PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 07 TAHUN 2007
T E N T A N G PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Otonomi Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3952);
tentang sebagai Negara Negara
1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUAPTI LUWU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan RI. 6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. 8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
2
BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
Bagian Kedua Pemerintah Desa Pasal 3 (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana teknis lapangan; c. Unsur kewilayahan. (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (5) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
Bagian Ketiga Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Kepala Desa Pasal 4 (1) Kepala Desa mempunyai tugas Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan,
3
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang : a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa; c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB-Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. Membina kehidupan masyarakat Desa; f. Membina perekonomian Desa; g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang–undangan; dan i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan. Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme; f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa; g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – undangan; h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa; j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa; k. Mendamaikan perselisihan Masyarakat di Desa; l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa; m. Membina , mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat; n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
4
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
Pasal 6 Kepala Desa dilarang : a. Menjadi pengurus partai poilitik; b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan; c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD; d. Merugikan kepentingan umum dan meresahkan; e. Terlibat dalam kampanye Pemilihan umum, Pemilihan presiden, dan Pemilihan Kepala daerah; sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. Menyalahgunakan wewenang; dan h. Melanggar sumpah/janji jabatan.
5
Bagian Keempat Mekanisme Pengisian Perangkat Desa Pasal 7 (1) Mekanisme pengisian Perangkat Desa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a. Untuk Sekretariat Desa dan pelaksana teknis lapangan dilakukan melalui sistem seleksi. b. Khusus untuk Sekretaris Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. c. Untuk unsur kewilayahan dapat dilakukan melalui sistem pemilihan sesuai dengan nilai–nilai sosial budaya masyarakat setempat. (2) Masa jabatan Perangkat Desa tidak terbatas. (3) Perangkat Desa tidak boleh merangkap jabatan/pekerjaan yang ada hubungannya dengan tugas kedinasan dalam jabatan negeri. Bagian Kelima Syarat Perangkat Desa Pasal 8 (1). Persyaratan Perangkat Desa adalah : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara , Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Pemerintah; c. Berijasah paling rendah SD dan atau sederajat. d Usia seleksi calon Perangkat Desa paling rendah 20 (dua puluh) dan paling tinggi usia pemberhentian maksimal 50 (lima puluh) Tahun. e. Penduduk Desa setempat dan berdomisili tetap minimal 6 (enam) bulan. f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun. g. Tidak sedang di cabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. h. Berkelakuan baik. i. Sehat jasmani dan rohani. j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. k. Bukan keluarga terdekat Kepala Desa. (2). Khusus untuk Pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil, sebelum diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, terlebih dahulu dikonsultasikan dan disetujui oleh Kepala Desa.
6
Bagian Keenam Alat Pembuktian Persyaratan Calon Perangkat Desa Pasal 9 Calon Perangkat Desa yang akan diangkat wajib menyerahkan permohonan dengan melampirkan : a. Surat pernyataan ketaatan melaksanakan kewajiban agamanya; b. Surat keterangan kesetiaan pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Pemerintah dari kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Luwu Utara. c. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter; e. Foto Copy KTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; g. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari pejabat yang berwenang; h. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pejabat yang Berwenang; i. Surat Pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama dan norma adat; j. Surat Permohonan tertulis masing-masing calon Perangkat Desa; Bagian Ketujuh Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 10 Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat. Pasal 11 (1) Perangkat Desa berhenti karena : a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Diberhentikan. (2) Perangkat Desa diberhentikan karena : a. Telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun; b. Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan kurungan penjara paling sedikit 6 (enam) bulan.
7
(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat. Bagian Kedelapan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Pasal 12 (1) Perangkat Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut: I. Sekretaris Desa : 1. Tugas pokok : Membantu Kepala Desa dalam pembinaan administrasi dan pelayanan tekhnis administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. 2. Fungsi : a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan; b. Mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa; c. Melakukan pelayanan tekhnis administrasi kepada masyarakat; d. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan pada sekretariat Desa; e. Menyusun program tahunan Desa; f. Menyusun laporan Pemerintahan Desa; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. II. Kaur/Kasi Pemerintahan : 1. Tugas pokok : Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa. 2. Fungsi : a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa; b. Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan: c. Merumuskan upaya terciptanya ketenteraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di Desa; d. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial kemasyarakat dan adat istiadat; e. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Dusun dan RT; f. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
8
g. h.
Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sehat dan dinamis; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
III. Kaur/Kasi Pembangunan : 1. Tugas pokok : Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pembangunan di Desa. 2. Fungsi : a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan Desa. b. Mendorong dan menggairahkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat Desa. c. Menyelenggarakan mekanisme perencanaan musyawarah pembangunan Desa. d. Mendorong kegiatan perkoperasian, perdagangan, dunia usaha dan keterampilan rakyat. e. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani dan ternak. f. PKK dan organisasi profesi g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. IV. Kaur/Kasi Umum : 1. Tugas pokok : Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Desa.
pemberdayaan
dan
2. Fungsi : a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Desa; b. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan; c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa; d. Melaksanakan urusan rumah tangga Desa; e. Melaksanakan penataan rapat dan upacara. f. Melaksanakan penataan arsip. g. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan Pemerintah Desa; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. (2) Fungsi–fungsi atau peristilahan Perangkat Desa diatur sebagai berikut : a. Apabila Perangkat Desa diisi dengan PTL ( Pelaksana Teknis Lapangan ) maka pada Sekretariat Desa menggunakan istilah urusan, atau; b. Apabila Perangkat Desa tidak diisi dengan PTL ( Pelaksana Teknis Lapangan ) maka pada Sekretariat Desa menggunakan istilah seksi.
9
Bagian Kesembilan Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi Pasal 13 (1) Struktur organisasi disusun melalui musyawarah BPD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa yang bersangkutan. (2) Jumlah Perangkat Desa adalah sebesar jumlah yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. (3) Apabila ada tambahan jumlah Perangkat Desa menjadi beban APB-Desa. (4) Contoh struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana terlampir. (5) Struktur organisasi Pemerintah Desa dimaksud pada ayat (2) adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Bagian Kesepuluh Ketentuan Disiplin Perangkat Desa Pasal 14 (1) Disiplin yang mengatur Pemerintah Desa mengacu pada disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Dalam hal bepergian, Kepala Desa dan perangkatnya sebagai Aparatur Pemerintah harus mendapatkan izin apabila meninggalkan wilayahnya yang tidak terkait dengan tugas-tugas Pemerintahan. (3) Izin dimaksud pada ayat (2) adalah ; a. Izin Tertulis dari Bupati apabila keluar wilayah diluar Kabupaten Luwu Utara; b. Izin tertulis Camat apabila keluar wilayahnya dalam Kabupaten Luwu Utara selama lebih dari 3 (tiga) hari dengan tembusan kepada Bupati; c. Izin Kepala Desa secara lisan kepada Camat apabila keluar wilayahnya dalam Kabupaten Luwu Utara tidak melebihi 3 (tiga) hari. (4) Dalam hal tertentu Camat dapat memberi Izin Tertulis kepada Kepala Desa yang akan meninggalkan wilayah di luar Kabupaten Luwu Utara dengan dukungan laporan Camat kepada Bupati
10
Bagian Kesebelas Hubungan Kerja Pasal 15 (1) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat struktural dan instruksional (2) Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Desa bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan. Bagian Keduabelas Tindakan Penyidikan Pasal 16 (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati. (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh Atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari. BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 (1) Bupati wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. (2) Kewajiban membina dan mengawasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
11
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Sebutan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Daerah dan Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ditetapkan di Masamba pada tanggal
2007
BUPATI LUWU UTARA,
H.M. LUTHFI A. MUTTY Diundangkan di Masamba pada tanggal 2007 SEKRETARIS DAERAH, H. A. CHAERUL PANGERANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR
12
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
I.
PENJELASAN UMUM
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa segera diwujudkan. Landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Huruf a
Ayat (4) Ayat (5)
: : Cukup Jelas : Cukup Jelas : : Yang dimaksud Sekretariat Desa terdiri dari Kaur/Kasi Pemerintahan, Pembangunan dan Umum. : Yang dimaksud pelaksana teknis lapangan adalah yang membidangi pertanian, kesehatan, keamanan, pendidikan dll yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan keuangan desa. : Yang dimaksud unsur kewilayahan adalah Kepala Dusun, Kepala Kampung atau yang sederajat dengan itu yg namanya disesuaikan dengan peristilahan yang disepakati di Desa. : Cukup Jelas : Cukup Jelas
Pasal 4 Ayat (1) Ayat (2) Huruf a Huruf b
: : : : :
Huruf b Huruf c
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
13
Hurup c Huruf d Huruf e Huruf f Huruf g
: : : : :
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di Desa. Huruf h : Cukup jelas Huruf i : Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Huruf b Huruf c Huruf d Huruf e Huruf f Huruf g Huruf h Huruf i Huruf j Huruf k
: : : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Untuk mendamaikan perselisihan Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas
Huruf l Huruf m Huruf n Huruf o
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa“ adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten. Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban“ adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan – peraturan Desa termasuk APB Desa. Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan. Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : BPD dapat mengajukan pertanyaan – pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
14
Ayat (5) : Cukup jelas Ayat (6) : Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/ atau penghargaan Ayat (7) : Yang dimaksud dengan laporan akhir masa Jabatan adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Pasal 6 : Cukup jelas Pasal 7 : Ayat (1) : Huruf a : Yang dimaksud dengan sistem seleksi adalah memilih salah satu calon yang memenuhi syarat. Huruf b : Cukup Jelas Huruf c : Cukup Jelas Ayat (2) : Yang dimaksud tidak terbatas adalah sepanjang masih memenuhi syarat dan dibutuhkan oleh Kepala Desa. Ayat (3) : Cukup Jelas Pasal 8 : Huruf a : Yang dimaksud dengan ‘bertakwa’ dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf b : Yang dimaksud dengan ‘setia’ kepada UUD 1945 adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang – undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang – undang Dasar Negara RI tahun 1945. Huruf c : Cukup Jelas Huruf d : Cukup Jelas Huruf e : Cukup Jelas Huruf f : Cukup Jelas Huruf g : Cukup Jelas Huruf h : Cukup Jelas Huruf I : Cukup Jelas Huruf j : Cukup Jelas Huruf k : Yang dimaksud dengan keluarga terdekat adalah Bapak, Ibu, Saudara kandung, Mertua, Ipar, Paman/Bibi, Saudara sepupu, dan lain-lain yang terdekat.
15
Ayat (2) : Cukup Jelas Pasal 9 : Cukup jelas Pasal 10 : Hasil konsultasi dimaksud dibuktikan dengan Rekomendasi tertulis Camat Pasal 11 : Cukup jelas Pasal 12 : Cukup jelas Pasal 13 : Cukup jelas Pasal 14 : Cukup jelas Pasal 15 : Cukup jelas Pasal 16 : Cukup jelas Pasal 17 : Cukup jelas Pasal 18 : Cukup jelas Pasal 19 : Cukup jelas
16
