TELAAH KONSEP HAKI
Oleh : 1. Ahda N 2. Suyatno 3. Priyanto 4. Wahyono 5. Purwijatmiko 6. Sulistyowati 1
Pendahuluan Persoalan HaKI merupakan persoalan yang membutuhkan keseriusan dan kerja besar bersama. seribu UU diterapkan pun akan sia-sia belaka tanpa kedua hal tersebut. Mengapa? Sebab, ini menyangkut filosofi kehidupan bangsa Indonesia dan banyak kawasan Asia lainnya, yang berbeda dengan filosofi masyarakat Barat dalam memandang sebuah karya intelektual. Secara historis, wacana tentang HaKI muncul karena ada permasalahan yang dihadapi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Barat atau lebih khusus lagi Eropa Barat dan Amerika Utara. Pada beberapa kawasan yang bertradisi non-Barat, seperti Islam, Buddha, dan Konfusius, wacana tentang HaKI tersebut kurang begitu populer. Ini bukan berarti karena peradaban
mereka kalah maju, tetapi lebih karena pandangan hidup
(weltanschauung) yang berbeda Sejarah HAKI undang-undang mengenai HaKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemupenemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Lalu disusul hukum tentang Hak Cipta, yaitu statute of Anne (1710). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HaKI anggota PBB. 2
Pada 1 Juli 1912, Piagam Hak Cipta 1911 mulai berlaku. Piagam ini melakukan revisi dan meninjau ulang piagam-piagam sebelumnya. Piagam ini menghapuskan kebutuhan untuk mendaftarkan hak cipta pada Stationer’s Hall (salah satu prinsip pokok Konvensi Berne), menghapuskan perlindungan hak cipta atas hasil pekerjaan yang tidak dipublikasikan. UCC (Universal Copyright Convention ) dibentuk oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) sebagai alternatif dari Konvensi Berne bagi negara-negara yang tidak menyetujui dengan aspek-aspek yang termaktub dalam Konvensi Berne , namun masih ingin berpartisipasi dalam perlindungan hak cipta multilateral. Pada tahun 1994, berlangsung ratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization - WTO), yang mencakup pula lampiran tentang Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property rights –TRIP’s-) yang merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antar negara secara jujur dan adil. Konsep HAKI Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan dari istilah '' Intellectual Property Right'' (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: 1. Hak 2. Kekayaan, dan 3. Intelektual Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. HaKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. HaKI diklasifikasikan berdasarkan jenis pemakaian objek atau barangnya menjadi dua kategori : 1. Industrial property right (hak kekayaan industri), berkaitan dengan invensi / inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri, terdiri dari : a. Paten 3
Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. b. Merek Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. c. Desain industri Desain industri Adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. d. Rahasia dagang Rahasia dagang adalah suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dijaga kerahasiaanya oleh pemilik rahasia dagang. e. Desain tata letak sirkuit terpadu •
Desain tata letak Adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
•
Sirkuit terpadu (circuit layouts) Adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik
4
2. Copyright (hak cipta), memberikan perlindungan terhadap karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan seperti film, lukisan, novel, program komputer, tarian, lagu, dsb. HAK CIPTA (Copyright) Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris yang artinya hak salin. peraturan hukum tentang copyright ini pertama kali diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, yang memberikan hak kepada pengarang sebuah karya cetak, bukan penerbit. Di Indonesia, Hak cipta diatur dengan UU No. 19 / 2002. Dalam UU tersebut pengertian Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa Hak Ekslusif yang pada umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk : 1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut. 2. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan. 3. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum. 4. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. Hak cipta memiliki perbedaan dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan Batik dengan desain motif tertentu melarang pihak yang tidak berhak menciptakan dan menyebarkan salinan karya yang meniru Batik dengan desain motif tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain yang berkaitan dengan Batik secara umum. Secara garis besar bisa dikatakan paten melindungi sebuah ide, sedangkan Hak cipta melindungi ekspresi dari ide (karya). Pada hak cipta, orang lain berhak membuat karya lain 5
yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan ide yang dipatenkan. Paten berasal dari ide yang orisinil. Jika suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemukan ide tersebut sebelumnya, maka hak paten tersebut dapat dibatalkan. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk didalamnya adalah kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Hak ekslusif tersebut secara seketika atau otomatis berlaku sejak ciptaan tersebut dibuat atau dilahirkan meskipun tidak didaftarkan di Dirjen HaKI dan pemegang hak cipta beserta ciptaannya tetap memperoleh perlindungan Hukum. Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis. Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu. Tinjauan Hukum Positif Hak Cipta Ciptaan yang dilindungi Dalam UU No. 19 / 2002 Pasal 12 (1), Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database. Pembatasan hak cipta Tidak dianggap sebagai pelanggaran HaK Cipta
6
1. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. {Pasal 14 (c)} 2. Dengan syarat apabila sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. (Pasal 15) Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta NO. JENIS CIPTAAN YANG DILINDUNGI 1. • Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain • Drama atau drama musikal, tari, koreografi • Segala bentuk seni rupa, seni lukis, seni pahat, seni patung • Lagu atau musik dengan atau tanpa teks • Arsitektur • Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya • Alat peraga • Peta • Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai 2. • Program computer • Sinematografi • Fotografi • Database • Karya hasil pengalihwujudan 3. Perwajahan karya tulis yang diterbitkan
4.
Ciptaan yang dipegang badan hukum
5.
Folklore
LAMA PERLINDUNGAN Seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. (Pasal 29)
50 tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 ayat 1)
50 tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 ayat 2) 50 tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 ayat 3) Tanpa batas (Pasal 31 ayat 1) 7
Cabang – cabang HaKI dan biaya pengurusan Lisensi. NO. JENIS HKI 1. Hak Cipta
2.
3.
PERATURAN OBJEK PERLINDUNGAN UU No. 19 / Atas karya/ciptaan 2002 dibidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra
MASA Biaya PERLINDUNGAN (Rp) Seumur hidup 75.000 pencipta ditambah 50
Merek
UU No. 15 / Tanda berupa 10 tahun 2001 gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna atau kombinasinya Desain UU No. 31 / Bentuk, konfigurasi, 10 Tahun Industri 2000 atau komposisi garis dan warna, atau gabungannya.
Bersifat ekslusif & pendaftaran tidak diharuskan 450.000 Dapat (merek diperpanjang dagang & jasa)
600.000 atau 300.000 (utk UKM) 700.000 atau 400000 (untuk UKM)
4.
DTLST
5.
Rahasia UU No. 3 0/ Informasi yang Selama Tidak perlu Dagang 2000 bernilai ekonomi informasi pendaftaran terjaga kerahasiaannya Paten UU No. 14 / Invensi di bidang 20 tahun untuk 575.000 Terdapat 2001 teknologi berupa paten biasa biaya lainnya produk atau proses hingga Rp 68.175.000 10 tahun untuk 575.000 Terdapat paten biaya lainnya sederhana hingga Rp. 17.525.000
6.
UU No. 32 / Desain rangkaian 10 Tahun 2000 yang mengandung elemen aktif/semikonduktor.
KETERANGAN
8
Ketentuan Pidana Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia dimuat dalam UU No. 19 / 2002 Pasal 72. secara umum, pelanggaran hak cipta diancam hukuman penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. HaKI dalam Perspektif Islam HaKI pada awalnya lahir sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia (human rights). Kesadaran hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang muncul di Barat pada abad ke-13. Isu tentang kepemilikan (property) pun berkembang sejalan dengan perkembangan konsep hak asasi. Bermula dari semangat pada era pencerahan (renaissance), yang disusul dengan revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Prancis, berbagai penemuan yang dilakukan para ilmuan Barat semakin mengembangkan konsep tentang kekayaan intelektual (intellectual property rights). Yakni diawali dengan hak paten, hak cipta, dan kemudian berkembang hingga mencapai bentuknya yang sangat modern sekarang ini. Pada akhir abad ke-20 hingga saat ini, HaKI menjadi lebih serius karena menyangkut kepentingan ekonomi global (kapitalisme). Berbeda dengan negara-negara Timur, pandangan Barat tentang sebuah karya adalah sebuah keuntungan ekonomi. Karena itu, ketika aspek ekonomi dan hak milik intelektual terganggu, negara Barat akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan penerapan aturan tentang hak kekayaan intelektual di negara mana pun. Sebagai kawasan yang lebih dahulu maju dengan berbagai penemuan, negara-negara Barat merupakan pemegang hak (rights holder). Karena itu, mereka sangat berkepentingan dengan penegakan itu. Negara-negara Timur (selatan) umumnya lebih merupakan konsumen, yang hanya memiliki kepentingan jauh lebih sedikit. Bahkan, secara ekonomis dan keilmuan, bagi perbaikan dan kemajuan bangsa, mereka lebih merugi. Dalam falsafah Islam, ada prinsip yang melarang proteksi (menghancurkan, menyembunyikan) hak milik kekayaan intelektual, yang mengakibatkan orang lain / umat tidak bisa mengetahui dan merasakan manfaat hasil penemuan atau inovasi tersebut. 9
Prinsip ini menjadi salah satu rujukan bahwa proteksi HaKI hanya demi kepentingan kapitalisme Barat dalam upayanya memperkuat kekuatan ekonominya dan menghalangi negara berkembang, seperti Indonesia, untuk bisa maju dan sejajar dengan mereka. Al Quran meletakkan Ilmu Pengetahuan (hasil aktivitas intelektual) sebagai instrumen yang sangat tinggi nilainya bagi Manusia. Manusia dituntut untuk menggunakan akalnya (berpikir). Selain itu, mengajarkan dan menyebarkan Ilmu tersebut merupakan suatu kewajiban dalam Sistem Sosial Islam. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal MONOPOLI Ilmu Pengetahuan, memproteksi agar orang lain tidak mengetahuinya. Berkaitan dengan Hak Cipta, dalam Al Quran dan Hadist secara eksplisit belum ada pembahasan tentangnya. Namun begitu para Fuqaha’ memiliki berbagai macam teori, konsep dan pandangan tentang harta yang bisa dikaitkan dengan hak cipta. Dari berbagai macam teori tersebut, Hak Cipta sebagai hasil aktivitas Intelektual adalah termasuk harta yang bisa dimiliki secara sah baik oleh perorangan maupun kelompok. Hal ini didasarkan bahwa hak cipta lahir dari hasil bekerja yang sah secara syar’i yang dilakukan sang pencipta dalam mewujudkan ciptaannya. Islam menghormati Hak milik pribadi, tetapi hak milik pribadi tersebut bersifat Sosial, karena hak milik pribadi pada hakikatnya adalah hak Allah SWT yang diamanatkan kepada Manusia. Oleh karenanya Ilmu itu harus bisa dimanfaatkan oleh Umat, tidak boleh dihancurkan atau disembunyikan oleh pemiliknya. “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (TQS. Al Baqarah : 267) “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Dan
jika
kamu
melahirkan
apa
yang
di
dalam
hatimu
atau
kamu
menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.” (TQS Al Baqarah: 284). “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka 10
bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat.” (TQS. Ali Imran : 180)
Dalam teori hak Islam, hak cipta termasuk dalam satu bagian macam dari hak Maliyyah (kekayaan). Dan karena hak cipta merupakan harta yang dimilki secara sah, maka hak cipta dilindungi oleh syara’. Dengan demikian Agama melarang orang yang tidak berhak melakukan segala sesuatu yang bersifat merugikan dan menzalimi pemilik hak cipta tersebut. Kecuali dengan alasan syariah. “Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara bakhil.”
Secara garis besar, Pandangan Islam tentang konsep HaKI adalah : 1. Islam hanya mengakui hak milik mutlak hanya milik Allah dan menolak teori kepemilikan ekslusif dari paham Kapitalisme 2. Islam memandang dalam penggunaan intelektual seseorang hanya sebatas menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan kepada umat Manusia sebagai suatu kewajiban yang tidak beorientasi pada kompensasi / royalty. 3. Islam melindungi Hak cipta sebagai hak milik yang dimiliki secara syar’i dan melarang orang lain yang tidak berhak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan bisnis. Kecuali karena alasan syariah.
Referensi •
Romi Satrio Wahono, http://www.romisatriowahono.net
•
Adi Purwandana, http://www.adipe.multiply.com
•
Asep Herman Suyanto, http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id
•
Syafrinaldi, http://www.uinsuska.ac.id
•
Rahmani T.Y., http://www.haki.lipi.go.id
•
Gatotsdiktat HaKI
•
http://bebas.vlsm.org
•
UU No. 19 / 2002
•
UU No. 14 / 2001
•
UU No. 31 / 2000
11
