Latar Belakang
P
elaksanaan reformasi di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1990an merupakan babak awal perubahan di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Dari dimensi politik, terjadi pembukaan kran yang lebih besar terhadap peran serta partai politik dalam proses pemilu dan mulai diperkenalkannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai refleksi penerapan demokrasi secara riil. Disamping itu, penguatan fungsi lembaga legislatif juga menjadi agenda dalam reformasi politik sebagai perwujudan mekanisme check and balances. Dari dimensi administratif, terjadi perubahan tatanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah sebagai refleksi peningkatan peran daerah dalam proses pembangunan Nasional. Beberapa undang-undang telah diberlakukan sebagai instrumen untuk merealisasikan reformasi tersebut, antara lain UU tentang Partai politik, UU tentang Pemilihan umum, UU tentang Pemilukada serta UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah. 1
Namun dalam perjalanan reformasi, terjadi ekses yang mulai mengganggu keberlangsungan reformasi itu sendiri. Secara horizontal, upaya penguatan fungsi lembaga legislatif telah menimbulkan ekses berupa dominasi lembaga legislatif terhadap beberapa urusan yang seharusnya menjadi domain lembaga eksekutif. Disamping itu, menguatnya ego kedaerahan dalam manajemen pemerintahan daerah telah menyebabkan terganggunya sistem pembinaan kepegawaian di daerah. Sedangkan secara vertikal, terjadi degradasi sinergistas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sehingga upaya perwujudan kesejahteraan rakyat mengalami kendala. Mencermati hal tersebut, perlu adanya relasi politik dan birokrasi yang harmonis baik secara vertikal antar pejabat politik tingkat pusat dan daerah maupun secara horizontal antara pejabat politik dengan pejabat birokrasi dalam rangka merancang dan menjalankan program-program pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 30 PP No. 101/2000, penyamaan persepsi antara 2
Pejabat Politik dan Pejabat Struktural Eselon I penting untuk mewujudkan kesesuaian dan keterpaduan serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dan implementasi dari kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Lebih jauh, diharapkan hal tersebut dapat membawa kepada kelancaran dan keberhasilan perwujudan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Tema Memperhatikan berbagai hal sebagaimana telah disajikan di atas maka ditetapkan tema PEN Angkatan XI & XII Tahun 2010 sebagai berikut:
“Membangun Relasi Politik dan Birokrasi Yang Harmonis Berbasis Demokrasi dan Meritokrasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”
3
Tujuan dan Sasaran
P
ada akhir pelaksanaan program PEN Angkatan XI & XII Tahun 2010 diharapkan :
1. Terciptanya kesamaan visi, misi dan strategi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Adanya komitmen bersama untuk membangun relasi yang harmonis berbasis demokrasi dan meritokrasi antara pejabat birokrasi tertinggi dengan pejabat politik dalam menjamin keberlangsungan program-program pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4
Waktu & Tempat
P
EN Angkatan XI & XII Tahun 2010 akan diselenggarakan selama 1 (satu) hari pada:
Hari : Kamis Tanggal : 9 Desember 2010 Tempat : ”Graha Makarti Bhakti Nagari” Lembaga Administrasi Negara Jl. Administrasi II, Pejompongan Jakarta Pusat
Pokok Bahasan Dalam mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran PEN tersebut di atas maka ditetapkan 2 (dua) pokok bahasan sebagai berikut: 1. Relasi Birokrasi dan Politik Dalam Perumusan Kebijakan : Pemilu Kada, Kinerja Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Relasi Birokrasi dan Politik Dalam Implementasi Kebijakan : Peran Kepala Daerah Terpilih Dalam Menjamin Keberlangsungan Program-Program Pembangunan
5
Strategi Mekanisme pelaksananaan PEN Angkatan XI & XII Tahun 2010 dituangkan ke dalam bagan alir sebagaimana disajikan pada halaman berikut. Metode penyelenggaraan yang digunakan merupakan gabungan antara ceramah substanstif, tanya jawab dan dilanjutkan dengan perumusan pokok-pokok pikiran dalam membangun relasi politik & birokrasi yang harmonis. Sesi-sesi berisi ceramah dan Tanya-jawab dipandu oleh moderator.
6
CERAMAH & TANYA JAWAB SESI #1
Materi #1
Tanya-Jawab
Materi #2 Materi #3 PEMBUKAAN Oleh Meneg PAN
SESI #2
Materi #3 Materi #4
Tanya-Jawab
Materi #5
Kesimpulan (Rekomendasi Relasi Politik & Birokrasi yang Harmonis)
7
Pembicara/Narasumber dan Agenda Pembicara dan topik serta jadwal pelaksanaan Program PEN Angkatan XI & XII Tahun 2010 disajikan pada halaman berikut.
8
KAMIS, 9 Desember 2010 08:00 – 09:00
Penerimaan Peserta
09:00 – 09:15
Laporan Penyelenggaraan oleh Deputi Bidang Diklat SPIMNAS LAN
09:15 – 09:45
Sambutan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sekaligus membuka Program PEN.
09:45 – 10:15
Rehat Kopi
SESI I 10:15 – 11:20
Relasi Birokrasi dan Politik Dalam Perumusan Kebijakan : Pemilu Kada, Kinerja Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat >> Dari Perspektif Birokrat : Ketua Tim UKP2 (Kuntoro Mangkusubroto) >> Dari Perspektif Politisi : Jusuf Kalla >> Dari Perspektif Akademisi : Mahfud MD
11:20 – 12:35
Tanya Jawab
12.35 – 14.00
ISHOMA
SESI II
14:00 – 15:05
Relasi Birokrasi dan Politik Dalam Implementasi Kebijakan : Peran Kepala Daerah Terpilih Dalam Menjamin Keberlangsungan Program-Program Pembangunan >> Dari Perspektif Birokrat : Bayu Krisna Mukti >> Dari Perspektif Politisi : Anas Urbaningrum >> Dari Perspektif Akademisi : Eep Saefulloh
9
15:05 – 16:15
Tanya Jawab
16.15 – 17.00
Pembacaan Kesimpulan
17:00 – 17:10
Penutupan oleh Deputi Bidang Diklat SPIMNAS LAN
Peserta
P
Peserta PEN Angkatan XI & XII Tahun 2010 terdiri atas unsur pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, sebagai berikut:
Anggota DPR RI & DPD Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Bupati dan/atau Wakil Bupati; Walikota dan/atau Wakil Walikota Pejabat Eselon I baik Pusat dan Daerah Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
10
Penyelenggara
P
EN Membangun Relasi Politik dan Birokrasi Yang Harmonis diselenggarakan oleh :
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Sekretariat Penyelenggara: Kedeputian Bidang Diklat Spimnas Lembaga Administasi Negara Jl. Administasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat Tel (021) 5367-9583, 5367-9567 Fax (021) 5367-9583, 5367-9567
Lain-lain Biaya penyelenggaraan PEN Angkatan XI & XII tahun 2010 dibebankan pada anggaran LAN (peserta tidak dikenai biaya pendaftaran). Biaya transportasi dan akomodasi (hotel) ditanggung oleh masing-masing peserta.
11
12
CATATAN
13
14
15
