Republik Indonesia
Dokumen Pengadaan
Pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2012
Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
t' 6,-b
p
v
I '
DOKUMEN PENGADAAN Nomor: DOK- 02 /PPAPKIIIZ0II
Tanggal: 28 November 2011
untuk Pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI Tahun Anggaran 2012
ib' ^* oy,
DAFTARISI
BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI ".................."..6 BAB
A.
III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA OKP) UMUM
l0
DOKUMEN PENGAD
C.
PENYIAPANDOKUMENPENAWARAN....,.........,.
D.
PEMASUKAN DOKUMEN PENAW
E.
PEMBUKAAN DAN EVALUASI
F.
PENETAPAN PEMENANG
G.
PENTJNJUKAN AGEN PENJU
H.
PENGADAAN GAGAL
..........13
l6
PENAWARAN......
"""""'
PELELANGAN................'..... --------------"""
18 21
L
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
)6
A.
LINGKUPPEKERIAAN...........,.,.
c.
METODE PEMILIHAN...........".'...........
D.
PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN "..."......"..".
BAB V, LEMBAR DATA KUALIFIKASI BAB VI. BENTUK DOKUMEN
?o
(LDK)...."..."'
PENAWARAN.....
A. BENTUK SURAT PENAWARAN .. B. BENTUK SURAT KUASA'.......'..... C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS..........
.....30
--"""'33
""""""""""35
"""""""""""""""" """" 35 """ """ "" """""" '37 38
40
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI
KUALIFIKASI.."
'"""""46
BAB IX. BENTUK DOKUMEN
KONTRAK................."
-""""'47
BENTUK PERJANJIAN KERJA
........
BAB VIII. TATA CARA EVALUASI
"""''''"'47
rv
\u/t
BAB I. UMUM
Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri. B.
Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
l.
Surat Berharga Syariah
Surat Berharga Syariah Negara, yang
Negara
selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah' sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing;
2.
Sukuk Negara Ritel
SBSN yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual;
3.
Agen Penjual
Bank dar/atau Perusahaan Efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penjualan Sukuk Negara
Ritel;
4.
Jasa Agen Penjual
Sukuk Negara Ritel
diberikan oleh Agen Penjual yang ditunjuk untuk melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Jasa yang
Tahun Anggaran 2012;
5.
Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Keuangan;
6.
Kuasa Pengguna
Kuasa Pengguna Anggaran. yang selanjutnya
Anggaran
disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
il. 'n
$bA V4 .<-
7.
Pejabat
Pembuat
Komitmen
pejabat pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 pada
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
8.
Panitia Pengadaan
Panitia Pengadaan Jasa Agen Penjual Dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat
Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Ang gann 2012 Serta Konsultan Hukum Dalam Rangka
Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara
Di
Pasar Perdana Dalam
Negeri Tahun Anggaran 2012, Yang ditetapkan oleh KPA;
c.
9.
LDP
Lembar Data Pemilihan;
10.
LDK
Lembar Data Kualifi kasi;
II.
SPPBJ
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
D.
Panitia Pengadaan mengumumkan pelaksanaan Pelelangan Umum
dengan
pascakualifikasi selama 7 (tujuh) hari kerja melalui website Kementerian Keuangan (www.depkeu.go.id) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (www'dmo'or'id)'
Ir \3
Pvn
BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN
PASCAKUALIFIKASI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG PANITIA PENGADAAN JASA AGEN PENJUAL DALAM RANGKA PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA DALAM NECERI TAHUN ANGGARAN 2012 SERTA KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENERBITAN DAN PENruALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NECARA DI PASAR PERDANA DALAM NECERI TAHUN ANGGARAN 2012 10710 Gedung A. A. Maramb ll Lantai 6 Jalan Lapangan Banleng Timur No 1 --4 -Jal6rta Telepon 02'l --3516296,021 - 3449230 Psw. 2600 - 2601 ; Faksrmile 021 - 35',10727' Situs www dmo or'id
PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor: PENG-02/PP APKII/201 | Panitia Pengadaan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan pekerjaan akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket PengadaanJasaAgenPenjualSukukNegaraRiteldiPasarPerdanaDalamNegeriTahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
l.
Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan
:
Jasa Agen Penjual Sukuk Negara
Lingkup pekerjaan
:
Melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di pasar perdana dalam negeri tahun anggaran 2012 sesuai dengan Dokumen Pengadaan'
Fee tunggal Jasa Agen
:
Sebesar 0,4570 (nol koma empat puluh lima perseratus)
Penj ual
Sumber pendanaan
:
Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Ang garan 2012'
dari nilai nominal hasil penjualan Sukuk Negara Ritel masing-masing Agen Penjual, sudah termasuk PPN l0% (sepuluh Perseratus)'
APBN Tahun Anggaran 2012.
2. Persyaratan Peserta mendapatkan Pelelangan ini terbuka untuk bank umum dan perusahaan efek yang telah persyaratan izin usaha dari otoritas yang berwenang dan paling kurang harus memenuhi dan kriteria sebagai berikut:
a. Memiliki anggota tim yang
mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam
melakukan penjualan produk keuangan syariah;
b. c.
Memiliki komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN; Memiliki rencana kerja, strategi dan metodologi penjualan Sukuk Negara Ritel;
\.
',*
p{q
7
d.
Memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk mendukung
proses
penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel;
e.
Khusus untuk perusahaan efek memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
3. Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan
alamat
:
Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Gedung A.A. Maramis II, Lantai 6 Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4 Jakarta, 1 0710, Indonesia Telepon: (021)3516296 Faksimile: (021) 3 5 10727
ll
e b s i te
:
www.dmo.or'id
4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:
Pensumuman Seleksi b.
Pendaftaran dan
Pengambilan Dokumen
Waktu
Tanggal
Kegiatan
No
28 November 201
1
29 November s.d. 9 Desember
201I
Pengadaan d.
Pemberian Penjelasan Pemasukan Dokumen Penawaran
09.00 s.d. 15.00 WIB (9 Des 20ll s'd. 1r.00 wIB) 09.00
5 Desember 201 I
wlB
09.00 s.d. 15.00 WIB
l2
6 s.d.
Desember 201
(9 Des 201I s.d, l1.00 WIB
I
drn 12 Des 201I s.d. 12.00
Pembukaan Dokumen
14.00
12 Desember 201I
WIB)
wlB
Penawaran
f.
Evaluasi Dokumen
12 s.d 14 Desember 201
I
Penawaran Shor
h.
t I is te
d c andidat e s
untuk ikut tahaP presentasi
14 Desember 201 I
Undangan kepada shor t I i s I e d c andidat e s
l6
Pelaksanaan presentasi
(beauty contest)
j. l.
Penetapan Pemenang
Calon Agen Penjual Pengumuman Calon
Desember 201 I
19 s.d. 20 Desember 201
1
09.00 s.d. 17.00 WIB
27 Desember 201 I
27 Desember 201
1
Agen Penjual l.
Sanggahan
28 Desember 201
I
s.d. 3
Januari 2012
m.
Penunjukkan Agen
4 Januari 201
1
Penjual
\,'*
,LP'/t
I 5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengAn mcmbrrr suraf tugas dari dhektur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.
6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari menganbil Dokumot Pengadaan.
I
(satu) perusatuan dalam mendaftar dan
7. Dokumen Pengadaan dapat dianrbil dalam bentuk sortcopy di tempot pelaksanaan pengadaan atau dapat diunduh melalrti website Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (www.dmo.or.id). Demikian disampaikan untt* menjadi perhatian. Jakarta 28 November 201I
Panitia Pengadaan
b " rYow
BAB III.INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM
l.
Lingkup
1.1.
Pekerjaan
Panitia Pengadaan mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara
Ritel yang tercantum
dalam LDP.
1.2.
Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam
LDP.
l 3.
Agen Penjual yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan dokumen perjanjian kerja.
2.
Sumber Dana
3.
Peserta
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum
dalam LDP.
Pengadaan Agen
Penjual
Pengadaan Jasa Agen Penjual ini terbuka untuk bank umum dan perusahaan efek yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas yang berwenang, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Bab
II
angka 2 Persyaratan
Peserta.
4.
Larangan Korupsi, Kolusi' dan NePotisme
(KKN) serta
4.I
.
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan
ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
a.
Penipuan
berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dan PPK dalam bentuk dan cara apapun. untuk
memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
b.
melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pengadaan, sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
c.
membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan'
\.n
Yv,
l0
4.2.
Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan
terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai b€rikut:
a.
sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pengadaan atau pembatalan penetapan sebagai Agen
Penjual;
b. c. d. 4.3.
sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; gugatan secara perdata; dan/atau
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang-
Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan kepada PA./KPA.
Larangan Pertentangan
5.
I
.
memiliki hubungan afiliasi yaitu keterkaitan hubungan antara peserta dengan PPK dar/atau anggota Panitia Pengadaan, antara lain meliputi: Para peserta dilarang
Kepentingan
a.
hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.
PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan Perusahaan Peserta'
5.2.
Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi peserta kecuali cuti
di luar tanggungan negara.
5.3.
Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam angka 5'1 dan 5'2 di atas dikenakan sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses
kualifikasi, atau pembatalan kelulusan kualifikasi'
6.
Satu Penawaran
Setiap peserta hanya boleh memasukkan satu penawaran'
Tiap Peserta
B.
DOKUMENPENGADAAN
7.
Isi Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kualifikasi. 7.
l.
Dokumen Pengadaan meliPuti: a. Umum;
b. Pengumuman Pengadaan;
c. Instruksi KePada Peserta;
\
n be n*ry\l
ll d. Lembar Data Pemilihan (LDP); e. Bentuk Dokumen Penawaran:
l)
Surat Penawaran;
2) Bentuk Surat Kuasa; 3) Dokumen Penawaran Teknis;
f. Bentuk Dokumen Lain: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 7
.2.
Isi Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data
Kualifikasi (LDK);
b. Pakta Integritas; c. Formulir Isian Kualifikasi; d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi; e. Tata Cara Evaluasi
7.3.
Kualifikasi.
Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan
Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen ini sepenuhnya merupakan risiko peserta' Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis Pengadaan
7.4.
Dokumen Pengadaan kepada Panitia Pengadaan pada saat proses pemberian penjelasan sebelum batas akhir pemasukan penawaran'
mengenai
7.5. Panitia
isi
Pengadaan
wajib
menanggapi
setiap
permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis. Bahasa
Dokumen Pengadaan 9.
Pemberian
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia'
9.1.
Penjelasan
Pemberian penjelasan kepada calon peserta dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan serta
dihadiri oleh Para Peserta.
g.2.
Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
g.3.
Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal kepada
Panitia Pengadaan. 9.4.
Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
a. b.
metode pengadaan;
c.
kelengkapan yang harus dilampirkan bersama
cara penyampaian Dokumen Penawaran;
Dokumen Penawaran;
9.5.
d. e.
pembukaan Dokumen Penawaran;
f.
hal-hal yang menggugurkan penawaran;
g.
jenis kontrak yang akan digunakan.
metode evaluasi;
Pemberian penjelasan mengenai Pengadaan, pertanyaan
isi
Dokumen
dari peserta, jawaban dari
Panitia Pengadaan, perubahan substansi dokumen, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan dan minimal I (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 9.6.
Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir.
9.7.
Apabila dalam BAPP tersebut terdapat
hal-
hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 9.8.
Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan
tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal' 9.9.
Peserta diberitahu oleh Panitia Pengadaan untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan.
fl.
^
Yrt
IJ
9.10. Peserta dapat mengambil salinan BAPP
dan/atau
Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Panitia Pengadaan atau mengunduhnya melalui website yutg tercantum dalam LDP'
10. Perubahan Dokumen
10. I
.
Setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir
waktu pemasukan penawaran, Panitia
Pengadaan
dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan
Pengadaan
berdasarkan informasi
baru yang
mempengaruhi
Dokumen Pengadaan.
10.2. Setiap adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
10.3. Peserta diberitahu oleh Panitia Pengadaan untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan' 10.4. Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Panitia Pengadaan atau mengunduhnya melalui websile yang tercantum dalam LDP.
C,
PENYIAPANDOKUMENPENAWARAN 11. Biaya dalam
I
1.1.
dan penyampaian Penawaran.
Penyiapan Penawaran
12. Bahasa Penawaran 13. Dokumen
Penawaran
Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan
I
1.2.
Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa
Indonesia.
13.1. Dokumen a.
Penawaran, meliPuti:
Surat Penawaran yang merupakan surat pengantar
dari Dokumen Penawaran, di dalamnya mencantumkan;
1) tanggal;
2)
tanda tangan dari pejabat yang berwenang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga badan usaha untuk mewakili perusahaan;
b.
Surat Kuasa dari pejabat yang berwenang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah
. ot +"P ?, /- ytf
t4 tangga badan usaha kepada penerima kuasa apabila dikuasakan.
13.2. Dokumen
Penawaran diketik pada kertas ,{4 dengan
jarak 1,5 spasi, dengan menggunakan jenis huruf "Arial" dan ukuran huruf 12.
13.3. Dokumen
Penawaran Teknis terdiri dari sebanyak-
banyaknya 20 (dua puluh) halaman termasuk daftar
isi, dengan mengikuti format sebagai berikut: A. Ringkasan Eksekatif (Executive Summary). Merupakan ringkasan dari proposal teknis. B. Tinjauan Pasar Keuangan.
l.
Analisis mengenai kondisi pasar keuangan domestik konvensional dan syariah, terutarna pasar obligasi dan pasar sukuk selama 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksinya pada tahun
2012, serta keterkaitannya dengan pasar regional dan global.
2. Analisis mengenai perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya tingkat inflasi, tingkat imbalan, dan nilai tukar rupiah selama
terakhir dan proyeksinya sampai akhir tahun 201 2, serta dampaknya 1 (satu) tahun
terhadaP Pasar sukuk.
C. Analisis Potensi Pasar Sukuk Negara Ritel.
1.
Perkiraan mengenai permintaan Sukuk Negara Ritel tahun 2012.
2.
Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi jumlah permintaan Sukuk Negara Ritel yang akan diterbitkan.
D. Rekomendasi Penerbitan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012.
(Misalnya dapat direkomendasikan untuk menerbitkan lebih dari satu kali penerbitan Sukuk Negara Ritel pada tahun 2012, sesuai dengan analisis potensi Pasar) I
.
Waktu penerbitan, target indikatif penerbitan dan tenor.
2. Perkiraan imbalanlkuPon
Yang
t.
"Yyn
l5 direkomendasikan.
3. Metodologi yang digunakan untuk menentukan besaran imbalan/kupon.
4. Komitmen
penjualan Sukuk Negara Ritel
pada kuartal I tahun 2012.
E. Strategi Pemasaran, Distribusi dan Jadwal Pelaksanaan Penjualan.
l.
Uraian mengenai shategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai target indikatif penerbitan Yang diusulkan.
2.
Perkiraan sebaran/distribusi penjualan berdasarkan tipe investor dan wilayah yang akan dijangkau.
3.
Rincian jadwal (time table) pelaksanaan penjualan Sukuk Negara Ritel termasuk persiapan pemasauannya.
F. Tim Kerja dan Infrastruktur Perusahaan.
l.
Struktur tim penjualan Sukuk Negara futel.
2.
Pengalaman anggota tim dalam menjual
produk keuangan syariah, khususnya sukuk.
3. Profrl perusahaan termassk credential, jaringan investor (investor base) dan infrastruktur yang dimiliki, termasuk jumlah cabang.
G. Komitmen terhadap pengembangan pasar SBSN dalam negeri.
1.
Pelayanan kepada investor dalam pembelian dan/atau penjualan SBSN di pasar sekunder sampai dengan masa jatuh temponya.
2.
Penyediaan informasi harga wajar SBSN di pasar sekunder, termasuk aktivitas sebagai
market maker.
3.
Riset mengenai aktivitas perdagangan SBSN yang telah dilakukan dan Yang akan dilakukan.
[,'
":,'yo,
l6 H. Usulan Tema Sukuk Negara Ritel tahun 2012 mengenai Pendidikan disertai penjelasan dan
komitmen peserta terhadap program tersebut (kegiatan
riil
dan tencana pelaksanaan).
13.4. Dokumen Isian Kualifikasi 14. Mata Uang
dan
Cara
14.1.
Mata uang yang digunakan Rupiah (Rp).
14.2.
Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan
Pembayaran
diuraikan dalam Dokumen Perjanjian Kerja.
15. Pengisian Dokumen Isian
Kualifikasi
t).1.
Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi
Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi. 15.2.
Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau yang diberi kuasa.
16. Pakta
Integritas
16.1.
Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan dan akan melaporkan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel.
t6)
Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian
Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Isian Kualifikasi.
D.
PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 17.
PenyamPulan
17
.1-
dengan
menggunakan metoda 1 (satu) sampul.
dan Penandaan
Sampul
Penyampulan Dokumen Penawaran
17 .2.
Penawaran
Surat Penawaran, Surat Kuasa, dan Dokumen Isian Kualifikasi dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu
"ASLI' dan (SALINAN", serta Dokumen Penawaran Teknis dibuat dalam 15 (lima belas) rangkap yang salah satunya asli' Kemudian,
Dokumen Penawaran tersebut dimasukkan ke dalam satu amplop.
r7.3.
Dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis "Dokumen Penawaran", nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Panitia Pengadaan dengan alamat yang ditentukan dalam LDP.
,h.
!
AE
,;
F^
y$
18. Penyampaian Dokumen
I8
.1
. Bila sampul Dokumen Penawaran
Penawaran
tidak direkat' Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul terhadap Dokumen Penawaran.
18.2. Peserta menyampaikan langsung
Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, dan
Panitia Pengadaan memasukkan
ke
dalam
kotak/tempat Pemasukan.
18.3.
Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudatt
diterima Panitia Pengadaan sebelum batas aklur pemasukan penawaran, serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta.
18.4. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Panitia Pengadaan.
18.5. Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah
dan
menambah Dokumen Penawaran-nya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran'
18.6. Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul, serta diberikan tanda sesuai dengan isi sampul dengan *PENARIKAN'' penambahan pencantuman kata
(PENGGANTIAN", (PENGUBAHAN"
atau
"PENAMBAHAN", tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya'
19. Batas Akhir Waktu Pemasukan
Penawaran harus disampaikan atau harus sudah diterima oleh
Panitia Pengadaan paling lambat pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam LDP.
Penawaran
20. Penawaran Terlambat
20.1. Setiap penawaran yang diterima oleh Panitia Pengadaan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada
t,"
")!v,
l6 peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka).
20.2. Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Panitia Pengadaan dapat membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta, serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut.
E.
PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
21, Pembukaan
21
.1
.
Penawaran
Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP' yang
dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.
21.2. Perwakilan peserta yang hadir pada
saat pembukaan
Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenaL kepada Panitia Pengadaan.
21.3. Panitia Pengadaan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
21.4.
Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Panitia akan melakukan pengumuman ulang.
21.5. Dalam hal dilakukan pengumuman ulang, dokumen penawaran dari peserta yang telah diterima panitia tidak perlu disamPaikan ulang.
21.6. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda (PENGGANTIAN', "PENARIKAN", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.
21.7. Dokumen Penawaran yang telah masuk (dokumen lama) tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda
"PENARIKAN". 21 .8. Panitia Pengadaan membuka sampul Dokumen Penawaran dihadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
\,".\t,y*
l9
21.9. Panitia Pengadaan memeriksa dan menunjukkan seluruh
isi Dokumen
Penawaran
di
hadapan para
p€serta,
21.10.
Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawarirn.
2l . I I . Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang paling sedikit memuat:
a. b.
jumlah Dokumen Penawaran yang masuk; jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkaP;
c. keterangan lain yang dianggap perlu; d. tanggal pembuatan Berita Acara; dan e.
tanda tangan anggota Panitia Pengadaan dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan bila tidak ada saksi dari Peserta.
21.12. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang saksi. 21.13. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran'
Evaluasi Penawaran
22.1. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi
penawaran
yang meliPuti:
a. evaluasi administrasi; b. evaluasi kualifikasi; dan
c.
evaluasi teknis.
22.2. Ketentrnn umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
a.
Panitia Pengadaan dilarang
menambah,
mengurangi, mengganti' dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini;
b. Panitia Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
c. penawaran yang memenuhi syarat
adalah
\"" Y'v,
20
penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-
syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
d.
pihak lain dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan selama proses evaluasi;
e. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dar/atau
terjadi pengaturan bersama
(kolusi/
antara peserta
Pmitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk
persekongkolan)
memenangkan salah satu pesert4 maka:
l)
peserta yang ditunjuk sebagai Calon Agen Penjual dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada).
22.3.
Ev ahnsi Administrasi
:
a. evaluasi terhadap data adrninistrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, aPabila: 1) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a) ditandatangani
oleh pejabat
yang
berwenang atau Yang diberi kuasa.
b) bertanggal.
c. Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
d. peserta yang rnemenuhi persyaratan adminishasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
22.4.
Ev alvasi
Kualifikasi:
a. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai densan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi;
v",Yyq
2r
b. Peserta membuat surat pemyataan kebenaran dari dokumen kualifikasi:
c. Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran.
22.5. Evaluasi Teknis: a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan;
b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan;
1) Panitia Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetaPkan dalam LDP;
2) penilaian persyaratan teknis dilakukan atas seluruh unsur dalam dokumen penawaran teknis.
c. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hai yang kurang jelas atau meragukan, Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta-
Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasdapat menggugurkan Penawaran;
d. apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga), maka pengadaan dinyatakan gagal'
22.6. Apablla dalam evaluasi ditemukan bukti
adanya
persaingan usaha yang tidak sehat dar/atau terjadi pengaturan bersama (kolusil persekongkolan) antara peserta" Panitia Pengadaan dan/atau PPK' dengan tujuan untuk memenangkan salah satu pesert4 maka
peserta yang bersangkutan dan peserta lain yang
terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam
dan
digugurkan sebagai calon agen penjual;
F.
PENETAPANPEMENANGPELELANGAN
Calon Agen
Panitia Pengadaan mengumumkan Calon Agen Penjual yang telah ditetapkan oleh KPA di website sebagaimana yang
Penjual
tercantum dalam LDP.
23. Pengumuman
\- ^,Ityo
22
24. Sanggahan
24.1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang Calon Agen Penjual kepada Panitia Pengadaan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Calon Agen Penjual, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK dan tercantum dalam LDP.
24.2.
KPA
yang
Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri;
b. rekayasa
tertentu sehingga menghalangi
terjadinya persaingan usaha yang sehat; dar/atau
c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dar/atau pejabat yang berwenang lainnya.
24.3. Surat sanggahan harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
24.4. Panilia Pengadaan wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan'
24.5. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal'
24.6.
Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Panitia Pengadaan atau disampaikan di luar masa sanggah,
dianggap sebagai pengaduan dan tetap
harus
ditindaklanjuti oleh unit terkait.
25. Sanggahan Banding
25.1. Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan, dapat mengajukan
sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat
(lima) hari kerja setelah menerima
5
jawaban
\t $^ ,L:Y
$
ZJ
sanggahan, dengan tembusan kepada PPK dan Panitia Pengadaan yang tercantum dalam LDP.
25.2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang a.n. Menteri Keuangan wajib memberikan jawaban secara tertulis
atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.
25.3.
Sanggahan banding menghentikan proses pengadaan.
25.4.
Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada
Menteri Keuangan
u.p. Direktur
Jenderal
Pengelolaan Utang sebagaimana tercantum dalam LDP atau disampaikan di luar masa sanggah banding'
dianggap sebagai pengaduan dan tetap
harus
ditindaklanjuti oleh unit terkait.
G. PENUNJUKANAGNNPENJUAL 26. Penunjukan
26.1. Panitia
Pengadaan menyampaikan hasil pengadaan
Jasa Agen Penjual yang telah ditetapkan oleh
Agen Penjual
KPA
kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
26.2. PPK menerbitkan
SPPBJ dengan ketentuan:
a. tidak ada sanggahan dari peserta;
b.
sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti
tidak benar; atau
c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
26.3.
SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari
kerja setelah pengumuman penetapan Calon Agen Penjual, apabila tidak ada sanggahan.
26.4.
SPPBJ harus diterbitkan paling lambat
2 (dua) hari
kerja setelah semua sanggahan dan
sanggahan
banding dijawab.
26.5. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
Fv h.h 'i pq
a-
24
27, Kerahasiaan Proses
Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia Pengadaan bersifat
rahasia sampai dengan saat pengumuman Calon Agen Peniual.
H.
PENGADAANGAGAL 28.
Pengadaan Gagal
28.1. Panitia Pengadaan menyatakan pengadaan gagal, aPabila:
a.
jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;
b. penawaran yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga) peserta;
c.
dalam evaluasi penawaran
ditemukan
bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
d. sanggahan
dari
peserta atas
pelaksanaan
pelelangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri yang temyata benar; dan/alat
e.
sanggahan
dari peserta atas kesalahan substansi
Dokumen Pengadaan temyata benar.
28.2. KPA
menyatakan pengadaan gagal, apabila:
a. dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan
sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh Pihak berwenang;
b. pelaksanaan pengadaan
tidak sesuai atau
menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
c. sanggahan dari peserta atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan temyata benar.
28.3.
menyatakan pengadaan gagal, apabila sanggahan banding dari peserta atas terjadinya
KPA
pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pengadaan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Panitia Pengadaan, ternyata benar.
n \P l}' ^ /L
Vq,
25
28.4. Setelah pengadaan dinyatakan gagal, maka Panitia Pengadaan memberitahukan kepada seluruh peserta.
28.5. Setelah pemberitahuan adanya pengadaan gagal' maka Panitia Pengadaan melakukan pengadaan ulang.
I.
PENANDATAI\GANANPERJANJIANKERJA 29. Penandatanganan 29.1. Penandatanganan Perjanjian Kerja dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan Perjanjian Kerja SPPBJ.
29.2. PPK dan Agen Penjual wajib memeriksa konsep Perjanjian Kerja meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Perjanjian Kerja' 29.3. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Perjanjian Kerja dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
a. adendum Surat Perjanjian;
b. pokok Perjanjian; c. dokumen lainnya, seperti
: SPPBJ, BAHS, BAPP'
29.4. Banyaknya rangkap Perjanjian Kerja dibuat sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian Kerja asli, terdiri dari:
Kerja asli pertama untuk
PPK
dibubuhi materai Pada bagian
Yang
1) Perjanjian
ditandatangani oleh Agen Penjual; dan
2) Perjanjian Kerja asli kedua untuk Agen Penjual
dibubuhi materai Pada bagian
Yang
ditandatangani oleh PPK'
29.5. Pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja atas nama Agen Penjual adalah pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi kuasa.
\nYr,
26
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
A. LINGKUP PEKERJAAN
1. Panitia Pengadaan:
Panitia Pengadaan Jasa Agen Penjual Dalam Rangka Penerbitan
Dan Penjualan Swat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 Sefia Konsultan
Hukum Dalam Rangka Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara
Di
Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran
2012.
2. Alamat Panitia Pengadaan: Direktorat PembiaYaan SYariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, Gedung A.A. Maramis II, Lantai 6 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4,
Jakarta 10710 Telepon: (021) 3516296, (021\ 3449230 psw 2600, 2601
Faksirnile: (021\
3
5 | 07
27
3. Website: www.dmo.or.id
4. Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Perdana Dalam Negeri Tahun
Ritel di
Pasar
Anggaran20l2'
5. Uraian singkat Pekerjaan: Melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel
di
Pasar Perdana
Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012, yang detailnya diatur dalam Perjanjian Kerj a.
6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:
Berlaku sejak tanggal efektif perjanjian sampai dengan 3l Desember 2012.
7. Ruang lingkup pekerjaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun An ggarann 2012 sekurangkurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
. hlp
\' p%
membantu Pemerintah dalam mengorganisasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan Sukuk Negara Ritel, termasuk
menyusun rincian jadwal pelaksanaan penerbitan Sukuk Negara Ritel; b.
membantu Pemerintah dalam mempersiapkan dan menyusun
isi dan bentuk final dokumen pemasaran yang diperlukan termasuk pencetakan dan pendistribusian Memorandum Informasi sekurang-kurangnya
300
eksemplar,
serta
leaflet/booklet pemasaran Sukuk Negara Ritel sekurangkurangnya 5.000 eksemplar, kepada calon investor potensial;
membantu Pemerintah dalam menentukan jumlah target indikatif penerbitan, tenor, dan imbalan, termasuk Ketentuan dan Persyaratan ( Terms and Conditions) Sukuk Negara Ritel;
melakukan koordinasi dengan DSN-MUI dalam rangka memperoleh pemyataan kesesuaian syariah;
menyusun dan menyiapkan rincian strategi pemasaran
termasuk aktivitas
pra
pemasaran, serta melakukan
identifikasi potensi Pasar;
melakukan Investor Galhering/Road Sftop minimal
di
3
(tiga) kota/kabupaten pada provinsi yang berbeda dalam masa penawaran dan salah satu kota/kabupaten di antaranya berada
di
Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku atau PaPua;
membuat dan memasang billboard
di
tempat-tempat
strategis minimal di 3 (tiga) kota/kabupaten pada provinsi
yang berbeda dalam masa penawaran dan salah kota/kabupaten
di luar Jawa, secara
satu
sendiri-sendiri atau
bersama-sama;
melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel dengan tata cara
penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
t. I
h vP.
e
'yq.'
28
i.
menyusun dan melaksanakan prosedur kerja untuk menjamin
bahwa calon pembeli Sukuk Negara Ritel adalah individu
Warga Negara Indonesia dan memiliki dana yang cukup untuk membeli Sukuk Negara Ritel yang dipesan;
j.
menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan proses pengumpulan pemesanan pembelian (bookbuilding)
Sukuk Negara Ritel kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktw Pembiayaan Syariah;
k.
menyampaikan data rekap hasil pemesanan pembelian Sukuk
Negara Ritel kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
c.q. Direktur Pembiayaan Syariah, dalam bentuk softcopy secara harian selama masa pemesanan pembelian, serta
softcopy dan hardcopy pada akhir masa
pemesanan
pembelian;
l.
menunjuk bank pembayar untuk pelaksanaan setelmen Sukuk
Negara Ritel dan menyampaikan konfirmasi penunjukan
bank pembayar kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, dengan tembusan Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal penjatahan;
m. memerintahkan bank pembayar yang telah ditunjuk untuk menyampaikan konfirmasi debet otorisasi kepada Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, dengan tembusan Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan
Moneter (DPM) dan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Penjatahan;
n.
bagi Agen Penjual berupa perusahaan efek menyampaikan
standing instruction kepada bank pembayar
dengan
tembusan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c'q'
nhP E
29
Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi,
Akuntansi dan Setelmen, serta Bank Indonesia
c.q.
Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat
1
(satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen; o.
bagi Agen Penjual berupa bank menyampaikan konfirmasi penyediaan dana kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, serta Bank Indonesia c.q.
Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat
1
(satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen;
memastikan seluruh dana pemesanan pembelian Sukuk Negara futel telah tersedia di masing-masing rekening bank pembayar yang ditunjuk oleh Agen Penjual untuk dilakukan pendebetan oleh Bank Indonesia pada saat setelmen; q.
melakukan koordinasi dalam rangka penjualan Sukuk Negara
Ritel dengan bank-bank terkait, agen setelmen, dan pihak lain yang terkait; r.
memastikan bahwa Sukuk Negara Ritel telah masuk ke masing-masing rekening surat berharga pihak pembeli;
dana pihak pemesan yang tidak Sukuk Negara Ritel ke rekening yang
mengembalikan mendapatkan
bersangkutan, baik karena tidak mendapatkan penjatahan atau disebabkan oleh keadaan kahat (force maieur) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan (T+3) atau setelah berakhimya keadaan kahar (force majeur);
menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan penjualan
Sukuk Negara Ritel kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal setelmen; menyediakan kuotasi harga beli (bid price) Sukuk Negara
Ritel yang dapat dieksekusi terutama oleh nasabahnya yang
h vt u
b,4
30
membeli di pasar perdana sampai dengan masa jatuh tempo;
v.
membantu investor melakukan pembelian dan/atau penjualan
Sukuk Negara Ritel di pasar sekunder sampai dengan masa
jatuh temponya, termasuk penyediaan informasi
mengenai
harga yang wajar atau sedang terjadi di pasar sekunder;
w.
melakukan pelatihan kepada petugas penjualan (sales force)
dilakukan sebelum masa penawaran, meliputi pelatihan mengenai produk yang ditawarkan dan cakupan informasi yang wajib disampaikan kepada investor;
x.
melakukan promosi/iklan selama masa penawaran Sukuk Negara Ritel:
l)
minimal 2 (dua) kali di media cetak nasional bersamasama dengan seluruh Agen Penjual lain;
2) minimal
3
(tiga) kali
di
media cetak nasional/lokal
bersama-sama beberapa Agen Penjual lain atau sendiri;
3) minimal 50 (lima puluh) frekuensi running text di media televisi nasional bersama-sama dengan seluruh Agen Penjual lain; dan 4) di websire masing-masing.
y.
menyediakan video pemasaran Sukuk Negara Ritel secara bersama-sama dengan seluruh Agen Penjual lain;
z.
melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan proses penjualan Sukuk Negara Ritel.
SUMBER
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan
DANA
dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012.
METODE
Pemilihan Jasa Agen Penjual
PEMILIHA}I
Pelelangan Umum dengan Pascakualifrkasi.
PESERTA
Pengadaan ini terbuka dan
YANG DAPAT
berbentuk bank umum dan perusahaan efek yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas yang berwenang sebagai
MENGIKUTI PEMILIHAN
ini
dilaksanakan dengan metode
diikuti oleh penyedia dalam negeri yang
penjamin emisi efek.
n h bz yq 5 /i*
,l E.
PEMBERIAN
Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakan
PENJELASAN
oada:
DOKUMEN Hari
PENGADAAN
:
Senin
I
ranggal
5 Desember 201
Pukul
09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat
Ruang Rapat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Gedung
AA. Maramis II' Lantai
Jl. Lapangan Benteng Timur
3
l4
Jakarta
F.
MATAUANG 1. Mata uang yang digunakan Rupiah (Rp); DAN CARA 2. Pembayaranle Agen Penjual diatur dalam Perjanjian Kerja' PEMBAYARAN
c. PEMASUKAN
Hari/Tanggal : Selasa' 6 Desember
DOKUMEN
PENAWARAN
20ll s'd' Senin,
12 Desember
2011
pukul
:09.00 s.d.15.00 WIB (9 Desember 201I s.d. I1.00 WIB dan 12 Desember
201I s.d. 12.00 WIB)
Tempat : Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Gedung AA. Maramis II, Lantai 6 Jl. Lapangan Benteng Timur
14
Jakarta
AKHIR WAKTU
H. BATAS
Hari
Senin
Tanggal
l2 Desember
PENYAMPAIAN Pukul
12.00
201 I
wIB
PENAWARAN
I. PEMBUKAAN
TemPat
Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Gedung AA. Maramis II, Lantai 3
PENAWARAN
Jl. Lapangan Benteng Timur
l-4
Jakarta
Hari
Senin
Tanggal
l2
Pukul
14.00
Desember 201 I
wIB
u'^ Yyq
32
J. SAIIGGAIIAN, l. SANGGAHAN 2.
BANDINGDAN PENGADUAN 3.
SanggehanditujnkankepadaPanitiaPengadaan' Tembusan sanggahan ditujukan kepada:
A.PPK;
b.KPA. Sanggahan Banding ditujukan kepada
Morteri
Keuangan
Republik Indonesia u.p. Direknn Jenderal Pengelolaan Utang.
4,
Tembumn sanggahan banding ditqiukan kepada: a.
KPA;
b. PPK;
c. Panitia Pengadaan.
\ "I.P*
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
A. Lingkup Kualifikasi
Nama Panitia Pengadaan: Panitia Pengadaan Jasa Agen Penjual Dalam Rangka Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara
Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Ang gatan 2012 Serta Konsultan Hukum Dalam Rangka Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012'
Alamat Panitia Pengadaan: Direktorat PembiaYaan SYariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang' Gedung AA Maramis II, Lantai 6 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710'
Telepon: (021) 3516296, (021) 3449230 Psw' 2600' 2601 Faksimili: (021) 3510727 Website : www.dmo.or.id
Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara
Ritel di
Pasar
Perdana Dalam Negeri Tahun Ang guan 2012
Persyaratan
1.
Formulir kualifikasi ditandatangani oleh:
a.
Kualifikasi
pejabat yang berwenang berdasarkan anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga badan usaha untuk
mewakili perusahaan (direktur
utama/pimpinan
perusahaan);
b. pejabat yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang sebagaimana huruf
a untuk mewakili
perusahaan.
2.
ini terbuka bagi penyedia dalam negeri yang berupa bank umum dan perusahaan efek yang telah
Pengadaan
mendaoatkan izin usaha dari otoritas yang berwenang'
.q'tr kl /t-' YR;
yang sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman melakukan penjualan produk keuangan syariah;
b. Memiliki komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN;
c. Memiliki rencana kerja, strategi dan metodologi penjualan Sukuk Negara Ritel;
d. Memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk mendukung proses penerbitan dan penjualan Sukuk Negara futel;
e. Khusus untuk perusahaan efek memiliki izin
usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pemyaman; 4.
Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya
tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5.
Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta
memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
6. Memiliki
fasilitas/peralatan/perlengkapan mtuk
melaksanakan pekerjaan Jasa Agen Penjual Sukuk Neeara Ritel.
o\tz. \
ovv
35
BAB VI. BENTI]K DOKUMEN PENAWARAN
A.
BENTUKSURATPENAWARAN I Kop Surat Calon
Nomor
:
Lampiran
:
Agen Penjual
]
_, _20rr
Kepada Yth.:
Panitia Pengadaan Jasa Agen Penjual Dalam Rangka Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 Serta Konsultan Hukum Dalam Rangka Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012,
Gedung
AA Maramis II, Lantai
6
Jalan Lapangan Banteng Timur No. I -4, Jakarta 10710
Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 Sehubungan dengan pengumuman dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor:
dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Agen Pengadaan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Jasa tanggal
penjual Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran20l2.
sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas' Penawaran
ini
Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Surat Kuasa
(ika diPerlukan);
2. Dokumen Penawaran Teknis; 3. Pakta Integritas;
4. Dokumen Isian Kualifikasi.
V,4 r 6\/,_ '\. f/4
36
Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangl
*as
"Asli" dan "salinan' untuk Dokumen Kualifikasi, Pakta Integritas dan Dokumen Isian Kualifikasi serta l5 (lima belas) rangkap untuk Proposal Teknis yang salah satuya asli. dan akan Dengan disampaikannya surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup tmduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokunen Pengadaan
[Nana Perusalwan Calon Agen Pe4iualJ
(nama dan jabatan)
l;' ,f^! vrr
B.
BENTUKSURATKUASA
]
I Kop Swat Calon Agen Penjual SURAT KUASA Nomor: Yang bertandatangan di bawah im:
Nama
:
Alamat Perusahaan
:
Jabatan
:
[dis ebutkan
j abatan
dalam perus ahaanJ
[nama Perusahaan Calon Agen PenjualJ
Alle Notaris No [tanggal penerbitan AHeJ
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan
[No. Akte Notaris] tanggal [nama Notaris penerbit
Notaris
Ahe] yang selanjutnya
disebut
sebagai Pemberi Kuasa,
memberi kuasa kepada
Nama
:
*)
:
Alamat Jabatan
: :
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk: 1.
_ 3. _ 4. 2.
[Menandatangani Surat Penawardn,] [Menandatangani Palcta Integritas,J [Menandatangani Surat PerianjianJ [Mendndatangani Surat Sanggahan,] [Menandatangani Surat Sanggahan Banding.]
5.
-
Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.
2011 Penerima Kuasa
(nama dan
jabatan)
Pemberi Kuasa
(nama dan jabatan)
.) Peneima kuas dari direknr utama/pimpinan peru.shaan yang nama Fnerima kuasnya tewantum dalam akta perindian atau Frubahannya.
r,Ito'b tp ttt Y\:
38
C.
BENTUKDOKUMENPENAWARANTEKNIS Dokumen Penawaran Teknis
Proposal Teknis diketik pada kertas 44 dengan jarak 1,5 spasi, dengan menggunakan jenis huruf "Arial" dan ukuran huruf 12. Proposal Teknis mengikuti format sebagai berikut:
1.
Ringkasan Ekseku/.if (Executive Summary)'
2.
Tinjauan Pasar Keuangan'
2.1. Analisis mengenai kondisi pasar keuangan domestik konvensional dan
syariah,
terutama pasar obligasi dan pasar sukuk selama 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksinya pada tahun 2012, serta keterkaitannya dengan pasar regional dan global. perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya tingkat inflasi, tingkat imbalan, dan nilai tukar rupiah selama I (satu) tahun terakhir dan proyeksinya sampai akhir tahun 2012, serta dampaknya terhadap pasar sukuk'
2.2. Analisis mengenai
3.
Analisis Potensi Pasar Sukuk Negara Ritel.
3.1.
Perkiraan mengenai permintaan Sukuk Negara Ritel tahun 2012'
3.2.Faktor.faktorsignifikanyangmempengaruhijumlahpermintaanSukukNegara Ritel yang akan diterbitkan.
4.
Rekomendasi Penerbitan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012' 4. I
.
Waktu penerbitan, target indikatif penerbitan dan tenor'
4.2. Perkiraan imbaladkupon yang direkomendasikan' 4.3. Metodologi yang digunakan untuk menentukan besaran imbalan/kupon' 4.4. Komitmen
5.
penjualan Sukuk Negara Ritel pada kuartal I tahun 2012'
Strategi Pemasaran, Distribusi dan Jadwal Pelaksanaan Penjualan'
5.1. Uraian mengenal strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai target indikatif penerbitan yang diusulkan. 5.2.Perkiraansebaran/distribusipenjualanberdasarkantipeinvestordanwilayahyang akan dijangkau.
5.3.Rincianjadwa|(timerable)pelaksanaanpenjualanSukukNegaraRiteltermasuk persiapan pemasarannya'
6.
Tim Kerja dan Infrastruktur Perusahaan.
,tr" h\e'flrr ,g-
39
6.1. Struktur tim penjualan Sukuk Negara Ritel. 6.2. Pengalaman anggota tim dalam menjual produk keuangan syariah, khususnya sukuk.
6.3. Profil perusahaan termasuk credential, jaringan investor (investor base) dan infrastruktur yang dimiliki, termasuk jumlah cabang. Komitmen terhadap pengembangan pasar SBSN dalam negeri.
7.1.
Pelayanan kepada investor dalam pembelian dan/atau penjualan SBSN
di
pasar
sekunder sampai dengan masa jatuh temponya.
7.2. Penyediaan informasi harga wajar SBSN di pasar sekunder, termasuk aktivitas sebagai market maker.
7.3. Riset mengenai allivitas
perdagangan SBSN yang telah dilakukan dan yang akan
dilakukan. Usulan Tema Sukuk Negara Ritel tahun 2012 mengenai Pendidikan disertai penjelasan dan komitmen peserta terhadap program tersebut (kegiatan riil dan rencana pelaksanaan). Proposal Teknis dibatasi maksimal 20 (dua puluh) halaman termasuk lampiran. calon Agen Penjual menyampaikan Proposal Teknis sebanyak 15 (lima belas) rangkap yang salah satunya asli.
h.n ,t,
t P6Y /t-/ \
.
40
D.
PAKTAINTEGRITAS [Contoh Pakta Integritas Calon Agen PenjualJ
PAKTAINTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah
Nama No.
[ruma wakil sah badan usaha] [diisi dengan no. KTP atau paspor khusus WNAJ
:
Identitas
Jabatan Bertindak
ini:
untuk
: :
fnama Perusahaan Calon Agen PenjualJ
:
dan atas nama Perdana Dalam Negeri dalam rangka pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di Pasar Pengelolaan Tahun Anggaran 2012 padt Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal
Utang, Kementerian Keuangan dengan ini menyatakan bahwa:
. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. tkanmelaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi |
3.
KKN di dalam Proses Pengadaan ini; profesional untuk akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan' dan memberikanhasilkerjaterbaiksesuaiketentuanperaturanperundang-undangan;
4.apabilamelanggarhal-hatyangdinyatakandalamPaktalntegritasini'bersediamenerima secara administratii menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat sanksi
perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
ftempat],
2011
Jnnggall
-
-[bulan] [Nama Perusahaan Calon Agen PenjualJ [tanda tanganJ, [nama lengkap]
[Jabatan]
o hp a 'U
.,+',-'V\','
4l
E.
F'ORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
Saya yang bertanda tangan di bawah
ini:
Nama
[nama wakil sah Calon Agen Penjual]
Jabatan
[diisi
Bertindak untuk dan atas nama
[Nama Perusahaan Calon Agen Penjual]
Alamat
[alamat perusahaan]
sesuai
jabatan dalam akte notaris|
Telepon/Faks.
E-mail menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
l.
saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat secara jelas fsesuai alde pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan
nomor dan tanggal ahe pendirian/perubahan/surat kuasal;
2.
sayabukan Pegawai Negeri Sipil; (apabila PNS wajib melampirkan surat cuti di luar tanggungan negara);
3. 4.
saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
para pihak saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan
5.
badan usaha yang saya
ini;
wakili tidak masuk dalarn Daftar Hitarn, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6.
salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7.
data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
A. Datr Administrasi l.
Nama (PT)
Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Faks Email
website
.lt" 0
0( .l' P
4
VE
42
B. Izin Usaha Jenis
Nomor Masa berlaku izin usaha Instansi pemberi izin usaha
C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan Akta Pendirian (PT) Nomor Akta Tanggal Nama Notaris
Akta Perubahan Terakhir Nomor Akta Tanggal Nama Notaris
Pengurus
l.
Komisaris No.
,,
Nama
No. KTP/Pasoor'
Jabatan dalam Perusahaan
Nama
No. KTP/Paspor*
Jabatan dalam Perusahaan
Direksi No.
':
bagi WNA
Data Pajak
l.
Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Bukti Laporan Pajak
Tahun
terakhtu (2010)
No.-
tanggal
No.No.No.-
tanggal tanggal langgal tanggal
No.
tanggal
3. Bukti Laporan bulanan (tiga
bulan terakhir tahun 201 l) : a) PPh Pasal 2l b) PPh Pasal 23 c) PPh Pasal 25lPasal 29 d) PPN 4- [Surat Keterangan Fiskcl (sebagai pengganti huruf b dan
No.-
\'.t%
1t
F.
Data Kantor Pusat dan Cabang (dapat dilampirkan secara terpisah) No
Kantor
I
2
Pimpinan
Infrastruktur Teknologi lnformasi*
Alamat
Telepon 6
ronline atau tidak online
Data Tim Kerja No
Nama
I
I{.
TgUbln/thn
Pendidikan
Jabatan
lahir 4
3
2
5
Pengalaman Kerja
Profesi
Sertifikat
(tahun)
/keahlian
niaz$
6
'l
8
Teknologi Sistem Informasi No
Nama Aplikasi
Platform
I
2
3
Tahun
InfrastrukhdJaringan
lmplementasi
yang dipergunakan 5
penuh rasa tang$mg Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak
wakili bersedia benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya Daftar Hitam' sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam dikenakan
pihak berwenang sesuai gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
[tempat], [tanggal] [bulan] 20ll [Nama Perusahaan calon Agen Penjual] [relcatl
tanda tanganl
(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[iabatan dalam badan usaha]
lt.l)
n \p /a.- V$'
t4
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI
A. Data Administrasi
l.
Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimile, e-mail dan website badan usaha peserta yang daPat dihubungi.
B. Izin Usaha I
. Diisi
dengan
jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya'
2. Diisi dengan masa berlaku izin
usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha' C. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
l.
Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte pendirian badan usaha.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada.
D. Pengurus
1. Diisi dengan nama, nomor KTP/Paspor (bagi wNA), dan jabatan dalam badan usaha, untuk Komisaris.
2. Diisi dengan nama, nomor KTP/Paspor (bagi wNA),
dan jabatan dalam badan usaha,
untuk Direksi.
E. Data Pajak
l.
2.
:.
4.
Diisi NPWP badan usaha. Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Pajak Tahun terakhir berupa SPT Tahunan (2010). niisi nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir tahun 2011): a. PPh Pasal 21. b. PPh Pasal 23. c. PPh Pasal 25/Pasal29. d. PPN. Diisi nomor dan tanggal Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (sebagai pengganti huruf b dan c)
F. Data Kantor Pusat dan Cabang
Diisi nama kantor (pusat dan cabang), pimpinan kantor, alamat kantor, infrastruktur teknologi dan informasi, dan telepon untuk setiap kantor. Apabila jumlah kantor cabang cukup banyak, dapat dilampirkan secara terpisah dengan format tabel yang sama'
n!ts r^ \(o' /L
7
q
45
G. Dara Tim Kerja
Diisi nanra, tanggal-bulan-tahun lahir, pendidikan teraldir, jabatan dalam badan usah4 pengalaman bekoja (tahun), keahlian/profesi serta nomor sertifikat dan ijasah' H. Teknologi Sistem Informasi
Diisi dengan nama aplikasi, plaform (sistem operasi yang dipergunakn),
tahun
implementasi, jaringrur yang diperyunakan (provider).
rni s/Lb,e 7i
.to
BAB VIIL TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
A.
Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
1.
:
formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh: a. pejabat yang berwenang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha untuk mewakili perusahaan (direktur utama/pimpinan perusahaan);
b. 2. 3.
pejabat yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang sebagaimana huruf a
untuk mewakili Perusahaan. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
menyarnpaikan pemyataan/pengakuan
tertulis bahwa perusahaan
yang
bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4.
salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar
Hitam;
5.
B.
memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 2ilPasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak)
paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan; Panitia Pengadaan memeriksa dan membandingkan persyaratan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal:
l
kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi; dan
2.
pemenuhan persyaratan kualifikasi.
c.
Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan, peserta
D.
diminta untuk membubuhi materai senilai Rpl2.000,00 (dua belas ribu rupiah)' Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Panitia Pengadaan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Formulir Isian Kualifikasi.
E.
Data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
^a\P. 'f tt^ 9y
4'7
BAB IX. BENTUK DOKUMEN KONTRAK
BENTUK PERJANJIAN KERJA PERJANJIAN KERJA TENTANG PENJUAL AGEN JASA DALAM RANGKA PENERBITAN DAN PENJUALAN SUKUK NEGARA RITEL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor: PRJ- lPUl20l2 Perjanjian Kerja Tentang Jasa Agen Penjual Dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 (selanjutnya disebut bulan tanggal "Perjanjian Kerja") dibuat dan ditandatangani pada hari Januari tahun 2012 oleh dan antara:
1.
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan utang, dalam hal ini diwakili oleh Langgeng Basuki dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Penjualan sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggalan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-25/KPA/PU.I/2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Penjualan Sukuk Negara Ritel Di Pasar
PerdanaDalamNegeriTahunAnggNan2}l2(selanjutnyadisebut"PPl(");dan suatu [perseroan terbatas/perusahaan] yang didirikan berdasarkan yang hukum negara [dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya didirikan berdasarkan Akta berada di I beralamat di dibuat dihadapan Notaris di tanggal Pendirian No. dibuat dihadapan tanggal sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No.-
Notaris
-
di
kedudukannya sebagai _ tanggal _ nomor _ atas nama serta
mewakili
-dalam hal ini
diwakili oleh
dalam
Surat Kuasa [atau kuasa dari (Direktur) berdasarkan (ika dikuasakan)l dari dan karenanya bertindak untuk dan --, (selanjutnya disebut "Agen Penjual").
+_
v
vl
p
1v
.Y}_
48
Pemerintah dan Agen Penjual secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan sendirrsendiri disebut "Pihak'. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:
a.
Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara selanjutr:ya disebut "UU SBSN", kewenangan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara berada pada Pemerintah.
b.
Bahwa merujuk kepada ketentuan Sukuk Negara Ritel berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri ("PMK No. 218/PMK.08/2008")' untuk penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun 2012 dilakukan melalui agen penjual.
c.
Bahwa dalam rangka penunjukan agen penjual tersebut, Pemerintah mengadakan seleksi calon agen penjual sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Seleksi Nomor
d.
Bahwa berdasarkan hasil seleksi, Pemerintah telah menunjuk Agen Penjual dalam rangka penerbitan dan penjualan sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun 2012 berdasarkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor :
("sPPBJ). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dan Agen Penjual setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja tentang Jasa Agen Penjual dalam rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasal Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
Pasal I Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2012 (I
) Pemerintah bermaksud menerbilkan dan menjual Sukuk Negara Ritel di Pasar perdana Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2012 dalam mata uang Rupiah tanpa
warkat (scriptless) yang selanjutnya disebut "Sukuk Negara Ritel Tahun
Anggaran 2012". (2) Harga penawaran atas Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran2}l2 adalah dengan nilai par (100% nilai nominal sukuk) dengan imbalan atas Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2012 yang akar ditetapkan dalam ketentuan dan persyaratan ( terms and conditions).
hI
P4
49
Pasal 2 Penunjukan Agen Penjual \^ I\J'9la"
Pemerintah telah menunjuk Agen Penjual dalam rangka penerbitan dgn penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Penunjukan- [.], dan atas penunjukan tersebut Agen Penjual menyatakan kesediaannya menerima penunjukan dari Pemerintah.
Pasal 3
Ruang Lingkup Pekerjaan Agen Penjual (1) Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup pekerjaan Agen Penjual dalam rangka penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2012 meliputi, terma^suk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: membantu Pemerintah dalam mengorganisasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan Sukuk Negara Ritel, termasuk menyusun rincian jadwal pelaksanaan penerbitan Sukuk Negara Ritel; membantu Pemerintah dalam mempersiapkan dan menyusun isi dan bentuk final dokumen pemasaran yang diperlukan termasuk pencetakan dan pendistribusian Memorandum Informasi sekurang-kurangnya 300 eksemplar, setla leaflet/booklet pemasaran Sukuk Negara Ritel sekurang-kurangnya 5.000 eksemplar, kepada calon investor potensial; membantu Pemerintah dalam menentukan jumlah target indikatif penerbitan, tenor, dan imbalan, termasuk Ketentuan dan Persyaratan (Terms and Condirions) Sukuk Negara Ritel; melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dalam rangka memperoleh pemyataan kesesuaian syariah; menyusun dan menyiapkan rincian strategi pemasaran termasuk aktivitas pra pemasaran, serta melakukan identifikasi potensi pasar;
f.
melakukan Investor Gathering/Road Sftow minimal di 3 (tiga) kota./kabupaten pada provinsi yang berbeda dalam masa penawaran dan salah satu kota./kabupaten di antaranya berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku atau Papua;
g. membuat dan memasang billboard di tempat-tempat strategis minimal di 3 (tiga) kota/kabupaten pada provinsi yang berbeda dalam masa penawaran dan salah satu kota/kabupaten di luar Jawa, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama; h. melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel dengan tala cara penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
[+ ,5" t-.'-
50
i.
j.
menyusun dan melaksanakan prosedur kerja untuk menjamin bahwa calon pembeli Sukuk Negara Ritel adalah individu Warga Negara Indonesia dan memiliki dana yang cukup untuk membeli Sukuk Negara Ritel yang dipesan; menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan proses pengumpulan pemesanan pembelian (bookbuilding) Sukuk Negara Ritel kepada Direktur Jenderal
k.
Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah; menyampaikan data rekap hasil pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel kepada
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah, dalam benntk softcopy secara harian selama masa pemesanan pembelian, setta softcopy dan hardcopy pada akhir masa pemesanan pembelian; l. menunjuk bank pembayar untuk pelaksanaan setelmen Sukuk Negara Ritel dan menyampaikan konfirmasi penunjukan bank pembayar kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pernbiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi' Akuntansi dan Setelmen, dengan tembusan Bank Indonesia c.q' Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal penjatahan; m. memerintahkan bank pembayar yang telah ditwtjuk untuk rnenyampaikan konfirmasi debet otorisasi kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c'q' Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, dengan tembusan Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Penjatahan; n. bagi Agen Penjual berupa perusahaan efek menyampaikan standing instruction kepada bank pembayar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah dan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, serta Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat I (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen; o. bagi Agen Penjual berupa bank menyampaikan konfirmasi penyediaan dana kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah dan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, serta Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
(DASP), paling lambat I (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen; p. memastikan seluruh dana pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel telah tersedia di masing-masing rekening bank pembayar yang ditunjuk oleh Agen Penjual untuk dilakukan pendebetan oleh Bank Indonesia pada saat setelmen; q. melakukan koordinasi dalam rangka penjualan Sukuk Negara Ritel dengan bankbank terkait, agen setelmen, dan pihak lain yang terkait; r. memastikan bahwa Sukuk Negara Ritel telah masuk ke masing-masing rekening surat berharga pihak pembeli; s. mengembalikan dana pihak pemesan yang tidak mendapatkan Sukuk Negara Ritel ke rekening yang bersangkutan, baik karena tidak mendapatkan penjatahan atau
disebabkan oleh keadaan kahar (force majeur) paling lambat
3 (tiga) hari kerja
\pry
5l setelah tanggal penjatahan (T+3) atau setelah berakhimya keadaan kahar (force maj eur);
t.
menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan penjualan Sukuk Negara Ritel kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah paling lambat 7 (ujuh) hari kerja setelah tanggal setelmen; u. menyediakan kuotasi harga beli (bid price) Sukuk Negara Ritel yang dapat dieksekusi terutama oleh nasabahnya yang membeli di pasar perdana sampai dengan masa jatuh tempo; v. membantu investor melakukan pembelian dan/atau penjualan Sukuk Negara Ritel di pasar sekunder sampai dengan masa jatuh temponya, termasuk penyediaan informasi mengenai harga yang wajar atau sedang terjadi di pasar sekunder; w. melakukan pelatihan kepada petugas penjualan (sales force) dilakukan sebelum masa penawaran, meliputi pelatihan mengenai produk yang ditawarkan dan cakupan informasi yang wajib disampaikan kepada investor; x. melakukan promosi/iklan selama masa penawaran Sukuk Negara Ritel: minimal 2 (dua) kali di media cetak nasional bersama-sama dengan seluruh
l)
Agen Penjual lain;
2)
minimal 3 (iga) kali di media cetak nasional/lokal bersama-sama beberapa Agen Penjual lain atau sendiri;
3) minimat 50 (lima puluh) frekuens i running /exl di media televisi nasional bersama-sama dengan seluruh Agen Penjual lain; dan
4)
di wehsite masing-masing. y. menyediakan video pemasaran Sukuk Negara Ritel secara bersama-sama dengan seluruh Agen Penjual lain; z. melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan proses penjualan Sukuk Negara Ritel. (2) Agen Penjual wajib melaksanakan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jadwal rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 4 PenYiaPan dan PenYusunan Dokumen Dalam Rangka Kegiatan Pemasaran
(l)
Agen Penjual bersama-sama dengan Pemerintah akan menyiapkan dan menyusun isi atas Memorandum Informasi sesuai dengan ketentuan PMK No. 218/PMK.08/2008 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilaksanakan berdasarkan jadwal rencana kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah'
(2) Agen Penjual dalam menyiapkan dan menyusun isi leaJlet/booHel sekurangkurangnya memuat: prosedur pemesanan' biaya-biaya transaksi yang timbul dalam pasar perdana dan pasar sekunder, risiko-risiko yang dihadapi, pihak-pihak lain yang
.,1,. h t, ') tu*-
52
akan dilibatkan dalam kerjasama di pasar perdana maupun pasar sekunder, dan informasi lain yang relevan dan patut diketahui oleh pemesan (calon pembeli) dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Isi atau materi dari leaflet/booHet yang telah disusun oleh Agen Penjual sebagaimana tersebut pada ayat (2), tidak boleh bertentangan dengan Memorandum Informasi, prinsip syariah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5 Kegiatan Pemasaran Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2012
(1) Agen Penjual akan melakukan kegiatan pemasaran atas Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan strategi pemasaran dan tata cara penjualan yang telah disepakati dan disetujui oleh Pemerintah, serta pelaksanaalrnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku'
(2)DalamrangkapemasaranSukukNegaraRitelTahunAnggaran2012,AgenPenjual wajib melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi antara lain melalui:
a.Pelatihankepadapetugaspenjualan(salesforce)dilakukansebelummasa
b.
c.
penawaran pembelian, meliputi pelatihan mengenai produk yang ditawarkan dan cakupan informasi yang wajib disampaikan kepada pemesan (calon pembeli); Gathering/Road sfrow minimal di 3 (tiga) kota./kabupaten pada provinsi
Investor yangberbedadalammasapenawarandansalahsatukota./kabupatendiantaranya berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku atau Papua; Melakukan promosi dengan ketentuan sebagai berikut:
(l)minimal2(dua)kalidimediacetaknasionalbersama-samadenganseluruh Agen Penjual lain;
(2)minimal3(iga)kalidimediacetaknasional/lokalbersama-samabeberapa Agen Penjual lain atau sendiri;
(3) minimal 50 (lima puluh) frekuens
i
running text
di
media televisi nasional
bersama-sama dengan seluruh Agen Penjual lain; dan
(4) di website masing-masing.
d. e.
Penyebaran leafletlbooklet sekurang-kurangnya 5.000 (lima ribu) eksemplar dalam setiap masa Penawaran Pembelian. (tiga) Membuat dan memasang billboard di tempat-tempat strategis minimal di 3
kota/kabupatenpadaprovinsiyangberbedadalammasapenawarandansalahsatu kota/kabupaten di luar Jawa, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama'
mt B
4,,
(3) Kegiatan pemesanan pembelian atas Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2012 akan dilakukan pada periode tertentu sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah dan pada akhir masa penawaran pembelian, Agen Penjual wajib menyampaikan kepada Pemerintah data hasil pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2012.
(4) Agen Penjual akan bertanggung jawab terhadap setelmen seluruh pemesanan pembelian yang telah memperoleh penjatahan pada Tanggal Setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Kerj a ini'
Pasal 6 Pelaksanaan Setelmen Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2012
(l)
Agen Penjual wajib menunjuk bank pembayar untuk pelaksanaan setelmen Sukuk Negara Ritel dan menyampaikan konfirmasi penunjukan bank pembayar kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan syariah dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, dengan tembusan Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dan Direktorat Akunting dan Sistem
Pembayaran(DASP),palinglambatl0(sepuluh)harikerjasebelumtanggal penjatahan.
(2) Agen Penjual wajib memerintahkan bank pembayar yang telah ditunjuk untuk menyampaikan konfirmasi debet otorisasi kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, dengan tembusan Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penjatahan.
(3)
bagi Agen Penjual berupa perusahaan efek menyampaikan standing instruction kepada bank pembayar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah dan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, serta Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat I (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen.
(4) bagi Agen Penjual berupa bank menyampaikan konfirmasi penyediaan dana kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah dan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, serta Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP)' paling lambat I (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen.
*lv , J
,rC_
54
(5) Agen Penjual wajib untuk memastikan seluruh dana pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel telah tersedia di masing-masing rekening bank pembayar yang ditunjuk oleh Agen Penjual untuk dilakukan pendebetan oleh Bank Indonesia pada saat setelmen.
(6) Agen Penjual wajib
melakukan koordinasi dalam rangka penjualan Sukuk Negara Ritel dengan bank-bank terkait, agen setelmen, dan pihak lain yang terkait.
(7) Agen Penjual wajib memastikan bahwa Sukuk Negara Ritel telah masuk ke
masing-
masing rekening surat berharga pihak pembeli.
ib
mengembalikan dana pihak pemesan yang tidak mendapatkan Sukuk Negara Ritel ke rekening yang bersangkutan, baik karena tidak mendapatkan penjatahan atau disebabkan oleh keadaan kahar (force majeur) paling lambat 3 (tiga) hari ke{a setelah tanggal penjatahan (T+3) atau setelah berakhirnya keadaan kahar
(8) Agen Penjual
waj
(force majeur).
Pasal 7 Imbalan Jasa, Biaya dan Cara Pembayaran
(1) Para Pihak setuju bahwa imbalan jasa untuk bertindak selaku Agen Penjual adalah 0,45Y:o (nol koma empat puluh lima perseratus) dari dana hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2012, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar l0% (sepuluh perseratus). (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2012 antara lain pencetakan Memorandum Informasi (printing) dan leaflet/booklet, sosialisasi, iklan, dan biaya'biaya lain terkait penerbitan. (3) Terhadap pembayaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikenakan Pajak Penghasitan (PPh), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Tagihan imbalan jasa disampaikan oleh Agen Penjual kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan utang setelah Tanggal setelmen sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7 Perjanjian Kerja dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Faktur pajak standar; dan b. Surat Setoran Pajak PPN dan/atau Surat Setoran Pajak PPh (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
L lt"p * 0r
55
(5) Pemerintah melakukan pembayaran atas tagihan yang disampaikan oleh Agen Penjual ke suatu rekening Agen Penjual yang dicantumkan dalam surat tagihan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dokumen tagihan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada DIPA Pengelolaan Utang Tahun Anggaran 2012.
Pasal 8 Tanggung Jawab dan Indemnifikasi
(l)
Pelaksanaan hak dan kewajiban Agen Penjual dilakukan dengan standar profesional tinggi yang lazim berlaku dalam bidang usaha sejenis.
(2) Agen Penjual melakukan tugas berdasarkan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja dengan segala kesungguhan dan itikad baik.
(3) Dalam hal terjadi kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagai Agen Penjual berdasarkan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja dan terbukti secara langsung menimbulkan kerugian bagi negara, Agen Penjual bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. (4) Agen Penjual tidak akan dituntut apapun yang melebihi dari jumlah imbalan jasa yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja ini, kecuali berdasarkan keputusan arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Perjanjian Kerja ditetapkan lebih tinggi.
jawab atas bentuk, isi dan kebijakan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 dan kewajiban pembayaran imbalan dan nilai nominal Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 yang
(5) Pemerintah sepenuhnya bertanggung
disyaratkan kepada pemegang Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 berdasarkan UU SBSN, dan karenanya membebaskan Agen Penjual dari setiap tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga dan/atau pemegang Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 terhadap bentuk, isi dan kebijakan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 dan kewajiban pembayaran imbalan dan nilai nominal Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 yang disyaratkan kepada pemegang Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 berdasarkan UU SBSN. (6) Agen Penjual, dengan beban sendiri, berkewajiban membebaskan, melindungi dan tr-.
0nl ue ' (.'t
56
mempertahankan kepentingan Pemerintah dari setiap tindakan, klaim, dan tuntutan kerugian dari pihak lain yang diakibatkan oleh kelalaian Agen Penjual dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja ini, termasuk kelalaian atau kesalahan yang timbul dari hubungan perikatan Agen Penjual dengan pihak lain.
Pasal 9 Kerjasama Penjualan Dengan Pihak Lain
(l) Dalam melakukan kegiatan
penjualan atas Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 ini, Agen Penjual dapat bekerjasama dengan pihak lain setelah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah.
(2) Dalam hal Agen Penjual akan melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Agen Penjual terlebih dahulu wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah. (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' tidak akan mengurangi dan/atau mengalihkan kewajiban dan tanggung jawab Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.
(4) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l), menjadi beban dan tanggung jawab Agen Penjual.
Pasal 10 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012
(l)
Agen Penjual wajib mentaati jadwal pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 untuk setiap periode penerbitan di tahun 2012.
(2) Rencana penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 untuk setiap periode penerbitan di tahun 2012 ditetapkan oleh Pemerintah dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan disampaikan kepada Agen Penjual.
(3) Setelah mendapatkan pemberitahuan rencana penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Agen Penjual wajib menyusun dan menyampaikan Proposal yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
u,ry
Tinjauan Pasar Keuangan berupa analisis kondisi dan proyeksi pasar keuangan domestik terutama untuk pasar sukuk dan obligasi serta analisis dan proyeksi terhadap indikator ekonomi makro di Indonesia;
waktu penerbitan, tenor, target indikatif penerbitan, dan besaran imbalan kupon; serta
b. Rekomendasi tentang
c. Target penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 oleh Agen Penjual.
Pasal 11 Kerahasiaan
(l)
Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan semua hal yang berkaitan dengan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012.
(2) Setiap informasi tertulis maupun lisan, termasuk namun tidak terbatas pada, diagram transaksi dan rangkuman, lampiran syarat dan ketentuan, laporan pasar, dan dokumentasi dan hasil kerj a lainnya yang berhubungan dengan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 tersebut, yang disiapkan dan disediakan oleh Agen Penjual atau informasi, keterangan dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 yang diperoleh dari Pemerintah, bersifat rahasia dan terbatas hanya untuk Menteri Keuangan dan pejabat terkait dalam penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 dan hanya digunakan untuk mengevaluasi penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 tersebut ("Informasi Rahasia"). (3)
Agen Penjual hanya akan mempergunakan Informasi Rahasia untuk
tujuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja ini.
(4) Informasi yang merupakan kategori Informasi Publik (yaitu informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU Keterbukaan Informasi Publik') dan Informasi Publik tersebut didapatkan dan digunakan oleh Agen Penjual sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dar/atau ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari UU Keterbukaan Informasi Publik, tidak dianggap sebagai Informasi Rahasia. (5) Kewajiban untuk menyimpan kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku, apabila Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka dan diungkapkan untuk memenuhi perintah pengadilan atau instansi pemerintahan/instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
VP:
58
Pasal 12 Kepemilikan Data dan Dokumen (1) Segala bentuk dokumen, informasi, atau data yang diterima oleh Agen Penjual dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja ini adalah milik Pemerintah atau milik pihak ketiga lainnya yang mempunyai perikatan dengan Pemerintah. (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan di dalam ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja, Agen Penjual wajib untuk menyerahkan kepada Pemerintah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Setelmen dokumendokumen sebagai berikut: a. booklet/leaflet dan Memorandum Informasi (2 eksemplar); dan b. laporan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 dengan format yang ditetapkan oleh Pemerintah (terlampir).
Pasal 13 Keadaan Kahar (Force Majeure) (1) Kecuali atas kewajiban yang telah timbul sebelumnya berdasarkan Perjanjian Kerja ini, masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dianggap lalai melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja sejauh pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut, atau salah satu diantaranya, disebabkan oleh kejadian yang merupakan Keadaan Kahar.
(2) Unnrk kepentingan Perjanjian Kerja ini, Keadaan Kahar adalah peristiwa yang terjadi di luar kendali Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam seperti banjir atau gempa bumi, kebakararL sabotase, huru har4 pemogokan, perubahan situasi dan kondisi politik dan ekonomi maupun kebijakan pemerintah yang berakibat tidak kondusif untuk melakukan p€nerbitan Sukuk Negara futel Tahun 2012, perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung terhadap Perjanjian Kerja" atau sebab atau kondisi lainnya diluar kendali Pihak yang terpengaruhi, yang sifatnya menr.rnd4 membatasi atau menghalangi pemenuhan kewajiban salah satu Pihak untuk melaksanakan Perjanjian Kerja ini ("Keadaan Kahar").
(3) Dalam hal terjadi suatu atau beberapa kejadian atau peristiwa Keadaan Kahar, maka Pemerintah dan Agen Penjual, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, akan berusaha secara maksimal dan dilandasi itikad baik melakukan upaya untuk mengurangi akibat yang timbul dari Keadaan Kahar tersebut menjadi seminimal mungkin dan agar Keadaan Kahar tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin.
'
h&
\"/,+^
JY
(4) Pihak yang terkena dampak dari peristiwa Keadaan Kahar, tanpa menunda" akan memberitahukan secara tertulis dalam kurun wakfii 3 x 24 larr, sejak Keadaan Kahar dimaksud terjadi atau diketahui telah terjadi, yang menyatakan peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
(5) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pemerintah dan Agen Penjual sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut mengenai kelanjutan Perjanjian Kerja, yang kemudian akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan Perjanjian Keda (amandemen). (6) Pemerintah dan Agen Penjual tidak dapat menggunakan Keadaan Kahar ini sebagai alasan untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja.
Pasal 14 Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Kerja (1) Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatangan dan berakhir sampai dengan tanggal jatuh tempo masing-masing Sukuk Negara Ritel Tahun 2012 yang akan diterbitkan pada tahun 2012 sesuai dengan lingkup tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) hurufu dan v. (2) Dalam hal Agen Penjual tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan Pemerintah' maka Pemerintah dapat memberikan teguran secara tertulis atau dapat membatalkan penunjukan Agen Penjual sebagai agen penjual pada periode berikutnya pada tahun 2012.
(3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Agen Penjual tidak melakukan tindakan+indakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan tersebut, maka Pemerintah dapat membatalkan penunjukan Agen Penjual sebagai agen penjual pada periode berikutnya pada tahun 2012.
(4) Pembatalan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak serta merta meniadakan kewajiban Agen Penjual yang belum dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerja ini. (5) Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 patagraf (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan dalam pasal tersebut mensyaratkan keputusan pengadilan dalam mengakhiri Perjanjian Kerja ini.
htv tr.
/,
Pasal 15
Perubahan Perjanjian Kerja
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini atau apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini, maka Pihak tersebut wajib mengajukan usul-usul perubahannya secara tertulis kepada Pihak lainnya.
(2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baik yang
menjadi
dasar/landasan maupun yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja ini sehingga Perjanjian Kerja ini menjadi tidak sesuai lagi dengan peraturan yang baru atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan
Perjanjian Kerja ini.
(3) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Agen Penjual, dibuat dalam bentuk addendumlamandemen yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.
Pasal 16 Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
(l)
perjanjian Kerja ini serta hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak akan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
(2) Pemerintah dan Agen Penjual setuju untuk menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari Perjanjian Kerja ini secara damai dengan cara-cara musyawarah untuk mufakat.
(3) Apabila penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia f'BASYARNAS"), untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir dengan menggunakan peraturan dan acara BASYARNAS dan tunduk pada Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.
(4) Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Proses arbitrase dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan diselenggarakan di Jakarta. Indonesia.
t"ptu l/,,(
6l
b.
c. d. e.
f. g.
h.
i.
Arbiter yang akan melaksanakan proses arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter, dimana sekurang-kurangnya I (satu) orang arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM - LK ) selaku profesi penunjang pasar modal (apabila ada). Penunjukan arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pendaftaran perkara pada BASYARNAS. Masing-masing Pihak yang berselisih harus menunjuk seorang arbiter. SelambatJambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penunjukan kedua arbiter oleh masing-masing Pihak, kedua arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua Majelis Arbitrase. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua
BASYARNAS sesuai dengan peraturan dan acara BASYARNAS' Majelis Arbitrase akan memeriksa perkara dan sengketa berdasarkan ketentuan dan penafsiran menurut hukum Indonesia serta maksud dan tujuan Perjanjian Kerja' Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak, dan Para Pihak setuju serta berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BASYARNAS tersebut di pengadilan/yurisdiksi manapun juga' Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BASYARNAS dilaksanakan di domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses arbitrase akan ditanggung oleh
masing-masing Pihak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak.
(5) Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Kerja ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses arbitrase tersebut.
Pasal 17 Komunikasi dan Pemberitahuan (1) Semua komunikasi dan koordinasi antara Agen Penjual dengan Pemerintah akan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan SYariah.
(2) Segala pemberitahuan dan komunikasi berdasarkan Perjanjian Kerja ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang apabila diserahkan secara langsung harus dibuktikan dengan tanda terima atau dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan lewat faksimili atau melalui surat elektronik (emait1, dengan rincian informasi sebagai berikut:
fyff
62
Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Penjualan SBSN Ritel di Pasar Perdana
Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Gedung A.A Maramis II Lantai 6 Jalan Lapangan Banteng Timur No. l-4 Jakarta 1 0710 Telepon Nomor 021- 3516296 Faksimile Nomor 021- 3510727 Dengan tembusan:
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; 2. Direktur Pembiayaan Syariah. 1.
b.
Dalam hal ditujukan kepada Agen Penjual: PT xxx Direksi PT xxx u.p. ....................... Telepon [.1 Faksimili [.1
Nomor Nomor
[.1 (3) Pemberitahuan tersebut dianggap telah diserahkan atau diberikan secara patut: a. dalam hal dikirim melalui kurir, pada saat diserahkan; b. dalam hal pengiriman melalui pos, pada hari kelima setelah pengiriman tersebut tercatat di layanan pos; c. dalam hal dikirim melalui faksimili, ketika dikirim setelah pengirim menerima laporan penerimaan dari mesin yang mengirim yang menunjukkan jumlah halaman, *OK' atau nomor tujuan faksimili yang tepat dan hasil transmisi yang menunjukan terminologi lain yang mempunyai arti yang serupa; dan d. dalam hal dikirim melalui surat elektronik (email), pada saat diterimanya pemberitahuan penerimaan yang menunjukan bahwa surat elektronik (email) tersebut telah dikirim ke alamat surat elektronik (emai[) si penerima. (4) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut terjadi. Dalam hal Pihak yang bersangkutan lalai dalam memberitahukan Pihak lain, maka suatu permintaan yang wajib dipenuhi, pemberitahuan, permintaan, pernyataan, petunjuk dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja ini harus dianggap telah dilakukan dan diserahkan melalui "pos tercatat" ke alamat terakhir yang diketahui oleh Pihak lainnya sebagaimana diberitahukan oleh Pihak tersebut dan segala akibat keterlambatan pemberitahuan dan/atau korespondensi akan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan
tersebut.
f, t
1"r /'4"
63
Pasal 18 Penutup
(l)
Segala ketentuan dao syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja ini berlalo s€rta mengtkat bagi Para Pihak yang menandatanganinya dan pengganti-penggantinya,
(2) Pe{anjian Kerja
ini
dibuat dalam Bahasa Indonesia dalam rangkap
2
(dua) dan
bermeterai cukup dan mempunyai kekuafan hukum yang sama
Pejabat Perrbuat
Komitnen,
PT [o]
NamadanNIP
pttu ,4 9'
Lampiran LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENJUALAN SUKUK NEGARA RITEL SERJ .... TAHUN 2012
I.
RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary)
II.
KEGIATANPEMASARAN SUKUKNEGARARITEL SERI....
A.
Pelatihan Kepada Petugas Pemasaran (Sales Force) (Meliputi waktu, tempat pelaksanaan, instruktur, peserta dan sebagainya beserla dokumentasinya [misal : .foto]).
B.
Investor Gathering/Road Show (Meliputi wahu dan tempat pelalcanaan, pembicara, .jumlah undangan dan yang hadi r, dokume ntasi pe laksanaan dan sebagainya).
C. Promosi/lklan di Media Cetak, Running text, Website (Meliputi waktu don media yang digunakan, buhi penayangan/kliping/scan yung tercantum nama medio dan tanggal penayangan dan sebagainyo).
D.
Pencetakan dan Penyebaran Brosur dan Memorandum Informasi
(Meliputi jumlah yang dicetak contoh Brosur dan Memorandum Informasi dan dis er t ai bukti pe nc e taknn/kw itans i).
E.
III.
Bentuk Kegiatan Pemasaran Lainnya (disertai bukti pelalesanaannya)
HASIL PENruALAN SUKUKNEGARARITEL SERI ....
A.
Target Penjualan Sukuk Negara Ritel Seri ....
B.
Hasil Pemesanan Pembelian (bookbuilding) (Meliputi perkembangan pemesanan harian [hari ke-, volume, jumlah inveslor])
C. Hasil Penjatahan dan Setelmen Sukuk
Negara Ritel Seri ....
(Meliputi jumlah investor, nominal hasil penjatahan, sebaran investor dll).
IV.
EVALUASI PENJUALAN SUKUK NEGARA RITEL SERI
..
..
A.
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemasaran Sukuk Negara Ritel Seri .... (Meliputi kendala/hambatan dalam pemasaran dan upoya-upqya penyelesaian).
B.
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemesanan Penjualan Sukuk Negara Ritel Seri ...
(Meliputi kendala/hambatan dqlam pemesanan penjualan dan
upaya_upaya
penyelesaion).
C.
V.
Saran-saran terhadap penjualan Sukuk Negara Ritel periode berikutnya.
PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
t.
,v,
1"p
