TANGGUNGGUGAT BURUH TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN YANG TIMBUL KARENA KELALAIANNYA DALAM HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO) UUS ZEELANDIA BONDOWOSO) Oleh: Fauziyah Abstrak Penyelesaian permasalahan buruh yang melakukan kelalaian pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) UUS Zeelandia dilakukan melalui perundingan bersama atau perundingan Bipartit. Penyelesaian ini wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan buruh secara musyawarah mufakat, tetapi dengan tetap mengacu pada Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Apabila buruh melakukan kelalaian, maka langkah yang diambil adalah dibicarakan dengan atasan apabila cara tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan buruh dapat mengadu pada SP-Bun, bilamana cara penyelesaian tersebut juga belum memberikan hasil yang memuaskan, maka penyelesaian tersebut diselesaikan dalam forum Lembaga Kerja Sama (LKS). Dan hambatan dalam penyelesaian buruh yang melakukan kelalaian dalam hubungan kerja pada pada PTPN XII (Persero) UUS Zeelandia adalah belum ada, karena pemberian sanksi/hukuman disiplin dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kata kunci: Tenaga Kerja, Bipartit, PTPN XII Abstract Settlement of labor issues that negligence on the PT. Plantation Nusantara XII (Limited) UUS Zeelandia made through collective bargaining or negotiations Bipartite. Settlement shall be implemented by employers and workers in consensus agreement, but still refers to the Law No. 13 of 2003 on Labour and the Law No. 2 of 2004 on the new Bill. If the worker negligence, then the steps taken are discussed with the supervisor if that way does not give a satisfactory result workers can complain to the SP-Bun, where the way the settlement is also not given satisfactory results, then the settlement is completed in a forum Cooperation Agency (LKS). And obstacles in the completion of the negligence of workers in employment on the PTPN XII (Limited) UUS Zeelandia is not there, because the imposition of sanctions / disciplinary action is based on the provisions contained in the Collective Labour Agreement (CLA). Keywords: Labor, Bipartite, PTPN XII
PENDAHULUAN
suatu sikap sosial yang mencerminkan
1.1 Latar Belakang
persatuan dan kesatuan, sifat kegotong
Dalam hubungan kerja, baik pihak
royongan, harga menghargai, tenggang
pengusaha maupun pihak buruh masing-
rasa,
keterbukaan,
dan
mampu
masing tentunya tidak mau mengalami
mengendalikan diri. Selain sikap sosial,
kerugian. Buruh tidak mau dirugikan oleh
diperlukan juga sikap mental dimana para
pengusaha dan sebaliknya pengusaha juga
pelaku baik pengusaha maupun buruh
tidak mau dirugikan oleh buruhnya.
bersikap sebagai teman seperjuangan yang
Dalam hubungan kerja, baik pengusaha
saling menghormati dan saling mengerti
maupun buruh pasti menginginkan adanya
kedudukan dan peranannya serta sama-
142
sama memahami hak dan kewajibannya di
manusia. Adanya ketidak sempurnaan
dalam hubungan kerja.
sifat-sifat manusia inilah, maka dalam
Menurut G Kartasapoetra, Hubungan
setiap
hubungan
kerja
diperlukan
Perburuhan Pancasila dalam usaha dan
perjanjian, seperti dalam hal perjanjian
kegiatan-kegiatan
kerja
mencapai
tujuannya
yang
selalu
mendahului
selalu mendasarkan diri pada asas-asas
dilaksanakannya hubungan kerja. Dalam
pembangunan nasional yaitu :
perjanjian
kerja
lazimnya
tanggung
jawab
ditentukan
(1) asas manfaat
tentang
(2) asas usaha bersama
kerugian yang secara sadar disepakati
(3) asas demokrasi
bersama oleh para pengusaha dan para
(4) asas adil dan merata, dan
buruh.
(5) asas keseimbangan.1) Dalam
pelaksanaan
dan
ganti
Jika pengusaha tidak menepati asas
usaha
ketentuan tentang pengupahan atau tidak
bersama tersebut, harus terjalin kerja sama
memberikan
yang sebaik-baiknya dalam keharmonisan
sesuai
kerja dan lingkungan kerja, karena pada
disepakati, buruh dapat menuntut ganti
hakikatnya
kerugian
buruh
dan
pengusaha
pekerjaan
dengan
kepada
pekerjaan
kepada
yang
telah
pihak
pengusaha.
buruh
melalaikan
merupakan teman seperjuangan di dalam
Sedangkan
proses produksi, menghasilkan barang dan
ketentuan-ketentuan kerja dan/atau tidak
jasa, buruh dan pengusaha merupakan
mau dikerjakan oleh pengusaha pada
teman
bidang pekerjaan yang telah disepakati,
seperjuangan
dalam
memikul
apabila
buruh
tanggung jawab terhadap Tuhan Yang
sehingga
akibat
Maha Esa, bangsa dan negara, buruh
menimbulkan
beserta keluarganya, dan perusahaan di
produksi
mana mereka menjalin hubungan kerja.
pengusaha dapat menuntut ganti rugi.
kerugian
yang
perbuatannya pada
tengah
proses
berlangsung,
Akan tetapi karena sikap masing-
Dari beberapa hal tersebut di atas,
masing pihak menyadari bahwa sifat
penulis tertarik untuk mengkaji dan
manusia itu tidak sempurna, adanya
meneliti lebih lanjut, maka penulis perlu
kesengajaan, adanya itikat baik dan itikat
untuk menuangkan dan menyusun dalam
buruk
bentuk penulisan hukum dengan judul :
akan
muncul
sehingga
mempengaruhi situasi dan kondisi yang
“Tanggunggugat
selalu akan mendorong dan menaklukkan
Kerugian
Buruh
Perusahaan
Yang
Terhadap Timbul
143
Karena Kelalaiannya Dalam Hubungan
Pasal 1365 BW :
Kerja Di PT Perkebunan Nusantara XII
Tiap perbuatan melanggar hukum,
(PERSERO) UUS Zeelandia”.
yang membawa kerugian kepada
1.2 Rumusan Masalah
orang lain, mewajibkan orang yang karena
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas,
maka
penulis
merumuskan
mencoba
beberapa
1. Bagaimana
tanggunggugat
Tanggunggugat
berdasarkan
kesalahan dengan beban pembuktian
buruh dalam hal kelalaiannya dalam
terbalik.
hubungan kerja di PT Perkebunan
Penggugat tidak perlu membuktikan
Nusantara
bahwa tergugat tidak cukup berhati-
XII
(PERSERO)
UUS
hati, tetapi sebaliknya tergugat untuk
Zeelandia? 2. Apa
saja
hambatan
dalam
menghindari tanggunggugat, wajib
penyelesaian buruh yang melakukan
membuktikan
kelalaian dalam hubungan kerja di PT
berupaya untuk berhati-hati. Sehingga
Perkebunan
dia tidak dapat dipersalahkan. Konsep
Nusantara
XII
cukup
orang tua dan wali.
2.1 Pengertian Dan Mekanisme
2. Tanggunggugat
Pelaksanaan Tanggunggugat dengan
dia
1367 ayat (2) tentang tanggungguggat
KERANGKA TEORI
Sehubungan
bahwa
tanggunggugat ini tertuang dalam
(PERSERO) UUS Zeelandia?
II.
tersebut.
permasalahan 2.
bentuk
menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian
untuk
sebagai berikut :
salahnya
tanggung-
Jenis
berdasarkan
tanggunggugat
ini
risiko tertuang
gugat mengenai kerugian yang diperbuat
dalam pasal 1367 ayat (3) BW.
terhadap orang lain, dibedakan 3 (tiga)
Pasal 1367 ayat (3) BW :
golongan menurut Nieuwenhurs :
Majikan-majikan dan mereka yang
1.
Tanggunggugat
berdasarkan
kesa-
mengangkat orang-orang lain untuk
lahan.
mewakili
Hal ini berarti penggugat wajib
adalah bertanggung jawab tentang
membuktikan
kerugian mereka, adalah bertanggung
kesalahan
tergugat.
urusan-urusan
Konsep ini tertuang dalam pasal 1365
jawab
BW
diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau
tentang
hukum
perbuatan
melawan
tentang
kerugian
mereka,
yang
bawahan-bawahan mereka di dalam
144
melakukan pekerjaan untuk mana
b.
orang-orang ini dipakainnya. 7)
Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. ;
Tanggunggugat timbul bila salah satu pihak baik dari pihak pengusaha
c.
Mabuk, meminum – minuman keras
maupun pihak buruh tidak melaksanakan
yang memabukkan, memakai dan
kewajiban, atau melakukan kelalaian yang
atau
dapat menimbulkan kerugian bagi pihak
psikotropika, dan zat adiktif lainnya
lain.
dilingkungan kerja.
Mengenai
pengertian
dari
mengedarkan
narkotika,
tanggunggugat tidak disebutkan secara
d.
Melakukan perbuatan asusila atau
terperinci di dalam Undang Undang, baik
perjudian di lingkungan kerja. ;
di dalam Undang Undang No. 13 tahun
e
Menyerang,
menganiaya,
2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga
mengancam
Undang Undang No 2 tahun 2004 tentang
teman sekerja
Penyelesaian
dilingkungan kerja. ;
Perselisihan
Hubungan f.
Industrial.
Membujuk
atau
mengintimidasi
atau
teman
sekerja
Menurut Undang Undang Nomor
pengusaha
untuk
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
perbuatan
yang
mengenai tanggunggugat buruh terdapat
dengan
pada pasal 95 ayat (1) dan Pasal 158 ayat
undangan. ;
(1). Pada Pasal 95 ayat (1) disebutkan
g.
Dengan
pengusaha
atau
melakukan bertentangan
peraturan
perundang
ceroboh
atau
–
sengaja
bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh
merusak atau membiarkan dalam
pekerja/buruh karena kesengajaan atau
keadaan
bahaya barang milik
kelalaianya
perusahaan
yang
dapat
dikenakan
denda.
kerugian bagi perusahaan. ;
Sedangkan pada Pasal 158 ayat (1) disebutkan
bahwa
pengusaha
dapat
menimbulkan
h
Dengan
ceroboh
atau
sengaja
memutuskan hubungan kerja terhadap
membiarkan teman sekerja atau
pekerja atau buruh dengan alasan pekerja
pengusaha dalam
atau buruh telah melakukan kesalahan
di tempat kerja. ; .
berat sebagaimana berikut : a.
I.
Membongkar
keadaan bahaya
atau
membocorkan
Melakukan penipuan, pencurian atau
rahasia perusahaan yang seharusnya
penggelapan barang dan atau uang
dirahasiakan
milik perusahaan. ;
Negara. ;
untuk
kepentingan
145
j.
Melakukan perbuatan lainnya di
Pasal 8 dijelaskan bahwa penyimpangan
lingkungan
yang
dari ketentuan sebagaimana dimaksud
penjara 5 tahun
dalam pasal 7 ayat (2) pengusaha dapat
perusahaan
diancam pidana
memberikan langsung surat peringatan
atau lebih. ; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor:KEP – 150 / MEN/2000 Tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang
Penyelesaian
Pemutusan
Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 8, pasal 18 ayat (1) juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang tanggunggugat buruh. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut:
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan oleh pengusaha cara
memberikan
peringatan
kepada pekerja baik lisan maupun tertulis sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja.
Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa surat peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga, kecuali dalam hal pekerja kesalahan
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 18 ayat (1).
tetap menolak untuk mentaati perintah atau
penugasan
sebagaimana
yang
tercantum
layak dalam
perjanjian kerja atau perusahaan atau kesepakatan kerja bersama. B. Dengan
sengaja
atau
lalai
mengakibatkan dirinya dalam keadaan tidak dapat melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya. C. Tidak cakap melakukan pekerjaan
yang ada. D. Melanggar
ketentuan
yang
telah
ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama yang dapat dikenakan peringatan terakhir. Dalam Pasal 18 ayat (1), dijelaskan
Pasal 7 ayat (2)
melakukan
A. Setelah 3 kali berturut –turut pekerja
walaupun sudah dicoba dibidang tugas
Pasal 7 ayat (1)
dengan
terakhir kepada pekerja apabila :
bahwa Ijin Pemutusan Hubungan Kerja dapat diberikan karena pekerja melakukan kesalahan berat sebagai berikut : A. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik pengusaha atau milik
teman
sekerja
atau
milik
pengusaha. ; atau
146
B. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan pengusaha atau kepentingan Negara. ;
pengusaha. ; atau I. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri atau teman
atau C. Mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalah gunakan obat –
D.
dalam keadaan bahaya barang milik
sekerjanya dalam keadaan bahaya. ; atau J. Membongkar
atau
membocorkan
obatan terlarang atau obat – obatan
rahasia perusahaan atau mencemarkan
perangsang lainnya yang dilarang oleh
nama
peraturan perundang – undangan di
keluarga pengusaha yang seharusnya
tempat kerja dan di tempat –tempat
dirahasiakan
yang ditetapkan perusahaan. ; atau
kepentingan Negara ; atau.
Melakukan perbuatan asusila atau
baik
pengusaha
dan
kecuali
atau
untuk
K. Hal – hal lain yang diatur dalam
melakukan perjudian di tempat kerja. ;
perjanjian
atau
perusahaan atau kesepakatan keja
E. Menyerang,
mengintimidasi
atau
memperdagangkan
terlarang
baik
dalam
barang lingkungan
atau
peraturan
bersama. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa
menipu pengusaha atau teman sekerja dan
kerja
pengusaha
dengan
segala
upaya
mengusahakan agar jangan sampai terjadi
perusahaan maupun di luar lingkungan
pemutusan
perusahaan. ; atau
melakukan pembinaan terhadap pekerja
F. Menganiaya, mengancam secara fisik
yang
hubungan
bersangkutan
kerja
atau
dengan
dengan
atau mental, menghina secara kasar
memperbaiki kondisi perusahaan dengan
pengusaha atau keluarga pengusaha
melakukan langkah – langkah efisiensi
atau teman sekerja. ; atau
untuk penyelamatan perusahaan.
G. Membujuk pengusaha atau teman sekerja
untuk
melakukan
sesuatu
Mekanisme
pelaksanaan
tanggunggugat dapat dilakukan secara
perbuatan yang bertentangan dengan
Litigasi
hukum atau kesusilaan serta peraturan
Penyelesaian tanggunggugat secara Non
perundangan yang berlaku.; atau
Litigasi menurut Undang Undang No.2
H. Dengan
ceroboh
atau
sengaja
maupun
Non
Litigasi.
Tahun 2004 Tentang PPHI (Penyelesaian
merusak, merugikan atau membiarkan
147
Perselisihan Hubungan Industrial) dapat
Pengadilan Hubungan Industrial pada
diselesaikan melalui :
Pengadilan Negeri di wilayah para pihak
1. Perundingan melalui Bipartit
mengadakan
Perundingan
bipartit
adalah
Perjanjian
Bersama.
Perjanjian yang telah didaftarkan tersebut
perundingan antara pekerja/buruh atau
diberikan
serikat
dengan
Perjanjian Bersama dan merupakan bagian
menyelesikan
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
pekerja/serikat
buruh
pengusaha
untuk
perselisihan
hubungan
industrial.
akta
bukti
pendaftaran
Bersama.
ini
Apabila Perjanjian Bersama tidak
kerja
dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka
bersama yang ditandatangani oleh para
pihak yang dirugikan dapat mengajukan
pihak,
dan
permohonan eksekusi kepada Pengadilan
menjadi hukum serta wajib dilaksanakan
Hubungan Industrial pada Pengadilan
oleh para pihak.
Negeri di wilayah Perjanjian Bersama
Kesepakatan dituangkan
dalam
perundingan
dalam
perjanjian
perjanjian
ini
Sebagaimana
mengikat
disebutkan
dalam
didaftar
untuk
mendapat
penetapan
ketentuan pasal 6 Undang Undang No 2
eksekusi.
Tahun 2004 tentang PPHI, bahwa risalah
2. Penyelesaian melalui Mediasi
perundingan
yang
dilakukan
antara
Penyelesaian
melalui
mediasi
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat
adalah penyelesaian perselisihan hak,
buruh
perselisihan
kepentingan,
kurangnya memuat:
pemutusan
hubungan
a) Nama lengkap dan alamat para pihak
perselisihan antar serikat pekerja/serikat
b) Tanggal dan tempat perundingan
buruh hanya dalam satu perusahaan
c) Pokok
melalui musyawarah yang ditengahi oleh
dengan
pengusaha,
masalah
sekurang-
atau
alasan
perselesihan kerja,
dan
seorang atau lebih mediator yang netral.
perselisihan
Penyelesaian melalui mediasi ini
d) Pendapat para pihak e) Kesimpulan atau hasil perundingan
dilakukan oleh seorang mediator yang
f) Tanggal serta tandatangan para pihak
berada disetiap kantor instansi yang
Perjanjian Bersama yang telah
bertanggungjawab
dibidang
pihak
ketenagakerjaan kabupaten/kota. Seorang
tersebut, wajib didaftarkan oleh para pihak
mediator harus memenuhi syarat sebagai
yang
berikut:
disepakati
oleh
melakukan
kedua
belah
perjanjian
pada
148
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
serikat pekerja/serikat buruh dalam satu
Yang Maha Esa.
perusahaan melalui musyawarah yang
2. Warga Negara Indonesia 3. Berbadan
sehat
menurut
surat
ditengahi
oleh
seorang
atau
peraturan
perundang-
5. Berwibawa,
jujur,
adil,
dan
terdaftar
pada
kantor
instansi
bertanggungjawab
berperilaku tidak tercela 6. Berpendidikan
Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang
undangan ketenagakerjaan
sekurang-kurangnya
7. Syarat lain yang ditetapkan oleh
yang
dibidang
ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Konsiliator
Strata Satu (S1)
harus
memenuhi
syarat
sebagai berikut : 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Menteri Seorang
mediator
wajib
Yang Maha Esa
merahasiakan semua keterangan yang ia
2. Warga Negara Indonesia
dapat. Dalam hal tercapai kesepakatan
3. Berumur
melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian
tahun
Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftarkan
di
Pengadilan
Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima
sekurang-kurangnya
Satu (S1) 5. Berbadan
sehat
6. Berwibawa,
penyelesaian
kepentingan,
perselisihan
konsiliasi perselisihan
adil,
dan
berkelakuan tidak tercela 7. Memiliki hubungan
pengalaman
dibidang
industrial
sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun 8. Menguasai
peraturan
perundang-
di
bidang
ketenagakerjaan
melalui
surat
jujur,
3
Penyelesaian
menurut
keterangan dokter
undangan
Penyelesaian melalui Konsiliasi
45
4. Pendidikan minimal lulusan Strata
pelimpahan penyelesaian perselisihan.
adalah
lebih
konsiliator yang netral.
keterangan dokter 4. Menguasai
hubungan kerja atau perselisihan antar
9. Syarat lain yang ditetapkan oleh menteri.
pemutusan
149
Dalam hal tercapai kesepakatan
2. Cakap melakukan tindakan hukum
melalui konsiliasi, maka dibuat Perjanjian
3. Warga Negara Indonesia
Bersama yang ditandatangani oleh para
4.
didaftarkan
di
Pengadilan
5.
6.
peraturan
yang
arbitrase
dibuktikan
adalah penyelesaian suatu perselisihan
sertifikat/bukti
kepentingan,
mengikuti ujian arbiter
dan
perselisihan
antara
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan,
di
perundang-
undangan dibidang ketenagakerjaan
4. Penyelesaian melalui Arbitrase melalui
45
Berbadan sehat sesuai dengan surat
7. Menguasai
mendapatkan akta bukti pendaftaran.
sekurang-kurangnya
keterangan dokter
mengadakan Perjanjian Bersama untuk
Penyelesaian
Berumur
(empat puluh lima) tahun
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak
sekurang-kurangnya
Strata Satu (S1)
pihak dan disaksikan oleh konsiliator kemudian
Pendidikan
8. Memiliki hubungan
luar Pengadilan
dengan
kelulusan
telah
pengalaman
dibidang
industri
sekurang-
Hubungan Industrial melalui kesepakatan
kurangnya 5 (lima) tahun.
tertulis dari para pihak yang berselisih
Sebagaimana disebutkan dalam pasal
untuk
menyerahkan
perselisihan
kepada
penyelesaian arbiter
yang
50 ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2004
tentang
PPHI,
putusan
arbiter
keputusannya mengikat para pihak dan
memuat :
bersifat final.
a. Kepala putusan yang berbunyi “
Arbiter menyelesaikan industrial
harus
yang
berwenang
perselisihan
hubungan
arbiter
yang
DEMI BERDASARKAN
Perselisihan Hubungan Industrial melalui
KETUHANAN
YANG MAHA ESA ;
telah
ditetapkan oleh menteri. Penyelesaian
KEADILAN
b.
Nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbiter ;
arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan
c. Nama lengkap dan alamat para pihak ;
para pihak yang berselisih. Untuk dapat
d. Hal-hal yang termuat dalam surat
ditetapkan sebagai arbiter, maka harus
perjanjian yang diajukan oleh para
memenuhi persyarat sebagai berikut :
pihak yang berselisih ;
1.
Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
150
e. Ikhtisar dari tuntutan, jawaban, dan penjelasan lebih lanjut para pihak
2.5 Peranan Pemerintah di Bidang Perburuhan Perusahaan
yang berselisih ; f.
bagi
pemerintah
Pertimbangan yang menjadi dasar
mempunyai arti yang sangat penting,
putusan ;
karena perusahaan betapapun kecilnya
g. Pokok putusan ;
merupakan bagian dari kekuatan ekonomi
h. Tempat dan tanggal putusan
yang menghasilkan barang atau jasa untuk
i. Mulai berlakunya putusan ; dan
memenuhi kebutuhan masyarakat, dan
j. Tanda tangan arbiter atau majelis
merupakan salah satu sumber dan sarana yang
arbiter.
efektif
untuk
menjalankan
tanggunggugat
kebijksanaan bagi pendapatan nasional.
dengan jalan Litigasi berdasarkan pada
Oleh karena itu pemerintah mempunyai
pasal 55 Undang Undang No 2 Tahun
kepentingan dan ikut bertanggungjawab
2004 tentang PPHI disebutkan bahwa
atas kelangsungan dan keberhasilan setiap
Pengadilan
perusahaan.
Penyelesaian
merupakan
Hubungan pengadilan
Industrial khusus
Untuk
yang
itu
pemerintah
melalui
berada pada lingkungan peradilan umum.
peraturan perundang-undangan, kebijak-
Pengadilan
sanaan fiskal dan moneter, kebijaksanaan
merupakan
Hubungan Pengadilan
Industrial Khusus
yang
produksi dan distribusi, ekspor dan impor,
dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri
ikut
yang berwenang, mengadili dan memberi
perusahaan, mengawasi dan melindungi,
putusan terhadap perselisihan hubungan
menyediakan
industrial.
kondisi-kondisi yang mendorong bagi
Hukum acara yang berlaku pada
mengendalikan
pertumbuhan
fasilitas,
perusahaan,
perusahaan-
menciptakan
menciptakan
Pengadilan Hubungan Industrial adalah
kedamaian atau ketenangan kerja dalam
Hukum Acara Perdata yang berlaku pada
perusahaan dan lain-lain. Oleh karena itu
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Pemerintah mempunyai peranan yang
Umum, kecuali yang diatur secara khusus
sangat
dalam
hubungan industrial yang serasi di dalam
Undang
Undang
ini.
Dalam
mengambil keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan
hukum,
perjanjian
yang ada, serta kebiasaan dan keadilan.
penting
dalam
menciptakan
setiap perusahaan. Jadi dengan demikian ketiga pihak, yakni pengusaha, pekerja/buruh, dan pe-
151
merintah sama-sama mempunyai kepen-
Tahun 1996, tepatnya pada tanggal 14
tingan atas jalannya suatu keberhasilan
Februari 1996. Perusahaan yang berstatus
perusahaan.
sebagai
Bentuk pekerja/buruh
sama
antara
(BUMN) ini merupakan penggabungan
pengusaha
disebut
kebun-kebun yang berada di propinsi
kerja dan
Lembaga Kerjasama Bipartit. Sedangkan kerja
sama
Badan Usaha Milik Negara
yang
dilakukan
Jawa Timur. Kantor pusat PTPN XII berada di
oleh
pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah
jalan
disebut
Sedangkan unit usahanya tersebar di
dengan
Lembaga
Kerjasama
Rajawali
No.
44
Surabaya.
Tripartit.
wilayah Jawa Timur mulai dari kabupaten
III. HASIL PENELITIAN DAN
Ngawi sampai kabupaten Banyuwangi. Terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Unit
PEMBAHASAN 3.1
Bentuk
Tanggunggugat
Buruh
Dalam Hal Kelalaiannya Dalam Hubungan
Kerja
Perkebunan
Di
PT
Nusantara
XII
Terkait dengan pembahasan pada ini,
penyusun
melakukan
penelitian pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) UUS Zeelandia, setelah mendapat ijin dari Unit Bisnis Stratejik II Jember pada tanggal 17 Maret 2008. PT Perkebunan
Nusantara
XII
yakni RS. Kaliwates yang berada di daerah Jember dan RS Bhakti Husada di daerah Banyuwangi, dan 3 (tiga) Unit Bisnis Stratejik yaitu, Unit Bisnis Stratejik
(Persero) UUS Zeelandia.
skripsi
Usaha Stratejik, 2 unit Rumah Sakit (RS)
I dan II terletak di Kabupaten Jember dan Unit Bisnis Stratejik III di kota Malang. Adapun 34 (tiga puluh empat) Unit Usaha Stratejik dari PTPN XII adalah sebagai berikut : 1)
kota Ngawi
(Persero)
selanjutnya disebut PTPN XII, merupakan
2)
3)
4)
Perkebunan
Unit Kerja UUS Kebun Bangelan berada di kota Malang
luas areal 80.927 Ha. PT
Unit Kerja UUS Bantaran berada di kota Blitar
yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan
Unit Kerja UUS Ngrangkah Pawon berada di kota Kediri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perseroan Terbatas (PT)
Unit Kerja UUS Tretes berada di
Nusantara
XII
(Persero) dibentuk berdasarkan PP No.17
5)
Unit Kerja UUS Pancursari berada di kota Malang
152
6)
Unit Kerja UUS Kalibakar berada
22)
berada di kota Bondowoso
di kota Malang 7)
Unit Kerja UUS Wonosari berada
23)
Unit Kerja UUS Kertowono berada
24)
Unit Kerja UUS Gunung Gambir
25)
Unit Kerja UUS Zeelandia berada di
26)
Unit Kerja UUS Banjarsari berada
27)
Unit Kerja UUS Renteng berada di
28)
Unit Kerja UUS Mumbul berada di
29)
15)
Unit Kerja UUS Kotta Blater berada
20)
21)
Sumberjambe
Sungailembu
Unit Kerja UUS kendenglembu
30)
Unit
Kerja
kota Banyuwangi 31)
UUS berada
di
Unit Kerja UUS Kalitelepak berada di kota Banyuwangi
Unit Kerja UUS Kalisanen berada di 32)
Unit
Kerja
UUS
Kalisepanjang
berada di kota Banyuwangi
Unit Kerja UUS Silosanen berada di 33)
Unit Kerja UUS Jatirono berada di kota Banyuwangi
Unit Kerja UUS Sumber Tengah berada di kota Jember
19)
UUS
Unit Kerja UUS Glantangan berada
kota Jember 18)
Kerja
Kalirejo/Pegundangan
kota Jember 17)
Unit
di kota Jember
di kota Jember 16)
UUS
berada di kota Banyuwangi
kota Jember 14)
Kerja
berada di kota Banyuwangi
kota Jember 13)
Unit
berada di kota Banyuwangi
di kota Jember 12)
Unit Kerja UUS Malangsari berada di kota Banyuwangi
kota Jember 11)
Unit Kerja UUS Kaliselogiri berada di kota Banyuwangi
berada di kota Jember 10)
Unit Kerja UUS Pasewaran berada di kota Banyuwangi
di kota Lumajang 9)
Unit Kerja UUS Kayumas berada di kota Situbondo
di kota Malang 8)
Unit Kerja UUS Pancur Angkrek
34)
Unit Kerja UUS Kalikempit berada
Unit Kerja UUS Gunung Gumitir
di kota Banyuwangi.
berada di kota Jember
Untuk mencapai tujuan yang telah
Unit Kerja UUS Kalisat Jampit
ditetapkan,
suatu
perusahaan
perlu
berada di kota Bondowoso
merumuskan tujuan yang akan diemban
Unit Kerja UUS Blawan berada di
karena tujuan itulah yang akan berperan
kota Bondowoso
sebagai pemandu bagi tindakan di masa
153
depan. Dengan demikian perusahaan akan
Sebelah utara, berbatasan dengan
memiliki jati diri yang khas dan sekaligus
Perhutani
membedakannya
Sebelah selatan, berbatasan dengan
dari
perusahaan-
perusahaan yang lain. Maksud dan tujuan
perkampungan warga.
dari pendirian PT Perkebunan Nusantara
PTPN XII (Persero) mengusahakan
XII (Persero) adalah turut melaksanakan
komoditi kopi robusta/arabika, kakao,
dan menunjang kebijakan serta program
karet, dan teh serta holtikultura. PTPN XII
pemerintah
(Persero) merupakan satu-satunya PTPN
di
bidang
ekonomi
dan
pembangunan nasional pada subsektor
yang mengembangkan
pertanian
seluas-luasnya
arabika dalam skala luas yang ditanam di
dengan menerapkan Perseroan Terbatas
dataran tinggi Ijen di Jawa Timur. Asset
(PT)
yang
atau hasil alam dari PT Perkebunan
bermanfaat bagi Negara dan masyarakat.
Nusantara XII (Persero) UUS Zeelandia
Disamping maksud dan tujuan di atas,
adalah 50% karet, 30% kopi, dan 20%
secara komersial perusahaan bertujuan
ialah
untuk
holtikultura. Kebun Zeelandia terdiri dari
dalam
melalui
arti
usaha
menjadi
agribisnis
perusahaan
yang
Perkebunan
dan
Nusantara
XII
1. Afdiling Sumber Ayu
(Persero) UUS Zeelandia merupakan salah
2. Afdiling Kalisuko
satu unit kerja dari PT Perkebunan
3. Afdiling Langsepan
Nusantara XII (Persero) yang terletak di
4. Afdiling Zeelandia
kabupaten Jember, tepatnya di kecamatan
5. Afdiling Bondang
Tanggul. PT Perkebunan Nusantara XII
6. Afdiling Sumber Bulus
(Persero) UUS Zeelandia berada ± 10
7. Afdiling Pabrik Zeelandia
(sepuluh) kilometer dari kantor kecamatan
8. Afdiling Pabrik Langsepan.
Tanggul.
Dengan
batas-batas
tanaman
8 (delapan) afdiling atau cabang yaitu :
berkelanjutan (substainable) PT
kayu-kayuan
komoditi kopi
sebagai
berikut : Sebelah barat, berbatasan dengan
Strata jabatan karyawan pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) UUS Zeelandia terdiri dari 5 (lima) strata yaitu :
Sumber Ayu
Pada strata I diduduki oleh Manajer.
Sebelah timur, berbatasan dengan
Dalam satu kebun terdiri dari 1(satu)
Bondang
manajer dan 1 (satu) wakil manajer. Strata II diduduki oleh Wakil Manajer.
154
Strata III diduduki oleh :
kebun
Zeelandia
secara
1. Asisten Tanaman
keseluruhan berjumlah 89 (delapan
Dalam setiap afdiling terdapat 1
puluh
(satu) asisten tanaman. Karena
mandor membawahi 15
kebun
belas) orang buruh.
Zeelandia
memiliki
8
(delapan) afdiling, maka jumlah asisten
tanaman
pada
sembilan)
orang.
Satu (lima
2. Juru Tulis
kebun
Setiap afdiling memiliki 2 (dua)
Zeelandia sebanyak 8 (delapan)
orang
orang.
keseluruhan juru tulis pada kebun
2. Asisten Teknik Pengolahan Secara
juru
tulis.
Jumlah
Zeelandia ialah sebanyak 16 (enam
keseluruhan
kebun
belas) orang.
Zeelandia memiliki 2 (dua) orang
Strata V merupakan starata yang
asisten tanaman yang masing-
paling rendah. Strata lima ini diduduki
masing ditempatkan pada pabrik
oleh
kopi dan pabrik karet.
bekerja
3. Asisten Administrasi Keuangan
buruh.
Jumlah
pada
Nusantara
PT
XII
buruh
yang
Perkebunan
(Persero)
UUS
dan Umum
Zeelandia ialah sekitar 1335 orang
Kebun Zeelandia memiliki 1 (satu)
(buruh yang bekerja pada kebun
asisten
sebanyak 855 orang, dan pada pabrik
Administrasi
Keuangan
dan Umum, yang kedudukannya
sebanyak 480 buruh.)
berada pada kantor induk kebun Zeelandia.
Berkaitan
dengan
pembahasan
permasalahan pada bab ini, penyusun
Strata IV diduduki oleh :
telah
melakukan
wawancara
dengan
1. Mandor
Bapak Imam Soetedjo, selaku Manajer
Mandor yang terdapat pada kebun
PTPN XII (Persero) UUS Zeelandia, yang
Zeelandia
menyebutkan
jumlahnya
sangat
bahwa
perbuatan
yang
banyak. Jumlah mandor disetiap
pernah dilakukan oleh buruh/pekerja yang
afdiling
ini
menimbulkan kerugian bagi perusahaan
tergantung pada luas area masing-
antara lain tidak masuk kerja tanpa ijin
masing
juga
dan datang terlambat saat bekerja. Jumlah
afdiling
kasus yang terjadi pada kebun Zeelandia
itu
afdiling
kebutuhan tesebut.
berbeda,
dan
disetiap
Jumlah
hal
mandor
pada
dalam hal datang terlambat saat bekerja
155
dan tidak masuk kerja tanpa ijin yang
Pernyataan
dari
Bapak
Imam
tiap
Soetedjo selaku manajer kebun Zeelandia,
bulannya dalam setiap afdiling itu hanya
juga dipertegas oleh Bapak Asshodiq
terjadi sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua)
selaku ketua SP-Bun dan juga Bapak
kasus
melakukan
Handoko dan Ibu Sofiah selaku Mandor,
kelalaian dalam hubungan kerja yaitu
Rohadi dan Mahmud selaku buruh sadap
sebanyak 0,1% dari jumlah seluruh buruh
karet, dan ibu Hotimah selaku buruh
yang bekerja pada kebun Zeelandia..
pabrik pada kebun Zeelandia. Mereka
Kelalaian
kebun
menyatakan bahwa Selama ini bentuk-
Zeelandia lebih cenderung banyak terjadi
bentuk kelalaian yang pernah dilakukan
pada
yang
oleh buruh pada kebun Zeelandia masih
dilakukan oleh buruh pabrik mencapai 4
dalam batas yang wajar, artinya buruh
(empat) sampai 5 (lima) kasus perbulan,
tidak sampai melakukan kesalahan berat
atau sekitar 0,3% sampai 0,4% dari total
yang dapat menimbulkan kerugian yang
buruh yang bekerja pada kebun Zeelandia.
sangat besar bagi perusahaan.
dilakukan
oleh
saja.
buruh/pekerja,
Buruh
yang
daerah
yang
terjadi
pabrik,
pada
kelalaian
Jika buruh/pekerja melakukan kesalahan
Bentuk tanggunggugat yang harus
sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu
dipikul oleh buruh/pekerja dalam hal
dalam hal datang terlambat saat bekerja
kelalaiannya
menurut
maka konsekuensi yang harus dipikul oleh
Soetedjo,
dilakukan
buruh
ketentuan-ketentuan
berupa
pemberhentian
untuk
Bapak
yang
Imam
berdasarkan terdapat
di
sementara (skorsing) selama 1 (satu) hari.
dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Dalam hal kelalaian tidak masuk kerja
antara PT Perkebunan Nusantara XII
tanpa ijin selama 3 (tiga) hari berturut-
(Persero) dengan Serikat Pekerja Perke-
turut, maka pihak perusahaan memberikan
bunan PT Perkebunan Nusantara XII
sanksi yang sangat tegas yaitu berupa
(Persero).
pemberhentian atau Pemutusan Hubungan
disiplin kerja, perusahaan menetapkan tata
Kerja
tertib kerja yang wajib dipatuhi oleh
(PHK).
Sebelum
melakukan
Dalam
berupa
rangka
pembinaan
pemberhentian atau Pemutusan Hubungan
pekerja,
Kerja tersebut pihak pengusaha terlebih
larangan pekerja, dan sanksi/hukuman
dahulu memberikan peringatan kepada
disiplin.
buruh baik secara lisan maupun tertulis.
melaksanakan tata tertib kerja tersebut.
Setiap
kewajiban
pekerja
pekerja,
wajib
Dalam rangka pembinaan disiplin kerja,
156
Pelaksanaan jam kerja pada PTPN
pekerja yang tidak mengindahkan hal tersebut akan diberikan sanksi berupa
XII (Persero) UUS Zeelandia adalah 7
1.
Teguran
(tujuh) jam kerja, kecuali pada hari Jumat
2.
Peringatan
yaitu 5 (lima) jam kerja. Waktu awal kerja
3.
Penundaan
4.
5.
kenaikan
masa
kerja
golongan
(termasuk di dalamnya setengah jam
Penurunan masa kerja golongan, dan
untuk waktu istirahat), sedangkan bagi
atau pembebasan dari jabatan
buruh sadap karet jam kerja dimulai pada
Pemberhentian
pukul 02.00 -11.00 WIB (dua jam untuk
untuk
sementara
waktu istirahat)
waktu (skorsing) 6.
dimulai pada pukul 06.00-13.30 WIB
Pemberhentian
atau
Pekerjaan yang dilakukan oleh
Pemutusan Sesuai
buruh/pekerja diluar jam kerja dan hari
dengan tingkat pelanggaran yang
libur dinyatakan sebagai kerja lembur.
dilakukan.
Kerja
Hubungan
Kerja
(PHK).
Berdasarkan data yang didapat oleh
lembur
dilakukan
tersebut
hanya
apabila
dapat
dilaksanakan
penyusun dari lapangan, didapat bahwa
berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur
15%
yang dibuat oleh atasan dari pekerja yang
responden
menyebutkan
bahwa
bentuk tanggunggugat yang harus dipikul
bersangkutan,
oleh buruh/pekerja dalam hal kelalaiannya
persetujuan dari pekerja, waktu kerja
ialah
Pemutusan
lembur hanya dapat dilakukan paling
Hubungan Kerja (PHK), berupa teguran
banyak 3 (tiga) jam dalam sehari dan 14
25%, peringatan 25%, dan Pemberhentian
(empat belas) jam dalam seminggu. Bagi
untuk sementara waktu (skorsing) 35%.
pekerja yang melakukan kerja lembur
Pemberhentian untuk sementara waktu
tersebut,
(skorsing)
kebijakan
pemberhentian
merupakan
atau
sanksi/hukuman
disiplin dari pihak perusahaan
yang
sebenarnya merupakan sanksi/hukuman disiplin dalam
dengan
ketentuan
perusahaan berupa
upah
ada
memberikan lembur
bagi
pekerja yang bersangkutan. 3.2 Hambatan
Dalam
Penyelesaian
bentuk denda. Selama
Buruh yang Melakukan Kelalaian
menjalani sanksi/hukuman disiplin inilah
Dalam Hubungan Kerja di PT
pihak perusahaan tidak memberikan upah
Perkebunan
pada buruh/pekerja yang bersangkutan.
(Persero) UUS Zeelandia.
Nusantara
XII
157
Penyelesaian dalam permasalahan
Zeelandia. Bilamana cara penyelesaian
buruh yang melakukan kelalaian pada PT
tersebut telah ditempuh tanpa memberikan
Perkebunan
hasil
Nusantara
XII
(Persero)
yang memuaskan pekerja/buruh
dilakukan melalui perundingan bersama
dapat mengadu pada SP-Bun. Bilamana
atau perundingan Bipartit. Perundingan
cara penyelesaian tersebut juga belum
bersama
bipartit
memberikan hasil yang memuaskan, maka
dipandang sebagai lembaga yang sangat
permasalahan tersebut diselesaikan dalam
penting dalam hubungan industrial. Pada
forum Lembaga Kerja Sama (LKS).
atau
perundingan
untuk
Berdasarkan hasil yang diperoleh
setiap perselisihan antara buruh/pekerja
dari lapangan, bahwa sampai saat ini
dengan
hambatan dalam penyelesaian buruh yang
dasarnya,
penyelesaian
pengusaha
terbaik
adalah
negosiasi
melakukan kelalaian dalam hubungan
diantara keduanya. Penyelesaian dalam permasalahan
kerja pada PT Perkebunan Nusantara XII
buruh yang melakukan kelalaian menurut
(Persero) UUS Zeelandia adalah tidak ada,
Bapak Asshodiq selaku ketua SP-Bun PT
karena setiap pelanggaran atau kelalaian
Perkebunan Nusantara XII (Persero) UUS
yang dilakukan oleh buruh/pekerja dikenai
Zeelandia,
dengan
wajib
dilaksanakan
oleh
sanksi/hukuman
pengusaha dan buruh/pekerja atau serikat
berdasarkan
pekerja/serikat buruh secara musyawarah
dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
untuk mufakat. Tetapi tetap mengacu pada
yang berlaku di seluruh wilayah kerja
Undang Undang No. 13 Tahun 2003
PTPN XII (Persero), dan baik semua
tentang Ketenagakerjaan dan Undang
pihak yang memiliki kepentingan di
Undang No. 2 Tahun 2004 tentang
dalamnya,
yaitu
Penyelesaian
pengusaha
wajib
Perselisihan
Hubungan
Industrial (PPHI).
ketentuan
disiplin
yang
terdapat
buruh/pekerja mentaati
dan
ketentuan-
ketentuan yang telah diatur didalamnya.
Apabila buruh/pekerja melakukan kelalaian, langkah yang diambil ialah
IV.
pertama-tama
4.1 Kesimpulan
dibicarakan
dan
diselesaikan dengan atasan dalam hal ini adalah
mandor,
manajer bertanggung
ketua
selaku jawab
SP-Bun,
pimpinan atas
dan yang
perkebunan
PENUTUP Berdasarkan hasil kajian yang
telah dipaparkan dalam bab pembahasan, maka
penulis
dapat
mengambil
kesimpulan sebagai berikut :
158
1. Bentuk-bentuk
kelalaian
dalam
yang
permasalahan
buruh
dilakukan oleh buruh/pekerja yang
melakukan
membawa kerugian bagi perusahaan
Perkebunan Nusantara XII (Persero)
pada PT Perkebunan Nusantara XII
UUS Zeelandia
(Persero)
oleh pengusaha dan buruh
UUS
Zeelandia
hanya
kelalaian
yang
pada
PT
wajib dilaksanakan secara
berupa kesalahan kecil saja, misalnya
musyawarah untuk mufakat, tetapi
buruh/pekerja tidak masuk kerja tanpa
dengan tetap mengacu pada Undang
ijin dan datang terlambat saat bekerja.
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Bentuk tanggunggugat yang harus
Ketenagakerjaan dan Undang Undang
dipikul oleh buruh/pekerja dalam hal
No. 2 Tahun 2004 tentang
kelalaiannya, dilakukan berdasarkan
Apabila buruh melakukan kelalaian
ketentuan-ketentuan yang terdapat di
langkah
dalam
dibicarakan dengan atasan apabila cara
Perjanjian
Kerja
Bersama
yang
PPHI.
diambil
ialah
(PKB) yaitu sebagai berikut :
tersebut tidak memberikan hasil yang
1. Teguran
memuaskan buruh dapat mengadu
2. Peringatan
pada
3.
SP-Bun,
bilamana
Penundan kenaikan masa kerja
penyelesaian
golongan
memberikan hasil yang memuaskan, maka
4. Penurunan masa kerja golongan,
tersebut
cara
juga
penyelesaian
belum
tersebut
dan atau pembebasan dari jabatan
diselesaikan dalam forum Lembaga
5. Pemberhentian untuk sementara
Kerja Sama (LKS). Dan hambatan dalam
(skorsing)
penyelesaian
buruh
yang
Pemutusan
melakukan kelalaian dalam hubungan
Hubungan Kerja (PHK). Sesuai
kerja pada pada PTPN XII (Persero)
dengan tingkat pelanggaran yang
UUS Zeelandia adalah tidak ada,
dilakukan.
karena
6. Pemberhentian
2. Penyelesaian
atau
dalam
pemberian
disiplin
permasalahan
sanksi/hukuman
dilakukan
buruh yang melakukan kelalaian pada
ketentuan
PT
Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Perkebunan
Nusantara
XII
(Persero) UUS Zeelandia dilakukan melalui perundingan bersama atau perundingan
Bipartit.
Penyelesaian
4.2
yang
berdasarkan terdapat
pada
Saran Berdasarkan
uraian
yang
telah
dilakukan terhadap permasalahan maka
159
Pancasila, PT Bina Aksara, Jakarta, 1986.
saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : Hendaknya sebagai seorang buruh yang
baik,
ia
harus
kewajiban-kewajibannya
menjalankan dengan
baik,
yang dalam hal ini kewajiban untuk
Imam Soepomo, Kitab Undang Undang Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1976. Imam
melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya
dilakukan
atau
tidak
dilakukan. Dengan demikian maka ia telah turut berperan serta dalam mewujudkan perusahaan yang stabil, yang nantinya akan tumbuh maju dan berkembang. DAFTAR PUSTAKA Anonim, Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Surabaya, Karina, 2005. Anonim, Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta, Harvarindo, 2004. Anonim, Undang Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Jakarta, Asa Mandiri, 2008.
Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003.
Marsen Sinaga, Pengadilan Perburuhan Di Indonesia, Perhimpunan Solidaritas Buruh, Yogyakarta, 2006. M.
Beneo S. Wibowo, Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan, Andi, Yogyakarta, 2002.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. R. Subekti, dkk, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001. Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT rineka Cipta, Jakarta, 2001.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 997. Edy
Sutrisno Sidabutar, Pedoman Penyelesaian PHK, Tangerang, Elpress, 2007.
FX. Djumialdi, Perjanjian Kerja, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987. G, Kartasapoetra, dkk, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan
160
