Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

150 150

LAPORAN TAHUNAN 2011

PT BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk.


PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk.

Penajaman penerapan good corporate governance pada tahun 2011, termasuk fokus yang tajam terhadap pengelolaan risiko, semakin memperbaiki profil risiko BRI. Selain perbaikan tingkat NPL yang signifikan, peningkatan pengawasan secara intensif juga menghasilkan beberapa kemajuan dalam hal pengelolaan dan pemantauan risiko, tata kelola perusahaan dan pencapaian hasil-hasil usaha.

1

Sangat Sehat

151




PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk.

Risk Based Banking Rating

151 151

Tata Kelola Perusahaan

Bank Rakyat Indonesia berkeyakinan bahwa dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) akan berpengaruh pada kinerja perusahaan dan sekaligus melindungi kepentingan stakeholders untuk mencapai Beyond Expectation.

152



BRI mempunyai komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan berlandaskan pada nilainilai pokok yang tertuang pada Budaya Kerja BRI yaitu Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan dan Penghargaan kepada SDM. Nilainilai Budaya Kerja tersebut telah diimplementasikan oleh seluruh jajaran BRI dan merupakan nilai-nilai untuk membangun Kode Etik BRI sehingga dalam bertindak dan berpikir mempunyai acuan yang jelas dan terukur yang selanjutnya diharapkan dapat membawa BRI pada tujuan tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi GCG di BRI terus berkembang tidak semata berdasarkan pada kepatuhan (compliance) terhadap standar dan peraturan yang berlaku, namun juga terus dilakukan inovasi, konsistensi dan penyempurnaan GCG secara berkelanjutan. BRI telah mengimplementasikan kebijakan GCG di seluruh tingkatan organisasi sejak 2002. Selama itu BRI terus bertransformasi untuk menyempurnakan kebijakan internal GCG yang berlaku, di antaranya melalui: 2002 : Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 02KOM/BRI/02/2002 – NOKEP: S. 37DIR/02/2002 tanggal 23 Februari 2002 tentang Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 2003 : Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 03KOM/BRI/06/2003 – NOKEP: S. 36DIR/SDM/06/2003 tanggal 3 Juni 2003 tentang Kebijakan Penerapan PrinsipPrinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi Organ dan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 2007 : Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 02KOM/BRI/06/2007 – NOKEP: S. 240DIR/SKP/06/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Kebijakan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 2010 : Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 01KOM/BRI/03/2011 – NOKEP: S. 14DIR/DKP/03/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Kebijakan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

153


Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi BRI terhadap pelaksanaan GCG juga tercermin dari penetapan Tema Tahunan (Theme of Year) BRI sebagai bagian rencana kerja jangka panjang (corporate plan) yang berkesinambungan dalam mencapai visi perusahaan. Tahun 2011 ditetapkan sebagai tahun untuk mencapai “Manajemen Risiko Yang Handal”. Manajemen risiko yang handal diharapkan akan menjadi salah satu aspek yang kokoh untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Tema Tahun 2012 yakni “Menjadi Bank terbaik di Indonesia dengan praktik-praktik Good Corporate Governance (GCG) yang baik”. Atas kerja keras yang telah dirintis sejak 2002, maka pada 2011 BRI telah menerima penghargaan terkait dengan implementasi GCG, diantaranya:

“Best Corporate Governance in Indonesia” dalam Corporate Governance Award 2011 oleh World Finance


“Best Disclosure and Transparency” dalam The 3rd IICD Corporate Governance Award 2011 oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

153

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE STRUCTURE) I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terdiri dari:

b. Sebelum melakukan pemanggilan, 14 (empat belas) hari sebelumnya, Perseroan wajib melakukan pemberitahuan bahwa akan dilakukan Pemanggilan RUPS. c. Terkait dengan status BRI sebagai salah satu perusahaan terbuka serta dalam rangka keseragaman informasi mengenai rencana atau pelaksanaan RUPS, maka sesuai ketentuan Bapepam-LK No. IX.I.1, Perseroan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda Rapat tersebut secara jelas dan rinci kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan. d. Selanjutnya setelah pelaksanaan RUPS, Perseroan wajib menyampaikan hasil Rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam-LK dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional. e. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.

1. RUPS Tahunan RUPS Tahunan wajib diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Laporan Tahunan b. Usulan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif. c. Usulan penetapan akuntan publik untuk mengaudit tahun buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik. d. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara, dengan demikian mengacu pada Pasal 23 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi BRI wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. 2. RUPS Lainnya Dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya dengan didahului oleh Pengumuman dan Pemanggilan Rapat. Adapun tata-cara penyelenggaraannya adalah sebagai berikut: a. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan menggunakan surat tercatat / iklan surat kabar dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

154


Selama tahun 2011, BRI telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. 1. RUPS Tahunan BRI Tahun 2011 RUPS Tahunan BRI Tahun 2011 diselenggarakan pada tanggal 28 April 2011, bertempat di Gedung BRI I Lantai 21 dan dihadiri 84,29% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Tahapan penyelenggaraan RUPS Tahunan 2011: a. Penyampaian agenda RUPS Tahunan 2011 kepada Bapepam-LK pada tanggal 25 Maret 2011.


b. Pemberitahuan dilakukan dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 30 Maret 2011 c. Panggilan dilakukan dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 13 April 2011 Agenda dan Keputusan RUPS BRI Tahun 2011: Agenda 1: Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2010. Keputusan Agenda 1: 1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun 2010. 2. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan Surja sesuai Laporan No. RPC754/PSS/2011 tanggal 29 Maret 2011. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2010. Agenda 2: Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2010. Keputusan Agenda 2: 1. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2010 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Laporan No. 14/GA/HDT-DT/PKBL-BRI/III/2011 tanggal 30 Maret 2011. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun buku 2010 sepanjang tindakan tersebut

155


bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tersebut. Agenda 3: Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2010. Keputusan Agenda 3: 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun 2010 sebagai berikut: a. Sebesar 20% atau Rp2.294.476.900.203,00 ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2010. Sebagian dari dividen tersebut, sebesar Rp566.527.305.330,- telah dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2010 sebagai dividen interim berdasarkan Keputusan Rapat Direksi tanggal 29 November 2010 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Desember 2010, sisanya sebesar Rp1.727.949.594.873,- atau Rp70,04 per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai dan akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2011 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2011. b. Sebesar 2,5% atau Rp286.809.612.525,untuk Cadangan Tujuan guna mendukung investasi. 2. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya laba bersih tahun buku 2010 untuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007, maksimal dana yang disisihkan untuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah 4% atau Rp458.895.380.040,- sehingga sisa laba bersih tahun buku 2010 setelah digunakan untuk dividen final tahun buku 2010, Cadangan Tujuan, serta Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan akan menambah laba ditahan Perseroan minimal 73,5% dari total laba bersih tahun buku 2010 atau Rp8.432.202.608.245,40 3. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2010 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


155

Agenda 4: Penetapan besarnya gaji, honorarium, dan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Keputusan Agenda 4: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2010 serta menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2011. Agenda 5: 1. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2011. 2. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2011. Keputusan Agenda 5: 1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2011 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2011 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Agenda 6: Persetujuan pembelian saham BRIngin Remittance Co. Ltd. dari PT. AJ BRIngin Jiwa Sejahtera yang merupakan transaksi afiliasi menurut Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf b dan bukan merupakan transaksi material menurut Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2. Keputusan Agenda 6: 1. Menyetujui pembelian seluruh saham BRIngin Remittance Co. Ltd. dari PT. AJ. BRIngin Jiwa Sejahtera dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian saham dimaksud dan

156


segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Agenda ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agenda 7: Perubahan Perseroan

Dewan

Komisaris

dan/atau

Direksi

Keputusan Agenda 7: 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang berakhir masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdiannya. 2. Mengangkat: - Bapak Bunasor Sanim sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen - Bapak Hermanto Siregar sebagai Komisaris - Bapak Sarwono Sudarto sebagai Direktur - Bapak Sulaiman Arif Arianto sebagai Direktur - Ibu Lenny Sugihat sebagai Direktur - Bapak A. Toni Soetirto sebagai Direktur - Bapak Randi Anto sebagai Direktur Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya rapat, kecuali pengangkatan Bapak Hermanto Siregar dan Bapak Randi Anto berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya. 3. Menetapkan Bapak Soedarjono sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. 4. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah:

Dewan Komisaris: Komisaris Utama/ : Bunasor Sanim Komisaris Independen Wakil Komisaris Utama/ : Soedarjono Komisaris Independen Komisaris : Agus Suprijanto Komisaris : Heru Lelono Komisaris : Hermanto Siregar Komisaris Independen : Aviliani Komisaris Independen : Adhyaksa Dault


Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

: : : : : : : : : :

Sofyan Basir Sarwono Sudarto Sulaiman Arif Arianto Achmad Baiquni Lenny Sugihat A. Toni Soetirto Asmawi Syam Suprajarto Djarot Kusumayakti Randi Anto

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. RUPS Luar Biasa Tahun 2011: RUPS Luar Biasa BRI Tahun 2011 diselenggarakan pada tanggal 28 September 2011, bertempat di Gedung BRI I Lantai 21 dan dihadiri 83,297% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Tahapan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 2011: a. Penyampaian agenda RUPS Luar Biasa BRI Tahun 2011 kepada Bapepam-LK pada tanggal 16 Agustus 2011. b. Pemberitahuan dilakukan dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kompas dan Bisnis Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2011. c. Panggilan dilakukan dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kompas dan Bisnis Indonesia pada tanggal 13 September 2011. Agenda: Perubahan Perseroan.

Dewan

Komisaris

dan/atau

Direksi

Keputusan: 1. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan Soedarjono dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjalankan jabatannya.

157


Dengan catatan pembebasan tanggung jawab untuk periode dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal Rapat akan diberikan pada RUPS Tahunan tahun buku 2011 yang diselenggarakan pada tahun 2012. 2. Mengangkat Tuan Gatot Mardiwasisto sebagai Direktur Perseroan. Pengangkatan Tuan Gatot Mardiwasisto berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatannya. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama/ Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

: Bunasor Sanim : : : : :

Agus Suprijanto Heru Lelono Hermanto Siregar Aviliani Adhyaksa Dault

Susunan Direksi terhitung sejak pengangkatan Tuan Gatot Mardiwasisto sebagai Direktur Perseroan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) adalah sebagai berikut: Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

: Sofyan Basir : Sarwono Sudarto : Achmad Baiquni : Sulaiman Arif Arianto : A. Toni Soetirto : Lenny Sugihat : Asmawi Syam : Suprajarto : Djarot Kusumayakti : Randi Anto : Gatot Mardiwasisto

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.


157

II. DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Kewajiban Dewan Komisaris

dan

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Dewan Komisaris PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum mengatur bahwa Bank harus memiliki Komisaris Independen dengan komposisi paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG, maka pemegang saham melalui RUPS telah menetapkan Komisaris Independen untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank. Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI per 31 Desember 2011 adalah 6 (enam) orang. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi jumlah Direksi BRI sebanyak 11 (sebelas) orang. Komisaris Independen BRI berjumlah 3 (tiga) orang atau 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris BRI telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris BRI periode 28 April 2011 – 28 September 2011: No.

Susunan Dewan Komisaris BRI periode 1 Januari 2011 - 28 April 2011: No.

Nama

Bunasor Sanim *) Komisaris Utama/ Komisaris Independen

2.

Soedarjono **)

Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen

3.

Agus Suprijanto

Komisaris

4.

Heru Lelono

Komisaris

5.

Hermanto Siregar ***)

Komisaris

6.

Adhyaksa Dault

Komisaris Independen

7.

Aviliani


*) terhitung sejak 28 April 2011 diangkat kembali sebagai Komisaris Independen. **) terhitung sejak 18 Agustus 2011 efektif sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa BRI pada tanggal 28 September 2011, ybs efektif mengundurkan diri dari jabatan tersebut. ***) terhitung sejak 12 Juli 2011 efektif sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

Susunan Dewan Komisaris BRI September - 31 Desember 2011: Nama

periode

28

Jabatan

1.

Bunasor Sanim

Komisaris Utama/ Komisaris Independen

2.

Agus Suprijanto

Komisaris

3.

Heru Lelono

Komisaris

4.

Hermanto Siregar

Komisaris

5.

Adhyaksa Dault


6.

Aviliani


Jabatan

1.

Bunasor Sanim


2.

Soedarjono

Wakil Komisaris Utama

3.

Agus Suprijanto

Komisaris

4.

Heru Lelono

Komisaris

5.

Adhyaksa Dault


6.

Baridjussalam Hadi Komisaris Independen

7.

Aviliani

158

Jabatan

1.

No. Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI berdomisili di Indonesia dan seluruhnya telah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

Nama

Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain, dengan pengecualian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.




b. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris (1) Tugas i. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan termasuk Perusahaan Anak, Dana Pensiun, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan ; dan ii. Memberikan nasihat kepada Direksi mengenai pengurusan Perseroan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi. (2) Wewenang i. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, serta memeriksa kekayaan Perseroan; ii. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; iii. Meminta penjelasan dari Direksi dan/ atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; iv. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; v. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; vi. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; vii. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; viii.Membentuk Komite Audit dan komitekomite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan; ix. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

159


x. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; xi. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan xii. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. (3) Kewajiban i. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; ii. Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari RJPP, RBB, RKAP, Rencana Kerja dan Anggaran PKBL, dan rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi; iii. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan; iv. Melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; v. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; vi. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan; vii. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta; viii.Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; ix. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; x. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; dan xi. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.


159

c. Rapat Dewan Komisaris Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diadakan paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 26 kali selama tahun 2011 dengan tingkat kehadiran masingmasing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

No.

Nama

Jabatan

Jumlah Rapat

Kehadiran

%

1.

Bunasor Sanim

Komisaris Utama / Komisaris Independen

26

25

96,15

2.

Soedarjono *

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen

21

20

95,24

3.

Agus Suprijanto

Komisaris

26

19

73,08

4.

Heru Lelono

Komisaris

26

19

73,08

5.

Adhyaksa Dault


26

20

76,92

6.

Baridjussalam Hadi **


11

11

100,00

7.

Aviliani


26

21

80,77

8.

Hermanto Siregar ***

Komisaris

15

12

80,00

* terhitung sejak 28 September 2011 tidak lagi menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen BRI. ** terhitung sejak 28 April 2011 tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen BRI. *** terhitung sejak 12 Juli 2011 efektif sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

Adapun Rapat yang dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No. 1.

2.

3.

4.

5.

Tanggal 4 Januari 2011

Materi 1.

Pembahasan Kajian dan Usulan Pembentukan Komite Kebijakan Bank BUMN

2.

Penyusunan Rencana Kerja Komite, Rencana Kunjungan Kerja, dan Review Panduan Kerja Dewan Komisaris

1.

Pembahasan Kajian dan Usulan Kementerian BUMN mengenai Pembentukan Komite Kebijakan Bank BUMN (Virtual Holding)

2.

Laporan Program Kerja Tahun 2010 dan Rencana Program Kerja Tahun 2011 Komite Audit

1.

Laporan Program Kerja Tahun 2010 dan Rencana Program Kerja Tahun 2011 oleh Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Pengawasan Manajemen Risiko

2.

Pendapat Dewan Komisaris tentang Pembentukan Komite Kebijakan Bank BUMN

3.

Keikutsertaan Perseroan sebagai Anggota Himbara

1.

Pembahasan Kinerja Perseroan Desember 2010 Unaudited

2.

Progress Implementasi PSAK 50 & 55

1.

Rencana Penjualan Tanah BRI

2.

Pengisian Self Assessment GCG tahun 2010 dan Penyusunan Materi Annual Report tahun 2010

3.

Nominasi calon Direksi Perseroan Tahun 2011

11 Januari 2011

18 Januari 2011

25 Januari 2011

8 Februari 2011

160



No.

Tanggal

Materi

6.

1 Maret 2011

Nominasi Direksi Perseroan Tahun 2011

7.

8 Maret 2011

Rencana Penjualan Tanah BRI SHM No.755/Gandaria Utara (Radio Dalam)

8.

8 Maret 2011

Nominasi Direksi Perseroan Tahun 2011

9.

22 Maret 2011

Nominasi Direksi PT Bank Agroniaga Tbk.

10.

24 Maret 2011

11.

12.

29 Maret 2011

10 Mei 2011

13.

24 Mei 2011

14.

7 Juni 2011

15.

16 Juni 2011

16.

21 Juni 2011

17.

28 Juni 2011

18.

26 Juli 2011

19.

20.

21.

Nominasi Direksi PT Bank Agroniaga Tbk. 1.

Kinerja Perseroan Februari 2011 dengan Direksi

2.

Persiapan RUPS Tahunan Tahun 2011

1.

Orientasi dan Perkenalan Anggota Dewan Komisaris Baru Hasil Keputusan RUPS Tahunan BRI tanggal 28 April 2011

2.

Mekanisme Kerja Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

3.

Keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris

4.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Review Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Tunjangan dan Fasilitas Direksi, Dewan Komisaris, dan Sekretaris Dewan Komisaris

1.

Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan BRI Tahun 2011

2.

Tambahan Penjelasan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank BRI Semester II Tahun 2010 sesuai Permintaan Bank Indonesia Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan BRI Tahun 2011

1.

Jadwal dan Penyusunan Materi Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

2.

Tindak lanjut Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Usulan Revisi Rencana Bisnis Bank BRI Tahun 2011-2013

1.

Review dan Revisi Panduan Kerja Dewan Komisaris

2.

Revisi Panduan Kerja Komite di Bawah Dewan Komisaris (Piagam Komite)

4 Agustus 2011

Realisasi Rencana Bisnis Bank BRI 2011-2013 Triwulan II Tahun 2011 1.

16 Agustus 2011

Realisasi Rencana Bisnis Bank BRI 2011-2013 Triwulan II Tahun 2011 dalam rangka Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2011 yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia

2.

Tambahan Penjelasan Laporan Pengawasan RBB BRI Semester II Tahun 2010 yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia

1.

Kinerja Perseroan Agustus 2011

22 September 2011

2.

Progress Implementasi PSAK 50 dan 55

1.

Susunan Keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris

2.

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi perihal Piagam Kepatuhan

3.

Kebijakan Pedoman Benturan Kepentingan

22.

11 Oktober 2011

23.

18 Oktober 2011

Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2012

24.

7 November 2011

Rencana Bisnis Bank BRI Tahun 2012-2014 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2012

25.

15-16 November 2011

26.

6 Desember 2011

161

1.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2012

2.


1.

Pendapat, saran, dan catatan Dewan Komisaris terhadap Usulan Rencana Bisnis Bank BRI Tahun 2012-2014 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2012

2.

Perjalanan Dinas Luar Negeri Direksi



161

d. Panduan Kerja Dewan Komisaris Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berpedoman pada Anggaran Dasar, Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan Buku Panduan Kerja Dewan Komisaris.

f. Data Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).

g. Program Kerja dan Pelaksanaan Program Kerja Program Kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun anak usaha perusahaan Perseroan.

Buku Panduan Kerja Dewan Komisaris disusun sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya dan sebagai dasar pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Dewan Komisaris. Buku Panduan Kerja Dewan Komisaris tersebut menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan RUPS.

e. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Penetapan Gaji, Honorarium, dan Tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan oleh RUPS. Dewan Komisaris mengajukan usulan penetapan Gaji, Honorarium, dan Tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS. Usulan didasarkan pada rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang mempertimbangkan kinerja Perseroan, business size, dan hasil survei remunerasi industri Perbankan. Putusan RUPS 2011 memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Gaji dan Honorarium 2011 serta Tantiem 2010 bagi Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Atas wewenang dan kuasa tersebut Dewan Komisaris telah menetapkan Gaji, Honorarium dan Tantiem dimaksud, yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tertanggal 27 Juli 2011. Fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan Dewan Komisaris yang telah diberi kewenangan oleh RUPS sesuai Anggaran Dasar. Tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris tahun 2011 telah direview berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, serta dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.

162


Dewan Komisaris dalam menjalankan program kerjanya dibantu oleh Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Program kerja Dewan Komisaris pada pokoknya merupakan hasil konsolidasi dari program kerja ketiga Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut.

Dewan Komisaris menggunakan program kerja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Tugas-tugas tersebut diharapkan dapat dilakukan secara efektif dengan menggunakan sumber daya yang terdapat pada Dewan Komisaris, yaitu seluruh anggota Dewan Komisaris ditambah anggota ketiga komite yang berasal dari eksternal Komisaris serta Sekretariat Dewan Komisaris.

Pelaksanaan program kerja selama tahun 2011 menghasilkan beberapa persetujuan, pendapat, tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai berikut: (1) Persetujuan atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BRI Tahun 2011 (2) Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis BRI 2011-2013 (3) Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BRI Tahun 2012 (4) Persetujuan atas Rencana Bisnis BRI 2012-2014 (5) Tambahan Penjelasan Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis BRI Semester I Tahun 2010. (6) Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis BRI Semester II Tahun 2010. (7) Tambahan Penjelasan Laporan


Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis BRI Semester II Tahun 2010. (8) Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis BRI Semester I Tahun 2011. (9) Tambahan Penjelasan Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank PT. BRI (Persero), Tbk. Semester I Tahun 2011. (10) Pendapat Dewan Komisaris terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank dan Tingkat Kesehatan Bank Triwulan IV Tahun 2010. (11) Pendapat Dewan Komisaris terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank dan Tingkat Kesehatan Bank Triwulan II Tahun 2011. (12) Hasil Pengawasan Laporan Keuangan DPLK BRI Tahun Buku 2010. (13) Persetujuan atas Pernyataan Tertulis Pendiri dalam Rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun PT. BRI (Persero), Tbk. (14) Konsultasi Kredit Direksi kepada Dewan Komisaris. (15) Persetujuan atas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait PT. BRI (Persero), Tbk. (16) Persetujuan atas Konsultasi Kredit. (17) Persetujuan Perseroan sebagai Anggota Himbara. (18) Persetujuan terhadap Draft Surat Edaran Yayayan Baitul Maal PT. BRI (Persero), Tbk. tentang Pengelolaan Zakat Profesi Pekerja BRI. (19) Persetujuan Surat Edaran Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi. (20) Persetujuan Surat Keputusan DPLK BRI tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah DPLK BRI. (21) Tanggapan terhadap Draft Surat Edaran Direksi tentang Kebijakan Pedoman Benturan Kepentingan PT. BRI (Persero), Tbk. (22) Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Piagam Kepatuhan (Compliance Charter) PT. BRI (Persero), Tbk. (23) Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2011. (24) Surat Keputusan Dewan Komisaris

163


tentang Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Sekretaris Dewan Komisaris PT. BRI (Persero) Tbk. (25) Rekomendasi Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris. (26) Usulan Calon Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk. (27) Persetujuan terhadap Usulan Calon Komisaris Utama PT. Bank BRISyariah. (28) Tanggapan terhadap Laporan Pokokpokok Hasil Audit Intern Triwulan III Tahun 2010. (29) Tanggapan terhadap Laporan PokokPokok Hasil Audit Intern Triwulan IV Tahun 2010 dan Perencanaan Audit Tahunan Tahun 2011. (30) Tanggapan atas Perencanaan Audit Tahunan Tahun 2011. (31) Tanggapan terhadap Laporan Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2011. (32) Tanggapan terhadap Audit Priority Banking BRI. (33) Persetujuan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk General Audit Laporan Keuangan BRI Tahun Buku 2011 s/d 2013. (34) Persetujuan Ijin Prinsip Penunjukan Kantor Akuntan Publik oleh Dewan Pengawas DPLK BRI. (35) Rekomendasi dan Saran berkaitan dengan Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Beberapa Unit Kerja PT. BRI (Persero), Tbk. (36) Rekomendasi dan Saran berkaitan dengan Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris dengan Jajaran Direksi dan Divisi. 2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas KomiteKomite Di Bawah Dewan Komisaris a. KOMITE AUDIT: Pembentukan Komite Audit BRI didasarkan pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;


163

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN; Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Corporate Governance bagi Bank Umum; Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN; dan Piagam Komite Audit (Committee Audit Charter). Adapun pembentukan Komite Audit bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan nasehat kepada Direksi atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi anggota Komite Audit. Komite Audit BRI terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, satu orang anggota yang juga yang merupakan Komisaris Independen, satu orang anggota yang merupakan Komisaris, dan tiga orang anggota non Komisaris yang ahli di bidang keuangan, akuntansi, hukum, dan perbankan. Hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-29/PM/2004 dan PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006. Susunan keanggotaan Komite Audit BRI periode 1 Januari 2011 – 28 April 2011 adalah sebagai berikut: Nama

Jabatan

Baridjussalam Hadi

Ketua

Bunasor Sanim

Anggota

Profesi Komisaris

Susunan keanggotaan periode 29 April 2011 – 28 September 2011: Nama

Jabatan

Profesi Wakil Komisaris

Soedarjono *

Ketua

Utama / Independen Komisaris Utama

Bunasor Sanim

Anggota

/ Komisaris

Hermanto Siregar **

Anggota

Komisaris

H.C. Royke Singgih

Anggota

Non Komisaris

Dedi Budiman Hakim

Anggota

Non Komisaris

Syahrir Nasution

Anggota

Non Komisaris

Independen

* terhitung sejak 18 Agustus 2011 efektif sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa BRI pada tanggal 28 September 2011, ybs efektif mengundurkan diri dari jabatan tersebut. ** terhitung sejak 12 Juli 2011 efektif sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

Sedangkan susunan keanggotaan periode September 2011 – 31 Desember 2011: Nama

Jabatan

Profesi Komisaris Utama/

Bunasor Sanim

Ketua

Komisaris Independen Komisaris

Adhyaksa Dault

Anggota

Hermanto Siregar

Anggota

Komisaris

H.C. Royke Singgih

Anggota

Non Komisaris

Dedi Budiman Hakim

Anggota

Non Komisaris

Syahrir Nasution

Anggota

Non Komisaris

Independen

Independen Komisaris Utama/Komisaris Independen Soedarjono

Anggota

Wakil Komisaris Utama

H.C. Royke Singgih

Anggota

Non Komisaris

Dedi Budiman Hakim

Anggota

Non Komisaris

Syahrir Nasution

Anggota

Non Komisaris

164


29


Profil Anggota Komite Audit Profil Bunasor Sanim, Adhyaksa Dault, dan Hermanto Siregar dapat dilihat pada Profil Anggota Dewan Komisaris.

terakhir menjabat sebagai Inspektur Kantor Inspeksi BRI Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan, Departemen Keuangan, Jakarta (1981).

H.C. Royke Singgih – lahir di Jakarta, tahun 1960. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak Oktober 2005. Merupakan akuntan terdaftar. Sebelumnya berkarir di PT Bank IFI Jakarta, PT PAN Indonesia Bank Jakarta, dan PT Krakatau Steel Cilegon. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1986), gelar Magister Manajemen bidang Keuangan dan Perbankan dari Universitas Indonesia, Jakarta (2000), Sertifikat Khusus bidang Manajemen Strategis Program Pra-Doktoral Universitas Indonesia, Jakarta (2004), dan sedang mengikuti Program Doktor bidang Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor, Bogor (2007).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit tanggal 03 Agustus 2011, Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan fungsi pengawasan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan. Selama tahun 2011 Komite Audit telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (Committee Audit Charter). Dalam menyelenggarakan pertemuan dengan unit kerja, Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah meminta beberapa subordinasi manajemen untuk menghadiri pertemuan dan memberikan informasi terutama berkaitan dengan pengendalian intern dan manajemen risiko Perseroan.

Dedi Budiman Hakim – lahir di Sumedang, tahun 1964. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak November 2005. Saat ini menjabat sebagai staf pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor dan peneliti di Center for Applied Economics and Finance IPB, Bogor. Memperoleh gelar Sarjana bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bogor (1988), gelar Magister bidang Ekonomi Pertanian dari Massey University Palmerston North, Selandia Baru (1994), dan gelar Doktor bidang Ekonomi Pertanian dari Georg-August-Universitaet Goettingen, Jerman (2004).

Frekuensi Rapat Komite Audit Rapat dilakukan dengan Audit Intern, Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Divisi Kredit Program, Kantor Akuntan Publik PSS - Ernst and Young, dan Pricewaterhouse Coopers.

Syahrir Nasution – lahir di Pematang Siantar, tahun 1952. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak November 2008. Merupakan akuntan terdaftar. Sebelumnya berkarir di BPKP, Jakarta s/d 1990, di BRI sejak 1990-2008 dalam bidang audit dan Nama

Komite Audit melakukan rapat sebanyak 16 kali selama tahun 2011 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit sebagai berikut:

Jumlah Rapat

Kehadiran

Kehadiran (%)

Baridjussalam Hadi *

7

7

100,00

Soedarjono **

14

14

100,00

Bunasor Sanim

16

15

93,75

Adhyaksa Dault

3

3

100,00


9

7

77,78

H.C. Royke Singgih

16

16

100,00

Dedi Budiman Hakim

16

14

87,50

Syahrir Nasution

16

16

100,00

* terhitung sejak 29 April 2011 tidak lagi menjabat sebagai Komisaris, Ketua dan anggota Komite Audit. ** terhitung sejak 29 September 2011 tidak lagi menjabat sebagai Komisaris, Ketua dan anggota Komite Audit. *** terhitung sejak 12 Juli 2011 efektif sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

165



165

Adapun rapat dan kegiatan yang dilaksanakan Komite Audit selama tahun 2011 adalah sebagai berikut: No.

1.

2.

3.

Pihak / Unit Kerja Terkait

KAP PSS Ernst & Young

Audit Intern

Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan

4.

Divisi Bisnis Program

5.

Pricewaterhouse Coopers

Tanggal

Agenda

20 Jan 2011

Pelaksanaan PSAK 50-55

01 Mar 2011

Pelaksanaan General Audit tahun 2010

12 Sept 2011

Pembahasan KAP tahun 2011

27 Okt 2011

Pelaksanaan General Audit tahun 2011

18 Nov 2011

Kick Off Pelaksanaan General Audit tahun 2011

19 Jan 2011

Pembahasan Auditor sebagai Strategic Business Partner

24 Mar 2011

Pembahasan Laporan Hasil Audit Tw IV tahun 2010

28 Juni 2011

Pembahasan Laporan Hasil Audit Tw I tahun 2011

25 Okt 2011

Pembahasan Laporan Hasil Audit Tw II tahun 2011

14 Jan 2011

Pembahasan Pelaksanaan PSAK 50-55

19 Mei 2011

Pembahasan Kantor Akuntan Publik tahun 2011

31 Mei 2011


18 Juli 2011


30 Mar 2011

Audit atas Laporan Keuangan PKBL tahun 2010

5 April 2011

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

13 Sept 2011

Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Laporan Program Kerja Komite Audit Komite Audit telah melaksanakan program kerjanya selama tahun 2011 sebagai berikut: (1) Kegiatan Internal i. Menyusun rencana dan program kerja Komite Audit 2012 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. ii. Bersama-sama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris tahun 2012. iii. Melakukan pertemuan reguler dengan Audit Intern (AIN) dalam rangka membahas sistem pengendalian intern, temuan-temuan audit terutama yang dinilai mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. iv. Melakukan pertemuan dengan Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan (AMK) serta Divisi terkait untuk membahas perkembangan kinerja keuangan Perseroan dan informasi keuangan lainnya. v. Melakukan evaluasi dan memberikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris dari setiap pertemuan diatas dan penugasan yang diberikan kepada Komite Audit. vi. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik terkait dengan pelaksanaan audit tahunan Laporan Keuangan Perseroan.

166


vii. Bersama-sama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP). viii.Bersama-sama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review perkembangan kinerja bulanan Perseroan dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. (2) Kegiatan Eksternal i. Mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Komite Audit seperti The Institute of Internal Auditor (IIA) Indonesia Chapter, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Komite Audit. ii. Melakukan diskusi dengan Eksternal Auditor, baik sebelum maupun setelah dilakukan pemeriksaan mengenai temuan-temuan atas laporan keuangan Perseroan. iii. Melakukan diskusi dengan pihak lainnya (Pricewaterhouse Coopers) khususnya yang berkaitan dengan peningkatan sistem pengendalian intern.


b. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI (KNR) Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI didasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN; Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan Corporate Governance bagi Bank Umum; dan UndangUndang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN. Di BRI Komite Nominasi dengan Komite Remunerasi tidak dipisahkan.

Sedangkan susunan keanggotaan 29 September 2011 – 31 Desember 2011:

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota KNR Komite Nominasi dan Remunerasi BRI terdiri dari seorang Ketua (Komisaris Independen), satu orang anggota (Komisaris Independen), satu orang anggota (Komisaris), satu orang pejabat eksekutif yaitu Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia, dan dua orang anggota non Komisaris yang memiliki pengetahuan dan mengetahui sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan bank. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/ PBI/2006.

Profil Anggota KNR Profil Adhyaksa Dault, Aviliani, dan Heru Lelono dapat dilihat pada Profil Anggota Dewan Komisaris.

Susunan Keanggotaan 1 Januari 2011 – 28 September 2011 adalah sebagai berikut: Nama

Jabatan

Profesi

Bunasor Sanim

Ketua


Aviliani

Anggota

Komisaris

Heru Lelono

Anggota

Komisaris

Pejabat Eksekutif

Anggota

Non Komisaris/

Independen

(Kepala Divisi

Pejabat Eksekutif

MSDM) Kanyatama P.

Anggota

Non Komisaris

Anggota

Non Komisaris

Mulyono Asep Ikhsan Iskandar

167


Nama

Jabatan

Profesi

Adhyaksa Dault

Ketua


Aviliani

Anggota

Komisaris

Heru Lelono

Anggota

Komisaris

Pejabat Eksekutif

Anggota

Non Komisaris/

Independen

(Kepala Divisi MSDM)

Pejabat Eksekutif

Kanyatama P. Mulyono

Anggota

Non Komisaris

Asep Ikhsan Iskandar

Anggota

Non Komisaris

Ganefi – lahir di Jakarta tahun 1963. Berkarir di BRI sejak 1989 dalam berbagai posisi, saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia BRI dan sebagai Pgs. Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia BRI. Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Fiskal dari FISIP Universitas Indonesia, Jakarta (1989), dan gelar Master of Business dari Monash University, Australia (1994). Kanyatama P. Mulyono – lahir di Jakarta, tahun 1972. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak November 2009. Sebelumnya berkarir sebagai Auditor di Haga Bank dan Kantor Akuntan Publik KPMG, dan dilanjutkan sebagai konsultan dan Pengajar di Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM-FEUI). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1996), dan Magister Sains bidang Psikologi Industri dan Organisasi dari Universitas Indonesia (2004). Asep Ikhsan Iskandar – lahir di Tasikmalaya tahun 1972. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak November 2009. Berkarir di BRI sejak 1998 dalam berbagai posisi, saat ini menjabat sebagai Staf di Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia BRI. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Pasundan Bandung (1996).


167

Tugas dan Tanggung Jawab KNR Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja KNR tanggal 03 Agustus 2011, Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan kebijakan nominasi dan kebijakan remunerasi.

(2) Fungsi Remunerasi i. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan. ii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. iii. Memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan, antara lain opsi saham. iv. Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi Pekerja Perseroan. v. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pekerja Perseroan.

(1) Fungsi Nominasi i. Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris. ii. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris. iii. Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat di bawah Direksi. iv. Menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. v. Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi. vi. Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/atau pengangkatan non pekerja Perseroan menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi. vii. Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara triwulanan dan setiap waktu jika ada perubahan. viii.Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.

Nama

(3) Lain-lain i. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen SDM yang memiliki dampak finansial yang signifikan dan/atau risiko hukum bagi Perseroan. ii. Memberikan rekomendasi atas penyelesaian temuan audit internal dan/atau eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia, khusus mengenai kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia. iii. Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite. Frekuensi Rapat KNR Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak 13 kali selama tahun 2011 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Jumlah Rapat

Kehadiran

Kehadiran (%)

Bunasor Sanim*

13

12

92,31

Aviliani

13

11

84,61

Heru Lelono

13

10

76,92

Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi MSDM)

13

7

53,85

Kanyatama P. Mulyono

13

13

100,00

Asep Ikhsan Iskandar

13

13

100,00

* terhitung sejak 29 September 2011 tidak lagi menjabat sebagai anggota KNR.

168



Adapun Rapat yang dilaksanakan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2011 adalah sebagai berikut: No

Waktu

Materi

1.

28 Januari 2011

2.

14 Februari 2011

Rapat KNR dengan Dewan Komisaris tentang Proses Nominasi Direksi

3.

16 Februari 2011

4.

01 Maret 2011

Rapat KNR dengan Dewan Komisaris tentang Hasil Proses Nominasi Direksi

5.

08 Maret 2011

Rapat KNR dengan Dewan Komisaris tentang Rekomendasi Hasil Nominasi Direksi

6.

22 Maret 2011

Rapat KNR dengan Dewan Komisaris tentang Usulan Direksi atas Nominasi Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan (PT. Bank Agroniaga Tbk.)

7.

24 Maret 2011

Nominasi Pengurus dan Rencana Pengembangan Anak Perusahaan (PT. Bank Agroniaga Tbk.)

8.

12 April 2011

9.

10 Mei 2011

Rapat KNR dengan Dewan Komisaris tentang Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Diusulkan dalam Agenda RUPST 2011

10.

24 Mei 2011

Review Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

11.

01 Agustus 2011

12.

12 Juli 2011

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi membahas Usulan Rencana Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI

13.

02 Agustus 2011

Rapat KNR dan Dewan Komisaris tentang Review Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Laporan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Selama tahun 2011, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Menyusun rencana dan program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2012 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi. (2) Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris tahun 2012. (3) Bersama dengan Dewan Komisaris melaksanakan Nominasi Direksi. (4) Melakukan review dan kajian atas remunerasi Direksi dan Komisaris sesuai kinerja Perseroan, business size, dan hasil survei remunerasi industri perbankan. (5) Memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan yang berlaku, tentang persetujuan Dewan Komisaris BRI atas usulan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan. (6) Memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang persetujuan Komisaris BRI atas Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI.

169


(7) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko. (8) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perpanjangan masa kerja anggota komite di Lembaga Komisaris BRI. (9) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan ketenagakerjaan, yang meliputi: i. Masukan dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi untuk selalu menerapkan reward and punishment secara obyektif dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pekerja. ii. Penilaian Implementasi Kebijakan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan telah sesuai dan tidak ada yang menyimpang dari Arsitektur sumber daya manusia yang telah disusun. iii. Masukan dan saran kepada Direksi Perseroan untuk secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap koordinasi antar unit kerja melibatkan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia. iv. Komitmen Manajemen dalam memberikan penghargaan kepada Pekerja yang masih aktif dan perhatian pada kesejahteraan di masa pensiun.


169

v. Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perseroan pada setiap kunjungan ke unit kerja sepanjang tahun 2011. vi. Masukan dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi untuk melakukan langkah-langkah strategis terkait implementasi ketentuan PBI No. 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain (alih daya). (10) Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP). (11) Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review perkembangan kinerja bulanan BRI dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. (12) Melaksanakan kunjungan langsung ke unit kerja. (13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris. c. KOMITE PENGAWASAN MANAJEMEN RISIKO (KPMR) Pembentukan KPMR BRI didasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada BUMN dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Corporate Governance bagi Bank Umum. Struktur, Keanggotaan, Keahlian Independensi Anggota KPMR

dan

Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko BRI terdiri dari seorang Ketua (Komisaris Independen), satu orang anggota (Komisaris Independen), satu orang anggota (Komisaris) dan tiga orang anggota non Komisaris yang ahli di bidang keuangan dan manajemen risiko. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006.

170


Susunan Keanggotaan KPMR periode 1 Januari 2011 – 28 September 2011: Nama

Jabatan

Profesi

Aviliani

Ketua


Adhyaksa Dault

Anggota


Agus Suprijanto

Anggota

Komisaris

Ridwan Darmawan Ayub

Anggota

Non Komisaris

I Gede Yadnya Kusuma

Anggota

Non Komisaris

Susunan Keanggotaan KPMR periode 29 September 2011 - 31 Desember 2011:

Nama

Jabatan

Profesi

Aviliani

Ketua


Agus Suprijanto

Anggota

Komisaris

Bunasor Sanim

Anggota



Anggota

Non Komisaris

I Gde Yadnya Kusuma

Anggota

Non Komisaris

Pamuji Gesang Raharjo *)

Anggota

Non Komisaris

*) terhitung sejak 29 September 2011 menjabat sebagai anggota KPMR

Profil Anggota KPMR Profil Aviliani, Agus Suprijanto, Adhyaksa Dault dan Bunasor Sanim dapat dilihat pada Profil Anggota Dewan Komisaris. Ridwan Darmawan Ayub – lahir di Bogor, tahun 1962. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko sejak 2006. Sebelumnya berkarir di Bank Internasional Indonesia dalam berbagai posisi. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1985), dan gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Mercu Buana, Jakarta (2008).


I Gde Yadnya Kusuma – lahir di Singaraja Bali, tahun 1954. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko sejak Juli 2010. Sebelumnya berkarir di Bank Indonesia dalam berbagai posisi dan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Direktur Riset dan Analisis. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta (1993) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (2006). Pamuji Gesang Raharjo – lahir di Jakarta, tahun 1968. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko periode 20072010. Sebelumnya berkarir di Bank BNI, Bank Danahutama, Bank Internasional Indonesia dalam berbagai posisi, dan di Perum Pegadaian sebagai General Manager Manajemen Risiko (Juni 2010 Maret 2011). Aktif sebagai pengajar di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta (1996), dan gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Risiko dari Universitas Indonesia, Jakarta (2003). Saat ini tengah menyelesaikan Program Doktor bidang Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor (2010). Tugas dan Tanggung Jawab KPMR Berdasarkan Panduan Kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko, KPMR memiliki fungsi dalam membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank. Secara garis besarnya, tugas dan tanggung jawab KPMR meliputi, antara lain: (1) Mengevaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.

171


(2) Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan. (3) Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan. (4) Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan. (5) Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. (6) Mengevaluasi dan mengkaji RKAP, RBB, dan RJPP untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. (7) Memantau dan/atau membuat tanggapan atas laporan realisasi RBB dan RKAP. (8) Mengevaluasi dan menganalisa paket pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris. (9) Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. (10) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris. Frekuensi Rapat KPMR Mengingat luasnya cakupan dan keterkaitan antar masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Perseroan, maka selain dilakukan dalam forum Rapat KPMR, pembahasan permasalahan yang terkait dengan implementasi manajemen risiko menjadi agenda Rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2011, KPMR telah melakukan rapat, baik internal KPMR maupun bersamasama dengan Divisi/Unit Kerja yang terkait dalam rangka mengevaluasi penerapan dan pengelolaan manajemen risiko, yang mencakup Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, dan Risiko Reputasi sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia yang berlaku.


171

I Gde Yadnya Kusuma – lahir di Singaraja Bali, tahun 1954. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko sejak Juli 2010. Sebelumnya berkarir di Bank Indonesia dalam berbagai posisi dan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Direktur Riset dan Analisis. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta (1993) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (2006). Pamuji Gesang Raharjo – lahir di Jakarta, tahun 1968. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko periode 20072010. Sebelumnya berkarir di Bank BNI, Bank Danahutama, Bank Internasional Indonesia dalam berbagai posisi, dan di Perum Pegadaian sebagai General Manager Manajemen Risiko (Juni 2010 Maret 2011). Aktif sebagai pengajar di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta (1996), dan gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Risiko dari Universitas Indonesia, Jakarta (2003). Saat ini tengah menyelesaikan Program Doktor bidang Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor (2010). Tugas dan Tanggung Jawab KPMR Berdasarkan Panduan Kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko, KPMR memiliki fungsi dalam membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank. Secara garis besarnya, tugas dan tanggung jawab KPMR meliputi, antara lain: (1) Mengevaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.

171


(2) Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan. (3) Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan. (4) Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan. (5) Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. (6) Mengevaluasi dan mengkaji RKAP, RBB, dan RJPP untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. (7) Memantau dan/atau membuat tanggapan atas laporan realisasi RBB dan RKAP. (8) Mengevaluasi dan menganalisa paket pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris. (9) Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. (10) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris. Frekuensi Rapat KPMR Mengingat luasnya cakupan dan keterkaitan antar masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Perseroan, maka selain dilakukan dalam forum Rapat KPMR, pembahasan permasalahan yang terkait dengan implementasi manajemen risiko menjadi agenda Rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2011, KPMR telah melakukan rapat, baik internal KPMR maupun bersamasama dengan Divisi/Unit Kerja yang terkait dalam rangka mengevaluasi penerapan dan pengelolaan manajemen risiko, yang mencakup Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, dan Risiko Reputasi sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia yang berlaku.


171

Komite Pengawasan Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 18 kali selama tahun 2011 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut: Nama

Jumlah Rapat

Kehadiran

Kehadiran (%)

Aviliani

18

16

88,89

Agus Suprijanto

18

14

77,78

Adhyaksa Dault *

14

12

85,71

Bunasor Sanim **

4

4

100,00


18

16

88,89

I Gde Yadnya Kusuma

18

17

94,44

Pamuji Gesang Raharjo **

4

4

100,00

* terhitung sejak 29 September 2011 tidak lagi menjabat sebagai anggota KPMR. ** terhitung sejak 29 September 2011 menjadi sebagai anggota KPMR.

Adapun Rapat dan kegiatan yang dilaksanakan KPMR selama tahun 2011 adalah sebagai berikut: No.

Pihak/ Unit Kerja Terkait

Tanggal

Materi

1.

Divisi Manajemen Risiko

1 Feb 2011

1. Laporan Profil Risiko BRI Triwulan ke IV 2010 2. Peranan dan Fungsi Group Head Manajemen Risiko Kantor Wilayah

2.

Divisi Hukum

15 Mar 2011

Pengelolaan Risiko Hukum

3.

Divisi Kartu Kredit

5 April 2011

Pengelolaan Risiko dan Kinerja Divisi Kartu Kredit

4.


4 Juli 2011

Laporan Profil Risiko BRI Triwulan ke-2 tahun 2011

5.

Divisi Kepatuhan

5 Juli 2011

- Pengelolaan Risiko Kepatuhan - Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011

6.

Divisi Sentra Operasi

13 Sept 2011

Pengelolaan Risiko dan Program Kerja Divisi Sentra Operasi

7.


20 Des 2011

Laporan Profil Risiko BRI Triwulan ke-3 tahun 2011

8.

- Direktorat Bisnis Jan – Des 2011 DKomersial - Direktorat Bisnis DKelembagaan dan BUMN

Laporan Program Kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko Selama tahun 2011, KPMR telah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Menyusun rencana dan program kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko tahun 2012 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko. (2) Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Dewan Komisaris, melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris tahun 2012. (3) Melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan oleh Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi.

172


Konsultasi kredit, yang diselenggarakan dalam 11 (sebelas) kali rapat konsultasi kredit

(4) Melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan oleh Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah DPLK Perseroan. (5) Memberikan tanggapan dan pendapat atas fasilitas kredit yang dikonsultasikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. (6) Memberikan tanggapan atas draft Kebijakan Pedoman Benturan Kepentingan. (7) Melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Portofolio Kredit Perseroan. (8) Melakukan evaluasi terhadap SE-SE Direksi Perseroan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan manajemen risiko. (9) Melakukan review atas laporan triwulanan tentang Profil Risiko Bank Perseroan. (10) Melakukan review atas laporan bulanan dan laporan semester Direktur Kepatuhan Perseroan.


(11) Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi RBB dan RKAP. (12) Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review perkembangan kinerja bulanan BRI dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. (13) Melakukan pembahasan terhadap penyempurnaan Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang Berbasis Risiko.

173


(14) Mendampingi Komisaris mengikuti sosialisasi keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP236/MBU/2011 dan workshop penyusunan RKA dan KPI Dewan Komisaris yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN. (15) Mengikuti workshop penyusunan Pedoman Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank Umum yang diselenggarakan oleh LPPI. (16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.


173

III. DIREKSI 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa BRI yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2011, Bapak Gatot Mardiwasisto diangkat sebagai Direktur BRI, namun pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Gatot Mardiwasisto efektif menjadi Direktur BRI sejak tanggal 27 Januari 2012 sesuai Surat Bank Indonesia No. 14/10/GBI/DPIP/ Rahasia tanggal 25 Januari 2012 dan Surat Kementerian BUMN No. S-49/MBU.4/2012 tanggal 27 Januari 2012.

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi: Anggota Direksi BRI berjumlah 11 (sebelas) orang yang secara mayoritas telah memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank lebih dari 5 (lima) tahun. Seluruh anggota Direksi BRI berdomisili di Indonesia dan seluruhnya telah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Direksi BRI tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, dan tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (1) Umum i. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Bank serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan serta mengikat Bank dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Bank dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Keputusan RUPS; ii. Direksi bertanggung jawab mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; serta mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Khusus i. Penetapan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham - Memastikan pelaksanaan keputusan yang dibuat pada RUPS; - Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

Direksi BRI dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Susunan Direksi BRI per 31 Desember 2011 adalah: No

Nama

Jabatan

1

Sofyan Basir

Direktur Utama

2

Sarwono Sudarto

Direktur Operasional

3

Randi Anto

Direktur Kepatuhan merangkap Direktur Manajemen Risiko

4

Sulaiman Arif Arianto

Direktur Bisnis Komersial

5

Achmad Baiquni

Direktur Keuangan

6

A. Toni Soetirto

Direktur Bisnis Konsumer

7

Lenny Sugihat

Direktur Pengendalian Risiko Kredit

8

Djarot Kusumayakti

Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

9

Asmawi Syam

Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN

10

Suprajarto

Direktur Jaringan dan Layanan

174



- Menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurangkurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah; - Membuat dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain; - Mengkonsultasikan pemberian kredit diatas jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; - Menyampaikan laporan tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. ii. Penetapan tugas dan tanggung jawab Direksi berkaitan berkaitan dengan Akuntansi dan Laporan Tahunan - Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Bank sesuai dengan praktek yang umum berlaku bagi perusahaan; - Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan prinsipprinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan; - Menyiapkan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan. iii. Penetapan tugas dan tanggung jawab Direksi berkaitan dengan manajemen risiko dan pengendalian - Memelihara proses manajemen risiko seperti berikut: 1. Memastikan bahwa Bank memiliki proses yang tepat dan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapinya; 2. Memastikan bahwa sistem dan proses yang tepat telah dijalankan untuk mengawasi dan melaporkan adanya risiko utama yang dihadapi Bank; 3. Memonitor dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem manajemen risiko dan pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan; 4. Memastikan adanya suatu sistem pengendalian yang efektif untuk meyakinkan: a. keandalan dan integritas informasi; b. kepatuhan terhadap kebijakan,

175


rencana, prosedur, peraturan dan undang-undang yang berlaku; c. penjagaan atas harta kekayaan Bank; d. penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien; e. pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasional. 5. Melakukan penilaian tahunan untuk membuat pernyataan publik tentang pengendalian intern di Bank sehingga dapat memberi keyakinan bahwa semua aspek pengendalian intern yang signifikan sudah dipertimbangkan untuk tahun pemeriksaan sampai tanggal persetujuan laporan tahunan. - Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen; iv. Direktur Utama: Mewakili bank dalam mengkoordinasi, mengawasi dan sebagai pimpinan dari Direksi. v. Anggota Direksi: - Mengembangkan rencana kerja untuk setiap bidang tanggung jawab dan unit kerja yang dipimpin oleh setiap Direktur; - Mengkoordinasi dan mengawasi setiap alokasi tanggung jawab dan unit kerja; - Melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh Direksi dan atau anggota Direksi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku; - Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Direksi. vi. Direktur Kepatuhan Tanggung jawab utama Direktur Kepatuhan adalah: - Memastikan bahwa Bank telah mentaati Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan-kegiatan: pengujian prinsip kehatihatian terhadap rencana kebijakan dan atau keputusan Direksi, pemantauan tindak lanjut hasil pengujian, review kebijakan, penyampaian peraturan eksternal yang harus dipedomani dalam penyusunan kebijakan dan atau pengambilan keputusan, analisis dampak peraturan / ketentuan eksternal, pengelolaan GCG BRI, pemantauan terhadap pemenuhan perjanjian dan komitmen BRI kepada BI dan lembaga otoritas yang berwenang serta pemantauan terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).


175

c. Rapat Direksi Direksi secara berkala mengadakan pertemuan internal untuk membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Direksi dan juga membahas rencana strategis lainnya.

- Menyampaikan laporan sebagaimana diatur pada PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

(3) Tugas Lainnya Tugas dan tanggung jawab lainnya tercantum dalam Anggaran Dasar BRI.

No 1.

Tanggal

Agenda Rapat Direksi

Selasa, 04 Januari 2011

1. SID Jamsostek 2. Sertifikat Pembahasan Kanca 3. Pembahasan Hasil Exit Audit Meeting BI

2.

Selasa, 11 Januari 2011

1. Permasalahan Kredit di Unit-unit Kerja Kanwil BRI Palembang 2. Pembiayaan Program “Peumakmu Gampong” di NAD 3. Rencana Pemberian Kredit 4. Penerapan PSAK 50/55 5. Pembelian Tanah dan Bangunan Kantor

3.

Rabu, 26 Januari 2011

1. Sistim Insentif untuk Kanca Booking Office (KCBO) 2. Penetapan Kanca Booking Office 3. Perkembangan Program Peumakmu Gampong, NAD

4.

Selasa, 08 Februari 2011

RKAP Dana Pensiun BRI

5.

Selasa, 16 Februari 2011

Akuisisi Bank Agroniaga

6.

Selasa, 1 Maret 2011

Radisi SDM

7.


Penetapan Laba BRI 31 Desember 2010

8.


Revilitasi Kawasan Jembatan Semanggi

9.

Selasa, 05 April 2011

Perkembangan Organisasi dan Formasi Jabatan BRI

10.

Jumat, 29 April 2011

Pembidangan Direksi

11.

Rabu, 1 Juni 2011

Penanganan NPL Ritel Komersial dan Ritel Konsumer 2011

12.

Rabu, 22 Juni 2011

Tindak Lanjut Off Line Brinets

13.

Selasa, 13 September 2011

1. BOT Tanah BRI 2. Sosialisasi Struktur Organisasi BRI

14.

Senin, 19 September 2011

1. Presentasi Implementasi Kantor Layanan Syariah di Unit Kerja BRI 2. Rencana Strategis Syariah

15.

Jumat, 23 September 2011

1. Rencana Live IBM 2. Radisi tentang SDM 3. Live AS 400 P7

16.

Rabu, 19 Oktober 2011

RBB 2012-2014 dan RKAP 2012 BRI

17.

Rabu, 24 Oktober 2011

Revisi RBB 2012-2014 dan RKAP 2012 BRI

18.

Selasa, 08 November 2011

1. Permasalahan Notaris 2. Perkembangan KKB 3. Penyortiran uang di Kanca

176



No

Tanggal

Agenda Rapat Direksi

19.


RKAP terkait Perubahan Asumsi Bunga

20.


Presentasi Monoline Kredit Konsumer

21.


Evaluasi Kinerja BRI, Manajemen Risiko Pasar, dan Likuiditas serta Evaluasi Suku Bunga

22.

Selasa, 06 Desember 2011

Evaluasi Kinerja BRI, Manajemen Risiko Pasar, dan Likuiditas serta Evaluasi Suku Bunga

23.

Kamis, 08 Desember 2011

Pembahasan Kredit Manajemen BRI Syariah

24.


Evaluasi Kinerja BRI Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas dan Evaluasi Suku Bunga

25.


Evaluasi Kinerja BRI Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas dan Evaluasi Suku Bunga

26.

Rabu, 28 Desember 2011

Evaluasi Kinerja BRI Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas dan Evaluasi Suku Bunga Persiapan Akhir Tahun

27.

Kamis, 29 Desember 2011


28.

Jumat, 30 Desember 2011


Tingkat kehadiran anggota Direksi pada Rapat Direksi selama tahun 2011 adalah sebagai berikut: No.

* **

Nama

Jumlah Rapat

Kehadiran

%

1.

Sofyan Basir

28

28

100,00

2.

Sarwono Sudarto

28

27

96,40

3.

Sulaiman A. Arianto

28

27

96,40

4.

A. Toni Soetirto

28

27

96,40

5.

Lenny Sugihat

28

27

96,40

6.

Asmawi Syam

28

27

96,40

7.

Suprajarto

28

26

92,30

8.

Bambang Soepeno *

9

8

88,89

9.

Achmad Baiquni

28

27

96,40

10.

Djarot Kusumayakti

28

26

92,30

11.

Randi Anto **

16

16

100,00

terhitung sejak 28 April 2011 tidak lagi menjabat sebagai Direksi BRI. terhitung sejak 28 April 2011 ditunjuk oleh RUPS menjadi Direksi dan efektif sebagai Direksi setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) pada 21 Juli 2011.

177



177

d. Training Direksi Training yang telah diikuti oleh Direksi pada tahun 2011 sebagai berikut: No.

Nama Direksi

Judul Training

Penyelenggara

Tanggal

Tempat

1.

Sarwono Sudarto

Workshop Assesor Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

2.

A. Toni Soetirto

International Certified Wealth Manager (CWM)

Certified Wealth 14-19 Nov 2011 Manager Association (CWMA)

Amsterdam, Genewa, Zurich

3.

Lenny Sugihat

Workshop Assesor Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

25-26 Mei 2011

Jakarta

4.

Suprajarto

Delivery Channel Strategy

Financial News Publishing Branch of the future Efma Sarl

14-15 Maret Malaysia 2011 26-27 April 2011 London

5.

Bambang Soepeno

The Upcoming IIA International Conference

Fias Interprise

2-6 Juni 2011

Austria

6.

Achmad Baiquni

The 5th International Financial Reporting Standart (IFRS) Regional Policy Forum dan International Seminar

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

25-26 Mei 2011

Bali

7.

Randi Anto

International Certified Wealth Manager (CWM)

Certified Wealth 14-19 Nov 2011 Manager Association (CWMA)

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas KomiteKomite di Bawah Direksi Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dibentuk komite-komite di bawah Direksi yaitu: a. Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee (RMC) RMC adalah komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko BRI yang beranggotakan seluruh anggota Direksi dan pejabat setingkat dibawah Direksi BRI yang ditunjuk. RMC bersifat non-struktural dan independen terhadap Unit Kerja Operasional. RMC membahas, mengkaji-ulang dan menyetujui usulan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan dan rekomendasi tersebut diantaranya mencakup kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko.

178


25-26 Mei 2011

Jakarta

Amsterdam, Genewa, Zurich

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, RMC telah menetapkan Sub-RMC yang berperan memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam hal ini Direktur Utama BRI. Sub-RMC yang ditetapkan adalah: (1) Operational Risk Management Committee (ORMC) adalah fungsi Sub-RMC yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan eksposur risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional. Yang dimaksud risiko operasional mencakup risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. (2) Credit Risk Management Committee (CRMC) adalah fungsi Sub-RMC yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan eksposur risiko kredit dan penerapan manajemen risiko kredit. (3) Market Risk Management Committee (MRMC) adalah fungsi Sub-RMC yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan eksposur risiko pasar dan penerapan manajemen risiko pasar. Risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. PT BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk.

Struktur dan Keanggotaan RMC (Risk Management Committee) Ketua : Direktur Utama Ketua I : Direktur Kepatuhan Ketua II : Direktur Pengendalian Risiko Kredit Sekretaris I : Kepala Divisi Manajemen Risiko Sekretaris II : Kepala Divisi Administrasi Kredit Anggota tetap : - Seluruh Direksi termasuk Direktur Utama (memiliki hak voting) - Kepala Audit Intern (tanpa hak voting) - Seluruh Kepala Divisi (tanpa hak voting) - Pemimpin Cabang Khusus (tanpa hak voting) - Pemimpin Wilayah DKI Jakarta (tanpa hak voting) - Inspektur DKI Jakarta (tanpa hak voting) Anggota tidak tetap : diundang berdasarkan relevansi permasalahan Keanggotaan RMC terdiri dari anggota tetap, baik dengan hak voting maupun tanpa hak voting, dan anggota tidak tetap. Hak voting adalah hak suara untuk memilih apabila dalam pengambilan keputusan suatu permasalahan tidak tercapai kata mufakat. ORMC (Operational Risk Management Committee) Ketua I : Kepala Divisi Manajemen Risiko Ketua II : Kepala Divisi Layanan Sekretaris : Kepala Bagian Manajemen Risiko Operasional Divisi Manajemen Risiko Anggota tetap : - Kepala Divisi Teknologi dan Sistem Informasi - Kepala Divisi Manajemen dan Sumber Daya Manusia - Kepala Divisi Hukum - Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan - Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis - Kepala Divisi Kepatuhan - Kepala Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel - Kepala Divisi Jaringan

179


Anggota tidak tetap

Kerja Bisnis Mikro - Kepala Divisi Sentra Operasi - Kepala Divisi Dana Jasa : diundang berdasarkan keterkaitan permasalahan

CRMC (Credit Risk Management Committee) Ketua I : Kepala Divisi Manajemen Risiko Ketua II : Kepala Divisi Administrasi Kredit Sekretaris I : Kepala Bagian Credit Risk Review & Monitoring Divisi Manajemen Risiko Sekretaris II : Kepala Bagian Kebijakan dan Metodologi Risiko Kredit Divisi Manajemen Risiko Anggota tetap : - Kepala Divisi Bisnis Mikro - Kepala Divisi Bisnis Umum - Kepala Divisi Bisnis Internasional - Kepala Divisi Bisnis Program - Kepala Divisi Agribisnis - Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Menengah - Kepala Divisi Kredit Konsumer - Kepala Divisi Kartu Kredit - Kepala Divisi Bisnis BUMN - Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit - Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah - Kepala Divisi Treasury Anggota tidak tetap : diundang berdasarkan keterkaitan permasalahan MRMC (Market Risk Management Committee) Ketua I : Kepala Divisi Manajemen Risiko Ketua II : Kepala Divisi Treasury Sekretaris : Kepala Bagian Manajemen Risiko Pasar & Risiko Terpadu Divisi Manajemen Risiko Anggota tetap : - Kepala Divisi Bisnis Internasional


179

Program Kerja RMC Tahun 2011 Agenda RMC sepanjang tahun 2011 mencakup: (1) Pembahasan Tindak Lanjut RMC sebelumnya (2) Profil Risiko (3) Pembahasan Risk Issue dalam profil 8 jenis risiko (4) Pemantauan Risiko (5) Analisa Permodalan (6) lmplementasi BASEL dan Manajemen Risiko (7) Pendidikan dan Sosialisasi Manajemen Risiko (8) Rekomendasi dan Putusan RMC

- Kepala Divisi Akuntansi Manajemen Keuangan - Kepala Divisi Sentra Operasi Anggota tidak tetap : diundang berdasarkan keterkaitan permasalahan Wewenang dan Tanggung Jawab RMC (1) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko, serta perubahannya jika diperlukan; termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko dan contingency plan apabila kondisi eksternal tidak normal. (2) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk penetapan metodologi pengukuran risiko dan perubahannya. (3) Merekomendasikan penetapan limit risiko dan perubahannya. (4) Penyampaian laporan profil risiko dan hasil pemantauan risiko serta rekomendasi perubahan apabila diperlukan

No. 1

Frekuensi Rapat dan Pelaksanaan RMC dan SubRMC Untuk tahun 2011 RMC diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali. Tingkat kehadiran dalam setiap pertemuan RMC telah memenuhi ketentuan kuorum yakni dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota tetap, termasuk 3 Direktur yang salah satunya Direktur Kepatuhan. Jadwal dan Topik Pembahasan RMC BRI selama tahun 2011 sebagai berikut:

Tanggal RMC I 28 Februari 2011

Topik/Agenda Rapat RMC 1. Tindak Lanjut Putusan RMC triwulan IV tahun 2010 2. Profil Risiko triwulan IV tahun 2010 3. Analisa Permodalan 4. Pembahasan Risk Issue: - Cash Ratio - Risk Based Approach (RBA) terkait APU-PPT 5. Kajian Risk Based Pricing 6. Implementasi BASEL dan Manajemen Risiko 7. Rekomendasi dan Putusan RMC

2

RMC II 23 Juni 2011

1. Tindak Lanjut Putusan RMC triwulan I tahun 2011 2. Profil Risiko triwulan I tahun 2011 3. Analisa Permodalan dan Stress Testing 4. Pembahasan Risk Issue: - BRInets offline - Kualitas Kredit Ritel Komersial dan Menengah - Gugatan Pihak Ketiga 5. Pendidikan dan Sosialisasi Manajemen Risiko 6. Rekomendasi dan Putusan RMC

180



No. 3

Nomor/Tanggal RMC III 3 Oktober 2011

Topik/Agenda Rapat RMC 1. Tindak Lanjut Putusan RMC triwulan II tahun 2011 2. Profil Risiko triwulan II tahun 2011 3. Analisa Permodalan dan RAPM 4. Pembahasan Risk Issue: - ATMR Kredit menggunakan Standardized Approach Basel II - Klaim Asuransi Kredit - Kebutuhan likuiditas valas 5. Update Kebijakan Profil Risiko Bank Umum dari BI 6. Rekomendasi dan Putusan RMC

4

RMC IV 30 Januari 2012

1. Tindak Lanjut Putusan RMC triwulan III tahun 2011 2. Profil Risiko triwulan III dan triwulan IV tahun 2011 2. Analisa Permodalan 3. Pembahasan Risk Issue: 4. Perkembangan Kredit Mikro - Pertumbuhan Kredit BRI dibandingkan Bank Umum - Implementasi Standardized Approach Basel II - Pertumbuhan DPK tahun 2011. 5. Pembahasan PAB tahun 2011 6. Progress Pemenuhan Kewajiban Sertifikasi MR 7. Rekomendasi dan Putusan RMC

Sedangkan jadwal dan agenda rapat Sub-RMC selama tahun 2011 sebagai berikut: No. 1

Tanggal ORMC I 29 Maret 2011

Topik/Agenda Rapat Sub-RMC 1. Pemantauan Risiko Operasional dan Lainnya 2. Implementasi Modul IRU 3. Bancassurance 4. Pengembangan Loss Event Database (LED) 5. Implementasi BCM

2

ORMC II 15 Agustus 2011

1. Pemantauan Risiko Operasional dan Lainnya (RCSA triwulan III tahun 2011) 2. Pembahasan Risk Issue 3. Implementasi BCM

3

ORMC III 23 Des 2011

1. Revisi SE pengelolaan risiko PAB 2. Persiapan pengembangan sistem anti fraud BRI 3. Risk Issue Risiko Operasional dan Lainnya

4

CRMC I 19 April 2011

1. Penetapan Limit Risiko 2. Standardized Approach Basel II 3. Profil dan Pemantauan Risiko

Forum RMC telah menjadi sarana yang sangat baik untuk melakukan koordinasi antar divisi. Dari hasil Forum RMC muncul beberapa usulan strategis terkait pengelolaan risiko di BRI.

181



181

b. Komite Aset dan Liabilitas (Assets and Liabilities Committee/ALCO) Asset-Liability Committee (ALCO) adalah komite yang membantu Direksi BRI dalam mengelola Asset dan Liability BRI secara terpadu, menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman, menentukan kebijakan mismatch, netopen position dan risiko suku bunga, mengelola dan menetapkan struktur balance sheet dan capital serta memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan yang akan diputuskan dalam Rapat ALCO.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Struktur Organisasi Komite Aset dan Liabilitas yaitu sebagai berikut: Ketua (merangkap anggota) : Direktur Utama

Ketua Pengganti I (merangkap anggota) : Direktur Keuangan

Ketua Pengganti II (merangkap anggota) : Direktur Pengganti Direktur Keuangan (Sesuai Surat Keputusan tentang Direktur Pengganti) Sekretaris (merangkap anggota) : Kepala Divisi Treasury Anggota : - Direksi - Seluruh Kepala Divisi Bisnis - Kepala Divisi Dana & Jasa - Kepala Divisi Kartu Kredit - Kepala Divisi Kredit Konsumer - Kepala Divisi Hubungan Lembaga - Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan - Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit - Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

182


- Kepala Divisi Administrasi Kredit - Kepala Divisi Manajemen Risiko - Kepala Divisi Renstra - Pemimpin Wilayah di Jakarta - Pemimpin Kantor Cabang Khusus ALCO Supporting Group (ASG): Merupakan grup analis penunjang ALCO. Sebagai grup analis penunjang ALCO, ASG memiliki tugas melakukan analisis antara lain atas sumber dan penggunaan dana, Maturity and Repricing Gap, Primary dan Secondary Reserve, monitoring NOP, menyusun skenario tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman dan alternatif pricing, menyusun funding strategy, dan menyiapkan data, bahan presentasi, dan perlengkapan yang diperlukan untuk rapat ALCO. Tugas dan Tanggung Jawab ALCO (1) Menetapkan kebijakan pengelolaan Asset and Liability BRI secara terpadu. (2) Menetapkan suku bunga dasar untuk simpanan, pinjaman dan fund transfer price. (3) Menentukan kebijakan mismatch dan net open posisiton (NOP). (4) Mengelola dan menetapkan struktur balance sheet dan capital. (5) Memastikan pengelolaan Asset and Liability telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan hasil rapat ALCO. Program Kerja ALCO ALCO mengadakan pertemuan secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas pengelolaan asset – liability BRI yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan Direksi dalam hal perkembangan kinerja bank, komposisi dan pertumbuhan portofolio Bank, pengelolaan risiko (panduan limit mismatch dan net open position) dan suku bunga simpanan, pinjaman, dan fund transfer price. Frekuensi Rapat ALCO Selama tahun 2011 ALCO telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 12 kali (setiap bulan) dengan persentase kehadiran tiap Rapat ALCO telah memenuhi kuorum (dihadiri 2/3 dari anggota ALCO).


Jadwal dan agenda rapat ALCO selama tahun 2011 sebagai berikut: No.

Tanggal

1

27 Jan 2011

2

24 Feb 2011

3

28 Mar 2011

4

25 April 2011

5

23 Mei 2011

6

27 Juni 2011

7

27 Juli 2011

8

24 Agt 2011

9

22 Sept 2011

10

27 Okt 2011

11

23 Nov 2011

12

28 Des 2011

Topik/Agenda Rapat ALCO

Agenda rutin dalam setiap Rapat ALCO adalah: Evaluasi Kinerja Asset & Liability, Market Review, Analisis Perkembangan Saham BRI, Analisis Perkembangan Fee Based Income, Presentasi Kinerja Kanwil, Penyampaian Rekomendasi Asset & Liability Management, Putusan Rapat ALCO

Realisasi Program Kerja ALCO Rapat ALCO secara rutin telah melakukan evaluasi kinerja asset-liability BRI, dan menetapkan besarnya suku bunga dasar untuk simpanan, pinjaman, dan fund transfer price. Rapat ALCO juga menjadi forum untuk pertukaran informasi terkait kondisi pasar dan current issue bagi Direksi dan Pejabat Eksekutif BRI, antara lain informasi mengenai kondisi makro ekonomi, kondisi industri perbankan nasional, regulasi baru dan hal-hal yang menjadi perhatian investor/ekspektasi pasar. Selain itu, rapat ALCO merupakan forum strategis dalam penyampaian arah dan strategi bisnis, serta solusi permasalahan kerja oleh Direksi.

KKP adalah komite yang membantu Direksi BRI dalam merumuskan kebijakan perkreditan dan memberikan saran-saran perbaikan terkait kebijakan perkreditan. Struktur dan Keanggotaan KKP

: Direktur Utama : - Direktur Pengendalian Risiko Kredit - Direktur Bisnis UMKM - Direktur Bisnis Komersial - Direktur Bisnis Konsumer - Direktur Bisnis Kelembagaan & BUMN - Direktur Keuangan - Direktur Kepatuhan - Kepala Divisi Administrasi Kredit (merangkap sebagai Sekretaris) - Kepala Divisi Manajemen Risiko

Ketua Anggota

183


c. Komite Kebijakan Kredit (KKP)

- Kepala Audit Intern - Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit - Kepala Divisi RPKB - Kepala Divisi Bisnis Mikro - Kepala Divisi Bisnis Ritel - Kepala Divisi Kredit Konsumer - Kepala Divisi Bisnis Program - Kepala Divisi Agribisnis - Kepala Divisi Bisnis Umum - Kepala Divisi Bisnis BUMN - Kepala Divisi Treasury - Kepala Divisi Bisnis Internasional - Kepala Divisi Renstra - Kepala Divisi Hukum

Tugas dan Tanggung Jawab KKP (1) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) BRI, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana dimaksud dalam KUP BRI. (2) Mengawasi agar KUP-BRI diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya. Selanjutnya KKP juga melakukan kajian berkala terhadap KUP-BRI dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan. (3) Memantau dan mengevaluasi: i. kebenaran pelaksanaan wewenang memutus kredit ii. kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debiturdebitur besar tertentu


183

iii. kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK iv. ketaatan terhadap ketentuan perundangundangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit v. penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KUP-BRI vi. pemenuhan kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) / Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) vii. debitur-debitur besar tertentu dan kreditkredit yang berada dalam daftar kredit dalam pengawasan khusus. (4) Melakukan kajian untuk menilai efektivitas Sistem Pengendalian Interen Perkreditan. (5) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan saran-saran langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris mengenai: i. hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KUP-BRI. Program Kerja

ii. hasil pemantauan dan evaluasi mengenai halhal yang berhubungan dengan butir 3 di atas. Mekanisme Kerja KKP Fungsi, tugas dan tanggung jawab KKP sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris KKP bersama dengan Divisi-Divisi terkait. Frekuensi Rapat KKP Sepanjang tahun 2011 tidak terdapat rapat KKP. Realisasi Program Kerja KKP Sepanjang tahun 2011, realisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab KKP yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi Kredit sebagai Sekretaris KKP:

Realisasi

Review Kebijakan Umum Perkreditan

Persiapan review KUP telah dilakukan dengan meminta tanggapan dari Divisi-Divisi terkait terhadap draft perubahan KUP yang telah disusun oleh Divisi ADK. Revisi parsial KUP karena adanya perubahan SK KKP telah dilakukan melalui Nokep: S. 142d – DIR/ADK/12/2007 tanggal 20 September 2011. Sehubungan dengan itu, review KUP secara keseluruhan akan disesuaikan dengan perubahan SK KKP tersebut.

Review Pedoman Pelaksanaan kredit (PPK)

PPK Bisnis Mikro selesai 15 Desember 2011 PPK Bisnis Ritel sampai akhir tahun 2011 telah mendapat masukan dari Divisi terkait (masih dalam proses) PPK Treasury dan Internasional sampai akhir tahun 2011 masih dalam proses (menunggu penyesuaian reorganisasi) PPK Bisnis Konsumer sampai akhir tahun 2011 masih dalam proses (menunggu penyesuaian reorganisasi)

Penyusunan atau review Kebijakan Perkreditan

184

20 Kebijakan Produk dan 13 Kebijakan Umum



d. Komite Kredit Komite Kredit merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi. Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit Susunan keanggotaan Komite Kredit tahun 2011 adalah sebagai berikut: Komite Kredit Komite Kredit BRI (untuk putusan kredit)

Anggota Direktur Bisnis Komersial

Pengambil Keputusan Akhir Direktur Utama

Direktur Bisnis Kelembagaan & BUMN Direktur Bisnis UMKM Direktur Bisnis Konsumer Direktur Pengendalian Risiko Kredit

Komite Kredit BRI (untuk putusan Money Market Line dan produk Treasury)

Direktur Keuangan

Direktur Utama

Direktur Bisnis Komersial Direktur Bisnis Kelembagaan & BUMN Direktur Bisnis UMKM Direktur Bisnis Konsumer Direktur Pengendalian Risiko Kredit

Komite Kredit Direksi Direktur Bisnis UMKM 1. Komite Kredit Direksi 1 Direktur Bisnis Komersial (untuk Kredit Menengah dan Direktur Pengendalian Risiko Kredit Korporasi prakarsa Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus dan Divisi Bisnis Program) 2. Komite Kredit Direksi 2 (untuk Kredit Menengah dan Korporasi prakarsa Divisi Bisnis BUMN)

Direktur Bisnis Kelembagaan & BUMN Direktur Bisnis Komersial Direktur Pengendalian Risiko Kredit

3. Komite Kredit Direksi 3 (untuk Kredit Menengah dan Korporasi prakarsa Divisi Bisnis Umum dan Divisi Agribisnis)

Direktur Bisnis Konsumer Direktur Bisnis Komersial Direktur Pengendalian Risiko Kredit

4. Komite Kredit Direksi untuk Restrukturisasi

Direktur Bisnis UMKM Direktur Bisnis Komersial Direktur Bisnis Kelembagaan & BUMN Direktur Bisnis Konsumer Direktur Pengendalian Risiko Kredit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit Tugas Komite Kredit adalah memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi. Disamping itu, Komite Kredit bertugas melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan untuk kredit dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh ALCO.

185


Adapun tanggung jawab Komite Kredit adalah: (1) Melaksanakan tugas dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat dan seksama. (2) Menolak permintaan dan atau pengaruh pihakpihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.


185

(3) Membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit sebagai bukti pemberian putusan kredit sebagai wujud tanggung jawab Komite Kredit, Oleh karena itu, sebelum membubuhkan tanda tangan, Komite Kredit harus: i. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat. ii. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP-BRI, PPK serta peraturan perkreditan lainnya. iii. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Frekuensi Rapat Komite Kredit Rapat Komite Kredit dilakukan apabila diperlukan putusan kredit baru maupun perpanjangan kredit. Untuk putusan Komite Kredit BRI dilakukan dengan asas majority. Sedangkan untuk putusan Komite Kredit selain Komite Kredit BRI dilakukan secara unanimous atau putusan dapat disetujui apabila seluruh anggota Komite Kredit menyatakan setuju. Untuk kredit dengan total exposure minimal Rp300 miliar, baik untuk debitur tunggal maupun kelompok usaha, harus dilakukan konsultasi dengan Dewan Komisaris. Sedangkan khusus untuk kredit Agribisnis dan BUMN, konsultasi dengan Dewan Komisaris dilakukan apabila total exposure kredit minimal Rp600 miliar dan Rp500 miliar. Realisasi Program Kerja Komite Kredit BRI Putusan kredit selama tahun 2011: Pemutus Periode

Komite Kredit BRI

Komite Kredit Direksi

Triwulan I

67

15

Triwulan II

47

26

Triwulan III

61

18

Triwulan IV

162

64

Total

337

123

186


e. Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi /Information System and Technology Steering Committee (ITSC) Sesuai dengan ketentuan yang digariskan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007, keduanya perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, BRI telah menetapkan Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi melalui Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: 625-DIR/TSI/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Komite Pengarah (Steering Committee) Teknologi dan Sistem Informasi (TSI) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. ITSC merupakan komite yang bertanggung jawab memberikan arahan dan rekomendasi tentang kebijakan, pengembangan, dan implementasi teknologi dan sistem informasi BRl. Struktur dan Keanggotaan ITSC Ketua : Direktur Operasional Wakil Ketua : Direktur Kepatuhan Sekretaris : Kepala Divisi Teknologi & Sistem Informasi Anggota : - Kepala Audit Intern - Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis - Kepala Divisi Manajemen Risiko - Kepala Divisi Bisnis Mikro - Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Menengah - Kepala Divisi Bisnis Program - Kepaa Divisi Kredit Konsumer - Kepala Divisi Kartu Kredit - Kepala Divisi Dana dan Jasa - Kepala Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel - Kepala Divisi Jaringan Kerja Bisnis Mikro - Kepala Divisi Layanan - Kepala Divisi Treasury - Kepala Divisi Bisnis Internasional - Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan - Kepala Divisi Administrasi Kredit - Kepala Divisi Sentra Operasi - Kepala Divisi Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik


Keanggotaan Komite bersifat ex-officio dan anggota komite mewakili pihak yang berhubungan langsung dengan TSI baik sebagai partner maupun sebagai pengguna. Tugas dan Tanggung Jawab ITSC (1) Memberikan rekomendasi mengenai rencana kebijakan sasaran pengembangan TSI BRI jangka panjang (5 tahun) yang dituangkan dalam IT Strategic Plan (ITSP) BRI; (2) Memberikan rekomendasi prioritas pengembangan TSI BRI jangka pendek (tahunan) dan jangka panjang (5 tahun) sesuai dengan Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank yang akan dijalankan oleh manajemen BRI; (3) Memberikan rekomendasi perubahan perencanaan dan strategi TSI dalam jangka panjang sebagai akibat perubahan kebijakan dan strategi bisnis BRI; (4) Melakukan review dan merekomendasikan Rencana Kerja Fungsional dan Rencana kerja Anggaran Investasi dan Eksploitasi TSI BRI untuk pengembangan, operasional dan pemeliharaan TSI dalam jangka pendek (tahunan) dengan berpedoman pada ITSP BRI yang telah ditetapkan; (5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan proyek TSI BRI agar arah pengembangan sesuai dengan perencanaan dan strategi yang telah ditetapkan; (6) Melakukan monitoring dan evaluasi status pengembangan TSI secara berkala atas realisasi dan proyek pengembangan TSI yang dikelola oleh Divisi TSI. No.

Nomor/Tanggal

(7) Melakukan monitor efektivitas langkah-langkah pengelolaan risiko atas investasi BRI pada sektor teknologi informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BRI. (8) Merekomendasikan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TSI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna (user) dan penyelenggara TSI secara efektif, efisien dan tepat waktu. Program Kerja ITSC Program kerja ITSC adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan terhadap materi yang diagendakan dalam pertemuan komite. Realisasi Program Kerja Dalam setiap rapat ITSC telah dilakukan evaluasi terhadap perkembangan IT BRI dan pembahasan masalah sesuai agenda masing-masing rapat. Dalam rapat tersebut Direksi memberikan pengarahan mengenai strategi khususnya terkait pengembangan e-channel tertentu yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih. Namun demikian, Direksi juga mengingatkan agar pengembangan aplikasi tidak mengabaikan pengembangan yang bersifat mandatory. Frekuensi Rapat ITSC Selama tahun 2011, rapat dilaksanakan sebagai berikut:

yang

Topik/Agenda Rapat

1

ITSC I 25 Maret 2011

• Arahan Direksi mengenai Plus Point & Concern Point • Perkembangan IT BRI sampai dengan Q4 2010

2

ITSC II 30 Mei 2011

• Anggaran TSI Tahun 2011 • Realisasi Proyek ITSP 2008-2013 • Perkembangan Brinets khususnya transaksi dan e-channel • Rencana strategis TSI

3

ITSC III 26 Agustus 2011

• Pemenuhan SDM Tahun 2011 • Anggaran TSI dan Realisasi Tahun 2011 • Realisasi Proyek ITSP 2008-2013 • Capacity Planning Brinets dan e-channel • Rencana Strategis TSI

4

ITSC IV 09 November 2011

• Anggaran TSI dan Realisasi Tahun 2011 • Realisasi Proyek ITSP 2008-2013 • Perkembangan Brinets dan e-channel • Positioning IT BRI di Perbankan Nasional • Progress Pengembangan IT tahap User Acceptance Test

187

ITSC



187

telah

f. Komite Pengarah Project Management Office (PMO) Steering Committee PMO Steering Committee adalah forum/komite tertinggi dalam manajemen proyek tingkat korporat di BRI. PMO Steering Committee mempunyai peran dalam memberikan arahan strategis dalam pengelolaan proyek. Keputusankeputusan strategis dalam pengelolaan proyek mencakup keputusan investasi yang terkait dengan masalah proyek, diantaranya menyetujui, mengubah atau membatalkan rencana dan pelaksanaan proyek. Struktur dan Keanggotaan Committee tahun 2011

PMO

Steering

Ketua : Direktur Utama Anggota : - Direktur yang menjabat Head of PMO - Para anggota Direksi yang membawahi Unit Kerja Pemilik Proyek - Para anggota Direksi yang membawahi Unit Kerja Pendukung Proyek - Para Kepala Unit Kerja Pemilik Proyek - Para Kepala Unit Kerja Pendukung Proyek

No. 1

Tanggal PMO Steering Committee Meeting I tahun 2011 dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2011

Frekuensi Rapat PMO Steering Committee Tugas dan Tanggung Jawab PMO Steering Committee (1) Memberikan arahan strategi proyek-proyek di BRI secara korporat.; (2) Mengambil keputusan atas usulan penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan proyek yang tidak dapat diputuskan oleh Head of PMO atau Project Steering Committee; (3) Melakukan realokasi anggaran antar proyek yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Proyek sesuai ketentuan yang berlaku; (4) Mengambil keputusan atas hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan Umum PMO dan PP PMO; (5) Mengesahkan hasil Joint Planning Session; (6) Menghentikan proyek, jika suatu proyek tidak lagi memiliki alasan untuk diteruskan. Program Kerja PMO Steering Committee Dalam menjalankan fungsinya, PMO Steering Committee melakukan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan bertanggungjawab kepada Direksi BRI.

Topik/Agenda Rapat • Perencanaan Proyek IT tahun 2011 • Progress Status Proyek sampai dengan bulan Maret 2011 • Permasalahan Proyek • Proyek-proyek perlu perhatian khusus • Usulan Putusan dalam PMO-Steering Committee

Realisasi Program Kerja PMO Steering Committee Hasil keputusan PMO Steering Committee Meeting tahun 2011 adalah: - Persetujuan penghentian 3 buah proyek - Persetujuan usulan 1 buah proyek yang tidak dimonitor oleh PMO - Menolak (tidak menyetujui) usulan 1 buah proyek yang tidak dimonitor oleh PMO - Persetujuan usulan 10 buah proyek yang tidak dimonitor oleh PMO mulai tahun 2012

188



g. Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia merupakan komite operasional yang berwenang menetapkan kebijakan di bidang SDM. Komite ini dibentuk pada tahun 2008 dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, obyektivitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan sumber daya manusia serta memberikan keyakinan kepada stakeholders bahwa penetapan kebijakan SDM telah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip GCG. Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia Ketua : Direktur Utama Anggota : - Direktur Operasional - Direktur Kepatuhan - Direktur Pengendalian Risiko Kredit - Direktur Keuangan - Direktur Jaringan dan Layanan - Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN - Direktur Bisnis Komersial - Direktur Bisnis Konsumer - Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia Wakil Sekretaris : Wakil Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia No.

Tanggal

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia Sebagai komite operasional di bidang SDM, Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia memiliki kewenangan dalam hal: (1) Pengambilan keputusan bidang kebijakan SDM mencakup antara lain perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pengembangan karier, manajemen kinerja, kesejahteraan, hubungan industrial, assessment, dan Sistem Informasi Manajemen SDM (SIM-SDM). (2) Pengambilan keputusan bidang operasional SDM, meliputi mutasi (promosi, rotasi, demosi), penilaian kinerja, dan hukuman disiplin Pejabat Eselon 1 & 2. Program Kerja Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia Program kerja Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia mencakup pembuatan ketentuan di bidang kebijakan dan bidang operasional. Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia Selama tahun 2011, Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan rapat bidang kebijakan sebanyak 7 kali dan bidang operasional sebanyak 8 kali dengan persentase kehadiran anggota komite 100%. Rinciannya sebagai berikut:

Topik/Agenda Rapat Komite Kebijakan SDM

Bidang Kebijakan 1

2 - 3 Maret 2011

Ketentuan Pembayaran Insentif Jangka Pendek Tahun 2010 Bagi Pekerja BRI

2

20 - 31 Mei 2011

Ketentuan Pemberian Bonus Tahun 2010 Bagi Pekerja BRI

3

25 Mei – 13 Juli 2011

Ketentuan Insentif Jangka Pendek Tahun 2011

4

14 Mei – 1 Juni 2011

Kenaikan Manfaat Pensiun Bagi Pensiunan

5

1 Juli – 15 Juli 2011

Ketentuan Peraturan Pengupahan Pekerja BRI

6

Juni 2011 – Agustus 2011 Kenaikan Upah Pokok Berdasarkan Kinerja (KBK)

7

07 Oktober 2011

Program Pendidikan Pengembangan Pekerja BRI

Bidang Operasional 1

1 Maret 2011

Mutasi / Promosi Pejabat Eselon 1 & 2

2

5 April 2011


3

24 Agustus 2011


4

24 Agustus 2011

Pembahasan Kasus

5

24 Agustus 2011

Pembahasan Kasus

6

23 September 2011


7

10 Oktober 2011

Pembahasan Kasus

8

14 Desember 2011

Pembahasan Kasus

189



189

Realisasi Program Kerja Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia Selama tahun 2011 telah ditetapkan: (1) Keputusan di bidang kebijakan dalam bentuk Surat Direksi, SK maupun Nota Dinas sebanyak 7 ketentuan (2) Keputusan di bidang Operasional • Keputusan mutasi/promosi: 72 putusan terhadap Pejabat Eselon 1 dan 2 • Keputusan Hukuman Disiplin: 17 putusan h. Komite Evaluasi Jabatan Komite Evaluasi Jabatan adalah suatu komite yang bertugas melakukan review dan merekomendasikan Golongan Jabatan yang diusulkan oleh Tim Evaluasi Jabatan. Struktur dan Keanggotaan Komite Evaluasi Jabatan Komite Evaluasi Jabatan beranggotakan: (1) Direktur Kepatuhan (2) Direktur Operasional (3) Kepala Divisi Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis (4) Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

No. 1

Tanggal 6 April 2011

190

Keanggotaan melekat pada Jabatan (ex officio), bukan bersifat individual Tugas dan Tanggung Jawab Komite Evaluasi Jabatan Komite Evaluasi Jabatan bertugas: (1) Memberikan arahan dan masukan atas rekomendasi Golongan Jabatan yang disiapkan oleh Tim Evaluasi Jabatan pada saat pelaksanaan rapat Komite Evaluasi Jabatan. (2) Merekomendasikan Golongan Jabatan yang perlu disetujui oleh Direksi BRI melalui Rapat Direksi. Hasil penetapan Golongan Jabatan diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Program Kerja Komite Evaluasi Jabatan Tim Evaluasi Jabatan melaksanakan Evaluasi Jabatan yang kemudian dipresentasikan kepada Komite Evaluasi Jabatan. Frekuensi Rapat Komite Evaluasi Jabatan Pada tahun 2011, Komite Evaluasi Jabatan telah melaksanakan rapat dengan tingkat kehadiran sebesar 100%, sebagai berikut:

Topik/Agenda Rapat Komite Evaluasi Jabatan Presentasi Hasil Evaluasi Jabatan oleh Tim Evaluasi Jabatan



IV. HUBUNGAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan check and balances terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan perusahaan dengan didasarkan pada prinsip keterbukaan dan saling menghormati. Untuk kepentingan dimaksud, Dewan Komisaris dan Direksi dapat menyelenggarakan rapat pertemuan. Selama tahun 2011, terdapat 7 (tujuh) kali rapat pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2011: No.

Tanggal

Topik/Agenda Rapat

1

25 Januari 2011

1. Pembahasan Kinerja Perseroan Desember 2010 unaudited 2. Progress Implementasi PSAK 50 dan 55

2

29 Maret 2011

1. Kinerja Perseroan Februari 2011 2. Persiapan RUPS Tahunan Tahun 2011

3

16 Juni 2011

Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan BRI Tahun 2011

4

4 Agustus 2011

Realisasi Rencana Bisnis Bank BRI 2011-2013 Triwulan II Tahun 2011

5

22 September 2011

1. Kinerja Perseroan Agustus 2011 2. Progress Implementasi PSAK 50 dan 55

6

7 November 2011


7

6 Desember 2011

1. Pendapat, saran, dan catatan Dewan Komisaris terhadap Usulan Rencana Bisnis Bank BRI Tahun 2012-2014 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2012 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri Direksi dan Key Performance Indicators

Frekuensi kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi: No.

Nama

Jabatan

Jumlah Rapat

Kehadiran

%

DEWAN KOMISARIS 1.

Bunasor Sanim

Komisaris Utama/Independen

7

6

85,71

2.

Soedarjono*

Wakil Komisaris Utama/ Independen

5

5

100,00

3.

Agus Suprijanto

Komisaris

7

4

57,14

4.

Heru Lelono

Komisaris

7

4

57,14

5.

Adhyaksa Dault


7

6

85,71

6.

Baridjussalam Hadi**


2

2

100,00

7.

Aviliani


7

5

71,43

8.

Hermanto Siregar***

Komisaris

5

5

100,00

*

terhitung sejak 28 September 2011 tidak lagi menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen BRI.

** terhitung sejak 28 April 2011 tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen BRI. *** terhitung sejak 12 Juli 2011 efektif sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

191



191

No.

Nama

Jabatan

Jumlah Rapat

Kehadiran

%

DIREKSI 1.

Sofyan Basir

Direktur Utama

7

5

71,43

2.

Sarwono Sudarto

Direktur Operasional

7

7

100,00

3.

Randi Anto*

Direktur Kepatuhan

5

4

80,00

4.

Achmad Baiquni

Direktur Keuangan

7

6

85,71

5.

Sulaiman A. Arianto

Direktur Bisnis Komersial

7

6

85,71

6.

A. Toni Soetirto

Direktur Bisnis Konsumer

7

5

71,43

7.

Djarot Kusumayakti

Direktur Bisnis UMKM

7

6

85,71

8.

Asmawi Syam

Direktur Bisnis Kelembagaan & BUMN

7

4

57,14

9.

Lenny Sugihat

Direktur Pengendalian Risiko Kredit

7

7

100,00

10.

Suprajarto

Direktur Jaringan & Layanan

7

7

100,00

11.

Gatot Mardiwasisto **

Direktur

2

2

100,00

12.

Bambang Soepeno ***

Direktur

2

2

100,00

*

terhitung sejak 12 Juli 2011 efektif sebagai Direktur BRI setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). ** terhitung sejak 28 September 2011 diangkat sebagai Direktur BRI berdasarkan hasil RUPS LB, namun efektif sebagai Direktur setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). *** terhitung sejak 28 April 2011 tidak lagi menjabat sebagai Direktur BRI.

192



V. SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Fungsi Sekretariat Perusahaan

Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, meliputi:

Salah satu elemen dalam struktur dan proses GCG adalah memastikan bahwa pelaksanaan wewenang (exercise of power) dan hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) berjalan dengan baik untuk kepentingan perusahaan. Sekretaris Perusahaan (corporate secretary) memiliki posisi strategis untuk memastikan kepatuhan dan administrasi pengambilan keputusan serta melakukan fungsi komunikasi korporat dalam rangka membangun goodwill perusahaan. Sekretariat Perusahaan memiliki tugas utama membangun corporate image BRI melalui fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan investor, dan fungsi kesekretariatan perusahaan termasuk Biro Direksi dan Dewan Komisaris serta pengelolaan hubungan/pelayanan informasi kepada unit kerja terkait dan para pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan. Sekretariat Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (stakeholders), serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh stakeholders sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari stakeholders. Dengan demikian, fungsi Sekretariat Perusahaan BRI telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER - 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata

193


a. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG; b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; c. Sebagai penghubung (liaison officer); dan d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS. Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris. Hubungan Masyarakat Membangun corporate citizenship dan stakeholders engagement merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sekretariat Perusahaan mengkomunikasikan pelaksanaan program perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai bagian dari elemen negara dan masyarakat, serta pemberdayaan stakeholders.

Corporate communication yang dijalankan Sekretariat Perusahaan pada intinya tetap tertuju pada upaya untuk membangun corporate image baik itu melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, pameran ataupun kerjasama dengan pihak ketiga seperti press relations, government relations dan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya.


193

Kegiatan Humas BRI Selama Tahun 2011 No

Kegiatan

1

Komunikasi dan Publikasi BRI Peduli Pasar Rakyat (BRI PESAT)

Januari - Juli 2011

2

Media Visit Ke Harian KOMPAS

17 Februari 2011

3

Media Visit Ke VIVA Group

23 Maret 2011

4

Gathering Sahabat Pers BRI

26-27 Maret 2011

5

Pameran Pasar Malam Indonesia di Den Haag

1-7 April 2011

6

Pameran Inacraft

20-24 April 2011

7

Indonesia Banking Expo 2011

11-13 Mei 2011

8

Indonesia Fashion & Craft 2011

29 Juni - 3 Juli 2011

9

Indonesia Product Exhibiton 2011 di Amman, Yordania

13-16 Juli 2011

10

Komunikasi dan Publikasi BRI Peduli Sembako Murah

Juli - Agustus 2011

11

Buka Bersama Anak Yatim 2011

19 Agustus 2011

12

Komunikasi dan Publikasi Mudik Mewah ala TKI

5 September 2011

13

Kegiatan Futsal Forum Wartawan Sahabat Pers BRI

17 Desember 2011

14

Family Gathering HUT BRI 116

24 Desember 2011

Hubungan Investor Investor merupakan stakeholders strategis yang keputusannya sangat dipengaruhi oleh kualitas dan ketepatan waktu informasi yang diterima. Informasi pada waktu yang tidak tepat dapat menguntungkan sebagian pihak secara tidak wajar dan melawan hukum karena memungkinkan terjadinya self dealing, insider trading, penyesatan informasi dengan sengaja, atau perbuatan tidak etis lainnya.

Tanggal

Salah satu wujud kegiatan Sekretariat Perusahaan untuk memastikan penyampaian informasi material kepada pemegang saham adalah RUPS dan Laporan Tahunan. Salah satu agenda RUPS adalah penyampaian pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas kepengurusan perseroan kepada pemegang saham.

langsung kepada investor maupun melalui analyst merupakan salah satu informasi penting yang mendasari pengambilan keputusan investasi. Dalam membangun komunikasi dengan investor dan analis, BRI menyelenggarakan public expose dan analyst meeting, menerima company visit, field visit, dan conference call, menerbitkan investor newsletter, mengkinikan informasi pada investor relation website serta mengikuti investor conference dan non-deal roadshow baik di dalam negeri maupun di kota-kota pusat keuangan dunia di Asia, Eropa dan Amerika. Selama Tahun 2011, telah dilakukan kegiatan komunikasi kepada para investor melalui kegiatan company visit, field visit maupun roadshow/conference baik di dalam maupun di luar negeri.

Sekretariat Perusahaan senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan komunitas pasar modal, khususnya para investor dan analyst. Materi komunikasi yang disampaikan secara

194



Berikut ini adalah kegiatan komunikasi dengan investor yang telah dilakukan: No

Kegiatan

2008

2009

2010

2011

1

Company Visit

138

166

199

240

2

Conference Call

8

28

28

51

3

Field Visit

15

21

29

31

4

Analyst Meeting

4

4

4

4

5

Roadshows/Conference (DN)

4

2

5

6

6

Roadshows/Conference (LN)

5

8

5

6

7

Investor News Letters

2

2

3

1

8

Public Expose

1

2

1

1

177

233

274

340

TOTAL

Biro Direksi dan Dewan Komisaris Sekretariat Perusahaan memiliki fungsi sebagai office of the board untuk memastikan ketersediaan informasi dan memastikan pencapaian kuorum dalam pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretariat Perusahaan bertanggungjawab mengkinikan informasi tentang peraturan atau regulasi yang harus dipatuhi dan menyampaikan informasi corporate action kepada regulator yang berkepentingan. Dalam rangka menjalankan fungsi kepatuhan, Sekretariat Perusahaan menjalankan fungsi government relations yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara goodwill perusahaan dimata regulator. Profil Sekretaris Perusahaan Muhamad Ali memimpin Sekretariat Perusahaan sejak 1 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nokep. 20-DIR/SDM/12/2009 tanggal 14 Januari 2010. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 1987, dan mulai karir di BRI sejak 2 Juni 1988. Dalam perjalanan karirnya, Muhamad Ali pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan pada tahun 2008 dan Kepala Biro Direksi pada tahun 2009. Pengangkatan Muhamad Ali sebagai Sekretaris Perusahaan telah dilaporkan ke Bank Indonesia guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum serta dilaporkan ke Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No: B.02-SKP/DHI/01/2010 tanggal 27 Januari 2010 mengenai Penggantian Sekretaris Perusahaan. Press Release BRI selama Tahun 2011 Bulan Januari

Februari

Tgl

Kegiatan

5

Penyaluran KUR BRI melampaui target 2010

6

BRI bekerjasama dengan Telkom untuk layanan host-to-host

7

BRI memenangkan gugatan atas PT Mulia Persada Pacific

10

Stock split saham BRI

19

Kerjasama BRI dengan Medco E&P terkait pemanfaatan produk dan jasa perbankan BRI

26

Kerjasama BRI dengan PT Angkasapura II dalam penggunaan kartu Brizzi sebagai alternatif alat pembayaran airport tax

4

Optimisme pertumbuhan KPR BRI di tahun 2011

195



195

Bulan

Tgl

Maret

April

Mei

Juni

Juli

196

Kegiatan

7

BRI meresmikan 72 unit kerja baru

8

BRI berada di peringkat 195 versi The World’s 500 Most Valuable Banking Brands 2011

10

Britama dan BRI Junio raih sebagai Top Brand Award 2011 dari Frontier Consulting Group

16

BRI dan PTPN II tandatangani perjanjian kredit dalam rangka revitalisasi industri gula

17

BRI menyalurkan Pinjaman Kemitraan kepada pengusaha UMKM korban bencana letusan Gunung Merapi

22

Aset BRI meningkat signifikan

3

Penandatanganan Akta Akuisisi Saham Bank Agro antara BRI dengan Dapenbun

4

Penyaluran gaji pegawai Kementerian PU melalui BRI

6

BRI bekerjasama dengan Greenet untuk penanaman pohon di daerah letusan Gunung Merapi

9

BRI menyalurkan kredit sindikasi kepada PT KAI

14

BRI memberikan bantuan dana untuk persiapan atlit karate menuju Sea Games 2011

15

Layanan setoran haji di 5.972 unit kerja Bank BRI

25

BRI gelar Pesta Rakyat Simpedes di Brebes, Jawa Tengah

25

BRI dan POLRI bekerjasama terbitkan SIM SMART

31

Kinerja keuangan BRI tahun 2010: BRI raih laba 11,472 triliun

13

BRI resmikan Sentra Layanan Prioritas di Balikpapan

13

Pertumbuhan aset BRI dalam lima tahun terakhir

20

BRI kembali tandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Taspen

25

BRI menyalurkan pembiayaan pada sektor industri kreatif

28

RUPS Tahunan BRI Tahun 2011

29

Kinerja keuangan triwulan I tahun 2011: Bank BRI raih laba Rp3,260 triliun

30

BRI ajarkan budaya menabung sejak dini dengan meluncurkan Tabungan BRI Junio

3

BRI terus menambah jumlah ATM

9

BRI termasuk ke dalam The World’s 500 Most Valuable Banking Brands 2011

10

BRI bekerjasama dengan Kemang Village untuk pembiayaan KPA

24

BRI dan Perum Pegadaian tandatangani perjanjian kredit modal kerja

25

BRI berkomitmen untuk memperkuat layanan TI

30

BRI dan Perum Perhutani tandatangani Nota Kesepahaman Bersama

31

BRI berikan beasiswa senilai 8 Miliar bagi putra daerah di wilayah timur Indonesia

8

Bank BRI kembali buka layanan prioritas

8

BRI gelar Pesta Rakyat Simpedes di Cirebon, Jawa Barat

16

BRI Peduli Pasar Rakyat (Pesat) di Pasar Klender

20

Bank BRI angkat kuliner Betawi untuk meramaikan HUT Jakarta

23

Bank BRI dan Unibraw tandatangani MoU

5

Bank BRI membuka Sentra Layanan Prioritas di Semarang

12

Bank BRI terus mengembangkan produk Brizzi

18

Bank BRI membuka Sentra Layanan Prioritas di Malang

19

BRI bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri mengadakan BRI Pesat

20

BRI salurkan pinjaman kepada PT Mitratel

25

BRI terus mengembangkan jasa kustodian

26

Perjanjian Kerja Bersama antara Manajemen BRI dengan Serikat Pekerja BRI



Bulan

Tgl

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Kegiatan

28

Pembagian sembako gratis

29

Kinerja Keuangan BRI Triwulan II Tahun 2011:Laba BRI mencapai 6,79 triliun

2

BRI bersama BUMN Peduli mengadakan pasar murah

19

Presiden hadiri buka puasa BRI bersama 3.300 yatim piatu

19

BUMN bekerjasama dengan BRI menggelar pasar murah di 16 kota di Indonesia

25

3.500 nasabah BRI mudik gratis

25

BRI dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional tandatangani MoU tentang pemanfaatan jasa perbankan

25

BRI salurkan pembiayaan kepada Pelindo I

15

Bank BRI tandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Mitratel

21

Pertumbuhan transaksi sms banking BRI

25

BRI gelar BRI Junio Cycle Fest

28

RUPS Luar Biasa BRI Tahun 2011

5

Bank BRI dan UGM bekerjasama untuk layanan SPP on-line

5

Bank BRI terus memperkuat jaringan untuk mendominasi pasar UMKM

7

TiPhone bekerjasama dengan BRI untuk meningkatkan kapasitas transaksi bisnis pulsa

6

BRI terus meningkatkan fee based income dengan mengoptimalkan lebih dari 33 juta rekening yang ada

16

BRI adakan Brizzi Rally di Yogyakarta

16

BRI melayani pembayaran pupuk PT Pusri secara on-line di seluruh Indonesia

27

BRI dan Kementerian Agama kembali tandatangani perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan layanan perbankan

28

Kinerja keuangan BRI Triwulan III Tahun 2011: BRI raih laba 10,43 triliun

9

BRI meluncurkan kartu kredit Visa Touch

11

BRI menyerahkan bantuan alat kateter kepada tim kesehatan Sea Games

12

BRI dukung pelaksanaan Jakarta Fashion Week 2011

14

BRI bersama APPMI sukseskan Jakarta Fashion Week 2011

15

BRI dan Obin dukung pagelaran batik di Jakarta Fashion Week 2011

16

Bank BRI luncurkan kartu kredit Touch untuk menyasar segmen anak muda perkotaan

17

BRI dukung LPM untuk mengorbitkan perancang muda

24

BRI bekerjasama dengan Kementerian Sosial salurkan dana bantuan Program Keluarga Harapan

25

Kegiatan BRIZZI funbike di Semarang

25

BRI berikan bonus Rp1,2 Miliar kepada atlet karate Indonesia

11

BRI dan Jawa Pos gelar BRIZZI funwalk

14

BRI buka Sentra Layanan Prioritas di Medan

16

BRI luncurkan 11 produk, jaringan CSR dan layanan baru

21

Pembukaan Sentra Layanan Prioritas di Banjarmasin

22

BRI bekerjasama dengan BNP2TKI salurkan kredit kepada Calon TKI

22

Bank BRI dan PT Angkasa Pura II luncurkan produk co-branding smart card payment dengan nama “e-Airport BRIZZI”

24

BRI siapkan dana tunai sebesar 19,25 triliun untuk mengantisipasi liburan Natal dan Tahun Baru

197



197

VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN dan AUDIT EKSTERN 1. Fungsi Kepatuhan Fungsi Kepatuhan dilaksanakan mengacu pada PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh jajaran kepatuhan yang terdiri dari Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan. Direktur Kepatuhan selama tahun 2011 dijabat oleh Bambang Soepeno sampai dengan tanggal 28 April 2011dan kemudian digantikan oleh Randi Anto efektif per tanggal 21 Juli 2011. Dari tanggal 29 April sampai dengan 20 Juli 2011 Direktur Kepatuhan di jabat oleh Suprajarto selaku Direktur Pengganti yang juga merupakan Direktur Jaringan dan Layanan BRI. Sementara untuk jabatan Kepala Divisi Kepatuhan selama tahun 2011 dijabat oleh Teten Djaka Triana dan kemudian digantikan oleh M Jarot Eko Winarno. Baik Direktur Kepatuhan maupun Kepala Divisi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terkait dengan diterbitkannya Peraturan BI di atas, maka pada tahun 2011 BRI telah menyusun dan menetapkan Piagam Kepatuhan (Compliance Charter) serta menyempurnakan kebijakan internal mengenai Penerapan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja BRI. Pengembangan Fungsi Kepatuhan diarahkan untuk dapat berperan sebagai management tools yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mendukung kegiatan bisnis dan operasional bank yang prudent (memenuhi prinsip kehati-hatian), sehat dan transparan. Terkait dengan perannya tersebut, maka diperlukan strategi untuk menyinergikan antara fungsi kepatuhan bank dengan fungsi bisnis bank, yang dituangkan dalam 3 pilar, yakni: a. Penerapan Prinsip Kehati-hatian. b. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) c. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

198


Strategi yang diimplementasikan dalam rangka mengembangkan bidang kepatuhan BRI diterjemahkan sesuai dengan pilar-pilar di atas, antara lain: A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian. a. Pengujian Prinsip Kehati-hatian Pengujian prinsip kehati-hatian dilakukan atas final draft rencana kebijakan dan atau keputusan yang akan ditetapkan oleh Direksi BRI baik di bidang perkreditan maupun non perkreditan. Hasil pengujian selama tahun 2011 menunjukkan bahwa pada umumnya rencana kebijakan dan atau keputusan Direksi yang dimintakan pengujian telah memenuhi prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam peraturan eksternal dan peraturan internal yang berlaku. b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengujian Merupakan kelanjutan dari kegiatan pengujian di atas, kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kembali tidak terdapat adanya penyimpangan dalam tindak lanjut rencana kebijakan dan atau keputusan yang telah dinyatakan memenuhi prinsip kehati-hatian (comply). c. Review Kebijakan Internal Dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan berlaku di internal BRI memenuhi ketentuan prinsip kehati-hatian. d. Resume Kebijakan Eksternal dan Penyampaian Kebijakan kepada Unit Kerja Terkait Baik resume maupun penyampaian kebijakan eksternal dilakukan terhadap kebijakan baru maupun perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan sehingga kebijakan eksternal dimaksud dapat segera dijadikan acuan oleh unit kerja terkait dalam bidang tugasnya. e. Analisis Dampak Ketentuan Eksternal Dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketentuan eksternal yang berlaku terhadap kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini sekaligus memastikan bahwa kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini telah sesuai dengan ketentuan eksternal.


f. Pemantauan terhadap Pemenuhan Komitmen BRI Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan BRI terhadap pemenuhan komitmen yang dimilikinya kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Hasil dari pemantauan terhadap pemenuhan komitmen dilaporkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan BI secara berkala. g. Pemantauan terhadap Pemenuhan Ketentuan Kehati-hatian (BMPK, CAR, GWM, PDN, LDR, NPL, dll) Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan BRI terhadap kebijakan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang. h. Penyempurnaan/Pengembangan Compliance Toolkit. Untuk memastikan efektivitas dari standar prosedur kepatuhan yang telah berjalan saat ini, jajaran kepatuhan senantiasa mengevaluasi dan apabila diperlukan akan menyempurnakan compliance toolkit yang dimiliki. Pada tahun 2011, Divisi Kepatuhan telah mengusulkan aplikasi dashboard compliance system kepada Divisi TSI untuk dipergunakan dalam membantu pemantauan kepatuhan oleh manajemen. i. Pengelolaan Risiko Kepatuhan Terkait dengan pelaksanaan tugas ini, jajaran Kepatuhan berkoordinasi dengan jajaran Manajemen Risiko melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Efektivitas pengelolaan risiko kepatuhan ditampilkan dalam Laporan Profil Risiko Kepatuhan yang disusun secara bulanan. j. Pengembangan SDM dalam Mendukung Implementasi Fungsi Kepatuhan Dalam rangka memperkuat fungsi kepatuhan Bank, BRI menyadari bahwa SDM yang ditempatkan pada fungsi ini harus mampu menguasai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (compliance culture). Terkait

199


dengan hal tersebut, maka BRI senantiasa memberikan kesempatan bagi SDM di jajaran kepatuhan untuk ikut serta dalam training, seminar, pendidikan kepatuhan, public course dan juga terlibat dalam working group di Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP). B. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) BRI Terkait dengan penunjukkan Divisi Kepatuhan sebagai koordinator penerapan GCG di BRI, maka selama tahun 2011 Divisi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain: a. Menindaklanjuti penerbitan Kebijakan Good Corporate Governance BRI yaitu SKB No. 01-KOM/BRI/03/2011 - Nokep. S. 14-DIR/ DKP/ 03/2011 tanggal 8 Maret 2011 yang didalamnya mencakup ketentuan Kode Etik BRI dan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi BRI (Board Manual), maka Divisi Kepatuhan bersama dengan unit kerja terkait lainnya telah menyusun/menyempurnakan kembali beberapa draft soft-structure kebijakan pelaksanaan GCG antara lain: - Panduan Kerja Teknis bagi Dewan Komisaris dan Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris. - Panduan Kerja Teknis bagi Direksi. - Panduan Sekretaris Perusahaan. - Panduan Transparansi dan Pengungkapan. - Panduan Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest). Diharapkan pada tahun 2012 kebijakankebijakan tersebut di atas telah selesai mendapat persetujuan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditetapkan sebagai kebijakan internal BRI. b. Dalam rangka memenuhi PBI No. 13/1/ PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Umum bahwa salah satu cakupan dalam Penilaian TKB adalah penilaian aspek GCG Bank, maka pada bulan Juni-Agustus 2011 Divisi Kepatuhan telah menyelesaikan penilaian pelaksanaan GCG dalam rangka uji coba TKB dengan hasil nilai komposit GCG BRI secara individual sebesar 1,30 (Sangat Baik) dan nilai komposit GCG BRI secara konsolidasi dengan anak perusahaan (PA) sebesar 1,33 (Sangat Baik).


199

c. Menyusun kebijakan mengenai pedoman pelaksanaan untuk kegiatan Self Assesment GCG dalam rangka Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. KODE ETIK Dalam rangka mewujudkan visi sebagai bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah, BRI berkomitmen menerapkan dan mencapai standar corporate governance yang tinggi. Untuk itu, BRI telah memiliki Kode Etik yang berlaku bagi seluruh Insan BRI yang meliputi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris, Anggota Dewan Direksi, Anggota Komite di bawah Direksi, pekerja tetap, pekerja kontrak serta tenaga outsourcing.

Elemen Kode Etik BRI Elemen Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Bank

Hubungan antara Bank dengan Nasabah Eksternal

• Menjunjung tinggi kejujuran dalam promosi dan periklanan. Hubungan antara Bank dengan Komunitas Setempat

Kebijakan, Sistem dan Prosedur

200


Dengan jaringan kerja yang tersebar: • Insan Bank wajib menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas setempat. • Memberikan dukungan untuk peningkatan kualitas kehidupan komunitas setempat dengan prioritas di bidang pendidikan, seni dan budaya, agama, kemanusiaan dan kelestarian lingkungan.

KODE ETIK

Kode Etik ditetapkan berdasarkan nilai-nilai budaya kerja, serta keseimbangan kepentingan dan kebutuhan stakeholder. Core Values dari Kode Etik yaitu Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, dan Penghargaan pada Sumber Daya Manusia.

• Komitmen untuk mengembangkan kualitas layanan prima dan selalu mengutamakan kepuasan nasabah. • Mengembangkan produk dan jasa sesuai kebutuhan nasabah.

Peranan Kode Etik

Kode Etik merupakan bagian penting dari kerangka kerja corporate governance karena Kode Etik menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan insan BRI dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Kode Etik di BRI berperan memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku di BRI.

• Seluruh insan Bank wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan Bank. • Jika hukum atau peraturan menjadi tidak relevan, atau jika kompetitor tidak mematuhinya, seluruh insan Bank wajib tetap tunduk.

Kebijakan Kode Etik BRI ditetapkan melalui suatu Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI.

VISI & MISI

Nilai-nilai

Hubungan antara Bank dengan Insan Bank

SDM merupakan aset utama bank, sehingga Bank:

• Berkomitmen memperlakukan setiap insan Bank dengan obyektif, transparan, adil dan setara. • Berusaha menyediakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas. Kerahasiaan Bank

• Insan Bank wajib menjaga rahasia bank maupun rahasia perusahaan.

Integritas dan Akurasi Pembukuan Bank

• Insan Bank bertanggung jawab melakukan pencatatan kegiatan bisnis Bank secara akurat, jujur, lengkap dan tepat waktu untuk menghasilkan laporan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.


Elemen

Nilai-nilai

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank. • Prinsip kebijakan Bank dalam Benturan Kepentingan adalah bahwa setiap keputusan diambil semata-mata bagi kepentingan terbaik Bank. • Insan Bank tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. • Untuk menjaga Bank membuat keputusan secara objektif, insan Bank yang mengetahui adanya benturan kepentingan wajib mengungkapkannya. • Insan Bank tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan yang memiliki benturan kepentingan.

Kontribusi dan Aktivitas Politik

• Insan Bank tidak diperkenankan menggunakan dana, fasilitas dan sumber daya Bank untuk kontribusi aktivitas politik.

Hadiah/ Gratifikasi

• Insan Bank tidak diperkenankan menerima atau memberi hadiah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hadiah dimaksud adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Sosialisasi Kode Etik Seluruh unit kerja BRI telah menerima sosialisasi kebijakan GCG dan Kode Etik BRI pada tahun 2010. Sosialisasi tersebut terus dilaksanakan secara berkesinambungan, antara lain melalui sosialisasi dalam program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat seperti Program Pengembangan Staf baik Umum, Audit maupun

201


IT, Resident Audit (RA) dan Resident Staff (RS). Selanjutnya, setiap pekerja yang telah menerima sosialisasi diwajibkan untuk menandatangani Pernyataan Kepatuhan Terhadap Kode Etik BRI. Pernyataan Kepatuhan tersebut selanjutnya ditatakerjakan dalam berkas kepegawaian masingmasing pekerja. C. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2011, antara lain: a. Secara berkesinambungan melaksanakan sosialisasi Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT, antara lain: - Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan Divisi Diklat BRI menyusun materi Program APU dan PPT dalam bentuk Compact Disc (CD) sebagai materi yang harus disosialisasikan ke Unit Kerja Operasional BRI selindo. Penyampaian CD materi sosialisasi program APU dan PPT disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaan sosialisasi kepada Kanwil BRI (untuk diteruskan kepada KC/KCP/ Unit/SLP binaan) dan Sendik BRI Selindo. Berdasarkan rekapitulasi Berita Acara Sosialisasi Program APU dan PPT Tahun 2011, maka s/d Desember 2011 diperoleh data Unit Kerja yang telah melaksanakan sosialisasi sebanyak 149 Kanca, 155 KCP, 1.128 BRI Unit dan 1 SLP dengan total jumlah peserta sebanyak 14.756 peserta. - Sosialisasi/pelatihan Program APU dan PPT pada Program Pengembangan Staff (PPS) BRI di Pusdiklat BRI. - Sosialisasi/pelatihan Program APU dan PPT pada pendidikan AMO dengan masa kerja < 1 (satu) tahun. - Sosialisasi/pelatihan Program APU dan PPT pada pendidikan Associate Auditor dan Resident Auditor. b. Penyampaian Action Plan Penerapan Program APU dan PPT ke Bank Indonesia serta koordinasi lebih lanjut dengan unit kerja terkait lainnya untuk memenuhi target dari action plan dimaksud.


201

c. Pemantauan penerapan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT di unit kerja BRI dilakukan dengan metode sampling pada 10 Kanwil BRI, 30 Kantor Cabang BRI, 25 KCP BRI, 28 Unit BRI dan 7 Sentra Layanan Prioritas (SLP) BRI. Hasil monitoring telah disampaikan kepada masing-masing Kanwil sampling untuk mendapat perhatian atau tindaklanjut Unit Kerja BRI terkait yang dijadikan sebagai sampel. d. Melaksanakan Pemantauan terhadap pelaksanaan Pengkinian Data Nasabah baik untuk CIF BRI maupun nasabah Cross Border Corespondent Banking. e. Melaksanakan kewajiban pelaporan pada PPATK berupa CTR dan STR sesuai ketentuan berlaku. f. Menindaklanjuti permintaan data dan permintaan blokir dari pihak eksternal, yaitu Bank Indonesia, KPK RI, PPATK dan BNN RI.

USA Patriot Act, BRI telah melengkapi sertifikat mengenai rekening koresponden bank asing dan dapat dilihat pada alamat website BRI www. bri.co.id. Sertifikasi ini berlaku untuk semua rekening-rekening yang dibuka untuk BRI oleh “Covered Financial Institutions.” 2. Fungsi Audit Intern Peran dan Fungsi Audit Intern Audit intern sebagai salah satu unsur sistem pengendalian internal Bank, memiliki peran pengawasan yang aktif dan penting dalam pencapaian visi dan misi Bank. Fungsi audit intern di BRI dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (AIN). Direksi telah menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen dan kegiatan Bank sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Intern tentang peranan dan fungsi Audit Intern. Secara kelembagaan, AIN independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. AIN memiliki akses langsung (communication line) kepada Komite Audit untuk berkoordinasi dan menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan hasil audit.

USA Patriot Act Terkait dengan pemenuhan terhadap peraturan “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Act of 2001” (the “USA PATRIOT Act”) yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan para teroris melalui rekening koresponden bank-bank asing yang ada di lembaga-lembaga keuangan Amerika, maka lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat mensyaratkan kepada semua bank asing yang telah mempunyai atau berniat untuk mempunyai rekening koresponden pada mereka untuk mengisi formulir sertifikat yang standar. Dalam rangka memenuhi persyaratan

Audit intern melaksanakan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai

Struktur Audit Intern DEWAN DEWAN KOMISARIS KOMISARIS

DEWAN KOMITE AUDIT KOMISARIS

DIREKTUR UTAMA AUDIT INTERN

AUDIT MP, MCM,

UMUM, PA

AUDIT BIDANG PSKA

AUDIT BIDANG TSI

GRUP AUDIT

KANTOR INSPEKSI

BIDANG I & II RESIDENT AUDITOR

GRUP AUDIT

RESIDENT AUDITOR

GRUP AUDIT

BNU

202



tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistimatis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses governance. a. Audit Bidang PSKA Melaksanakan pengkajian organisasi audit intern, pengembangan kebijakan, prosedur dan sarana penunjang audit (audit tools), pengembangan kualitas audit serta perancangan software maupun hardware sesuai ketentuan dan best practices Audit Intern. b. Audit Bidang TSI Melaksanakan kegiatan audit serta pemberian konsultasi sebagai strategic business partner terhadap pengelolaan proses teknologi sistem informasi (TSI) oleh Unit Kerja Pengembang dan Pengguna TSI untuk memastikan kecukupan dan efektifitas pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG. c. Audit Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang Khusus (KCK), Unit Kerja Luar Negeri (UKLN), Perusahaan Anak (PA). Melaksanakan kegiatan audit serta pemberian konsultasi sebagai strategic business partner terhadap unit kerja di Kantor Pusat, KCK, unit kerja luar negeri dan perusahaan anak yang kepemilikan sahammya diatas 51% untuk memastikan kecukupan dan efektifitas pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG. d. Kantor Inspeksi Melaksanakan kegiatan audit serta pemberian konsultasi sebagai strategic business partner terhadap Kantor Wilayah, Kantor Cabang, KCP, Kantor Kas dan BRI Unit untuk memastikan kecukupan dan efektifitas pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Piagam audit intern Bank BRI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi NOKEP S.53DIR/AIN/07/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Piagam Audit Intern serta Kebijakan dan Prosedur Audit Intern PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Piagam audit intern (internal audit charter) dibentuk guna memberikan gambaran dan pedoman mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern dalam organisasi.

203


Visi, Misi dan Atribut Audit Intern Visi Menjadi strategic business partner yang tangguh dan terpercaya untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka mencapai visi BRI, serta menjadi benchmark of best practice bagi Audit Intern di Indonesia. Misi a. Melaksanakan risk based auditing secara independen dan profesional agar dapat memberikan manfaat yang optimal kepada stakeholders BRI b. Meningkatkan kompetensi untuk menjadi Auditor Intern yang profesional c. Memberikan hasil audit yang dapat memberikan nilai tambah bagi BRI dengan memanfaatkan secara optimal teknologi sistem informasi. Atribut Audit Intern Sebagai strategic business partner, Audit Intern harus mampu memberikan nilai tambah serta dapat dipercaya oleh para stakeholders. Adapun atributatribut penting untuk menjadi strategic business partner adalah sebagai berikut: a. Berorientasi pada bisnis b. Berorientasi pada stakeholders c. Proaktif, antusias dan dinamis d. Berkomunikasi secara efektif e. Memiliki keberanian untuk bertanya dan mengutarakan pendapat yang berbeda f. Mencari penyelesaian yang praktis g. Mengukur prestasi berdasarkan kualitas temuan h. Menggunakan nalar dan tidak hanya berkonsentrasi pada detil i. Mengerti penyebab masalah (bukan hanya gejalagejalanya) j. Mengerti kebutuhan manajemen, masalah dan risiko bisnis utama k. Memiliki sense of risk l. Memahami Banking Control System Ruang Lingkup Audit Intern Ruang lingkup pekerjaan Audit Intern mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas efektivitas dari proses manajemen risiko, kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tata kelola usaha yang menjadi tanggung jawab manajemen lini. a. Proses Manajemen Risiko Audit Intern membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko korporat. b. Sistem Pengendalian Intern


203

Audit Intern membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern. c. Proses Tata Kelola Usaha Audit intern melakukan penilaian, memberikan rekomendasi serta berkontribusi dalam proses peningkatan tata kelola usaha dengan lingkup sebagai berikut: pengembangan etika dan nilai-nilai dalam organisasi, pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel, mengkomunikasikan seluruh risiko-risiko korporat serta pengendalian intern yang tepat dalam organisasi, mengkoordinasikan komunikasi yang efektif antara Direksi, Komisaris dan auditor eksternal. Kode Etik Audit Intern BRI Baik auditor sebagai individu maupun kelompok harus menerapkan prinsip-prinsip Kode Etik Audit Intern BRI sebagai berikut: a. Integrity principle Melakukan pekerjaan audit dengan jujur, produktif, profesional dan bertanggung jawab; mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan intern BRI yang berlaku; tidak ikut serta dalam kegiatan yang tidak legal atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh profesi auditor; menghormati dan berkontribusi pada tujuan hukum dan etika yang ditetapkan BRI. b. Objectivity principle Melakukan perilaku objektif dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan membuat penilaian secara bebas (independen) serta tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau pendapat orang lain dalam memberikan pendapat profesionalnya. c. Confidentiality principle Menghargai nilai dari informasi yang diterima dan kepemilikan informasi serta tidak membocorkan informasi yang diperoleh tanpa mendapat kuasa kecuali demi hukum atau profesi. d. Competency principle Menggunakan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan audit. Metodologi Audit BRI menerapkan metodologi risk based internal audit (RBIA) dengan pendekatan proses bisnis. RBIA tersebut diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan manajemen risiko secara korporat. Dengan metodologi tersebut, maka proses bisnis dan unit bisnis yang diperkirakan memiliki risiko yang signifikan dalam pencapaian

204


tujuan perusahaan lebih diprioritaskan untuk diaudit, sehingga dapat diyakini bahwa seluruh potensi risiko dapat diminimalkan sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan risk based audit serta untuk meningkatkan peran audit sebagai Strategic Business Partner (SBP), dalam proses analisa data didukung dengan penggunaan Computer Assissted Audit Technique (CAATs). Perencanaan dan Realisasi Audit Tahun 2011 Perencanaan Audit Tahunan (PAT) tahun 2011 disusun secara sistimatis dan konsisten dengan tujuan dan rencana strategis BRI, hasil penilaian risiko secara korporat, ketentuan regulator, arahan manajemen dan Komite Audit, risk profile dan hasil audit periode sebelumnya. Unit kerja yang diprioritaskan untuk diaudit (regular audit) pada tahun 2011 sejumlah 3.310 unit kerja atau 60% dari total unit kerja BRI. Sampai dengan akhir tahun 2011, Audit Intern BRI telah melaksanakan kegiatan audit reguler pada 4.007 unit kerja atau mencapai 121,06% dari target penugasan audit dan telah melaksanakan penugasan audit khusus (special audit) sejumlah 413 kegiatan serta fraud audit sejumlah 17 kegiatan. Secara periodik Audit Intern melaksanakan kegiatan monitoring terhadap perkembangan tindak lanjut perbaikan pengendalian intern yang telah dilakukan oleh auditee untuk selanjutnya diberikan opini ”Memadai” atau ”Tidak Memadai” atas tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan auditee. Adapun tingkat pelaksanaan komitmen perbaikan pengendalian intern adalah sebagai berikut: a. Memadai = 63,69% b. Tidak memadai = 1,70% c. Masih dalam proses pemantauan = 35% Sistem Manajemen Mutu Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan audit, dilakukan penilaian kualitas (quality assurance) oleh pihak internal melalui internal quality assurance review maupun eksternal. Penilaian kualitas oleh pihak eksternal dilakukan oleh PT. SGS Indonesia melalui surveillance ISO 9001. Hasil surveillance ISO 9001:2008 visit 6/2011 oleh PT SGS Indonesia tidak ada temuan major maupun minor. Efektifitas pelaksanaan kerja dan kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dilakukan evaluasi oleh Auditor Ekstern. Adapun hasil review yang dilakukan pada tahun 2011 oleh PricewaterhouseCoopers (PwC)


menunjukkan bahwa fungsi Audit Intern BRI telah mampu menjalankan peranannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mendapatkan predikat “good practices” apabila dibandingkan dengan industri sejenis. Namun demikian, secara berkesinambungan Audit Intern senantiasa meningkatkan dan melakukan penyesuaian terhadap standar audit yang sesuai dengan praktek terbaik (best practices) saat ini. Dalam rangka meningkatkan kualitas audit, jajaran Audit Intern terus berupaya melakukan proses peningkatan kompetensi auditor melalui sustainable education, yang diharapkan dapat memberikan pembekalan secara proporsional kepada auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Lebih lanjut, Audit Intern telah membuat competency mapping serta melaksanakan pendidikan yang selaras dengan perkembangan bisnis Bank BRI. Disamping itu, secara berkesinambungan juga dilaksanakan review serta benchmarking (baik di dalam maupun di luar negeri) untuk mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan Audit Intern saat ini. Kompetensi SDM Audit Intern Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan audit. Pada posisi 31 Desember 2011, Audit Intern Bank BRI memiliki auditor yang telah mendapat sertifikasi nasional dan internasional sebagai berikut: a. Sebanyak 8 auditor menyandang sertifikasi CISA (Certified Information System Auditor) yang dikeluarkan oleh ISACA (Information System Audit and Control Association). b. Sebanyak 44 auditor menyandang sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) yang dikeluarkan oleh YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit).

Audit Technique), secara berkesinambungan sejalan dengan aplikasi yang dikembangkan Bank BRI. c. Melakukan migrasi dari OS Windows NT ke Windows Server 2008. d. Pengembangan secara berkesinambungan Pusat Data Elektronik (PDE) untuk auditor. Koordinasi Dengan Eksternal Auditor Pemeriksaan terhadap BRI dilakukan pula oleh eksternal auditor yakni Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor, Audit Intern berperan sebagai liaison officer untuk mengkoordinir kelancaran pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut perbaikan atas temuan eksternal auditor oleh unit kerja terkait. Pemantauan pelaksanaan komitmen manajemen secara berkala yang dilakukan oleh Audit Intern bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan perbaikan atas kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh eksternal auditor. No

Eksternal Auditor

Jumlah Temuan *

1

Bank Indonesia (BI)

2 3

Status Temuan Selesai

Belum Selesai

130

97

33

BPK RI **

251

176

75

Kantor Akuntan Publik (KAP)

43

23

20

Keterangan: * sampai dengan posisi 31 Desember 2011 ** Pemeriksaan oleh BPK RI meliputi pemeriksaan rutin dan pemeriksaan pajak

WHISTLEBLOWER SYSTEM Teknologi Informasi Strategi yang digunakan oleh Audit Intern terkait dengan teknologi informasi adalah mengoptimalkan utilisasi penggunaan teknologi informasi secara berkesinambungan. Strategi ini diterapkan agar harapan manajemen bahwa Audit Intern dapat berperan sebagai early warning signal (EWS) dapat dilaksanakan lebih optimal. Adapun pengembangan teknologi informasi yang dilakukan Audit Intern BRI adalah sebagai berikut: a. Implementasi aplikasi Sistem Manajemen Audit (BRISMA). b. Pengembangan CAATs (Computer Assissted

205


Dalam rangka mendukung penerapan GCG, Bank BRI mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblower system) sejak tahun 2009. Sistem ini dibangun guna mendorong partisipasi pekerja Bank BRI dan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak kecurangan, suap dan korupsi dengan melaporkan kejadian/ pelaku pelanggaran (misconduct) serta mendorong budaya kejujuran dan keterbukaan.


205

Lebih lanjut, manfaat pengembangan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblower system) antara lain: a. Menciptakan suatu sarana penyampaian informasi penting dan kritis bagi Bank BRI kepada pihak pengelola secara aman. b. Menciptakan kepercayaan pelapor sehingga dapat meningkatkan kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran. c. Terdapat sistem deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya permasalahan sebagai akibat pelanggaran. d. Terdapat sistem penanganan pelaporan secara internal sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik. e. Meminimalkan tingkat risiko yang mungkin dihadapi Bank BRI akibat dari pelanggaran (baik dari segi keuangan, operasional, hukum dan reputasi). f. Meminimalkan biaya Bank BRI dalam menangani dampak dari terjadinya pelanggaran. g. Menciptakan suatu sarana untuk dapat memberikan masukan kepada manajemen Bank BRI mengenai kelemahan pengendalian internal yang terjadi sehingga dapat dilakukan langkahlangkah perbaikan. Adapun kejadian yang dapat digolongkan dalam kategori pelanggaran adalah kejadian-kejadian sebagai berikut: a. Perbuatan melanggar hukum, termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap pekerja atau pimpinan, pemerasan, korupsi. b. Pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan atau ketentuan perpajakan yang berlaku. c. Pelanggaran terhadap kode etik Bank BRI. d. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (generally accepted accounting principles). e. Pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur yang diterbitkan oleh regulator atau pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank BRI. f. Tindak kecurangan lain yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun kerugian non finansial bagi Bank BRI. Tujuan pengembangan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblower system) antara lain untuk: a. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Bank BRI.

206


b. Mempermudah penanganan yang efektif terhadap laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya. c. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak internal maupun eksternal. d. Mengurangi kerugian Bank BRI yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini. e. Meningkatkan reputasi Bank BRI dimata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator dan masyarakat umum. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan Mekanisme yang dibangun oleh Bank BRI dalam menerapkan whistleblower system adalah pelapor membuat pengaduan/pengungkapan dan mengirimkan kepada Direktur Utama Bank BRI menggunakan media: a. Surat faksimili atau b. Telepon atau short message service (SMS) melalui saluran khusus atau c. Surat dengan alamat PO BOX khusus. Laporan pengaduan/pengungkapan yang disampaikan pelapor sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. Informasi mengenai data diri pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email, unit kerja) b. Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: i. Fakta atas penyimpangan yang terjadi Permasalahan yang ingin dilaporkan dan jumlah kerugian yang ditimbulkan (apabila dapat diperkirakan) ii. Pihak-pihak yang terlibat (baik secara langsung maupun tidak langsung) Pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi, termasuk saksi dan pihak-pihak yang mendapat keuntungan/ kerugian atas terjadinya penyimpangan. iii. Unit kerja yang terpengaruh Unit kerja atau fungsi atau tempat terjadinya penyimpangan (menyebutkan nama unit kerja/ tempat/fungsi secara spesifik) iv. Modus operandi Bagaimana penyimpangan terjadi dan buktibukti awal yang dapat disampaikan. v. Waktu dan frekuensi kejadian Periode kejadian penyimpangan (tanggal, bulan atau tahun tertentu saat penyimpangan terjadi) serta frekuensi kejadian.


Tindak lanjut terhadap pengaduan/pengungkapan yang telah diterima adalah sebagai berikut: a. Direktur utama menerima setiap pengaduan/ pengungkapan dan menyampaikan kepada unit kerja yang ditunjuk untuk menatakerjakan laporan penerimaan pengaduan (menerima, mencatat dan menuangkan). b. Dewan Direksi menetapkan tindak lanjut terhadap pengaduan/pengungkapan yang telah diterima. Langkah tindak lanjut yang dapat ditempuh antara lain: i. Investigasi oleh Audit Intern, apabila substansi pengaduan dapat dilakukan investigasi oleh tim Audit Intern. ii. Investigasi oleh investigator eksternal, apabila substansi pengaduan membutuhkan kompetensi/knowledge/skill tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tim Audit Intern. c. Tim investigasi melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan laporan hasil investigasi pengaduan kepada Dewan Direksi untuk kemudian ditetapkan putusan terhadap pengaduan tersebut. Beberapa putusan yang dapat ditetapkan antara lain: i. Dihentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti. ii. Meneruskan hasil investigasi kepada forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan terbukti benar. iii. Meneruskan kasus pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum atau korupsi kepada penyidik untuk proses

lebih lanjut sesuai dengan ketentuan BRI dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim dari Divisi Hukum guna memastikan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam kegiatan investigasi dinyatakan cukup untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang. Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor Pengaduan Bank BRI memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap pelapor pengaduan/ pengungkapan terhadap: a. Kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email, unit kerja). b. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor akan tetapi dapat diperluas sampai dengan anggota keluarga pelapor. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran Sejak diluncurkan pada tahun 2009, jumlah pelaporan pelanggaran terus meningkat baik pelaporan dari pihak internal maupun pihak eksternal. Adapun penerimaan pelaporan pelanggaran sampai dengan 31 Desember 2011 berjumlah 439 laporan yang dapat dikategorikan kedalam 2 kriteria berikut: a. Laporan mengenai dugaan pelanggaran (misconduct) b. Laporan berupa pertanyaan atau masukan

Jumlah Penerimaan Pelaporan

Periode

2009

Pertanyaan / Masukan

Dugaan Pelanggaran

Total

Jumlah Laporan Yang Ditindaklanjuti

27

23

50

50

Jumlah Jumlah Laporan Yang Laporan Yang Sesuai Ruang Dinyatakan Lingkup WBS selesai dan Terbukti Benar* 42

29

2010

78

33

111

111

79

49

2011

198

80

278

278

165

107

Total

301

138

439

439

286

185

Keterangan: * Berdasarkan hasil laporan tindak lanjut/investigasi

3. Fungsi Audit Ekstern Pengawasan terhadap BRI, selain dilaksanakan oleh auditor internal BRI juga dilaksanakan oleh auditor eksternal diantaranya oleh Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). BRI telah menunjuk KAP yang terdaftar di Bank Indonesia, Bapepam-LK dan Departemen Keuangan yakni KAP Purwantono, Suherman dan Surja (Ersnt and Young). KAP tersebut merupakan salah satu dari 4 (empat) KAP berskala Internasional (The Big Four). Penunjukan KAP telah berpedoman pada regulasi yang berlaku dan dipilih

207



207

melalui tahapan proses seleksi dengan pelelangan terbatas/tender berdasarkan pemenuhannya terhadap kriteria: a. Berpengalaman sebagai auditor perbankan b. Memahami regulasi perbankan di Indonesia, perusahaan masuk bursa serta peraturan lainnya yang relevan. c. Berpengalaman dan memahami sistem aplikasi dan teknologi perbankan. d. Memahami produk perbankan. e. Berpengalaman dan paham mengenai manajemen risiko. BRI tidak pernah melakukan penunjukan KAP yang sama untuk periode audit 5 (lima) tahun berturutturut dan dengan partner yang sama selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Dalam hal penunjukannya, terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Komite Audit dan persetujuan RUPS. Imbalan jasa yang diberikan BRI kepada KAP adalah sebesar Rp5.650.000.000,- (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan pajak lainnya yang terkait. Imbalan jasa tersebut sudah termasuk out of pocket expenses (OPE) dimana didalamnya termasuk biaya untuk kunjungan cabang yang berada di Indonesia serta review atas laporan keuangan cabang dan perwakilan luar negeri. Penugasan telah dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku dan memenuhi aspekaspek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana diubah dengan PBI No: 7/50/ PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan SE BI No: 3/32/DPNP/IDPnP tanggal 14 November 2001 tentang Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia, antara lain: a. Kapasitas KAP b. Legalitas perjanjian kerja c. Ruang lingkup audit d. Standar profesional akuntan publik e. Komunikasi BI dengan KAP Tambahan ruang lingkup audit oleh KAP, juga mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Penggolongan kualitas aset produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibentuk BRI dalam laporan keuangan konsolidasi untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011, yang didasarkan atas penilaian sekurang-kurangnya mencakup 25 (dua puluh lima) debitur terbesar atau berdasarkan

208


komunikasi antara Bank Indonesia dengan KAP PSS (Purwantono, Suherman & Surja). b. Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang berlaku, termasuk catatan atas laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011. c. Penelaahan atas pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelampauan/pelanggaran BMPK pada tanggal 31 Desember 2011. d. Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi antara Bank Indonesia dengan KAP PSS (Purwantono, Suherman & Surja). Disamping itu, KAP yang ditunjuk telah melaksanakan kewajiban KAP lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk ketentuan Standar Akuntansi Keuangan, Bank Indonesia, BapepamLK, perpajakan, dan peraturan-peraturan lain yang relevan. Terkait dengan penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006), ruang lingkup audit yang dilakukan adalah sesuai dengan PSAK 50 dan 55 tersebut kecuali untuk melakukan review penurunan nilai kredit secara kolektif, bilamana BRI dan Anak Perusahaan menggunakan fasilitas yang masih diperbolehkan oleh Bank Indonesia dalam SE No.11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 tersebut, sebagai berikut: - Menilai kewajaran penilaian sendiri (selfassessment) yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka menetapkan keberadaan kondisi keterbatasan Bank sebagaimana yang dimaksud dalam penyesuaian PAPI 2008. - Menilai kewajaran estimasi manajemen dalam menentukan penurunan nilai kredit secara kolektif. - Melakukan review apakah metodologi penurunan nilai (impairment) dan proses dokumentasi, termasuk perlakuan akuntansi, telah sesuai dengan prinsip-prinsip PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006). - Melakukan review atas proses Teknologi Informasi untuk melihat apakah hal tersebut telah sesuai dengan kepatuhan terhadap PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006). KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank dengan tepat waktu. Akuntan Publik juga telah bekerja secara independen dan memenuhi kriteria yang telah diperjanjikan sebelumnya.


VII.PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN SISTEM INTERN

Kegiatan usaha BRI senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. BRI dituntut untuk dapat mengelola risiko tersebut agar dapat memperoleh efektivitas dan efisiensi usaha yang lebih tinggi. Risiko yang wajib dikelola tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategis, dan Risiko Reputasi. Direksi BRI telah menetapkan Filosofi Risiko BRI sebagai dasar dari strategi penerapan manajemen risiko BRI untuk pengembangan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi. Filosofi tersebut terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu: 1. Integritas 2. Profesionalisme 3. Prinsip Kehati-hatian 4. Peningkatan Kompetensi yang Berkelanjutan. Penerapan Manajemen Risiko berpedoman pada PBI No. 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 dan SE BI No. 5/21/ DPNP sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris maupun Direksi aktif melakukan pengawasan untuk pemantauan dan pengambilan keputusan yang bersifat strategik melalui komite di bawah Dewan Komisaris/Direksi. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris: a. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi BRI. b. Dewan Komisaris mengevaluasi implementasi kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko baik secara rutin, maupun ad-hoc yang dituangkan dalam risalah rapat dan memorandum kepada Direksi.

209


c. Dewan Komisaris mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi untuk transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Aktif Direksi: a. Direksi telah melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit dengan mengagendakan Risk Management Committee (RMC), Sub-RMC, Forum ALCO, Rapat Direksi, Komite Kebijakan Perkreditan dan Forum Strategis (Forstra) secara rutin guna membahas permasalahan-permasalahan tersebut. Selama tahun 2011 Direksi telah menyelenggarakan 3 kali RMC dan 4 kali SubRMC. b. Dalam rangka menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif, Direksi telah menyediakan sumber daya berupa infrastruktur, aplikasi Sistem Informasi Manajemen (OPRA, LAS, GUAVA), sistem dan prosedur pengelolaan risiko, serta penyediaan SDM yang kompeten. c. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan SDM, pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan dengan: - Menetapkan anggaran secara reguler yang didasarkan pada program perencanaan peningkatan mutu keterampilan SDM dan secara periodik dilakukan evaluasi terhadap efektivitasnya. - Peningkatan kualitas SDM, dilakukan baik melalui kegiatan sertifikasi manajemen risiko maupun melalui pelatihanpelatihan tentang manajemen risiko yang dikoordinasikan oleh Divisi Pendidikan dan Pelatihan antara lain: - Pendidikan sertifikasi manajemen risiko bagi pejabat eselon 1, 2 dan 3. Sampai dengan 31 Desember 2011 jumlah pejabat atau staf yang memiliki sertifikat manajemen risiko berjumlah 1068 orang. - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM melalui training atau pembekalan kepada setiap pejabat secara berkala yang mencakup sistem


209

pengawasan dan manajemen risiko, antara lain: i. Pendidikan supervisi bagi pimpinan unit kerja ii. Pelatihan dan sosialisasi mengenai OPRA (Operational Risk Assessor), LAS, Guava, SID serta mengadakan inhouse training tentang modeling CRR dan CRS serta pengukuran risiko kredit iii. Pendidikan PSAK 50/55 dan Basel II iv. Pendidikan Credit Risk Management v. Pendidikan Operational Risk Management vi. Identifikasi keputusan strategis atas revisi rencana bisnis Bank vii. Pendidikan Risk Management Measurement viii. Pendidikan stress test ix. Seminar bancassurance x. Seminar National Banking Leadership & Bank Fraud in Asia xi. Seminar Fraud pada Priority Banking xii. Workshop ISO 31000: 2009 Risk Management International Standard xiii. Pendidikan Financial Risk Manager (FRM) preparation program xiv. Seminar panduan manajemen keamanan informasi berdasarkan ISO/ IEC27000 xv. Workshop Know Your Customer (KYC) = increase income and comply with BI Regulation xvi. Seminar Enterprise Risk Management (ERM) xvii. Pendidikan Basic Treasury xviii. Workshop Best Practice Pengolahan Data Kerugian Bank xix. Pendidikan Liquidity Risk Management xx. Workshop optimalisasi linkage program melalui portofolio kredit berbasis risiko xxi. Pendidikan managing by project xxii. Workshop analisa pemilihan metode perhitungan CKPN xxiii. Pendidikan teknik investigasi fraud berbasis NLP xxiv. Seminar re-assessing growth strategy and enhancing resiliency in the face of future shocks

210


- Penyediaan SDM yang berkualitas juga dilakukan dengan pelatihan dan sosialisasi mengenai OPRA (Operational Risk Assessor) serta mengadakan inhouse training tentang modelling CRR, CRS dan pengukuran risiko kredit, dan mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan workshop, kursus dan seminar. 2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit BRI telah memiliki kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko antara lain: a. Kebijakan Umum Manajemen Risiko b. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko c. Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi d. Kebijakan Produk dan Aktivitas Baru e. Kebijakan Profil Risiko BRI f. Prosedur Penetapan Limit Risiko Kredit g. Kebijakan Pengelolaan Instrumen Keuangan h. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas i. Treasury Policy j. Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) dan Buku Prosedur Operasional (BPO) BRI senantiasa melakukan pengkinian kebijakan, metodologi dan prosedur, dengan memperhatikan validitas, kebutuhan, kemampuan, kondisi dan kebijakan baik internal maupun eksternal yang berlaku. 3. Kecukupan Proses ldentifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Sesuai dengan kompleksitas, ukuran usaha dan sasaran bisnis bank, manajemen risiko di BRI diterapkan secara terintegrasi untuk seluruh 8 jenis risiko yang tersebar dan melekat di setiap unit kerja operasional. Penerapan manajemen risiko mencakup identifikasi risiko, indikator risiko utama, profil risiko dan penetapan rencana tindak lanjut yang dilaporkan kepada manajemen untuk proses pemantauan / pengendalian risiko oleh manajemen untuk risiko-risiko yang signifikan.

Adapun tahapan proses manajemen risiko yaitu: a. ldentifikasi risk issue dilakukan di level Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang seluruh Indonesia dengan menggunakan aplikasi OPRA dan juga melalui Loan Approval System (LAS) dan GUAVA. Dalam tahapan ini dilakukan penetapan dan pengkinian risk issue.


b. Pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko Triwulanan, Dashboard Manajemen Risiko Bulanan, Laporan Penilaian RCSA Triwulanan, Laporan Perhitungan VaR secara mingguan, analisa stress testing untuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas secara triwulanan. c. Pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi limit, key risk indicator, realisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)/Progress Action Plan yang dibuat oleh unit kerja. d. Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat moderate dan high yang melebihi limit, peningkatan kontrol (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian dan audit internal secara periodik. Di samping itu juga dilakukan analisis terhadap Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB). Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) yang diaplikasikan dalam proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko antara lain: a. Treasury and Market Risk System Application (GUAVA) untuk risiko pasar. b. Loan Approval System (LAS) untuk risiko kredit. c. Operational Risk Assesor (OPRA) untuk risiko operasional. BRI secara periodik melakukan stress testing untuk mengukur kemampuan modal perusahaan menyerap risiko kerugian dalam keadaan stress. 4. Sistem Pengendalian Intern Pengendalian secara menyeluruh telah diimplementasikan melalui: a. Penetapan struktur organisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (business unit) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (Risk Management Unit). b. Penetapan Risk Management Unit yang memiliki independensi dalam membuat kebijakan, metodologi pengukuran risiko, penetapan limit risiko dan melakukan validasi data / validasi model. c. Menerapkan konsep first line of defense, second line of defense dan third line of defense. d. Setiap transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, dan risikonya telah dilakukan review dan dipantau sesuai kebutuhan oleh masing-masing business unit.

211


e. Validasi data dilakukan oleh pejabat dan unit kerja yang independent dari unit kerja operasional. Validasi data dilakukan minimal setiap bulan untuk semua jenis risiko. f. Melakukan audit secara periodik yang dilaksanakan oleh internal auditor untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko. Untuk mendukung hal tersebut telah dilakukan revisi Pedoman Audit Intern (PAI) dan Risk Control Matrix (RCM) ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO BRI Organisasi Manajemen Risiko BRI terdiri dari: 1. Dewan Komisaris Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRI berkaitan dengan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI, antara lain menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR), mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi terkait transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko. 2. Direksi Direksi bertanggung jawab antara lain untuk menyusun arah, kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil BRI secara keseluruhan, termasuk memastikan peningkatan kompetensi SDM, dll. 3. Risk Management Committee (RMC) Selengkapnya mengenai RMC sebagaimana disajikan pada bagian Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite di Bawah Direksi. 4. Divisi Manajemen Risiko (DMR) DMR merupakan unit kerja yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan proses manajemen risiko dan bersifat independen dari Unit Kerja Operasional dan Unit Kerja Audit Intern. Di setiap kantor Wilayah terdapat perpanjangan tangan dari DMR dengan jabatan Group Head Manajemen Risiko.


211

5. Unit Kerja Operasional (Risk Taking Unit) Unit Kerja Operasional (UKO) adalah unit kerja yang melakukan aktivitas perbankan. Pada setiap UKO tersebut terdapat Fungsi Manajemen Risiko, yaitu pejabat yang ditunjuk/ditugaskan untuk menjalankan peran Fungsi Manajemen Risiko. 6. Unit Kerja Audit Intern Efektivitas sistem pengendalian intern sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan manajemen risiko di BRI. Unit Kerja Audit Intern harus mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, serta menempati posisi yang independen dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. PROFIL RISIKO Profil Risiko BRI untuk posisi triwulan IV tahun 2011 sebagai berikut:

No.

Tingkat Risiko Inherent

Jenis Risiko

Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Tingkat Risiko

1

Kredit

Moderate

Fair

Moderate Peringkat 3

2

Pasar

Low

Satisfactory

Low Peringkat 1

3

Likuiditas

Low to Moderate

Strong

Low Peringkat 1

4

Operasional

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate Peringkat 2

5

Hukum

Low

Satisfactory

Low Peringkat 1

6

Strategik

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate Peringkat 2

7

Kepatuhan

Low

Satisfactory

Low Peringkat 1

8

Reputasi

Predikat Komposit Keterangan: - Risiko inheren - Kualitas Penerapan MR - Tingkat Risiko - Peringkat Profil Risiko

Low

Satisfactory

Low Peringkat 1

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate (Peringkat 2)

: : : :

Low / Low to Moderate; Strong / Satisfactory; Peringkat 1 / 2; Peringkat 1 / 2;

Moderate ; Fair; Peringkat 3; Peringkat 3;

Moderate to High / High; Marginal / Unsaticfactory; Peringkat 4 / 5; Peringkat 4 / 5;

RBBR (Risk Based Bank Rating) Pada tahun 2012 BRI menerapkan perhitungan tingkat kesehatan bank (TKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No: 31/1/PBI/2011 Tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011. Penilaian TKB dengan metode RBBR ini memperhitungkan 4 faktor, yaitu pelaksanaan Good Corporate Governance, Risk Profile, Earnings (kemampuan rentabilitas) dan Capital (permodalan). Untuk hasil penilaian TKB RBBR (Bank only) posisi Desember 2011 (unaudited), posisi BRI berada pada peringkat komposit 1 (sangat sehat)tercermin dari faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan BRI yang secara umum sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi BRI secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan, perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

212



VIII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) dan PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) BRI telah memiliki kebijakan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait yang telah disesuaikan dengan Peraturan BI yang berlaku tentang Batas Maksimum Pembayaran Kredit (BMPK) dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penyebaran/diversifikasi portofolio atas penyediaan dana yang telah diberikan, sehingga tidak ada pelanggaran dan atau pelampauan BMPK atas penyediaan dana baik kepada pihak terkait (related party) maupun penyediaan dana besar (large exposure). Disamping itu, untuk menjamin independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait dalam pemberian putusan penyediaan dana, BRI menerapkan prinsip “four-eyes principle”. Berikut jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) posisi 31 Desember 2011:

Debitur

Jumlah Nominal (Jutaan Rupiah)

10

809.930

a. Individual

25

31.584.971

b. Group

25

32.993.894

No.

Penyediaan Dana

1.

Kepada Pihak Terkait

2.

Kepada Debitur Inti

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur inti tersebut di atas telah diberikan berdasarkan ketentuan umum perkreditan di BRI dan diputus oleh Komite Kredit sesuai kewenangannya.

213



213

IX. RENCANA STRATEGIS BRI

Dalam rangka penerapan GCG, BRI telah mengembangkan suatu sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan yang disusun secara sistematis, realistis dan terintegrasi dengan selalu memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal. Perencanaan Perusahaan dibagi dalam perencanaan jangka pendek 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam anggaran tahunan, perencanaan jangka menengah 3 (tiga) tahunan yang dituangkan dalam Business Plan serta perencanaan jangka panjang 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Corporate Plan. Saat ini BRI menjalankan rencana korporasi jangka panjang (RJP)/Corporate Plan (Corplan) Tahun 2008-2012 yang merupakan kelanjutan dari Corplan BRI Tahun 2003-2007. Corplan BRI memuat pernyataan tentang grand strategy dan sasaran pengembangan bisnis BRI selama lima tahun, yaitu menjadi “The Best Bank in Indonesia”. Sehubungan dengan hal itu BRI telah menetapkan tema-tema tahunan untuk masing-masing tahun selama periode Corplan BRI Tahun 2008-2012 sehingga proses pencapaian sasaran kerja menjadi lebih terfokus. Tema tahunan ini juga menjadi referensi dalam setiap penyusunan Business Plan/Rencana Bisnis Bank (RBB). Berikut ini adalah Tema Tahunan yang ditetapkan oleh BRI dalam Corplan Tahun 2008-2012: Tahun

TEMA TAHUNAN BRI (Theme of Year)

2008

Organisasi Yang Efektif dan Efisien

2009

Bank Dengan Teknologi Informasi Yang Handal

2010

Sumber Daya Manusia Profesional

2011

Manajemen Risiko Yang Handal

2012

Good Corporate Governance (GCG)

Rencana strategis dan program kerja dalam RBB BRI disusun sesuai dengan visi dan misi BRI, yaitu fokus pada pelayanan kepada sektor UMKM namun dengan tetap memperhatikan peluang pada sektor bisnis yang lain. Tema tahunan yang menjiwai pelaksanaan rencana kerja pada tahun 2011 adalah tercapainya Manajemen Risiko BRI Yang Handal, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai action program.

• Memperkuat manajemen risiko • Melakukan penetrasi pasar melalui product development dan market development • Memperluas dan mengoptimalkan jaringan kerja • Memanfaatkan teknologi informasi untuk pencapaian efisiensi operasional dan kecepatan pelayanan • Menyediakan dukungan SDM, baik kualitas maupun kuantitas

Penyusunan RBB BRI sesuai ketentuan PBI No.12/21/PBI/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan SE BI No.12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Rencana Bisnis Bank Umum. Rencana kerja perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran manajemen dan secara ringkas telah disampaikan kepada seluruh pekerja BRI. Beberapa program dan strategi baik di bidang bisnis maupun pendukung yang telah disusun BRI dalam rangka mencapai sasaran kinerja BRI adalah sebagai berikut: • Fokus pada bisnis UMKM dengan tetap memaksimalkan peluang bisnis lain yang ada

Pertanggungjawaban manajemen mengenai pelaksanaan masing-masing perencanaan dilakukan melalui mekanisme RUPS yang di dalamnya termasuk evaluasi terhadap struktur organisasi perusahaan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia serta kinerja perusahaan termasuk pelaksanaan fungsi Audit Intern pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi

214



X. KETERBUKAAN INFORMASI

1. AKSES TERHADAP INFORMASI Untuk memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mendapatkan informasi, BRI menyediakan akses dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi yang handal melalui website www. bri.co.id. BRI juga secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi korporasi yang dilakukan melalui press release. Press Release BRI selama tahun 2011 selengkapnya disajikan pada bagian V mengenai Sekretariat Perusahaan.

Untuk investor, BRI menyediakan akses langsung melalui website www.ir-bri.com dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Head of Investor Relation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. E-mail: [email protected]

2. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA BRI telah menyampaikan seluruh informasi keuangan dan non keuangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara transparan kepada publik melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik, termasuk publikasi laporan keuangan di website BRI, BI dan BUMN online dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut: No

Jenis Laporan

Disampaikan kepada

1

Laporan Keuangan Publikasi

a. Bank Indonesia b. BPK RI c. Kementerian Keuangan RI d. Kementrian BUMN RI e. Bapepam dan LK f. iBursa Efek Indonesia (BEI) g. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

2

Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan BRI

a. Bank Indonesia b. YLKI c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia (PT Fitch Ratings ooIndonesia dan PT Pefindo) d. Asosiasi Bank-bank di Indonesia (Himbara, Perbanas, ooIBI) e. LPPI f. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan ooKeuangan yakni: LM-FEUI dan INDEF g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan yakni: Majalah ooInfoBank dan Majalah Investor

3

Laporan Posisi Simpanan

LPS

4

Laporan Bank Umum (LBU)

Bank Indonesia

5

Laporan ATMR dan KPMM

Bank Indonesia

6

Laporan Realisasi RBB

Bank Indonesia

7

Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Bank Indonesia

8

Laporan Pembayaran Dividen

Departemen Keuangan

215



215

3. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Per 31 Desember 2011, kepemilikan saham oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRI tidak mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor BRI, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri. Adapun daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: No.

Nama

Jabatan

Kepemilikan Saham

1.

Bunasor Sanim


nihil

2.

Agus Suprijanto

Komisaris

nihil

3.

Heru Lelono

Komisaris

nihil

4.

Hermanto Siregar

Komisaris

nihil

5.

Adhyaksa Dault


nihil

6.

Aviliani


nihil

7.

Sofyan Basir

Direktur Utama

nihil

8.

Sarwono Sudarto

Direktur

Kurang dari 5%

9.

Randi Anto

Direktur

Kurang dari 5%

10.


Direktur

Kurang dari 5%

11.

Achmad Baiquni

Direktur

nihil

12.

A. Toni Soetirto

Direktur

nihil

13.

Lenny Sugihat

Direktur

Kurang dari 5%

14.

Djarot Kusumayakti

Direktur

nihil

15.

Asmawi Syam

Direktur

nihil

16.

Suprajarto

Direktur

nihil

17.

Gatot Mardiwasisto

Direktur

nihil

Pernyataan mengenai kepemilikan saham tersebut telah dituangkan oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dalam Surat Pernyataan. 4. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Nama

Dewan Komisaris

Pemegang Direksi

Saham

Dewan

Direksi

Pemegang Saham Pengendali

Pengendali

DEWAN KOMISARIS Bunasor Sanim

X

X

X

X

X

X

Soedarjono*

X

X

X

X

X

X

Agus Suprijanto

X

X

X

X

X

X

Heru Lelono

X

X

X

X

X

X

Hermanto Siregar

X

X

X

X

X

X

Adhyaksa Dault

X

X

X

X

X

X

Aviliani

X

X

X

X

X

X

Baridjussalam Hadi*

X

X

X

X

X

X

216



Nama

Dewan Komisaris

Direksi


Dewan

X

X

X

X

Direksi


DIREKSI Sofyan Basir

X

X

Sarwono Sudarto

X

X

X

X

X

X

Sulaiman A. Arianto

X

X

X

X

X

X

A. Toni Soetirto

X

X

X

X

X

X

Lenny Sugihat

X

X

X

X

X

X

Asmawi Syam

X

X

X

X

X

X

Suprajarto

X

X

X

X

X

X

Bambang Soepeno *)

X

X

X

X

X

X

Achmad Baiquni

X

X

X

X

X

X

Djarot Kusumayakti

X

X

X

X

X

X

Randi Anto

X

X

X

X

X

X

Keterangan: X = Tidak Ada Hubungan

a = Ada Hubungan

* Per 31 Desember sudah tidak menjabat sebagai Komisaris/Direktur

Pernyataan tidak adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga di antara Dewan Komisaris dan Direksi telah dituangkan dalam Surat Pernyataan.

5. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkan sejumlah remunerasi dan fasilitas seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 tahun. Jumlah Diterima Dalam 1 (satu) Tahun Periode 2011 Nama

Dewan Komisaris Orang

REMUNERASI

Jutaan (Rp)

Direksi Orang

26,431

Pihak Independen 2 Jutaan Rp

Orang

Jutaan Rupiah

82,065

-

-

- Gaji 1

8

6,793

12

20,478

-

-

- Bonus

-

-

-

-

-

-

- Tunjangan Rutin 3

7

1,814

10

5,929

-

-

- Tantiem

7

17,824

10

55,658

-

-

FASILITAS DALAM BENTUK NATURA

4,171

14,799

- Perumahan (tidak/dapat dimiliki)

-

-

8

3,296

-

-

- Transportasi (tidak/dapat dimiliki) 4

8

2,400

11

6,507

-

-

- Santunan(tidak/dapat dimiliki)

7

1,771

10

4,996

-

-

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun

Jumlah Dewan Komisaris

- Di atas Rp2 miliar

7

29,391

11

96,370

-

-

- Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar

1

1,211

-

-

-

-

- Di atas Rp500 juta s.d Rp1miliar

-

-

-

-

-

-

- Rp500 juta ke bawah

-

-

1

494

-

-

1 2 3 4

Jumlah Pihak Independen

Jumlah Direksi

Termasuk Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dan yang diangkat pada saat RUPST tanggal 28 April 2011 serta Direksi yang diangkat dan Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sesuai hasil RUPSLB tgl. 28 September 2011 Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen Meliputi THR, Cuti, kesehatan dan handphone Termasuk Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dan yang diangkat pada saat RUPST tanggal 28 April 2011 serta Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sesuai hasil RUPSLB tgl. 28 September 2011

217



217

Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

6. SHARE OPTION BRI telah menetapkan kebijakan internal mengenai pemberian Share Option dengan mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK Nomor: Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998.

Penetapan Gaji, Honorarium, dan Tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan oleh RUPS. Dewan Komisaris mengajukan usulan penetapan Gaji, Honorarium, dan Tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk disetujui oleh RUPS. Usulan didasarkan pada rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang mempertimbangkan market practice, kondisi perekonomian, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pencapaian kinerja Perusahaan.

Pemberian saham dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap dalam waktu 3 tahun sebagai berikut: 1. MSOP Tahap I dilaksanakan pada saat Initial Public Offering (IPO) dengan harga Rp962,5 dan jangka waktu 5 tahun (10 November 2003 - 9 November 2008) 2. MSOP Tahap II dilaksanakan pada tahun ke-2 setelah IPO dengan harga Rp1.750 dan jangka waktu 5 tahun (10 November 2004 - 9 November 2009) 3. MSOP Tahap III dilaksanakan pada tahun ke-3 setelah IPO dengan harga sesuai aturan Bursa dan jangka waktu 5 tahun (10 November 2005 - 9 November 2010).

Fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan Dewan Komisaris yang telah diberi kewenangan oleh RUPS sesuai Anggaran Dasar. Dewan Komisaris menyusun dan menetapkan Fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam suatu Kebijakan Remunerasi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Saham yang dimiliki oleh jajaran Direksi (selain Direktur Utama) diberikan pada saat yang bersangkutan sebagai pejabat eksekutif.

Review dilakukan setiap tahun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Remunerasi. Program Penjatahan Saham

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham

(Employee Stock Allocation - ESA)

Nama

Dewan Komisaris Saham

Saham

Bonus

Diskon

Direksi Saham Jatah Tambahan

(Management Stock Option Plan - MSOP) Jatah Saham Yang Diberikan

Jatah Saham Yang Dieksekusi

Saham

Saham

Saham

Opsi

Opsi

Opsi

MSOP 1

MSOP 2

MSOP 3

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

DEWAN KOMISARIS

-

-

-

-

-

-

-

-

Bunasor Sanim *

-

-

-

-

-

-

-

-

Soedarjono **

-

-

-

-

-

-

-

-

Agus Suprijanto

-

-

-

-

-

-

-

-

Heru Lelono

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

Adhyaksa Dault

-

-

-

-

-

-

-

-

Aviliani

-

-

-

-

-

-

-

-

Baridjussalam Hadi ****

-

-

-

-

-

-

-

-

PIHAK INDEPENDEN

-

-

-

-

-

-

-

-

218



Program Penjatahan Saham

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham

(Employee Stock Allocation - ESA) Dewan Komisaris

Nama

Saham

Saham

Bonus

Diskon

Direksi Saham Jatah Tambahan

(Management Stock Option Plan - MSOP) Jatah Saham Yang Diberikan

Jatah Saham Yang Dieksekusi

Saham

Saham

Saham

Opsi

Opsi

Opsi

MSOP 1

MSOP 2

MSOP 3

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

3,115,500

DIREKSI Sofyan Basir

-

-

-

-

3,115,500

-

-

Sarwono Sudarto

41,000

54,500

50,000

376,000

320,500

140,000

376,000

320,500

140,000


38,000

51,000

50,000

345,000

320,500

140,000

345,000

320,500

140,000 140,000

Bambang Soepeno ****

38,000

51,000

-

208,000

320,500

140,000

208,000

320,500

Lenny Sugihat

38,000

51,000

50,000

345,000

320,500

137,000

345,000

320,500

137,000

Asmawi Syam

41,000

54,500

125,000

376,000

320,500

140,000

376,000

320,500

140,000

Suprajarto

137,000

28,000

37,500

50,000

229,000

215,000

137,000

229,000

215,000

Agus Toni Soetirto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Djarot Kusumayakti

28,000

37,500

50,000

229,000

215,000

137,000

229,000

215,000

137,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,000

37,500

50,000

229,000

215,000

134,000

229,000

215,000

134,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,177,000

4,244,500

6,780,000

25,367,000

27,124,500

13,305,000

Achmad Baiquni Randi Anto *** Gatot Mardiwasisto *****

PEJABAT EKSEKUTIF

Catatan: * Terhitung sejak 28 April 2011 diangkat kembali sebagai Komisaris Utama Independen ** Terhitung sejak 18 Agustus 2011 efektif sebagai Wakil Komisaris Utama Independen setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa BRI pada tanggal 28 September 2011, ybs efektif mengundurkan diri dari jabatan tersebut *** Terhitung sejak 12 Juli 2011 efektif sebagai Komisaris atau Direksi setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). **** Terhitung sejak RUPS BRI tanggal 28 April 2011 Ybs telah berakhir masa jabatannya. ***** Berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa BRI yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2011. Per 31 Desember 2011, masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dari Bank Indonesia.

7. RASIO GAJI (UPAH) TERTINGGI DAN TERENDAH Dalam rangka memberikan daya tarik, motivasi dan mempertahankan pekerja terbaiknya, BRI menyusun pengupahan berdasarkan praktek di pasar tenaga kerja bidang perbankan serta selalu mengkaji dan memperbaharuinya sesuai dengan perubahan dan perkembangan bisnis serta praktek pasar tenaga kerja bidang perbankan dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

219


Upah pekerja BRI terdiri dari upah pokok, tunjangan premium dan tunjangan lainnya yang disusun untuk memberikan penghargaan dalam rangka mewujudkan keadilan internal berdasarkan: a. Kontribusi jabatan dan peran jabatan b. Pengalaman kerja yang relevan dan telah terbukti c. Keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan d. Kinerja atau prestasi


219

Perincian Rasio Gaji (Upah) Tertinggi dan Terendah * No.

Rasio

2011

1

Gaji Pekerja Tertinggi dan Terendah

21.00

2

Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah

1.11

3

Honorarium Komisaris Tertinggi dan Terendah

1.11

4

Gaji Direksi Tertinggi dan Pekerja Tertinggi

2.97

5

Gaji Direksi Tertinggi dan Pekerja Terendah

62.46

* Terdiri dari (Total Cash = 12 bulan upah + Tunjangan Cuti + THRK + Insentif + Bonus)

8. Prosedur Pengaduan Nasabah Sebagai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen, BRI telah memiliki standar penanganan pengaduan nasabah sebagai berikut: Media yang digunakan: • Media masa Pengaduan Nasabah

Eskalasi

Customer

• Website/Email

permasalahan

Respond

• Melalui karyawan

Center

• Unit Kerja

Penyelesaian

kepada unit kerja terkait

• Call Center

Untuk contact center pengaduan nasabah dapat menghubungi 14017 atau (+62-21) 57987400 9. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh Posisi

Pengurus

Pegawai Tetap

Pegawai Tidak tetap

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Total Fraud dan Indikasi Kasus

-

-

96

141

12

16

Telah diselesaikan

-

-

35

49

6

8

Dalam Proses Penyelesaian Internal

-

-

57

74

5

5

Belum Diupayakan penyelesaiannya

-

-

-

4

-

-

Telah Ditindaklanjuti dengan Proses Hukum

-

-

4

14

1

3

10. PERMASALAHAN HUKUM Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BRI tidak terlepas dari tuntuan hukum yang merupakan bagian dari kegiatan operasional Bank. Dari tahun 2008 sampai tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah gugatan / perkara baru setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terdapat sejumlah 333 perkara baru, yang terdiri dari perkara bidang kredit sebanyak 312 perkara, bidang operasional & jasa sebanyak 6 perkara dan bidang support sebanyak 15 perkara. Adapun perkembangan jumlah perkara hukum yang dihadapi BRI sampai dengan posisi 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: 2008

2009

2010

2011

91

104

251

333

220



1. Perkara Perdata Jumlah perkara baru di BRI selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut: Triwulan Triwulan 1

Total

Kredit

Try & Invest

Ops & Jasa

Support

49

45

0

1

3

Triwulan 2

79

76

0

0

3

Triwulan 3

96

87

0

3

6

Triwulan 4

109

104

0

2

3

Total

333

312

0

6

15

Penyelesaian Perkara Perdata yang dihadapi BRI selama tahun 2011: Jumlah dan Bidang Permasalahan

Status Perkara

Jumlah 19

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) / Inkracht

86

Bidang Kredit = 80 perkara Bidang Treasury & Investasi = 1 perkara Bidang Operasional dan Jasa = 2 perkara Bidang Support = 3 perkara

Gugatan Baru dalam proses di PN/Niaga/Hub Industrial

333

Bidang Kredit = 312 perkara Bidang Operasional & Jasa = 6 perkara Bidang Support = 15 perkara

Gugatan dicabut/damai/gugur/ tidak diterima

2. Perkara Pidana Pada tahun 2011 terdapat 40 perkara Pidana dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Permasalahan Bidang Kredit = 17 perkara Bidang Operasional & Jasa = 2 perkara

Total jumlah perkara pidana Jumlah perkara dalam proses penyelesaian Jumlah perkara telah selesai

: 40 perkara : 40 perkara : - perkara

Perkara yang dihadapi pada tahun 2011 antara lain adalah sebagai berikut: Pokok perkara: Gugatan BRI bersama Dana Pensiun BRI kepada PT. Mulia Persana Pasific (MPPC) atas tindakan wanprestasi PT. MPPC terhadap Perjanjian BuildOperate-Transfer (BOT) Gedung BRI II dan Gedung BRI III yang dibuat tahun 1990. Posisi kasus: Putusan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan BRI dan putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

221


Status penyelesaian perkara: Status perkara saat ini dalam upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI nomor: 157/PDT.G/201/ PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2011. Pengaruh terhadap kondisi keuangan Bank: Secara langsung tidak berdampak terhadap kondisi keuangan BRI, namun demikian, apabila atas perkara ini BRI dan Dana Pensiun BRI memperoleh putusan menang yang bersifat tetap dari MA RI, maka akan berpengaruh positif terhadap Dana Pensiun BRI. 3. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada tahun 2011 terdapat 15 perkara PHI dengan rincian sebagai berikut: Keterangan

Jumlah

Jumlah perkara dalam proses penyelesaian

15

Jumlah perkara telah selesai (inkracht)

-

Total jumlah perkara PHI

15


221

11.TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Seluruh tatanan dalam pelaksanaan GCG diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi BRI tentang Kebijakan GCG di BRI, dan ketentuan internal tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Dalam rangka pemberian kredit, telah diatur ketentuan untuk lebih meningkatkan kehati-hatian Bank dan menghindari benturan kepentingan oleh pejabat pemutus, yaitu putusan kredit dalam jumlah tertentu wajib diputus oleh beberapa pejabat pemutus yang tergabung dalam Komite Kredit dan dikonsultasikan ke Dewan Komisaris. Disamping itu, pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Prosedur analisis dan putusan kredit telah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk prinsip independensi. Apabila terdapat potensi benturan kepentingan oleh pejabat pemutus, maka unit kerja pemrakarsa mengikutsertakan unit kerja yang independen untuk melakukan pembahasan bersama sehingga transaksi yang merugikan bank dapat dihindari.

Selama tahun 2011 Direktur Kepatuhan beserta jajaran Divisi Kepatuhan telah melakukan pengujian prinsip kehati-hatian terhadap rencana putusan dan rencana kebijakan Direksi baik di bidang perkreditan maupun non perkreditan. Berdasarkan pengujian tersebut disimpulkan bahwa BRI telah memiliki kebijakan tentang benturan kepentingan yang memadai dan tidak terdapat transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan. Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan

No

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)

Keterangan

NIHIL 12.Buy Back Share dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Selama tahun 2011 BRI tidak melakukan buy back share dan/atau buy back obligasi.

13.Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik dan Sosial 1. Dana untuk kegiatan politik Selama tahun 2011, BRI tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik. 2. Dana untuk kegiatan sosial Dalam menjalankan bisnisnya, BRI tidak hanya mementingkan keuntungan semata tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan di sekitar unit kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai tanggung jawab sosial, BRI telah menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk membangun masyarakat dan lingkungannya. Adapun pada tahun 2011, BRI mengeluarkan dana sosial dalam rangka Corporate Social Responsibility sebesar Rp116,17 miliar. Bidang

Jumlah (dalam miliar Rupiah)

Sarana Umum

11,31

Bencana Alam

3,81

Pendidikan

16,24

Kesehatan

24,72

Sarana Ibadah

2,50

Pelestarian Alam

20,47

Program BUMN Peduli

37,13

Total

116,17

222



XI. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG Bank Rakyat Indonesia telah melakukan Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) tahun 2011, yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dengan hasil Self Assessment kualifikasi “SANGAT BAIK”. Adapun kesimpulan dari self assessment tersebut adalah sebagai berikut: Penjelasan Nilai Hasil Komposit Nilai Komposit

Predikat Komposit

Nilai Komposit < 1.5

Sangat Baik

1.5 = Nilai Komposit < 2.5

Baik


Cukup Baik


Kurang Baik

4.5 = Nilai Komposit < 5

Tidak Baik

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment GCG No

Aspek Yang Dinilai

Bobot (A)

Peringkat (B)

Nilai (A) X (B)

Catatan

1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

10%

1

0,1

Jumlah, komposisi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta berjalan sangat efektif dan efisien dan tidak pernah melanggar peraturan.

2

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi

20%

1

0,2

Jumlah, komposisi, tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta berjalan sangat efektif dan efisien serta tidak pernah melanggar peraturan.

3

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

10%

1

0.1

Komposisi dan pelaksanaan tugas komitekomite telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta telah berjalan efektif dan efisien.

4

Penanganan Benturan Kepentingan

10%

2

0.2

BRI telah memiliki kebijakan internal mengenai penanganan benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. Benturan kepentingan di BRI telah ditangani dengan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BRI.

5

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

5%

2

0.1

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank tergolong baik, namun pernah terdapat pelanggaran yang tidak material. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan berjalan efektif. Pedoman, sistem dan prosedur tersedia lengkap.

223



223

No

Aspek Yang Dinilai

Bobot (A)

Peringkat (B)

Nilai (A) X (B)

Catatan

6

Penerapan Fungsi Audit Intern

5%

1

0.05

Pelaksanaan fungsi audit intern berjalan sangat efektif, sesuai pedoman intern dan standar minimum SPFAIB.

7

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

5%

1

0.05

Bank telah melakukan pemilihan KAP dengan memperhatikan semua ketentuan dan aturan yang berlaku. Akuntan Publik serta KAP terpilih telah melakukan tugasnya secara profesional dan independen dan menyampaikan laporannya sesuai perjanjian kerja yang ditetapkan.

8

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

7.50%

1

0.075

Identifikasi dan pengendalian seluruh risiko Bank efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.

9

Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait (related party) dan Debitur Besar (large exposures)

7.50%

1

0.075

BRI telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap, pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen. Diversifikasi penyediaan dana merata, jumlah penyediaan dana besar/ debitur inti dibandingkan total penyediaan dana tidak signifikan. Tidak pernah terjadi pelanggaran/pelampauan BMPK pada tahun 2011.

10

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal

15%

2

0.30

Bank BRI telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada stakeholders dan mudah diakses. Laporan GCG telah disampaikan sesuai ketentuan. Sistem Informasi Manajemen terkait sistem pelaporan internal BRI mampu menyediakan informasi yang diperlukan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen.

11

Rencana Strategis Bank

5%

1

0,05

Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank disusun sesuai dengan visi, misi serta rencana korporasi.

Nilai Komposit

100%

224


1,30


KEKUATAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN GCG DI BRI Kekuatan Adanya komitmen yang kuat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menerapkan GCG pada setiap kegiatan usaha BRI dengan membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen semua organ perusahaan dan seluruh jajarannya. Untuk mendukung hal tersebut BRI telah memiliki: a. Budaya kerja yang secara terus menerus diimplementasikan dan dikembangkan melalui program peningkatan kinerja di setiap unit kerja BRI b. Kode etik (Code of Conduct) perusahaan, yang telah disepakati sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari c. Kebijakan evaluasi dan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG d. Program-program sosialisasi oleh unit kerja terkait sehubungan dengan pelaksanaan GCG

Kelemahan Tidak ada kelemahan signifikan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan GCG. Namun demikian, pelaksanaan GCG tidak terlepas dari kebutuhan Sistem Informasi Manajemen yang memadai. Untuk itu penyempurnaan atas sistem informasi perlu terus menerus dilakukan guna dihasilkannya informasi yang mudah diakses oleh pihakpihak yang berkepentingan dan berguna bagi pengambilan keputusan oleh manajemen.

225



225

Tata Kelola Perusahaan

Recommend Documents