RINGKASAN
I.
PENDAPATAN DAERAH
Untuk tahun 2007-2011, rata-rata jumlah PAD hanya sekitar 17% dan Lain-lain pendapatan hanya 10% (Tabel 1) dari total pendapatan, sementara Dana Perimbangan (Daper) mencapai 73%. Persentase dan tren dari ketiga sumber pendapatan ini ditunjukkan dalam Tabel 2 dan Chart 1. Tabel 1. Jenis Pendapatan Daerah Jenis Pendapatan Dalam milyar rupiah PAD DAPER Lain-lain pendapatan
2007
2008
2009
2010
2011
Ratarata
%
267,869
364,875
393,089
403,041
442,235
374,222
100
35,546 208,674 23,649
64,746 276,101 24,028
67,457 281,285 44,347
71,852 292,281 38,908
87,674 302,264 52,297
65,455 272,121 36,646
17 73 10
Tabel 2. Persentase Sumber Pendapatan Daerah Jenis Pendapatan Persentase PAD DAPER Lain-lain Pendapatan
2007 100 13 78 9
2008 100 18 76 7
2009 100 17 72 11
2010 100 18 73 10
2011 100 20 68 12
Chart 1 memperlihatkan bahwa meskipun DAPER mempunyai proporsi paling besar, akan tetapi kecenderungannya semakin menurun dari tahun ke tahun. Jika di TA 2007 nilainya mencapai 78%, maka pada tahun-tahun sesudahnya semakin menurun hingga menjadi 68% di TA 2011. Kondisi sebaliknya terjadi untuk PAD, di mana nilai proporsinya cenderung mengalami kenaikan, dari 13% di TA 2007 menjadi 20% di TA 2011. Adapun untuk lain-lain pendapatan nilai proporsinya cenderung lebih berfluktuasi sepanjang TA 2007 hingga TA 2011, dengan nilai terendah sebesar 7% di TA 2008 dan nilai tertinggi sebesar 12% di TA 2011.
6
Chart 1. Persentase Jenis Pendapatan Daerah
Realisasi 2007-2009 Anggaran 2010-2011 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007
2008 PAD
2009 DAPER
2010
2011
Lain-lain Pendapatan
Tabel 3. Jenis Dana Perimbangan
Dana Perimbangan Dalam milyar rupiah Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
2007
2008
2009
2010
2011
Ratarata
208,674
276,101
281,285
292,281
302,264
272,121
45,994 145,575 17,105
78,137 176,638 21,327
69,719 186,938 24,628
77,677 193,226 21,378
71,934 207,081 23,250
68,692 181,891 21,538
Total Dana Perimbangan konsisten bertambah selama periode 2007 – 2011. Dalam lima tahun, Total Dana Perimbangan telah meningkat sebesar 45%. Hal ini sejalan dengan peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 42% selama 2007-2011 dan Dana Alokasi Khusus sebesar 36%.
7
Tabel 4. Persentase Jenis Dana Perimbangan Dana Perimbangan
2007
Dalam persen Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
2008
100 22 70 8
2009
100 28 64 8
100 25 66 9
2010 100 27 66 7
2011 100 24 69 8
Ratarata 100 25 67 8
Meskipun total dana perimbangan meningkat, persentase pendapatan dari ketiga sumber ini realtif konstan dalam periode 2007-2011. Chart 2. Tren jenis dana perimbangan
Realisasi 2007-2009 Anggaran 2010-2011 80 60 40 20 0 2007 Dana Bagi Hasil
2008
2009 Dana Alokasi Umum
2010
2011
Dana Alokasi Khusus
8
II.
BELANJA DAERAH
Total belanja meningkat sebesar 83% dari tahun 2007 sampai tahun 2011 yang kemungkinan besar disebabkan karena makin banyaknya jumlah daerah, disamping alasan logis bertambahnya kebutuhan pemerintah daerah. Tabel 5. Jenis Belanja 2008
2009
2010
2011
Dalam milyar rupiah 258,986
366,951
412,413
443,565
474,135
Ratarata 391,210
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Belanja Lainnya
148,515 66,585 97,866 53,986
169,279 76,300 104,614 62,219
198,578 82,006 96,170 66,811
275,029 94,982 106,207 64,054
178,376 73,280 96,467 56,315
Jenis Belanja
2007
100,477 46,525 77,477 34,507
% 100 46 19 25 14
Tabel 6 dibawah ini menunjukkan kategori belanja sebagai persentase dari total belanja dalam periode 2007-2011. Tabel 6. Persentase Jenis Belanja Jenis Belanja Persentase Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Belanja Lainnya
2007 100 39 18 30 13
2008 100 40 18 27 15
2009 100 41 19 25 15
2010 100 45 18 22 15
2011 100 58 20 22 14
Ratarata 100 46 19 25 14
Dari keempat-besar jenis belanja tersebut, Belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya meningkat dalam nilai yang relatif konstan, sementara belanja modal menurun sekitar 8%.
9
Chart 3. Persentase jenis belanja
Realisasi 2007-2009 Anggaran 2010-2011 80
60 40 20 0 2007
2008
2009
2010
Belanja Pegawai
Belanja Barang Jasa
Belanja Modal
Belanja Lainnya
2011
Sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai sebesar 58%, meningkat tajam dibandingkan belanja pegawai tahun lalu sebesar 45%. Provinsi Papua Barat memiliki persentase belanja pegawai paling kecil yaitu sebesar 9%, sementara Kab. Demak mencapai 89% yaitu sekitar 2 kali rata-rata belanja pegawai nasional.
Belanja Pegawai Milyar rupiah Persentase
2007 100,477 39
2008 148,515 40
2009 169,279 41
2010 198,578 45
2011 275,029 58
Berbeda halnya dengan belanja pegawai, belanja modal mengalami penurunan 8% yaitu menjadi Rp 106Triliun di Tahun 2011.
Belanja Modal Milyar rupiah Persentase
2007 77,477 30
2008 97,866 27
2009 104,614 25
2010 96,170 22
2011 106,207 22
10
Tabel 7. Persentase belanja per fungsi Fungsi Pelayanan Umum Pendidikan Ekonomi Kesehatan Lainnya
2007
2008 35 24 10 8 24
2009 36 24 9 8 23
2010 34 26 9 9 22
36 26 8 10 20
Persentase belanja untuk fungsi-fungsi pelayanan umum, pendidikan, kesehatan relatif meningkat. Sementara alokasi untuk fungsi ekonomi seperti perkebunan dan penanaman modal relatif menurun. Alokasi untuk fungsi pelayanan umum merupakan alokasi terbesar untuk tiap tahunnya yaitu mencapai 36% dari total belanja.
11
III.
SURPLUS/(DEFISIT)
Sebagaimana terlihat pada chart 4 dibawah ini, anggaran daerah dalam tahun 2007-2011 menunjukkan pola yang fluktuatif dan dalam bersentase terhadap anggaran, angka tersebut masih dapat dikategorikan dalam level yang bisa diterima dengan range kurang dari 10%. Selama pada Tahun 2011, defisit sekitar Rp32 Triliun, yaitu 7% dari anggaran. Dari chart ini terlihat bahwa realisasi APBD cenderung menunjukkan angka surplus yaitu untuk Tahun 2007-2009, sementara untuk data anggaran 2010-2011 cenderung menggambarkan APBD defisit. Chart 4. Surplus-Defisit
2007-2011 500,000
Milyar rupiah
400,000 300,000 Pendapatan 200,000
Belanja Surplus/Defisit
100,000
2007
2008
2009
2010
2011
-100,000
12
IV.
PEMBIAYAAN
Lebih dari 90% penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp37 Triliun pada Tahun 2011, kemudian diikuti oleh Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah sebesar 6% (Rp 2 Triliun). Pengeluaran pembiayaan utamanya dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sebesar 44% (Rp 3,4 Triliun) dan Pembayaran pokok utang 41% (Rp 3,1 Triliun). Chart 5. Persentase Penerimaan Pembiayaan 120 SiLPA
100 80
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Lain2
60 40 20 0 2007
2008
2009
2010
2011
Chart 6. Persentase Pengeluaran Pembiayaan 60 50 40
Pembentukan Dana Cadangan
30
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
20
Pembayaran Pokok Utang LAIN2
10 0 2007
2008
2009
2010
2011
13
