TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN EFISIENSI BANK PERKREDITAN RAKYAT ORGANIZATION MANAGEMENT AND RURAL AGENCY FUND EFFICIENCY

Tata Kelola Perusahaan dan efesiensi Bank

Drs.Suwardi & Dra. Sumirah

TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN EFISIENSI BANK PERKREDITAN RAKYAT ORGANIZATION MANAGEMENT AND RURAL AGENCY FUND EFFICIENCY Suwardi Prawiro Hartono1) , Sumirah2)

ABSTRACT Rural Agency Funds to provide services to some rural communities and small microenterprises, in connection with these two BPR need to be maintained and developed. Implementation of corporate governancein the BPR is expected to encourage healthy competition and aconductive business climate. Company performancecan be measured from the implementation ofoperational efficiency. Efficiencyis one indicator ofa company's abilityto survive and thrive, measuredby comparing the outputwith the inputs used to produce the output. This studyaims toexamine the effect ofcorporate governanceon the efficiency of rural banks. Formulated the hypothesis that the Independent Trustees positive effecton efficiency. BPR with Director Professional more efficient than BPR with Director Owner. Keywords: Fundservices; rural communities; small micro enterprises; efficiency; director.

A. PENDAHULUAN Tata kelola perusahaan secara umum berhubungan dengan masalah keagenan yang muncul pada hubungan antara pemilik dan manajer. Pemisahan antara pemilik dan pengendalian mengakibatkan ketidaksejajaran kepentingan antara pemilik dan manajer yang menimbulkan biaya keagenan. Mekanisme tata kelola diharapkan mampu mensejajarkan kembali kepentingan agen dan principal untuk mengurangi biuaya keagenan. Sebagai salah satu pilar sistem ekonomi pasar, tata kelola perusahaan berkaitan erat dengan kepercayaan baik internal antara lain terhadap pelaksanaan pengelolaan organisasi maupun eksternal seperti perekonomian dan iklim usaha suatu negara. Good corporate governance (GCG)adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia.. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2006), Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Pedoman GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka: 1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. *)Peneliti adalah Dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

ISSN-1411-3880

19



2.

Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. 5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Selain itu, hasil kajian terhadap Pedoman Good Corporate Governance di negaranegara anggota ACMC oleh tim studi Kementrian Keuangan, BPPM tahun 2010 menujukkan Penerapan tata kelola perusahaan mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, sehingga penerapan tata kelola yang baik oleh perusahaan perusahaan di Indonesia sangat penting guna menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan dan mendorong iklim usaha kondusif, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan pedoman Good Corporate Governance yang bukan merupakan peraturan perundangan. Oleh karena bukan merupakan peraturan perundangan, maka pelaksanaan tergantung kesadaran masing-masing tergantung dari kesadaran individu pelaku bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kesadaran menggunakan pedoman Good Corporate Governance dapat memberikan pelayanan atas kepentingan para stakeholders serta merupakan cara-cara menciptakan keuntungan jangka panjang yang berkesinambungan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha terutama untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum organisasi BPR dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD), atau Koperasi. Sebagai bagian dari perbankan nasional, kelembagaan BPR perlu diperkuat untuk mewujudkan industri yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing kuat agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil. Sejalan dengan banyaknya lembaga BPR ataupun lembaga perbankan yang maka terjadi persaingan yang cukup ketat, sehingga BPR perlu meningkatkan seluruh kemampuannya bisnisnya agar dapat bertahan, tumbuh dan berkembang. Efisiensi yang dicapai oleh suatu lembaga bisnis merupakan indikator dari upaya perusahaan agar mampu bersaing tumbuh dan berkembang. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan tata kelola yang baik. Mengingat pelaksanaan tata kelola perusahaan bersifat sukarela (voluntary), hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah penerapan asas-asas tata kelola tersebut berpengaruh pada kinerja perusahaan publik. Masalah keagenan muncul karena adanya ketidak sejajaran antara pemilik dan manajer yang terjadi ketika pemisahan antara pemilik (pemegang saham) dengan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik kepentingan antara pemilik dan manajer terjadi karena manajer sebagai pengelola aset perusahaan cenderung mementingkan dirinya diatas kepentingan pemegang saham, sementara pemegang saham atau pemilik menghendaki dana yang mereka investasikan dikelola secara efektif dan efisien. Mendasarkan pada teori keagenan, pedoman Good Corporate Governance menentukan asas-asas meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan. *)Peneliti adalah Dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

ISSN-1411-3880

20



Independensi merupakan salah satu asas GoodCorporateGovernance Indonesia.Pengelolaan BPR secara independen diperlukan agar masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan di samping itu tidak dapat diintervensi pihak lain. Prinsip independensi adalah masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Mengingat BPR adalah perusahaan kecil, maka independensi antar organ perusahaan yang mungkin ada adalah independensi pada tingkat direktur dan pengawas. Komisaris Independen Komisaris Independen harus dapat melakukan pengawasan dan menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Direksi Independen Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.Tidak ditentukan komposisi/jumlah dewan direksi pada Pedoman Good Corporate Governance Indonesia, namun demikian jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. B. LANDASAN TEORI Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Asas yang diberlakukan adalah Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, BPR berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur danamasyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalamrangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi,dan stabilitas nasionalke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sasaran pelayanan BPR adalah kebutuhan petani,peternak, nelayan, pedagang,pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan.pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang seperti rentenirdan atau pengijon. Wilayah Usaha BPR 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertitikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas. *)Peneliti adalah Dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

ISSN-1411-3880

21



Tujuan Penelitian 1. Independensi merupakan salah satu asas dari GoodCorporateGovernance Indonesia. Dengan tata kelola yang baik diharapkan perusahaan beroperasi secara efisien. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh Komisaris Independen dan Direktur Independen pada efisiensi kerja dalam usaha pencapaian tujuan. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat dan memberikan nasukan kepada para pengambil kebijakan terkait dengan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat ataupun perusahaan sejenis yang lain. Hipotesis Komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dengan demikian hipotesis: H1: Pengawas independen berpengaruh positif pada efisiensi BPR Sejalan dengan persaingan yang semakin ketat dan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, direktur dituntut profesional dalam mengoperasionalkan perusahaan sehingga efisiensi operasi dapat ditingkatkan yang pada akhirnya mampu mempertahankan dan mengembangkan perusahaan. Oleh karena itu, direktur profesional diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasi perusahaan, dengan demikian hipotesis: H2: BPR yang dikelola direktur profesional (independen) lebih efisien daripada dikelola manajer pemilik BPR. C. METODE PENELITIAN Bahan atau materi penelitian Bahan penelitian adalah data keuangan dan struktur kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat. Data independensi pengawas dan direktur independen dari publikasi laporan keuangan dan laporan lain yang mendukung. Di wilayah Jawa Tengah dan DIY terdapat 242 BPR dan akan diambil 90 BPR dari wilayah DIY saja untuk sampel yang dipilih secara random. Data diperoleh dari perusahaan publik yang memperdagangkan sahamnya di BEI untuk periode 2008 sampai dengan 2010. Variabel Variabel independen: pengawas independen dan direktur independen. Variabel dependen: Efisiensi operasi Variabel kontrol: ukuran perusahaan, umur perusahaan Deskripsi variabel Mengacu kriteria Komisaris Independen pada pedoman Good Corporate Gouvernance, pengawas dan direktur independen adalah: a. Berasal dari luar pemilik BPR (bukan pemegang saham BPR yang bersangkutan) b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik c. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan BPR *)Peneliti adalah Dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

ISSN-1411-3880

22



Pengukuran variabel: a. Efisiensi diukur dengan rasio biaya operasional dengan pendapatan b. pengawas independen diukur dengan variabel dummy, 1 untuk pengawas independen; 0 untuk lainnya. c. Direktur professional diukur dengan variabel dummy 1 untuk direktur professional; 0 untuk lainnya Analisis Data Dari data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode regresi (Ghozali, I. 2009) berganda: EFS = a + b1 PGWSINDP + b2 DIRINDP + b3 UKUR + b4 UMUR Dimana: 1) EFS 2) PGWSIND 3) DIRINDP 4) UKUR

= Efisiensi = pengawas independen = direktur independent = ukuran perusahaan

D. PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jumlah keseluruhan BPR di DIY adalah 52 BPR, akan tetapi yang bisa dijadikan sampel adalah 44 BPR. Karena hanya 44 BPR yang menyajikan laboran keuangan Tahun 2009 sampai 2010 secara lengkap. Jadi, sampel laporan keuangan yang dapat diolah adalah 88 sampel. Statistik Deskriptif Data deskripsi statistik menyajikan variabel independen dan dependen yang digunakan dalam model penelitian ini. Data stastistik deskriptif keseluruhan sampel amatan dari tahun 2009 sampai tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Tabel 1 Statistik Deskriptif

EFS PGWSINDP DIRINDP UKUR

N Mean 88 0.13498 88 0.43 88 0.688 88 16.74 Sumber: Data Primer diolah 2010

Std. Deviation 0.215478 0.498 0.468 1.081

Dari tabel 1 terlihat bahwa Efisiensi perusahaan dinotasikan dengan EFS memiliki nilai rata-rata sebesar 0,13498 dan standar defiasi sebesar 0,2154. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat efisiensi tiap perusahaan sangat bervariasi. Pengawas Independen dinotasikan dengan PGWSINDP menunjukkan bahwa nilai rataratanya adalah 0,43 dan nilai standar deviasinya adalah 0,498. Hal ini menunnjukkan bahwa dari total sampel amatan sebanyak 88 perusahaan, yang pengawasnya independen adalah sebanyak *)Peneliti adalah Dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

ISSN-1411-3880

23



38 perusahaan, variable PENGINDP adalah variable dummy, dimana nilai 1 untuk pengawas independen, sedangkan untuk yang lainnya diberi nilai 0. Sedangkan deviasi standar sebesar 0.498 menunjukkan bahwa penyebaran data mendekati rata-rata sehingga memiliki penyimpangan data yang rendah. DIRINDP adalah notasi dari variable Direktur Independen, tabel 1 di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata variable ini adalah 0,688 dan nilai standar deviasinya adalah 0,468. Hal ini menunnjukkan bahwa dari total sampel amatan sebanyak 88 perusahaan, yang direkturnya independen adalah sebanyak 60 perusahaan, variable DIRIND adalah variable dummy, dimana nilai 1 untuk direktur independen, sedangkan untuk yang lainnya diberi nilai 0. Sedangkan deviasi standar sebesar 0.468 menunjukkan bahwa penyebaran data mendekati ratarata sehingga memiliki penyimpangan data yang rendah. Ukuran perusahaan dinotasikan dengan UMUR. Nilai rata-rata ukuran perusahaan (log size) adalah 16.74 dengan deviasi standar 1.081. Nilai ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan cukup bervariasi diantara perusahaan. Pengujian Asumsi Klasik Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik initerdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Untuk memenuhi asumsiasumsi tersebut dilakukan uji-uji yang dilakukan dengan menggunakan SPSS for Windows sebagai berikut: Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian memiliki sebaran yang normal. Penelitian ini dalam menguji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov smirnov (K-S). Kemudian untuk menerima atau menolak hipotesis menggunakan cara dengan membandingkan nilai probabilitas (p)dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas(p) > 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dari Kolmogorov-Smirnov secara ringkas ditunjukkan pada tabel 2 berikut: Tabel 2Hasil Uji Normalitas Variabel

KolmogorovSmirnov

Nilai Sig

Sig

Status

Unstandardized residual

1,304

0,067

p>0,05

Normal

Sumber: Data Primer diolah 2010 Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari hasil uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil yang tidak signifikan (Asym. Sig. 2-tailed = 0,095). Nilai unstandardized residual ternyata lebih besar dari 0,05 (p>0,05), sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan terdistribusi secara normal atau memiliki sebaran data yang normal.

Uji Autokorelasi Autokorelasi autokorelasi muncul ketika terdapat korelasi diantara beberapa observasi yang berurutan dalam waktu atau ruang, autokorelasi juga muncul karena observasi yang *)Peneliti adalah Dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

ISSN-1411-3880

24



berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain, selain itu autokorelasi menyebabkan koefisien regresi tidak efisien meskipun tetap linear dan tidak bias (Gujarati, 1995). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai dari uji statistik Durbin-Watson (D-W). Kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:   

1,65 < DW < 2, 35 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2.79 DW < 1,21 atau DW > 2,79

tidak terjadi autokorelasi tidak dapat disimpulkan terjadi autokorelasi

Sumber: Trihendradi (2007) Dari olah data yang dilakukan, memperlihatkan bahwa hasil uji autokorelasi, nilai Durbin-Watsonnya sebesar 2,130. Nilai ini terletak antara 1,65 < DW < 2,35. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas Heterokedastisitas muncul apabila nilai variabel pengganggu (disturbance) mempunyai varians yang berbeda. Untuk menguji hal tersebut dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan mengabsolutkan nilai residual regresi dan menggunakan absolut tersebut sebagai variabel dependen. Pengujian melihat signifikansi hasil dari regresi dengan absolut residual sebagai variabel dependen. Masalah heterokedastisitas akan terjadi bila masing-masing variabel independen mempunyai nilai Sig. lebih kecil dari alpha 0,01 (Ghozali, 2009). Tabel 3Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel PENGINDP DIRINDP UKUR Sumber: Data Primer diolah 2011

Signifikansi 0,201 0,627 0,548

Dari hasil yang ada pada tabel 3 di atas dapat dianalisis bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak signifikan, nilai Sig. dari masing-masing variabel independen lebih besar dari nilai alpha 0,01, sehingga hipotesis alternatif yang mengatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas gagal diterima. Jadi, penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi di antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Masalah multikolonearitas terjadi jika korelasi yang tinggi antara variabel (variabel independen). Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya multikolonearitas antara lain seperti: keterbatasan model atau keterbatasan populasi dan spesifikasi model penelitian (Gujarati dan Porter, 2009). Terjadinya masalah multikolinearitas menyebabkan daya prediktif variabel independen menjadi lemah (berkurang). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya tolerance value dan Variance Inflation Factor (VIF).Rule of thumb dari nilai tolerance menurut Gujarati dan Porter (2009) adalah lebih besar dari 0,10 (>0,10). Sedangkan rule of thumb untuk nilai VIF menurut Gujarati dan Porter (2009) adalah kurang dari 10 (<10). *)Peneliti adalah Dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

ISSN-1411-3880

25



Tabel 4Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Tolerance VIF PENGINDP 0,906 1,103 DIRINDP 0,956 1,046 UKUR 0,940 1,064 Sumber: Data Primer diolah 2011 Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa tolerance value ketiga variabel independen adalah lebih dari 0,1, dan Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel independen kurang dari 10. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas. Pengujian Goodness of Fit Model Penelitian Untuk melihat ketepatan suatu model penelitian yang digunakan harus dilakukan pengukuran goodness of fit model penelitian. Setidaknya pengukuran tersebut dengan melakukan uji statistik t, uji statistik F, dan uji R2. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah linear.Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai Sig pada hasil uji F tabel ANOVAb. Nilai Sig yang dihasilkan adalah 0,023, lebih kecil dari alpha 0,05. Analisis berikutnya adalah menentukan seberapa besar kontribusi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat nilai Adjusted R2 pada Tabel Summaryb .Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai Adjusted R2menunjukkan angka 0,074. Hal ini berarti variabel keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi, mampu menjelaskan variabel dependen (persepsi etis wajib pajak) sebesar 7,4%, sedangkan sisanya 92,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini. Pengujian Hipotesis Tabel 5Hasil Uji T Variabel Unstandardized Coefficient Beta Konstanta -0,410 PENGINDP 0,115 DIRINDP 0,032 UKUR 0,028 Sumber: Data Primer diolah 2011

Signifikansi 0,245 0,016 0,512 0,186

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil uji t variabel Pengurus Independenmemiliki nilai koefisien regresi 0,115, dengan nilai p=0,016. Dari hasil nilai koefisien regresi dapat dilihat bahwa terdapat nilai yang positif sama dengan nilai unstandardize coefficient beta yang diharapkan, yaitu positif. Oleh karena itu hipotesis pertama terdukung. Hal ini berarti pengawas independen berpengaruh positif pada efisiensi BPR. Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa variabel Direktur Independenmemiliki nilai koefisien regresi 0,032, dengan nilai p=0,512. Dikarenakan p>0,05, maka hipotesis null gagal ditolak. Artinya hipotesis kedua tidak terdukung. Hal ini berarti BPR yang dikelola direktur profesional (Independen) lebih efisien daripada manajer pemilik tidak terbukti.

*)Peneliti adalah Dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

ISSN-1411-3880

26



Tabel 6Ringkasan Hasil Hipotesis Keterangan hipotesis alternative Hipotesis 1: Pengawas independen berpengaruh positif pada efisiensi BPR Hipotesis 2: BPR yang dikelola direktur profesional (Independen) lebih efisien daripada manajer pemilik Sumber: Data Primer diolah 2011

Tan Nilai p da (+) 0,016 (-)

0,512

Keputusan Hipotesis didukung Hipotesis tidak didukung

E. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1 Efisiensi pengelolaan operasional Bank Perkreditan Rakyat di DIY. Pengelolaan oleh Direktur Independent tidak berpengaruh terhadap efisiensi kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat di DIY, hal ini mungkin disebabkan karena rata rata modal Bank Perkreditan Rakyat masih menggunakan modal sendiri (belum menggunakan modal pinjaman) dan dengan jumlah modal yang cukup kecil yaitu antara Rp 2 milyar sampai Rp 3 milyar. 2 Pengawasan pengelolaan operasional Bank Perkreditan Rakyat di DIY. Pengawasan oleh Pengawas Independen membawa kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat di DIY lebih efisien apabila dilakukan oleh pemilik sendiri. Saran 1. Apabila modal Bank Perkreditan Rakyat di DIY masih relatif kecil (antara Rp 2 milyar sampai Rp 3 milyar) akan lebih baik dikelola sendiri oleh para pemilik. 2. Apabila modal Bank Perkreditan Rakyat sudah menjadi lebih besar, harap dipertimbangkan untuk menggunakan Direktur Independen. 3. Di dalam hal pengawasan, akan lebih baik apabila digunakan metode pengawasan yang dilakukan oleh pengawas independen. F. DAFTAR PUSTAKA Dayan, Anto, 1986, Pengantar Metode Statistik, Cetakan kesepuluh, PT Karya Unipres, Jakarta. Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika-Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gujarati, Damonar N., 1995. Basic Econometrics Third Edition.Singapore: Mc. Graw Hill. Gujarati D. N and Porter D C. 2009.Basic Econometrics.Fifth edition (international).McGrawHill. http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/Pedoman GCG Indonesia 2006.pdf Kementerian Keuangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2010, Kajian Pedoman Good Corporate Governance di Negara Negara Anggota ACMC. Manning, Marilyn, 2010, Profesionalisme Di Kantor, Cetakan I, PT Indeks Permata Putri Media, Jakarta. Pokras, Sandi, 2010, Bekerja dalam Tim, Edisi revisi, PT Indeks Permata Putri Media, Jakarta Subagyo, Pangestu dan Djarwanto, 2005, Statistika Induktif, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta. Supranto, J., 2001, STATISTIK, Edisi keenam, Erlangga, Jakarta. *)Peneliti adalah Dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

ISSN-1411-3880

27



Trihendradi, Cornelius. 2007. Langkah Mudah Menguasai Statistik Menggunakan SPSS 15. Yogyakarta: Penerbit Andi.

*)Peneliti adalah Dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

ISSN-1411-3880

28

TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN EFISIENSI BANK PERKREDITAN RAKYAT ORGANIZATION MANAGEMENT AND RURAL AGENCY FUND EFFICIENCY

Recommend Documents