PERJANJIAN PELAKSANAA KERJASAMA ANTARA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMA TOLOGI DAN GEOFISIKA (STMKG) DENGA FAKULTAS GEOGRAFI (F-GEOGRAFJ) UNIVERSITAS GAJAHMADA omor (STMKG) omor(UGM)
304/1 35/STMKG/II120 16 UGM/GE/531IMJ02/16
TE TA G PROGRAM PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMA TOLOGI DA GEOFISIKA (STMKG) Pada hari ini, Kamis, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu enambelas, berternpat di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, kami yang bertanda-tangan di bawah ini: 1.
Dr. Suko Prayitno Adi, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), yang berkedudukan di Komplek Meteo Dephub, JI. Perhubungan I No.5 Pondok Betung, Bintaro, Poodok Betung, Tangerang Selatan, Banten 15224untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.
II.
Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc, selaku Dekan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Geografi UGM, yang berkedudukan di Komplek Bulaksumur Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut sebagaiPibak Kedua.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri di sebut PIHAK dan secara bersarna disebut PARA PIHAK.
Pasal 1 DASAR PARA PIHAK berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dengan Universitas Gadjah Mada tanggal 21 Oktober 2015 Nomor:KS.304/0111KBIXl2015 jo Nomor : 7661/P/Dir-KN2015Tentang Pemanfaatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,sepakat untuk menindaklanjutinya dengan membuat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sarna Tentang Program Pendampingan Pengembangan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal berikut : Pasal2 TVJVAN Tujuan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sarna ini adalah sebagai landasan bagi para pihak dalam melakukan kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang ringkup Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sarna. Pasal3 RVANG LINGKUP KERJASAMA 1. Peluang perolehan student exchange/joint degree/double degree Taruna terbaik PIHAK KESA TV pada lembaga pendidikan PIHAK KEDVA, atau sebaliknya; 2. Pengembangan kurikulum PIHAK KESA TV berbasis internasional; 3. Pelaksanaan penelitian di bidang meteorologi, klirnatologi, geofisika, serta instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika; 4. Penyelenggaraan seminar dan kegiatan ilmiah Para Pihak; 5. Pengembangan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri yang terkait dengan PARA PlHAK; 6. Bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dengan tujuan kerjasama ini. Pasal4 HAK DAN KEWAJIBAN
PARA PIHAK
(1) PlHAK KESATVMempunyai hak Memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan kerjasama dan pengembangan riset. (2) PIHAK KESA TUmempunyai kewajiban a. Berperan aktif dalam pengembangan kurikulum berbasis intemasional; b. Menyediakan saranalprasarana untuk komunikasi serta koordinasi dalam sektor pengembangan riset dan keihnuan yang terkait dengan bidang kerjasama; c. Menyediakan saranalprasarana dalam kegiatan yang terkait inisiasi jejaring kerjasama internasional yang melalui PlHAK KEDVA d. Mengarahkan sumberdaya untuk mendukung terselenggarakannya kerjasama PARA PIHAK e. Menyediakan dana pendidikan bagi Taruna PIHAK KESATV untuk mengikuti program double degree f. Menyiapkan Taruna terbaik PIHAK KESA TV untuk mengikuti program student exchange/joint degree/ double degree pada lembaga PIHAK KEDUA; g. Memberikan kesempatan mahasiswa di PlHAK KEDVA untuk mengikuti program studenl exchange/joint degree/ double degree pada lembaga PlHAK KESA TV.
(3) PIHAK KEDVA mempunyai hak mernberikan kurikulum berbasis internasional.
masukan
dan saran terhadap pengembangan
(4) PIHAK KEDVA mempunyai kewajiban a. Menyediakan program pendampingan pengembangan kurikulum berbasis internasional; b. Menyediakan tenaga pendamping dalam melakukan review kurikulum berbasis internasional PlHAK KESA TV; c. Mengadakan program pertukaran informasi riset, pengadian kepada masyarakat dan keiJmuan dalam bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi MKG PARA PIHAK; d. Memberikan program pendampingan pengembangan jejaring kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri bagi PARA PIHAK~ e. Memberi kesempatan Taruna terbaik PlHAK KESA TV untuk menempuh student exchange/joint degree! double degree pada lembaga pendidikan PIHAK KEDVA; f. Menyelenggarakan join seminar atau kegiatan ilmiah serupa PARA PlHAK. Pasal5 PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Dasar Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian antara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dengan Universitas Gadjah Mada tanggal 21 Oktober 20 t 5 Nomor:KS.3041 0111KB/x/2015 jo Nomor : 76611PlDir-KN2015 Tentang Pemanfaatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakatdi Fakultas Geografi UGM atau di STMKG atau di tempat lain yang ditentukan Para Pihak. 2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (I), yaitu penyelengaraan Pendidikan student exchange/joint degree! double degree bagi taruna berprestasi dilingkungan STMKG dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dilaksanakan mulai semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 setelah disepakati PARA PIHAK. 3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal3 ayat (2) sampai dengan ayat (6), sejak ditanda-tangani perjanjian pelaksanaan kerjasama ini dan telah di sepakati PARA PIHAK. Pasal6 PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian PelaksanaanKerjasama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ini dibebankan para pihak
Pasal7 JANGKA WAKTV (1) Perjanjian Pelaksanaan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan Para Pihak. (2) Para Pihak melakukan konsultasi atas rancangan PerpanjanganPerjanjian PelaksanaanKerjasama selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini. (3) Dalam hal salah pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama inisebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. (4) Pengakhiran Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengarui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus deselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.
Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ketidaksesuaian pendapat diantara para pihak, akan diselesaiakan mufakat.
ini terdapat perselisihan atau dengan cara musyawaran untuk
Pasa) 9 FORCE MAJEURE (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan
diluar kekuasaan salah satu atau tidak dapat melaksanakan Perjanjian
(2)
(3) (4) (5)
PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud Pelaksanaan Kerjasama ini yaitu : a. Gempabumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure. Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PlHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai Force Majeure. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain. Force Majeure dimaksud ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu PlHAK untuk menunda kewajiban pembayaran kepada PlHAK lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure, PasallO PERUBAHAN
(1) Hal Hal yang belum diatur dan/atau belum tercangkup dalam Pihak Pertama dapat mengajukan usul perubahan atas Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PlHAK dalam bentuk perubahan. (2) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama in.
ยท,
Pasalll
PE UTUP Demikian Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak rangkap 2 (dua) cukup asli dengan materi cukup dan rnasing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna setelah ditandatangani PARA PIHAI(.
