SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENYEDIAAN JASA DI INDONESIA 1.
1.1
Pembuatan Kontrak Syarat-syarat dan ketentuan standar penyediaan jasa di Indonesia ini berlaku apabila PT NHM membuat Pesanan Pembelian kepada seorang Kontraktor yang kemudian diatur di dalam sebuah kontrak yang berisi antara lain Pesanan Pembelian tersebut, syarat-syarat dan ketentuan ini dan Skedul-Skedul (termasuk lampiran-lampiran, apendiks-apendiks atau spesifikasi-spesifikasi dari suatu Skedul) (di mana dalam seluruh isi syaratsyarat dan ketentuan ini juga disebut ‘Kontrak’). Beberapa Pengertian dan Penafsiran (a) Di dalam Kontrak, kecuali hubungan kalimatnya menentukan lain: ‘Hari(-Hari) Kerja’ adalah hari beroperasinya bank-bank di ibukota Negara tempat Lokasi berada, namun tidak termasuk dari tanggal 27 – 31 Desember, termasuk kedua tanggal tersebut. ‘Informasi Rahasia’ adalah informasi-informasi yang menyangkut usaha, aktivitas atau urusan PT NHM, atau Badan Usaha Terkait PT NHM, yang sewaktu-waktu disampaikan kepada, atau sebaliknya didapat oleh, Kontraktor sehubungan dengan Kontrak atau dalam pelaksanaan Jasa, dan yang: (i) sifatnya rahasia; (ii) ditetapkan sebagai informasi rahasia oleh PTNHM; atau diketahui atau semestinya diketahui oleh Kontraktor sebagai informasi rahasia,namun tidak termasuk informasi yang: (iii) sudah diketahui umum atau menjadi informasi umum kecuali karena pelanggaran terhadap Kontrak atau kewajiban menjaga kerahasiaan lainnya; (iv) sudah ada di Kontraktor tanpa adanya larangan mengenai pengungkapan informasi pada atau sebelum tanggal informasi itu diungkapkan kepada atau didapat oleh, Kontraktor; atau (v) telah dibuat atau didapat oleh Kontraktor sendiri. ‘Kendali’, dalam halnya dengan pengertian Badan Usaha Terkait, adalah kekuasaan praktis yang dapat dilaksanakan dengan cara apa saja (formal ataupun tidak formal) untuk menentukan hasil dari suatu keputusan tentang pengelolaan, atau kebijakan keuangan atau kebijakan operasi dari badan tersebut, termasuk dalam bentuk kepemilikan surat-surat berharga (termasuk efek atau saham), menggunakan kuasa untuk memberikan hak suara berkaitan dengan suratsurat berharga (termasuk efek atau saham), menggunakan kuasa untuk memberikan hak suara pada rapat direksi atau dewan pengurus, kemampuan untuk mengendalikan penunjukan atau pemberhentian seorang direktur atau manajer atau lain-lainnya. ‘Force Majeure’ adalah suatu keadaan atau sebab yang berada di luar kendali pihak yang mengklaim adanya force majeure (keadaan kahar), yang tidak dapat diatasi sekalipun upayaupaya yang sesuai, usaha-usaha pencegahan yang tepat telah dilakukan dan beberapa cara lainnya yang sesuai sudah dipertimbangkan untuk
mencegah dampak dari force majeuer tersebut oleh pihak bersangkutan, dan yang memang tidak dapat diprediksi jauh sebelumnya, namun tidak termasuk: (i) pemogokan atau aksi pekerja apapun bentuknya (kecuali pemogokan atau aksi pekerja berskala nasional atau yang terjadi di seluruh negara bersangkutan); (ii) cuaca buruk apapun (kecuali dalam hal cuaca buruk itu berdampak menutupi akses jalan ke Lokasi terkait yang berlangsung terus-menerus selama tidak kurang dari 14 hari); dan keadaan atau sebab di mana resiko dari keadaan atau sebab itu telah dicadangkan atau dialokasikan secara tegas bagi pihak yang mengalaminya berdasarkan Kontrak. 'Lembaga Pemerintah' adalah pemerintah atau institusi, departemen, komisi, otorita, pengadilan, lembaga atau badan pemerintah, semi pemerintah, pemerintahan, pemerintah kota, fiskal atau kehakiman. ‘PBJ’ mempunyai arti seperti dalam UU PBJ. ‘UU PBJ’ adalah sebuah Sistem Perpajakan Baru yaitu Undang-undang Tahun 1999 (Cth) (Pajak atas Barang dan Jasa). ‘Hak Kekayaan Intelektual’ adalah hak-hak kekayaan intelektual atau kekayaan industri (termasuk hak paten, hak cipta, merek dagang, desain, hak dalam informasi rahasia, hak yang berkaitan dengan letakletak sirkuit(circuit layout) dan hak-hak serupa, baik yang terdaftar maupun tidak) yang diberikan berdasarkan Hukum di mana saja di dunia ini, tetapi tidak termasuk hak-hak moral yang tidak dapat dialihkan dan hak-hak pribadi yang tidak dapat dialihkan sejenisnya milik seorang pengarang. ‘Faktur’ adalah faktur pajak yang diberikan berdasarkan Kontrak. ‘Hukum’ adalah: (i) ketentuan-ketentuan yang ada saat ini atau yang akan ada di kemudian hari dalam suatu undang-undang, peraturan, penetapan, aturan, perundang-undangan delegasi (subordinate legislation), sistem hukum Anglo-saxon (common law), sistem hukum equity atau dalam dokumen lain yang dapat dilaksanakan berdasarkan suatu undangundang, peraturan, aturan, perundangundangan delegasi (subordinate legislation), sistem hukum Anglo-saxon (common law), atau sistem hukum equity; dan (ii) ketentuan-ketentuan, perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang sah dari suatu Lembaga Pemerintah. ‘Kewajiban’ adalah ganti rugi, klaim, kerugian, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran apapun jenisnya (termasuk biaya jasa hukum secara penuh). ‘PTNHM’ adalah PT Nusa Halmahera Minerals. ‘Personil’ adalah: (i) dalam hubungannya dengan Kontraktor, salah satu dari karyawan, agen dan perwakilan Kontraktor itu, dan SubkontraktorSubkontraktor dan karyawan-karyawan, agen-
Hal 1 Versi – April 2011
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENYEDIAAN JASA DI INDONESIA agen dan wakil-wakil dari SubkontraktorSubkontraktor yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan Jasa; dan (ii) dalam hubungannya dengan PT NHM atau sebuah Badan Usaha Terkait PT NHM, salah satu dari pejabat, karyawan, agen atau wakilnya baik yang sudah berhenti maupun yang masih aktif bekerja. ‘Pesanan Pembelian’ adalah pesanan pembelian terlampir yang disampaikan oleh PT NHM kepada Kontraktor terkait penyediaan Jasa, dan termasuk spesifikasi-spesfifikasi atau gambar-gambar yang mungkin dimuat atau disertakan di dalamnya. ‘Badan Usaha Terkait’, dalam kaitannya dengan sebuah badan (badan pertama), adalah badan lain yang secara langsung ataupun tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali bersama dengan, badan pertama. Yang termasuk di sini adalah (a) badan yang merupakan badan usaha terkait, perusahaan terkait atau perusahaan afiliasi dari badan pertama berdasarkan Hukum yang Mengatur; dan (b) dalam kaitannya dengan PTNHM, setiap badan yang dari waktu ke waktu ikut serta dalam atau melaksanakan sebuah usaha patungan atau persekutuan di mana PTNHM atau salah satu dari Badan Usaha Terkait PT NHM memiliki kepentingan penyertaan atau sebaliknya berhak memungut (atau mengendalikan pemungutan) sekurangkurangnnya 30% dari jumlah maksimum suara yang mungkin dipungut pada sebuah rapat umum dewan pengurus dari usaha patungan atau persekutuan itu. ‘Jasa’ adalah jasa-jasa yang diberikan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak. ‘Subkontraktor’ adalah orang yang dipakai oleh Kontraktor berdasarkan ketentuan Klausul 11 untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari Jasa atas nama Kontraktor. ‘Pajak’ adalah semua pajak, biaya-biaya, pungutan-pungutan, bea-bea dan beban-beban yang dikenakan atau ditaksir berkenaan dengan Jasa oleh semua Lembaga Pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, termasuk pajak penghasilan (termasuk pemotongan untuk pembayaran-pembayaran yang ditetapkan atau pajak kelompok), pajak upah, kontribusi dana pensiun wajib dan pembayaran kompensasi dan kontribusi karyawan, pajak penjualan, bea kepabeanan, pajak cukai, bea materai dan PPN. (b) Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar berikut ini memiliki arti seperti yang ada dalam Pesanan Pembelian: • Barang Sediaan Newcrest (jika ada); • Kontraktor; • Harga; • Jasa; • Lokasi; dan • Jangka Waktu. (c) Apabila PTNHM menjadi peserta sebuah usaha patungan pertambangan yang tidak berbadan hukum, maka PTNHM mengadakan Kontrak ini sebagai pelaksana dan agen dari masing-masing peserta usaha
patungan yang lainnya (dari waktu ke waktu) dalam usaha patungan itu dan PTNHM bertanggung jawab secara terpisah (dan tidak bertanggung jawab atau dianggap bertanggung jawab secara bersama atau secara tanggung renteng) dalam halnya dengan kepentingannya yang tidak terbagikan dalam usaha patungan tersebut atas tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian pihak PTNHM. 2. Persetujuan untuk menyediakan Jasa Kontraktor setuju menyediakan Jasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak dan sebagai imbalan atas pembayaran Harga dari PTNHM. 3. Harga (a) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak, PTNHM wajib membayar kepada Kontraktor Harga atas Jasa yang diberikan dalam mata uang sebagaimana tertera dalam Pesanan Pembelian. (b) Kewajiban pihak PTNHM untuk membayar Harga berdasarkan ketentuan dalam klausul 3(a) akan dilakukan dengan syarat Jasa yang diberikan telah memenuhi persyaratanpersyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak. (c) Harga dianggap sudah termasuk: (i) Pajak yang ada (tidak termasuk PBJ); dan (ii) kecuali dalam hal secara tegas dinyatakan lain, semua pengeluaran Kontraktor sehubungan dengan penyediaan Jasa tersebut (termasuk biaya-biaya umum, pengeluaran-pengeluaran untuk bahan dan persediaan, untuk barang habis pakai, untuk pengerahan dan pemulangan, transportasi dan akomodasi karyawan dan untuk pengangkutan dan penyimpanan alat-alat, barang-barang dan persediaan, untuk upah, gaji, upah lembur, bonus, premi, tunjangan karyawan, santunan, tunjangan hari raya, dana pensiun, asuransi, tunjangan jaminan sosial, pajak upah, premi asuransi, beban upah, sumbangan-sumbangan dan tunjangantunjangan lainnya yang dikenakan menurut Hukum atau perjanjian yang berlaku dan semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran lainnya). 4. Pembayaran (a) Pembayaran atas jasa yang diberikan akan ditagih dengan ketentuan sebagai berikut: (i) apabila harga itu adalah termasuk harga yang dibayar sekaligus (lump sum) setelah penyediaan Jasa selesai, sebagaimana diberitahukan kepada Kontraktor oleh PTNHM, Kontraktor wajib mengajukan Tagihan kepada PTNHM sehubungan dengan Jasa tersebut pada akhir bulan di mana Jasa tersebut selesai dilaksanakan; atau (ii) Apabila PTNHM menyetujui lain, Kontraktor wajib mengajukan Tagihan kepada PTNHM pada akhir setiap bulan di mana Jasa tersebut diberikan. (b) Dengan memperhatikan ketentuan-
Hal 2
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENYEDIAAN JASA DI INDONESIA ketentuan lain dalam Kontrak, dan kecuali apabila para pihak menyetujui lain, PTNHM wajib membayar kepada Kontraktor jumlah yang tertera dalam Tagihan dalam waktu 30 hari setelah akhir bulan diterimanya Tagihan oleh PTNHM. (c) Dalam setiap tagihan harus ditulis dengan cukup rinci tentang Jasa yang telah diberikan dan dikutip juga nomor pesanan pembelian yang sebelumnya diberikan kepada Kontraktor oleh PTNHM sehubungan dengan Jasa tersebut. (d) Dalam hal PTNHM mempersoalkan seluruh atau suatu bagian dari tagihan tersebut, PTNHM wajib membayar bagian (jika ada) yang tidak dipersoalkannya dan memberitahukan kepada Kontraktor alasan mengapa PTNHM mempesoalkan sisanya itu dalam waktu yang telah ditentukan untuk membayar tagihan dalam Klausul 4(b). (e) Pembayaran PTNHM atas suatu jumlah (apakah yang dipersoalkan atau tidak) bukan berarti diterimanya Jasa atau diakuinya suatu tanggung jawab atau kewajiban untuk melakukan pembayaran itu. 5. Perjumpaan Utang (Set-off) PTNHM dapat memotong uang yang harus dibayar kepada Kontraktor dengan memperhitungkan uang yang terutang atau wajib dibayar atau dinyatakan terutang atau wajib dibayar oleh Kontraktor kepada PTNHM berdasarkan Kontrak atau atas pelanggaran terhadap Kontrak atau karena alasan lainnya. 6. Pajak Pendaftaran Pajak (a) Kontraktor wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan dirinya sudah didaftar sebagai perusahaan kena pajak untuk Pajak di Indonesia (termasuk untuk PPN), dan wajib memberikan kepada PTNHM salinan dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kontraktor, Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan salinan dari surat pernyataan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) mengenai orang yang memiliki wewenang untuk menandatangan faktur pajak PPN (“Faktur Pajak”). (b) Apabila karena sesuatu alasan Kontraktor tidak lagi terdaftar sebagai wajib pajak, Kontraktor wajib memberitahukan kepada PTNHM dalam waktu 7 hari. Jumlah yang dibayar belum termasuk PPN (c) Harga belum termasuk PPN. Apabila PPN dikenakan atas Harga, jumlah PPN yang harus dibayar akan dicatat tersendiri dalam faktur pajak Kontraktor dan Kontraktor harus memberikan: (i) 3 salinan asli dari formulir Faktur Pajak yang sudah diisi dan ditandatangan (dengan menyebutkan jumlah PPN yang harus dibayar dalam mata uang Rupiah); (ii) salinan dalam jumlah yang cukup (sekurang-kurangnya 5 salinan) dari formulir Surat Setoran Pajak (SSP)
yang sudah diisi tetapi tidak ditandatangan; dan (iii) salinan surat Pengusaha Kena Pajak. Semua formulir harus diisi dengan benar sesuai dengan peraturan pemerintah yang terkini tentang PPN dan diserahkan dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam peraturan-peraturan tersebut dan dengan cara yang cukup untuk memberikan PTNHM Kredit Pajak Masukan (Input Tax Credit) sebesar jumlah PPN yang dikenakan atas Harga. (d) Setelah diterimanya faktur dan formulir pajak tersebut, PTNHM, sesuai dengan kewajibannya sebagai pemungut PPN yang telah dikukuhkan dengan sah, harus membayar tepat waktu jumlah-jumlah PPN yang sesuai kepada Pejabat Perpajakan di Indonesia. PTNHM kemudian harus menyerahkan kepada Kontraktor dua (2) salinan asli yaitu lembar pertama dan lembar ketiga dari SSP (yang sudah ditandasahkan oleh Pejabat Perpajakan di Indonesia). SSP itu akan dianggap sebagai tanda bukti pembayaran PPN atas Harga. Kejadian Penyesuaian (e) Kontraktor wajib memberitahukan kepada PTNHM apabila ada Kejadian Penyesuaian dalam waktu 14 hari sejak Kontraktor mengetahui adanya Kejadian Penyesuaian itu. (f) Para Pihak dengan itikad baik akan berunding mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan Kejadian Penyesuaian tersebut sesuai dengan ketentuanketentuan dalam UU PPN. Apabila diminta oleh PTNHM atau oleh Pejabat Perpajakan di Indonesia sehubungan dengan terjadinya suatu Kejadian Penyesuaian, Kontraktor sesuai dengan UU PPN dan ketentuan dalam ayat (e) di atas wajib membuat faktur pajak baru, formulir Faktur Pajak yang baru dan salinan baru dari SSP yang sudah diisi tetapi tidak ditandatangan, kepada PTNHM yang menggambarkan dengan tepat jumlah PPN (jika ada) yang harus dibayar atas persediaan (dan membatalkan atau menggantikan, bilamana ssuai, faktur dan formulir pajak yang pertama) dalam kerangka waktu sebagaimana yang wajar diminta oleh PTNHM atau Pejabat Perpajakan di Indonesia atau yang diwajibkan oleh UU PPN, tergantung mana yang sesuai. (g) Setelah dibuatnya faktur dan formulir pajak baru tersebut kepada PTNHM berdasarkan ayat (f) di atas: (i) masing-masing Pihak akan menyampaikan revisi surat pemberitahuan pajak PPN kepada Pejabat Perpajakan di Indonesia yang menggambarkan dengan tepat jumlah PPN (jika ada) yang wajib dibayar atas persediaan yang menjadi subyek dari Kejadian Penyesuaian tersebut;
Hal 3
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENYEDIAAN JASA DI INDONESIA (ii)
apabila dari hasil Kejadian Penyesuaian itu ternyata PPN atas persediaan pada masa pajak terdahulu menjadi kurang bayar, maka: (A) PTNHM, sesuai dengan kewajibannya sebagai pemungut PPN yang telah dikukuhkan dengan sah, harus membayar dengan tepat waktu tambahan jumlah PPN yang kurang tersebut kepada Pejabat Perpajakan di Indonesia, dan menyerahkan salinan asli dari SSP sesuai dengan klausul 1.2(b) di atas yang menggambarkan pembayaran tambahan tersebut; dan (B) Kontraktor akan mengganti pembayaran PTNHM atas jumlah yang dibayar kepada Pejabat Perpajakan di Indonesia sebagai denda terkait kekurangan pembayaran; dan (iii) apabila dari hasil Kejadian Penyesuaian itu ternyata PPN atas persediaan pada masa pajak terdahulu menjadi lebih bayar, maka PTNHM berhak untuk menerima pengembalian dana dari Pejabat Perpajakan di Indonesia terkait dengan kelebihan pembayaran tersebut dan Kontraktor harus segera mengirimkan setiap pengembalian dana yang diterma olehnya dari Pejabat Perpajakan di Indonesia terkait dengan kelebihan pembayaran tersebut. Penghematan Pajak (h) Apabila ada Penghematan Pajak: (i) Kontraktor wajib menghitung dan memberitahukan kepada PTNHM secara tertulis mengenai Penghematan Pajak tersebut dalam waktu 7 hari sejak Kontraktor pertama kali mengetahui Penghematan Pajak tersebut; dan (ii) Harga akan dikurangi sebesar jumlah yang sama dengan Penghematan Pajak tersebut. Kredit Pajak Masukan (i) Apabila suatu jumlah terutang atau wajib dibayar, apakah itu merupakan bentuk penggantian pengeluaran, jaminan, ganti rugi atau apapun lainnya: (i) apabila jumlah tersebut dihitung dengan mengacu pada biaya, beban atau kerugian yang diderita, maka besarnya biaya, pengeluaran atau kerugian tersebut adalah jumlah aktual dikurang jumlah Pajak Masukan yang dapat dikredit terhadap Pajak Keluaran (atau sebaliknya dikembalikan dananya oleh Pejabat Perpajakan di Indonesia. Pajak Masukan akan dianggap dapat
dikredit sepenuhnya terhadap Pajak Keluaran, apakah dalam masa pajak berjalan atau masa pajak yang akan datang, atau sebaliknya dikembalikan dananya oleh Pejabat Perpajakan di Indonesia, kecuali apabila pihak yang telah membayar Pajak Masukan itu dapat memperlihatkan bahwa haknya itu ternyata sebelum mengadakan Kontrak; dan (ii) apabila jumlah tersebut dihitung dengan mengacu pada kehilangan pendapatan atau laba, maka pendapatan tersebut akan dianggap sebagai pendapatan yang seharusnya telah diperoleh belum termasuk PPN. Pajak Penghasilan (j) Harga sudah termasuk pajak penghasilan (PPh) dan dengan demikian PTNHM tidak berkewajiban membayar suatu jumlah kepada Kontraktor oleh karena suatu jumlah yang dipotong sesuai dengan klausul ini. (k) PTNHM dapat diwajibkan memotong suatu jumlah untuk Pajak Penghasilan (PPh) yang besarnya sesuai tarif yang berlaku dalam UU yang berlaku atau berdasarkan Kontrak Karya PTNHM (tergantung mana yang berlaku menurut PTNHM), dari pembayaran-pembayaran tertentu pihak PTNHM kepada Kontraktor, kecuali apabila kepada PTNHM Kontraktor memberikan sebuah surat keterangan sah mengenai pengecualian dari PPh yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) di Indonesia. (l) Bebarapa kontraktor asing dapat mengajukan pengurangan atau pembebasan dari pemotongan pajak dalam kondisi tertentu. Pengurangan atau pembebasan dari pajak penghasilan baru akan dilakukan oleh PTNHM jika Kontraktor bersangkutan dapat memberikan pernyataan yang menyatakan kelayakannya untuk mengajukan pembebasan dari pajak penghasilan sebagaimana diwajibkan oleh perjanjian penghindaran pajak berganda (double tax agreement) yang berlaku dan/atau UU perpajakan di Indonesia pada waktu pengajuan Faktur Pajak asli ke PTNHM. Bentuk dari pernyataan itu adalah semacam Surat Keterangan Domisili asli (Form DGT-1 lembar kesatu dan lembar kedua) yang dibuat oleh pejabat perpajakan di negara asal Kontraktor tersebut yang masa berlakunya masih termasuk tanggal dalam faktur asli, dan sebuah pernyataan tertulis dari Kontraktor tersebut yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki ‘pendirian tetap’ di Indonesia sebagaimana diterangkan dalam perjanjian penghindaran pajak ganda dan/atau peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan juga bahwa keseluruhan jumlah hari keberadaannya di
Hal 4
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENYEDIAAN JASA DI INDONESIA Indonesia tidak lebih dari uji waktu (time test) yang ditetapkan dalam perjanjian penghindaran pajak ganda. Surat Keterangan Domisili (Form DGT-1 lembar kesatu dan kedua) harus diserahkan bersamaan pada waktu Kontraktor mengirimkan tagihan kepada PTNHM. Apabila suatu waktu pengajuan demikian ternyata tidak benar oleh karena kesalahan penyajian pihak Kontraktor, maka Kontraktor bertanggung jawab penuh untuk mengkompensasi PTNHM atas pajak, denda dan biaya yang timbul dari pengajuan yang salah tersebut. PTNHM mencadangkan haknya untuk memberlakukan pajak penghasilan apabila tidak ada pernyataan seperti itu diberikan kepada PTNHM pada waktu pembayaran dan tidak memiliki kewajiban untuk membalikkan pemotongan tersebut. (m) Apabila PTNHM memutuskan bahwa PPh memang sesuai, maka PTNHM akan menyediakan jumlah PPh kepada Pejabat Perpajakan di Indonesia atas nama Kontraktor. PTNHM kemudian akan memberikan kepada Kontraktor tanda terimanya dan tanda terima itu akan dianggap sebagai bukti yang sempurnya telah dibayarnya PPh atas Harga. Beberapa Pengertian (n) Dalam klausul ini berlaku beberapa pengertian berikut ini: (i) Kejadian Penyesuaian adalah suatu kejadian di mana pajak yang harus dibayar atau yang wajib ditransfer menjadi berubah, berbeda atau diganti setelah pajak pertama sudah dibayar dan ini termasuk keadaan di mana persediaan menjadi kena pajak atau tidak lagi kena pajak. (ii) Pejabat Perpajakan di Indonesia adalah Lembaga(-Lembaga) Pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan UU perpajakan di Indonesia. (iii) Kredit Pajak Masukan adalah jumlah sebesar mana si penerima persediaan dapat memperoleh kredit atas pembayaran PPN. (iv) Penghematan Pajak adalah jumlah sebesar mana biaya Kontraktor melaksanakan Jasa (tanpa memperhatikan PPN yang harus dibayar oleh Kontraktor) berkurang karena adanya perubahan dalam kewajiban Kontraktor untuk membayar Pajak atau tarif sebesar mana Pajak itu dikenakan setelah tanggal Kontrak ini. (v) PPN adalah pajak pertambahan nilai berdasarkan UU PPN. (vi) UU PPN adalah UU No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan
UU No. 11 Tahun 1994, sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000, termasuk peraturanperaturan yang diundangkan berdasarkan UU tersebut. 7. Kewajiban Kontraktor (a) Kontraktor menjamin bahwa Kontraktor dan tiap-tiap Personil Kontraktor (termasuk para Subkontraktornya) memenuhi syarat dan memiliki kemampuan, pengalaman, sumber daya, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menyediakan Jasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. (b) Kontraktor wajib, dan harus memastikan bahwa semua Personilnya: (i) setiap saat ketika berada di Lokasi akan mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur PTNHM yang berkaitan dengan penyediaan Jasa; (ii) selalu mematuhi semua Hukum yang berlaku yang berkaitan dengan kewajibankewajibannya dalam Kontrak dan penyediaan Jasa; (iii) setiap saat ketika berada di Lokasi bertindak sesuai dengan semua arahan yang wajar dari PTNHM (termasuk berkaitan dengan masalah kesehatan dan keselamatan, masalah hubungan kerja dan masalah lingkungan); (iv) mengurus dan menjaga, atas beban Kontraktor sendiri, semua lisensi atau izin yang diperlukan dalam penyediaan Jasa berdasarkan Hukum yang berlaku; (v) mengikuti prosedur-prosedur keselamatan kerja yang sudah baku dan mengambil langkah-langkah yang patut untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau kerusakan di atau pada Lokasi oleh karena suatu sebab; (vi) meminimalisir gangguan pada Lokasi kegiatan; (vii) tidak membahayakan atau merusak lingkungan ketika sedang melaksanakan penyediaan Jasa; (viii) segera melapor kepada PTNHM dan, atas biayanya sendiri, membereskan kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan yang disebabkan oleh Personilnya, sehubungan dengan pelaksanaan Jasa; dan (ix) memastikan semua bahan yang dibawa ke Lokasi sehubungan dengan pelaksanaan Jasa diangkut, ditangani, disimpan dan digunakan dengan cara yang aman. (c) Kontraktor wajib melaksanakan dan menyelesaikan Jasa pada tanggal yang telah ditetapkan (jika ada) dalam Pesanan Pembelian. (d) Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam penyediaan Jasa yang dilakukan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak. (e) Kontraktor mengakui bahwa ia harus menyediakan semua Personil dan sumber daya, termasuk perlengkapan dan
Hal 5
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENYEDIAAN JASA DI INDONESIA peralatan, dalam pelaksanaan Jasa. 8. Perbaikan terhadap Jasa yang cacat (a) Tanpa membatasi ketentuan dalam Klausul 7, setelah mendapat pemberitahuan dari PTNHM mengenai adanya kecacatan dalam Jasa pada suatu waktu sampai 12 bulan setelah habisnya Jangka Waktu, Kontraktor wajib memperbaiki kecacatan itu (termasuk dalam bentuk memberikan Jasa tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki kecacatan itu) sebelum waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tanpa beban biaya kepada PTNHM. (b) Apabila Kontraktor tidak memperbaiki suatu kecacatan dalam Jasa sebagaimana diketahui oleh PTNHM menurut Klausul 8(a), PTNHM dapat memperbaiki setiap Jasa yang cacat atas beban dan resiko pihak Kontraktor dan segala biaya dan beban yang dikeluarkan oleh PTNHM akan ditagih kepada Kontraktor sebagai utang yang dapat ditagih dan wajib dibayar. 9. Jasa Alternatif (a) Apabila karena sesuatu alasan seluruh atau sebagian dari Jasa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Kontrak oleh Kontraktor, PTNHM atas kebijaksanaannya sendiri dapat mencari bagian Jasa tersebut dari pihak ketiga (‘Jasa Alternatif’). (b) Dalam hal PTNHM menggunakan haknya untuk mencari Jasa Alternatif, Kontraktor bertanggung jawab kepada PTNHM atas segala biaya tambahan yang terkait dengan pencarian Jasa Alternatif tersebut, kecuali dalam hal bahwa alasan tidak dapat dilaksanakannya seluruh atau sebagian dari Jasa tersebut merupakan akibat langsung dari: (i) saatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh PT NHM atau sebuah Badan Usaha Terkait PTNHM; atau (ii) suatu kejadian yang berada di luar kendali yang wajar dari pihak Kontraktor. (c) Dalam menggunakan haknya berdasarkan Klausul 9 ini PTNHM harus berusaha sedapat mungkin mencari Jasa Laternatif yang berbiaya minimum dari yang ada. 10. Variasi (a) PTNHM sewaktu-waktu dapat mengeluarkan perintah kepada Kontraktor untuk: (i) menambah, mengurangi atau menghapus suatu bagian dari Jasa; (ii) mengubah sifat, kualitas atau kuantitas suatu bagian dari Jasa; atau (iii) meminta agar Kontraktor menyediakan Jasa tambahan. (b) Apabila PTNHM mengeluarkan perintah yang dimaksud dalam (a), Kontraktor harus melaksanakan Jasa sesuai perubahan yang dimaksud dalam perintah tersebut. (c) Apabila Kontraktor menyadari perlunya jasa tambahan selain Jasa yang ada, atau bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Jasa yang ada, Kontraktor harus segera
memberitahukan secara tertulis kepada PTNHM dengan memberikan keterangan selengkapnya mengenai sifat dan cakupan dari perubahan tersebut. (d) Mengenai lingkup dan cakupan dari perubahan yang perlu dilakukan terhadap Jasa beserta penyesuaiannya terhadap Harga, PTNHM dan Kontraktor harus menyepakati secara tertulis terlebih dahulu sebelum Kontraktor melaksanakan Jasa yang mengalami perubahan tersebut. (e) Apabila para pihak tidak dapat menyepakati soal penyesuaian Harga, maka perubahan yang diperintahkan atau disetujui oleh PTNHM akan dinilai dengan menggunakan angka atau harga yang wajar. 11. Pengalihan dan subkontrak oleh Kontraktor (a) Tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PTNHM, Kontraktor tidak boleh mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak-hak atau kewajiban-kewajiban Kontraktor berdasarkan Kontrak, atau mengontrakan kembali (subkontrak) seluruh atau sebagian dari kewajibankewajibannya berdasarkan Kontrak (termasuk penyediaan Jasa). (b) Antara Kontaktor dengan PTNHM, seorang subkontraktor akan dianggap merupakan agen dan perwakilan dari Kontraktor, dan subkontrak atau pengalihan yang ada tidak akan melepaskan Kontraktor dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak. 12. Jaminan dari Kontraktor Kontraktor menyatakan dan menjamin kepada PTNHM bahwa, dalam melaksanakan Jasa, Kontraktor dan Personilnya akan: (a) melakukan pekerjaan dengan tekun, dengan terampil dan dengan perhatian yang sudah umum sebagaimana biasanya dilakukan oleh seseorang dengan kualifikasi dan kompetensi yang sama dalam melakukan pekerjaan yang serupa dengan Jasa tersebut; (b) bertindak dengan cekatan, secara hatihati, dengan aman dan dengan sebagaimana mestinya; (c) memiliki semua izin, lisensi dan kewenangan yang diperlukan sebagaimana diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan Jasa di Lokasi; (d) memastikan bahwa Jasa tersebut sesuai dengan tujuan yang diberitahukan oleh PTNHM dan, dalam hal tidak ada pemberitahuan itu, dengan tujuan yang biasanya sudah menjadi peruntukan dari Jasa itu atau jasa yang serupa dengan itu; (e) melaksanakan Jasa secara tepat waktu; dan (f) memenuhi semua persyaratan dalam Kontrak. Kontraktor menyatakan dan menjamin bahwa dirinya telah mengadakan Kontrak (dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dimuat di sini)
Hal 6
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENYEDIAAN JASA DI INDONESIA
13.
bukan karena berpegang pada pernyataan yang disampaikan baik tersurat maupun tersirat oleh atau atas nama PTNHM atau sebuah Badan Usaha Terkait PTNHM, kecuali dalam hal bahwa pernyataan terkait secara tegas dicatat dalam syarat-syarat dan ketentuan Kontrak. Asuransi Kontraktor (a) Selama jangka waktu Kontrak ini, Kontraktor atas bebannya sendiri harus mengadakan dan memiliki asuransi-asuransi berikut ini: (i) Asuransi Tanggung Jawab Produk dan Umum – yang mencakup semua tanggung jawab hukum untuk membayar ganti rugi atau kompensasi yang timbul dari cidera yang terjadi pada atau kematian seseorang atau atas kehilangan atau kerusakan (termasuk konsekuensi hilangnya pemakaian) terhadap benda yang ditimbulkan oleh sebab apapun juga. Kecuali apabila dilarang menurut hukum, asuransi tersebut harus: (A) memberikan pertanggungan untuk setiap dan masing-masing kejadian untuk tanggung jawab umum (public liability) dan dengan agregat tahunan untuk tanggung jawab produk (products liability) untuk jumlah yang tidak kurang dari US$20.000.000 dan untuk tanggung jawab umum tidak boleh dibatasi mengenai banyaknya klaim yang dapat diajukan berdasarkan polis; (B) menanggung, sebagai principal berdasarkan kontrak, sebagai kewajiban bersyaratnya yang dilakukan untuk orang lain (vicarious contingent liability), PTNHM (dengan personilnya untuk hak dan kepentingan mereka masing-masing) berkenaan dengan kewajiban yang mungkin ditanggung oleh PTNHM akibat dari perbuatan atau kelalaian pihak Kontraktor; (C) termasuk pula klausul tanggung jawab silang (cross liability clause) dengan catatan bahwa setiap pihak yang ditanggung dianggap sebagai badan yang terpisah dan bahwa asuransi tersebut berlaku seolah-olah telah dibuat sebuah polis tersendiri untuk masing-masing pihak yang ditanggung; (D) termasuk perlindungan terhadap barang-barang milik PTNHM yang ada pada atau dijaga oleh Kontraktor dan yang berada jauh dari tempat atau lokasi untuk suatu jumlah yang tidak
kurang dari nilai penggantian atas barang-barang tersebut; (E) menentukan bahwa polis mencakup pula resiko kewajiban cidera pada pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya (worker-to-worker injury liability risks); dan (F) memberikan pertanggungan untuk pembangunan dan/atau kegiatan bawah tanah jika Jasa dalam Kontrak ini termasuk juga pekerjaan seperti itu. (ii) Asuransi Kompensasi Pekerja – mencakup semua kewajiban (liability), apakah yang timbul berdasarkan undang-undang, sistem hukum Anglo-saxon (common law) atau sistem hukum Kontinental (civil law), berkaitan dengan meninggal atau cideranya pekerja Kontraktor atau orang yang dianggap seorang pekerja. Kecuali dilarang menurut hukum, asuransi itu: (A) adalah atas nama Kontraktor dan subkontraktor dari Kontraktor untuk kepentingan dan hak mereka masing-masing, dan (B) harus dikuasakan untuk melindungi kepentingan PTNHM selaku principal berdasarkan Kontrak untuk manfaat-manfaat yang ada dalam undang-undang dan menurut sistem hukum Anglo-saxon; dan (iii) wajib mengesampingkan seluruh hak subrograsi baik yang tersurat maupun yang tersirat terhadap semua pihak yang ditanggung. (iv) Asuransi Kewajiban Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor/Mobil – mencakup semua kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi atau kompensasi yang timbul akibat cidera atau meninggalnya seseorang atau akibat hilang atau rusaknya suatu benda yang disebabkan dengan cara apapun karena memiliki, mempunyai, menjalankan atau menggunakan kendaraan bermotor (termasuk pula setiap komponen instalasi atau peralatan yang wajib dilengkapi dengan izin sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kendaraan bermotor) milik Kontraktor atau yang secara fisik atau menurut hukum berada dibawah kekuasaan atau perawatan Kontraktor. Asuransi tersebut: (A) nilainya tidak kurang dari US$20.000.000 atau menurut batas yang ditentukan dalam undang-undang di negara, daerah atau wilayah bersangkutan, mana yang lebih
Hal 7
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENYEDIAAN JASA DI INDONESIA
(b)
sedikit, untuk setiap dan masing-masing kerugian dan tidak terbatas dalam agregat untuk semua kerugian yang terjadi selama setiap masa asuransi; (B) Selain itu, Kontraktor wajib memenuhi semua persyaratan dalam Undang-Undang yang menyangkut skema asuransi kendaraan bermotor yang sifatnya wajib; dan (C) Kecuali dilarang menurut undang-undang, asuransi tersebut harus dikuasakan juga untuk: (I) menanggung, sebagai principal berdasarkan kontrak, sebagai kewajiban bersyaratnya yang dilakukan untuk orang lain (vicarious contingent liability), PTNHM (dengan personilnya untuk hak dan kepentingan mereka masing-masing) berkenaan dengan kewajiban yang mungkin ditanggung oleh PTNHM akibat dari perbuatan atau kelalaian pihak Kontraktor; dan (II) termasuk pula klausul tanggung jawab silang (cross liability clause) dengan catatan bahwa setiap pihak yang ditanggung dianggap sebagai badan yang terpisah dan bahwa asuransi tersebut berlaku seolah-olah telah dibuat sebuah polis tersendiri untuk masing-masing pihak yang ditanggung Ketentuan Umum untuk semua Asuransi (i) Terlepas dari apapun yang menunjukan sebaliknya, Kontraktor bertanggung jawab atas dan akan menanggung biaya setiap kelebihan yang ada untuk asuransi-asuransi yang ditentukan dalam ayat-ayat asuransi di atas. (ii) Tidak satu pun ketentuan-ketentuan dalam klausul asuransi ini yang akan membatasi kewajiban Kontraktor untuk mengganti kerugian PTNHM sesuai dengan Kontrak ini. (iii) Sebelum melaksanakan Pekerjaan dan setiap kali diperbaharui atau diubahnya polis, Kontraktor wajib memberikan kepada PTNHM buktibukti yang mungkin diminta oleh PTNHM untuk memastikan bahwa Kontraktor dan para
Subkontraktornya sudah dan masih diasuransi. (iv) Dalam hal Kontraktor tidak mengadakan atau memiliki salah satu dari asuransi-asuransi Kontraktor, PTNHM, atas pilihannya sendiri dan tanpa merasa wajib untuk itu, dapat: (A) mengadakan dan memiliki asuransi-asuransi tersebut dan memotong biayanya dari uang yang terutang kepada Kontraktor; dan/atau (B) menganggap kegagalan untuk membuka asuransi tersebut sebagai wanprestasi berdasarkan Kontrak. (v) Klausul asuransi ini akan terus berlaku sekalipun Kontrak diakhiri lebih awal. (vi) Kontraktor akan memastikan bahwa para Subkontraktornya memiliki manfaat dari, atau mengadakan dan memiliki asuransi-asuransi yang serupa dengan, asuransi-asuransi yang wajib diadakan oleh Kontraktor. (c) Kontraktor dan para Subkontraktornya bertanggung jawab untuk mengasuransikan kendaraan-kendaraan, alat-alat dan perlengkapan-perlengkapan milik mereka sendiri. PTNHM tidak menyediakan pertanggungan asuransi. 14. Jaminan Ganti Rugi (a) Dengan memperhatikan Klausul 14(b), Kontraktor wajib melindungi dan membebaskan PTNHM dari Kewajiban (liability) yang timbul baik langsung maupun tidak langsung dari: (i) pelanggaran terhadap Kontrak oleh Kontraktor ataupun oleh Personil Kontraktor (termasuk pelanggaran terhadap suatu jaminan); (ii) kelalaian, kecerobohan atau perbuatan atau kealpaan yang sengaja dilakukan oleh Kontraktor ataupun oleh Personilnya, termasuk perbuatan-perbuatan atau kealpaankealpaan yang mengakibatkan: (A) rusak atau hilang atau hancurnya barang milik PTNHM, milik Personil PTNHM atau milik pihak ketiga; atau (B) seseorang cidera, sakit atau meninggal; (iii) pelanggaran Hukum oleh Kontraktor ataupun oleh Personilnya; (iv) suatu tuntutan yang diajukan oleh Kontraktor atau oleh Personilnya berkenaan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang menyangkut pajak penghasilan, kompensasi pekerja, cuti tahunan, cuti masa kerja lama, pensiun atau putusan, keputusan atau perjanjian yang berlaku dari suatu pengadilan hubungan industri yang berwenang; dan
Hal 8
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENYEDIAAN JASA DI INDONESIA (v)
(b)
(c)
(d)
15. (a)
(b)
(c)
diterimanya Jasa, atau dimiliki, digunakan atau dimanfaatkannya oleh PTNHM suatu barang yang telah disediakan, atau Hak Kekayaan Intelektual yang dialihkan atau yang diberi izin, oleh Kontraktor kepada PTNHM berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak melanggar hak-hak (termasuk Hak Kekayaan Intelektual) seseorang, dan semua tuntutan dugaan pelanggaran tersebut. Kontraktor tidak akan dinyatakan bertanggung jawab berdasarkan Klausul 14(a) dalam hal Kewajiban (liability) itu ternyata disebabkan oleh, atau ada hubungannya dengan, kelalaian atau kealpaan atau kesalahan yang disengaja (mana yang sesuai) dari pihak PTNHM atau salah satu Badan Usaha Terkait PTNHM. Kontraktor mengakui dan menyetujui bahwa apabila ia memasuki suatu Lokasi, ia melakukan itu atas resikonya sendiri. Kontraktor wajib memastikan bahwa para Personilnya menyadari juga bahwa mereka memasuki suatu Lokasi atas resiko mereka sendiri. Tanpa membatasi Klausul 14 ini, Kontraktor menerima semua Kewajiban (liability) yang timbul dari kelalaian pihaknya atau kelalaian dari salah satu Personilnya untuk bersikap hati-hati. Barang Sediaan Newcrest Dengan memperhatikan Klausul 15(b), PTNHM wajib menyediakan dan mengadakan Barang Sediaan Newcrest (jika ada) yang diperlukan agar Kontraktor dapat melaksanakan Jasa. Kontraktor mengakui dan menyetujui bahwa Barang Sediaan Newcrest: (i) dapat digunakan oleh Kontraktor dalam melaksanakan Jasa dan bukan untuk tujuan lainnya. (ii) disediakan kepada Kontraktor untuk digunakan dengan resiko ditanggung sendiri oleh Kontraktor atau Personilnya, dan dipakai atau diandalkannya Barang Sediaan Newcrest oleh Kontraktor atau Personilnya tidak akan dalam keadaan apapun membuat Kontraktor bebas dari kewajibankewajibannya dalam Kontrak; dan (iii) selama memungkinkan, wajib dikembalikan kepada PTNHM oleh Kontraktor dalam keadaan bersih dan aman dan berfungsi dengan baik kecuali untuk keausan dan keusangan yang wajar. Kontraktor mengakui dan menyetujui bahwa bilamana suatu Barang Sediaan Newcrest disediakan oleh seorang pihak ketiga, PTNHM tidak akan bertanggung jawab kepada Kontraktor atas setiap kewajiban, tuntutan, biaya, ganti rugi atau pengeluaran yang diderita atau ditanggung oleh
Kontraktor sebagai akibat dari, atau yang mungkin timbul sehubungan dengan, perbuatan atau kelalaian pihak ketiga itu dalam menyediakan Barang Sediaan Newcrest bersangkutan. 16. Hak Kekayaan Intelektual PTNHM dengan ini mengalihkan kepada Kontraktor semua Hak Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan atau yang dibuat selama pelaksanaan Jasa. Untuk semua Hak Kekayaan Intelektual yang dibuat selama pelaksanaan Jasa atau untuk Hak Kekayaan Intelektual yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Jasa, Kontraktor memberikan kepada PTNHM dan Badan-Badan Usaha Terkaitnya sebuah lisensi yang sifatnya abadi, tidak dapat dicabut kembali, non-ekslusif, berlaku di seluruh dunia, bebas royalti yang diperlukan agar PTNHM dan BadanBadan Usaha Terkait PTNHM dapat secara sah memakai Hak-Hak Kekayaan Intelektual tersebut untuk kepentingan operasional (baik yang tersurat maupun yang tersirat) dari PTNHM atau Badan-Badan Usaha Terkait NHM atau untuk kepentingan yang biasanya sudah menjadi peruntukan dari Jasa sejenis itu. Untuk menghindari keraguan, lisensi ini mencakup pula pemakaian, modifikasi, reproduksi dan penyaduran atas hasil-hasil, laporan-laporan atau buah-buah karya Kontraktor selama pelaksanaan Jasa. 17. Kerahasiaan (a) Kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PTNHM, Kontraktor tidak boleh, dan harus memastikan bahwa Personil Kontraktor tidak akan, menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan apapun kecuali apabila diperlukan dalam pelaksanaan Jasa berdasarkan Kontrak, atau sebaliknya mengungkapkan suatu Informasi Rahasia kecuali apabila pengungkapan itu nyata-nyata wajib menurut Hukum. (b) Kecuali apabila diwajibkan menurut Hukum, Kontraktor dilarang membuat berita di media atau pengumuman ke publik menyangkut keberadaan dari atau pokok persoalan dalam Kontrak ini kecuali apabila Kontraktor mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari PTNHM dan PTNHM secara tertulis menyetujui redaksi dari berita di media atau pengumuman ke publik tersebut serta cara publikasinya. 18. Peralatan (a) Kecuali sebelumnya disepakati secara tertulis dengan PTNHM, Kontraktor wajib menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan Jasa. Setiap kendaraan atau mesin yang disediakan oleh Kontraktor haruslah kendaraan atau mesin yang sudah terdaftar dengan benar di pejabat pemerintah yang berwenang, laik jalan dan rutin dikontrol mesinnya sehingga aman. (b) Bilamana termasuk dalam Jasa tersebut adalah penyediaan dan pemasangan peralatan, maka peralatan demikian akan
Hal 9
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENYEDIAAN JASA DI INDONESIA
20.
menjadi milik PTNHM setelah, mana yang terjadi lebih dahulu, disatukannya dengan instalasi atau peralatan yang ada milik PTNHM atau dibayarnya tagihan Kontraktor yang berisi rincian peralatan dimaksud. 19. Berakhirnya Kontrak (a) PTNHM dapat mengakhiri Kontrak kapan saja tanpa harus ada penyebabnya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 24 jam kepada Kontraktor, dan dalam hal ini berlaku ketentuan dalam Klausul 19(d). (b) Tanpa membatasi ketentuan dalam Klausul 19(a), apabila Kontraktor tidak menyediakan Jasa sesuai dengan Kontrak, atau apabila Kontraktor atau Personilnya lalai atau terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan kesalahan yang disengaja, PTNHM dapat mengakhiri Kontrak seluruh atau sebagiannya melalui pemberitahuan tertulis. (c) Setelah diterimanya pemberitahuan mengenai berakhirnya kontrak, Kontraktor akan segera berhenti menyediakan Jasa dan mengikuti arahan dari PTNHM termasuk tetapi tidak terbatas pada arahan untuk melindungi barang-barang milik PTNHM yang ada di Kontraktor. (d) Apabila PTNHM mengakhiri Kontrak karena sesuatu alasan dan dengan memperhatikan hak-hak lain yang dimiliki oleh PTNHM berdasarkan Kontrak (termasuk hak untuk memotong atau melakukan set-off atas pembayaran dan hak untuk menagih ganti rugi), PTNHM akan membayar kepada Kontraktor Jasa yang telah diberikan sebelum tanggal putusnya Kontrak yang belum dibayarnya, yaitu jumlah yang merupakan Harga dikurangi secara pro rata dengan nilai Jasa yang belum diberikan hingga tanggal pemutusan tersebut. PTNHM tidak akan bertanggung jawab atas Kewajiban (liability) lain yang diderita oleh Kontraktor sebagai akibat dari atau sehubungan dengan Kontrak, Jasa atau pemutusan tersebut. (e) Terhadap pemutusan kontrak berdasarkan, dan dengan memperhatikan, klausul ini para pihak dengan ini secara mutlak mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Penghentian Sementara dan Force Majeure (a) Penghentian Sementara (i) PTNHM dapat dengan segera menghentikan sementara pelaksanaan dari seluruh atau sebagian dari Jasa kapan saja dan karena alasan apapun dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor. (ii) Apabila PTNHM menghentikan sementara suatu bagian dari Jasa berdasarkan klausul ini, PTNHM dapat sewaktu-waktu menyampaikan
(b)
kepada Kontraktor pemberitahuan tertulis untuk melanjutkan kembali pelaksanaan dari Jasa yang telah diberhentikan sementara itu. Kontraktor harus melanjutkan kembali pelaksanaan dari Jasa tersebut sesegera mungkin setelah tanggal pemberitahuan itu, dan dalam hal apapun paling lambat 5 Hari Kerja setelah tanggal pemberitahuan itu. (iii) Apabila PTNHM menghentikan sementara suatu bagian dari Jasa berdasarkan klausul ini, PTNHM dan Kontraktor harus dengan itikad baik menyepakati soal apakah ada biaya tambahan yang harus dibayar kepada Kontraktor (Kontraktor harus berusaha sedapat mungkin menekan resiko timbulnya biaya tambahan dimaksud). Force Majeure (i) Apabila satu pihak menjadi terhalang sebagian atau seluruhnya untuk melaksanakan kewajibankewajibannya dalam Kontrak ini akibat terjadinya Force Majeure (keadaan kahar), maka pihak itu harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya dengan menyebutkan kewajiban mana saja yang tidak dapat dilaksanakan oleh pihak itu dan menjelaskan tentang kejadian Force Majeure tersebut. (ii) Dengan adanya pemberitahuan yang dimaksud di atas, dan sementara kejadian Force Majeure itu sedang berlangsung, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena Force Majeure tersebut akan diberhentikan untuk sementara. (iii) Pihak yang mengalami halangan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Kontrak akibat terjadinya Force Majeure harus mengambil tindakan-tindakan yang patut dan dapat dilakukan untuk menekan kerugian atau kerusakan yang diderita atau ditanggung oleh seorang pihak akibat ketidakmampuannya menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, memperbaiki Force Majeure tersebut sejauh dapat diperbaiki dan meneruskan lagi pelasaksanaan kewajibankewajibannya sesegera mungkin (kecuali bahwa seorang pihak tidak diwajibkan untuk menyelesaikan masalah pemogokan atau aksi pekerja yang berskala nasional atau yang terjadi di seluruh negara bersangkutan yang bertentangan dengan kehendaknya).
Hal 10
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENYEDIAAN JASA DI INDONESIA 21. (a)
Badan Usaha Terkait Kontraktor menjamin kepada PTNHM dan kepada setiap Badan Usaha Terkait PTNHM bahwa: (i) Kontraktor akan memenuhi kewajibankewajibannya berdasarkan Kontrak; dan (ii) jaminan ganti rugi yang diberikan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak adalah untuk PTNHM dan setiap Badan Usaha Terkait PTNHM, berkenaan dengan setiap Kewajiban (liability) yang diderita atau ditanggung oleh mereka masingmasing. (b) PTNHM akan memegang manfaat dari jaminan berdasarkan, dan ganti rugi yang dimaksud dalam, Klausul 20(a), untuk kepentingan setiap Badan Usaha Terkait PTNHM sebagai wali untuk manfaat setiap Badan Usaha Terkait PTNHM. 22. Keseluruhan Perjanjian Kontrak ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara para pihak dan menggantikan semua kontrak, kesepakatan, pemahaman atau pernyataan yang ada sebelumnya (jika ada) di antara para pihak sehubungan dengan Jasa. 23. Syarat-syarat dan ketentuan lain yang tidak berdampak hukum Dalam hal syarat-syarat dan ketentuan Kontraktor disediakan atau dalam pelaksanaan Jasa (termasuk sebagaimana tercetak pada catatancatatan kiriman atau dokumen-dokumen lainnya), syarat-syarat dan ketentuan tersebut tidak akan berdampak hukum dan bukan bagian dari Kontrak dalam pelaksanaan Jasa (sekalipun ada tandatangan dari perwakilan PTNHM dalam saah satu dokumen tersebut karena sesuatu alasan). 24. Hubungan para pihak Hubungan antara PTNHM dengan Kontrak adalah hubungan antara pemilik pekerjaan (principal) dengan pelaksana pekerjaan (contractor) yang independen. Tidak ada sesuatu apapun di dalam Kontrak ini yang akan dianggap menciptakan hubungan kerja, hubungan keagenan atau persekutuan. Kontraktor tidak mempunyai wewenang untuk mengadakan kontrak dengan pihak ketiga atas nama PTNHM atau sebaliknya untuk mengikatkan PTNHM, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PTNHM. 25. Pengalihan oleh PTNHM kepada Badan Usaha Terkait PTNHM, tanpa persetujuan Kontraktor, dapat mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak kepada setiap Badan Usaha Terkait PTNHM. 26. Penyelesaian Perselisihan (a) Apabila timbul perselisihan, pertentangan atau klaim berdasarkan Kontrak, satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya mengenai masalah yang menjadi perselisihan itu (“Pemberitahuan Perselisihan”) dan para pihak akan mengadakan rapat untuk menyelesaikan perselisihan itu dalam waktu 21 hari setelah penyampaian
pemberitahuan yang ditentukan dalam Klausul 26(a) ini. (b) Apabila perselisihan tersebut belum terselesaikan dalam waktu 28 hari setelah penyampaian pemberitahuan yang ditentukan dalam Klausul 26(a), salah satu pihak dapat menyelenggarakan rapat anggota pejabat tinggi masing-masing dari PTNHM dan Kontraktor (atau perwakilanperwakilan dari mereka) yang akan mengadakan pertemuan dalam waktu 7 hari setelah penyampaian permohonon rapat ini, untuk mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut dengan itikad baik dan/atau untuk saling sepakat tentang proses penyelesaian perselisihan alternatif yang akan dilaksanakan oleh para pihak sehubungan dengan perselisihan tersebut. (c) Apabila perselisihan itu belum juga terselesaikan dalam waktu 10 hari setelah penyampaian pemberitahuan yang dietentukan dalam Klausul 25(b), para pihak harus mengajukan perselisihan itu ke proses mediasi yang diselenggarakan oleh Ikatan Para Arbiter dan Mediator Australia (Institute of Arbitrators and Mediators Australia), proses mediasi mana akan dilaksanakan berdasarkan, dan sesuai dengan Peraturan Konsiliasi dan Mediasi Ikatan Para Arbiter dan Mediator Australia. Yang menjadi mediator adalah seseorang yang independen sesuai hasil kesepakatan para pihak atau, jika tidak ada kesepakatan, mediator akan ditunjuk oleh Pimpinan Ikatan Para Arbiter dan Mediator Australia. Sidang dan proses mediasi berdasarkan klausul ini diadakan di Lokasi atau di ibukota Negara tempat Lokasi berada (sesuai kebijaksanaan PTNHM). (d) Tanpa harus membatasi ketentuan dalam Klausul 26(b), para pihak dapat menyepakati soal prosedur penyelesaian perselisihan alternatif pada waktu rapat antara para pihak menurut Klausul 26(a). (e) Kedua belah pihak tidak boleh mengambil proses pengadilan, selain untuk meminta putusan selah yang sifatnya mendesak, kecuali apabila dan sampai prosedur yang dimaksud dalam Klausul 26(a) – (d) sudah dipenuhi. (f) Kontraktor harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak sekalipun ada satu atau beberapa perselisihan yang terjadi. 27. Hukum yang mengatur dan kekuasaan wilayah hukum Kontrak ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku dari waktu ke waktu di Indonesia dan para pihak dengan tanpa syarat tunduk pada kekuasaan wilayah hukum pengadilan-pengadilan di Indonesia. 28. Tidak ada pengesampingan Pengesampingan atau perubahan terhadap Kontrak tidak akan berlaku mengikat bagi para pihak kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangan oleh para pihak.
Hal 11
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENYEDIAAN JASA DI INDONESIA 29. Perubahan Kontrak ini tidak dapat diubah, diperbaiki, divariasi atau ditambahkan kecuali secara tertulis dan ditandatangan oleh para pihak. 30. Hak bersifat kumulatif Hak-hak dan upaya-upaya (remedy) yang dimiliki oleh PTNHM dalam Kontrak ini sifatnya kumulatif dan bukan tidak termasuk hak-hak atau upayaupaya yang diberikan oleh Hukum. 31. Kebijaksanaan mengenai persetujuan Apabila izin, persetujuan atau kesepakatan dari suatu pihak diperlukan berdasarkan Kontrak ini, izin, persetujuan atau kesepakatan itu dapat diberikan dengan atau tanpa syarat, atau ditahan oleh pihak itu berdasarkan kebijaksanaan mutlak tidak terkendali dari pihak itu sendiri, kecuali apabila secara tegas ditentukan lain dalam Kontrak. 32. Ketentuan dapat dipisah Apabila suatu ketentuan dalam Kontrak ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat
dilaksanakan di suatu wilayah hukum maka ketentuan itu harus dipahami sedemikian rupa untuk wilayah hukum itu, jika memungkinkan, sehingga menjadi berlaku dan dapat dilaksanakan, dan sebaliknya dapat dipisahkan untuk bagian yang tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, tanpa mempengaruhi ketentuanketentuan yang lainnya dalam Kontrak atau daya berlaku dan daya pelaksanaan dari ketentuan itu di wilayah hukum yang lain. 33. Biaya dan bea materai Setiap pihak menanggung biayanya sendiri yang timbul dalam proses pembahasan, persiapan dan pembuatan Kontrak ini. Semua bea materai yang mungkin harus dibayar, termasuk denda-denda dan pinalti terkait, di suatu wilayah hukum atas, atau sehubungan dengan, Kontrak ditanggung oleh Kontraktor.
Hal 12
