Pemahaman Regulasi Penyiaran Oleh : Agus Priyanto, M.Kom
Sejarah Penyiaran
Pada tahun 1911, Angkatan Laut Kerajaan Belanda mengoperasi kan radio komunikasi di Sabang
Tahun 1930, Nederland Indische tahun Vereniging 1925, berdiri Radio Amateur Batavia (NIVERA) Radio Society atau Radio Batavia Vereniging (BRV)
Pada masa Jepang, Hoso Kanri Kyoko,
11 Spetember 1945 RRI didirikan oleh pemerintah Indonesia
Sejarah Penyiaran
1981, dengan berbagai alasan politis, TVRI tidak diizinkan lagi menayangkan iklan 17 Agustus 1962. Televisi Republik Indonesia (TVRI) lahir dan untuk pertama kalinya beroperasi
1988, di Indonesia mulai muncul penyelenggara televisi siaran swasta lainnya.
Definisi Penyiaran Menurut Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2002 penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, dan di antariksa dengan menggunakan spectrum frekwensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangakat penerima siaran. J. B. Wahyudi (1996) Broadcasting (penyiaran) adalah semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarkanluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi dengan atau tanpa alat bantu.
prinsip-prinsip penyiaran secara prinsipuniversal
Sistem penyiaran dijalankan bagi kepentingan rakyat melalui dukungan terhadap bidang-bidang berikut: akses universal, keanekaragaman, demokratisasi gelombang udara, pembangunan bangsa, pendidikan, penguatan karakter rohani dan akhlak masyarakat.
Suatu kebijakan penyiaran yang demokratis membantu publik untuk memahami tujuan sistem penyiaran yang mereka inginkan dan peran yang dimiliki sistem tersebut dalam masyarakat
Suatu kerangka kebijakan hendaknya sanggup beradaptasi dengan kondisikondisi yang berubah tanpa membiarkan publik bertanya-tanya apa yang menjadi tujuan kebijakan dan undang-undang penyiaran.
Suatu undang-undang penyiaran harus merefleksikan keanekaragaman masyarakat dan yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang mencakup sejumlah hal yang mendasar sifatnya: Kebebasan berekspresi bagi semua orang, kesetaraan hak,dll
Media penyiaran menggunakan gelombang-gelombang udara, yang merupakan milik publik dan merupakan sumber daya yang terbatas.
Lembaga-Lembaga Penyiaran Dalam UU No. 32 Tahun 2002 Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ditegaskan bahwa jasa penyiaran terdiri atas:
Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ditegaskan bahwa jasa penyiaran diselenggarakan oleh
• Jasa Penyiaran Radio; • Jasa Penyiaran Televisi
• • • •
Lembaga Penyiaran Publik; Lembaga Penyiaran Swasta; Lembaga Penyiaran Komunitas; Lembaga Penyiaran Berlangganan
Lembaga-Lembaga Penyiaran LembagaDalam UU No. 32 Tahun 2002
Penyiaran terdiri atas:
Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
Lembaga Penyiaran Publik
Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik terdiri atas RRI dan TVRI yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi RRI dan TVRI atas usul DRP RI ; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas DPRD. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah
Lembaga Penyiaran Publik
Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari: ◦ Iuran Penyiaran; ◦ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; ◦ Sumbangan Masyarakat; ◦ Siaran Iklan; Dan ◦ Usaha Lain Yang Sah Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Penyiaran.
Lembaga Penyiaran Publik Lima ciri penyiaran publik : • Akses Publik penyiaran publik mau mengangkat isu-isu local dan memproduksi program-program local • Dana Publik penyiaran publik tidak hanya mengandalkan keuangannya dari anggaran Negara tetapi juga dari iuran dan donator • Akuntabilitas publik maka terdapat kewajiban bagi penyiaran publik untuk membuat akuntabilitas finansialnya • Keterlibatan Publik Publik dengan rela membantu menyumbangkan tenaga, pikiran dan dana untuk kelangsungan penyiaran public • Kepentingan Publik Kepentingan publik lebih dimenangkan dari pada kepentingan komersial.
Lembaga Penyiaran Publik
Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan RRI untuk radio dan TVRI untuk televisi Penting dan strategisnya kehadiran LPP Lokal bagi masyarakat luas untuk saat ini di antara semakin berkembangnya Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia. Hal ini dikarenakan sesungguhnya ada tiga fungsi utama LPP Lokal ini, yaitu memberi kesempatan bagi publik untuk berperan serta menyuarakan pikiran dan keinginannya berkaitan dengan program siaran, sebagai sumber informasi alternatif bagi masyarakat yang kepentingannya tidak terwadahi dan diberikan oleh lembaga penyiaran swasta maupun berlangganan. mengangkat nilai-nilai lokal dengan segala pernak-perniknya, ragam budaya, karakater masyarakatnya, dan sebagainya.
Lembaga Penyiaran Swasta
Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Penanaman modal asing,jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal
Lembaga Penyiaran Swasta Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan dan pembatasan kepemilikan silang disusun oleh KPI bersama Pemerintah. Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:
siaran iklan; dan/atau usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.
Lembaga Penyiaran Komunitas
Sama dengan penyiaran publik, penyiaran komunitas tergolong wacana baru bagi dunia penyiaran di Indonesia. Di Indonesia penyiaran komunitas adalah suatu lembaga yang didirikan oleh komunitas tertentu yang menjalankan aktivitas penyiaran secara independen/netral, daya pancar rendah, jangkauan wilayah yang terbatas, tidak komersial serta melayani kepentingan komunitas.
Lembaga Penyiaran Komunitas Media komunitas hadir sebagai media alternatif yang mengusung keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), yang juga mendorong adanya keberagaman isi (diversity of content) dalam program-program siaran karena melayani komunitasnya yang juga beragam. Media komunitas pada dasarnya memainkan peran yang hampir sama dengan media massa pada umumnya, hanya saja pada wilayah (level of playing field) yang terbatas. Dibatasinya jangkauan layanan jenis media penyiaran ini justru diharapkan dapat memberikan layanan secara lebih spesifik dan membuka partisipasi secara lebih sempurna kepada komunitasnya. Terdapat fungsi kontrol sosial yang dimilikinya, fungsi menghibur, mendidik dan menginformasikan berita yang benar-benar merefleksikan kebutuhan komunitasnya.
Lembaga Penyiaran Komunitas
Ketentuan mendirikan lembaga penyiaran komunitas: ◦ Dilarang menjadi media partisipan, tidak terkait dengan organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional ◦ Tidak terkait dengan organisasi terlarang, tidak untuk kepentingan propaganda kelompok atau golongan tertentu. ◦ Dilarang menerima sumbangan dari pihak asing ◦ Dilarang melakukan siaran iklan komersial, kecuali iklan layanan masyarakat. ◦ Dana operasional diperoleh dari kontribusi komunitas yang menjadi pemilik lembaga penyiaran komunitas tersebut.
Lembaga Penyiaran Berlangganan
Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan bentuk penyiaran yang memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televise, multimedia atau media informasi lainnya Di mancanegara penyiaran berlangganan kerap dikenal pay per view dimana penonton mengeluarkan sejumlah uang untuk menonton atau mendengar (berlangganan) siaran yang dikeluarkan salah satu siaran berlangganan.
Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.
Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlagganan berasal dari:
Iuran berlangganan; dan Usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran
Lembaga Penyiaran di Indonesia No
Jenis Lembaga Penyiaran
1
Lembaga Penyiaran Publik
2
Lembaga Penyiaran Swasta
Lembaga Penyiaran TVRI -
Nasional:
RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, MNCTV, Metro TV, Trans7, TransTV, TVONE, Global TV 3
4
TV Lokal : 119 operator
Lembaga Penyiaran Komunitas
Komunitas Kampus, Sekolah, Pesantren, Petani
Lembaga Penyiaran Berlangganan
dan Nelayan - Satelit: Indovision, Telkomvision -
Kabel:
Kabel Vision, IM2 M2V
Teresterial
Regulasi Penyiaran
Tanggal 28 Nopember 2002, UndangUndang Penyiaran baru No 32 Tahun 2002 akhirnya disahkan. Undang-undang ini membatasi peran negara yang selama ini terlalu besar terhadap media penyiaran. Atas nama demokrasi, masyarakat harus diberi peran lebih besar untuk mengatur dan menggerakkan ranah penyiaran.
Regulasi Penyiaran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 29/Per/M.Kominfo/07/2009 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 47/Per/M.Kominfo/11/2009 Tentang Indeks Peluang Usaha Penyiaran.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/Per/M.Kominfo/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 20102014;
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 17/Per/M.Kominfo/10/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja.
KPI (Komisi (Komisi Penyiaran Indonesia) Independent state regulatory body bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang akan berlaku sebagai lembaga pengawas penyiaran. Lembaga ini adalah lembaga non pemerintah, yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan bertanggung jawab pada DPR. KPI berfungsi melakukan check and balances terhadap kekuasaan eksekutif. KPI sebagai regulator penyiaran sangat diharapkan. Sebagai representasi dari masyarakat, ia yang akan menjamin hak-hak rakyat mendapatkan informasi secara bebas dan adil serta menjamin kemandirian dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola lembagalembaga penyiaran.
Perizinan penyiaran
Menteri mengumumkan Peluang Usaha untuk LPS dan LPB Terestrial (5 tahun sekali untuk radio dan 10 tahun sekali untuk Televisi. Pemohon mengajukan permohonan melalui KPI Berdasarkan peluang usaha. Dokumen permohonan dibuat 3 rangkap :
1 (satu) Dokumen Asli untuk KPI/KPID 1 (satu) Dokumen Asli untuk Menteri 1 (satu) Dokumen Copy untuk Pemda
Menteri menerbitkan IPP Prinsip 30 hari kerja setelah disepakati dalam FRB(Forum Rapat Bersama). Setelah mendapatkan IPP prinsip, Pemohon mengurus ISR (izin stasiun radio), membangun infrastruktur dan perizinan lainnya. Pemohon melakukan Uji Coba Siaran setelah memperoleh ISR Menteri menerbitkan IPP tetap 14 hari kerja setelah dinyatakan lulus oleh Tim Uji Coba Siaran
Perizinan penyiaran
Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) diberikan bagi lembaga penyiaran yang telah dinyatakan lulus dalam masa uji coba siaran sejak dikeluarkan Surat Pernyataan Lulus Masa Uji Coba Siaran. IPP berlaku selama 5 (lima) tahun untuk jasa penyiaran radio, dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun untuk jasa penyiaran televisi, dan dapat diperpanjang.
Penyiaran TV Digital Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta disebutkan bahwa: “Penyiaran multipleksing adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program siaran atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.” Dalam sistem penyiaran televisi digital terestrial, beberapa program siaran yang disalurkan melalui saluran siaran digabungkan dalam menggunakan sistem multipleksing untuk kemudian dipancarluaskan kepada masyarakat dengan melalui sistem pemancar yang menggunakan 1 (satu) saluran atau 1 (satu) kanal frekuensi radio.
Penyiaran TV Digital
Content Provider (Penyedia Konten) content provider atau content creator yang memproduksi konten-konten siaran.
Content Aggregator (Pengumpul dan Pendistribusi Konten) menggabungkan konten-konten siaran dari Penyedia Konten dan menyusunnya dengan jadwal tertentu dan berkesinambungan sehingga menjadi suatu program siaran untuk dipancarluaskankan
Multiplexer (Penyelenggara Multipleksing) menggabungkan beberapa program siaran dari beberapa Penyelenggara Program Siaran untuk kemudian dipancarluaskan kepada masyarakat melalui inftastruktur jaringan dan perangkat transmisi yang disediakan oleh Penyedia Jaringan/ Transmisi.
Network/ Transmission Provider (Penyedia Jaringan/ Transmisi). menyediakaninfrastruktur jaringan, perangkat transmisi, dan/ atau menara
Model penyelenggaraan TV digital Hubungan Kerja yang perlu diatur antara lain: 1. Penyedia Jaringan/ Transmisi harus menyediakan jangkauan wilayah siaran (coverage area) yang diminta oleh Penyelenggara Program Siaran atau Penyelenggara Multipleksing. 2. Penyedia Jaringan/ Transmisi/ Fasilitas diharuskan menyediakan kualitas penghantaran aplikasi penyiaran sesuai kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak antara Penyelenggara Jaringan/ Transmisi dan Penyelenggara Multipleksing. 3. Penyedia Jaringan/ Transmisi dan Penyelenggara Multipleksing harus berlaku adil dengan mengenakan biaya sewa jaringan yang sama kepada para Penyelenggara Program Siaran dalam penghantaran aplikasi penyiaran kepada masyarakat. Pemerintah perlu mengatur penerapan harga tertinggi (ceiling price) untuk sewa kapasitas saluran, jaringan, dan perangkat transmisi.
Spesifikasi TV digital Tabel 2. 1 Kebutuhan Sewa Bandwidth Multipleksing Sumber : Sistem Penyiaran DVB-T2 dan Kesiapan Teknis Siaran TV Digital Konten Standar Definition High Definition
Kebutuhan sewa Bandwidth Multipleksing 3 Mbps 8 Mbps
Teknologi DVB DVB--T2
DVB-T2 adalah sistem transmisi digital terestrial yang dikembangkan oleh proyek DVB. Spesifikasi DVB-T2 yang menggabungan modulasi dan error Protection untuk meningkatkan kapasitas bit-rate dan meningkatkan ketahanan sinyal. Seperti standar DVB-T, spesifikasi DVB T2 menggunakan modulasi OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) dan kode LDPC (Low Density Parity Check) yang dikombinasikan dengan BCH (Bose-Chaudhuri Hocquengham) untuk melindungi terhadap tingkat kebisingan dan gangguan yang tinggi. DVB-T FEC
Guard Interval
Convolutional Coding + Reed Solomon ½ ,2/3, ¾. 5/6. 7/8 QPSK, 16 QAM, 64 QAM ¼, 1/8, 1/16, 1/32
FFT Size Scattered Pilots Continual pilots
2k, 8k 8% of total 2,6 % of total
Modes
DVB-T2 LPDC+BCH ½ , 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM ¼, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k 1%, 2%, 4%, 8% of total 0,35% of total
Studio merupakan sistem yang cukup berperan dalam sebuah stasiun penyiaran, sebagai sub sistem yang terintegrasi secara total, bagian studio memberikan andil untuk penyedia program-program reguler yang bersifat berkesinambungan. Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output.
Strategi Digital Switchover Peluncuran layanan DTT dapat secara langsung digabungkan dengan switch-off platform analog dengan frekuensi yang disediakan melalui switchoff secara langsung digunakan kembali untuk layanan digital Sebagian besar peluncuran layanan DTT secara bertahap. analog switch-off mengambil bagian di suatu region Negara. Perencana DTT menyiapkan timetable secara detil ketika transmitter analog akan dimatikan diseluruh negeri. Pendekatan bertahap ini digunakan di Austria, Jerman, Norwegia, Swedia Spanyol, Prancis dan Italia.
Benchmark United Kingdom Dalam menetapkan biaya penyelenggaraan penyiaran di Inggris, ofcom selaku regulator mengkategorikan penyelenggara berdasarkan jenis lisensinya yang kemudian dikenakan biaya yang berbeda. Kategori lisensi televisi di Inggris dikelompokkan menjadi 5 kategori.
Kategori A = Channel 3, Channel 4, Channel 5, dan lisensi layanan teletext publik. Kategori B = Television Licensable Content Service Licences, lisensi program TV digital, Commercial Additional Television Services Licences, dan Digital Television Additional Service Licences Kategori C = Restricted Television Service Licences (long-term and short-term) Kategori D = Television Multiplex Licences Kategori E = Teleshopping Channel
Tabel 2. 10 Penyelenggara Multiplex di Jakarta dan Banten
Penyelenggara Multipleks N o 1
Nama Badan Usaha
Nama Sebutan di Udara BSTV
2
PT Banten Sinar Dunia Televisi PT Lativi Media Karya
3
PT Media Televisi Indonesia
Metro TV
4
PT Surya Citra Televisi
SCTV
5
PT Televisi Transformasi Indonesia
Trans TV
TVOne
Regulasi TV digital
bahwa konsep penyelenggaraan penyiaran digital akan melibatkan penyelenggara infrastruktur yakni LPPPM (multipleksing) dan penyedia konten siaran (LPPPS). Regulator telah menetapkan regulasi khusus yakni Peratoran Menteri nomor 18 tahun 2012 tentang tariff sewa multipleksing. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2012 Tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency Pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII dan Zona Layanan XV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial, menerangkan bahwa dalam pelaksanaan transisi Televisi siaran digital terrestrial diperlukan ketersediaan kanal yang mencukupi untuk digunakan untuk pengoperasioan/pemancaran bersama antara televise siaran digital dan televise siaran analog pada kanal frekuensi yang berbeda
Terima kasih
