TATA HUBUNGAN ANTARA DESA DENGAN SUPRADESA A. PENDAHULUAN • Desa dengan pemerintahannya selama ini tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek kekuasaan politik dari supradesa, maupun obyek tersedianya sumber bahan dan tenaga kerja murah bagi pengusaha. • Sistem pemerintahan desa yang digunakan saat ini pada prinsipnya masih meneruskan kebijakan pemerintah jaman penjajahan Belanda yang dinamakan “indirect rule”. Melalui cara ini, pemerintah Belanda dapat memerintah rakyat desa melalui kepala desa, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya.
• Disengaja atau tidak, selama ini pemerintah supradesa telah menempatkan desa pada posisi yang marginal. Contoh : PILPRES =Î BIAYA APBN PILKADA Î BIAYA APBD PILKADES Î BIAYA SENDIRI * Pada masa lalu ada program pembangunan Desa, tetapi lebih bersifat pelaksanaan cetak biru yang disiapkan pemerintah pusat, yang dampaknya justru membuat Desa semakin tergantung pada pihak luar desa. Fungsi Desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan warganya menjadi pudar, berganti hanya sebagai tempat tinggal.
B. BENTUK DAN KEDUDUKAN KEORGANISASIAN PEMERINTAH DESA • Dilihat dari bentuk dan kedudukannya, pemerintah desa adalah ORGANISASI PEMERINTAH SEMU yang ambivalen, atau lebih tepat disebut sebagai lembaga kemasyarakatan yang menjalankan fungsi pemerintahan. Dikatakan demikian karena kepala desa dan perangkat desanya bukan PNS yang digaji dengan dana dari negara. • Selama ini pembiayaan bagi organisasi pemerintah desa berasal dari sumber-sumber keuangan tradisional berupa iuran warga maupun pengelolaan kekayaan desa, ditambah dengan bantuan dari pemerintah supradesa.
•
Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000 Relomendasi Nomor 7, ada keinginan politik untuk memperkuat Desa, dengan kemungkinan menjadikannya sebagai DAERAH OTONOM TERBAWAH.
•
Apabila Tap MPR tsb masih digunakan sebagai dasar hukum di dalam penyusunan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2006-2025, perlu disusun grand design perubahan yang menyeluruh, bertahap dan berkelanjutan. Berbagai perubahan terhadap Desa dan pemerintahannya saat ini cenderung bersifat parsial dan jangka pendek.
PROYEKSI PERUBAHAN KEDUDUKAN KECAMATAN BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN DESA (Proyeksi 20 tahun yang akan datang) Bupati/ Bupati/ Walikota Walikota
Camat
Konsekuensi dihapus
Kecamatan Urusan2 Pemerintahan yg dijalankan oleh desa
Desa Desa Otonom (baru)
Desa
1.Luas mencakup beberapa desa lama. 2. Otonomi Rasional (DO Tk III)
Desa Proses amalgamasi (Vide Tap MPR No. IV/2000 Rekomendasi no. 7)
Isi otonominya bersifat pemberian dari Pemerintah Hak cipta model : Sadu Wasistiono
TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA DESA DENGAN SUPRADESA •
Tata hubungan kerja antar satuan pemerintahan tergantung pada sumber kewenangannya. Prinsipnya, pola pertanggungjawaban mengikuti pola pendelegasian kewenangan.
•
Tata hubungan kerja antar satuan pemerintahan yang tidak bersifat hierarkhis bentuknya sbb : Dari sistem yang lebih kecil wujudnya berupa laporan, sedangkan dari sistem yang lebih besar wujudnya pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.
•
Pola pertanggungjawaban pimpinan satuan pemerintahan akan mengikuti pola pengisiannya. Pimpinan yang dipilih pertanggungjawabannya akan mengikuti pola pemilihannya. Prinsipnya MEREKA YANG DIPILIH BERTANGGUNGJAWAB KEPADA YANG MEMILIH.
•
Pola pertanggungjawaban pimpinan satuan pemerintahan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, pada prinsipnya bertanggungjawab kepada pejabat yang mengangkatnya.
•
Dilihat dari sistem pemerintahan, pemerintah desa merupakan subsistem yang paling kecil. Tetapi pemerintah desa bukan merupakan subordinasi dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
•
Mengingat jabatan kepala desa diisi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, maka prinsipnya kepala desa bertanggungjawab kepada masyarakat pemilihnya.
MPR MPR Tanggung jawab
Pemerintah Pemerintah Pusat Pusat Bin Bin
ª ª
Pengawasan
Was Tanggung jawab
Pemerintah Pemerintah Propinsi Propinsi Bin
ª
ª
Bin
ª
Pemerintah Pemerintah Desa Desa
DPRD DPRD Propinsi Propinsi
Was Tanggung jawab
Pemerintah Pemerintah Kab./Kota Kab./Kota Pemerintah Pemerintah Kecamatan Kecamatan
DPR DPR
DPRD DPRD Kab./Kota Kab./Kota RAKYAT RAKYAT
Was Tanggung jawab
BPD BPD
Gambar : Model Orbitasi Pemerintahan Menurut UU 22 Tahun 1999 Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan :: Peraturan
Pengawasan
Pemerintah Pemerintah Pusat Pusat Bin
Bin
DPR DPR
Was
Pemerintah Pemerintah Propinsi Propinsi Bin
Bin
Pemerintah Pemerintah Desa Desa
DPRD DPRD Propinsi Propinsi
Was
LKPJ
Pemerintah Pemerintah Kab./Kota Kab./Kota Pemerintah Pemerintah Kecamatan Kecamatan
LKPJ
DPRD DPRD Kab./Kota Kab./Kota
Was
LKPJ BPD BPD
Gambar : Model Orbitasi Pemerintahan Menurut UU 32 Tahun 2004 :: LPPD LPPD (Laporan (Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Desa) (Desa) Pemerintahan
MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH MENURUT UU 32/2004 PEMERINTAH PUSAT Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Pasal 27 ayat 2 & 3 UU 32/2004)
KEPALA DAERAH
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pengawasan DPRD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
(Pasal 27 ayat 2 & 3 UU 32/2004)
MASYARAKAT
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Selambat2nya 6 bulan setelah
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
tahun anggaran
berakhir
DPRD
(Pasal 184 ayat 1 UU 32/2004)
Paling lambat 3 bln setelah tahun anggaran berakhir
KEPALA DAERAH
KEPALA SATUAN PENGELOLA KEUDA
Sumber : Pasal 56 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA MNRT UU 32/2004 DAN PP 72/2005 BUPATI/WALIKOTA Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa)
KEPALA DESA
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa
MASYARAKAT
Pengawasan BPD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH KEPALA DESA
Ada empat jenis urusan yang dijalankan pemerintah desa yakni : 1. 2.
3. 4.
Urusan asli desa yang berasal dari hak asal usul desa; Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang pelaksanaannya diserahkan kepada Desa; (ASAS DESENTRALISASI TEKNIS?) Urusan dalam rangka tugas pembantuan; Urusan pemerintahan lainnya.
•
Pertanggungjawaban pelaksanaan urusan asli desa disampaikan langsung kepada Bupati/Walikota dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPDesa), tanpa melalui Camat. Sedangkan kepada BPD disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang bersifat informatif (tidak ada opsi menerima atau menolak). Kepada masyarakat desa disampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPDesa).
•
Pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang pelaksanaannya diserahkan kepada Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota, termasuk pertanggungjawaban penggunaan dananya. Bupati/Walikota menugaskan Bawasda untuk melakukan audit, karena BPK tidak masuk sampai ke Desa.
•
Pertanggungjawaban pelaksanaan urusan dalam rangka tugas pembantuan disampaikan kepada institusi pemberi tugas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi laporan pelaksanaan tugas pembantuan perlu disampaikan pula kepada BPD.
•
Pertanggungjawaba pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya dilakukan sesuai dengan jenis penugasannya, langsung kepada pejabat atau institusi pemberi tugas.
HUBUNGAN CAMAT DENGAN KEPALA DESA •
Hubungan kerja antara kepala desa dengan camat yang menurut UU Nomor 5 Tahun 1979 semula bersifat hierarkhissubordinatif, sekarang bersifat pengawasan, pembinaan, fasilitasi dan kerjasama (tergantung pada pelimpahan kewenangan nyang diberikan bupati/walikota kepada camat).
•
Karena Kepala Desa bukan perangkat Daerah, maka LPPDesa dari Kepala Desa disampaikan langsung kepada Bupati/Walikota tanpa melalui camat. Sedangkan untuk melaksanakan pengawasan jalannya pemerintahan desa, pembinaan, pemberian fasilitasi dalam bentuk pelatihan atau program pendampingan, pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada camat.
