Tantangan Pendidikan Indonesia dalam SDGs Oleh M. firdaus
Latar Belakang…
• Kekerasan di dalam pendidikan kian mengkhawatirkan. • Indonesia dihadapkan pada ketimpangan di berbagai hal seperti; asset, omset, gender dan kondisi kemiskinan yang berdampak kepada ketidakadilan kondisi pendidikan. • Kondisi buta aksara di tengah masyarakat mencerminkan randahnya kualitas pendidikan. • Korupsi menggejala di semua sektor, termasuk bidang pendidikan.
Lanjutan.. • Melemahnya tanggung jawab Negara terhadap pembangunan pendidikan atau biasa disebut “privatisasi”. • Kondisi ekologi Indonesia kian rentan terhadap bencana alam yang berdampak kepada kerentanan anak didik. • Bagaimana berbagai tantangan tersebut mewarnai pelaksanaan RPJMN dan SDGs di Indonesia?
Perbandingan SDGs Pendidikan dan RPJMN Tujuan SDGs ke 4
Memastikan pendidikan yg inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
Bab. 2.1.3. Bidang Pendidikan
Target. 4.1
Pada thn 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yg gratis, setara dan berkualitas, yg mengarah pada hasil belajar yg relevan dan efektif.
1. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas
4.2
5. Peningkatan akses dan Pada th 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap kualitas Pendidikan Usia Dini (PAUD) pengembangan masa kanak2 secara dini yg berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pradasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar.
4.3
Pada thn 2030, memastikan akses yg setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yg berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas.
4. Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Tinggi
4.4.
Pada thn 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yg memiliki keahlian yg relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan , untuk mendapatkan pekerjaan layak dan wirasusah
6. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa
4.5.
(Tidak secara khusus membahas tentang Pada tahun 2030, menghilangkan kesenjangan berbasis gender dan akses yg disparitas gender dalam pendidikan setara di semua jenjang pendidikan). Di RPJM di dan memastikan akses yang setara bab pemenuhan hak pendidikan dasar, tertulis “Kesenjangan terhadap semua tingkatan pendidikan gender sudah tidak tampak di tingkat nasional, tetapi jika dilihat antarkabupaten/kota, perbedaan masih cukup lebar dan dan training kejuruan bagi mereka berbeda”.”… dalam rangka menuntaskan Wajar Pendidikan yang rentan, termasuk yang memiliki Dasar 9 tahun dengan memberikan peluang yang lebih besar disabilitas, masyarakat adat dan anak- bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk pemenuhan hak anak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas anak yang berada dalam situasi rentan. sehingga dapat menurunkan kesenjangan akses pendidikan antardaerah, antarstatus sosial ekonomi, dan antarjenis kelamin”
4.6
Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca-tulis dan kemampuan berhitung.
Pendidikan keaksaraan, DI RPJMN tidak secara khusus membahasanya. Pembahasan itu tertera di topic
“perkuatan kurikulum”, yang menyebut, “Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam masyarakat, yang dilakukan secara responsive gender”. Dan di bab peningkatan kualitas pendidikan orang dewasa, menyebut, “Peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan orang dewasa dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan difokuskan pada daerah-daerah kantung buta aksara”.
4.7
Pada tahun 2030, memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan.
Pendidikan bertema pembangunan berkelanjutan belum terbahas khusus. Namun hal itu sedikit terbahas di pembahasan tentang pedidikan kewargaan. Disebut, “mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman socialbudaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga Negara yang baik (good citizen).”
4.a
Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
Pengambangan fasilitas pendidikan iklusif bagi anak dan berkebutuhan khusus yg aman tidak secara khusus di RPJMN. Namun di bab pemabahasan tentang melaksanakan wajib belajar 12 tahun, tertera sebagai berikut, “Perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, nonformal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas.”
4.b
Pada 2020, secara substansial memperbanyak jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkemabng kepulauan kecil dan negara-negara Afrika, untuk masuk ke pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknik, program teknik dan sains, di negara-negara .
4.c
3. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Pada tahun 2030, secara substansial Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan meningkatkan penyediaan guru-guru Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil.
Pembahasan beasiswa merupakan hal biasa di setiap renstra kemendikanas. Di RPJMN, tertulis di bab mengenai pelaknsaan wajib belajar dan perluasan pemerataan pendidikan, dengan menyebut, “ pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti program Indonesia pintar, pendidikan menengah melalui kartu Indonesia pintar”. Dan di pembahasan akses pendidikan tinggi, tertera, “peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektifitas affirmative policy; penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas”.
Analisa dan rekomendasi • Ada jarak antara RPJMN dan sejumlah target SDGs – meski sejumlah target SDGs sudah seiring dgn RPJMN. • Pendidikan sejatinya dilakukan dengan nilai pembebasan manusia dan pengakuan terhadap keanekaragamaan. Radikalisme dan fundamentalisme harus “dikikis” melalui metode pembelajaran sejak dini. • Kesenjangan dalam pendidikan di berbagai lapisan yang melebar harus diatasi. Pemerintah diberitanggung jawab kepada rakyat segera wajib mengambil peran penting dalam mengatasi gap tersebut.
lanjutan • Privatisasi pendidian (pengalian tanggung jawab Negara di dalam pendidikan) segera diakhiri. Karena pendidikan adalah hak dasar manusia, dan Negara wajib bertanggung jawab atasnya. • Strategi tanggap bencana dengan melibatkan perspektif pendidikan ramah anak (khususnya bagi pengungsi), perlu mendapat perhatian. • Perlunya mengembangkan kebijakan pendidikan Non Formal yang bertema intoleransi, kemiskinan, kepemimpinan, pemberdayaan perempuan dll, terutama bagi masyarakat miskin, marjinal, perempuan dan minoritas secara inklusif. • Saatnya penyusunan grand design pendidikan kewarganegaraan lintas K/L mencakup pendidikan HAM, keadilan gender, pembangunan berkelanjutan, dll.
lanjutan
• Advokasi Program Keaksaraan sesusai kearifan lokal. • Perlunya kebijakan untuk mendukung kesetaraan gender dan pendidikan berbasis hak. • Advokasi pencapaian target SDGs bidang pendidiakn terhadap pemerintah pusat dan daerah, terkhusus di target 4.5, 4.6, 4.7 dan 4.a.
