Tantangan Suku Bunga Single Digit. Pentingnya Soft Competence. Mengakselerasi Pertumbuhan Kredit Properti. Marsudi Wahyu Kisworo: Raden Pardede

No.121 l Tahun XXXIII l Januari-Februari 2016

Raden Pardede

Tantangan Suku Bunga Single Digit Marsudi Wahyu Kisworo:

Pentingnya Soft Competence

Mengakselerasi Pertumbuhan Kredit Properti

Dari Redaksi

Sulitnya Suku Bunga Single Digit

PENERBIT Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) PELINDUNG Pengurus Pusat Perbanas PEMIMPIN REDAKSI Danny Hartono, Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Rita Mirasari, Ketua Bidang Humas Perbanas REDAKTUR PELAKSANA Eri Unanto SIRKULASI Wara Sri Indriani Adrian Burhan KONSULTAN Infobank Communication Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000– 6.500 karakter. TARIF IKLAN Cover Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna • 1 halaman: Rp5.000.000,00 Isi • 1 halaman: Rp4.000.000,00 • ½ halaman: Rp2.000.000,00 Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, display produk, dan suplemen profil perusahaan. ALAMAT REDAKSI/IKLAN Griya Perbanas Lantai 1 Jalan Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta 12940 Telepon: (021) 5255731,5223038 Faksimile: (021) 5223037, 5223339 website: www.perbanas.org e-mail: [email protected] IZIN PENERBITAN KHUSUS MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/ STT/1993, 2 September 1993 ISSN: 0854-4174

S

uku bunga kredit perbankan di Tanah Air lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Tingginya suku bunga kredit perbankan nasional dinilai sebagai penyebab sulitnya para pengusaha domestik meningkatkan daya saing. Pasalnya, biaya atau beban yang harus ditanggung para pengusaha lebih tinggi ketimbang di negara lainnya. Persaingan global dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi alasan utama pemerintah menurunkan suku bunga kredit perbankan ke level yang lebih rendah. Selain itu, untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kelesuan ekonomi global. Memasuki 2016, tepatnya akhir Februari tahun ini, pemerintah menyampaikan keinginan untuk menurunkan suku bunga kredit perbankan ke level single digit—suku bunga kredit perbankan masih berada di level double digit, yakni di kisaran 12%-14%. Dengan suku bunga kredit di level single digit, pertumbuhan kredit perbankan pada 2016 diproyeksikan bisa menyentuh batas atas angka yang diproyeksikan Bank Indonesia (BI), yakni 12%-14%. Dari pertumbuhan kredit perbankan tersebut, perekonomian nasional diharapkan bisa bergerak lebih cepat. Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk menurunkan suku bunga kredit ke level single digit. Mulai dari penurunan BI Rate hingga pembatasan suku bunga deposito bagi kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) 3 dan 4. Tentu saja, untuk mewujudkan keinginan itu tidaklah mudah. Banyak hal yang mesti diperbaiki, seperti biaya dana (cost of fund) dan biaya operasional bank yang relatif lebih tinggi serta tingkat inflasi dan suku bunga atau imbal hasil instrumen dan surat utang pemerintah. Lihat saja, biaya dana bank hingga saat ini masih berada di kisaran 5%-6%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan yang berada di kisaran 0,8%-1,2%. Biaya operasional pun masih tinggi akibat kondisi geografis dan demografis negeri ini. Selain itu, bank-bank di Tanah Air masih berada di zona investasi teknologi yang notabene biayanya tinggi. Problem lainnya ialah menyangkut suku bunga atau yield surat utang negara. Jika suku bunga kredit “dipaksakan” turun, ada kemungkinan bank malah menahan kredit dan menempatkan dananya di instrumen surat utang tersebut karena yield yang ditawarkan masih tinggi dan lebih aman. Begitu pun dengan tingkat inflasi. Menjaga inflasi tidaklah mudah. Harus ada perbaikan dari sisi distribusi dan produksi untuk bahan atau pangan yang berkontribusi besar terhadap inflasi. Untuk menurunkan suku bunga ke level single digit, pemerintah, para pemangku kebijakan, dan stakeholders terkait harus bisa membereskan berbagai pekerjaan rumah tersebut. Dan, tentu, itu membutuhkan waktu yang tak sedikit. Di samping itu, jangan sampai keinginan tersebut menimbulkan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan di Tanah Air karena penanganannya akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Selain menurunkan suku bunga kredit, untuk meningkatkan daya saing dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah sejatinya bisa melakukan upaya pemangkasan birokrasi dan “biaya siluman” serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi harus seiring dengan pemerataan ekonomi. n

No. 121 Tahun XXXIII Januari-Februari 2016

l

PROBANK

1

Daftar Isi

Dari Redaksi

………………………………………….………1

Perbanas Utama Tantangan Suku Bunga Single Digit …………….………3

Untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembangunan ekonomi, pemerintah mendorong suku bunga kredit perbankan bisa menyentuh single digit. Memang, realisasinya cukup sulit karena banyak tantangan dan kendala yang mesti dihadapi.

Respons terhadap Suku Bunga Single Digit …..………6 Arahan Regulator Dorong Single Digit ……….…………8

Profil

Marsudi Wahyu Kisworo

Rektor Perbanas Institute

Pentingnya Soft Competence …………………………18 Regulasi Penguatan Permodalan untuk Perbankan yang Kuat...................................22 Krisis ekonomi selalu berulang. Untuk mengantisipasi dampak atau risiko krisis, pelaku industri perbankan harus menguatkan permodalan sesuai dengan profil risiko yang dimilikinya.

Kinerja Efisiensi Perbankan Menuju Single Digit …….……24

Era suku bunga single digit di perbankan nasional ditargetkan dapat dicapai pada akhir tahun ini. Selain cost of fund, efisiensi perbankan memegang peran kunci.

Aktualita Hat Trick, BI Rate Turun Menjadi 6,75%........................10

Sepanjang triwulan pertama 2016 BI Rate mengalami penurunan sebanyak tiga kali berturut-turut. Kebijakan moneter tersebut dilansir sebagai respons atas kondisi yang ada. Juga, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bunga KUR Dipangkas Menjadi 9%..............................12 Penurunan GWM, Stimulus Kredit ………………………14 Property & Mortgage Summit 2016

Mengakselerasi Pertumbuhan Kredit Properti ………16

Suplemen Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT Bank Ina Perdana, Tbk …………………………………5 PT Bank Sahabat Sampoerna …………………………15 PT Bank BNI Syariah ……………………………………17 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk…21 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk ……………………23 BTPN Syariah ………………………………..........………26 PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk…….……28 Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati….…28

2

PROBANK

l


Perbanas Utama

Tantangan Suku Bunga Single Digit Untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembangunan ekonomi, pemerintah mendorong suku bunga kredit perbankan bisa menyentuh single digit. Memang, realisasinya cukup sulit karena banyak tantangan dan kendala yang mesti dihadapi.

J

elang akhir Februari 2016 pemerintah mengutarakan keinginannya, yaitu suku bunga kredit perbankan bisa menyentuh level single digit. Pemerintah terus mendorong perbankan nasional untuk dapat menekan suku bunga kreditnya dari level saat ini yang masih double digit menjadi single digit. Hal ini bertujuan agar daya beli masyarakat meningkat dan bisa menopang perekonomian. Selain itu, jika perbankan nasional dapat menurunkan suku bunga kreditnya menjadi single digit, pertumbuhan kredit pun diperkirakan meningkat. Menurut Bank Indonesia (BI), apabila hal tersebut terealisasi, pertumbuhan kredit akan berada pada batas atas dari target BI yang di kisaran 12%-14%. “Perkiraan kami bisa mencapai 12%-14% pertumbuhannya. Kalau bunga kredit turun, ya itu bisa ke 14% pertumbuhannya. Dia akan ke arah 14%,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, di Jakarta, Jumat, 26 Februari 2016.

Terlebih, kata dia, dengan kebijakan BI yang sudah menurunkan BI Rate, yang diharapkan dapat segera direspons oleh perbankan. “Kalau transmisi kebijakan BI efektif memengaruhi suku bunga bank, suku bunga lending, ya semua kredit, maka dia akan ke arah 14%,” ujarnya. Namun, jika perbankan tidak merespons kebijakan BI tersebut, diperkirakan pertumbuhan kredit akan berada pada batas bawah. Juda meyakini, bank-bank akan segera merespons kebijakan BI dengan ikut menurunkan suku bunga kreditnya. “Kalau transmisinya masih berjalan belum baik, maka kemungkinan hanya 12% pertumbuhannya, jadi rangenya itu,” tukas Juda. Keinginan pemerintah untuk mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit hingga level single digit merupakan hal yang baik. Itu merupakan upaya mendorong percepatan kredit untuk membangun perekonomian nasional.


l

PROBANK

3

Perbanas Utama

Banyak faktor yang membuat suku Selain itu, kendala lainnya ialah bunga kredit perbankan masih berada di kondisi likuiditas perbankan saat ini yang level double digit, yakni di kisaran 12%sedang ketat. Ketatnya likuiditas tersebut 14%. Faktor-faktor tersebut antara lain justru disebabkan oleh pemerintah yang tingkat risiko yang ditetapkan bank atau rajin menerbitkan surat utang. Dengan risk premium, biaya dana (cost of fund), tawaran suku bunga deposito yang tidak dan biaya operasional (cost of operation). semenarik suku bunga surat utang Risk premium masih tergolong rendah dan pemerintah, bank pun kalah bersaing bisa diminimalisasi, sedangkan biaya dana dalam hal mendapatkan dana masyarakat. dan biaya operasional relatif lebih besar “Berharap suku bunga kredit turun dan kendala untuk meminimalisasikannya (ke) single digit, saya rasa tidak bisa cukup berat. Biaya dana perbankan di secepat yang diharapkan pemerintah Tanah Air masih tergolong tinggi, salah karena kondisi likuiditas sedang ketat. satu penyebabnya ialah suku bunga Taruh saja kalau cost of fund masih deposito yang masih tergolong tinggi. seperti sekarang, maka suku bunga yang Tingginya suku bunga ini dipengaruhi diharapkan single digit enggak bisa tahun oleh tingkat inflasi yang masih relatif ini. Indikasinya, kalau ingin turun, berarti tinggi dan persaingan dalam mendapatkan dana (likuiditas) bank harus menurunkan cost of fund 3%-5%. Sekarang suku yang sangat ketat. Kemudian, biaya operasional dipengaruhi bunga dana saja 7%, yield obligasi 8%, bank bersaing dengan kondisi geografis Indonesia dan berbagai iuran yang harus instrumen lain,” terang Eko. dibayarkan bank serta dikarenakan perbankan di Indonesia Di lain sisi, inflasi yang masih tinggi juga masih masih dalam tahap pengembangan teknologi yang notabene menghambat penurunan suku bunga. Hal lainnya ialah dana membutuhkan dana cukup banyak. pemerintah yang malah banyak diparkir di rekening pemerintah Chairman Infobank Institute, Eko B. Supriyanto, di BI. Jika pemerintah memaksakan suku bunga kredit turun mengungkapkan bahwa upaya pemerintah mendorong menjadi single digit, justru dikhawatirkan bank akan menahan perbankan menuju era suku bunga kredit dan menempatkan dananya di single digit masih cukup berat, surat utang pemerintah yang Tingginya suku bunga ini meskipun arahnya sudah benar. menawarkan yield tinggi. Pasalnya, rata-rata biaya dana Menurut Eko, pemerintah harus dipengaruhi oleh tingkat inflasi perbankan saat ini masih sangat memiliki time frame yang jelas yang masih relatif tinggi dan besar. Kini tinggal bagaimana bankupaya penurunan suku bunga persaingan dalam mendapatkan dalam bank menyiasati tren penurunan kredit karena berbagai persoalan dana (likuiditas) yang sangat ketat. tersebut butuh upaya penyelesaian. suku bunga agar tidak mengganggu Kemudian, biaya operasional bisnisnya. Suku bunga kredit juga menurutnya “Ada beberapa hal yang mesti bukan satu-satunya faktor yang dipengaruhi kondisi geografis dilakukan, mulai dari penurunan Indonesia dan berbagai iuran yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. biaya dana, peningkatan modal, dan Pasalnya, faktor suku bunga kredit harus dibayarkan bank serta penurunan biaya operasional,” kata hanya 19% dari ongkos produksi. dikarenakan perbankan di Eko. Dunia usaha menurutnya masih Apalagi, lanjut Eko, jika menghadapi persoalan lain yang tak Indonesia masih dalam tahap membandingkan rata-rata biaya dana kalah penting untuk diatasi, seperti pengembangan teknologi yang perbankan Indonesia dengan kepastian hukum, biaya logistik notabene membutuhkan dana perbankan negara-negara tetangga, tinggi, dan inflasi tinggi. cukup banyak. seperti Thailand dan Malaysia, Sementara itu, Ketua Umum Indonesia masih kalah telak. Jika Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh rata-rata biaya dana perbankan Indonesia yang juga membawahkan Indonesia berada di kisaran 4,8%sektor usaha kecil dan menengah 5,4%, di Malaysia rata-ratanya hanya 0,8%-1,2%. Demikian (UKM) koperasi dan ekonomi kreatif, Sandiaga Uno, juga negara lainnya yang tidak beda jauh dengan Malaysia. mengatakan, meskipun pihaknya juga mengharapkan suku “Jadi, penurunan suku bunga single digit kemungkinan tidak bunga kredit turun, yang menjadi prioritas bagi pihaknya ialah terjadi dalam jangka pendek,” tambahnya. akses ke kredit yang tidak berbelit-belit. Menurut Sandiaga, Melihat hal demikian, kini yang harus menjadi perhatian meskipun pemerintah sudah menjanjikan Kredit Usaha Rakyat pemerintah ialah bagaimana membuat laju inflasi tetap (KUR), hal tersebut belum memadai untuk membangun sektor terkontrol dan nilai tukar rupiah terus menguat. Jika UKM. menekan perbankan untuk memangkas net interest margin Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), (NIM) akan sangat sulit dilakukan, terlebih biaya dana masih Hariyadi Sukamdani, mengatakan, penurunan suku bunga sangat besar. kredit penting untuk dilakukan. Kendati, banyak kebijakan

4

PROBANK

l


pemerintah yang justru kontradiktif dengan tujuan penurunan bahwa biaya bisnis diturunkan, tapi dalam melaksanakan itu suku bunga kredit tersebut. ada risiko yang bisa berimbas pada stabilitas sistem Menurut Hariyadi, bank itu memilih yang aman. “Bank keuangan. Dan, kalau sampai ke stabilitas, bisa jadi biaya ‘kan menempatkan (dananya) di empat tempat, yaitu untuk memulihkan itu lebih besar daripada manfaat yang menyalurkan ke kredit; dibelikan obligasi; disalurkan ke pasar kita dapat dengan penurunan suku bunga kredit tersebut,” uang antarbank; ditaruh di SBI (Sertifikat kata Doddy. Bank Indonesia), SBN (Surat Berharga Karena itu, menurutnya, diperlukan road Negara). Bank ‘kan pilih aman. Kalau pilih map yang jelas yang melibatkan semua Pemerintah harus stakeholders yang memengaruhi penurunan yang aman, ya taruh di obligasi dan SBN. memiliki time frame suku bunga. Seperti diketahui, Wakil Presiden Jadi, selama kebijakannya seperti itu ‘kan kontradiktif, makanya likuiditas menjadi Jusuf Kalla menjanjikan bahwa suku bunga yang jelas dalam ketat dan kering,” katanya. atau pinjaman akan turun secara upaya penurunan kredit Pendapat yang lain disampaikan Doddy bertahap sampai dengan akhir 2016 dan suku bunga kredit akhirnya akan menjadi single digit (di bawah Ariefianto, ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut pandangannya, 10%). Sebelumnya, pemerintah bersama karena berbagai masalah suku bunga kredit di Indonesia persoalan tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, dan memang sesuatu yang sangat kompleks. Hal perusahaan-perusahaan badan usaha milik butuh upaya itu karena terkait dengan banyak hal, negara (BUMN) akan membentuk tim. Hal itu penyelesaian. seperti tingkat inflasi, tingkat efisiensi guna merealisasikan rencana penurunan suku intermediasi perbankan dalam hal ini net bunga pinjaman, dari sebelumnya berada di interest margin (NIM), serta kondisi defisit kisaran 10%-12% menjadi single digit. neraca berjalan. Karena itu, diperlukan road Sementara itu, Menteri Koordinator map yang jelas untuk mengidentifikasi setiap hambatan Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan akan dalam upaya penurunan suku bunga kredit. menindaklanjuti rencana penurunan suku bunga dengan “Bisa turun sih, bisa saja, tapi dengan cara apa dan membentuk tim bersama. Sampai dengan akhir tahun ini, bagaimana. Kalau intervensi bisa saja, cuma cost-nya ditargetkan single digit itu untuk suku bunga kredit di tingkat bagaimana, terutama pada stabilitas. Tujuannya mulia masyarakat dan pinjaman korporasi. n

BANK INA PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK INA PERDANA Tbk Sesuai pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.105/ PMK/03/2009, dengan ini PT Bank Ina Perdana mengumumkan Piutangnya Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagai berikut : Tahun 2015 sebesar Rp 873.907.686,Rincian Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di bank dan diserahkan di Kantor Pelayanan Pajak.


l

PROBANK

5

Perbanas Utama

Respons terhadap Suku Bunga Single Digit Suku bunga kredit perbankan yang saat ini berada di kisaran double digit akan didorong pemerintah dan regulator ke kisaran single digit. Seperti apa respons para pelaku usaha di industri perbankan?

P

emerintah dan segenap pemangku kebijakan terkait terus mendorong perbankan nasional untuk dapat menekan suku bunga kreditnya dari level double digit menjadi single digit. Hal itu bertujuan agar daya beli masyarakat meningkat, begitu juga penyaluran kredit oleh bank. Alhasil, pembangunan ekonomi nasional pun bisa lebih berkembang.

Tentu saja, wacana atau keinginan itu tidak mudah diwujudkan, mengingat banyak faktor dan permasalahan yang mesti ditangani segera, mulai dari biaya dana yang relatif besar hingga tingkat inflasi nasional. Seperti apa respons para pelaku di industri ini? Berikut pendapat mereka.

Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri

Tidak Bisa Semuanya Budi Gunadi Sadikin saat masih menjabat Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri sempat mengatakan tidak keberatan jika kebijakan suku bunga single digit diterapkan. Pasalnya, sejauh ini Bank Mandiri sudah menerapkan suku bunga single digit pada para nasabahnya, yang tidak pernah bermasalah dalam pembayaran kredit. “Untuk beberapa nasabah yang kualitasnya baik, risikonya kecil, sudah kami kasih single digit. Sebagian besar single digit, tapi memang enggak semuanya single digit,” ujar Budi. Menurutnya, pemberian suku bunga single digit diutamakan bagi segmen-segmen atau usaha produktif yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional. “Buat kami enggak terlalu sulit karena memang sudah ada yang single digit, kemudian kami juga punya funding yang kuat,” tukasnya. Lebih lanjut dia menilai, di Bank Mandiri biaya yang paling besar bukanlah biaya operasional, melainkan biaya dana. Oleh sebab itu, untuk menurunkan suku bunga kredit menjadi single digit harus melihat kondisi biaya dana. “Biaya bank yang paling besar adalah biaya dana. Kalau

6

PROBANK

l


dilihat biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BO/PO), itu yang paling besar biaya dana. Jadi, kalau mau menurunkan suku bunga kredit itu, biaya dana mesti turun. Biaya dana itu bukan tergantung pada permintaan nasabah saja, tapi juga tergantung pada demand supply,” ungkap Budi. Memang, tidak mudah bagi bank untuk menurunkan suku bunganya. Selain biaya dana, penurunan suku bunga kredit terkait erat dengan tingkat inflasi. Bank Mandiri, kata Budi, akan menurunkan tingkat suku bunga asalkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mampu menekan inflasi menjadi 2% (year on year atau yoy). Pada dasarnya, katanya lagi, jika melihat industri perbankan di kawasan ASEAN, memang sudah seharusnya ada penurunan suku bunga kredit dan simpanan pada perbankan nasional. “Harusnya bunga di kita (Indonesia) setara dengan bank-bank di negara lain,” tukas Budi. Kendati demikian, jelasnya, upaya menekan suku bunga perbankan tidak bisa dilakukan secara serta-merta melalui intervensi atau perintah. “Penurunan suku bunga ini ada caranya,” ucapnya.

Mohamad Irfan Direktur Bisnis dan UMKM BRI

Siap Turunkan Suku Bunga Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan mematuhi arahan pihak otoritas, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tentang penurunan suku bunga kredit menjadi single digit, termasuk untuk suku bunga kredit mikro. Sebagai bank pemerintah, BRI mengaku siap mengawal arahan pemerintah dan otoritas terkait untuk menurunkan suku bunga kredit. “Kita ‘kan ada yang atur: ada BI, OJK, LPS, Menteri Keuangan. Jadi, BRI sebagai bank pemerintah itu ‘kan punya tugas untuk menjalankan sebagai agen pembangunan. Pemerintah maunya apa. ‘Kan dia pemegang saham terbesar jadi kita kawal. Kita harus ke sana,” kata Direktur Bisnis dan UMKM BRI, Mohamad Irfan, Kendati sebagai pemain besar kredit di segmen mikro, BRI yang harus menanggung biaya overhead yang tinggi—namun penurunan suku bunga kredit bisa dilakukan. “Ya itu kita yang atur. Pokoknya kita ikuti pemerintah. ‘Kan bukan hari ini saja

kita tahu soal penurunan bunga ini, dari 10 tahun lalu sudah terdengar. Memang kalau mekanisme pasar enggak bisa cepat,” tambahnya. Irfan mengaku, sejauh ini BRI belum menghitung dampak penurunan suku bunga terhadap profitabilitas perseroan. Walau begitu, BRI telah memiliki langkah antisipasi jika pendapatan bunganya tergerus. “Secara umum ‘kan orang tahu akan ada pengaruh pendapatan bunga jadi mesti harus tingkatkan fee based. Selain itu, omzet harus diperbesar. Kita tingkatkan volume, terus kita lakukan penyesuaian supaya overhead enggak naik terus sehingga nanti ujungnya laba bisa kita jaga,” tandasnya. Kendati demikian, untuk menurunkan suku bunga kredit, bank berpatokan pada suku bunga dana dan biaya operasional. Karena itu, BRI secara bertahap akan menurunkan suku bunga deposito dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, BRI setiap bulan terus mengevaluasi penurunan suku bunganya.

Roy Arfandy Direktur Utama PermataBank

Dia menilai, suku bunga acuan yang rendah tentunya akan menopang tingkat daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit perbankan. Oleh sebab itu, dirinya meminta BI dapat melonggarkan kembali berbagai kebijakan yang dilansir. “Jadi, saya support BI Rate turun karena akan mendorong pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini ‘kan untuk membantu pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Roy. Sementara itu, dari sisi likuiditas, katanya lagi, pihaknya mengapresiasi langkah BI yang sebelumnya telah menurunkan giro wajib minimum (GWM) primer menjadi 6,5% dari posisi sebelumnya 7,5%. Kondisi ini tentu akan membantu perbankan dari segi likuiditas sehingga dapat meningkatkan pembiayaan. “Jadi, ketika GWM turun 1% terdapat penambahan likuiditas sekitar Rp40 triliun di pasar. Tentu dana likuiditas seperti ini ‘kan harus diperoleh bank. Ini harus diinvestasi dalam bentuk kredit dan akan mendorong pertumbuhan kredit lebih baik tahun ini,” tutup Roy. n

Suku Bunga Turun, Asal BI Rate Rendah Suku bunga perbankan nasional saat ini dianggap sangat tinggi jika dibandingkan dengan perbankan di negara tetangga. Karena itu, pemerintah pun meminta perbankan nasional untuk dapat menurunkan suku bunganya menjadi single digit. Menurut Direktur Utama PermataBank, Roy Arfandy, memang tidak mudah bagi bank untuk menurunkan suku bunganya di tengah suku bunga acuan (BI Rate) yang masih tergolong tinggi. Pihaknya akan menurunkan suku bunga asal Bank Indonesia (BI) bisa menerapkan suku bunga rendah. “Jadi, bagaimana mau menurunkan suku bunga kredit di bawah 10%. Kalau Bank Permata (PermataBank) untuk menurunkan suku bunga kredit di bawah 10%, maka BI Rate agar turun lagi,” ujar Roy di kantornya,


l

PROBANK

7

Perbanas Utama

Arahan Regulator Dorong Single Digit Berbagai upaya dilakukan regulator guna menyokong keinginan pemerintah, yaitu menekan suku bunga kredit perbankan ke arah single digit. Suku bunga single digit diharapkan bisa direalisasikan pada tahun depan.

P

emerintah menilai suku bunga kredit perbankan nasional saat ini masih terlalu tinggi. Situasi seperti ini membuat pergerakan sektor riil melambat dan tidak menarik minat investor untuk berinvestasi. Dibanding sektor perbankan di kawasan ASEAN, suku bunga perbankan Indonesia relatif lebih tinggi dibanding industri perbankan negara-negara ASEAN lainnya. Memperhitungkan daya saingnya, suku bunga yang tinggi menjadi titik lemah perbankan Indonesia saat harus bersaing dengan perbankan negara ASEAN lainnya. Apalagi bila Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk sektor perbankan dan jasa keuangan diberlakukan pada 2020. Nah, atas dasar itu, pemerintah pun menekan suku bunga kredit perbankan nasional ke level single digit. Dalam beberapa kesempatan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), meminta pelaku perbankan nasional untuk dapat menekan suku bunga kredit banknya ke level single digit. JK menilai suku bunga kredit yang saat ini di kisaran 12%14% masih terlalu tinggi dan tidak efisien. Ke depan, untuk meningkatkan daya saing, perbankan nasional harus bisa efisien dan menekan suku bunga kreditnya ke level single digit. JK berharap suku bunga kredit single digit bisa terealisasi pada 2017. Dengan penurunan ini, daya beli masyarakat pun bisa meningkat dan mendorong perekonomian nasional. Selain itu, dengan tingkat suku bunga yang rendah, nantinya diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk berkembang. Tak hanya berkembang, industri nasional diharapkan mampu bersaing di tengah persaingan pasar bebas ASEAN yang sangat ketat.

8

PROBANK

l


OJK berupaya agar bank-bank menurunkan suku bunga rata-rata kredit hingga single digit tahun ini. OJK tidak mengeluarkan aturan khusus terkait dengan penurunan suku bunga kredit, tapi OJK telah mengeluarkan arahan terkait upaya penurunan rata-rata suku bunga kredit hingga single digit. Menurutnya, suku bunga kredit yang lebih rendah membuat beban industri menjadi lebih ringan. Dengan demikian, daya saing industri nasional akan makin meningkat.

Seiring dengan keinginan itu, segenap perbankan. Menurut proyeksi BI, pemangku kebijakan terkait, yakni Otoritas apabila hal tersebut terealisasi, Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia pertumbuhan kredit akan berada pada (BI), menyamakan langkah demi batas atas dari target BI yang di kisaran mewujudkan suku bunga single digit. 12%-14%. Sejauh ini BI telah melansir kebijakan Jika pihak perbankan tidak penurunan suku bunga acuan, BI Rate. merespons kebijakan BI tersebut, Sementara itu, OJK akan memberikan diperkirakan pertumbuhan kredit akan insentif bagi bank yang mampu menekan berada pada batas bawah. Direktur tingkat net interest margin (NIM). Eksekutif Departemen Kebijakan OJK berupaya agar bank-bank Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, menurunkan suku bunga rata-rata kredit meyakini, bank-bank akan segera hingga single digit tahun ini. Menurut merespons kebijakan BI dengan ikut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan menurunkan suku bunga kreditnya. OJK, Nelson Tampubolon, OJK tidak “Kalau transmisinya masih berjalan mengeluarkan aturan khusus terkait dengan belum baik, maka kemungkinan hanya penurunan suku bunga kredit, tapi OJK 12% pertumbuhannya. Jadi, range-nya telah mengeluarkan arahan terkait upaya itu. Kalau transmisi kebijakan BI penurunan rata-rata suku bunga kredit efektif memengaruhi suku bunga hingga single digit. bank, suku bunga lending, ya semua BI berharap beberapa Meski hanya berupa arahan, bank kredit, maka dia akan ke arah 14%,” kebijakan yang telah dilansir terangnya. diawasi secara khusus dalam proses implementasi arahan tersebut. bisa direspons dengan baik “Supervisory approach-nya itu nanti harus Bank BUMN Didorong oleh para pelaku usaha di nyata juga ada proses nyata yang Arahan pemerintah bagi perbankan sektor perbankan. Menurut untuk menurunkan suku bunga kredit dilakukan oleh bank dari sisi suku bunga kredit mengikuti penurunan suku bunga menjadi single digit akan dilakukan proyeksi BI, apabila hal dana pihak ketiga. Kalau enggak, ya secara bertahap dan sebelum akhir tersebut terealisasi, percuma nanti,” terang Nelson. tahun diharapkan sudah terlaksana. Sebelumnya, OJK telah menyurati bank Bank-bank milik pemerintah atau bank pertumbuhan kredit akan untuk membatasi suku bunga deposito usaha milik negara (BUMN) berada pada batas atas dari badan maksimal 100 basis point (bps) di atas BI diharapkan menjadi pelopor bagi target BI yang di kisaran Rate atau sebesar 8% untuk bank BUKU penurunan suku bunga kredit. 3. Sementara itu, untuk bank BUKU 4 “Kita sedang melihat apa namanya 12%-14%. dibatasi maksimal sebesar 75 bps dari BI area di ASEAN ini sedang kita Rate atau menjadi sebesar 7,75% dengan analisis. Yang pasti target kita harus patokan BI Rate yang saat itu sebesar 7% single digit. Jadi, sebelum akhir tahun (BI Rate saat ini sebesar 6,75%). harus single digit. Memang ‘kan Kendati demikian, OJK tidak mengarahkan penurunan suku prosesnya bertahap, tetapi tentunya kita menyadari suatu hal bunga kredit untuk segmen-segmen tertentu. Namun, secara seperti ini harus ada dorongannya, harus ada pionirnya, rata-rata suku bunga kredit diarahkan turun menjadi single harus ada yang di depan,” kata Menteri BUMN, Rini digit pada tahun ini. Seperti diketahui, pada Januari 2016 Soemarno. menurut data Uang Beredar Bank Indonesia (BI) rata-rata Penurunan suku bunga kredit sangat krusial seiring dengan suku bunga kredit tercatat 12,83%, sama dengan posisi era pasar bebas ASEAN. Suku bunga kredit/pinjaman Desember 2015. “Semangatnya sih akhir tahun ini rata-rata itu perbankan nasional diusahakan sama dengan suku bunga harus sudah single digit,” tegasnya. pinjaman perbankan negara lain di ASEAN. Jika tidak, Di lain pihak, BI selain menurunkan BI Rate, produk-produk Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk menyelaraskan langkahnya dengan melansir kebijakan negara lain di ASEAN. penurunan giro wajib minimum (GWM). Dengan adanya “Pinjaman saja itu cost-nya sudah lebih tinggi. Oleh karena penurunan GWM, maka likuiditas perbankan makin bertambah itu, pemerintah bersama dengan OJK dan BI untuk kita harus yang sebelumnya dinilai ketat. bertahap, bagaimana menurunkan bunga. Karena, kalau kita BI memutuskan untuk menurunkan GWM primer menjadi membicarakan bunga pinjaman itu ‘kan dari dua tempat cost6,5% dari sebelumnya sebesar 7,5% dari dana pihak ketiga nya, yaitu cost of fund yang kita dapat dari deposito dan (DPK). Padahal, sebelumnya pada akhir 2015, BI juga sudah tabungan dan operational cost. Ini semua harus kita perbaiki, menurunkan GWM dari 8% menjadi 7,5%. terutama efisiensi cost-nya harus kita turunkan sehingga semua BI berharap beberapa kebijakan yang telah dilansir bisa bisa mencapai target kita, suku bunga pinjamannya rendah,” direspons dengan baik oleh para pelaku usaha di sektor terangnya. n No. 121 Tahun XXXIII Januari-Februari 2016

l

PROBANK

9

Aktualita

Hat Trick, BI Rate Turun Menjadi 6,75% Sepanjang triwulan pertama 2016 BI Rate mengalami penurunan sebanyak tiga kali berturutturut. Kebijakan moneter tersebut dilansir sebagai respons atas kondisi yang ada. Juga, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

S

uku bunga acuan BI Rate turun sebanyak tiga kali berturut-turut sepanjang triwulan pertama tahun ini. Secara keseluruhan, BI Rate turun sebanyak 75 basis points (bps) menjadi 6,75% dalam tiga bulan pertama tahun ini. Penurunan yang terakhir diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 16-17 Maret 2016. Pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan BI Rate akan berdampak pada penurunan suku bunga perbankan. Hal itu diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan. Untuk mendukung transmisi penurunan suku bunga kebijakan, struktur suku bunga operasi moneter (term structure) juga disesuaikan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, mengatakan, BI akan lebih berhati-hati dalam

10

PROBANK

l


mengambil keputusan penurunan suku bunga acuan pada RDG selanjutnya. “Kami belum bisa memberitahukan, dewan gubernur akan berhati-hati untuk memutuskan suku bunga kebijakan pada April,” tegasnya. Menurut Tirta, hal itu dilakukan karena BI masih akan melakukan penilaian pada seluruh aspek ekonomi, baik secara global maupun domestik. Salah satu yang akan diperhatikan dengan cermat, lanjutnya, adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sesuai dengan mandat untuk memenuhi kebijakan moneter, BI harus menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar. Di tengah lemahnya pertumbuhan ekonomi global, kebijakan penurunan BI Rate tersebut diharapkan makin memperkuat upaya peningkatan permintaan domestik untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama menjaga stabilitas makro-ekonomi. Namun, Dewan Gubernur BI akan lebih berhati-hati dalam menentukan pelonggaran moneter selanjutnya, yakni dengan mempertimbangkan assesment dan prakiraan menyeluruh atas kondisi makro-ekonomi, stabilitas sistem keuangan domestik, serta perkembangan ekonomi global. Untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, ke depan BI akan lebih menekankan pada penguatan kerangka operasional melalui penerapan struktur suku bunga operasi moneter yang konsisten. BI juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan pengendalian inflasi, penguatan stimulus pertumbuhan, dan reformasi struktural berjalan dengan baik sehingga mampu

menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Faktor berikutnya ialah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin mereda dengan kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) yang lebih bertahap serta kebijakan suku bunga negatif di Jepang dan Uni Eropa. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2016 dan 2017 diperkirakan lebih lambat daripada perkiraan sebelumnya—dengan pemulihan ekonomi yang belum kuat di sejumlah negara maju dan perlambatan ekonomi di negara berkembang. Sementara itu, bank sentral AS (The Fed) mempertahankan target suku bunga Fed Fund Rate (FFR) sebesar 0,25%-0,50% pada 16 Maret 2016 sejalan dengan konsumsi yang tumbuh moderat, laju inflasi yang masih di bawah target, serta prospek ekonomi dan keuangan global yang masih berisiko. Kondisi global saat ini berdampak pada berlanjutnya aliran masuk modal asing dan menurunnya permintaan valuta asing (valas) untuk keperluan transaksi domestik sehingga mendorong penguatan rupiah. Pada Februari 2016 nilai tukar rupiah secara year to date (ytd) menguat 3,09% ke level Rp13.372 per US$1. Tren apresiasi rupiah ditopang oleh meningkatnya aliran masuk modal asing, termasuk di pasar saham. Dari sisi domestik, penguatan tersebut didorong oleh persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Hal itu seiring dengan penurunan BI Rate dan paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, implementasi proyek infrastruktur yang makin efektif, serta berlakunya peraturan BI (PBI) tentang kewajiban penggunaan rupiah, dari sebelumnya rata-rata US$7,3 miliar per bulan menjadi kurang dari US$3 miliar per bulan. Dari sisi eksternal, penguatan rupiah ditopang oleh makin meredanya risiko di pasar keuangan global sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju. Kondisi Domestik Pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan pertama 2016 terus membaik, terutama didukung oleh akselerasi stimulus fiskal. Investasi pemerintah meningkat didorong oleh akselerasi belanja modal pemerintah yang terlihat cepat pada dua bulan pertama 2016, sementara investasi swasta diperkirakan baru akan meningkat pada periode-periode yang akan datang. Konsumsi rumah tangga juga diperkirakan masih cukup kuat. Hal itu tercermin dari daya beli yang terjaga, penjualan eceran yang meningkat, dan kepercayaan konsumen yang cukup baik. Sedangkan, kinerja ekspor diperkirakan masih tertekan seiring dengan masih lambatnya pemulihan ekonomi global dan masih menurunnya harga komoditas. Untuk keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada 2016 diperkirakan tumbuh di kisaran 5,2%-5,6% (year on year/yoy), lebih tinggi ketimbang pertumbuhan tahun sebelumnya.

Sementara itu, neraca perdagangan Februari 2016 tercatat surplus US$1,15 miliar, lebih tinggi daripada surplus bulan sebelumnya. Pencapaian tersebut terutama ditopang oleh kenaikan surplus neraca nonmigas yang bersumber dari kenaikan ekspor perhiasan/permata serta produkproduk dari besi dan baja. Sedangkan, neraca migas pada Februari 2016 tercatat surplus, setelah pada bulan sebelumnya tercatat defisit. Surplus neraca perdagangan pada JanuariFebruari 2016 masih sejalan dengan perkiraan defisit transaksi berjalan pada triwulan pertama 2016. Sementara, cadangan devisa pada akhir Februari 2016 tercatat US$104,5 miliar, setara dengan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Hal lain yang menopang kestabilan perekonomian ialah inflasi. Inflasi Februari 2016 tampak makin terkendali dan mendukung prospek pencapaian sasaran inflasi 2016, yakni 4,0 ±1%. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2016 tercatat deflasi sebesar 0,09% (month to month atau mtm), terutama disumbang oleh deflasi komponen barang yang diatur pemerintah (administered prices) dan komponen bahan makanan bergejolak (volatile foods). Deflasi administered prices terutama disumbang oleh penurunan harga bahan bakar rumah tangga, penurunan tarif listrik, serta penurunan tarif angkutan udara. Sementara, deflasi kelompok volatile foods terutama bersumber dari penurunan harga sebagian besar komoditas pangan, kecuali harga beras yang meningkat sebagai dampak dari El Nino. Di lain sisi, inflasi inti masih tergolong rendah, yakni tercatat sebesar 0,31% (mtm) atau 3,59% (yoy). Rendahnya angka inflasi inti tersebut didorong oleh terjaganya ekspektasi inflasi dan masih terbatasnya permintaan domestik. Ke depan tren penurunan harga minyak dunia diharapkan dapat mendorong penurunan tekanan inflasi. BI meyakini bahwa inflasi akan berada di kisaran 4,0 ± 1% pada 2016. Koordinasi pemerintah dan BI dalam mengendalikan inflasi akan terus diperkuat demi mengantisipasi kemungkinan tekanan inflasi kelompok volatile foods. Stabilitas sistem keuangan pun tetap terjaga. Hal itu ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang cukup kuat. Pada Januari 2016 rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio atau CAR) perbankan tercatat 21,5%, sementara rasio kredit bermasalah (non performing loan atau NPL) berada di kisaran 2,7% (gross) atau 1,4% (net). Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit perbankan tercatat 9,6% (yoy), sedikit menurun dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 10,4% (yoy). Sementara, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada Januari 2016 tercatat 6,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 7,3% (yoy). n No. 121 Tahun XXXIII Januari-Februari 2016

l

PROBANK

11

Aktualita

Bunga KUR Dipangkas Menjadi 9% Pemerintah berkomitmen terus mendukung para pelaku UMKM. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan usaha dan kapasitas UMKM ialah menurunkan suku bunga KUR yang diberlakukan per Januari tahun ini.

P

elaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Terkait dengan hal itu, pemerintah berkomitmen terus mendukung para pelaku UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Komitmen pemerintah tersebut dibuktikan dengan menurunkan suku bunga KUR dari sebelumnya sebesar 12% menjadi 9% yang sudah diberlakukan sejak awal tahun ini. Sebelumnya, suku bunga KUR sempat menyentuh 22%. Angka tersebut kemudian diturunkan menjadi 12% dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp30 triliun pada 2015. “Kalau untuk KUR, mulai 1 Januari akan dimulai ritel, mikro, dengan tingkat bunga 9%,” ujar Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro, usai rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada akhir 2015.

12

PROBANK

l


Meski suku bunga sudah diturunkan, kemampuan penyaluran KUR tetap harus disesuaikan dengan kemampuan industri perbankan sebagai penyalur kredit. Selama ini penyaluran KUR baru dilakukan oleh tiga bank yang sudah ditunjuk pemerintah, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri. Dari ketiga bank tersebut, kredit mikro paling besar disalurkan oleh BRI, sedangkan kredit ritel lebih banyak disalurkan oleh BNI dan Bank Mandiri. Untuk mendukung penyaluran KUR, pemerintah juga berencana menambah jumlah bank penyalur pada tahun ini. Yang jelas, bankbank tersebut juga harus memenuhi kriteria tertentu. Salah satunya ialah masalah non performing loan (NPL). “Tadi juga diputuskan kita akan menambah bank penyalur. Jadi, mungkin akan melibatkan bank swasta. Kita akan lihat kriterianya, seperti rekam jejak realisasi NPL dan apakah dia punya track record cukup bagus di kredit mikro, karena yang kami tambah kredit mikronya,” jelas Bambang. Setidaknya sudah ada 10 bank swasta dan 11 bank pembangunan daerah (BPD) yang berpotensi besar menjadi bank penyalur KUR. Bank-bank tersebut masih dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan kelayakannya menjadi penyalur KUR. Setidaknya ada dua kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh bank-bank yang akan menjadi penyalur KUR, yaitu rasio NPL usaha mikro dan kecil yang harus di bawah 5% dan portofolio kredit usaha mikro kecil di atas 5%. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, besar kemungkinan bank-bank tersebut

akan bisa menyalurkan KUR pada Aprildapat berkembang dan tepat sasaran, Mei tahun ini. yang pada akhirnya akan menaikkan Braman Setyo, Deputi Pembiayaan ranking Indonesia dalam EODB,” jelas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dia. Menengah (UKM), mengatakan, selain Untuk terus mengembangkan KUR tiga bank pemerintah, masih ada dua dan menyederhanakannya, Kemenko bank swasta yang juga menyalurkan Perekonomian akan melakukan revisi atas KUR, yaitu Maybank dan Bank Peraturan Menteri Koordinator Bidang Sinarmas. Untuk bank pembangunan Perekonomian Nomor 13 Tahun 2016 daerah, saat ini yang disetujui ialah Bank yang antara lain berisi aturan mengenai NTT dan Bank Kalbar. penyaluran KUR kepada debitor kredit Menurutnya, sudah ada enam bank sistem resi gudang yang akan dilakukan BPD lagi yang dinilai sehat dan secara bersamaan. memenuhi kriteria, tapi pihak Menurut Darmin, perlu koordinasi kementerian belum mengantongi namasemua pihak untuk bisa terus terbuka dan nama BPD itu. Dia melanjutkan, mengomunikasikan program KUR agar pemerintah mendorong keterlibatan lebih masyarakat luas bisa menikmati program banyak bank agar penyaluran KUR ini. Pasalnya, Rp100 triliun bukan Kita sambut baik pemerintah makin cepat. nilai yang kecil sehingga program Tidak hanya bank, lembaga memberikan subsidi bunga tanpa KUR harus dibuka lebih lebar. keuangan lain yang akan dilibatkan “Agar lebih banyak orang yang meminta penurunan bunga dari dalam penyaluran KUR, seperti tahu. Ini agar kita lebih baik,” bank. Kalau UMKM bisa diberi perusahaan pembiayaan ungkapnya. (multifinance) dan modal ventura, Menteri Perindustrian, Saleh stimulus dengan baik, diperkirakan juga harus sehat dan lolos evaluasi Husin, mengungkapkan, demi UMKM akan menyumbang 1% bagi mendukung penyaluran KUR, oleh OJK. Memang, penambahan lembaga keuangan nonbank sebagai Kementerian Perindustrian tengah pertumbuhan ekonomi kita. penyalur KUR tersebut masih dalam menyiapkan dan mengidentifikasi tahap uji coba. industri kecil yang layak Terkait dengan program pemerintah untuk menurunkan memperoleh KUR. Tentunya dengan pendampingan melalui suku bunga KUR, Bank Indonesia (BI) mendukung tim penyuluh lapangan yang tersebar di seluruh daerah di sepenuhnya program tersebut. Sebab, hal itu juga akan Indonesia. mendukung industri perbankan. Agus D. W. Martowardojo, Gubernur BI, mengatakan, penurunan suku bunga KUR Masih Bisa Turun Lagi merupakan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Penurunan suku bunga KUR memang sudah dilakukan yang dipatok 5,2%-5,6%. Pasalnya, ke depan pertumbuhan tahun ini. Namun, tidak menutup kemungkinan masih akan ekonomi akan ditopang oleh sektor UMKM yang memiliki ada penurunan lagi ke depannya. Kabar mengenai rencana daya tahan kuat. penurunan kembali suku bunga KUR memang sudah “Kita sambut baik pemerintah berikan dukungan melalui diembuskan dan akan direalisasikan pada 2017. bunga KUR 9% pada 2016. Kita sambut baik pemerintah Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah memberikan subsidi bunga tanpa meminta penurunan bunga Puspayoga, membenarkan hal tersebut. “KUR yang saat ini dari bank. Kalau UMKM bisa diberi stimulus dengan baik, 9% akan kembali diturunkan menjadi 7% pada 2017. diperkirakan UMKM akan menyumbang 1% bagi Penurunan kembali di angka 7% nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya dikutip dari produksi para pelaku usaha. Apabila usahanya meningkat, Infobanknews.com. akan berpotensi menyerap banyak tenaga kerja,” ujarnya Penurunan suku bunga KUR ditanggapi positif oleh semua dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu. pelaku industri terkait. Berdasarkan data Kementerian Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi membaik, Keuangan, sepanjang periode 1 Januari sampai dengan 5 pemerataan kesejahteraan masyarakat masih belum terwujud. Februari tahun ini, penyaluran KUR sudah mencapai Rp6,49 Angka kemiskinan juga masih tinggi sampai dengan saat ini. triliun yang disalurkan untuk 298.728 debitor. Tahun ini Penurunan suku bunga KUR ini, kata Menteri Koperasi dan pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp103,25 UKM, merupakan bentuk kepedulian terhadap para pelaku triliun. UKM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Dia mengklaim, penurunan suku bunga KUR merupakan Nasution, mengatakan, penyaluran KUR yang lebih tepat upaya nyata untuk mengurangi angka kemiskinan dan sasaran ini dapat meningkatkan peringkat kemudahan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehebat apa pun berinvestasi (ease of doing business atau EODB) Indonesia. program pemerintah, jika tidak memerhatikan pelaku UKM, “Penyederhanaan berbagai hal perlu dilakukan agar KUR tidak akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. n No. 121 Tahun XXXIII Januari-Februari 2016

l

PROBANK

13

Aktualita

Penurunan GWM, Stimulus Kredit Di tengah perlambatan ekonomi, segenap pemangku kebijakan di negeri ini terus mengeluarkan kebijakan guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya, melalui kebijakan penurunan GWM.

K

etidakpastian ekonomi global beberapa tahun belakangan ini berdampak pada perlambatan ekonomi domestik. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ialah penurunan giro wajib minimum (GWM). Awal tahun ini Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan GWM primer menjadi 6,5% dari sebelumnya 7,5% dari dana pihak ketiga (DPK). Padahal, pada akhir 2015 BI telah menurunkan GWM dari 8% menjadi 7,5%. Kebijakan tersebut berlaku efektif sejak 16 Maret tahun ini. Kebijakan penurunan GWM diambil karena melihat kondisi makro-ekonomi yang makin membaik, terutama dilihat dari laju inflasi yang terkendali. Hal itu memberikan ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter. Kondisi ekonomi global juga berpengaruh pada penurunan GWM primer kali ini. Salah satunya, kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate/The Fed). Menurunnya tekanan global akibat membaiknya perekonomian AS juga menurunkan risiko yang timbul dari pelbagai kebijakan moneter global, seperti Eropa dan Jepang. Pasalnya, keberagaman kebijakan moneter global dapat memengaruhi aliran modal masuk (capital inflows) ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BI memutuskan untuk menurunkan GWM primer. Pelonggaran kebijakan ini dipercaya mampu meningkatkan likuiditas dan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI, Solikin M. Juhro, mengatakan, ruang pelonggaran kebijakan moneter untuk menurunkan kembali GWM primer masih sangat terbuka sehingga tambahan likuiditas perbankan akan lebih besar. Menurut Solikin, inflasi yang masih terkendali dan bisa lebih rendah, kebijakan eksternal yang bisa diantisipasi, serta nilai tukar yang terkelola dengan baik masih memberikan ruang bagi kelonggaran moneter. Kendati demikian, lanjutnya, GWM primer yang kini berada di level 6,5% dianggap masih sejalan dengan kondisi perekonomian saat ini.

14

PROBANK

l


Solikin berharap, kebijakan moneter BI tersebut dapat menopang perekonomian. “Ya, kalau 6,5% saya rasa masih riil, masih positif. Yang jelas, untuk assessment, kita itu masih positif dengan target inflasi kita yang mencapai kisaran 4 ±1%, dengan mengupayakan ekonomi yang lebih sehat,” ujar Solikin. GWM primer merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter, selain suku bunga acuan (BI Rate). Secara umum, GWM primer didefinisikan sebagai jumlah dana minimum yang wajib dipelihara bank di bank sentral, yang besarnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu dari DPK.

GWM primer ditujukan untuk memengaruhi likuiditas sehingga dapat berpengaruh pada suku bunga maupun kapasitas penyaluran kredit bank. Terdapat beberapa macam GWM yang wajib dipelihara bank umum, antara lain GWM primer dalam rupiah, GWM sekunder dalam rupiah, dan GWM dalam valuta asing (valas). Kali ini, penurunan GWM hanya terjadi pada GWM primer. Sementara, GWM sekunder dan GWM valas tidak mengalami perubahan—masing-masing masih berada di angka 4% dan 8%. Dalam beleid tersebut, mekanisme penghitungan GWM primer dalam rupiah tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya rasionya, yakni menjadi 6,5% dari DPK dalam rupiah. Meski demikian, BI memberikan kelonggaran sebesar 1% untuk jangka waktu satu tahun bagi bank yang melakukan merger atau konsolidasi terhitung sejak berlaku efektif. Dengan begitu, GWM primer dalam rupiah yang wajib dipenuhi bank yang melakukan merger dan konsolidasi diturunkan, dari semula 6,5% menjadi 5,5% dari DPK dalam rupiah. Selain penurunan persentase GWM primer, persentase GWM primer dalam rupiah yang mendapat jasa giro dari BI juga disesuaikan, dari semula 2,5% dari DPK dalam rupiah menjadi 1,5% dari DPK dalam rupiah. Sementara, tingkat bunga jasa giro untuk GWM tersebut tetap sebesar 2,5% per tahun (tingkat bunga efektif tahunan). Penghitungan jasa giro sebesar 1,5% per tahun ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 hari.

Jasa giro tersebut diberikan jika bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah yang meliputi GWM primer, GWM sekunder, dan GWM loan to funding ratio (LFR). Sebelumnya, Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI, mengungkapkan bahwa penurunan GWM primer dalam rupiah sebesar 100 basis point itu bisa menambah likuiditas hingga Rp34 triliun. Agus berharap, penurunan GWM primer dalam rupiah yang diiringi dengan penurunan suku bunga acuan BI (BI Rate) menjadi 6,75% bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Adapun, terkait dengan transmisi dari BI Rate yang diturunkan dan GWM primer dalam rupiah yang diturunkan, kami berharap, akan bisa efektif dan lebih bisa dirasakan itu antara satu sampai dengan tiga bulan (ke depan),” ujarnya, belum lama ini. BI dalam rapat dewan gubernur (RDG) yang digelar pada pertengahan Februari lalu memutuskan untuk kembali menurunkan GWM primer dalam rupiah sebesar 1% dari 7,5% menjadi 6,5% yang berlaku per 16 Maret 2016. Kebijakan penurunan GWM primer ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi risiko ketatnya likuiditas perbankan. kasan GWM primer sebesar 1% diyakini bakal mendorong pertumbuhan kredit menjadi di kisaran 14%. Limpahan likuiditas karena pemangkasan GWM primer tersebut akan mendorong sisi penawaran bank. n

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK SAHABAT SAMPOERNA Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT Bank Sahabat Sampoerna mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih. Tahun 2015 Rp. 35.051.530.058 Rincian Daftar Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagaimana tercatat di Bank Sahabat Sampoerna, akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat bersamaan dengan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagai Lampiran.


l

PROBANK

15

Aktualita

Property & Mortgage Summit 2016

Mengakselerasi Pertumbuhan Kredit Properti Perkembangan sektor properti merupakan potensi besar bagi industri perbankan nasional. Pertumbuhan kredit di sektor tersebut diupayakan terus meningkat dengan risiko yang termitigasi dengan baik. Salah satunya, melalui ajang “Property and Mortgage Summit 2016”.

I

ndustri properti yang sempat tumbuh tinggi beberapa tahun lalu mulai mengalami stagnasi sejak 2014. Hal itu terjadi lantaran lesunya perekonomian dan banyaknya aturan yang menjerat industri properti, yang justru membuat penyaluran kredit di sektor tersebut sedikit melambat. Regulasi-regulasi yang memberatkan industri properti dalam melakukan ekspansi usaha di tengah lesunya perekonomian ialah aturan yang terkait dengan penyaluran kredit pemilikan properti (KPP), seperti tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/40/DKPM. SE tersebut mengatur tentang batas minimal uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) atau loan to value (LTV) dan melarang pemberian kredit ke sektor properti sebelum barang yang dijadikan agunan tersedia utuh (inden). Menurunnya daya beli masyarakat akibat lesunya perekonomian domestik juga menjadi salah satu penyebab melambatnya penyaluran kredit properti. Hal itu terlihat dari

16

PROBANK

l


data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika pada 2012 dan 2013 kredit sektor properti tumbuh lebih dari 25% per tahun, pertumbuhan itu tidak terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Lihat saja, pada 2014 penyaluran kredit perbankan ke sektor properti melalui KPR, kredit pemilikan apartemen (KPA), kredit pemilikan ruko, kredit konstruksi, serta kredit real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan yang mencapai Rp654,85 triliun tercatat hanya tumbuh 6,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara, pada 2015 pertumbuhan kredit properti sedikit lebih baik, yakni mencapai 10,50% atau menjadi Rp723,61 triliun. Dengan nilai kredit pada 2015 tersebut, sektor properti termasuk salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap kredit perbankan, selain sektor perdagangan dan industri pengolahan. Bagaimana tidak, kontribusi kredit properti tercatat 17,68% dari total kredit bank umum yang mencapai Rp4.092,10 triliun. Kurang bergairahnya sektor properti yang berakibat pada kurang tingginya penyaluran kredit sedikit-banyak menyita perhatian stakeholders terkait, termasuk pelaku perbankan. Pasalnya, properti merupakan salah satu sektor yang dinilai mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sigit Pramono, Ketua Umum Perbanas, mengatakan, pelaku industri perbankan berkomitmen untuk terus menumbuhkan penyaluran kredit properti. Meski demikian, Sigit mengakui, masalah yang menghambat laju pertumbuhan sektor properti

memang tak sedikit. “Tanpa dipaksa, perbankan akan terus meningkatkan kucuran kreditnya, khususnya ke sektor properti,” katanya di sela-sela acara “Property & Mortgage Summit 2016”, yang diselenggarakan Perbanas bekerja sama dengan Infobank di Jakarta, Februari lalu. Dampak ketatnya regulasi membuat para pengembang kesulitan dalam melakukan ekspansi. Hal itu membuat mereka mencari beragam cara agar bisnisnya terus berjalan. Penerapan LTV dan tidak diperbolehkannya rumah inden membuat developer menerapkan praktik yang tak lazim: praktik bisnis yang mirip dilakukan pelaku perbankan atau perusahaan pembiayaan, yaitu memberikan pembiayaan Tanpa dipaksa, langsung kepada konsumen dalam bentuk perbankan akan terus cicilan bertahap. Cara tersebut biasa dilakukan pengembang besar yang tidak meningkatkan kucuran kesulitan dalam hal permodalan, tapi akan kreditnya, khususnya ke sangat memberatkan bagi para pengembang kecil. sektor properti. Memang, pembiayaan para developer ini belum besar. Namun, jika terus dilakukan, hal itu akan melahirkan krisis lainnya karena praktik tersebut dukungan untuk tidak diawasi pengawas di sektor keuangan. Persoalan lain potensinya. n

yang dihadapi para pelaku industri properti ialah perlindungan konsumen. Pasalnya, ada sejumlah developer bermasalah yang pada akhirnya merugikan konsumen. Karena itu, dalam acara “Property & Mortgage Summit 2016”, sebuah forum yang digagas untuk menghadirkan masukan bagi pembuat kebijakan di industri properti agar industri ini tumbuh dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG), muncul usulan perlunya menghadirkan lembaga independen yang mengatur dan mengawasi pelaku bisnis properti, khususnya developer secara menyeluruh. REI sebagai asosiasi developer pun dinilai perlu meningkatkan perannya dalam melindungi konsumen. Begitu pula dengan perbankan. Para pemangku bisnis properti yang hadir dalam pertemuan tersebut juga sepakat untuk mengusulkan kepada pemerintah dan bank sentral agar peraturan LTV dan KPR inden yang berlaku saat ini ditinjau kembali. Pelbagai masukan tersebut muncul karena industri properti saat ini memerlukan bisa tumbuh lebih baik sesuai dengan

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT. Bank BNI Syariah Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, dengan ini PT Bank BNI Syariah mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun 2015 sebagai berikut :

Tahun 2015 Rp 129.193.113.668,-

Rincian PiutangYang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai Lampiran.


l

PROBANK

17

Profil

Marsudi Wahyu Kisworo, Rektor Perbanas Institute

Pentingnya Soft Competence Globalisasi dan era pasar bebas menjadi tantangan bagi pelaku industri di Tanah Air, termasuk industri perbankan. Hal penting yang harus diupayakan pelaku bisnis perbankan untuk memenangi persaingan ialah meningkatkan kemampuan SDM.

P

ada era pasar bebas dan globalisasi, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tenaga kerja profesional bisa dengan bebas keluar-masuk suatu negara. Bagi tenaga kerja lokal di Indonesia, hal itu tentunya merupakan sebuah tantangan. Pasar bebas, seperti MEA, tidak hanya menjadi tantangan bagi setiap tenaga kerja lokal, tapi juga berdampak pada industri. Para pelaku usaha, termasuk industri perbankan, harus meningkatkan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. Ini adalah salah satu kunci bagi industri perbankan nasional untuk bisa bersaing dalam era pasar bebas. Berikut ini wawancara Probank dengan Marsudi Wahyu Kisworo, Rektor Perbanas Institute, terkait dengan perkembangan industri perbankan saat ini dan apa yang mesti dilakukan para pelaku perbankan guna menghadapi tantangan ke depan. Petikannya: Bagaimana pandangan Anda mengenai perkembangan industri perbankan saat ini? Kalau melihat dari aspek ekonomi, industri perbankan sangat penting karena merupakan cerminan ekonomi sebuah negara. Kemajuan atau kestabilan ekonomi sangat dipengaruhi oleh dunia keuangan perbankan. Karena dunia keuangan perbankan ini digerakkan oleh manusia, di situlah manusia memiliki peran yang sangat penting. Peran manusia yang memiliki kompetensi ini diperlukan untuk kemajuan perekonomian Indonesia secara umum dan tidak hanya bidang perbankan. Tantangan yang akan terjadi saat ini dan ke depan? Saat ini tantangan yang sangat nyata adalah MEA, yang khusus menyangkut bidang tenaga kerja keuangan dan perbankan adalah dibebaskannya pergerakan tenaga kerja profesional di 10 negara ASEAN. Dengan demikian, tenaga

18

PROBANK

l


kerja industri perbankan dan keuangan akan terpengaruh oleh pembebasan ini. Yang kedua, empat tahun dari sekarang, yaitu 2020, sudah disepakati terjadinya integrasi keuangan dan perbankan ASEAN. Integrasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan dan keuangan secara keseluruhan. Tantangan ini bukan hanya dari sisi SDM, melainkan juga mengenai seluruh sistem keuangan dan perbankan yang akan beroperasi terintegrasi di 10 negara ASEAN. Kesiapan Indonesia menghadapi MEA seperti apa? Sebenarnya masalahnya ada dari pemerintah masa lalu. Pemerintah yang lalu menurut saya terkesan kurang begitu peduli pada MEA sehingga sekarang kita jadi agak terkagetkaget. Namun, kelihatannya pemerintah sekarang mulai ada antisipasi mengenai MEA ini sehingga ada kesiapan dari kita dalam semua aspek, baik teknis, kebijakan, maupun infrastruktur perundang-undangannya. Yang harus disiapkan pertama ialah kompetensi tenaga kerja kita. Secara kompetensi teknis atau hard skill, menurut saya, sudah sangat memadai. Oleh karena itu, saya fokus pada yang sifatnya soft skill atau soft competence. Kalau hard skill, secara teknis maupun keilmuan, tenaga kerja Indonesia itu tidak kalah dengan tenaga asing. Namun, masalah yang besar ialah soft competence tadi, seperti ketangguhan dalam menghadapi tantangan, kegigihan, kerja sama tim, integritas, dan kemampuan untuk komunikasi. Semua kemampuan yang sifatnya lebih soft skill ini, menurut saya, tenaga kerja kita masih kurang dan kalah dengan profesional dari negara-negara tetangga kita. Sejauh mana pengembangan SDM di industri perbankan? Perbanas (Perhimpunan Bank Nasional) atau IBI (Ikatan Bankir Indonesia) sebagai asosiasi sudah menyiapkan

infrastruktur untuk menjaga kualitas SDM di Tanah Air. Mereka sudah menyiapkan skema-skema sertifikasi di sembilan aspek profesi perbankan serta sudah menyiapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk dijadikan acuan di seluruh bidang keuangan dan perbankan. SKKNI ini penting untuk menjadi benteng dari serbuan tenaga kerja asing untuk bekerja di sini karena ini akan menjadi nontariff barrier. Dalam skema MEA, kita tidak bisa melarang aliran tenaga kerja profesional ini. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menjaga agar siapa pun yang akan bekerja di Indonesia memiliki standar kompetensi kerja seperti yang sudah kita tetapkan saat ini. Termasuk di bidang perbankan, misalnya, di mana LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan) sudah menyelesaikan pembuatan skema sertifikasi maupun mendefinisikan standar kompetensi kerja, khususnya di bidang perbankan. Apa yang perlu disiapkan perbankan pada masa mendatang? Kebetulan saya ini orang TI (teknologi informasi) dan bukan bankir karena pendidikan dan kegurubesaran saya di bidang ilmu komputer. Namun, saat ini, karena menjadi rektor di sekolah perbankan, banyak juga lho yang mempertanyakan, kok orang TI masuk ke industri perbankan. Menurut saya, bisnis apa pun ke depan akan sangat tergantung pada kemajuan TI. TI ini adalah teknologi yang bersifat disruptive, artinya bisa memorak-porandakan tatanan, baik bisnis, sosial, maupun budaya yang sudah ada sehingga terbentuk tatanan yang baru. Terlepas dari perdebatan apakah tatanan baru itu lebih baik atau kurang baik, itulah realita yang harus dihadapi semua pemimpin. Seperti yang terjadi pada fenomena Uber, Gojek, dan lain-lain, yang telah mengubah tatanan bisnis dari sekadar bisnis transportasi tradisional menjadi penyedia layanan penghubung antara penyedia jasa transportasi dan pemakai jasa transportasi secara online. Kalau kita lihat di dunia perbankan, dengan adanya e-money, branchless banking, internet banking, mobile banking, dan financial inclusion, semua itu akan sangat dipengaruhi TI dan membuka peluang pelaku-pelaku usaha bidang lain, seperti penyedia layanan telekomunikasi atau layanan koneksi digital, untuk membuat alternatif dari perbankan yang juga dapat mengancam industri perbankan. Mau tidak mau, bankir masa depan harus paham betul TI dan segala dampak maupun fenomenanya. Memang, mereka tidak harus menjadi ahli teknis di bidang TI, tetapi mereka harus memiliki pemahaman yang kuat tentang peranan TI dalam industri perbankan. Kaitannya dengan perkembangan zaman? Generasi sekarang ini saya sebut sebagai generasi 3C, setelah generasi X, Y, dan Z. C pertama adalah creative. Makanya, anak muda sekarang tidak betah bekerja di perusahaan yang mapan. Mereka banyak membuat perusahaan start up untuk terus dikembangkan. C kedua adalah connected. Generasi sekarang tidak bisa tidak berhubungan dengan teman-temannya melalui media sosial. Anak muda sekarang paling tidak betah disuruh diam karena mereka ingin No. 121 Tahun XXXIII Januari-Februari 2016

l

PROBANK

19

selalu connect. C ketiga adalah collaborative. Anak muda zaman sekarang lebih mudah bekerja sama. Kalau dulu kerja samanya lebih bersifat fisik, sekarang lebih banyak kerja sama virtual. Makanya, berbagai upaya crowd initiatif tumbuh dan berkembang di kalangan mereka. Jadi, perilaku generasi 3C ini kalau tidak dipahami oleh dunia bisnis, maka dunia bisnis tidak akan survive ketika menghadapi anak-anak muda generasi 3C yang menjadi pasar mereka pada masa depan. Kesiapan menghadapi hal seperti itu? Kalau kita mau survive, kita harus berubah. Misalnya saja, dalam pembelajaran, guru zaman dulu hanya cocok untuk murid zaman dulu. Murid zaman sekarang perlu guru zaman sekarang. Guru harus bisa memahami perubahan zaman dan mengikuti perkembangan teknologi. Guru tidak boleh memusuhi teknologi. Karena, kalau memusuhi teknologi, kita akan terlibas oleh hal itu. Begitu pun dengan inovasi yang harus dilakukan industri perbankan. Bank zaman dulu hanya cocok untuk nasabah zaman dulu, nasabah zaman sekarang perlu bank zaman sekarang. Apa yang perlu ditingkatkan dari SDM perbankan? SDM tetap harus melek TI serta memiliki soft competence yang sangat kuat. Generasi sekarang ini mungkin 3C, tapi di satu sisi mereka tidak tahan banting karena budaya instan yang membentuk mereka. Adversity quotient yang dimiliki anak zaman sekarang umumnya rendah dan kurang. Oleh karena itu, aspek seperti inilah yang harus dibangun. Anak generasi sekarang sudah terbiasa dalam keadaan serbanyaman dan serbamudah. Kalau bicara pendidikan secara keseluruhan, arsitektur pendidikan kita harus diubah. Pada level pendidikan dasar, pembentukan karakter yang diutamakan. Pada level menengah, skill yang diperkuat. Dan, pada level pendidikan tinggi, knowledge yang diperkuat setelah karakter dan skill-nya kuat. Pada masa-masa pendidikan SD dan SMP, harus dikuatkan pada pembinaan karakter, seperti jujur, berani, tahan banting, menyayangi sesama, dan toleran karena ini perlu waktu yang lama. Sejauh ini, apa yang dilakukan Perbanas Institute? Saat mereka masih mahasiswa baru, kami berikan pelatihan agar mereka siap untuk menjadi juara. Dibangkitkan semangatnya untuk jadi pemenang, tapi bukan berdasarkan kompetisi. Dari situ dilakukan pendidikan core value Perbanas yang kami sebut sebagai ETHICS. Endurance, lulusan Perbanas harus tahan banting. Trustworthy, harus bisa dipercaya. Humanity, harus bisa memanusiakan manusia. Integrity, harus punya integritas. Competent, harus punya kompetensi di bidang masing-masing. Sense of belonging, punya rasa memiliki terhadap Perbanas maupun terhadap bangsa ini. Kenapa rasa memiliki ini saya anggap penting? Sekarang ini, hal (seperti) itu sangat penting karena generasi sekarang sudah tidak punya patriotism. Kami juga ada Carier Development Program untuk menyiapkan lulusan baru menghadapi dunia kerja. Selain itu, kami punya lembaga pendidikan profesional/professional education services untuk memberikan training (pelatihan) guna tetap menjaga kompetensi tenaga kerja di bidang

20

PROBANK

l


perbankan. Tidak hanya dari dalam, dari luar juga bisa ikut program ini. Realisasi dan aplikasi lulusan Perbanas Institute bagi industri perbankan seperti apa? Pertama, dilihat dari waktu tunggu yang di bawah satu bulan mereka sudah bekerja. Dulu waktu tunggunya sempat ada yang enam bulan, sekarang hanya satu bulan kurang mereka sudah bekerja. Yang kerja di perbankan hanya sekitar 30%. Ini terkait dengan adversity quotient tadi. Ketika lulusan Perbanas diterima di sebuah bank besar, mereka bangga. Namun, begitu tahu ditempatkan di Papua, mereka mundur. Kalau mau ditempatkan di mana saja, mayoritas pasti masuk di industri perbankan. Sisanya yang 70% banyak yang menjadi pegawai negeri, di industri keuangan lainnya, atau jadi pengusaha. Sebenarnya, bagian keuangan itu ada di setiap perusahaan, salah satunya BUMN (badan usaha milik negara). Persebaran lulusan Perbanas tetap ada, dan bidang yang digeluti juga ada di administrasi dan keuangan. Yang di TI juga tetap di TI. Namun, tidak lagi di bank, tapi banyak yang masuk asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan. Mereka mau ke sana karena kebanyakan masih di Jakarta. Beda dengan perbankan yang banyak melempar SDM ke luar Jawa. Pada 2030 nanti kita akan menghadapi bonus demografi, di mana jumlah tenaga kerja produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif. Kalau tenaga kerja produktif ini tidak berkualitas, yang kita terima bukan bonus demografi, melainkan bencana demografi. Ketika pendidikan mereka kurang, mereka perlu makan, kalau mereka tidak dapat bersaing di pasar tenaga kerja, maka mereka akhirnya jadi preman. Karena itu, kita jangan hanya bangga dengan bonus demografi. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, nantinya hanya akan menjadi bencana demografi. n

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk (“Bank Jatim”) Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 207/PMK.010/2015, PMK Nomor : 105/PMK.03/2009, dan PMK Nomor : 57/PMK.03/2010 serta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya; 1 dengan ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) mengumumkan Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto adalah sebagai berikut :

TAHUN 2015: Rp 255.509.301.910,Rincian Daftar Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa bersamaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015. Informasi Penting kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih : 1. Publikasi ini secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kepada Debitur yang terkait di Bank Jatim agar masing – masing pihak memenuhi kewajiban dan wewenang di bidang perpajakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2. Bank Jatim senantiasa memenuhi Undang – Undang Perpajakan dan Undang – Undang Perbankan beserta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya. Apabila Bank Jatim dianggap tidak memenuhi hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait wajib untuk segera menyampaikan hal tersebut sebelum pemeriksaan pajak dilakukan kepada Bank Jatim paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal publikasi ini diterbitkan. Setelah melewati batas waktu tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait dianggap telah mengetahui, memahami, menyetujui, menerima, menyepakati, dan dapat melaksanakan seluruh informasi yang disampaikan dalam publikasi ini; 3. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini merupakan biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Bank Jatim di tahun pajak 2015. Demi Keadilan, apabila piutang yang nyata - nyata tidak dapat ditagih ini dianggap sebagai objek pajak penghasilan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menagihkan / menindaklanjuti kepada Debitur yang bersangkutan; 4. Bank Jatim telah membantu dan melakukan upaya maksimal guna pemenuhan data NPWP Debitur kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan, sosialisasi, pendaftaran, penerbitan, penetapan, pengiriman, dan penindakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta segala bentuk administrasi perpajakan lainnya sepenuhnya merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang antara Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan; 5. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini dikelola berdasarkan peraturan perbankan Indonesia dan diatur lebih rinci oleh ketentuan internal Bank Jatim. Segala tindakan, kebijakan, dan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan sehingga mengakibatkan Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih (Hapus Buku / Penghapusan Bersyarat) ini tidak dapat menjadi biaya pengurang laba bruto bagi Bank Jatim, maka masing–masing pihak wajib untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang – Undang beserta peraturan dan ketentuan yang berlaku; 6. Publikasi ini mempunyai kekuatan hukum yang cukup berdasarkan seluruh Undang – Undang yang berlaku di Republik Indonesia.


l

PROBANK

21

Regulasi

Penguatan Permodalan

untuk Perbankan yang Kuat Krisis ekonomi selalu berulang. Untuk mengantisipasi dampak atau risiko krisis, pelaku industri perbankan harus menguatkan permodalan sesuai dengan profil risiko yang dimilikinya.

B

elakangan ini krisis atau gejolak ekonomi kerap kali terjadi. Bahkan, ada yang menilai siklusnya makin pendek. Belajar dari pengalaman krisis ekonomi 1997/1998, segenap pemangku kebijakan dan pelaku usaha di negeri ini harus mengantisipasinya dengan tepat, termasuk pelaku industri perbankan. Salah satu langkah yang diterapkan ialah menguatkan permodalan bank. Permodalan perbankan selalu menjadi perhatian semua pihak. Tidak hanya bank sebagai pelaku industri, tapi juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. Pada awal 2016 OJK bahkan menerbitkan peraturan baru yang mengatur tentang permodalan tersebut. Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di beberapa negara belakangan ini menunjukkan buruknya kualitas dan kuantitas permodalan industri perbankan. Untuk menyerap potensi kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi atau akibat pertumbuhan kredit yang berlebihan, permodalan perbankan di Indonesia perlu disesuaikan dengan standar internasional: Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System atau biasa disebut Basel III. OJK menerbitkan ketentuan yang mewajibkan industri perbankan menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko tiap-tiap bank. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang diterbitkan pada pertengahan Januari tahun ini. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap bank harus menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risikonya. Modal minimum tadi harus dihitung dengan menggunakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa kebijakan baru itu diterapkan guna menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional. Selain itu, untuk meningkatkan

22

PROBANK

l


kemampuan perbankan dalam menyerap risiko yang disebabkan krisis atau pertumbuhan kredit yang berlebihan. Ke depan perbankan dalam negeri diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya, baik dalam menyerap risiko maupun meningkatkan kualitas dan kuantitas permodalannya, agar sesuai dengan standar internasional. Hal itu dilakukan demi mengantisipasi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dalam penyesuaiannya, komponen modal inti (tier 1) bank harus didominasi instrumen modal berkualitas tinggi, yaitu saham biasa dan saldo laba yang merupakan bagian inti utama atau common equity tier 1. Komponen modal inti lainnya ialah modal inti tambahan yang berupa instrumen pembayaran dividen atau imbal hasil bersifat nonkumulatif serta memenuhi kriteria tertentu. Komponen modal inti tambahan merupakan penyempurnaan dari komponen modal inovatif yang sebelumnya merupakan bagian dari modal inti bank. Sejalan dengan peningkatan kualitas modal inti, komponen dan persyaratan instrumen modal pelengkap (tier 2) juga ikut disesuaikan, antara lain dengan menghapuskan kategori upper tier 2 dan lower tier 2. Komponen modal pelengkap tambahan (tier 3) yang sebelumnya dapat diterbitkan hanya untuk perhitungan modal untuk risiko pasar, dengan berlakunya Basel III, menjadi dihapuskan. Untuk memastikan bahwa kualitas atau tingkat permodalan bank memadai, dilakukan penyempurnaan rasio-rasio permodalan yang meliputi rasio modal inti dan rasio modal inti utama. Modal minimum terendah yang harus disiapkan perbankan terbagi dalam empat kelompok besar. Dan, setiap kelompok memiliki penghitungan masing-masing terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Satu, 8% dari ATMR dengan profil risiko peringkat pertama. Dua, 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat kedua. Tiga, 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat

ketiga. Empat, 11%-14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat keempat atau kelima. Meski demikian, OJK selaku regulator berhak untuk menetapkan modal minimun yang lebih besar lagi jika bank yang bersangkutan menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar lagi. Pemenuhan modal minimun sesuai dengan profil risiko juga diatur dengan jangka waktu tertentu. Untuk pemenuhan modal minimum periode Maret sampai dengan Agustus, mengacu pada profil risiko posisi buku Desember tahun sebelumnya. Sedangkan, untuk periode September sampai dengan Februari tahun berikutnya, mengacu pada profil risiko posisi Juni. Kemudian, jika terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian, pemenuhan modal minimun tersebut menggunakan profil risiko terakhir. Tak hanya permodalan minimum yang diatur, setiap bank pun wajib membentuk tambahan modal lainnya sebagai penyangga (buffer) sesuai dengan kriteria yang ada. Beberapa tambahan modal tersebut adalah capital conservation buffer, countercyclical buffer, dan capital surcharge untuk domestic sistematically important bank (D-SIB). Pembentukan tambahan modal tersebut bertujuan sebagai penyangga (buffer) untuk menyerap risiko yang disebabkan krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan. Kewajiban pembentukan tambahan modal diterapkan secara bertahap sejak 2016 untuk memberikan waktu yang cukup kepada bank dalam membentuk tambahan modal tersebut. Besaran tambahan modal juga sudah ditetapkan dalam regulasi terbaru yang diterbitkan OJK. Untuk capital conservation buffer, tambahan modal ditetapkan sebesar

2,5% dari ATMR, sedangkan, untuk countercyclical buffer, ditetapkan sebesar 0%-2,5% dari ATMR, di mana penetapannya diputuskan oleh OJK selaku regulator. Kemudian, capital surcharge untuk D-SIB ditetapkan sebesar 1%-2,5% dari ATMR—ditetapkan OJK yang berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang melalui metode-metode yang sudah ditentukan. Kewajiban pembentukan countercyclical buffer diberlakukan untuk semua bank. Sementara, kewajiban pembentukan capital conservation buffer hanya berlaku untuk bank yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) 3 dan 4. Kebijakan tentang capital conservation buffer ini diberlakukan secara bertahap dan dimulai sejak awal 2016. Pada 1 Januari 2016 kewajiban yang harus dipenuhi perbankan sebesar 0,625% dari ATMR, meningkat menjadi 1,25% mulai 1 Januari 2017. Awal Januari 2018 kewajiban tersebut akan kembali dinaikkan menjadi 1,87% dan menjadi 2,5% pada awal Januari 2019. Tidak demikian dengan countercyclical buffer. Kebijakan ini tidak dilakukan secara bertahap, tapi diterapkan secara serentak dan mulai berlaku pada 1 Januari tahun ini. Sama seperti capital surcharge untuk D-SIB bagi bank yang berdampak sistemik, kebijakan ini juga diterapkan sejak awal Januari tahun ini. Regulasi yang baru saja diterbitkan itu tak hanya berlaku untuk perbankan secara individu, tapi juga untuk perbankan secara konsolidasi dengan anak perusahaan. Hal itu dilakukan demi menjaga kualitas dan kuantitas permodalan. Perbankan dilarang melakukan distribusi laba jika mengakibatkan kewajiban permodalan tersebut tidak terpenuhi. Dan, pembatasan mengenai distribusi laba pun sudah ditetapkan OJK. n

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ini PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, NPWP : 01.567.489.8073.000 Mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagai berikut :

Tahun 2015

: Rp 343.551.133.579,-

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan 2015 sebagai lampiran.


l

PROBANK

23

Kinerja

Efisiensi Perbankan Menuju Single Digit Era suku bunga single digit di perbankan nasional ditargetkan dapat dicapai pada akhir tahun ini. Selain cost of fund, efisiensi perbankan memegang peran kunci.

T

ingginya suku bunga bank di Indonesia kembali menyita perhatian pemerintah. Sejatinya, ini bukanlah hal baru. Pada awal tahun ini pemerintah dengan tegas kembali mendorong perbankan agar menurunkan suku bunga kreditnya. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), bahkan melarang adanya “nego bunga deposito” oleh perusahaan pelat merah. “Dana pemerintah dan BUMN (badan usaha milik negara) yang disimpan di perbankan itu sangat banyak dan diberi suku bunga yang tinggi. Sekarang kita atur, sudah tidak bisa lagi. Namun, tentu saja kita tidak bisa mengatur swasta,” ujarnya pada acara dialog publik yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Jakarta, beberapa waktu lalu.

24

PROBANK

l


Upaya mendorong penurunan suku bunga juga dilakukan Bank Indonesia (BI). BI sedikitnya sudah tiga kali menurunkan suku bunga acuan, BI Rate, sejak awal 2016. Penurunan BI Rate tahun ini diawali pada 14 Januari 2016, yakni turun menjadi 7,25%. Penurunan berlanjut pada 18 Februari 2016 menjadi 7%. Pada 17 Maret 2016 BI Rate kembali turun menjadi 6,75%. Langkah ini diikuti oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kemudian menurunkan suku bunga penjaminannya. Kebijakan pihak otoritas itu pun kemudian direspons pihak bank. Sejumlah bank, terutama bank pelat merah, berjanji menurunkan suku bunganya secara bertahap. Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono, mengaku banknya tengah bersiap menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR). Kendati, ia mengaku tidak dapat memastikan waktunya. Sementara itu, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Asmawi Syam, mengatakan, banknya melakukan penyesuaian suku bunga yang dievaluasi setiap bulan. Untuk menekan suku bunga, BRI secara bertahap menurunkan tingkat suku bunga deposito, mendorong ke tabungan dan giro, dan melakukan efisiensi dalam biaya operasional (operational cost). Jika BRI berhasil melakukan hal itu, ia yakin otomatis suku bunga akan turun. Selain memangkas suku bunga deposito, pihak BRI kemungkinan akan mengurangi target dividen untuk memberikan efisiensi. Langkah berbeda dilakukan Bank Central Asia (BCA), yang sudah menurunkan suku bunga lebih dulu ketimbang

bank lain. Direktur Utama BCA, Jahja Setiaatmadja, mengatakan, sejak Februari tahun lalu, BCA sudah memangkas suku bunga deposito 0,25% per bulan. Hal itu dilakukan karena BCA mengalami kelebihan likuiditas. Dibandingkan dengan perbankan di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand, rata-rata biaya dana (cost of fund) perbankan kita memang kalah telak. Jika rata-rata cost of fund perbankan Indonesia berada di kisaran 4,8%-5,4%, di Malaysia rata-rata hanya 0,8%-1,2%. Demikian juga di negara lain yang tidak beda jauh dengan Malaysia. Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meyakini, era suku bunga single digit dapat dicapai akhir tahun ini. Alasannya, cara ini dapat meningkatkan daya saing perbankan nasional di regional. Terlebih Indonesia akan menghadapi kompetisi dengan bankbank regional pada era pasar terbuka ASEAN. Belum ada bank di Indonesia yang mampu mengalahkan bank-bank di level regional. Sebut saja CIMB Group (Malaysia) dan DBS (Singapura). Karena alasan itu, pemerintah pun ingin sekali ada bank nasional yang bisa menandingi bank-bank besar di level regional seperti CIMB dan DBS. Memang, secara kinerja, bank-bank nasional tak kalah cemerlang dengan bank-bank di negara lain. Di tengah banyaknya bank global yang kinerjanya terseok-seok akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan nasional masih mampu mencatatkan kinerja positif dengan rasio keuangan yang terjaga. Berdasarkan data OJK, penyaluran kredit bank umum sampai dengan Desember 2015 tumbuh sebesar 10,40%, dari Rp3.706,50 triliun pada 2014 menjadi Rp4.092,10 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 7,26% dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.114,42 triliun menjadi Rp4.413,06 triliun. Pada periode tersebut, aset bank umum tumbuh sebesar 9,21% menjadi Rp6.132,58 triliun. Penyaluran kredit yang dilakukan perbankan di Tanah Air ke sejumlah sektor juga tercatat tumbuh cukup tinggi. Pengucuran kredit bank umum ke sektor listrik, gas, dan air tumbuh sebesar 22,58%. Begitu juga kredit ke sektor pertanian yang tercatat tumbuh sebesar 20,04%. Sementara itu, kredit ke sektor konstruksi dan perdagangan masing-masing tumbuh 17,43% dan 10,57%. Di antara sektor-sektor unggulan perbankan, hanya sektor pertambangan dan penggalian yang pertumbuhannya minus, yakni minus 4,62%. Tahun ini kinerja perbankan nasional diramalkan membaik. Prediksi ini sejalan dengan pemulihan indikator makroekonomi yang diperkirakan membaik pada 2016. Ryan Kiryanto, kepala ekonom Bank Negara Indonesia (BNI), mengatakan, pemulihan makro-ekonomi bakal selaras dengan sikap agresif BI terkait dengan kebijakannya, baik dalam hal penyesuaian suku bunga acuan (BI Rate) maupun giro wajib minimum (GWM) yang memicu pelonggaran likuiditas perbankan. Selain itu, tambah Ryan, perbaikan fundamental ekonomi didukung oleh BI dengan menurunkan suku bunga deposit facility dan lending facility. Menurunnya GWM primer berdenominasi rupiah, menurutnya, akan merelaksasi likuiditas

KINERJA BANK UMUM 2014-2015 (Dalam Rp Juta)

Keterangan 2014 2015 s (%) Jan 2016 Aset Total 5.615.150 6.132.583 9,21 6.095.908 Dana Pihak Ketiga 4.114.420 4.413.056 7,26 4.385.024 Kredit 3.706.501 4.092.104 10,40 4.014.504 Rasio Keuangan (%) Capital Adequacy Ratio (CAR) 21,39 19,57 21,75 Return on Asset (ROA) 2,32 2,85 2,51 Net Interest Margin (NIM) 5,39 4,23 5,63 Loan to Deposit Ratio (LDR) 92,11 89,42 90,95 Keterangan: - s : pertumbuhan. Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (birI).

yang sebelumnya mengetat. Peningkatan likuiditas perbankan tersebut diyakini akan mampu terserap pasar, terutama sektor infrastruktur yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah. Data BI menyebutkan, sampai dengan Januari 2016, kredit yang disalurkan bank umum telah mencapai Rp4.014,50 triliun atau tumbuh 9,3% secara year on year (yoy). Memang melambat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,1% (yoy). Perlambatan tersebut terutama terjadi pada kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI). Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, mengatakan, menurunnya pertumbuhan KMK dipicu oleh penurunan ekspor dan harga komoditas. Kendati demikian, sejauh ini stabilitas sistem keuangan masih tetap terjaga, yang ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang cukup kuat. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, hal itu tercermin dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio atau CAR) yang pada Desember 2015 mencapai 21,39% dan pada Januari mencapai 21,75%. Rasio kredit bermasalah (non performing loan atau NPL) juga masih terjaga di kisaran 2%. “Meskipun pelemahan ekonomi global dan domestik mengakibatkan kinerja korporasi di beberapa subsektor manufaktur dan sektor infrastruktur menurun, dampak penurunan kinerja korporasi tersebut pada ketahanan sistem perbankan relatif terbatas,” ujar Tirta. Sejumlah indikator makro-ekonomi memang dikabarkan akan lebih baik daripada tahun lalu, kendati rupiah masih akan mengalami berbagai tantangan menyusul kebijakan stimulus bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Sektor perbankan lagi-lagi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. BI memprediksi, pertumbuhan kredit tahun ini akan lebih tinggi daripada tahun lalu atau mencapai 14%. Industri perbankan yang memang sudah teruji ketahanannya diperkirakan bakal menjadi salah satu faktor yang memberikan stimulus positif bagi perekonomian nasional. n


l

PROBANK

25

DAFTAR DEBITUR PIUTANG TAK TERTAGIH TAHUN 2015 NAMA DEBITUR DENGAN PIUTANG DI ATAS Rp. 5.000.000,NO

NAMA NASABAH

JUMLAH

NO

NAMA NASABAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

ZULAEKAH MIS'AH TUSIROH LIA YULIAWATI WARTIMI EKA SAMSIAH Rurin Tri Isnawati ARI YUSTANTI EMI NANIK HARIANI Adi Purwati NuNuk Kasiati Ika Mariana NURIYATI MIMIK HATI Nurani sukmawati TITIK ARININGSIH Suminah SAINEM LILA RAHMAWATI SITI RAHAYU Hartipah Mursidah Punaiyah Ernita Widayanti RANI NURAENI SUDARIYAH SULIKAH SAROFIYAH AGUSTIN ROSIDA DWI YULIANI Rikhy Gitalia Puspita SUYANIK halimah SRI MULYANINGSIH PAINI NURHIDAYAH ENDANG PURWATI Rohayah DIAN SEFITA ANI YULIANTI KIKI WIDYANINGTYAS SUMIATI ratnawati SRI MURTINI AAM MARIYAM SITI UMAYAH DEWI MULIATUN NURUL ASMANI Nurul Islamiyah Fitriya SARTI KARMILA Idah erma dewi HIDAYANI / B.WAHED NURUL AINI Herma Suryani Mustika Wati NENG IMAS OOH MASITOH SUPATMI SUNARNIK SUDARYAWANTI TUMYATI AAT SOLIHAT NURYATI SATNAWIYAH SRI HANDAYANI SITI MARYAM MIFTACHUL ULIYAH SUMIANA SUMITAH TINI RINI ENDRI WAHYUNI KATEMI AGUSTINA SULAMA SUNANIK SUNDARI YATI KASMIATI SRIYAH MUNIK SETYOWATI KASIATI SRI MUJIATI YUNAENI METYA ERLIANA WATI Astutik ATI WARYATI husnawiyah MASRIFAH DEWI AMBARWATI Ismatul Maula MONASIH SUKESI ENI SULIATIN Nina Kristina Damayanti MAILISA ANIYAH MASTINAH NIA KURNIAWATI SUBAIDA YUNAENI MONAH SUJARWATI MUTMAINAH Desy Hariyati ANISA Siti Nurhayati RIS REVI SUMARIYATI LILIK SISWANDIYAH MIMI SUHAEMI ELIS WATI SRI UTAMI

5,572,529 5,374,206 5,197,833 7,203,236 5,483,527 5,741,323 5,518,516 5,111,665 5,297,774 7,203,236 7,203,236 5,762,590 8,519,441 7,306,083 5,111,665 7,203,236 7,089,112 6,131,685 5,111,665 5,483,527 6,482,912 7,542,842 5,280,779 6,035,176 6,180,736 6,497,289 5,197,833 5,483,527 5,757,393 6,497,289 6,131,685 6,815,553 7,543,968 6,035,176 5,042,267 6,561,512 6,035,176 5,297,774 7,543,968 6,035,176 5,374,206 5,297,774 5,297,774 5,762,590 6,301,434 5,847,560 5,483,527 6,035,176 5,479,563 5,297,774 5,479,563 7,543,968 6,815,553 5,297,774 6,561,512 7,063,698 5,111,665 5,111,665 5,483,527 5,197,833 6,854,407 5,483,527 9,132,603 6,815,553 6,497,289 5,741,323 8,829,622 5,111,665 7,381,700 5,111,665 6,854,407 5,197,833 5,483,527 6,497,289 5,297,774 5,197,833 5,111,665 5,762,590 5,197,833 7,543,968 7,543,968 7,543,968 7,543,968 5,042,267 6,035,176 6,035,176 5,830,579 7,543,968 7,063,698 5,197,833 6,035,176 6,301,434 5,042,267 5,111,665 5,111,665 5,297,774 6,035,176 5,483,527 6,131,685 5,657,132 6,131,685 5,847,560 5,197,833 5,757,393 5,374,206 6,497,289 6,035,176 5,483,527 5,297,774 5,483,527 5,762,590 5,483,527 5,197,833 5,483,527 5,762,590

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

EHA SUMI ERWIN PARTIYEM SUNARTI SUJIATI MAMAY ROHAYATI ARTIK AMINAH SRIANING WARTI MUNTIANI EMI INDRAWATI Alfi Makrufah TATI KASTIAWATI SRI INDRAYANI WIWI SUSILAWATI SRI PURWATI IRA MAYA SOPA NENENG WIDANENGSIH Sri Sukarsih Handayani KANTHI RAHAYU NASIATI WAHYU SRIHARIJATI SUKARIYATI Mujiem Mujiem DIAN MIFTAKHUL JAYANTI CUCU SUMIATI RIWAYATI ROKANI Lilis Sugihartini HIDAYATUL SOLIKHAH TONYANIYA Sri Latifah Srinatin LASMINI ANAH SUHANAH HAMIDAH Anita Nurhayati ENENG NURHAELITA SUNENI BT SOLIKIN IDNIS INONI SUHARNI NURYATI KUSUMANINGSIH SURPI SRI RIYANTI WARNITI BT MASITA Suparmi NARTI KARTINI ADE FATIMAH RIRIN WAHYUNINGTYAS ARIATI ARTANTI MANDASARI SUMIARSIH SRI UTAMI Arum TUTIK YULIANTINI SUCI JUMENI WAHJOE WIDIASTOETI Nurdiana SUGIARTI Lilik Surya HDJ SAROFAH IRNA EKAWATI PRATIWI Anik Sudarsih MUJIATI YAYUK ERNAWATI IIN MARLINA SUCIAWATI KHUSNUL KHOTIMAH SOLIKAH FENY FEBRIANTI FATIMAH Misri Siti Jumaiyah Ririn Sulistyowati RITA E R LUMONGDONG SUSIAMA KAMSINAH Susi TOMINA linda nopianti dewi ETI SRIYANTI Sulami KATMINI ZAKRAH SITI NURUL HIDAYATI NANIK MAHMUDAH FINCE ANIN NURHAYATI IWAN PITRIAH MARTA SURATI Agustin Kumarwati DIAN KUMALASARI AGUNG BUDI PRAKOSO Sunny Fahmi MIFTAHUDIN SUHARTO FAHRUROZI EDI SYAMLI Partinah Mutik Devi Yuliani Suryo Adi Putro Mutik Agung Tetuka Achmad Soegito Gusremon SITI ASIH Rahayu MASAGUS DWI SULISTYO PRIHADI SITI HARYATUN LIDWINA INDRIATMI

26

PROBANK

l

JUMLAH

NO

NAMA NASABAH

6,180,736 5,111,665 5,762,590 5,111,665 5,657,132 5,197,833 5,757,393 6,497,289 6,131,685 6,131,685 6,497,289 7,063,698 16,590,516 5,483,527 5,830,579 6,035,176 6,815,553 6,599,987 5,297,774 5,483,527 6,561,512 5,197,833 5,280,779 5,197,833 6,854,407 16,428,257 6,035,176 7,306,083 5,762,590 5,762,590 5,483,527 5,483,527 5,374,206 5,042,267 5,042,267 6,561,512 8,201,889 5,197,833 6,131,685 5,197,833 7,542,842 5,297,774 5,181,653 6,561,512 5,111,665 7,946,660 6,815,553 5,042,267 5,111,665 5,111,665 5,111,665 5,280,779 5,297,774 5,374,206 5,483,527 5,513,755 6,035,176 6,035,176 6,301,434 6,301,434 6,301,434 7,543,968 5,757,393 5,197,833 5,762,590 7,203,236 6,497,289 6,561,512 5,197,833 5,963,609 5,479,563 5,762,590 5,762,590 6,392,823 7,203,236 7,876,791 5,111,665 5,762,590 6,815,553 5,111,665 5,197,833 5,483,527 5,890,660 5,963,609 6,392,823 6,854,407 5,280,779 6,301,434 5,479,563 6,035,176 5,297,774 5,762,590 6,815,553 5,111,665 5,280,779 5,042,267 5,030,684 5,525,473 7,631,000 13,293,828 14,601,168 17,607,176 25,800,937 22,060,080 23,496,583 31,728,924 37,213,490 68,227,392 23,669,877 34,249,854 559,897,472 10,547,651 11,373,726 9,987,711 5,206,487

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345

SUPARJONO NURMISWARI SRI REJEKI SUHARTINI OKTORA ARIANDO PURBA SUTARDI SUPARNO AYEP SURYANA BUDI SUHARMAN SUHARTO SUKARDI DEFRI AWWALUL FATMA ETTY ANGGRAINI HARJOKO WIBI UTAMA DEDIH GUSTANTO DANI SULISTIYO BAMBANG YUDIANA SANTI HERAWATI RINI PURWANTI BUDI PURNA IRAWAN TRI WIRATNO Muh Toni Kusnadi Yatrini Yulianof Mesri Fadrial TUKINEM Slamet EFFITA SARI TRINURHAYATI SRI MARYATI RIBKA AGUSTIN SULASTRI SUPRAPTO SUNNY FAHMI TUTY H ICUK H RATNA PUSPITASARI NGATMAN SRI SUSILOWATI KUSYANTI DEWI IKA FAJARSARI DIANA SEPTYASARI YULIA ULFA DYAH AYUNIAWATI SULISTYOWATI MOCHAMMAD TAUFIQ WIDIYANI SUKIYONO LIZA YULAIEHA SUNARTO PUJI LESTARI BEJO PRAYITNO HARI MULYONO SUJAKA MIYAR SALIMIN MIKHAEL ADVEN PUTRO WICAKSONO SUWARJO SRI YULI DOLIFA LENGKONG SUTEJO ZETA K DIAN AYU R PANUNDJU B NUGROHO SUKMO R SITI MUKAROMAH MASHURI MUHAMMAD MASDUQI MUNTHOFIYAH SAPUTRI RAMELAH TU BAGUS NANA ANIK PUJIATI MUHAMMAD SOIM TARSISIUS LAY HERI S VERONICA S SUHARTADI ADI IRAWAN JOKO WARSITO HENDRA BAYU SUPRIHATIN FX BAMBANG S HAMIDI PETRUS HARYADI HAFIDZ AL HARITS MUGIYARNI CHRISTINA NATALIA SUGIARTO ERIEK RUDIYANTO MUHAMAD ZAINUDIN SRI WATINI SUKRISTIONO NOVITA PURNAMASARI ZAENUDIN MUKIBI CHOIRUL ANWAR RATIH RETNO WULAN NATALIS TIARMA S CHELLYA SUARDI SUJI LINA M BEJO S HERY S N YONASRI BUDI SANTRI ARSYA N MUDJIATI SUPILAN SHOLIHUL ANDI SUSANTO TRI WURYANINGSIH ROBIIN HASTONO K SUKARJO ANTON KURNIAWAN


JUMLAH

NO

NAMA NASABAH

6,937,857 7,100,155 7,213,744 5,064,942 9,875,443 11,285,085 11,373,728 5,579,255 5,581,146 6,674,978 6,390,707 16,770,020 5,946,501 9,528,123 11,983,688 5,925,265 5,579,255 5,405,649 14,699,905 8,470,612 6,904,137 5,294,583 10,020,726 6,904,137 7,941,875 6,007,152 5,191,363 5,212,842 10,949,228 9,504,878 5,294,583 14,971,466 6,559,451 17,058,270 5,294,583 10,597,578 5,294,583 5,723,443 17,168,069 5,272,331 10,597,578 5,882,866 6,754,867 5,944,729 5,152,679 19,881,321 11,795,477 5,753,445 5,042,209 19,330,471 8,997,825 9,061,910 5,510,648 6,808,668 13,147,891 9,732,154 9,825,012 7,998,775 7,159,313 10,027,730 6,087,342 6,826,610 9,528,929 5,849,726 5,323,224 7,541,773 6,418,191 9,012,809 5,490,985 6,937,857 11,311,400 13,760,334 5,641,310 9,456,812 5,682,792 6,087,388 6,823,828 6,706,220 7,083,541 5,258,477 10,986,929 6,007,152 6,980,226 8,630,002 9,765,790 5,027,851 17,057,621 11,536,255 7,288,167 17,530,822 14,216,996 11,207,441 12,516,917 11,719,210 11,258,115 7,400,801 14,867,012 10,000,000 5,212,041 9,006,490 5,398,695 19,330,470 9,782,816 35,537,444 810,951,627 6,668,341 9,787,495 5,552,457 111,139,065 5,231,673 11,220,582 5,579,255 13,671,976 6,390,707 5,010,529

346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460

RISWANTO 5,152,679 UUN AMALIA 10,580,572 RIRIN FEBRIYANTO 6,047,286 IBNU SHODIQ 5,128,158 MARTHINUS TOTOK SUPRIYANTO 11,319,473 ANDY WIJAYA 5,950,108 AMRI WIBOWO 5,753,228 SERMINI SETYOWATI 6,024,679 JIHADDINA 7,306,414 DULFITRI 5,082,368 STEVANUS ANANG WIDODO 6,854,643 ANNA HARTATI SARI UTAMI 6,024,679 MELANIA OM QOMARIYAH 5,751,289 ABDUL HAMID 5,107,575 DIYAN HENDRA W 6,320,689 ERDISON 6,177,011 ABDUL GHOFUR 74,773,251 ABDUL HAFID 15,448,350 ABDUL JALAL 8,308,696 ABDUL KHARIS 16,042,547 ABDUL LATIF 7,778,212 ABDUL MAJID 38,461,414 ABDUL ROHIM 21,954,338 ABDUR ROKHIM 36,161,087 ACHMAD RACHMAT UBAY 43,086,529 ADHI UTOMO 9,565,357 AFRIJAYA 20,331,912 AGUNG BUDI YONO 10,029,844 AGUNG HERMAWAN 10,288,084 AGUNG YUDHAJAYA SOED 20,982,008 AGUS RUSDIYANTA 6,571,178 AGUS SALIM 152,920,481 AGUS SURONO HADI 12,613,556 AGUS SYAEFRUDIN 5,926,464 AGUSTIANI MUSTIKOWAT 15,777,303 AGUSTINA UTAMI 27,500,605 AHMAD APANDI 13,550,722 AHMAD FARID 10,233,869 AHMAD MUDLOFAR 33,515,557 AHMAD SAID 25,149,294 AHMAD SOLEH 5,726,014 AHMAD SUKHUFI 9,644,545 AHMAD WIDODO 6,155,602 AIDIL FITRIADI 5,783,206 AJENG NOVITARIA PURN 5,976,109 AJI JUSNAN 21,906,138 AKHMAD FARKHAN 9,465,842 AKHMAD TASURUN 27,159,628 AKHMAD YULIANTO 122,629,561 AKMAL PUTRA JAYA 330,646,163 AKMAL PUTRA JAYA 1,134,887,370 ALFEN SUBRATA 1,251,916,696 ALI IMRON 12,887,258 ALI IMRON 17,014,774 AMAT KUAT 15,498,667 AMIN BUKORI 11,788,867 ANA MULYANA 17,014,774 ANDARIO DWI WARDANA 6,090,211 ANDI WIJAYA 5,583,407 ANDREAS BUDI SAPTO N 17,776,143 ANDY SUFRIADY 18,284,869 ANGLING USMAN HADI 7,975,581 ANI CAHYANI 7,515,008 ANTONI 7,595,489 ANTONIUS ALVI CHRIST 35,309,836 ARI AGUS 5,390,800 ARI JATMIKO 33,851,637 ARI ROHMIYATI 8,059,998 ARI SETIYAWAN 7,911,830 ARIA CHANDRA 5,533,720 ARIE SUSILO SETYAWA 9,228,678 ARIEF DWI SETIYAWAN 15,126,163 ARIK SUPRIYADI 7,426,581 ARIS SUSANTO 7,892,973 ARIS WAHYUDI 5,420,366 ARIS WIDODO 6,180,917 ARRY AJIE SUHARDIMAN 26,392,770 ARSYA NINDIA 7,051,706 ASIH PUJI RAHAYU 15,470,219 ASIH SUPRIYANTO 15,066,171 ASIYAH 21,768,828 ASMUDIN 10,817,906 AZIZAH 23,470,280 AZWAR ANAS 15,215,100 BAMBANG SUSWANTO 6,332,029 BANAR DWI PANUKMI 5,123,368 BASUKI RAHMAT 11,146,488 BAYU FERNANDO 6,162,772 BELLA RIZKY AMELIA 8,641,443 BETTI NILA KRISNA 7,247,547 BIROCHMAD 8,449,809 BOBI MULYA MAHARDIKA 12,228,325 BONAVENTURA KRISTANT 23,162,549 BUANG SUNARTI 6,303,330 BUDI AFRIANTO 11,971,768 BUDI MARTONO 10,088,676 BUDI SANTOSO 22,951,164 BUNAYAH 16,738,368 BUYUNG 11,029,196 CANDRA RINI 19,756,325 CASUMI 9,482,996 CHRISMIYATI 34,618,448 CITRA SETIAWAN 5,086,462 CORONA KARTIKA KRIST 13,543,980 DALSIH SURYO WIBOWO 7,502,481 DANANG SULISTYO 22,524,974 DARIYANI 20,524,146 DARTI 6,403,029 DASINAH 18,208,224 DAUMI 7,260,745 DEDE FERRY FIRMANSYA 6,508,247 DEDE MULYADI 16,368,583 DEDI ISMANTO 10,663,544 DEDY NOVIANTO WIBOWO 7,492,814 DENNY HERNOWO 13,346,198

JUMLAH

DAFTAR DEBITUR PIUTANG TAK TERTAGIH TAHUN 2015 NAMA DEBITUR DENGAN PIUTANG DI ATAS Rp. 5.000.000,NO

NAMA NASABAH

461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576

DESI INDRA MIRAWATI DEVI YULIANI DHENY ISMAOEN DHERTA KUSMARWATI DIAH PERMANA ISTIFAR DIAN ISMIYATI DIDIK SIYAMTO DIYAH SUTJIPTOWATI H DJADI UTOMO DJOEMIRAH DJUMIAH DOLI ABDULLAH DOLI NOVENDRA DONI CHANDRA DWI ENGGAL SETYAWAN DWI HARIYANTO DWI JAYANTI PUSPITAS DWI PRIYATI DWI PURNOMO DWI RATIH DWI TEGUH YULIANTO DWI WIDAYANTI DWI YULIANA EDI SULAIMAN EDI SYAMLI EDUARDUS NUGROHO EFA KHOLIPAH EKA PRASETYA EKO KARNIYAWAN EKO PUJI HARTADI EKO TRI WIBOWO ELISHA ELSA KUSUMAWATI ELVI RISKIANA EMANUEL DAWIS PUTRAN EMY KIRNO ENDAH WIDJAJATI ENDANG LESTARI ENDY HARYANTO ENRICKO ARMANDO ERI SETIAWAN ERNA DWI LESTARI ERNA SUYANTI ESTI UTAMI ETIN SUPRIYATIN EVA TARAKAWATI EVI GUNAWATI EXSAFANTRI FAHRUL FAHRUROZI FANNY KURNIANTO FATLILLAH ADI SAPUTR FAUZAN FEBRIANA DEWI LOKAWA FERI AJI SUSANTO FERIZON FITRIYANI FRANCISCA MINARSIH GAZALI GUNAWAN HADI RIYANTO HADJI PRAYITNO HANNA TRI ASTUTI HARDINAH HARMAWATI HARMUNINGKAH HARSONO RUSHADI SISW HARSOYO GIYONO HARUN ARIS MARGONO HARYANTO HARYATI HARYATI HARYONO HASAN ASNAWI HASTA PRIYONO HEDAR HENGKI HENGKI FIRMANSYAH HENRY COSMUS WATTIMU HENRY GUNAWAN HERI SETIAWAN HERIYANSAH HERMAWAN KRISTIYANTO HERRY WIBOWO HESTY ADRIANI HIDAYATUL KHILMIYAH IBPRIYANTO ICUK HUDIONO IDRUS TAHIR IING SOLIKHIN IKA TEGUH BARATA IKA WAHYU PUTRIMEI H IKO GUNAWAN ILHAMSYAH ILMIYAH IMAS INA SRI WELAS INDAH LESTARI INDRA ABDUL SHODIKI INDRAWATI GONDOWINOT ISA ALKASAH ISNAIN RAHMAD RIYADI ISPURWANTO ISTI KHOMAH ISTIKOMAH ISTIQ MALIYAH ISTIQOMAH IVA LATIFAH JAHARDI JANGKEP TANDU LUMAKS JARWATI JEKSON SIREGAR JIWANTINI JOHAR ARIFIN JOKO ANDI SETIAWAN JOKO SURANTO JUHERIYAH

JUMLAH

NO

NAMA NASABAH

15,245,931 38,310,901 15,593,766 17,726,550 18,114,300 22,366,060 21,092,380 5,041,513 12,240,911 11,014,521 5,101,222 8,087,616 16,422,624 12,536,112 7,926,227 7,622,049 15,607,382 5,830,859 7,632,860 20,049,559 17,796,865 5,761,841 11,088,932 35,272,221 25,800,937 22,850,603 9,234,973 12,389,230 39,706,905 12,945,104 21,435,396 5,931,709 6,877,400 30,498,845 16,013,879 8,637,861 12,416,968 9,302,407 11,086,678 20,606,600 44,459,005 8,629,149 17,681,757 15,940,893 12,001,947 7,598,326 17,578,865 7,398,358 42,180,615 17,607,176 7,647,015 8,138,381 8,223,805 13,539,506 15,458,028 5,732,497 8,130,285 5,106,260 8,579,179 18,981,025 11,905,232 6,005,860 9,076,803 42,994,353 11,510,353 15,707,278 38,891,062 10,566,313 7,866,362 6,314,600 32,972,908 45,271,717 42,753,941 19,076,149 7,185,789 5,304,077 10,840,287 36,520,205 15,696,436 8,998,346 17,135,131 15,457,381 6,829,240 18,395,195 8,102,974 15,397,805 20,711,981 8,775,994 5,721,492 16,780,589 12,481,141 5,820,745 16,821,394 8,696,254 9,041,629 13,518,665 7,274,661 9,146,113 21,309,837 8,191,680 8,512,446 12,235,115 9,827,321 10,579,029 447,129,023 8,756,820 38,280,289 12,278,263 7,247,547 6,847,360 11,328,309 8,618,066 8,768,197 5,356,329 6,810,212 9,193,809

577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692

JUMADI JUNAEDI ABDILLAH JUNAEDI SANTOSO JUNAIDI JUWARNI KAMDANAH KARMAN KARTIKA KASMURI KASPUJI KHAIRUL AKBAR KHAPIPI KHO BUDI SANTOSO KHOIRULLAH NASUTION KHOLIL AZIZ KHOMARIYAH KHUMASYIYAH KHUSAINI KRISMANTO KUNDRIYATI KURNIA ESSA KRISWANT KUSMARYANI KUSMIYATI KUSNIYATI KUSRINI KUSTIYAH LAELY MAFTUKHAH LAMINI LATIFA LEGIMAN LILIK PRIYANTO LILIK RUSWANDI LILIS ERA WATI LILIS KOMALA LILY LISTI WINDIYATNI LULU M GUSANTO M SADUN MABRURI MAFULIN NUHA MALIK MAMI MAMIK SHANTI MAYNING MAMIK SUMARMI MAMUN AMSIR MANISAH MARFUAH MARGIYO MARIA MAGDALENA TATI MARJONI MARLIA JUNITA SIREGA MARTIN MARTINI MARY LESTARI MARYANI MARYANTI MARYANTO MARYANTO MARYOTO MAS AYU SAFITRI MASCHUN SOFYAN MASKUMAMBANG MASRUKHI MASTUROH MEI ING MEIANA RUSMAYANTI MENTIK HARIYANI MIFTAHUDIN MISILAH MISWAR RANGKUTI MISYANI DYAH PRAMES MOH KHAIRUL AMRI MOH KOIMAM MOH RAMEDLON MOH TOUCHID MOHAMAD PUAD ROHMAN MOHAMAD RIFAI MOHAMMAD BISRI MOHAMMAD CHAIRUL HAD MUBAROK MUCHAMMAD WADZIF MUDRIKAH MUHAMAD MIRZA MUHAMMAD FAHMI MUHAMMAD FAROJAN MUHAMMAD IDRUS MUHAMMAD NUR KHOLIS MUHAMMAD RIFQI MUHAMMAD SOLIKHIN MUHAMMAD ZAMRONI MUHDIYONO MUJI SANTOSO MUJIMAN MUJIONO MUJIYONO MUKATUN MUKHTAR LUTFI MULKHAN MULYADI MULYATI MUNIRAH MURDANI IRAWAN MURTATI NAILA KARIMAH NANANG MAHMUD MAHMUD NGAPINAH NGATIYAH NGATMO NIKEN TRIRANI NINUK ADYANI NOPRIZAL NOVIAR YUDHO PRASETY NOVILIA ROSANITA NOVITA PURNAMASARI NUNING INDAHWATI

JUMLAH

NO

NAMA NASABAH

13,957,913 8,178,091 11,982,042 25,055,671 9,406,588 6,969,795 21,982,190 8,787,319 40,869,975 6,767,513 8,372,216 36,177,854 29,221,545 9,077,224 8,214,239 15,556,161 8,571,185 16,218,786 19,800,555 28,325,800 31,995,109 5,831,441 38,448,336 5,394,442 7,549,003 6,691,722 13,863,964 18,596,356 14,790,705 21,402,750 9,037,010 29,106,538 7,080,656 5,033,671 14,296,231 18,788,488 8,145,124 6,772,184 13,606,825 6,979,252 18,681,073 6,643,067 10,060,096 11,336,036 40,565,283 14,926,195 41,618,109 35,352,246 9,026,877 16,109,922 35,000,826 15,715,784 6,859,328 7,772,348 15,558,675 12,585,775 8,881,423 18,365,316 10,906,664 7,645,414 5,823,289 6,824,221 5,032,915 11,495,239 15,718,491 10,146,776 23,022,759 14,180,682 10,471,101 17,547,529 11,721,599 15,682,949 8,012,693 14,284,246 8,453,146 12,482,767 6,455,320 6,017,219 5,373,354 10,094,456 9,006,337 8,672,809 7,289,922 10,254,888 20,996,897 6,392,869 25,506,210 16,781,745 15,572,029 30,585,792 8,339,608 11,384,537 26,565,889 22,608,973 9,579,807 39,756,333 5,308,433 38,749,485 15,720,897 15,853,943 5,951,775 17,909,547 11,191,357 11,555,666 5,883,450 5,005,893 5,181,578 19,032,330 37,110,759 12,237,678 11,928,260 18,576,337 5,223,105 6,795,185 13,720,604 37,995,035

693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808

NUR AKHMAD NUR BAREKHA NUR FAIZAH NUR HAYATI NUR HIDAYAH NUR INDAH WAHYUNINGS NUR ROHMAH NURLAILAH NURMANTO NUROKHMAN NURSANTI INDRAWATI OKI AFRIANDI ONG KWEE TJEN PAIJAN PAIRAH PAMUNGKAS ATMODJO PAULUS SIGID HARSOYO PERMATA FAJAR NURZEK PETRONELLA ANDRIKUS POLTAK MARBUN PRASTONO PRIYADI PUJI HASTOMO PURWANTO PURWO AMBAR WULANSAR R OSEP EKO TRIYONO RAI MARTIN RAKIMAN WIGNYO ATMO RASDI RAWIYAH REMON RETNO DWI HASTUTI RETNO JUMILAH RIDWAN RIDWAN ANGGIT PRIHA RIMA KUTI RINA NUZULMI RINA SETYOWATI RINCHIH MAULINA NUR RIRIH KUSHARYANTO RISA YITMAWATI RISCA ULFI FITRIASA RISMAN RITA MAYA ERVINA RIYANTO RIYANTO RIYANTO ROCHAEDAH ROCHIMAH ROCHMAD ROFING SUPRIYADI ROKHIMIN RORY RAHADHIAN ROSIDI ROSITA RUDIYONO RUDY WAHYU UTOMO RUSLI KHITOMI RUSTIAH SAEFUDIN SAEFUL BADAR SAEFUL BAHRI SAEFUL MAARIF SAFRI SAMHADI SAMIKO SAMSUDIN SAMSUL ARIFIN SAMSURI SANDRO ANOPEMBER SANI SITI RAHAYU SAPTONO WIDODO SAPU SAPUTRI SARJONO SARTONO SATRIA GUNAWAN SATRIYO MUDI NATA KU SATYA NUGRAHA PUTRA SAYEKTI MARAHATI SEDIH PRIYATIN SEKTIWASTUTI SHOLIKHAH SITI BARIYAH SITI HARIYATI SITI LESTARI SITI LESTARI SITI MASITOH SITI MUSFIAH SITI NAFIAH SITI NURNGAINI BUDI SITI PANCA RAHAYU SITI RAHAYU SITI ROCHANAH SITI ROHMAH SLAMET SLAMET MAHRUL SLAMET PURWANTO SOEKIMAN SOFYAN SOLIKHATUN SOLIKHIN SRI ASTUTI PUJI LEST SRI ENDANG ROHENI SRI HANDAYANI SRI LESTARI SRI MURWANI SRI PRIHATI SRI REPTININGSIH SRI SUDI RAHAYU SRI SUHARTI COKRO S SRI SUNARNI SRI YATIN SRI YUENI SRI YUNI KARYAWATI SRIYATUN SUBAIDAH

JUMLAH

NO

NAMA NASABAH

9,189,494 7,671,601 23,518,402 10,927,866 12,327,322 5,548,880 27,340,087 5,916,977 7,262,919 6,519,584 26,911,768 9,337,648 9,964,911 12,781,413 8,595,826 6,326,971 9,788,111 7,260,589 11,355,023 15,632,397 42,201,302 20,766,724 5,088,714 12,257,179 20,310,157 11,075,098 24,151,843 11,801,011 7,814,972 7,546,958 17,996,677 22,201,771 37,107,360 10,212,513 5,737,019 23,276,126 7,042,433 14,663,973 11,533,478 10,902,588 10,065,830 5,755,901 9,570,658 23,872,550 6,082,739 7,268,722 16,531,947 16,319,323 16,260,196 13,134,471 8,509,893 5,921,914 11,063,273 21,514,501 13,739,172 5,908,321 8,968,520 10,413,466 15,710,636 5,088,300 18,275,817 10,412,231 5,526,613 10,956,289 15,114,877 9,404,817 12,587,352 16,243,785 5,948,889 27,445,726 7,749,778 5,461,894 9,104,113 9,292,564 8,555,907 6,842,892 19,862,980 33,852,731 16,143,29 6,633,328 7,207,408 8,492,807 5,183,440 31,333,872 8,919,826 8,121,279 15,696,712 6,849,884 8,394,389 34,083,131 23,119,808 5,140,403 23,183,507 5,260,775 9,860,431 12,016,555 10,668,010 16,448,239 58,098,333 7,722,475 10,642,734 9,201,985 7,400,526 6,241,685 14,048,748 7,665,258 37,080,727 13,423,939 11,868,946 24,035,051 15,805,453 17,832,813 9,666,004 12,006,966 7,260,511 5,042,209

809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924

SUBIYANTO SUBIYANTO SUDARMAWAN SUDARTI SUGENG WAHYONO SUGENG WASTONO SUGIYANTO SUGIYARTI SUHARDI SUHARJANTA SUHARNO SUHARSO SUHARTINI SUHARTO SUHITO SUJILAH SUKASIH SULISTIYO APRIYANTO SULISTIYONO SUMARNI SUMARYATI SUMARYATI SUMIANAH SUMINEM SUMINI SUMINTO SUMIRAH SUMIYATUN SUNARDI SUNARKO SETYO AGUNG SUPARMADI SUPRIYANTO SUPRIYATI SURONO SURONO SUROSO SUROSO SURYANI SURYANI SURYANINGSIH SUSANTI PRIHATININGS SUSI HELMI SUSILO LATIP SUTARMO SUTARMONO SUTARNO SUTIRAH SUTISNA SUNTARA SUWARJO SUYATMIN SUYONO TARJONO TARMUDI TARWANTO TEDY SOEBIYANTO TEGUH HARYANTO TEGUH PUJIANTO TEGUH UNTORO THOMO TIO SEMITO SUTIYO TITIK TITIK TITIS BUDIARTI TJAHYA SUBAHAGIA TORIPAH TOTOK WINARSO TRI HERU NURWISO WIB TRI NGAPINI TRI RIO NOVIANTO TRI SUSILOWATI TRI YUNIARNI TRIBOWATI TRIYADI TUKIYAR TUTIK EKOWATI TUTIK WAHYUNI TUTY HERLINA UMAR UMARUDIN UMAYAH UMI MULYAWATI URMA FIYANTI USMAN UUT SULISTYOWATI VICKI MARENDRA VITA YULITA WAGIYONO WAHARI WAHYU ADI PAMUNGKAS WAHYU SUDARMONO WARIS WARSINI WARTONO WASIDIK WIDI WULAN MULATSIH WIDODO WINARSIH WINDARI SURYA DIANA WIWIN FITRIANI WORO INDARINI YAHUDA KURNIAWAN YAKOBUS CHEFFY YANTI YANTI YULIANTO YUNIARTI YUNIATI YUSARMAN YUSIRWAN YUSLINA YUSLINA YUSTINA SRI SUMARNI YVONNE ELIZABETH IN ZAINATUN ZAMRONI ZENI KURNIAWAN

JUMLAH 5,409,329 15,900,680 33,401,982 16,319,308 30,132,626 10,235,629 12,579,565 6,239,844 12,392,146 9,675,722 10,659,365 6,199,600 7,481,311 14,805,461 17,545,692 6,296,853 28,053,701 6,886,320 5,783,962 13,172,593 11,536,105 13,709,286 5,673,984 8,665,458 21,857,041 8,042,890 6,647,017 8,699,767 21,203,134 21,894,028 7,603,790 16,248,307 12,186,312 18,062,724 7,334,591 13,704,058 6,353,048 21,838,161 14,718,067 6,816,662 11,686,456 29,992,730 12,883,046 13,927,852 11,137,681 14,303,119 17,588,032 9,302,132 9,732,154 8,905,615 14,069,176 5,297,228 38,838,093 7,082,447 17,055,112 5,977,867 44,397,899 15,913,274 22,738,308 6,002,542 14,041,231 13,428,018 18,306,877 15,445,430 10,620,732 5,971,505 6,777,385 10,153,519 8,322,065 8,078,421 5,933,691 23,972,277 15,756,003 8,220,434 11,156,552 11,780,212 8,260,857 31,239,915 10,230,459 7,379,964 14,250,506 15,000,103 10,116,642 12,923,749 5,758,707 33,158,181 12,403,665 5,429,677 19,338,543 7,707,645 9,270,350 10,957,160 12,846,016 10,622,148 13,861,417 23,193,007 9,427,222 17,435,668 12,444,465 5,579,250 15,380,903 8,588,694 12,004,239 8,460,873 14,295,824 9,966,231 9,974,367 11,942,757 10,307,069 5,127,469 14,106,144 15,714,322 5,440,398 17,796,865 14,467,367 6,782,483

Keterangan : 1) Publikasi ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU No 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksananya. 2) Rincian Piutang yang tidak dapat ditagih adalah sebagaimana yang tercatat di Bank dan akan diserahkan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 3) Total debitur dengan piutang dibawah Rp 5.000.000,- adalah sebanyak 45.839 account dengan total nominal sebesar Rp. 46.270.094.763,-


l

PROBANK

27

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT INDONESIA1906 1906TBK TBK PTBANK BANKWOORI WOORISAUDARA SAUDARA INDONESIA Sesuai Pasal Huruf h h UU 36 Tahun Tahun 2008, Sesuai Pasal 6, 6, ayat ayat (1), (1), Huruf UU PPh PPh No. No. 36 2008, dengan denganini iniPT PTBank BankWoori WooriSaudara Saudara Indonesia 1906 Tbk mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2015 Indonesia 1906 Tbk mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2015 sebagai : sebagai berikutberikut :

Tahun 2015 Tahun 2015

Rp25.609.761.658,74 Rp25.609.761.658,74

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuksebagaimana Bursa (KPP PMB), bersamaan dan diserahkan ke Kantor Pajak Perusahaan Bursa (KPP PMB), bersamaan dengan penyampaian SPTPelayanan Tahunan PPh Badan sebagai Masuk Lampiran dengan panyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai Lampiran.

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSP SMS) mengumumkan Piutang Yang NyataNyata Tidak Dapat Ditagih. Tahun 2015 Rp 8.296.475.944,Rincian Daftar Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagaimana tercatat di KSP SMS, akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga bersamaan dengan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagai Lampiran.

28

PROBANK

l


Tantangan Suku Bunga Single Digit. Pentingnya Soft Competence. Mengakselerasi Pertumbuhan Kredit Properti. Marsudi Wahyu Kisworo: Raden Pardede

Recommend Documents