Pusat Peraturan Pajak Online
Tahun 2010 Jumlahnya Meroket 16,9 Triliun, Hasil Audit BPK Terkait Piutang Pajak Bea Cukai Contributed by Administrator Monday, 13 June 2011
padang-today.com, 13 Juni 2011
Â
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, piutang pajak per 31 Desember 2010 totalnya mencapai Rp 70,9 triliun.
Dari jumlah tersebut yang diÂ-tangani Direktorat Jenderal Pajak Rp 54 triliun, dan Rp 16,9 triliun diÂ-tangani Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Jumlah piutang pajak di DJBC itu naik dari tahun 2009 yang hanya Rp 13,9 triliun saja.
“Kenaikan piutang pajak itu karena ada jumlah peningkatan dari cukai rokok. Dalam rincianÂ-nya memang cukai rokok jumlahÂ-nya paling besar,― kata Kepala HuÂ-bungan Masyarakat DJBC, Martediansyah kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat lalu.
Dari piutang pajak Rp 16, 9 triliun itu berdasarkan umurnya bila dikelompokan, yang kurang dari satu tahun sebesar Rp 15,5 triliun, satu sampai dua tahun Rp 156,4 miliar, dua sampai tiga tahun Rp 409,4 miliar, dan di atas tiga tahun Rp 821,9 miliar.
Piutang pajak pada DJBC tersebut merupakan tagihan pajak telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
Piutang yang bersumber dari cukai tembakau 2010 cukup fantastis dengan mencapai Rp 12,6 triliun. Tahun 2009 jumlahnya hanya Rp 9,7 triliun.
Dalam menangani piutang pajak terhadap wajib pajak tersebut, kata dia, DJBC tidak mengalami kesulitan, karena pada waktunya nanti piutang pajak akan dibayar wajib pajak.
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 17 January, 2017, 06:07
Pusat Peraturan Pajak Online
“Nggak ada kesulitan. Itu termasuk penundaan pembayaran cukai dari DJBC yang diberikan kepada para pengusaha pabrik rokok, dan harus segera dilunasi pada waktunya nanti,― jelasnya.
Menurut Martediansyah, DJBC memberikan waktu 60 hari kepada perusahaan wajib pajak untuk melunasi piutang pajak cukai tembakau.
Soal target penyelesaian piutang pajak, dia hanya menegaskan cukai harus dilunasi, kalau tidak akan merugikan pengusahanya sendiri.
“Peraturannya sudah jelas, 60 hari harus sudah dilunasi. Kalau tidak dilaksanakan maka akan diberikan sanksi berupa tidak akan diberikan penundaan pembayaran, dan kalau memesan pita cukai harus langsung dibayar,― terangnya.
Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif, BPK telah mengungkapkan masalah pencatatan penerimaan perpajakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009.
Di antaranya perbedaan realisasi penerimaan perpajakan menurut Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan ditemukan kelemahan pencatatan transaksi pembatalan (reversal) penerimaan perpajakan dalam aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN).
“Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan aplikasi pencatatan penerimaan perpajakan dan mekanisme rekonsiliasi. Tapi rekomendasi BPK untuk penyempurnaan aplikasi pencatatan perpajakan belum dilakukan sampai dengan pemeriksaan LKPP Tahun 2010,― ungkapnya.
Anak buah Hadi Poernomo ini menjelaskan, sebenarnya penyempurnaan mekanisme rekonsiliasi telah dilakukan dengan menerbitkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-05/PB/2010 tanggal 22 Februari 2010, tentang pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan realisasi anggaran pendapatan sektor perpajakan.
Berdasarkan dokumen tindak lanjut yang didapat BPK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan tindak lanjut berupa rekonsiliasi per transaksi secara nasional untuk penerimaan DJBC.
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 17 January, 2017, 06:07
Pusat Peraturan Pajak Online
“Karena belum ada tindak lanjut penyempurnaan aplikasi pencatatan penerimaan perpajakan, maka pemeriksaan LKPP 2010 masih ditemukan selisih realisasi penerimaan perpajakan antara data SAI, MPN, dan SAU,― jelasnya.
Berdasarkan pengujian terhadap database SAI tidak semua field nomor dokumen yang diinput merupakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Ada empat kesalahan yang masih dilakukan DJBC dalam penginputan nomor dokumen yaitu, pertama penginputan NTPN ganda pada satker-satker DJBC sebanyak 9.651 record senilai Rp 179,3 miliar. Kedua, penginputan NTPN error pada satker-satker DJBC sebanyak 3.359 record senilai Rp 54 miliar.
Ketiga, tidak menginput nomor transaksi pos (NTP) pada satker DJBC sebesar Rp 8.3 miliar yang terdiri atas 835 record. Keempat, penginputan peneriman secara manual yang berisiko salah entry karena masih mengentri data penerimaan secara manual.
 Kepala Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi SP mengatakan, lembaganya belum menerima pengaduan tentang piutang pajak di DJBC. Dia berjanji lembaganya akan melakukan kajian khusus kalau laporannya masuk.
“KPK belum bisa menentukan apakah ada indikasi korupsinya, karena masih perlu dilakukan kajian terhadap piutang pajak tersebut,― katanya.
Semestinya Menurun Bukan Meningkat
Abdilla Fauzi Achmad, Anggota Komisi XI DPR
Meningkatnya jumlah piutang pajak di Direktorat Jenderal Bea Cukai pada 2010 sebesar Rp 16,9 triliun menunjukan lemahnya kinerja lembaga tersebut dalam melakukan penagihan
Melihat kondisi itu kalangan DPR mendesak DJBC supaya segera serius menuntaskannya. “Semestinya DJBC bisa mengintensifkan penagihan kepada wajib pajak, sehingga menambah pemasukan negara yang bersumber dari pajak bea cukai,― kata anggota Komisi XI DPR, Abdilla Fauzi Achmad, belum lama ini.
Anggota Fraksi Hanura ini mengaku heran, dengan penumpukan piutang pajak tersebut, apalagi banyak piutang pajak yang sudah masuk kadaluwarsa. http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 17 January, 2017, 06:07
Pusat Peraturan Pajak Online
“Pimpinan Dirjen Bea Cukai baru semestinya bisa bekerja lebih baik lagi dari sebelumnya. Piutang pajak itu bisa menurun bukan meningkat,― tegasnya.
Anggota DPR dari dapil Sumatera Selatan II ini mengharapkan Kementerian Keuangan yang membawahi DJBC melakukan kontrol, agar piutang pajak tidak meningkat setiap tahunnya.
“Kemenkeu wajib mengkontrol secara intensif untuk meminimalisasi angka piutang pajak setiap tahunnya, karena ini sudah terjadi berkali-kali,― tandasnya.
Ada Indikasi Korupsi
Andi Irawan, Pengamat IEI
Meningkatnya piutang pajak yang di Direktorat Jenderal Bea Cukai diduga terjadi akibat adanya kongkalingkong antara pegawai pajak dan wajib pajak.
“Ini kan hasil audit BPK. Tidak mungkin DJBC tidak menagih utangnya. Berarti kemungkinan besar ada indikasi perburuan rente dari mafia pajak yang masih berkeliaran,― kata Pengamat Ekonomi dari Indonesia Economic Intelijen (IEI), Andi Irawan, belum lama ini.
Menurutnya, kelalaian DJBC menagih piutang pajak, membuat sebagian piutang tersebut ada yang kadaluwarsa. Padahal hal itu tidak perlu terjadi.
“Perilaku seperti ini tidak sehat, dan dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Sepertinya ada indikasi korupsi di dalamnya,― ungkapnya.
Menurutnya intensifikasi penagihan dan pendapatan negara dari pajak dan Bea Cukai belum maksimal dilakukan pemerintah. Oleh karena itu diharapkan DJBC bisa mengintensifkan pengawasan dan penagihan piutang pajak.
“Intensifikasi pajak cenderung dilakukan setengah hati. Semestinya negara mendapatkan nilai yang lebih besar,― ucapnya http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 17 January, 2017, 06:07
Pusat Peraturan Pajak Online
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 17 January, 2017, 06:07
