua bangunangedung untuk kepentrngan umum. (2) Kelengkapanprasaranadan saranaterseoutharus memadaisesuai denganfungsi bangunanurnurn lersebut. Bagian Kelima PersyaratanKenyamanandalam Bangunan Pasal 38 (1) Setiap bangunanyang dibangundapat mempertimbangkanfaKor kenyamananbagi pengguna/ penghuni yang berada di dalam dan di sekitar bangunan. (2) Perencanaan kenyamanan dalam bangunan gedungharusmemperhatikan : ruanggeraK, a. Kenyamanan b. kenyamananhubunganantarruang; c. kenyamanankondjsiudara; d kenyamananpandangan; terhadapkebisingandan getaran. e. kenyamanan perencanaan, pelaksanaan, (3) Ketentuan operasidan pemelihaEan kenyamanan dalam bangunan mengikutiketentuandalam pedomandan standar teknisyang berlaku.

)62

BagianKeenam Persyaratan InstalasiListrik Pasal39 Sistemdanpenempatan instalasi listrikaruskuatlrarus mudah diamati. dipelihara,trdak membaha_vakan, mengganggudan merugikanlingkungan,bagian bangunan dan instalasi lain,sertadiperhitungkan berdasarkansiandar,normalisasi teknik dan peraturan yangberlaku. Pasal40 (1) Bebanlistrikyangbekerjapadainstalasi aruskuat, harusdiperhitungkan berdasarkan standardanatau normalisasi teknikdanperaturan lainyangbedaku. yangmenggunakan (2) Bangunan systempembangkit tenagalistrikselaindari PLN atau menggunakan pembangkit tanagalistrikdaruratpenempatannya gangguan harus aman dan tidak menimbulkan lingkungan, sertaharusmengikuti standardanatau normalisasi teknikdanperaturan lainyangberlaku. yang (3) Bangunan danruangkhusus tenagalistriknya tidak boleh putus, harus memilikipembangkit yangdayanyadapatmemenuhi tenagac?dangan pelayanan padabangunan kelangsungan danatau ruangkhusustersebut. Pasal 41 Sistem instalasilistrik pada bangunaniinggi dan bangunanumumharusmemilikisumberdayalistrik darurat yang mampu melayani kelangsungan pelayananutama paoa bangunanapaoilaterladl gangguan listrik. 263

Pasai 42 (1) lnstalasrListrikarus kuat yang dipasang,sebelum

haruste.rebrh da'ruludrperrKsa dan orperqunaxan diujiolehinstansiyangbentenang (2)Pemeliharaaninstalasiarus kuat harus dilaksanakan oan diperiksaseca€ berKalasesuaroengan sifat penggunaaandan keadaansetempat,serta dilaporkansecaratertuliskepadaPLN Bagian Ketuluh Pe6yaratan InstalasiPenangkalPetir Pasal43 SeliapbangunanataubagianbangunanyangberdasardEnggapmudah kanletak,bentukdanpenggunaannya terkenasambaranpetir,harusdiberiinstalasipenangkal petrr,sertadiperhitungkan berdasarkan standar,normaperaturan yang berlaku. lain lisasiteknikdan Pasal44 (1) Instalasipenangkalpetir hafus dapat melindungi bangunan,peraiatantermasul(iuga manuslayang adadi dalamnya (2) Pemasangan instalasi penangkal petif pada bangunan, narus memperhatikan arsfeKur ternrlajPerlindungan tanpamengurangr bangunan. haoapsambaranpetiryangeieKif. {3) lnstalasr penangf(al pelr wallo drperlksa oan cioeliherasecaraberkala (4) Sehap perluasan atau penambahanbangunan maKa instarast penangKai petlrnya harus oltersebut. denganadanyaperubahan sesuaikan

26t

petif, samba,"l Apabita teriadi ,"ajl"",","",,""anskal

harusdiadakanpemeflksaansegeraoan dllaKsanaKan perbatkanterhadapinstalaslbangunanyang mengalamikerusakan. BagianKedelaPan PersyaratanInstalasi-instalasiLain tasal 46 lnstalasilainyang belumdiaturdalamOanun ini walib mengikuti ketentuanyang berlaku, dan memenuhi segala aspek keamanan, keselamatan tefiadap instalasiitu sendiri,bangunandan lingkungannya. Pasal47 pemasanganlnstalasilrstnk,taia Pada pela{<sanaan plumbing serta instalasilainnyawajib udara gedung, dikerjakansecaraaman dan tidak bolehmengganggu ataumengurangikekuaianstruKurbangunan. 6Ats V PERU$!AHAN S=OERHANA PEMBANGUNAN Eagiankesatu PerumahanSederhana Pasal48 Pembangunanlingkunganperumahanhan}ia boleh dilakukan di lokasi vang telah drperuntukkandan disetuiuiuntuk perumahansesualoenganRencana TataRuangWilayah 265

Pasal49

Penentuan lokasiperumahanwajib didahuluidengan penelitianawai teniang geoiogi, topogEii qan lingkungan. Pasal50

Perencanaandan pembangunanlingkunganpekemungkinan rumahan wajib mempertimbangkan penggabungan prasarana lingkungan, fasilitasumum dan fasilitassosial yang telah ada dengantidak secarakeseluruhan. mengurangi kualitas lingkungan Pasal5l ini harus lingkungan Perencanaan dan pembangunan sosial dan dapat keseimbangan dapat memberikan untukmembinaindividudan memberikan kesempatan keluarga sejahtera. Bagian Kedua Kritetia Pemilihan Lokasl Pasal52 perumahan (1) Pembangunan baruminimum50 (lima puluh) unit rumah wajab drlengkap{prasa|ana lingkungan,fasilitasumumdan fasilitassosial. (2) Dalam hal pembangunanperumahanbergabung dengansuatu lingkunganperumahanyang sudan teraturdan tersediaprasaranalingkungan,fasiliitas umum dan fasilitas sosialnya maka banyaknya rumah dapat diperkenankanlebih dari 50 (lima ouluh)unit.

)6b

PasalS3 (1) Lingkunganperumahanharus bebas dad penuoara oar keolsinga']. cemaranalr pencemaran baik yang berasaldari sumber daya buatan atau darisumberdayaalam. tercapainya tingkat terJamin (2) Lingkunganperumahan pemyang bagi sehat kualitaslingkunganhidup binaanindMdudan mas\Frakatpenghunl. (3) Kondisitanah lingkunganperumahanharusbebas banjirdan memilikikemiringantanah 0 - 15% (nol sampaidenganlimabelasPersen). Bagian Ketiga KepadatanLlngkungan Pasal54 Kepadatanbangunanrumahsederhanatidakbersusun dalam suatu lingkunganperumahantidak boleh melebihi50 (limapuluh)unitrumah/ha. Pasal 55 Maksrmum luas persil pelencanaanyang ienulup bangunan adalah 4oolo(empat puluh pe.sen) dari seluruhluaslingkunganperumahan. Pasal56 ljngkunganperumahan Khususuntuk pembangunan puluh)rumah,maKa denganjumiahkurangdari50(lama daerah yang boleh didiikan rumah dapat diperluas meniadi maksimum 70olo(tujuh puluh persen) darr perumahan seluruhluaslrngkungan

267

BaglanKeemPat LingkunganPerumahan Prasarana Pasal57 perumahan wajibdilengkapr dengan Setiaplingkungan sistempembuanganair limbahyang memenuhisyarat teknikyang berlaku. normalisasi berdasarkan PasalS8 (1) Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 57 dapat dilakukan denganpembuatantangkisePtik (2) Dalamhal tidak memungkinkanpembuatantangki septik untuk pembuanganarr limbah.setiap lingkunganperumahanwajibdilengkapidengansistem pembuanganarr limbah lingkunganyang dlsambungkanpada sistempembuanganair limbah mandlrl kotaataudenganpengolahan (3) Sistem pembuanganair limbah kota dan srstem pembuangan air limbahlingkunganharusdapat melavanrkebutuhanpembuanganselurun llmban darilingkunganperumahan. (4) Dalam hal lingkunganperumahanmemiliki unit pengolahan air limbah manciiri sebagalmana dimaksud ayat {1) Pasal ini, maka air limbah sebelumdibuangke perairanterbukaharusmelalul srstempengolahan air Iimbahtidak bolehmengakibatkan 15)Pembuangan pencemaran lingkungan Pasal59 (1) Setiap perumahanwaiib mempunyalsaluran pembuangan airhujan olalr huian sebagalmana (2) Saluranpembuangan maksud dalam ayat (1) wajb dlrencanal€n frekuenslintensiiascufah hulan 5 berdasarkan (llrna) tahunanoandayaserapIanan :68

(3) Saluran pembuanganair hulan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) Pasal ini dapat berupa salurcnterbukaatausalurantertutup. EagianKelima FasilitasUmum Pasal60

perumahan \rcjibdalengkapi (1) Setiappembangunan arrDersln. denganpragarana (2) Penyediaan air bersih dapat denganmembuat sumurpompa. Pasal61 (1) Setiappembangunanperumahanwajtbollengkapl

dengan sistem pembuangansampahyang aman sesuaidengankebutuhan. (2) Sistem PengumpulanSampah lingkungan perumahan harus memiliki fasilitas pengumpulan sampah rumah tangga dan tempal pengumpulan sampahlingkungan. (3) Pembuatanfasilitaspengumpulansampahrumah tangga dan tempat pengumpulan sampan dimaksuddaiamayai (2) lingkungansebagaimana jumlah dan banyaknya harus mempertimbangkan buangansampah,dibuatdaribahankedapair,serta ditempatkanpada lokasiyang mudahdicapaioleh petugas kebersihandan tidak mengganggulalu lintas Pasal62 (1)Setiapunit bangunanRumahSangatSederhana nards meroapalxal oava .str( oalarr balas penerangan iertentuminimumuntukkepefluan 269

(2) Sumberdaya listrikuniuk perumahan seoerhana dapat disediakanoleh sumber daya dari jaringan PLNataudiusahakan secaramandii. (3) Apabilapenyediaansumber daya lisirik dilakuKan secara mandiri maka ketentuan pembangunan jaringanIstrik wajib mengikutiketentuanjanngan yang berlakuPadaPLN. (4) Jalan umum pada lingkunganperumahanwajib diberipenerangandenganpersyaftfian-persyaratan yangsesuaidengansrandarlingkungan. Baglan Keenam Fasilitassosial Pasal63 (1) Setiap pembangunanperumahanwajib menyeCiakan lahanuntukfasilitassosial. (2) JenisFasjlitasSosialyang waJibdisediakanda{am lingkungan perumahan sederhana sekurangkurangnyaterdiridari: a. Fasilitaspendidikantamankanak-kanak; b. Fasilitasperibadatan; c. Fasilitasolahraga, d. Tamanbermarnanak-anak (3) Fasilitassosial dapat digunakanoleh satu lingkungan saja atau juga digunakanoleh beberapa lingkunganperumahan (4) Penyediaanlahan untuk fasilitassosialdisediakan secarabe6ama oleh para pengembangdi bawah Walikota. koordinasr

|;'a

SAB VI BANGUNANGEDU}!G PENYELENGGARAAN Bagian Pertama Um um Pasal 64 (1) Penyelenggaraanbangunan gedung meliputi kegiatanpembangunan,pemanfaatan,pelestanan dan pembonglcran. (2) Dalam penyelenggaEanbangunan gedung sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), penyelenggara berkewajiban memenuhj persyaratan bangunangedung sebagaimanaolmaksucjdalam Bab lV. (3) Penyelenggarabangunan gedung tetdiri atas gedung,penyedlajasakonstruksr pemrlikbangunan dan penggunabangunangedung (4) Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhr persyaratansebagalmanaolmaKsuo dalam Bab lV, teiap harus memenuhiketentuan tersebutsecarabertahap. Eagian Kedua Pembangunan Pasal 55 gedungdiseleng€arakan (1) Pembangunan bangunan melalui tahapan percncanaandan pelaksanaan besertapengawasannya. (2) Pembangunan bangunangedungoapardllakuKan milik sendirimaupundi tanahmrllk dr tanah baik prhaklain geoungo alasta'lahm ( ,3) Per,rbangunan oangL'lan dalar a\at (2) o,maksLrd Frhakrarnsebag?,n-ana 271

dilakukan berdasarkanper.lanjianledulis antara pemiliktanahdanpemihkbangunan gedung (4) Pembangunanbangunan gedung dapat dilaksanakansetelahrencanateknisbangunangedung disetujuioleh PemerintahKota dalam bentuk izin mendirikanbangunan kecuali bangunangedung fungsikhusus. Pasal 66 ('1)Pefencanaanbangunanrumah tinggal saiu laniai dapat dilakukan oleh orang yang ahli/berpengaiaman. (2) Perencanaan bangunan dua lantai dilakukanoleh yang ahli yangtelah mendapatkan konsultar/orang sertifikatdari usahaprofesi. (3) PerencanaanbangunanIebih dari dua lantaiatau bangunan umum atau bangunan spesifik harus dilakukanoleh badan usahayang telah mendapat sertifikatsesuaj dengan kualifikasidan klasifikasinya. (4) Perencanabertanggungjawab bah\4abangunan yang direncanakantelah memenuhi peGyaraian teknis sesuai dengan peraluran perundangundanganyang berlaku. (5) Perencanaan bangunan gedung terdrn atas perencanaan arsiteKur,perencanaankonstruksi, perencanaan utilitasyang diseiraidenganRencana (RKS) Pekeryaan Kerladan Syarar-syarat (6) Ketentuansebagaimana dimaksud dalamayat{1), (2) dan (3)tidakberlakubagiperencanaan : a oangunanyang sfarnya seme'rlaraoengan iidak bertens,varatbahwa luas dan tin-qginya tangandenganketentuanyang ditetapkanoleh Dinas bangunan b Pekerlaan pemellharaan-/perbaikan anlaralarn

t7l

'1. memperbaikibangunan dengan tidak mengubah konstruksidan luas lantaa bangunan, memperbaiki retak 2. pekerlaanmemplester, bangunandan memperbaikilapis lantai bangunan; penutupataptanpamengubah 3. memperbaiki konstruksinva; tidak 4. memperbaiki ^ lobang cahaya,/udara lebihdariI m'; 5. membuatpemisahhalamantanpa konsrfuKst, iangit-langit tanpamengubah 6. memperbaiki jaringanlain. Pasal67 (1) Pengesahanrencanateknis bangunangedung untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Kotasetelahmendapatpertimbangan Pemerintah teknisdaritimahli. (2) Pengesahanrencanateknis bangunangedung fungsi khususditetapkanoleh PemerintahKota pertimbangan teknisdaritlmahli. setelahmendapat (3) Keanggotaan tim ahli bangunangedungsebagaF manadimaksud dalamayat(1)danayai(2)bersifat sesuai adhoc terdiridariparaahliyangdipedukan gedung. bangunan dengankompleksitas Pasal 68

(t) Pelaksanaan pekerjaan mendinkan bangunan gedung sampai dua lantai dapat dilakukanoleh pelaksanapero€nganYangahli. t2) Pelaksanaan peke4aan mendirikan ban!unan gedung dengan luas lebih dari 2000 m' atau bertingkatlebih dari dua lantai dan dengan luas spesifrk harusdiiakulebihdan 1000rn' bangunan kan oleh badan usaha vang memilikisertifikat

oan Klasfrkasr sesualdenqankualrilkasi vang okeluarkanolehasosiasiDrofesl pembangunan bangunan Dalamhal pelaksanaan gedung tertaol kegagalanstruKur. maka pembangunanharusdihentikandan bangunan -oedung dilakukan pengamananterhadap manusia dan xngKungan. (4) Apabilahasilpenelitian terhadapkegagalan struktur (3), pasal ini sebagarmanadimaksuddalam ayat lernyatatidak dapatdiatasidenganperbaikandan penurunan,makabangunan dapat mengakibatkan tersebutharusdibonokar. Pasal69 (1) Setiap pelaKanaan pembangunan bangunan gedung harus diawasi oleh orang yang ahli / yang atau badanusaha/konsultan berpengalaman telahmemilikisenifikatbadanusahasesuaidengan kualifikasi dan klasifikasinya. (2) Pengawasanpembangunanrumah tinggal satu lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli / berpengalaman (3) Pengawasanpembangunangedung dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli/ berpengalamanyang telah mendapatsertifikatdan asosiasiDrofesr pembangunangedunglebihclai dua (4) Pengawasan lantaralaU bangunan umumarauoanguna.spesrl-iK harusdilakukanoleh badanusaha/konsultanyang telah mendaoat sertifikat badan usaha sesuai dan kiasfikasinva. dengankuarilikasi (5) Pengawasbertanggungjawab bahwa bangunan yang diawasinyamemenuhi persyaratanteknis sesuarden-oan oan peraluranperundan9'unqangan yang berlaku.

BagianKedga Pemanfaatan Pasal 70 (1) Pemanfaatanbangunan gedung dilakukan oleh pemrlikatau penggunabangunangedung setelah bangunantersebutdinyatakan memenuhiperyaratan laikfungsi. (2) Bangunangedungdinyatakan memenuhipersyaratan laik fungsiapabilatelah memenuhipersyaratan teknis, sebagaimanadimaksud dalam Bab lV, Qanunini. (3) Pemeliharaan, perawatandan pemeriksaan secara pada berkala bangunangedung harus dilakukan agartdap memenuhipersyaratan laiktungsi. (4) Ketentuan mengenai lata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala bangunangedungmengikutipedomanteknisdan standarisasi nasionalyang berlaku. Bagian Keempat P€lestarian Pasal 71 ('1)Bangunan gedung dan lingkungannyayang drtetapkansebagaicagar buoayasesuaroengan peraturanperundang-undangan harus dilindungi dandilestarikan (2) Penetapanbangunangeciungdan hngkungannya yang dilindungi dan dilestarikansebagairnana dimaksuddalamayat(1)dilakukanolehPemerintah Kota dan/ataupemerintahdenganmemperhaitkan ketentuanperundang-undangan. (3) Pelaksanaan perbalkan,pemugaran,per-lrndungan pemeliharaan serta atas bangunangedungdan linokungannya sebagaimana drmaksud dalamayat

{1) hanya dapat dilakukansepanlangtidak mengubah nilai danlatau karaKer cagar budaya yangdrkandungnya. bangunan (4) Perbaikan,pemugarandan pemanlaaian gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau sesuar karaKercagar budaya,harusdikembalikan perundang-undangan. peraturan dengan (5) Ketentuanmengenaiperlindungandan pelestarian dimaksuddalamayat(1) dan ayat(2) sebagaimana serta teknis pelaksanaanperbaikan,pemugaran dan pemanfaatanmengikutiketentuanpedoman nasionalyang berlaku. teknisdan standarisasi Eagian Kellma Pembongkaran Pasal 72 (l) Bangunangedungharusdibongkarapabtla: a. tidaklaikfungsidanlidak dapatdiperbaiki, b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatanbangunan gedung dan/atau lingkungannya; RencanaTata merryaiahl c. dibangunnyata-nyata RuangKota. (2) Bangunangedungyang harusdibongkarsebagalmana dimaksuddalam ayat (1) huruf a dan b ditetapkanoleh Walikotaberdasarkanhasil pengkajianteknis. {3) Pengkajianteknisbangunangedungsebagalmana dimaksud dalam ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemllik ban9unangedung. (4) Pembongkaran bangunangedungyangmempunyai damDak luas terhadap keselamatanumum dan lrngkungan harus drlaksanakanDerdasa'kan )16

yangielahdiseiujui rencanateknispembongkaran yagditunjuk. olehWalikota ataupejabat Pasal73 pemilikbangunan gedung (1) Walikota memerintahkan untuk membongkarbangunan sebagar-mana padaPasal72 ayat(1). dimaksudkan (2) Apabilasetelah30 hari perintahpembongkaran dalam ayat (1) tidak diindahkan, dimaksudkan Walikotaberhakmengambiltindakanpembonggedung. karanpaksaatasbiayapemilikbangunan gedungyangharusdibongkar (3) Terhadap bangunan karenaketentuan Pasal72 ayat(1)c, jangkav,/aKu dimaksudkan dalamayat2 adalah7 hari. (4) DaiamhalyangmendesaK walikotadapalsegera pembongkaran atas biaya mengambiltindakan pemilikdengantidakperlumemberitahukan secara tertulis. (5) Ketentuanmengenaatata cara pembongkaran bangunangedungmengiklltiketentuanpedoman yangberlaku. nasional teknisdanstandarisasi BAB VII PERIZINANBANGUNAN Bagian Pertama Mendirikan Bangunan{lMB) lzin Pasal 74

277

(1) Setiap orang atau badanyang mendirikan,mempeduas, merubah, dan memperbaiki/merehab bangunangedungharusmendapailzin Menciirikan Bangunan(lMB)dariWalikota. i2) IMB diberikansesuai dengan peruntukanlahan yang telah ditetapkandalam RencanaTata Ruang WilayahKota.

(3) Bangunanyang didirikan, diperluas, dirubah,oan diperbaiki/direhab harus sesuai dengan izin yang diberikanPasal 75 (1) Permohonan lzin Mendirikan Bangunan harus diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikotaatau pejabatj€ng ditunjuk. (2) Sebelummengajukanpermohonanlzin l\4endirikan Bangunan, pemohonharus memintaketerangan tentang arahan perencanaan,seGlracuma-cuma kepada Dinas tentang rencana mendirikan/ mengubahbangunangedungyangmel,puti: a. peruntukanlahan: b. Jumlahlantai/lapis bangunangedungdi atavdi bawahpermukaantanahyangdiizinkan; c. Garissempadanyang berlaku, d. KoefisienDasarBangunan(KDB); e. KoefisienLantaiBangunan(KLB), I KoefisienDaerahHUau(KDH); g. Persyaratan-peFyaratan bangunangedung, h. Persyaratanperencanaan,pelaksanaandan pengawasanDangunangeoung; i. Hal-hallainyangdipandangperlu. Pasal?6 Tatacaracjan syarat-syaratuntuk memperolehllMB ditetapkandenganKeputusanWalikota Pasal 77 (1) Walikotaatau pejabatyang ditunjukdalamwaldu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima permohonanIMB yang lengkap harus memberikankeputusanmenerimaaiau menolak Dermohonan izin MendirikanBanqunan

(2) Selambat-lambatnya6 (enam) bulan setelah Bangunandan pemohon lzin l\4endirikan berlakunya belum memulai pelaksanaanpekerjaannyamaka Bangunanbataldengansendldnya. lzin Mendiril(an (3) DalamhaldiluarkemampuanpemiliUPmegangizin atau karena alasan-alasanyang dapat diterima, izin, Walikota atas permintaanpemilildpemegang jangkawalduyangdimaksud dapatmemperpanjang dalamayat(2) selama6 (enam)bulan. (4) Oalamhal pelaksanaanbangunangedung sudah dimulaitetapiterhentiatautidakditeruskanselama maka IMB yang telah 3 (tiga)tahun berturut-turut, diberikanharusditinjauulang. (5) lzin Mendirikan Bangunan bagi bangunan sementaradiberjkan untuk iangka waldu paling lama5 (lima)tahun. Pasal 78 (1) Walikotaataspermintaanpemilikbangunangedung dapatmengubahnamapemegangsuratlMB. (2) Perubahan nama pada Surat lzin Mendirikan Banounan dikenakan Bea Balik Nama sesuai denjan ketentuanyang bedaku. Pasal 79 Permohonanl[48 ditolak: a apabila bangunan gedung yang akan didirikan bangunan dinilaitidakmemenuhipersyaratanteknis pada Bab lV: gedungsepertidiatur b. bangunan gedung yang akan didirikan di atas lokasi/tanahyang penggunaannyatidak sesuai deganrencanakota yang sudah ditetapkandalam RencanaTataRuangWiiayahKota, c apabiiabangunangedungakan menggangguatau merusaklingkungansekitarnya, :19

lalu apabilabangunangedungakan mengganggu bangunan-bangunan atau air, cahaya aliran lintas, yangtelahada, apabila rencana bangunan gedung tersebut menyebabkanterganggunyarencanaialan yang telahditetapkanolehPemerintahKota, f. aoabila adanya keberatan yang dlalukan dan dibenarkanoleh PemerintahKota; d.

Pasal 80

dalamhal: tidakdiperlukan Bangunan lzinMendirikan penerangan dan ventilasr, lubang-lubang a Membuat

yang luasnyatldak lPbrhdan 1 m' sebagatnya mendatarhdak leblhdan 2 srst terpanjang dengin (dua)meter; b. Membongkarbangunan gedung yang menurut pertimbangan KepalaDinastidakmembahayakan; c. iremeliharaanbangunan gedung dengan tidak merubah denah, konstruksimaupun arsiteKonls dari bangunansemulayangtelahmendapatlzin d. Mendirikanbangunanyang tidak permanenuntuk memeliharabinatangjinak atau tanaman-tanaman dengansyaratsebagaiberikut 1 ditempatkandihalamanbelal€ng, 2 luas tidak melebihi10 (sepuluh)meterpersegr dan tingginyatidak lebihdari2 (dua)meter' e. lvlembuatkolam hias, taman, tiang bendera di rumah: halamanpekarangan i Membongkarbangunan gedung yang termasuK dalamkelastidakPemanen, bangunan yang sifatnya sementara s. lllendirikan telahdiperolehlzin dariWalikota yang pendiriannya paling 1 lama (satu)bulan, untuk perlengkapan bangunanyangperlzlnanh Mendirikan nya telah diperoleh selama mendlnxan sualu banounan.

:gr)

Pasal 81 Dilarang mendirikan, memperluas, merubah, dan memperbaiki/merebab bangunanapabila: a. Tidakmempunyaisuratlzin MendirikanBangunan; b Menyimpangdad ketentuan-ketentuan atau syara! syaftrtyang ditentukandalamsuratlzin Mendinkan Bangunan; c Menyimpangdari rencana FEmbangunanyang meniadi dasar pembenan lzin Mendirikan Bangunan; d. lvenyimpangdari peraturandan syarat-syarat yang telah ditetapkandalam Qanun jni atau peraturan lainnyayangtidak bertentangan denganQanunini, Pasal 82

:8i

(1)Walikota dapat mencabut Surat lzin Mendirikan Bangunanapabila: a. Pemegang izin tidak menjadi yang berkepentinganlagi; b dalamwaKu 6 (enam)bulansetelahtanggallzin itu diberikan pemegang lzin masih belum melakukanpekerjaanyang sungguh-sungguh dan meyakinkan; c. pekerjaan-pekerjaan itu terhentiselama3 (tiga) bulandan temyatatidakakandilanjutkan; d. lzin yang telah diberikanitu kemudianternyata yang didasarkanpada keterangan-keterangan keliru; d. Pembangunanitu kemudianternyatamenyimpang dari rencana dan syarat-syaratyang disahkan. (2)Pencabutan Surat lzin Mendirjkan Bangunan diberikandalambentukKeputusanWalikotakepada Pemegang lzrndrserlar denganalasaq-alas6nnya. (3) SebeiumKeputusanWaflkoraseoagarmana o,. maksud dalam ayat (2) dikeluarkan, kepada pemegang rzintedebihdahuludiberitahu dandiberi

peringatansecara tertulis dan kepadanyadiberi kesempatan untuk mengajukan keberatankeberatannya. Pasal 83 (1) Pemegang IMB waiib memberttahukansecara tertuliskepadaDinastentang: a. saat akan dimulainyap€kerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam Il\rB, sekurangkurangnya24 jam sebelumpekerjaandimulai, pekeriaan b. saat akan dimulainyabagian-bagian mendirikan bangunan, sepanjang hal itu dalamlMB, sekurang-lrurangoya dipersvaratkan 24 iamsebelumbagianitu mulaidikerjakan; bagianp€kerjaanmendirikan c. tiap penyelesaian bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan 24 jam sebelum dalamIMBsekurang-kurangnya baqianitu selesaidikerjakan (2) Pekerj;anmendtflkanbangunandalam ll''lB baru dapat mulaidikerjakansetelahDinas menetapkan garis sempadanpagar,garissempadanbangunan serta ketinggian permukaan lantai dasar dari permulGan jalan atau permuKaanlanan pekarangantempat bangunanakan didirikansesuai dengan persyaratanyang telah ditetapkandalam IMB . (3) SelambatJambainya 7 (tujuh)had setelahditerima pemberitahuan sebagaimanadalamayat (1) Dinas ridak me€ksanakantugasnya sebagaimanadF maksuddalamayat(2),makapemegangEin dapat memulaipekerjaannya. (4) Pekerjaanmendirikanbangunanharus dilaksanakan sesuai dengan rencanayang dlajuKanoan ditetapkandalamlN'lB.

Pasal 84 (1) Selamapekerjaan mendirikan bangunan djlaksanapemegang kan, IMB diwajibkanuntuk menutup lokasitempatmendirikan bangunan denganpagar pengaman yangmengelilingi denganpinturapat. (2) Bilamana terdapatsaEnakotayangmengganggu atau terkenarencanapembangunan maka pepemindahan/p€ngamanan laksanaan harusdikerjakan oleh pihak yang berwenangatas biaya pemegang lMB. Pasal 85 (1) Pelaksanaan mendirikan bangunan harusmengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturanKeselamatan danKesehatan Kerjayangberlaku. (2) Pemeganglzin Mendirikan Bangunandiwajibkan untuk menyediakan air minumyang memenuhi kesehatan iingkungan danditempatkan sedemikian rupa sehinggamudahdicapaioleh para pekerja yangmembutuhkannya. (3) Pemeganglzin Mendiril€nBangunandiwajibkan untuk menyediakanperlengkapanPertolongan PertamaPada Kecelakaan(P3K) lengkapdan banyaknyasesuai denganjumlah orang yang dipekerjakan dan ditempatkansedemikianrupa sehingga mudahdicapaibiladiperlukan. (4) Pemeganglzin Mendirikan Bangunandiwajibkan sekurang-kurangnya menyediakan 1 (satu)unitWC jikamempekerjakan sementara, sampaidengan40 orang,untuk40 orangkedua,ketigadanseterusnya disediakan tambahanmasrng-mastng 1 (satu)WC ,agt. Pasal 86 283

(1) KepalaDinaskarenajabatannyamenjadipengawas bangunandengan dibantuolehtenagateknikyang

karenajabatannyamenjadipengawaspembantu; (2) Pengawasanpelaksanaanpekerjaandi lapangan dilakukanoleh pengawassebagaimanaditentukan di dalamPasal69 (3) Selamapekerjaanmendirikanbangunandilakukan, pemegangll\48wajib menempatkansalinansurat IMB besertalampirannyadi lokasipekerjaanuntuk pemeriksaan olehpetugas kepenhngan (4) PetugasDinasberwenanguntuk : a. memasukidan memeriksatempai pelaksanaan pekerjaanmendiikan bangunan setiap saat padajam kerla; b. memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakansesuai dengan PersyaratanUmum Bahan Bangunan(PUBB)dan RencanaKerja (RKS); dan Syarat-syarat bahanbangunan menyingkirkan c. memerintahkan yangtidakmemenuhisyarat,demikianpulaalatalat yang dianggapberbahayasertameruglkan umum: keselamatan/kesehatan d. memerintahkanmembongkaratau menghentikan segera pekerjaanmendirikanbangunan, sebagian atau seluruhnyauntuk sementara waktuapabila: mendirikanbangunanmenyim1. pelaksanaan pang dari izin yang telah diberikanatau s.varalsyarat yang telah ditetapkan; 2. peringatantertulisdari Dinastidak dipenuhi dalamjangkawaktuyangtelahdltetapkan. Pasal 87 (1) Setelahbangunanselesai,PemegangIMB wajib menyampaikanlaporansecara teriulis dilengkapi dengan: a. beritaacara pemeriksaandan pengawasyang telah diakreditasi(bagi bangunanyang drpersyararKan),

28.+

b. gambar yang sesuai dengan pelaksanaan(as builtdrawings), c. fotocopytandapembayaranretribusi (2) Berdasarkan laporandan beriiaacarcsebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pasal ini Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkanSertifikatLaik Fungsi(SLF). (3) JangkawaKu penerbitanSLF dimakud dalamayat (2) ditetapkanselambat-lambatnya 12 hari ketja terhitungsejakditerimanyalaporandan beritaaca€ pemeriksaan Pasal 88 (1) Bangunan gedung yang telah selesai dibangun harus digunakansesuai denganjenis peruntukan bangunanyangtercantumdalamlMB. (2) Apabilaterjadi perubahanpenggunaanbangunan sebagaimanayang telah ditetapkandalam llrB, pemilik bangunanwajib mengajukanpermohonan lzin PenggunaanBangunan yang baru kepada Walikota. (3) Kepala Dinas dapat menghentikanpenggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan jenis peruntukanbangunanyangditentukandalamll\48. (4) apabilapenggunaannya iidak sesuaidenganSLF. Pasal 89

:8i

(1) Untukbangunangedungyangtelahada.khususnva bangunan umum waJib dilakukan pemeiksaan secaraberkalaterhadapkeiaikanfungstnya. (2) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tenaga/konsultan ahli yang telah diakreditasi seiiap 5 (lima)tahunsekali. (3) Dinasmengadakanpenel'tianatas hasiipemeriksaan berkalasebagaimanadimaksuddalam ayat (2) mengenaisyarat-syarat administrasi maupunteknis

{4) Dinas memberikanseniiikat Iaik fungsi apaDila bangunan yang diperiksatelah memenuhi perdan teknis. svaratanadministrasl penggunaanbangunan pengawasan t5)Dalamrangka petugas Dinas dapat meminta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkanSertifikat Laik Fungsibesertalampirannya. BagianKedua MerobohkanBangunanOleh Pemilik Pasal 90 (1) Pemilik bangunan atas inisiatif sendiri daPat merobohkanbangunan. (2) Setiap orang atau badanyang akan merobohkan dampakluas bangunangedungyang memPurryai terhadapkeselamatanumum harusmendapatizin dariWalikota. bangunanyang mempunyar (3) Kritenapembongkaran dampak luas terhadapkeselamatanumum yang dimdksud dalam ayat (2) d(etapkan dengan KeputusanWalikota. (4) Permohonanlzin MerobohkanBangunan harus memuat rencana merobohkanbangunan yang meliputii bangunan, a. tujuanataualasanmerobohkan oangunan: b. tata caramerobohkan perlu c nal-hallarnyangdlanggap Pasal 91 (1) Perencanaanmerobohkanbangunandibuat oleh perencanabangunan. (2) ketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) ini tidak berlakubagi : a. bangunansederhana, tidakbertingkat b bangunan ?86

(3) Perencanaan merobohkanbangunanmelipuii: a. s!€temmerobohkanbangunan, b.pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan. pasal 92 Tatacaradan syarat-syaratuntuk memperolehlzin Merobohkan BangunanditetapkandenganKeputusan Walikota Pasal 93 ('l) Dinas mengadakanpeneijtianatas permohonan merobohkanbangunan yang diajukanmengenai syarat-syarat administrasi,teknis dan lingkungan menurui peftttuEn yang berlaku pada saat permohonan merobohkanbangunandiajukan. (2) Dinasmemberikan rekomendasiaman atasrencana merobohkanbangunanapabila perencanaanmerobohkanbangunanyangdiajukantelahmemenuhi persyaEftan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan. Pasal 94 (1) Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulaipalingcepat 5 (lima)hari kerjasetetahizin olenma. (2)Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan tata cara dan rencanavanq disahkan dalamrekomendasi. Pasal 95

:87

(1) Selama pekerjaan merobohkan bangunan d! laksanakan,pemilik harus menempatkansalinan rekomendasi merobohkan bangunan beserta

lampirannya dilokasipekerjaan untukkepentingan pemeriksaan olehpetugasDinas. (2)PetugasDinasberwenang a. memasuki dan memeriksa tempatpelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan; b. memeriksa apakahperlengkapan danperalatan yangdigunakan untukmerobohkan bangunan yangdirobohkan ataubagian-bagian bangunan sesuai dengan persyaratanyang disahkan dalamrekomendasi; pedengkapan, peralatan c. melarangpemakaian dan tata cara yang digunakanuntuk merobohkanbangunanyang berbahayabagi pekerja,masyarakat sekitardan lingkungan serta memerintahkan mentaatitata cara yang dalamrekomendasr telahdrsahkan AAB VIII PENERTIBANPEMBANGUNAN Pasal96 (1 ) Penertibanditujukanterhadapbangunan gedung yang tidak memiliki IMB dan bangunan yang dibanguntidaksesuaidenganlMB. (2) Pelaksanaanpenertibanterhadap kegiatanpembangunan dilakukan melalui tahapan{ahapan penerbitansurat pemberitahuanuntuk mengurus lMB, surat peringatan,suratperintahpenghentian, penyegelan, surat peintah bongkar, dan pemDongKaran. Pasal97 ll\rBsebagaiuntukmengurus (1) SuratPembentahuan mana dimaksud pada Pasal 96 ayai (2) d kel,Jarkan apabila 283

a. bangunan yang dibangun tidak menyimpang dengan RTRW Kota dan persyaratanteknis bangunanyangditentukandalamQanunini. b. bangunan yang dibangun betum memenuhi persyaratanteknis,tetapi masih dimungkinkan untukdiperbaiki. (2) Dalam surat pemberitahuan untuk mengurusIMB sebagaimana dimaksudkan dalamayat(1), disertai denganperintahpenghentian sementara. (3) Pemilikbangunanharus mengurusIMB sebagaimanadimaksuddalamayat(1) selambat-lambatnya 30 (ttga puluh) hari sejak menerima Sulat Pemberitahuan. (4) Walikota memberikanperingatantertulis kepada pemilikbangunangedungyangtjdakmengurusIMB dalamjangkawaKu sebagaimana dimaksuddalam ayat(3). (5) Dalamjangkawaldu14 (empatbetas)hari setelah Surat Pedngatansebagaimanadimaksud dalam ayat (4) tidak diindahkan,Walikotamemerintahkan pemilikbangunanuntuk membongkarbangunan gedungtefsebut. (6) ApabiladalamjangkawaKu 14 (empatbelas)hari pemilik bangunan gedung tidak mengindahl€n perintah bongkar dimasudkan dalam ayat (3), Walikota berhak membongkarpaksa atas biaya pemjljkbangunangedung. Pasat98

289

(1) Bangunangedungyang dibanguntanpa ttIB yang menyimpangdariRTRWKotaatautidakmemenuhi syarat teknjs bangunangedung yang diteniukan dalamQanunini harusdibongkar. (2) WalikotamengeluarkanSurat perintahpembongkaranbangunangedungyang dimaksudkandatam ayat (1) dengan didahului surat Perintah oengheniianpembangunan

daiam (3) Pembongkaran bangunanyangdimaksuokan pemilik dalam bangunan ayat (1) dilakukanoleh waKu paling lambat 7 (iuiuh) hari sejak diterima SuraiperintahPembongkaran (4) Dalam hal pemilikbangunantidak mengindahkan ketentuan dalam ayat (3), walikota melakukan paksaatas biayapemilikbangunan pembongkaran gedung Pasal 99 dari (1) Bangunangedungyangdibangunmenyimpang dan harus untuk dihentikan lIrB diDerintahkan disesuaikan kembali dengan persyaratanyang ditentukandalamll!!8. (2) Dalam jangka waktu 14 (empatbeias) hari selak diterima surat perintah penghentiandan penyesuaian bangunan gedung Pemegangl['18 tldak mengindahkanketentuandalam ayat (1), walikota melakukan pembongkaran paksa atas biaya pemegangIMB BAB IX ADMINISTRATIF UPAYA Pasal lO0 (1) Pemohon lzin MendirikanBangunanyang merasa dirugikan dapat mengalukankeberatankepada atautidak mengeluarPejabatyang mengeluarkan kan keputusansebagaimanayang diatur dalam yang berlaku. peraturanperundang-undangan (2) Tata cara pengajuanproseskeberatandiaturlebih IanjutdenganKeputusanWalikota.

290

BAB X SANKSIADDIINISTRATIF pasat 10.1 Setiap pemilikdan/ataupenggunayang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi dan/atau persyaratandan/ataupenyelenggaraan bangunangedung sebagaimanadimaksudpada Pasal 10 (1), Pasal 11 (1),Pasal15. Pasal16,PasallT(1),(2),dan (3),pasal '19,Pasal20, Pasal23 (1), Pasal26 (1), Pasat27 (.1), Pasal2B (1),Pasal29 (1),Pasal30 (1),Pasal31 (1), Pasal74 (1), Pasai84 (.1),Pasal85, Pasal87 (1) dan PasalSSayat(2) dikenakansanksiadministrasi. Pasal 1O2 (1) Sanksiadministrasisebagaimanadimaksudpada Pasal101 dapatberupa: a. peringatantertuljs; b. pembatasankegiatanpembangunanbangunan gedung; c. penghentiansementaraatau tetap pekerjaan pelak6anaan pembangunan bangunangedung; penghentian d. sementaraatautetappemantaatan oangunangeoung: e. pembekuanizinmendirikanbangunangedung, i pencabutanizin mendirikanbangunangedung; g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan geoung,atau i periniahpembongkaran bangunangedung. (2) Selainpengenaansanksiadministrasi sebagajmana dimaksuddalam ayai (1) oapat dikenakansanksl dendapalingbanyak10%darinila'bangunan yang sedanqatautelahdibanoun

291

{3) Jenis pengenaansanksi sebagalmanaoimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditentukanoleh berat yangdilakukan. dan ringannyapelanggaran BAB XI KETENTUANPIDANA Pasal 103 (1) Setiap pemrlrkbangunanyang tidak memenuhi ' ketentuanpadaPasal85 diancampidanamenurut yang berlal(u peraturanperundang-undangan (2) betiap pemilik bangunanyang tidak memenuhi ketentuanpadaPasal81 diancamPidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda palng banvakRp. 5.000.000,-(Limajuta rupiah) BAB XII KETENTUANPENYIDIKAN Pasal 104 (1) PejabatPegawaiNegeriSipiltertentudilingkungan ' ' PemerintahKota diberiwewenangkhusussebagai oenvidikuntukmelakukanpenyidikantindakpidana bibidang Bangunan Gedung sebagaimana dlmaksud dalam Undang-undangNomor 8 Tahun 1981tentangHukumAcaraPrdana dimaksudpada Penyidiksebagaimana Wewenang {2) avat(1) adalah: dan menea. Meherima,Mencari,lMengumpulkan dengan berkenaan laporan atau liti keterangan agar Gedung pidana Bangunan dibidang tindak menjadi tersebut keterangan atau laporan danlelas, lenqkaP b lvleneliii, mencari dan mengumpulkan keorang pribadiatau badan ieranganri-lengenai 292

perbuatanyang dilakukan tentangkebenaran dengantindakpidanadi bidang sehubungan Bangunan Gedung; c. Meminta keterangan danbahanbuKidanorang pribadiataubadansehubungan dengantindak pidana dibidang Bangunan Gedung, dan d. l\remeriksabuku-buku,catatan-catatan dokumen-dokumen lain berkenaandengan tindakpidanadibidangBangunan Gedung; pengeledahan e, Melakukan untukmendapatkan bahan buKi pembukuan,pencatatan,dan dokumeniokumenlain serta melakukanpenyitaan terhadap bahanbuKatersebut, f. Memintabantuantenagaahli dalam rangka pelaksanaan tugas perryidikan tindak pidana dibidangBangunan Gedung; s. Menyuruh berhenti dan atau melarang ruanganatautempat seseorang meninggalkan pada saat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksaidentitasorang dan atau dokumenyangdibawasebagaimana dimaksud padahurufe; h. l\,,lemotrel seseorangyang berkaiian dengan tindakpidanaBangunan Gedung; [4emanggil oranguntukdidengar ketelangannya tersangka atausaksi; dandrperiksa sebagai penyidikan; l\4enghentjkan l k. l\4elakukan tindakanlain yang pedu untuk penyidikan iindakpidanadibidang kelancaran Bangunan Gedungmenuruthukumyangdapai dipertanggung Jawabkan.

(3) Penyidiksebagaimanayang dimaksudpada ayat {1) memberitahukandirnulainyapenyidikandan menyampaikanhasilpenyidikankepadapenuntut umum,sesuaiciengankeientuanyangdiaiurdaiam Undang.Unda'rg NomorB iahuF '98'. Tentarg HukumAcaraPidana.

293

BAB XIII KETENTUANPERALIHAN Pasal 105 ('l) Bagr bangunangeoung yang telah ada sebelum Oanun Ini berlakuyang belum memtltt(lSural lzln MendirikanBangunandalamtempo 3 (tiga)tahun terhtung sejak tanggal perundanganQanun ini Bangunan. telahmemilikilzinMendirikan diwaiibkan dengan tetap berkewajiban menyesualkan yang daatur bangunangedungdenganpersyaratan dalamOanun,ni. (2) Penyesuaranbangunangedung sebagaimanadimaksudkandalam ayat (l) diberikantenggang waKu 5 (lima)tahun. dimaksud (3) lzin MendirikanBangunansebagaimana lokasibangunan (2) sepanjang dalamayat diberikan sesuaidenganrencanaTataRuangKota. (4) PermohonanIMB yang diajukan dan belum dF Dutuskan pada saat Qanun ini diundangkan, diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Oanunina. BAB XM KETENTUANPENUTUP Fasai 106 Hal-halyangbelumdiaturdalamOanuninl,sepania'lg mengenarpelaksanaannvaakan diatur leblh lanlut denganKeputusanWalikota. Pasal 107 Qanunini mulaibedakupadatanggaldiundangkan

294

Agar setiap oEtng mengetahuinya. memerintahkan pengundangan oanun inr dengan penempatannya dalamLembaran DaerahKotaBandaAceh. Ditetapkandi BandaAceh padatanggatog Mei 2q)4 18 RabiutAwlt1425 WALIKOTABANDAACEH. Cap/Dto DIs. H. syARtFUDOtN t-ATtF Diundangkan di BandaAceh padatanggal .lO Mei 2004 20 RabiulAwat 1425 SEKRETAruSDAERAHKOTA BANDAACEH, CadDto T. ANWARAZWARDY LEMBARANDAERAHKOTABANDAACEHTAHUN2d'4 NOMOR 11 SERI E NOMOR3.

295

PENJELASAN ATAS QANUNKOTABANOAACEH NOMOR 10 TAHUN 2OO4 TENTANG BANGUI'lAN GEOUNG I

UMUM Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi NanggroeAceh Darussalamdewasa ini sedang giatgiatnya melakukanberbagai bangunangedungmilik baikpembangunan kegiatanpembangunan, pemenntah,maupunswastadenganberbagaifungsiperuntukannya. Pembangunan gedung perlu drlakukan penataan, karena pembangunanitu sendiriselaindapatmenimbulkanmanfaatpositif dapat pula menimbulkandampaknegatifbaik untuk pemillksendiri masyarakatsekitarmaupunlingkunganhtdup.Bangunangedung selain harus memperhatikanfaKor kenYamanan,keselamatan, nilai-nilaiagama,estetikadan kesehatanjuga harusmemperhatikan budayasertaadatistiadat. Dalarn melakukan berbagar kegaatanpenvelenggaraan pembangunan kepentingan bangunangedungharusmemperhatikan umum.sehinggaPemeintahKotadan masyarckatharusberperan tahap pelaksanaanmauounlahap baik pada tahap perencanaan. pembangunan gedung tidak akan pengawasan sehingga menimbulkanberbagaidampaknegatifdan kerawanansostalsefta gangguankesenatanoan ketndahankoia menimbulkan Untuk dapat terwujudnyapembangunangedung sebagalmana diuraikan di atas, maka pembangunangedung harus pada instrumen penzlnanSetlaDpembangunan baru, cidasarkan gedung perluasan perubahan, diwaiibkan dan oembongka|an memilikiizindariWalikota.

196

Oleh karena itu PemerintahKota beMenang dalam melakukanpengawasan terhadappembangunan gedungyang aman,sehat,bersihdanindah,serianyaman. II. PASALDEMIPASAL

297

Pasal'1 Cukupjelas Pasal2 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjetas Ayat(3) Cukupjelas Ayat(4) Cukupjelas Ayat(5) Cukupjelas Ayat(6) Cukupjetas Ayat(7) Cukupjelas Ayat(B) Cukupjelas Pasal3 Ayat(1) Cukupjetas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas Pasal4 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas

Ayat(3) Cukuple'as Ayat(4) cukuPJelas Ayat(s) Cukupjelas (6) Ayat Cukupjelas Pasal5 Ayat(1) Cukupjelas (2) Ayat Cukupjelas Ayat(3) atau apabilasebagian Tidaklaikfungsidimaksudkan gedungdalamkondisilapukatau seluruhbangunan keselamatan rapuh yang dapat membahayakan umum. ataumasyarakat Penghuni Ayat(4) cukuPJelas Pasal6 Ayat(1) CukupJelas (2) Ayat Pendataandimaksudkanuntuk keperluantertib pembangunan bangunagedung, dan pemaniaatan memberikankepastian hukum tentang status gedungdansisteminformasi. bangunan kepemilikan pendataan bangunangedung,sebagal Berdasarkan pelaksanaan selanjutnya asaspemisahan horDontal, pemilik bangunan gedung memperolehsurat keterangankepemiiikanbangunangedung oarl Pemerintah Kota. Pasal7 Ayat(1) CukuP ielas Ayat(2) jelas CukuP

..!'

299

Pasal8 Ayat{1) Cukupjelas Ayat(2) Cukup.ielas Pasal9 Ayat(1) Cukupjelas Alrat(2) Cukupjelas Pasal10 Al,at(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) ' Cukupjelas Pasal11 Ayat(1) Oukupjelas Ai€i (2) Cukupjelas Ayatt3) Cukupjetas Aya (4) Cukupjelas sal'12 A!€t (1) Cukupjelag Ayat(2) Cukupjelas Pasal13 Ayat(1) CukupFlas Ayat(2) Cukupjelas Ai€t (3) Cukupjelas

,\

. -

'

t I

.. "

Pasal14 A,€t (1) Cukupjela6 Ayat(2) CukuPielas (3) A!'at CukuPjelas Pasal15 Ar/at(1) CukuPjelas Ayat(2) Cukupjelas AYat(3) CukupFlas Arat (4) cukuPjelas (5) Ayat CukuPjelas AYat(6) Cukupjelas Arat (7) Cukupjelas AYat(8) CukuPJelas Pasall6 A!€t (1) CukuPjehs Ayat(2) Cukupjelas Pasal17 AY?t(1) cukupielas Alrat(2) Cukupiehs (3) A!'at Cukupjelas Ayat(4) cukuPjelas 300

il

Pasal18 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelag Ayat(3)

Cukup rehs

Alat (4) Cukupjelas Pasal19 Ayat(1) Cul(Jpjelas Ayat(2) Cukupjelas (3) Ayat Cukupielas Ayat(4) Cukupjelas Pasal20 Alat (1) Qrkupjelas Ayat(2) Cukupjelas A!€t (3) Cukupjehs Pasal21 A!€t (1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Arat (3) Cukupjelas Pasal22 Ayat0) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas (3) Avat. 301 bukupjeras

Ayat(4) Cukupjelas Ayat(5) Cukupjelas Pasal23 Ayat(1) CukuPjelas (2) Ayat Cukupjelas Paeal24 Ayal0) gedunguntukkepentingan umumadalah Bangunan meliputi bangunan peribadatan, bangunan perkantoran,bangunan pasar / pertokoan/ mal, bangunan perholelan, bangunan kesehatan, gedungpertemuan, p€ndidikan, bangunan bangunan umum. danbangunan Pelayanan Ayat(2) Cukupjelas Pasal25 A Ft(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas (3) Ayat Cukupjelas Pasal26 Ayat(1) CukuPjelas Ayat(2) CukuPjelas Ayat(3) Cukupjelas Ayat(a) Cukupjelas Pasal27 Ayat(1) jelas CukuP 302

T

Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas AFt (4) Cukupjelas Ayat(5) Cukupjelas Pasal28 Ardt (1) Cukup]elas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cut(Jpletas A)€t (4) Cukupjelas A}/dt(5) Cukupjetas Pasal29 A!'al (1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas A),at(4) Cukupjelas Pasal30 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas Ayat(4) Cukupjelas Ayat(5) 303 cukupjelas

:

-, .'

.

Ayat(6) Cukupjelas Ayat(7) Cukupjelas Ayd (8) CukuPjelas Ayat(9) CukuPjelas l+rsal31 Ayat(1) CukuPielas Ayat(2) Cukupjelas A)€t (3) Cukupjelas Ardt (4) Cukupjelas (5) A)rat CukuPjelas Pasal32

Ar€t(1)

. .'

Cukupjehs (2) Arat o*uP jelas Ayat(3) CukuPielas Pasal33 Ayat(1) CukuPjelas Ayat(2) CukuPjelas Ayat(3) Cukupjelas Pasal34 Ayat(1) Cukupjelas AYat(2) Cukupjelas 104

305

Arat (3) Cukupjetas Ayat(4) Cukupietas A),at(5) Cukupjelas Pasal35 Ayar(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) CukupFtas Pasal36 Ayat(1) Cukupietas Ayat(2) Cukupietas Ayat(3) CukuDielas Pasal37 A)rat(1) Cukupielas A)'at(2) CukuDielas Pasal38 Ayat(1) Cukupjetas Ayatt2) Cukupjetas Alrat(3) Cukupjetas Pasal39 Cukupjetas Pasal40 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas

1!,

,.

Ayat(3) Cukupjelas Pasal4'l Cukupielas 42 Pasal Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) CukuPjelas salrf| Cukupjelas Paeal,{4 Ayat(1) Cukupielas A!€t (2) Cukupiehs (3) Ayat Cukupielag Ardt (4) CukuPjelas Pasal45 CukupFlas l%eal46 Cukupielas Pasal47 CukupFlas Pasalrl8 Cukupjelas Pasal4g Cukupielas Pasal50 CukupJelas PasalSl Cukupjelas Pasal52 Ayat(1) Cukupielas Ayat(2) CukuPjelas 306

1!,

Pasal53 AYat(1) Cukupielas Ayat(2) Cukupjelas (3) Ardt Cukupjelas Pasal54 Cukupjelas

307

Pasal55 Cukupjelas Pasal56 Cukupjelas Pasal57 Cukupielas Pasal58 A)rat(1) Cukupjehs A)'at(2) Cukupjehs Ayat(3) Cukupjehs A)rat(4) Cukupjelas Ayat(5) Cukupjelag Pasal59 Ayat(1) Cukupjelas A)ral(2) Cukupjelas A!€t (3) Cukupjelas Pasal60 Ayat(1) Cukupjehs AvatQ\ 'buk upj el as

Pasal6l Ayat(1) Cukupjelas Ayal(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas Pasal62 Ayat0) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas A),at(3) Cukupjelas Airat(4) Cukupjelas Pasal63 Ayat(1) Cukup.ielas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas (4) Ayat Cukupjelas Pasal64 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas Ayat(4) CukuPjelas Pasal65 Ayat(1) CukuPjelas Ayal(2) CukuPjelas 308

Ayat(3) Cukupjelas Ayat(4) Cukupjelas Pasal66 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2') Cukupjelas Alat (3) Cukupjelas Alat (4) Cukupjelas (5) Al|at Cukupjelas Ayat(6) Cukupjelas Pasal67 Ayat0 ) Cukupielas Ayat(2) Cukupjehs Ayat(3) Cukupjelas Pasal68 A}rdt(1) Cukupjelas Ayat(2) CukupFlas A)€t (3) Cukupjelas Ayat(4) Cukupjelas Pasal69 Ayat0) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas

Ayat(3) CukuPjelas Ayat(4) CukuPjelas (5) Ayat CukuPjelas Pasal70 Ayat(1) CukupFlas Ayat(2) Cukup.ielas Ayat(3) Cukupjelas AYat(4) CukuPjelas PasalTl Ayat(1) Cukupjelas A!€t (2) . CukuPjelas Ayat(3) CukuPjelas (4) AYat CukuPjelas Ayat(5) CukuPjelas Pasal72 Ayat(1) CukuPjelas Ayat(2) CukuPjelas AYat(3) CukuPjelas Ayat(4) CukuPlelas Pasal73 Ayat(1) cukuPjelas 310

Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Hal mendesak dimaksudlcn adalah apabila ada

konsisi bangunan gedung yang menurut pertimbangan pengkajiteknis bangunantersebut al€n segera rubuh atau runtuh atau rryata-nyata dalamkondisiakanrubuhyangbisamembahayakan keselamtanmaslErakatbanyak. Ayat(5) Cukupjelas Pa6al74 Ayat(1) Cukupjetas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas Pasal75 Ayat(1) Cukupjelas AyaI(2) Cukupjelas Pasal76 Cukupjelas PasalTT Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas (3) Ayat Cukupjelas Ayat(4) Cukupjelas Ayat(5) Cukupielas j11

Pasal78 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) CukuPjelas Pasal79 cukupjelas Pasal80 cukupjelas Pasal 81 Cukupjelas Pasal82 AYat0 ) Cukupielas Ayat(2) cukupJelas Ayat(3) Cukupjelas Pasal83 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupielas Ayal(3) Cukupjelas Ayat(4) cukuPjelas Pasal84 AYat(1) Cukupjelas Ayat(2) CukuPjelas Pasal85 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) CukuPjelas Ayat(3) Cukupjelas 312

Cukupjelas Pasal86 Aylat(1) Cukupjelas

Art (2)

3lt

Cukup.jelas Ayat(3) CukupFlas Alrat(4) Cukupjelas Pasal87 Ayat(1) Cukupjelas A)€t (2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupiehs Pasal88 Ar/at(1) Cukupjehs Ayat(2) Cukupielas Alrat(3) Cukupjelas A!,at(4) Cukupjelas Pasal89 Ayat(1) Cukupjetas Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) cukupjelas Ayat(4) Cukup.ietas Ayat(5) Cukupjelas

'3

Pasal90 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(21 Cukup.ielas A!,at(3) Cukupjelas Ayat(4) Cukupjelas Pasal91 Ayat(1) Cukupielas Ayat(2) ' CuhrPFlas (3) Ayat Cukupjelas Pasal92 Cul(lp tslas Pasal93 A)'at(1) CukuPFlaE Ayat(2) Cukupjelas Pasal94 Afdt (1) Cukupjelas (2) Ayat Cukupjelas Pasal95 Ayat(1) CukuPjelas Ayat(2) Cukup.ielas Pasal96 Af€t (1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupielas

Pasal9T Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas . A!€t (3) Cukupjelas (4) Ayat Cukupjelas Ayat(5) Cukupjelas Ayat{6) Cukupjetas Pasal98 Ayal(1) Cukupielas Alrat(2) CukupFlas Ayat(3) Cukupjelas A)€t (4) ' CukupFhg sal 99 A!€t (1) Cukupjelas A'rat(2) Cukupjelas Pasal10O Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjelas Pasal101 Cukupjelas Pasai102 Ayat(1) Cukupjetas Ayat(21 315 Cukupjelas

1\.

'' ..

-

Ayat(3) CukupFhs Pasal1C3 Ayat(1) Cukupiela6 Ayat(2) Cukupjetas Pasal104 AFt(1) CulclpFlss Ayat(2) Cukupltas PasalI 05 A)"t (1) Cula:lpJelis (2) Ayat Cukupjelas A!€t (3) Cukupjelas Ay€t(4) Cukupjelas Pasal106 Cul(upFhs Pasal107 Cukup,etas

Nomor 1z

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 PERATURANWALIKOTABANDAACEH NOMORia TAHUN 20os TENTANG

PELAKSANMNOANUN KOTA BANDAACEH NOMORIO TAHUN2IXI4TENTANG BANGUNAN GEOUNO WALIKOTABANDAACEH, M.rlmbarg

;

a.baiwa QanunKota BandaAceh NomorfO Tahun qntanS Bangunan Gedung, yang tetah lq. menoapal persetujuan Dewan penMaldlanRakFt Daerah Kota Banda Aceh sesuar denoan Keputusannya Nomor4 Tahun2mq bnggaf i i,;i persetujuan

Der.rian rerwariiinnaryai lq0j-:"lFls uaeran Kota BandaAceh

.o

Terhadap13 (tiga belis) Buah RancanganOanun untuk ditetapka;Meniadi QanunKotaBandaAcehTahun2OO4 ,mri Ait"t"pi"" Menjadi Qanun dan telah diundangkandatam LembaranDaerah Kota Banda Aceh lahun 2OO4 NomorI I. SerrE Nomor3, perlusegeradtlak6anal,€n, oanwa unfuk maksud tersebutperlu menetapkan datamsuatuperatu.an Walikota:

Mengingat : 1. Undang-Undang DaruratNomorg Tahun1956tentang P€mbentukan DaerahOtonomKota-kota Besardala; Lingklngan Daerah propinst Sumatera Utara NegaraRepubltk {LemDaran Indonesia Tahun1956 3t7

Nomor 59, TambahanLembaranNegara Nomor 1092); Undang-UndangNomof 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasa. Pokok-pokokAgraria (Lembaran Tahun1960Nomor104, NegaraRepublikIndonesia Negara Nomor2043); Tambahan Lembaran 13 Tahun 1980tentangJalan Nomor Undang-undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1980 Nomor 83, TambahanLembaranNegara Nomor 3186); NomorI Tahun198'ltentangHukum Undang-Undang NegaraR€publikIndonesia AcaraPidana(Lembaran Negara Lembaran Tahun1981Nomor76, Tambahan Nomor3209): 5- Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (LembaranNegara Tahun1986Nomor77, Tambahan RepublikIndonesia NegaraNomor3344); Lembaran Undang-UndangNomo. 4 Tahun 1992 tentang Perumahandan Permukiman(LembaranNegara Tahun1992Nomor23, Tambahan Repub'ikIndonesia NegaraNomor3419); Lembaran Nomor5 Tahun1992tentangBenda 7. Undang-Undang NegaraRepublikIndonesia CagarBudaya(Lembaran Negara Tahun1992Nomor27, TambahanLernbaran Nomor3470); Nomor 24 Tahun 1992 tentang 8. Undang-Undang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republak lndonesiaTahun 1992 Nomor '115, Tambahan Lembaran NegaraNomor3501); 9. Undang-UndangNomor 4 Tahun 1997 tentang PenyandangCacat (LembaranNegara Republik Lembaran Tahun1997Nomor9, Tambahan lndonesia NegaraNomor3670); Nomor18 Tahun1997tentangPajak 10.Undang-Undang Dae.ah dan RetribusiDaerah (Lemba.anNegara Tahun1997Nomor41,Tambahan Republiklndonesia telah Nomor3685),sebagaimana Negara Lembaran Nomor 34 Tahun diubah dengan lJndang-Undang 2000 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 318

319

2000 Nomor 246, TambahanLembaranNeoara Nomor4048): 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun1997Nomor68, Tambahan Lembaran N€garaNomor3699); 12.Undang-l.Jndang Nomor18 Tahun1999tentangJasa Konstruksi(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1999Nomor54, TambahanLembaran Negara Nomor3833); 13.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan KeistimewaanPropinsi Daerah lstimewaAceh(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun1999Nomor172,Tambahan Lembaran Negara Nomor3893): 14.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentano otonomiKhususbagi Proprnsi DaerahlstimewaAcei sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2001 Nomor 114, TambahanLembaranNegara Nomor 4134\l 15.Undeng-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunancedung (LembaranNegara Republik hdonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraNomor4247); 16.Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik lndonesiaTahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran NegaraNomor4437); 17.Undang-Undang Nomor 33 Tahun m04 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusatdan PemerintahDaerah (LembaEn Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraNomor4438); 18.PeraturanPemerintah Nomor5 Tahun1983tentano Perubahan BatasWilayahKotamadva DaerahTingka-r ll BandaAceh(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun1983Nomor5, TambahanLembaranNegara Nomor324: 19.Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun1983tentano Pelaksanaan Undang.Undang NomorI Tahunlgai

tentangPelaksanaan HukumAcaraPidana(Lembaran IndonesiaTahun 1983Nomor36, NegaraRepublak Tambahan Lemba.an NegaraNomor3258); Pemerintah Nomor26 Tahun1985tentano 20. Peraturan Jalan (LembaranNegaraRepub|kIndonesiaTahu; Lembaran 1985Nomor37, Tambahan NegaraNomor 3293); Pemerintah Nomor'13Tahun1987tentang 21. Peraturan lzin Usaha lndustri (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan NegaraNomor352); Lembaran Nomor25 Tahun2000tentang 22. Petatt.?nPemerintiah Pemerintah dan Ke\4enangan Propinsi Kew€nangan NegaraRepublik sebagaiDaerahOtonom(Lembaran lndonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan LembaranNegaraNomor3952)l 23-PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 2000 JasaKonstruksi tentangUsahadan Peranlt asyarakat (LembaranNega.aRepublikIndonesiaTahun20@ Nomor 63, TambahanLembaranNegara Nomor 3395); 24. PeraturanPemerintiahNomor 29 Tahun 2000 Jasa Konstruksi(Lembaran tentang Penyelenggara lndonesia Tahun2000 Nomor64, NegaraRepublik Nomor 3956); Lembaran Negara Tambahan 30 Tahun 2000 Nomor 25.PeraturanPemerinbh Jasa Konstruksi Pembinaan tentangPenyelenggara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor 65, TambahanLembaranNegara Nomor 3956)i Pemerintah Nomor105Tahun2000tentang 26. Peraturan Keuangan Pengelolaandan Pertanggungjawaban (Lembaran Tahun N6garaRepublikIndonosia Daerah Negara 2000 Nomor 2002, TambahanLemba.an Nomor4022); Nomor20 Tahun2001tentang T7.PeralwanPemerintah atas Penyelenggaraan Pembinaandan Pengawasan Daerah(LembaranNegara Republik Pemerintahan Lembaran lndonesia Tahur2001Nomor4, Tambahan NegaraNomor4890): 320

28. KepurusanpresidenRepublikIndonestaNom6r ?, T€hunj 990tentangpenge'olaan Kawasan finJuno:--- Keputusanpresiden 29. Republk tnaonesrattomo"ilt Tahunj996tentangKawasan Industrj, ^^ 30 KeouusanpresidenRepublikIndonesiaNomor 44 Tahun tg99 tentangTeknikpenyusunan peraturan perundang-undangandan Bentuk Rancanoan Undang_Undang dan peraturan pemerintanian RancanganKeputusanpresiden1t_emoaran-f.feo-a-ra Repubftk lndonesaTahuni999Nomor70): MEMUTUSKAN : Menctapkan : PERATURANWALTKOTAEANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAI,IOAiIUN KOTABANOAACEHNOMdi .'OTAHUi.I2OI}4 TENTANC BANGUNAN CEDU a. pasal 1 QanunKotaBandaAcehNomor10 Tahun2OO4 tentang Bangunan yang telah diunoangkandatam _Gedung, Lemoaran U€teEhKotaBandaAcehTahun2004 Nomor 1t, SedE Nomor3, perlusegeradilaksanakan. pasal 2 Pelaksanaan sebagaimana ormaKsud dalampasal I peraturan.Qanun ini diserahkan kepadaDtnasTaraKotadan Permukman KotaEandaAceh pasal 3 Hal-halyang teknikpelaksanaannya sebagai .menyangkL.t oenJaDaran ctan Oanuns€bagaimana dimaksuddal;m pasat 1 peraturanini akan dtatur lebth tanjut dengan Keputusan Wa'ikota pasal 4 -t.ll

Peraturan inimuJai beflakusejaktanggalditetapkan

Aoar setiap orang mengetahuinya memerintahl€n pEngunOungun Peraluran Walrkota ini dengan dalamBeritaDaerahKotaBandaAcoh oenempatannya di Ditetapkan

BandaAceh

Padatanggal ffi

Pi. WALIKOTA BATIDAACEH' cap,Dto NURDIN MAWARDY di BandaAceh Diundangkan Aonl : Ztig? pada tanggal 16 07 RablulA\''lal14zb SEKRETARISDAERAHKOTA BANDAACEH' CaplDto M, KAI'IILYUNUS NOI{OR t2' 2OO5 BERITADAENA{ XOTABANDAACEHTAHUN