Contoh Studi Tahapan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan TAHAP 1: MERUMUSKAN MASALAH Dalam studi kasus tersebut, langkah-langkah yang diambil dalam merumuskan masalah meliputi: 1. Memikirkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan secara cepat data empiris yang ada dan menilai pihak-pihak yang terlibat. Adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan kebijakan di daerah bahakan hingga tingkat terbawah yaitu desa. Pemerintah bahkan berkeinginan melakukan kebijakan sentralisasi, birokratisasi, penyeragaman (uniformitas) pemerintahan dan komunitas pada tingkat desa. Munculnya program-program baru untuk melakukan simpan pinjam sehingga memberikan banyak alternative bagi masyarakat untuk ‘gali lubang tutup lubang’. Hal tersebut juga menyebabkan munculnya persaingan-persaingan baru dalam kelompok yang memiliki perbedaan program. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya: - Pemerintah pusat, pemerintah daerah - Kelompok masyarakat (Banjar) - Pelaku ekonomi - Permufakatan desa (Paruman) - Pemimpin desa adat - Anggota desa adat 2. Menetapkan batasan permasalahan Tingkat perkembangan program perekonomian yang terkait aturan adat dan kebiasaan dalam masyarakat. 3. Pengembangan bukti permasalahan Berekembangnya program perekonomian yaitu untuk program simpan pinjam hingga menyebabkan adanya persaingan antara pengurus dan kelompok. 4. Menentukan tujuan dan sasaran Mengkaji kebijakan lembaga perkereditan dan simpan pinjam yang menerapkan aturan adat ke dalam system pegelolaanya Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kebijakan aturan adat dan dampaknya dalam program perekonomian rakyat. Perumusan Masalah: 1. Bagaimana efektifitas penerapan kebijakan aturan adat dalam peningkatan perekonomian rakyat. 2. Bagaimana dampak lembaga yang menganut aturan adat dalam sistemnya terhadap perekonomian rakyat.
TAHAP 2: PENENTUAN KRITERIA EVALUASI Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada, akan ditetapkan kriteria evaluasi untuk menganalisis efektifitas kebijakan dan regulasi penanggulangan banjir yang telah ada dan menganalisis kebijakan yang sesuai untuk diterapkan dalam menangani masalah banjir khususnya pada daerah rawan banjir yang melibatkan partisipasi masyarakat. Tipe Kriteria Efektifitas
Pertanyaan Apakah kebijakan pemerintah di bidang Koperasi dan UKM yang telah ada sudah mencapai hasil yang telah diinginkan?
Efisiensi
Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang telah diinginkan?
Kecukupan
Seberapa jauh pencapaian hasil kebijakan di bidang koperasi dan UKM dapat mningkatkan kegiatan pembangunan UMKM di Indonsia Apakah manfaat dari kebijakan penanggulangan banjir tersebut sudah merata kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang ada Apakah hasil kebijakan UMKM Kebijakan UMKM yang dirumuskan sesuai tersebut dapat memuaskan bagi untuk diterapkan dalam pembangunan UMKM para pelaku ekonomi? dengan melibatkan partisipasi pelaku ekonomi dan masyarakat dalam setiap proses didalamnya. Apakah hasil dari kebijakan di Ukuran yang digunakan adalah kebijakan bidang koperasi dan UMKM tersebut benar-benar dapat menanggulangi tersebut sudah tepat untuk masalah lambannya Pembangunan UMKM di mengatasi lambannya Indonesia pembangunan UMKM di Indonesia
Perataan (equity)
Responsivitas
Ketepatan
Kriteria Evaluasi Ukuran tingkat efektifitas dapat dilihat dari: Kebijakan koperasi danUKM dapat menyelesaikan masalah pembangunan KUMKM yang diyakini mampu menjadi penyannga bagi perekonomian nasional Ukuran efisiensi dilihat dari: Sejauh mana peranan pemerintah dan stakeholders lainnya dalam merumuskan kebijakan UMKM Sejauh mana partisipasi masyarakat dan pengusaha dalam mendukung pembangunan UMKM Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya dapat meningkatkan pembangunan KUMKM Masyarakat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pembangunan KUMKM Kebijakan di bidang Koperasi dan UKM dapat dirasakan manfaatnya bagi pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyrakat.
TAHAP KETIGA: IDENTIFIKASI ALTERNATIF KEBIJAKAN Pada tahapan yang ketiga ini, akan dicari berbagai alternatif yang didasarkan pada permasalahan dan kriteria evaluasi yang ada, yaitu: Alternatif tanpa tindakan (no action alternative) Dengan cara tetap mempertahankan kebijakan di bidang Koperasi dan UKM yang selama ini diterapkan pada zaman orde baru, yaitu kebijakan yang bersifat sektoral, sentralistik, dan top down tanpa adanya kebijakan partisipasi masyarakat, yaitu Pemerintah yang sepenuhnya mengurus koperasi dan UKM Alternatif mempertahankan sistem yang lama dengan membuat beberapa aturan tambahan
Alternatif ini tetap mempertahankan kebijakan Mengurangi peran pemerintah dalam monopoli hal yang berkaitan dengan pembangunan koperasi dan UKM dengan Penyediaan pembiayaan bagi para pelaku KUMKM Alternatif berdasarkan kebijakan yang baru Alternatif kebijakan yang baru disini yaitu dengan kebijakan dilakukannya pemberdayaan di bidang Koperasi dan UKM melalui pemeberian dana program kekuatan KUMKM di berbagai sektor ekonomi Tahap 4 Evaluasi Alternatif Kebijakan Pada tahap 4 ini, setiap alternatif dievaluasi berdasarkan pada permasalahn yang dijabarkan pada masing-masing altenatif tersebut. Adpun evaluasi dari masing-masing alternatif adalah sebagai berikut: Alternatif Tanpa Tindakan (No Action Alternative) Menggunakan kebijakan yang lama, yaitu kebijakan yang bersifat sektoral, sentralistik, dan top down tanpa adanya kebijakan partisipasi masyarakat, yaitu Pemerintah yang sepenuhnya mengurus koperasi dan UKM. Evaluasi alternatif didasarkan pada: Proyeksi : Jika partispasi masyarakat tidak diprioritaskan dalam perkembangan unit koperasi dan UKM, dimana yang berkuasa sepenuhnya adalah pemerintah maka usaha ekonomi Evaluasi : Dengan tetap menggunakan kebijakan lama, maka para pelaku ekonomi dan masyarakat susah berkembang dalam bidang usaha Alternatif mempertahankan sistem yang lama dengan membuat beberapa aturan tambahan Alternatif ini dimana Mengurangi peran pemerintah dalam monopoli hal yang berkaitan dengan pembangunan koperasi dan UKM dengan Penyediaan pembiayaan bagi para pelaku KUMKM Evaluasi alternatif didasarkan pada: Proyeksi : pelaku ekonomi dapat terus meningkatkan masing-masing usaha yang dijalaninya , tetapi harus tetap memperhatikan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Evaluasi : Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, para pelaku ekonomi dapat berkembang dalam kegiatan usaha yang dijalaninya. Alternatif berdasarkan kebijakan yang baru Untuk mendukung pola kemitraan antara pelaku ekonomi dan meningkatakan kegiatan usaha formal diperlukan upaya untuk mengkaji ulang Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2005 dimana Pemberdayaan KUMKM dilakukan melalui pemberian dana program kekuatan KUMKM di berbagai sektor ekonomi Proyeksi : Berhasilnya peningkatan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan usaha dengan tujuan Meningkatnya produktvitas UMKM, Meningkatnya proporsi usaha kecil formal melalui pemberian dana program kekuatan KUMKM di berbagai sektor ekonomi Evaluasi : Peran pelaku ekonomi dapat berkembang, Sehingga pelaku ekonomi dapat terus berkembang untuk meningkatkan perannya dan dalam hal ini kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku informal juga diperhatikan. Tahap 5 Penunjukan dan Pemilihan Berbagai Alternatif
Pada tahap 5 ini, setiap alternatif akan dipilih sesuai dengan evaluasi yang telah dilakukan. Adapu penunjukan dan pemilihan alternatif adalah sebagai beikut: Pemilihan Alternatif Alternatif Dampak Bagi Kelompok Pemerintah Pelaku ekonomi Masyarakat
Pemerintah yang sepenuhnya mengurus koperasi A C D
Mengurangi peran pemerintah dengan Penyediaan pembiayaan bagi KUMKM B B B
Pemberdayaan KUMKM melalui pemberian dana program kekuatan KUMKM di berbagai sektor ekonomi A A A
Catatan: A adalah konsekuensi terbaik, dan D adalah konsekuensi terburuk Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa alternatif yang paling baik adalh alternatif ketiga, yaitu alternatif yang mendukung pola Pemberdayaan KUMKM melalui pemeberian dana program kekuatan KUMKM di berbagai sektor ekonomi kemitraan sehingga dapat membantu para pelaku ekonomi Tahap 6 Monitoring dan Evaluasi Keluaran Kebijakan Dimana dilakukan Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. Monitoring dan Evaluasi Monitoring terhadap contoh kebijakan di atas direkomendasikan dilakukan tiap satu periode waktu tertentu selama masa implementasinya. Berdasarkan level of monitoring, meliputi:
Matrik Level Of Monitoring Dimensi
Kondisi awal
Input
Output
Outcome
Impacts
Indikator Cara dan Sumber Data sekunder data-data Laju produktivitas UKM bertendensi menurun, Survei Belum tercapainya laju pertumbuhan PDB UKM 5,4 terkait % sedang laju pertumbuhan ekonomi nasional 5,6 % : Kementrian Koperasi dan UKM, dan Dinas UKM, BPS Sulit tercapainya proporsi usaha kecil formal Sulit Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai jati diri koperasi Belum Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha berbasis IPTEK sekunder data-data Peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di Survei bidang pembangunan KUKM, baik pada tingkat terkait : Kementrian Koperasi dan pusat dan daerah UKM, dan Dinas UKM, BPS Data perekonomian nasional Data kinerja dan produktivitas UKM secara nasional Data usulan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pemerintah di bidang KUKM Data kondisi perekonomian daerah Meningkatnya produktvitas UMKM dengan laju Laporan PDRB nasional dan pertumbuhan tinggi dari laju pertumbuhan tiap kota perencanaan terkait produktivitas nasional Meningkatnya proporsi usaha kecil formal Meningkatnya nilai ekspor produk UKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha berbasis IPTEK Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai jati diri koperasi (70.000 unit koperasi berkualitas) KUMKM dapat berperan sebagai dinamisator dan stabilisator perekonomian nasional KUMKM dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan Positif: Meningkatkan produktivitas KUMKM Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Tantangan: Diperlukan efektifitas kebijakan pemerintah di bidang koperasi dan UKM. Kurang tepat sasarannya kebijakan pemerintah di bidang koperasi dan UKM
Evaluasi Pelaksanaan evaluasi dilakukan annually, baik pada tahap perencanaan, atau pasca pelaksanaan. Urutan kegiatan dalam evaluasi kebijakan terdiri dari ex ante, maintenance, monitoring, dan ex post. Pelaksanaan evaluasi kebijakan koperasi dan UKM di Indonesia menggunakan ex-ante evaluation, karena evaluasi tersebut dilaksanakan pada tahap perencanaan (kebijakan belum disahkan secara hukum, masih dalam tahap penggodokan).
Evaluasi Terhadap Kriteria Kebijakan di Bidang Koperasi dan UKM Tipe Kriteria
Pertanyaan
Efektivitas
Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi
Berapa banyak sumber daya?
Kecukupan
Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah?
Perataan
Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok target yang berbeda?
Responsivitas
Ketepatan
dipergunakan
Evaluasi Belum dapat dipastikan karena kebijakannya masih dalam bentuk rencana, namun selama ini perkembangannya cenderung lamban. Untuk mencapai target kebijakan diperlukan penegakan hukum yang tegas di masing-masing wilayah di Indonesia dengan memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang konsekuen demi tercapainya tujuan kebijakan. Pencapaian hasil yang optimal ialah apabila kebijakan pemerintah di bidang koperasi dan UKM telah berhasil mencapai pembangunan koperasi dan UKM
Manfaat kebijakan didistribusikan untuk kepentingan nasional dengan menyelamatkan penggunaan alokasi dana yang inovatif untuk pemberian pinjaman dana bagi pelaku ekonomi Kebijakan di bidang UMKM didukung oleh para Apakah hasil kebijakan memuaskan stakeholders terkait, terutama para pelaku kebutuhan, preferensi, atau nilai ekonomi, masyarakat Indonesia secara kelompok-kelompok tertentu? keseluruhan, maupun para investor yang ingin menanam modal di Indonesia. Pengadaan kebijakan di bidang UMKM lahan pertanian pangan sebenarnya merupakan langkah yang tepat untuk Meningkatkan produktvitas Apakah hasil yang diinginkan UMKM, Meningkatkan proporsi usaha kecil formal, benar-benar berguna atau bernilai? dan nilai ekspor produk UKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi
