1 TABEL 2. JADUAL KEGIATAN KEGIATAN 1. Memilih Majelis Pemangku Kepentingan LAM-PTKes 1.1. Melakukan internalisasi antara Task Force dengan Sekretariat HPEQ tentang bahan audiensi dengan Dirjen Dikti yang antara lain meliputi : a. Konsep LAM b.Target akreditasi yang berhubungan dengan KPI c.Kemandirian LAM d.Studi kelayakan perbandingan proses akreditasi BAN PT dan LAM-PTKes 1.2. Melakukan diseminasi informasi kepada 7 Organisasi Profesi dan 7 Asosiasi Institusi Pendidikan, wakil pemerintah dan wakil masyarakat pengguna tentang hasil internalisasi pada butir 1.1 1.3. Melakukan internalisasi antara 7 Organisasi Profesi dan 7 Asosiasi Institusi Pendidikan, wakil pemerintah dan wakil masyarakat pengguna 1.3.A. Mengumpulkan bukti legal aspek dari 7 Organisasi Profesi dan 7 Asosiasi Institusi Pendidikan 1.3.B. Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan yang belum mendapatkan legal aspek agar mengurus ke Kemenkumham 1.3.C. Konsultan hukum memfasilitasi proses pengumpulan legal aspek Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan 1.4. Meminta 7 Organisasi Profesi dan 7 Asosiasi Institusi Pendidikan, wakil pemerintah dan wakil masyarakat pengguna untuk memberikan usulan calon anggota Majelis Pemangku Kepentingan dengan pertimbangan kriteria : 1) interested; 2) concerned; 3) committted; dan 4) consistent. 1.5. Menyusun draf Surat Kesepakatan Penetapan Majelis Pemangku Kepentingan LAM-PTKes 1.6. Memfinalisasi draf AD ART LAM-PTKes 1.7. Menetapkan Surat Kesepakatan Penetapan Majelis Pemangku Kepentingan LAM-PTKes 1.8. Memilih Ketua dan Sekretaris Majelis Pemangku Kepentingan 1.9. Memilih Ketua dan Sekretaris Badan Pelaksana 1.10. Melakukan konsultasi anggota Majelis Pemangku Kepentingan dengan notaris dalam rangka pembuatan akte pendirian LAM-PTKes 1.11. Notaris akan mendaftarkan akte pendirian ke Kemenkumham
7/128/129/1210/12 11/12 12/12 1/13 2/133/13 4/13 5/13 6/13
2 KEGIATAN 2. Majelis Pemangku Kepentingan Mengawal Tata Nilai LAM- PTKes 2.1. Menetapkan milestones dan kebijakan umum berdasarkan Tata Nilai LAM-PTKes 2.2. Mengintegrasikan Tata Nilai LAM-PTKes ke dalam Naskah Akademik masing-masing profesi kesehatan yang terwakili dalam Majelis Pemangku Kepentingan 2.3. Menyepakati sistematika penyusunan Renstra 2.4. Melakukan review terhadap draf Renstra yang disusun oleh Badan Pelaksana 2.5. Melakukan pertemuan dengan stakeholders untuk mengkomunikasikan draf final Renstra 2.6. Menyepakati dan mensahkan Renstra 3. Mengelola LAM-PTKes sebagai Sistem Adaptif yang Kompleks yang mencakup Akreditasi dengan Model 3 Dimensi dan Pendidikan Interprofesional 3.1. Melakukan diseminasi cara akreditasi oleh BAN-PT 3.2. Membentuk Divisi Akreditasi dan Divisi Pengembangan LAM-PTKes 3.3. Menyusun draf Pedoman Akreditasi LAM-PTKes
3.4. Membahas draf Pedoman Akreditasi dengan stakeholders 3.5. Merevisi draf Pedoman Akreditasi berdasarkan masukan stakeholders 3.6. Menetapkan Pedoman Akreditasi LAM-PTKes 3.7. Melakukan diseminasi Pedoman Akreditasi LAM-PTKes kepada stakeholders 4. Melaksanakan Standar Akreditasi dengan Model CPU* dalam kerangka peraturan perundangundangan yang berlaku 4.1. Melakukan pelatihan Standar CPU kepada Asesor dan Fasilitator 4.2. Melakukan uji coba Standar CPU 4.3. Melakukan perbaikan Standar CPU berdasarkan uji coba 4.4. Melakukan implementasi Standar CPU yang sudah diperbaiki 4.5. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Standar CPU
7/128/129/1210/12 11/12 12/12 1/13 2/133/13 4/13 5/13 6/13
3 KEGIATAN 5. Menerapkan Nilai Operasional LAM-PTKes melalui Sistem Umpan Balik (Feedback Loops) dengan cara Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) oleh Asesor dan Fasilitator 5.1. Menyusun Pedoman Umpan Balik Akreditasi 5.2. Melakukan pelatihan Pedoman Umpan Balik Akreditasi bagi Asesor dan Fasilitator 5.3. Melakukan uji coba Pedoman Umpan Balik Akreditasi 5.4. Melakukan perbaikan Pedoman Umpan Balik Akreditasi berdasarkan uji coba 5.5. Implementasi Pedoman Umpan Balik Akreditasi yang sudah diperbaiki 5.6. Monitoring dan evaluasi implementasi Pedoman Umpan Balik Akreditasi 5.7. Menyusun Prosedur Asesmen untuk Akreditasi dan Fasilitasi Akreditasi 5.8. Melakukan uji coba Prosedur Asesmen untuk Akreditasi dan Fasilitasi Akreditasi 5.9. Melakukan perbaikan Prosedur Asesmen dan Fasilitasi Akreditasi 5.10. Implementasi Prosedur Asesmen dan Fasilitasi Akreditasi yang diperbaiki 5.11. Monitoring dan evaluasi Prosedur Asesmen dan Fasilitasi Akreditasi 5.12. Menyusun cetak biru SIM Akreditasi 5.13. Melakukan uji coba SIM Akreditasi 5.14. Melakukan perbaikan SIM Akreditasi berdasarkan uji coba 5.15. Implementasi SIM Akreditasi yang sudah diperbaiki 5.16. Mengintegrasikan SIM Akreditasi dengan PDPT 6. Melakukan Akreditasi yang bersifat Formatif untuk prodi baru 6.1. Akreditasi Formatif oleh LAM-PTKes 6.1.A. Melakukan rekrutmen dan pelatihan Akreditasi Formatif bagi Asesor dan Fasilitator 6.1.B. Melakukan uji publik instrumen formatif kepada stakeholders 6.1.C. Melakukan uji coba instrumen formatif
7/128/129/1210/12 11/12 12/12 1/13 2/133/13 4/13 5/13 6/13
4 KEGIATAN 6.1.D Melakukan perbaikan instrumen formatif berdasarkan uji coba 6.1.E. Melakukan penetapan instrumen formatif 6.1.F. Melakukan implementasi instrumen formatif yang sudah diperbaiki 6.1.G. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi instrumen formatif 6.2. Akreditasi Formatif untuk Prodi 6.2.A. Melakukan diseminasi konsep akreditasi formatif 6.2.B. Mendorong internally driven quality assurance 6.2.C. Mengevaluasi penerapan SPMI 6.2.D. Memfasilitasi penerapan SPMI sesuai standar 6.2.E. Menyampaikan saran-saran tindak lanjut untuk memenuhi standar 7. Menerapkan Kebijakan Peralihan Status Akreditasi 7.1. Melakukan diseminasi akreditasi LAM-PTKes kepada prodi yang sudah diakreditasi oleh BAN-PT dan Kemkes 7.2. Melaksanakan akreditasi oleh LAM-PTKes Indonesia setelah masa berlaku status akreditasi prodi dari BAN-PT dan Kemkes habis. 8. Upaya LAM-PTKes untuk memenuhi biaya operasionalnya 8.1. Menyepakati besarnya kisaran Biaya Satuan akreditasi secara nasional 8.1.A. Melakukan exercise Satuan Biaya Khusus (SBK) untuk akreditasi oleh LAM-PTKes 8.1.B.Usulan Satuan Biaya Khusus dari LAM-PTKes kepada Kemendikbud 8.1.C.Usulan Satuan Biaya Khusus dari Kemendikbud kepada Kemenkeu 8.1.D.Penetapan Satuan Biaya Khusus Akreditasi oleh Menteri Keuangan 8.1.E.Melaksanakan kegiatan dengan dukungan dana sesuai dengan SBK dari Kemenkeu
8.2. Menyepakati mekanisme pendanaan akreditasi secara nasional
7/128/129/1210/12 11/12 12/12 1/13 2/133/13 4/13 5/13 6/13
5 KEGIATAN 8.2.A. Memperkenalkan mekanisme pendanaan akreditasi berdasarkan Sistem Arisan / Asuransi Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Kesehatan 8.2.B. Menyepakati besarnya pendanaan yang diperlukan untuk akreditasi secara nasional 8.2.C. Mengidentifikasi sumber pendanaan reguler untuk akreditasi secara nasional 8.2.D. Menyepakati mekanisme penyaluran dana untuk akreditasi secara nasional 8.2.E. Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) untuk akreditasi secara nasional 8.3. Menyepakati Sistem Pendanaan Bersama Akreditasi secara nasional 8.3.A. Menyusun rancangan awal Sistem Pendanaan Bersama Akreditasi 8.3.B. Menyepakati sumber daya yang diperlukan agar Sistem berfungsi optimal 8.3.C. Menyepakati cara memenuhi sumber daya yang diperlukan oleh Sistem 8.3.D. Menyusun Indikator Penentu Kinerja (Key Performance Indicators) untuk Sistem 8.3.E. Menyusun sistem monitoring – evaluasi dan pencatatan – pelaporan untuk Sistem 8.4. Menyepakati besarnya kisaran tarif akreditasi di luar Sistem Pendanaan Bersama 8.4.A. Melakukan exercise kisaran tarif akreditasi di luar Sistem Pendanaan Bersama 8.4.B. Mengkomunikasikan hasil exercise kisaran tarif akreditasi kepada Perguruan Tinggi Swasta 8.4.C. Menyusun MoU tentang kisaran tarif akreditasi antara Perguruan Tinggi Swasta dengan LAMPTKes
7/128/129/1210/12 11/12 12/12 1/13 2/133/13 4/13 5/13 6/13
