Republik Indonesia
Dokumen Pengadaan
Pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di pasar perdana Dalam Negeri
Tahun Anggaran2013
Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DOKUMEN PENGADAAN Nomor: DOK- 04IPPAPKH2012
Tanggal: 28 Novenber 2012
untuk Pengadaan Jasa Agen Penjurl Sukuk Negera Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013
Direltorat Jendenl Pengelolaan Utang Kementerirn Keurtrgan RI Tahun Anggaran 2013
_ukxbn:+fr
DAFTARISI BAB I. UMUM BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI...,..,.................6 BAB
III.
TNSTRUKST KEPADA PESERTA
OKp)..............
......................................9
B.
DOKUMEN PENCADAAN
t0
c.
PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
l3
D.
PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
t6
E. F.
C.
PENUNJUKAN ACEN PENJUAL
H,
PENGADAAN CAGAL
A. B.
LINGKUP PEKERJAAN
c.
METODE PEMILIHAN................................
30
D.
PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN
30
26
SUMBERDANA
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)...,...,.........
33
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
35
A.
BENTUK SURAT PENAWARAN
35
C. D.
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS...,...........
38
PAKTA INTEGRITAS.........
40
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN ISTAN FORMULIR KUALIFIKASI
BAB IX. BENTUK DOKUMEN KONTRAK BENTUK PERJANJIAN KERIA
44
BAB I. T'MT]M
Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang penerbitan dan
Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
I87IPMK.08/201L B.
Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
l.
Surat Berharga Syariah Negara
Surat Berharga Syariah Negara, yang
selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negarq adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap
Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing;
2.
Sukuk Negara Ritel
SBSN yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui
Agen Penjual;
3.
Agen Penjual
Bank dan/atau Perusahaan Efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penjualan Sukuk Negara
Ritel;
4.
Jasa Agen Penjual
Jasa yang diberikan oleh Agen Penjual yang
Sukuk Negara Ritel
ditunjuk untuk melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013;
5.
Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran, yang selanjutnya
disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Keuangan;
u\u
X\: pV
6.
Kuasa Pengguna
Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya
Anggaran
disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
7.
Pejabat Pembuat
Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya
Komitmen
disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadiurn Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
8.
Panitia Pengadaan
Panitia Pengadaan Jasa Agen Penjual Dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat
Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Ang garan 2013 Serta Konsultan Hukum Dalam Rangka
Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam
Negeri Tahun An ggaran 2013, yang ditetapkan oleh KPA;
9.
LDP
Lembar Data Pemilihan;
IO.
LDK
Lembar Data Kualifi kasi;
rT. SPPBJ
C.
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi
ini dibiayai dari sumber
pendanaan yang
tercantum dalam LDP. D.
Panitia Pengadaan mengumumkan pelaksanaan pelelangan Umum dengan pascakualifikasi selama 7 (tujuh) hari kerja melalui website Kementerian Keuangan (www.depkeu.go.id) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (www.dmo.or.id).
ve
Arb
p.\/tr
BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG PANITIA PENGADAAN JASA AGEN PENJUAL DALAM RANGKA PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI TAHUN ANCCARAN 20 I3 DAN KONSULTAN HUKUM DALAM RANCKA PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM NECERI TAHUN ANGGARAN 2013 Gedung Frans Seda Lentai 5, Jatan DR. Wahidin Raya No. 1, Jakarta tO71O T€l€pon 021 - 3516296; Faksim e O2.l - 35 j O72B: Situs w\rw.dmo.or.id
PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor: PENG- /PPAPKHt2ltz Panitia Pengadaan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di pasar perdana Dalam Neseri rahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
l.
Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan
Jasa Agen Penj ual Sukuk Negara Ritel di Pasar
Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran2013.
Lingkup pekerjaan
Melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di pasar perdana dalam negeri tahun anggaran 2013 sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
Fee tunggal Jasa Agen
Sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima perseratus)
Penjual
dari nilai nominal hasil penjualan Sukuk Negara Ritel masing-masing Agen Penjual, sudah termasuk PPN
l0% (sepuluh perseratus). Sumber pendanaan
APBN Tahun An ggaran 2013.
Persyaratan Peserta
ini terbuka untuk bank umum dan perusahaan efek yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas yang berwenang dan paling kurang harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut: Pelelangan
a. Memiliki
anggota
tim yang
mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam
melakukan penjualan produk keuangan syariah;
b. Memiliki c. Memiliki
komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN; rencana kerja, strategi dan metodologi penjualan Sukuk Negara Ritel;
u_+,*r:
pv
I
d.
Memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk mendukung proses penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel;
e.
Khusus untuk perusahaan efek memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
3. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan
alamat
: Direktorat Pembiayaan Syariah
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Gedung Frans Seda, Lantai 5 Jl. DR. Wahidin Raya No. I Jakarta, 10710, Indonesia Telepon: (021) 3516296 Faksimile: (021) 35 | 07 28 I/eDsite: www.dmo.or.id
4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan: No
Kegiatan Pengumuman Seleksi
b.
Pendaftaran dan
Pengambilan Dokumen
Tanggal
29 November s.d. 7 Desember
Pemberian Penjelasan
d.
Pemasukan Dokumen Penawaran Pembukaan Dokumen Penawaran
f.
Evaluasi Dokumen Penawaran
09.00 s.d. 15.00 WIB
2012
Pengadaan c.
Waktu
28 November 2012
4 Desember 2012
09.00
l0 Desember 2012
5 s.d.
10 Desember 2012
wrB
09.00 s.d. 15.00 WIB (t0
Des 2012 s.d.
14.00
l2.00lvIB)
wIB
l0 s.d l2 Desember 2012
Pemilihan Peserta untuk
Mengikuti Tahap Klarifikasi Teknis
l3
Desember 201 2
(beauty contest) h.
Pelaksanaan beauty conrest
l.
Pengumuman Calon Agen Penj ual
J.
18 s.d.
Masa Sanggah
2
I
l9 Desember 2012
Desember 20
l2
26 Desember 2012 s.d.
3
Januafl zu I J t.
Penetapan Pemenang
4 Januari 2013
t.
Penerbitan SPPBJ
4 Januari 20 | 3
u k krY
*\r(
E
5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan mcmbawa surat tugas dari direktur utamar'pimpinan perusahaan/kepala oabang dan kartu pengenal.
6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari
I
(satu) perusahaan dalam mendaftar dan
mengambil Dokumen Pengadaan.
7. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk nficopy di t€mpaf pelaksanaan pengadaan atau dapat diunduh melalui website DfuelrJior:rt Jenderal pengelolaan Utang (www.dmo.or.id). Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Jakarta 28 November 2012
Panitia Pengadaan
-!/ b"ev-el'&
BAB III.INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMTJM
l.
Lingkup Pekerjaan
l.l.
Panitia Pengadaan mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara
Ritel yang tercantum
dalam LDP.
1.2.
Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam
LDP. I
.3.
Agen Penjual yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam LDP, berdasarkan dokumen pe{anj ian kerj a.
2.
Sumber Dana
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum
dalam LDP.
3.
Peserta
Pengadaan Jasa Agen Penjual ini terbuka untuk bank umum
Pengadaan Agen
dan perusahaan efek yang telah mendapatkan izin usaha dari
Penjual
otoritas yang berwenang, dan memenuhi persyalatan sebagaimana dimaksud pada Bab
lI
angka 2 Persyaratan
Peserta.
4.
Larangan
4.1
.
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
Korupsi, Kolusi,
berkewaj iban untuk mematuhi etika pengadaan dengan
dan Nepotisme
tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
(KKN) serta
a.
berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dan PPK dalam bentuk dan cara apapun, untuk
Penipuan
memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
b.
melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pengadaan, sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
c.
membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan.
Ptx\"e\fr
l0
1,2.
Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan
terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
a.
sanksi administratii seperti digugurkan dari proses pengadaan atau pembatalan peneiapan sebagai Agen
Penjual;
b. c. d. 4.3.
sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; gugatan secara perdata; danlatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
Pengenaan sanksi dilaporkan oleh panitia pengadaan kepada PA/KPA.
l. 5. Larangan Pertentangan Kepentingan 5'
Paxa peserta dilarang
memiliki hubungan afiliasi yaitu
keterkaitan hubungan antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan, antara lain meliputi:
a.
hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.
PPK danlatau anggota Panitia Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta.
5.2.
Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan negara.
5.3.
Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam angka 5.1 dan 5.2 di atas dikenakan sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses
kualifikasi, atau pembatalan kelulusan kualifikasi.
6.
Satu
penawaran
Setiap peserta hanya boleh memasukkan satu penawaran.
Tiap Peserta
B.
DOKUMENPENGADAAN
7.
Dokumen Pengadaan Isi
Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen pemilihan dan Dokumen Kualifikasi. 7.
l.
Dokumen Pemilihan meliputi: a. Umum;
b. Pengumuman Pengadaan; c. Instruksi Kepada Peserta;
ll d. Lembar Data Pemilihan (LDP); e. Bentuk Dokumen Penawaran:
l)
Surat Penawaran;
2) Bentuk Surat Kuasa; 3) Dokumen Penawaran Teknis;
f. Bentuk Dokumen Lain: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 7
.2.
lsi Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data
Kualifikasi (LDK);
b. Pakta Integritas; c. Formulir Isian Kualifikasil d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi; e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
7.3.
Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan
Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
7.4.
Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada panitia Pengadaan pada saat proses pemberian penjelasan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
7.5. Panitia Pengadaan wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.
Bahasa
Dokumen
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
Pengadaan 9.
Pemberian
9.1.
Pemberian penjelasan kepada calon peserta dilakukan
di
Penjelasan
tempat dan pada waktu yang ditentukan serta dihadiri oleh para peserta.
9.2.
Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
>.
).
Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal kepada Panitia Pengadaan.
9.4.
Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
a. b.
9.5.
metode pengadaan; cara penyampaian Dokumen Penawaran;
c.
kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
d. e.
pembukaan Dokumen Penawaran;
f.
hal-hal yang menggugurkan penawaran;
g.
jenis kontrak yang akan digunakan.
metode evaluasi;
Pemberian penjelasan mengenai Pengadaan, pertanyaan
dari
isi
Dokumen
peserta, jawaban dari
Panitia Pengadaan, perubahan substansi dokumen, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan dan minimal I (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan
merupakan bagian yang
tidak terpisahkan
dari
Dokumen Pengadaan. 9.6.
Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir.
9.7.
Apabila dalam BAPP tersebut terdapat
hal-
hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 9.8.
Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan
baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal,
v
rlt"
4x
IJ
9.9.
Peserta diberitahu oleh Panitia Pengadaan untuk
mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan.
9.10. Peserta dapat mengambil salinan BAPP
dan/atau
Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh
Panitia Pengadaan atau mengunduhnya melalui website yang tercantum dalam LDP.
10. Perubahan Dokumen
10.1. Setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi
Pengadaan
Dokumen Pengadaan.
10.2. Setiap adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
10.3. Peserta diberitahu oleh Panitia Pengadaan untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan.
10.4. Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Panitia Pengadaan atau mengunduhnya melalui website yang tercantum dalam LDP.
C.
PENYIAPANDOKUMENPENAWARAN 11. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
1
l.l.
Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan
dan penyampaian penawaran.
I1.2.
Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
Bahasa
Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa
Penawaran
Indonesia.
Dokumen Penawaran
13.1. Dokumen a.
Penawaran, meliputi:
Surat Penawaran yang merupakan surat pengantar
dari Dokumen Penawaran. di dalamnva mencantumkan:
l)
tanggal;
2)
tanda tangan dari pejabat yang berwenang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha untuk mewakili
perusahaan;
b. Surat Kuasa dari pejabat yang berwenang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha kepada penerima kuasa apabila dikuasakan.
13.2. Dokumen
Penawaran diketik pada kertas ,{4 dengan
jarak 1,5 spasi, dengan menggunakan jenis huruf "Arial" dan ukuran huruf 12.
13.3. Dokumen
Penawaran Teknis terdiri dari sebanyak-
banyaknya 20 (dua puluh) halaman termasuk daftar
isi, dengan mengikuti format sebagai berikut:
l.
Ringkasan Eksekutif (Executive Summary).
Merupakan ringkasan dari proposal teknis.
2. Tinjauan
Pasar Keuangan.
2.I . Analisis mengenai kondisi pasar keuangan domestik konvensional dan syariah, terutama pasar obligasi dan pasar sukuk selama 3
(tiga) tahun terakhir dan proyeksinya pada tahun 2013, serta keterkaitannya dengan pasar regional dan global.
2.2. Analisis mengenai perkembangan indikator
ekonomi makro, khususnya tingkat inflasi,
tingkat imbalan, dan nilai tukar rupiah selama
I
(satu) tahun terakhir dan
proyeksinya sampai akhir tahun 2013, serta dampaknya terhadap pasar sukuk.
3. Analisis Potensi
Pasar Sukuk Negara Ritel.
3.1. Perkiraan mengenai permintaan Sukuk Negara Ritel tahun 2013. 3.2. Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi
jumlah permintaan Sukuk Negara Ritel yang akan diterbitkan.
4.
Usulan Penerbitan Sukuk Neeara Ritel Tahun
2013. (Misalnya dapat direkomendasikan untuk menerbitkan lebih dari satu kali penerbitan Sukuk Negara Ritel pada tahun 2013, sesuai dengan
analisis potensi pasar)
v^
k,,w bq|
l)
4.1. Waktu penerbitan, target indikatif penerbitan dan tenor.
4.2. Perkiraan imbalan/kupon yang diusulkan. 4.3. Metodologi yang digunakan untuk menentukan besaran imbalan/kupon.
4.4. Potensi Penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun
2013. 5. Strategi Pemasaran, Distribusi dan Jadwal
Pelaksanaan Penjualan.
5,l. Uraian
mengenai strategi pemasaran yang
digunakan untuk mencapai target indikatif penerbitan yang diusulkan. 5.2. Perkiraan sebarar/distribusi penjualan berdasarkan tipe investor dan wilayah yang akan dijangkau. 5.3. Rincian jadwal (time table) pelaksanaan
penjualan Sukuk Negara Ritel termasuk persiapan pemasarannya. 6.
Tim Kerja dan Infrastruktur Perusahaan. 6.1. Struktur tim penjualan Sukuk Negara Ritel. 6.2. Pengalaman anggota tim dalam menjual produk keuangan syariah, khususnya sukuk, 6.3. Profil perusahaan termasuk credential,
jaringan investor (investor 6ase) dan infrastruktur yang dimiliki, termasuk jumlah cabang. 7. Komitmen terhadap pengembangan pasar SBSN
dalam negeri.
7. l.Pelayanan kepada investor dalam pembelian dan/atau penjualan SBSN di pasar sekunder sampai dengan masa jatuh temponya. 7. 2.Penyediaan informasi harga wajar SBSN di pasar sekunder, termasuk aktivitas sebagai
market maker. 7. 3.Riset mengenai aktivitas perdagangan SBSN yang telah dilakukan dan yang akan
dilakukan.
"+&ke+,[
l6
8. Usulan Tema Sukuk Negara Ritel tahun 2013 mengenai Pendidikan disertai penjelasan dan
komitmen peserta terhadap program tersebut (kegiatan
14. Mata Uang
Cara
dan
riil
dan rencana pelaksanaan).
13.4.
Dokumen Isian Kualifikasi
14.1.
Mata uang yang digunakan Rupiah (Rp).
A.2. Pembayaran
Pembayaran
atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan
sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan
diuraikan dalam Dokumen Perjanjian Kerja.
15. Pengisian Dokumen Isian
Kualifikasi
l).1.
Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi
Pakta Integritas dan Formulir lsian Kualifikasi.
5.2.
Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau yang diberi kuasa.
16. Pakta
Integritas
16.1.
Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan dan akan melaporkan terjadinya Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel. to.z.
Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian
Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Isian Kualifikasi.
D.
PEMAST]KANDOKT]MENPENAWARAN 17.
Penyampulan
17.l. Penyampulan
dan Penandaan
Sampul Penawaran
Dokumen Penawaran
dengan
menggunakan metoda 1 (satu) sampul. l7 .2.
Surat Penawaran, Surat Kuasa. dan Dokumen Isian Kualifikasi dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu
"ASLI" dan "SALINAN", serta Penawaran Teknis dibuat dalam
Dokumen
15 (lima
belas)
rangkap yang salah satunya asli. Kemudian, Dokumen Penawaran tersebut dimasukkan ke dalam satu amplop.
17.3. Dokumen Penawaran dimasukkan dalam
sampul
penutup dan ditulis "Dokumen Penawaran", nama
paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Panitia Pengadaan dengan alamat yang ditentukan dalam LDP.
uh Ayt;
b\,{
18. Penyampaian Dokumen Penawaran
18.1. Bila sampul Dokumen Penawaran tidak direkat, Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul terhadap Dokumen Penawaran.
18.2. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan sesuai jadwal
yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, dan
Panitia Pengadaan memasukkan ke
dalam
kotak/tempat pemasukan.
18.3. Peserta dapat menyampaikan Dokumen
Penawaran
melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah
diterima Panitia Pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran, serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen meniadi risiko peserta. I
8.4.
Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui
pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Panitia Pengadaan.
18.5. Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah Dokumen Penawaran-nya, sebelum batas
akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
18.6. Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul, serta diberikan tanda sesuai dengan isi sampul dengan penambahan pencantuman kata "PENARIKAN",
*PENGGANTIAI\I",
"PENGUBAHAN"
"PENAMBAHAII", Ianpa mengambil
atau
Dokumen
Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
19. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
Penawaran harus disampaikan atau harus sudah diterima oleh
20. Penawaran Terlambat
20.1. Setiap penawaran yang diterima oleh Panitia Pengadaan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada
Panitia Pengadaan paling lambat pada waktu dan tempat vane telah ditentukan dalam LDP.
l8
peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka).
20.2. Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui poVjasa pengiriman, Panitia Pengadaan dapat membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta, serta memberitahukan kepada peserta
yang bersangkutan untuk mengambil
kembali
penawaran tersebut.
E.
PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 21. Pembukaan
21.1. Dokumen
Penawaran
Penawaran dibuka di hadapan peserta pada
waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.
21.2. Perwakilan
peserta yang hadir pada saat pembukaan
Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal kepada Panitia Pengadaan.
2l
.3. Panitia
Pengadaan menghitung
jumlah
Dokumen
Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
21.4.
Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Panitia akan melakukan pengumuman ulang.
21.5. Dalam hal dilakukan pengumuman ulang, dokumen penawaran dari peserta yang telah diterima panitia
tidak perlu disampaikan ulang.
21.6. Dokumen Penawaran dengan sampul
bertanda
"PENARIKA}I". "PENGGAIITIAN". "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN". harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.
21.7. Dokumen
Penawaran yang telah masuk (dokumen
lama) tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah
disusuli dokumen dengan sampul
bertanda
"PENARIKAN". 21.8. Panitia Pengadaan membuka sampul Dokumen Penawaran dihadapan peserta kemudian dijadikan
lampiran Berita Acara Pembukaan
Dokumen
Penawaran.
21.9. Panitia Pengadaan memeriksa dan menunjukkan seluruh
isi Dokumen Penawaran di
hadapan para
,k'&\: k\rf
l9 pesena.
21.10.
Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran,
21.1
l. Panitia Pengadaan membuat
Berita
Acara
Pembukaan Penawaran yang paling sedikit memuat:
a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk; b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
c. d. e.
keterangan lain yang dianggap perlu;
tanggal pembuatan Berita Acara; dan
tanda tangan anggota Panitia Pengadaan dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan bila tidak ada saksi dari peserta.
21.12. Setelah dibacakan dengan
jelas, Berita
Acara
ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang saksi. 21.13. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran.
Evaluasi Penawaran
22.1. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. evaluasi administrasi; b. evaluasi kualifikasi;
c,
dan
evaluasi teknis.
22.2. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi
sebagai
berikut:
a.
Panitia Pengadaan dilarang
menambah,
mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini;
b. Panitia Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dar/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
c. penawaran yang memenuhi syarat
adalah
penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-
syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan
r\lg:a1g
20
dalam Dokumen Pengadaan;
d.
pihak lain dilarang
mempengaruhi atau
melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan selama proses evaluasi;
e. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dar/atau
terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan)
antara peserta,
Panitia
Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu pesertq maka:
yang ditunjuk sebagai Calon Agen Penjual dan peserta lain yang terlibat
1) peserta
dimasukkan ke dalam Daftar Hitam:
2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada).
22.3. Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administasi, apabila:
l)
surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a) ditandatangani
oleh pejabat yang
berwenang atau yang diberi kuasa.
b) bertanggal.
c. Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
22.4. EvaluasiKualifikasi: a. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi; b. Peserta membuat surat pernyataan kebenaran dari dokumen kualifikasi;
, h *ke.\/k
2l
c. Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran.
22.5. Evaluasi Teknis: a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai
dengan
yang ditetapkan;
b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan;
l)
Panitia Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
2) penilaian persyaratan teknis dilakukan atas seluruh unsur dalam dokumen Denawaran teknis.
c. apabila dalam evaluasi tNknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau \ragukan, Panitia Pengadaan melakukan klarifikali dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
d. apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga), maka pengadaan dinyatakan gagal.
22.6. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti
adanya
persaingan usaha yang tidak sehat dar/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara
peserta, Panitia Pengadaan dar/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka peserta yang bersangkutan dan peserta lain yang
terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan digugurkan sebagai calon agen penjual;
F.
PENETAPANPEMENAIIGPELELANGAN 23. Pengumurnan
Panitia Pengadaan mengumumkan Calon Agen Penjual yang
Calon Agen
telah ditetapkan oleh KPA
Penjual
tercantum dalam LDP.
24. Sanggahan
di
website sebagaimana yang
24.1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang Calon Agen Penjual kepada Panitia Pengadaan dalam waktu
5
(lima) hari kerja setelah pengumuman Calon Agen Penjual, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK dan KPA yang tercantum dalam LDP.
24.2.
Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 187/PMK.08/201
b. rekayasa
Keuangan
l:
tertentu sehingga
menghalangi
terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
24.3. Surat sanggahan harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
24.4. Panitia Pengadaan wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
24.5. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal.
24.6.
Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Panitia
di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus Pengadaan atau disampaikan
ditindaklanjuti oleh unit terkait. Sanggahan
Banding
25.1. Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan, dapat mengajukan
sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5
(lima) hari kerja setelah menerima
jawaban
sanggahan, dengan tembusan kepada PPK dan
v \ kv:,4rk
23
Panitia Pengadaan yang tercantum dalam LDP.
25.2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang a.n. Menteri Keuangan wajib memberikan jawaban secara tertulis
atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.
25.3.
Sanggahan banding menghentikan proses pengadaan.
25.4.
Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada
Menteri Keuangan u.p. Direktur
Jenderal
Pengelolaan Utang sebagaimana tercantum dalam LDP atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti oleh unit terkait.
G. PENT]NJUKANAGENPENJUAL 26. Penunjukan Agen Penjual
26.1. Panitia
Pengadaan menyampaikan hasil pengadaan
Jasa Agen Penjual yang telah ditetapkan oleh KPA
kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
26.2. PPK menerbitkan a. tidak
SPPBJ dengan ketentuan:
ada sanggahan dari peserta;
b. sanggahan danJatat sanggahan banding terbukti tidak benar: atau
c,
masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
26.3.
SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari
kerja setelah pengumuman penetapan Calon Agen Penjual, apabila tidak ada sanggahan.
26.4.
SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah semua sanggahan dan
sanggahan
banding dijawab.
26.5. Surat
Perjanj
ian Kerja (Kontrak)
ditandatangani
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
27. Kerahasiaan
Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara
r"r_\
Iitxp\fr
24
Proses
Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman Calon Agen Peniual.
PENGADAAIIGAGAL 28. Pengadaan
28.1. Panitia Pengadaan menyatakan pengadaan
Gagal
gagal,
apabila: a.
jumlah peserta yang memasukan
Dokumen
Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;
b. penawaran yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga) peserta;
c.
dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
d. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga
di Pasar Perdana Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Syariah Negara Ritel
187/PMK.08/201
I
yang temyata benar; dan/atau
e. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan temyata benar.
28.2. PNKPA
menyatakan pengadaan gagal, apabila:
a. dugaan KKN dar/aau
pelanggaran persaingan
sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
b. pelaksanaan pengadaan
tidak sesuai
atau
menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
c.
dari peserta atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan sanggahan
temyata benar.
28.3.
Menteri Keuangan u.p. Direktur
Jenderal
Pengelolaan Utang menyatakan pengadaan gagal,
apabila sanggahan banding dari peserta
atas
terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pengadaan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Panitia Pengadaan, ternyata benar.
28.4. Setelah pengadaan dinyatakan gagal, maka panitia Pengadaan memberitahukan kepada seluruh peserta.
28.5. Setelah pemberitahuan adanya pengadaan gagal, maka Panitia Pengadaan melakukan pengadaan ulang.
I.
PENAITDATANGANANPf,,RJANJIANKERJA 29. Penandatanganan 29.1. Penandatanganan perjanjian Kerja dilakukan paling Perjanjian Kerja lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ.
29.2. PPK dan Agen penjual wajib memeriksa konsep Perjanjian Kerja meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf se(a membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Perjanjian Kerja.
29.3. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Perjanj ian Kerja dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila tedadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
a. adendum Surat
Perjanj ian;
b. pokok perjanjian;
c. dokumen lainnya, seperti : SPpBJ, BAHP, BApp. 29.4. Banyaknya rangkap perjanjian Kerja dibuat sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 2 (dua) perjanjian Kerja asli, terdiri dari: 1)
asli pertama untuk ppK dibubuhi materai pada bagian yang
Perjanjian Kerja
ditandatangani oleh Agen Penjual; dan
2) Perjanj ian Kerja asli kedua untuk Agen penjual
dibubuhi materai pada bagian
yang
ditandatangani oleh PPK.
29.5. Pihak yang berwenang menandatangani perjanjian Kerja atas nama Agen Penjual adalah pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi kuasa.
L,
tr,*\"
w
26
BAB IV. LEMBARDATA PEMILIHAN (LDP)
A. LINGKT]P PEKERJAAN
l. Panitia
Pengadaan:
Panitia Pengadaan Jasa Agen Penjual Dalam Rangka penerbitan
Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 Dan Konsultan
Hukum Dalam Rangka Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran
20t3. 2. Alamat Panitia Pengadaan: Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, Gedung Frans Seda" Lantai 5
Jl. DR. Wahidin Raya No. I Jakarta, 10710, Indonesia Tefepon: (021) 3516296
Faksimile: (021)
3
510728
3. Website: www.dmo.or.id
4. Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara
Ritel di
pasar
Perdana Dalam Negeri Tahun An ggaran 2013.
5. Uraian singkat pekerjaan: Melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel
di
pasar perdana
Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013, yang detailnya diatur dalam Perjanj ian Kerja.
6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:
Berlaku sejak tanggal efektif perjanjian sampai dengan
31
Desember 2013.
7. Ruang lingkup pekerjaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel
di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 sekurangkurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
u
fu
fr\: e$(
membantu Pemerintah dalam mengorganisasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan Sukuk Negara Ritel, termasuk menyusun organizational book;
membantu Pemerintah dalam mempersiapkan dan menyusun
isi dan bentuk final dokumen
pemasaran yang diperlukan
termasuk pencetakan dan pendistribusian Memorandum
Informasi sekurang-kurangnya 300 eksemplar, serta Ieaflet/booklet pemasaran Sukuk Negara Ritel sekurangkurangnya 5.000 eksemplar, kepada calon investor potensial;
menyusun dan menyiapkan rincian strategi pemasaran
termasuk aktivitas
pra
pemasaran, serta melakukan
identifikasi potensi pasar; melakukan Investor Gathering/Road Show minimal
(tiga) kota/kabupaten pada provinsi yang berbeda
di
3
dalam
masa penawaran dan salah satu kota./kabupaten di antaranya
berada
di
Pulau Kalimantan (kecuali kota Balikpapan),
Sulawesi (kecuali kota Makassar), Nusa Tenggara (kecuali Kota Denpasar), Maluku atau Papua;
membuat dan memasang billboard strategis minimal
di 3 (tiga)
di
tempat-tempat
kota/kabupaten pada provinsi
yang berbeda dalam masa penawaran dan salah satu kota./kabupaten di luar Jawa, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel dengan tata cara penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel minimal Rp50
miliar dengan jumlah investor sekurang-kurangnya 50 orang; menyusun dan melaksanakan prosedur kerja untuk menjamin
balwa calon pembeli Sukuk Negara Ritel adatah individu Warga Negara Indonesia dan memiliki dana yang cukup untuk membeli Sukuk Negara Ritel yang dipesan;
, h Nk a-:+,/
28
i.
menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan proses pengumpulan pemesanan pembelian (bookbuilding) Sukuk Negara Ritel kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah;
j.
menyampaikan data rekap hasil pemesanan pembelian Sukuk
Negara Ritel kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
c.q. Direktur Pembiayaan Syariah, dalam bentuk softcopy secara harian selama masa pemesanan pembelian, serta
soficopy dan hardcopy pada akhir masa
pemesanan
pembelian;
k.
menunjuk bank pembayar untuk pelaksanaan setelmen Sukuk
Negara Ritel dan menyampaikan konfirmasi penunjukan
bank pembayar kepada Direktorat Jenderal
Pengelolaan
Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, dengan tembusan Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) dan
Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP),
paling lambat
l0
(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal
penjatahan;
l.
memerintahkan bank pembayar yang telah ditunjuk untuk menyampaikan konfirmasi debet otorisasi kepada Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktomt Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen,
dengan tembusan Bank Indonesia
c.q.
Departemen
Pengelolaan Moneter (DPM) dan Departemen Akunting dan
Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat
5 (lima)
hari
kerja sebelum tanggal penjatahan;
m. bagi Agen Penjual berupa perusahaan efek menyampaikan
standing instruction kepada bank pembayar
dengan
tembusan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q.
Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi,
Akuntansi dan Setelmen, serta Bank Indonesia
c.q.
Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) dan Departemen
, furtn ur,h
Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat I (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen;
bagi Agen Penjual berupa bank menyampaikan konfirmasi penyediaan dana kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, serta Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) dan Departemen
Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat I (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen;
memastikan seluruh dana pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel telah tersedia di masing-masing rekening bank pembayar yang ditunjuk oleh Agen Penjual untuk dilakukan pendebetan oleh Bank Indonesia pada saat setelmen;
melakukan koordinasi dalam rangka penjualan Sukuk Negara
Ritel dengan bank-bank terkait, agen setelmen, dan pihak lain yang terkait; q.
memastikan bahwa Sukuk Negara Ritel telah masuk ke masing-masing rekening surat berharga pihak pembeli;
r.
mengembalikan
tidak
mendapatkan
dana pihak pemesan yang Sukuk Negara Ritel ke rekening
yang
bersangkutan,
baik karena tidak mendapatkan
penjatahan
atau disebabkan oleh keadaan kahar (force majeur) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan (T+3) atau setelah berakhirnya keadaan kahar (force majeur);
menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan penjualan
Sukuk Negara Ritel kepada Direktur Jenderal Pengelolaan
Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal setelmen; menyediakan kuotasi harga beli (bid
price) Sukuk
Negara
Ritel yang dapat dieksekusi terutama oleh nasabahnya yang membeli di pasar perdana sampai dengan masajatuh tempo; u.
membantu investor melakukan pembelian dan/atau penjualan Sukuk Negara Ritel
di
pasar sekunder sampai dengan masa
? k *\'e_\,t
30
jatuh temponya, termasuk penyediaan informasi mengenai harga yang wajar atau sedang terjadi di pasar sekunder;
v.
melakukan pelatihan kepada petugas penjualan (sales force)
dilakukan sebelum masa penawaran, meliputi pelatihan mengenai produk yang ditawarkan dan cakupan informasi yang wajib disampaikan kepada investor;
w. melakukan promosi/iklan selama masa penawaran
Sukuk
Negara Ritel:
l)
minimal 2 (dua) kali di media cetak nasional bersamasama dengan seluruh Agen Penjual lain;
2) minimal
3 (tiga) kali di
media cetak nasional/lokal
bersama-sama beberapa Agen Penjual lain atau sendiri;
3) minimal 50 (lima puluh) frekuensi running text di media televisi nasional bersama-sama dengan seluruh Agen Penjual lain; dan 4) di website masing-masing.
x.
menyediakan video pemasaran Sukuk Negara Ritel secara bersama-sama dengan seluruh Agen Penjual lain;
y.
melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan proses penjualan Sukuk Negara Ritel.
B.
C.
D.
SUMBER DANA METODE PEMILIIIAN PESERTA YAIIG DAPAT MENGIKUTI
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (ApBN) Tahun Anggaran 20i3.
Pemilihan Jasa Agen Penjual
ini
dilaksanakan dengan metode
PelelanganUmumdenganpascakualifikasi. Pengadaan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri yang
berbentuk bank umum dan perusahaan efek yang
telah
mendapatkan izin usaha dari otoritas yang berwenang.
PEMILIHAN E.
PEMBERIAN
Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakan
PENJELASAN
pada:
DOKUMEN Hari PENGADAAN
:
Tanggal :
Selasa
4 Desember 2012
,k wf e-fr,r
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai Tempat :
Ruang Rapat Bhinneka Tunggal Ika Gedung Frans Seda, Lantai I
Jl. DR. Wahidin Raya No. I Jakarta
F. MATA UANG DAII CARA PEMBAYARAN
c. PEMASUKAN
1.
Mata uang yang digunakan Rupiah (Rp);
2.
Pembayaranfee Agen penjual diatur dalam perjanj ian Kerja.
Hari/Tanggal
:
DOKUMEN
PENAWARAN
Rabu, 5 Desember 2012 s.d. Senin,
l0
Dssember
2012
pukul
:
09.00 s.d.15.00
wIB
(10 Desember 2012 s.d. 12.00
wrB)
Tempat : Direktorat
Pembiayaan Syariah
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Gedung Frans Seda, Lantai 5
Jl. DR. Wahidin Raya No. I Jakarta
H. BATAS
AKHIR
Hari
Senin
WAKTU
Tanggal
l0 Desember 2012
PEI{YAMPAIAN
Pukul
12.00
Tempat
Ruang Rapat Bhinneka Tunggal Ika
PENAWARAN
l. PEMBUKAAN PENAWARAN
wIB
Gedung Frans Seda, Lantai
I
Jl. DR. Wahidin Raya No. I Jakarta
Hari
Senin
Tanggal
l0 Desember 2012
Pukul
r4.00
wIB
J. SANGGAHAN l. Sanggahan ditujukan kepada panitia pengadaan. DAI\ 2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada:
SANGGAHAN BANDTNG
a.PPK;
b.KPA.
--f zf[: ,t-q,&
3.
Sanggahan Banding ditujukan kepada Menteri Keuangan u.p.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
4.
Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada: a. PPK;
b. Panitia Pengadaan.
u_\,
Klt
/?-A&
JJ
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
A. Lingkup Kualilikasi
Nama Panitia Pengadaan: Panitia Pengadaan Jasa Agen Penjual Dalam Rangka Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara
Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun An ggaran 2013
Dan Konsultan Hukum Dalam Rangka Penerbitan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara
Di
Dan
Pasar Perdana
Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013.
Alamat Panitia Pengadaan: Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Gedung Frans Sed4 Lantai 5
Jl. DR. Wahidin Raya No. I
Jakart4 10710, Indonesia Telepon: (021) 3516296
Faksimile: (021)
3 5
| 07 28
Website : www.dmo,or.id
Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel
di
Pasar
Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013
Persyaratan
L
Kualifikasi
Formulir kualifikasi ditandatangani oleh:
a.
pejabat yang berwenang berdasarkan anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga badan usaha untuk
mewakili perusahiuln (direktur
utama/pimpinan
perusahaan);
b.
pejabat yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang sebagaimana huruf
a untuk
mewakili
perusahaan.
2.
Pengadaan ini terbuka bagi penyedia dalam negeri yang
berupa bank umum dan perusahaan efek yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas yang berwenang
34
yang sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan
dan
pengalaman melakukan penjualan produk
keuangan syariah;
b. Memiliki komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN;
c. Memiliki rencana kerja, sfategi dan metodologi penjualan Sukuk Negara Ritel;
d. Memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk mendukung proses penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel;
e. Khusus untuk perusahaan efek memiliki izin
usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek.
J. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pemyata:rn; 4.
Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya
tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5.
Memiliki NPWP dan telah memenuhi
kewaj iban
perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta
memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, pph pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pas.l 29 dan ppN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
Memiliki
fasilitas/peralatar/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel.
35
BAB VI. BENTUKDOKUMEN PENAWARAN
A.
BENTT]KSURATPENAWARAN
I Kop Surat
Nomor
:
Lampiran
:
Calon Agen Penjual
] ,
_2012
Kepada Yth.:
Panitia Pengadaan Jasa Agen Penjual Dalam Rangka Penerbitan Dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 Dan Konsultan Hukum Dalam Rangka Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013, Gedung Frans Seda, Lantai 5
Jl. DR. Wahidin Raya No.
l,
Jakarta 10710 Perihal
:
Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 Sehubungan dengan pengumuman dan pengambilan Dokumen pengadaan nomor:
tanggal
dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pengadaan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan pengadaan Jasa Agen
Penjual Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013.
Penawaran
ini
sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di aas. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:
l.
Surat Kuasa
(ika diperlukan);
2. Dokumen Penawaran Teknisl 3. Pakta Integdtas;
4. Dokumen Isian Kualifikasi.
'- k xtv: a'A'r
36
surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap terdiri atas "Asli" dan "salinan" untuk Pakta Integritas dan Dokumen Isian Kualifikasi serta 15 (lima belas) rangkap untuk hoposal Teknis yang salah satunya asli.
Dengan disampaikannya Surat Penawaran
ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen pengadaan. [Nana Perusahaan Calon Agen PenjualJ
(nama dan jabatan)
zk-ffin\a
B.
BENTIJK ST]RAT KUASA
I Kop Surat Calon Agen Penjual J SURAT KUASA
Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
:
Alamat Perusahaan
:
Jabatan
:
[dise butkan
j abatan dalam
perusahaanJ
[nama Perusahaan Calon Agen Penjual] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akte Notaris No
[No. Akte Notaris] tanggal
[tanggal penerbitan Alae] fnama Notaris penerbit AHe] yang selanjutnya disebut
sebagai Pemberi Kuasa,
memberi kuasa kepada
:
*)
Alamat Jabatan
:
:
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk:
_ 2. _ 3. _ 4. _ 5. _ l.
[Menandatangani Surat Penawaran,J [Menandatangani Pakta Integritas,] [Menandatangani Surat Perjanjian,] fMenandatangani Surat Sanggahan,] [Merandatangani Surat Sanggahan Banding.]
Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.
20t2 Penerima Kuasa
(nama
)
danjabatan)
Pemberi Kuasa
(nama danjabatan)
Penedma kuasa dari dirertur urarna,/plmpinan perusahaan yatqg nana penerima kaalanw tercantum
dalatn alda periadian atau perubahannya.
e_
{-e"t:krg
38
C.
BENTT]KDOKUMENPENAWARANTEKMS Dokumen Penawaran Teknis
Proposal Teknis diketik pada kertas ,{4 dengan jarak 1,5 spasi, dengan menggunakan jenis
huruf "Arial" dan ukuran huruf 12. Proposal Teknis mengikuti format sebagai berikut:
l.
Ringkasan Eksekutif (Executive Summary).
2.
Tinjauan Pasar Keuangan.
2.1. Analisis mengenai kondisi
pasar keuangan domestik konvensional dan syariah,
terutama pasar obligasi dan pasar sukuk selama 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksinya pada tahun 2013, serta keterkaitannya dengan pasar regional dan global.
2.2. Analisis mengenai perkembangan indikator ekonomi makro,
khususnya tingkat
inflasi, tingkat imbalan, dan nilai tukar rupiah selama I (satu) tahun terakhir dan proyeksinya sampai akhir tahun 2013, serta dampaknya terhadap pasar sukuk.
3.
Analisis Potensi Pasar Sukuk Negara Ritel.
3.1.
Perkiraan mengenai permintaan Sukuk Negara Ritel tahun 2013.
3.2. Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi jumlah permintaan Sukuk
Negara
Ritel yang akan diterbitkan.
4.
Usulan Penerbitan Sukuk Negara Ritel Tahun20l3.
4.1.
Waktu penerbitan, target indikatif penerbitan dan tenor.
4.2. Perkiraan imbalan/kupon yang diusulkan. 4.3. Metodologi yang digunakan untuk menentukan
besaran imbalan^upon.
4.4. Potensi penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun20l3.
5.
Strategi Pemasaran, Distribusi dan Jadwal Pelaksanaan Penjualan.
5.1. Uraian mengenai strategi
pemasaran yang digunakan untuk mencapai target
indikatif penerbitan yang diusulkan.
5.2.
Perkiraan sebaran/distribusi penjualan berdasarkan tipe investor dan wilayah yang akan dijangkau.
5.3.
Rincian jadwal (time
table)
persiapan pemasarannya.
pelaksanaan penjualan Sukuk Negara Ritel termasuk
39
Tim Kerja dan Infrastruktur Perusahaan. 6.1. Struktur tim penjualan Sukuk Negara Ritel. 6.2. Pengalaman anggota tim dalam menjual produk keuangan syariah, khususnya sukuk.
6.3. Profil
perusahaan termasuk credential, jaringan investor (investor base'l dan infrastruktur yang dimiliki, termasuk jumlah cabang.
7.
Komitmen terhadap pengembangan pasar SBSN dalam negeri. 7.1. Pelayanan kepada investor dalam pembelian dan/atau penjualan SBSN di pasar sekunder sampai dengan masajatuh temponya.
7.2.
Penyediaan informasi harga wajar SBSN
di pasar sekunder, termasuk
aktivitas
sebagai market maker,
7.3.
Riset mengenai aktivitas perdagangan SBSN yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan.
Usulan Tema Sukuk Negara Ritel tahun 2013 mengenai pendidikan disertai penjelasan dan komitmen peserta terhadap program tersebut (kegiatan riil dan rencana pelaksanaan). Proposal reknis dibatasi maksimal 20 (dua puluh) halaman termasuk lampiran. calon Agen
Penjual menyampaikan Proposal Teknis sebanyak 15 (lima belas) rangkap yang salah satunya asli.
L'_
fu frx"
k\K
40
D.
PAKTAINTEGRITAS lcontoh Pakta Integritas Calon Agen Penjual] PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah
Nama No.
Identitas
ini:
:
[nama wakil sah badan usahaJ
:
[diisi dengan no. KTP atau paspor khusus WNA]
Jabatan
:
Bertindak untuk
:
[nama Perusahaan Calon Agen Penjual]
dan atas nama
dalam rangka pengadaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di pasar perdana Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan dengan ini menyatakan bahwa:
l.
tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2.
akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi
KKN di dalam proses pengadaan ini;
3.
akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil k€rja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4.
apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana,
ftempal, JtanggalJ
_
[Nama Perusahaan Calon Agen Penjual]
[tanda tanganJ, [nama lengkapJ [JabatanJ
fbulan] 2012
4l
E,
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
[nama wakil sah Calon Agen Penjual]
Jabatan
[diisi sesuaijabatan dalam alde notmis]
Bertindak untuk
[Nama Ferusahaan Calon Agen PenjualJ
dan atas nama
Alamat
[alamat perusahaan]
Telepon/Faks.
E-mail menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
l.
saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat f,sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara ielas
nomor dan tanggal akte pendirian/perubahary'surat kuasa];
2.
saya bukan Pegawai Negeri Sipil; (apabila PNS wajib melampirkan surat cuti
di luar
tanggungan negara);
3. 4.
saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5.
badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6.
salah satu dar/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7
.
data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
A. Data Administrasi L
Nama (PT)
Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Faks Email Website
42
B. Izin
Usaha
Jenis
Nomor
usaha usaha
Masa berlaku izin Instansi Demb€ri izin
: :
C. Landasan Hukum Pendirian
Perusahaan
Akta Pendirian (PT) Nomor Akta Tanggal Nama Notaris
Akta Perubahan Terakhir Nomor Akta Tanggal Nama Notaris
Pengurus
1.
Komisaris No.
2.
Nama
No. KTP/Paspor*
Jabatan dalam Perusahaan
Nama
No. KTP/Paspor*
Jabatan dalam Perusahaan
Direksi No.
*: bagi wNA
E. Data Pajak t. Nomor Pokok Wajib Pajak Bukti Laporan Pajak Tahun
2.
t€mkhir (2011) 3.
Bukti Laporan bulanar bulan t€rakhir tahun 2012)
a) b) c) d)
(tiga
:
PPh Pasal 2l PPh Pasal 23 PPh Pasal 25lPasal 29
PPN
[Surat Keterqngan
Fiskal
(sebagai pengganti huru/ b dan
No. No._ No._ No._
tanggal tanggal tanggal tanggal
F.
Data Kantor Pusat dan Cabang (dapat dilampirkan secara terpisah) No
Kantor
Pimpinan
I
2
3
Alamat
Infrastruktur Teknologi Informasi*
Telepon
5
o
+online alau tidak online
Data Tim Kerja No I
Nama
Tgl/bln/thn lahir
Pendidikan
3
4
2
H. Teknologi No I
Jabatan 5
Pengalaman Kerja
Profesi
Sertifikat
(tahun)
/keahlian
lljazah
6
7
8
Sistem Informasi
Nama Aplikasi 2
PIat/orm 3
Implementasi
Infrastruktur/Jarin gan yang dipergunakan
4
)
Tahun
Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya dan penuh rasa tanggung
jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data./dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
[tempat], [tanggal] [bulanJ 2012 [Nama Perusahaan calon Agen Penjual] [rekatkan meterai Rp 6.000,tanda tanganl
(nama lengkap wakil sah badan usaha)
fiabatan dalam badan usahal
44
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI
A. Data Administrasi
l.
Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimile, e-mail dan website badan
usaha
peserta yang dapat dihubungi.
B. Izin Usaha
l.
Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin
usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin
usaha.
C. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte pendirian badan usaha.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada.
D. Pengurus
l.
Diisi dengan nama, nomor KTP/Paspor (bagi WNA),
dan jabatan dalam badan usaha,
untuk Komisaris.
2. Diisi dengan nama, nomor KTP/Paspor (bagi WNA),
dan jabatan dalam badan usahq
untuk Direksi. E. Data Pajak
l.
2. 3.
4.
Diisi NPWP badan usaha. Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Pajak Tahun terakhir berupa SPT Tahunan (2011). Diisi nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir tahun 2012): a. PPh Pasal 21. b. PPh Pasal 23. c. PPh Pasal 25/Pasal29. d. PPN. Diisi nomor dan tanggal Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (sebagai pengganti hurufb dan c)
F. Data Kantor Pusat dan Cabang
Diisi nama kantor (pusat dan cabang), pimpinan kantor, alamat kantor, infrastruktur teknologi dan informasi, dan telepon untuk setiap kantor. Apabila jumlah kantor cabang cukup banyak" dapat dilampirkan secara terpisah dengan format tabel yang sama.
t vwh Ar
45
G. Data
Tim Kerja
Diisi nama, tanggal-bulan-tahun lahir, pendidikan terakhir, jabatan dalam badan
usaha,
pengalaman bekerja (tahun), keahliar/profesi serta nomor sertifikat dan iiasah. H. Teknologi Sistem Informasi
Diisi dengan nama aplikasi, platform (sistem operasi yang dipergunakan),
tahun
implementasi, jaringan yang dipergunakan (provider).
L/_ 1"
ftv
4t/
46
BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
A.
Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
l.
:
formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
a.
pejabat yang berwenang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha untuk mewakili perusahaan (direktur utama/pimpinan perusahaan);
b.
pejabat yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang sebagaimana huruf a untuk mewakili perusahaan.
2. 3.
memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
menyampaikan pemyataan/pengakuan
tertulis bahwa perusahaan yang
bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4.
salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar
Hitam:
5.
memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak)
paling kurang
3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
Peserta dapat
mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
B.
Panitia Pengadaan memeriksa dan membandingkan persyaratan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal:
l. 2.
kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi; dan
pemenuhanpersyaratankualifikasi.
C.
Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan,
D.
diminta untuk membubuhi materai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah). Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Panitia Pengadaan
peserta
dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Formulir Isian Kualifikasi.
E.
Data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
u-\'
tAV
q "f
47
BAB IX. BENTUK DOKUMEN KONTRAK
BENTUK PERJANJIAI\ KERJA PERJANJIAN KERJA TENTANG JASA AGEN PENJUAL DALAM RANGKA PENERBITAN DAN PENJUALAN SUKUK NEGARA RITEL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013 Nomor: PRJ - nul20l3 Perjanjian Kerja Tentang Jasa Agen Penjual Dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja") dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal _bulan Januari tahun 2013 oleh dan antara:
l.
2.
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dalam hal ini diwakili oleh Langgeng Basuki dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-24lPU.llKPAl2}l2 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 Dan Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun An ggaran 2013 (selanjutnya disebut " PPiK "); dan
suatu [perseroan terbatas/perusahaan] yang didirikan berdasarkan [dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya yang beralamar di didirikan berdasarkan Akta tanggal _ dibuat dihadapan , Notaris di sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. _ tanggal _ dibuat dihadapan
negara di _l Pendirian No. _
hukum berada
di _, kedudukannya sebagai _ nomor _ tanggal _ atas nama serta mewakili _
,
Notaris
dalam hal
ini
oleh
,
diwakili dalam (Direktur) kuasa dari berdasarkan Surat Kuasa [atau (ika dikuasakan)l dari dan karenanya bertindak untuk dan (selanjutnya disebut "Agen Penjual").
48
Pemerintah dan Agen Penjual secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan sendirisendiri disebut "Pihak". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:
a.
Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disebut "UU SBSN", kewenangan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara berada pada Pemerintah.
b.
Bahwa merujuk kepada ketentuan Sukuk Negara Ritel berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2l8iPMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.08/201 1 C'PMK No.. 187/PMK.08/20f l"), untuk penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun 201 3 dilakukan melalui agen penjual.
c.
Bahwa dalam rangka penunjukan agen penjual tersebut, Pemerintah mengadakan seleksi calon agen penjual sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Seleksi Nomor
d.
Bahwa berdasarkan hasil seleksi, Pemerintah telah menunjuk Agen Penjual dalam rangka penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun 2013 berdasarkan Surat Penuniukan Penyedia Barang/Jasa Nomor :
c'sPPBJ"). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dan Agen Penjual setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja tentang Jasa Agen Penjual dalam rangka penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 201 3, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
Pasal I Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013
(l)
Pemerintah bermaksud menerbitkan dan menjual Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2013 dalam mata uang Rupiah tanpa warkat (scriptless) yang selanjutnya disebut "Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013".
p
fu
x\,L\(
49
(2) Harga penawaran atas Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013 adalah dengan nilai par (100% nilai nominal Sukuk) dengan imbalan atas Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013 yang akan ditetapkan dalam ketentuan dan persyaratan (terms and conditions\. Pasal 2 Penunjukan Agen Penjual
Pemerintah telah menunjuk Agen Penjual dalam rangka penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Penunjukan [.], dan atas penunjukan tersebut Agen Penjual menyatakan kesediaannya menerima penunjukan dari Pemerintah.
Pasal 3 Ruang Lingkup Pekerjaan Agen Penjual
(l)
Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup pekerjaan Agen Penjual dalam rangka penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013 meliputi, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: a. membantu Pemerintah dalam mengorganisasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan Sukuk Negara Ritel, termasuk menyusun organizational book; b. membantu Pemerintah dalam mempersiapkan dan menyusun isi dan bentuk final dokumen pemasaran yang diperlukan termasuk pencetakan dan pendistribusian Memorandum Informasi sekurang-kurangnya 300 eksemplar, serta leaflet/booklet pemasaran Sukuk Negara Ritel sekurang-kurangnya 5.000 eksemplar, kepada calon investor potensial;
c. menyusun dan menyiapkan rincian strategi pemasaran termasuk aktivitas pra pemasaran, serta melakukan identifikasi potensi pasar;
d. melakukan Investor Gathering/Road Show minimal di 3 (tiga) kota/kabupaten pada provinsi yang berbeda dalam masa penawaran dan salah satu kota/kabupaten di antaranya berada di Pulau Kalimantan (kecuali kota Balikpapan), Sulawesi (kecuali kota Makassar), Nusa Tenggara (kecuali kota Denpasar), Maluku atau papua; e. membuat dan memasang billboard di tempat-tempat strategis minimal di 3 (tiga) kota/kabupaten pada provinsi yang berbeda dalam masa penawaran dan salah satu kota/kabupaten di luar Jawa, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama: f. melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel dengan lata ca"a penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Memorandum lnformasi Sukuk Negara Ritel yang dikeluarkan oleh Pemerintah; g. melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel minimal Rp50 miliar dengan jumlah investor sekurang-kurangnya 50 orang;
p
k K7" e34
50
h. menyusun dan melaksanakan prosedur kerja untuk menjamin bahwa calon pembeli Sukuk Negara Ritel adalah individu Warga Negara Indonesia dan memiliki dana yang cukup untuk membeli Sukuk Negara Ritel yang dipesan; i. menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan proses pengumpulan pemesanan pembelian (bookbuilding) Sukuk Negara Ritel kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah; j. menyampaikan data rekap hasil pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah, dalam bentuk softcopy secara harian selama masa pemesanan pembelian, serta softcopy dan hardcopy pada akhir masa pemesanan pembelian; k. menunjuk bank pembayar untuk pelaksanaan setelmen Sukuk Negara Ritel dan menyampaikan konfirmasi penunjukan bank pembayar kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, dengan tembusan Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) dan Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat l0 (seputuh) hari kerja sebelum tanggal penjatahan; I. memerintahkan bank pembayar yang telah ditunjuk untuk menyampaikan konfirmasi debet otorisasi kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, dengan tembusan Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter (DpM) dan Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penjatahan; m.bagi Agen Penjual berupa perusahaan efek menyampaikan standing instruction kepada bank pembayar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal pengelolaan
Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah dan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, serta Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter (DpM) dan Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat I (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmEn; n. bagi Agen Penjual berupa bank menyampaikan konfirmasi penyediaan dana kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah dan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, serta Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) dan Departemen Akunting dan Sistem pembayaran (DASP), paling lambat I (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen; o. memastikan seluruh dana pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel telah tersedia di masing-masing rekening bank pembayar yang ditunjuk oleh Agen Penjual untuk dilakukan pendebetan oleh Bank lndonesia pada saat setelmen; p. melakukan koordinasi dalam rangka penjualan Sukuk Negara Ritel dengan bankbank terkait, agen setelmen, dan pihak lain yang terkait; q. memastikan bahwa Sukuk Negara Ritel telah masuk ke masing-masing rekening surat berharga pihak pembeli; r. mengembalikan dana pihak pemesan yang tidak mendapatkan Sukuk Negara Ritel ke rekening yang bersangkutan, baik karena tidak mendapatkan penjatahan atau disebabkan oleh keadaan kahar (force majeur) paling lambat 3 (tiga) hari kerja
L,
h fr\. (>ftr{
)l
setelah tanggal penjatahan (T+3) atau setelah berakhimya keadaan kahar (force maj eur);
s. menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan penjualan Sukuk Negara Ritel kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal setelmen; t. menyediakan kuotasi harga beli (bid prlce) Sukuk Negara Ritel yang dapat dieksekusi terutama oleh nasabahnya yang membeli di pasar perdana sampai dengan masa jatuh tempo; u. membantu investor melakukan pembelian dan/atau penjualan Sukuk Negara Ritel di pasar sekunder sampai dengan masa jatuh temponya, termasuk penyediaan informasi mengenai harga yang wajar atau sedang terjadi di pasar sekunder; v. melakukan pelatihan kepada petugas penjualan (sales force) dilakukan sebelum masa penawaran, meliputi pelatihan mengenai produk yang ditawarkan dan cakupan informasi yang wajib disampaikan kepada investor; w. melakukan promosi/iklan selama masa penawaran Sukuk Negara Ritel: l) minimal 2 (dua) kali di media cetak nasional bersama-sama dengan seluruh Agen Penjual lain; 2) minimal 3 (tiga) kali di media cetak nasional/lokal bersama-sama beberapa Agen Penjual lain atau sendiri; 3) minimal 50 (lima puluh) frekuensi running text di media televisi nasional bersama-sama dengan seluruh Agen Penjual lain; dan 4) di website masing-masing. x. menyediakan video pemasaran Sukuk Negara Ritel secara bersama-sama dengan seluruh Agen Penjual lain: y. melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan proses penj ualan Sukuk Negara Ritel. (2) Agen Penjual wajib melaksanakan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sesuai denganjadwal rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 4 Penyiapan dan Penyusunan Dokumen Dalam Rangka Kegiatan Pemasaran
(l)
Agen Penjual bersama-sama dengan Pemerintah akan menyiapkan dan menyusun isi atas Memorandum Informasi sesuai dengan ketentuan PMK No. 2l 8/PMK.08i2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. l87/PMK.08/2011 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilaksanakan berdasarkan jadwal rencana kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Agen Penjual dalam menyiapkan dan menyusun isi leaflet/booklel sekurangkurangnya memuat: prosedur pemesanan, biaya-biaya transaksi yang timbul dalam
, h rtlr'B,ft*
52
pasar perdana dan pasar sekunder, risiko-risiko yang dihadapi, pihak-pihak lain yang
akan dilibatkan dalam kerjasama di pasar perdana maupun pasar sekunder, dan informasi lain yang relevan dan patut diketahui oleh pemesan (calon pembeli) dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Isi atau materi dari leaflet/booklet yang telah disusun oleh Agen Penjual sebagaimana tersebut pada ayat (2), tidak boleh bertentangan dengan Memorandum Informasi, prinsip syariah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5 Kegiatan Pemasaran Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013
(l) Agen Penjual
akan melakukan kegiatan pemasaran atas Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan strategi pemasaran dan tata cara penjualan yang telah disepakati dan disetujui oleh Pemerintah, serta pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam rangka pemasaran Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013, Agen Penjual wajib melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi antara lain melalui:
a.
Pefatihan kepada petugas penjualan (sales force) dilakukan sebelum masa penawaran pembelian. meliputi pelatihan mengenai produk yang ditawarkan dan cakupan informasi yang waj ib disampaikan kepada pemesan (calon pembeli);
b.
Investor Garhering/Road Slzow minimal di 3 (tiga) kota/kabupaten pada provinsi yang berbeda dalam masa penawaran dan salah satu kota/kabupaten di antaranya berada di Pulau Kalimantan (kecuali kota Balikpapan), Sulawesi (kecuali kota Makassar), Nusa Tenggara (kecuali kota Denpasar), Maluku atau Papua;
c.
Melakukan promosi dengan ketentuan sebagai berikut: (l) minimal 2 (dua) kali di media cetak nasional bersama-sama dengan seluruh Agen Penjual lain; (2) minimal 3 (tiga) kali di media cetak nasional/lokal bersama-sama beberapa Agen Penjual lain atau sendiri; (3) minimal 50 (lima puluh) frekuensi running text di media televisi nasional bersama-sama dengan seluruh Agen Penjual Iain; dan 14) di web.sire masing-masing.
d.
Penyebaran leaJletlbooklet sekurang-kurangnya 5.000 (lima ribu) eksemplar dalam setiap masa penawaran pembelian.
e.
Membuat dan memasang billboard di tempat-tempat strategis minimal di 3 (tiga) kotaikabupaten pada provinsi yang berbeda dalam masa penawaran dan salah satu kotaikabupaten di luar Jawa, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
"+*V
Ali,&
J-t
(3) Kegiatan pemesanan pembelian atas Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013 akan dilakukan pada periode tertentu sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah dan pada akhir masa penawaran pembelian, Agen Penjual wajib menyampaikan kepada Pemerintah data hasil pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013. (4) Agen Penjual akan bertanggung jawab terhadap setelmen seluruh pemesanan pembelian yang telah memperoleh penjatahan pada Tanggal Setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja ini.
Pasal 6 Pelaksanaan Setelrnen Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013
(1) Agen Penjual wajib menunjuk bank pembayar untuk pelaksanaan setelmen Sukuk Negara Ritel dan menyampaikan konfirmasi penunjukan bank pembayar kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, dengan tembusan Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) dan Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat l0 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal penjatahan.
(2) Agen Penjual wajib memerintahkan bank pembayar yang telah ditunjuk untuk menyampaikan konfirmasi debet otorisasi kepada Direktorat Jenderal pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, dengan tembusan Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) dan Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penjatahan.
(3)
bagi Agen Penjual berupa perusahaan efek menyampaikan standing instuctionkepada bank pembayar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah dan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, serta
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) dan Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat
I
(satu) hari kerja sebelum
tanggal setelmen.
(4) bagi Agen Penjual berupa bank
menyampaikan konfirmasi penyediaan dana kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah dan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, serta Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan
Moneter (DPM) dan Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), paling lambat I (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen.
, k xkvt*
54
(5) Agen Penjual wajib untuk memastikan seluruh dana pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel telah tersedia di masing-masing rekening bank pembayar yang ditunjuk oleh Agen Penjual untuk dilakukan pendebetan oleh Bank Indonesia pada saat setelmen.
(6) Agen
Penjual wajib melakukan koordinasi dalam rangka penjualan Sukuk Negara Ritel
dengan bank-bank terkait, agen setelmen, dan pihak lain yang terkait.
(7) Agen Penjual wajib memastikan
bahwa Sukuk Negara Ritel telah masuk ke masingmasing rekening surat berharga pihak pembeli.
(8) Agen Penjual wajib mengembalikan dana pihak
pemesan yang tidak mendapatkan Sukuk Negara Ritel ke rekening yang bersangkutan, baik karena tidak mendapatkan penjatahan atau disebabkan oleh keadaan kahar (force majeur) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan (T+3) atau setelah berakhirnya keadaan kahar (force majeur).
Pasal 7 Imbalan Jasa, Biaya dan Cara Pembayaran (1) Para Pihak setuju bahwa imbalan jasa untuk bertindak selaku Agen Penjual adalah 0,45Yo (nol koma empat puluh lima perseratus) dari dana hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2012, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar l0% (sepuluh perseratus). (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sudah termasuk biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun Anggaran 2013 antara Iain pencetakan Memorandum Informasi Qtrinting) dan leaflet/booklet, sosialisasi, iklan, dan biaya-biaya lain terkait penerbitan. (3) Terhadap pembayaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Tagihan imbalan jasa disampaikan oleh Agen Penjual kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang setelah Tanggal Setelmen sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7 Perjanjian Kerja dengan tembusan
disampaikan kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Faktur pajak standar; dan b. Surat Setoran Pajak PPN dan/atau Surat Setoran Pajak PPh (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
t-
\ KJ.L\{
55
(5) Pemerintah melakukan pembayaran atas tagihan yang disampaikan oleh Agen Penjual ke suatu rekening Agen Penjual yang dicantumkan dalam surat tagihan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dokumen tagihan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada DIPA Pengelolaan Utang Tahun Anggaran 2013.
Pasal 8 Tanggung Jawab dan Indemnifikasi
(l)
Pelaksanaan hak dan kewajiban Agen Penjual dilakukan dengan standar profesional tinggi yang lazim berlaku dalam bidang usaha sejenis.
(2) Agen Penjual melakukan tugas berdasarkan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja dengan segala kesungguhan dan itikad baik.
(3) Dalam hal terjadi kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagai Agen Penjual berdasarkan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja dan terbukti secara langsung menimbulkan kerugian bagi negara, Agen Penj ual bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. (4) Agen Penjual tidak akan dituntut apapun yang melebihi dari jumlah imbalan jasa yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja ini, kecuali berdasarkan keputusan arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal l7 Perjanjian Kerja ditetapkan lebih tinggi.
jawab atas bentuk, isi dan kebijakan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 dan kewajiban pembayaran imbalan dan nilai nominal Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 yang disyaratkan kepada pemegang Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 berdasarkan UU SBSN, dan karenanya membebaskan Agen Penjual dari setiap tuntutan yang
(5) Pemerintah sepenuhnya bertanggung
mungkin timbul dari pihak ketiga dan/atau pemegang Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 terhadap bentuk, isi dan kebijakan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 dan kewajiban pembayaran imbalan dan nilai nominal Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 yang disyaratkan kepada pemegang Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 berdasarkan UU SBSN.
,k*kr'\4
)o
(6) Agen Penjual, dengan beban sendiri, berkewajiban membebaskan, melindungi dan mempertahankan kepentingan Pemerintah dari setiap tindakan, klaim, dan tuntutan
kerugian dari pihak lain yang diakibatkan oleh kelalaian Agen penjual dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja ini, termasuk kelalaian atau kesalahan yang timbul dari hubungan perikatan Agen Penjual dengan pihak lain.
Pasal 9 Kerjasama Penjualan Dengan Pihak Lain
(l) Dalam melakukan kegiatan penjualan atas Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 ini, Agen Penjual dapat bekerjasama dengan pihak lain setelah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah. (2) Dalam hal Agen Penjual akan melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Agen Penjual terlebih dahulu wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Pembiayaan Syariah. (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tidak akan mengurangi danlatau mengalihkan kewajiban dan tanggung jawab Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja ini.
(4) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l), menjadi beban dan tanggungjawab Agen penjual.
Pasal l0 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013
(l)
Agen Penjual wajib mentaati jadwal pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 untuk setiap periode penerbitan di tahun 2013.
(2) Rencana penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 untuk setiap periode penerbitan di tahun 2013 ditetapkan oleh Pemerintah dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan disampaikan kepada Agen penjual.
(3) Setelah mendapatkan pemberitahuan rencana penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Agen penjual wajib menyusun dan menyampaikan Proposal yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai
)l
berikut:
a.
Tinjauan Pasar Keuangan berupa analisis kondisi dan proyeksi pasar keuangan domestik terutama untuk pasar sukuk dan obligasi serta analisis dan proyeksi terhadap indikator ekonomi makro di Indonesia;
b.
Usulan tentang waktu penerbitan, target indikatif penerbitan, tenor, dan besaran imbalan kupon; serta
c.
Potensi penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 oleh Agen Penjual.
Pasal ll Kerahasiaan
(l) Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan
semua hal yang berkaitan dengan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013.
(2) Setiap informasi tertulis maupun lisan, termasuk namun tidak terbatas pada, diagram transaksi dan rangkuman, lampiran syarat dan ketentuan, laporan pasar, dan dokumentasi dan hasil kerja lainnya yang berhubungan dengan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 tersebut, yang disiapkan dan disediakan oleh Agen Penjual atau informasi, keterangan dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 yang diperoleh dari Pemerintah, bersifat rahasia dan terbatas hanya untuk Menteri Keuangan dan pejabat terkait dalam penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 dan hanya digunakan untuk mengevaluasi penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 20 l3 tersebut ("Informasi Rahasia"). (3)
Agen Penjual hanya akan mempergunakan Informasi Rahasia untuk
tujuan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Perjanj ian Kerja ini.
(4) Informasi yang merupakan kategori lnformasi Publik (yaitu informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU Keterbukaan Informasi Publik") dan Informasi Publik tersebut didapatkan dan digunakan oleh Agen Penjual sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari UU Keterbukaan Informasi Publik, tidak dianggap sebagai Informasi Rahasia. (5) Kewajiban untuk menyimpan kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku, apabila Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka dan diungkapkan untuk memenuhi perintah pengadilan atau instansi
, \xltptl
58
pemerintahan/instansi Iain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 12 Kepemilikan Data dan Dokurnen (1) Segala bentuk dokumen, informasi, atau data yang diterima oleh Agen Penjual dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja ini adalah milik Pemerintah atau milik pihak ketiga lainnya yang mempunyai perikatan dengan Pemerintah. (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan di dalam ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja, Agen Penjual wajib untuk menyerahkan kepada Pemerintah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Setelmen dokumendokumen sebagai berikut: a. booklet/leaflet dan Memorandum Informasi (2 eksemplar); dan b. laporan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 dengan format yang ditetapkan oleh Pemerintah (tertampir).
Pasal 13 Keadaan Kahar (Force Majeure)
(l)
Kecuali atas kewajiban yang telah timbul sebelumnya berdasarkan Perjanjian Kerja ini, masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kerja ini tidak dianggap lalai melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja sejauh pelaksanaan kewajiban-kervajiban tersebut, atau salah satu diantaranya, disebabkan oleh kejadian yang merupakan Keadaan Kahar.
(2) Untuk kepentingan Perjanjian Kerja ini, Keadaan Kahar adalah peristiwa yang terjadi di luar kendali Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam seperti banj ir atau gempa bumi, kebakaran, sabotase, huru hara, pemogokan, perubahan situasi dan kondisi politik dan ekonomi maupun kebijakan pemerintah yang berakibat tidak kondusif untuk melakukan penerbitan Sukuk Negara Ritel Tahun 2013, perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung terhadap Perjanjian Kerja, atau sebab atau kondisi lainnya diluar kendali Pihak yang terpengaruhi, yang sifatnya menunda, membatasi atau menghalangi pemenuhan kewaj iban salah satu Pihak untuk melaksanakan Perjanjian Kerja ini ("Keadaan
Kahar").
(3) Dalam hal terjadi suatu atau beberapa kejadian atau peristiwa Keadaan Kahar, maka Pemerintah dan Agen Penjual, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, akan berusaha secara maksimal dan dilandasi itikad baik melakukan upaya untuk mengurangi akibat yang timbul dari Keadaan Kahar tersebut menjadi seminimal mungkin dan agar Keadaan Kahar tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin.
59
(4) Pihak yang terkena dampak dari peristiwa Keadaan Kahar, tanpa menunda, akan memberitahukan secara tertulis dalam kurun waktu 3 x 24 jam sejak Keadaan Kahar dimaksud terjadi atau diketahui telah terjadi, yang menyatakan peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
(5) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pemerintah dan Agen Penjual sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut mengenai kelanjutan Perjanjian Kerja, yang kemudian akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum\ atau perubahan Perjanj ian Kerja (amandemen). (6) Pemerintah dan Agen Penjual tidak dapat menggunakan Keadaan Kahar ini sebagai alasan untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja.
Pasal
l4
Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Kerja
(l)
Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatangan dan berakhir sampai dengan
tanggal jatuh tempo masing-masing Sukuk Negara Ritel Tahun 2013 yang akan diterbitkan pada tahun 2013 sesuai dengan lingkup tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(l) huruft
dan u.
(2) Dalam hal Agen Penjual tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan Pemerintah, maka Pemerintah dapat memberikan teguran secara tertulis atau dapat membatalkan penunjukan Agen Penjual sebagai agen penjual pada periode berikutnya pada tahun 20t3. (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Agen Penjual tidak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan tersebut, maka Pemerintah dapat membatalkan penunjukan Agen Penjual sebagai agen penjual pada periode berikutnya pada tahun 2013.
(4) Pembatalan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak serta merta meniadakan kewajiban Agen Penjual yang belum dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerja ini. (5) Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 paragraf (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan dalam pasal tersebut mensyaratkan keputusan pengadilan dalam mengakhiri Perjanjian Kerja ini.
,_
\" fr\.
ffit
Pasal 15
Perubahan Perjanjian Kerja
(l)
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini atau apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja ini, maka Pihak tersebut wajib mengajukan usul-usul perubahannya secara tertulis kepada Pihak lainnya.
(2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baik yang menjadi dasar/landasan maupun yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja ini sehingga Perjanjian Kerja ini menjadi tidak sesuai lagi dengan peraturan yang baru atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan
Perjanjian Kerja ini.
(3) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Agen Penjual, dibuat dalam bentuk addendumlamandemen yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanj ian Kerja ini.
Pasal 16
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
(l)
Perjanjian Kerja ini serta hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak akan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
(2) Pemerintah dan Agen Penjual setuju untuk menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari Perjanj ian Kerja ini secara damai dengan cara-cara musyawarah untuk mufakat.
(3) Apabila penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja" maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia C'BASYARNAS"), untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir dengan menggunakan peraturan dan acara BASYARNAS dan tunduk pada Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.
(4) Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.
Proses arbitrase dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia.
6l
b.
Arbiter yang akan melaksanakan proses arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter, dimana sekurang-kurangnya I (satu) orang arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM - LK") selaku profesi penunjang pasar modal (apabila ada). Penunjukan arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pendaftaran perkara pada BASYARNAS. Masing-masing Pihak yang berselisih harus menunjuk seorang arbiter. Selambat-lambatnya l4 (empat belas) hari kerja sejak penunjukan kedua arbiter oleh masing-masing Pihak, kedua arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua Majelis Arbitrase.
Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BASYARNAS sesuai dengan peraturan dan acara BASYARNAS. Majelis Arbitrase akan memeriksa perkara dan sengketa berdasarkan ketentuan dan penafsiran menurut hukum Indonesia serta maksud dan tujuan Perjanjian Kerja. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak, dan Para Pihak setuju serta berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BASYARNAS tersebut di pengadilan/yurisdiksi manapun juga.
Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BASYARNAS dilaksanakan di domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak.
(5) Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Kerja ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses arbitrase tersebut.
Pasal 17 Komunikasi dan Pemberitahuan
(l)
Semua komunikasi dan koordinasi antara Agen Penjual dengan Pemerintah akan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiavaan Svariah.
(2) Segala pemberitahuan dan komunikasi berdasarkan Perjanjian Kerja ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang apabila diserahkan secara langsung harus dibuktikan dengan tanda terima atau dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan lewat faksimili atau melalui surat elektronik (emai[), dengan rincian informasi sebagai berikut:
62
Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Penjualan SBSN Ritel di Pasar Perdana
Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Gedung Frans Seda, Lantai 5 Jl. DR. Wahidin Raya No. I Jakarta, 10710, lndonesia Telepon: (021) 3516296 Faksimile: (02 1) 35 0728 1
Dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang;
2. Direktur Pembiayaan Syariah.
b.
Dalam hal ditujukan kepada Agen Penjual: PT xxx Direksi PT xxx u.p. ....................... Telepon Nomor [.1
FaksimiliNomor [.1 Email
[.1
(3) Pemberitahuan tersebut dianggap telah diserahkan atau diberikan secara patut: a. dalam hal dikirim melalui kurir, pada saat diserahkan; b. dalam hal pengiriman melalui pos, pada hari kelima setelah pengiriman tersebut tercatat di layanan pos; c. dalam hal dikirim melalui faksimili, ketika dikirim setelah pengirim menerima laporan penerimaan dari mesin yang mengirim yang menunjukkan jumlah halaman, nomor tujuan faksimili yang tepat dan hasil transmisi yang menunjukan "OK' atau terminologi lain yang mempunyai arti yang serupa; dan d. dalam hal dikirim melalui surat elektronik (emai[), pada saat diterimanya pemberitahuan penerimaan yang menunjukan bahwa surat elektronik (errall) tersebut telah dikirim ke alamat surat elektronik (errarf si penerima.
(4) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut terjadi. Dalam hal Pihak yang bersangkutan lalai dalam memberitahukan Pihak lain, maka suatu permintaan yang wajib dipenuhi, pemberitahuan, permintaan, pernyataan, petunjuk dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja ini harus dianggap telah dilakukan dan diserahkan melalui "pos tercatat" ke alamat terakhir yang diketahui oleh Pihak lainnya sebagaimana diberitahukan oleh Pihak tersebut dan segala akibat keterlambatan pemberitahuan dan/atau korespondensi akan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
, \N\r,M*
63
Pasal 18 Penutup
(l) Segla ketentuan
dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja ini berlaku serta mengikat bagi Para Pihak yang menandatanganinya dan pengganti-penggantinya.
(2) Perjanjian Kerja
ini dibuat
dalam Bahasa lndonosia dalam nngkap
2
(dua) dan
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pejabat Pembuat
Komitnen,
PI [o]
Nama dan NIP
p +xik-Mk
Lampiran LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENJUALAN SUKUK NEGARA RITEL SDRI SR-.... TAHUN 2OI3
RINGKASAN EKSEKUTIF (Exec utive Summary)
II.
KEGIATAN Pf,MASARAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR.....
A. Pelatihan Kepada
Petugas Pemasaran (Sales Force)
(Meliputi u)aktu, tempat pelal<sanaan, instruktur, peserta dan sebagainya beserta dokumentasinya [misal . foto]).
B.
Pefaksanaan Investor Gathering/Road Shotr (Meliputi waktu dan tempat pelaksanaan, pembicara, jumlah undangan dan yang hadir, dokumentasi pelaksanaan dan sebagainya). Adapun contoh formatnya adalah sebasai berikut:
Kota
Tanggal
Jumlah
pelaksanaan
undarrgar,
C. Promosi/Iklan di Media Cetak, Billboard, Running text, Website
(Meliputi waktu dan media yang digunakan, tanggal dan rcmp(r pemasangan billboard, bukti penayangan/kliping/scan yang tercontum nama media dan tonggal penayangan dan sebagainya). Adapun contoh formatnya adalah sebagai berikut:
D. Pencetakan dan Penyebaran Brosur dan Memorandum Informasi
(Meliputi jumlah yang dicetak, contoh Brosur dan Memorandum Informasi dan disertai bukt i pence takan/lott itansi), F
III.
Bentuk Kegiatan Pemasaran Lainnya (disertai bukti pelaksanaannya)
HASIL PENJUALAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-....
A. Target Penjualan Sukuk Negara Ritel Seri ....
,kxl*.
m(
B. Hasil Pemesanan Pembelian (hookbuilding)
(Meliputi jumlah inveslor, nominal pemesanan, sebaro.n investor dil). Adapun contoh formatnya adalah sebagai berikut:
DKI Jakarta Indonesia Barat selain DKI lndonesia Tengah Tndonesia
Timur
Total C. Hasil Penjatahan dan Setelmen Sukuk Negara Ritel Seri SR-..,. (Meliputi junlah investor, nominol hasil penjatahan, sebaran investor contoh formatnya adalah sebagai berikut:
IV.
dll).
Adapun
EVALUASI PENJUALAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-,...
A.
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemasaran Sukuk Negara Ritel Seri SR-.... (Me I iput i ke ndala/hambatan dalam pe masaran dan upaya-upaya penye le s aian).
B. Evaluasi terhadap
Pelaksanaan Pemesanan penjualan sukuk Negara Ritel Seri
sR-....
(Meliputi kendala/hambatan dalam pemesanan penjualan dan
upaya_upaya
penyelesaian).
C, Saran-saran terhadap penjualan Sukuk Negara Ritel periode berikutnya.
V.
PEIIUTTJP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
l.
Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-.... Tahun 2013 Brosur (Leaflet/booklet)
2. 3. Formulir Pemesanan 4. dil
vkxfr04S
